Forum Dialog Pencegahan, Penanganan dan Penindakan Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi (P3K3) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tim Pokja Pencegahan, Penanganan dan Penindakan Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi – SJSN Jakarta, 08 Oktober 2015
1
1. DSJN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN (UU No 40 Th 2004, pasal 7) 2. DJSN melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS (program dan keuangan) (UU No 24 Th 2011, pasal 39) 3. DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dan melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS (Perpres No 46 th 2014, pasal 6) 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
UU no 24 Th 2011 tentang Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) (Pasal 19, Pasal 52) UU No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik (Ombudsman) PP 86 Th 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Pasal 3, Pasal4) Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada SJSN 3
• UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menegaskan komitmen Negara untuk membangun dan mengembangkan SJSN di Indonesia yang mencakup setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan dalam pelaksanaan SJSN, diperlukan sistem operasional yang terintegrasi dengan baik, yang meliputi kebijakan, pelaksanaan teknis, termasuk sistem pelayanan dan sistem pengawasan program-program SJSN. • Salah satu aspek yang perlu menjadi pembahasan utama dalam penyelenggaraan SJSN adalah potensi terjadinya Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi (K3) yang jika tidak dibenahi akan berdampak negatif pada kualitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan SJSN. • DJSN berkepentingan untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan P3K3 dalam pelaksanaan SJSN. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dalam ranah P3K3 pada implementasi SJSN. 4
Tercapainya kesepakatan dan komitmen terhadap Pencegahan, Penanganan dan Penindakan Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi (P3K3) pada implementasi SJSN, dalam bentuk: a. Kebijakan; b. Panduan; dan c. Pelaksanaan.
5
Presiden Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan
• Pengawasan Teknis terkait Layanan Kesehatan • Merancang Program Layanan kesehatan program
Kementerian Tenaga Kerja
DJSN
Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk / Karyawan
Aspek pengawasan Teknis Pelaksanaan SJSN and BPJS
BPJS Kesehatan
FASKES Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TNP2K
Assosiasi Pengusaha
• Mengawasi aspek teknis ketenaga kerjaan • Mengatur aturan terkait tenaga kerja
BPJS Ketenagakerjaan
Mengelola Data penduduk Kemiskinan dan Tidak Sejahtera
Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Data kepesertaan
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
Data orang miskin Data kepesertaan Pemda
Pendanaan dan kebijakan fiskal Kemenkeu
Nomor Identitas Tunggal Data kependudukan
Kemendagri
Pengawasan pengelolaan keuangan negara
BPK
Pengawasan tata kelola, keuangan, proses bisnis
OJK
Sosialisasi
Perencanaan dan monev pembangunan nasional
Service Outsourcing
Kemenkominfo
Bappenas
Pihak Ketiga (Bank & Kantor Pos)
6
1. 2. 3. 4.
SADAR / SENGAJA
Kesengajaan Tujuan negative Niat tidak baik Tujuan mencuri (illegal)
Kecurangan
1. Ketidakjujuran pada pelaku 2. Kesalahan bisa terjadi tanpa di ketahui oleh pelaku
Kesalahan
individu lembaga
Korupsi
1. Hilangnya Integritas lembaga 2. Power yang kuat 3. Siapa yang mengawasi pelaksanaan Sistem 4. Pengawasan mana yang dianggap paling baik
Kolusi
Kesalahan Pelayanan Publik
TIDAK SENGAJA
Sumber : Oracle White Paper on “Social Services and Error, Fraud and Corruption: Using Information Technology Innovations To Battle EFC”, authored by Oracle, published by ISSA, 2013
1. Kesalahan dan itikad tidak baik secara Sistematis 2. Dapat mempengaruhi kesalahan kelembagaan 3. Menimbulkan kecurigaan
KESALAHAN
KECURANGAN
KORUPSI
Personnel
Ketidakjujuran Peserta
Eksploitasi regulasi dan Sistem desain
Sistem yang tidak bagus
Penyalahgunaan Kelemahan Sistem dan aturan
Kolusi Pengelola Jaminan, Pelayanan dan Peserta
Kompleksitas dan kerumitan prosedur
Sistem Jaminan Sosial yang rumit
Penyuapan , Kolusi negatif
7
Kerangka kerja untuk menganalisa model K3 SJSN Indonesia
Arti Simbol Kuning Sistem Integrasi Informasi SJSN Indoensia
Jangkauan Sistem Koordinasi & Pengawasan program SJSN
Mengapa dan Apa yang terkait K3 Perilaku dan Sikap Peserta / Penerima Manfaat Health members and health service providers Labour employee and employer
Kapasitas, kemampuan
Jangkauan Sistem Penegakan Hukum dan Aturan SJSN
Badan Pelaksana Jaminan Sosial ( Keterampilan, Tata Kelola, Risiko, kepatuhan , budaya , sumber daya manusia; proses bisnis; Teknologi Informasi; dan Fasilitas Pendukung dan Prasarana )
Pengetahuan dan Kepatuhan Hukum dan peraturan SJSN (Pelaksana pihak terkait SJSN, Pihak BPJS, Peserta BPJS, & Masyarakat umum)
Aspek Kualitas & Sistem Hukum dan Peraturan (Desain Kebijakan dan Undang undang, Desain aturan
Jangkauan Dukungan Politik / Pmereintah /DPR
pembiayaan , aturan pelaksanaan SJSN , tata kelola) Source: internal analysis
8
Bagaimana Caranya ..?
Strategi Penanganan K3
Pencegahan (Prevention)
Deteksi
•Strategi •Memperkuat fungsi Pengawasan SJSN •Memperkuat Aturan penindakan K3 •Transparansi data & informasi •Peningkatan tata kelola SJSN •Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal •Pelaporan kegiatan yang terukur •Pelaporan keuangan investasi yang akurat •Peningkatan Sistem operasional •Pembuatan Sistem early warning • Dll •Strategi •Audit Investigatif • Risk Sampling • Data verification (Check & Balance) •Sistem pelaporan keuangan transaksi tertentu • Pengungkapan kepemilikan Harta •Pengungkapan kepemilikan terkait layanan •Hotline, whistle Bowler •Membangun kesadaran Anti K3 di SJSN • Fungsi Internal dan LSM •Pemasangan CCTV /Monitoring
Tindakan Represif (Law enforcement) Strategi Pembuatan Panduan Teknis Hukum K3 Koordinasi Satgas K3 di SJSN Pembentukan Pengawas Jaminan Sosial Penyidikan , Penuntutan dan peradilan Sistem pengawasan terpadu K3 Publikasi kasus kasus K3 Reward dan Punishment internal Sanksi lain yang terukur
•Dll
9
Strategi Rencana dan TahapanKerja K3 (Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi) DJSN dan tim akan merancang kerangka kerja penanganan K3 secara komprehensif terdiri dari 5 (lima) tahap: perencanaan kebijakan, pemetaan isu kunci & masalah, pengembangan, persetujuan, dan komunikasi / implementasi program K3. Tata Kelola 1. Perencanaan
Kebijakan K3
2. Pemetaan Masalah dan Isu penting K3
3. Pengembangan Rencana dan Program K3
4. Persetujuan Kebijakan & Panduan K3
5. Pelaksanaan dan Sosialiasi Komunikasi K3
dan Transparansi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia
Catatan : Untuk mewujudkan Kebijakan K3 dengan hasil yang baik harus ada 3 (tiga) faktor dukungan yaitu a) Dukungan pemerintah & politik legislatif dan dukungan anggaran b) Kerjasama dan dukungan Lembaga Penegakan Hukum c) Komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan) d) Dukungan semua pihak terkait Sistem Jaminan Sosial di Indonesia
10
1. Perencanaan Kebijakan Penanganan K3 SJSN Dalam tahap perencanaan, kebutuhan untuk pembuatan kebijakan K3, maka perlu diidentifikasi dan diverifikasi serta perlu disusun rencana pengembangan kebijakan, dan melanjutkan penyelesaian kesepakatan kebijakan K3 secara komprehensif
Pihak terkait : DJSN 1) Identifikasi
kebutuhan dan target penanganan K3
2) Melakukan Pemetaan Masalah dan
Isu Utama K3
3) Membuat
rencana program untuk Kebijakan K3
4) Membuat pengembangan kebijakan K3 secara berkelanjutan
11
2. Pemetaan masalah dan isu penting K3 Untuk mengetahui aspek kunci suksesnya pelaksanaan penanganan K3 di Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Maka diperlukan kegiatan pengumpulan data informasi di lapangan?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pembuatan konsep, definisi pengertian dan pengetahuan K3 Mengetahui persepsi dan harapan serta pemahaman K3 dari semua lembaga terkait ? Menentukan isu-isu penting dan metodologi pendekatan dan strategi penanganan K3 Melakukan analisa pihak terkait (lembaga, masyarakat) yang berkepentingan dengan K3 Melakukan pemetaan dan analisa kasus, modus dan bentuk dan praktek K3 Menentukan dan mengumpulkan data statistik potensi / kasus praktek K3 yang terkini? Menentukan pihak siapa yang terkait dalam setiap bentuk K3 ? Menetapkan skala prioritas urgensi kasus berdasar skala kerugiannya ? Membuat solusi permasalahan dan kompleksitas kasus K3 ? Membuat aturan dan landasan hukum terkait penanganan tindakan hukum K3 Membuat panduan teknis penanganan dan penegakan hukum K3 Membuat Sistem koordinasi pengawasan dan informasi K3 secara bagus Memberikan rekomendasi perbaikan Sistem dan prosedur dalam mengurangi K3
Peserta: DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPK Badan Pemeriksa Keuangan , OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) , Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional, Pemerintah Daerah 12
3. Membuat rencana program untuk kebijakan K3 Dalam tahap pengembangan, kebijakan terkait K3 tersebut harus dibangun melalui penelitian dan survei dan diskusi dan wawancara serta lokakarya pemangku kepentingan . Hal ini penting memperoleh umpan balik yang sesuai, dan untuk dasar dalam membuat rancangan standar yang ditetapkan yang disepakati semua pihak . Sehingga kebijakan tersebut bisa dianggap ideal dan kredibel dalam pelaksanaannya
1. Pengembangan model kebijakan (penelitian, pengkajian, diskusi dan penyusunan kerangka) 2. Pemetaan isu masalah K3 lintas kegiatan meliputi : operasional, umum, layanan, keuangan, kebijakan hukum dan panduan, aspek pengakan dan penuntutan 3. Merancang Sistem koordinasi pencegahan aktivitas penindakan dan penuntutan K3 4. Membuat dan mendesain program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 5. Membuat kebijakan dan koordinasi keterlibatan pihak terkait K3 di SJSN Indonesia 6. Membuat evaluasi dan perbaikan kebijakan K3 (diskusi kelompok, wawancara dan survey) 7. Membuat rancangan akhir Kebijakan dan Rencana Kerja K3 Peserta: DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPK Badan Pemeriksa Keuangan , OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) , Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional, Pemerintah Daerah
13
4. Persetujuan Kebijakan & Panduan K3 Dalam tahap persetujuan. Kebijakan K3 dibawa ke Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai pengawas dan pemangku utama kepentingan pelaksanaan penanganan K3 secara nasional dan terintegrasi 1. 2. 3.
Meminta nasehat dan saran strategis untuk persetujuan rancangan Kebijakan K3 Merumuskan kembali kebijakan , atau menyempurnakan kembali (jika diperlukan) Membuat keputusan akhir Kebijakan penanganan K3 yang disetujui semua pihak
Peserta: DJSN
4.1 Model prosedur analisa Kebijakan
14
Hasil kebijakan K3 (Output) (jangka menengah – jangka panjang) Hasil (output) dari pengembangan kebijakan K3 - Kesalahan Kecurangan dan Kebijakan di SJSN yang akan bermanfaat bagi pembangunan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia lebih baik dan lebih kuat dengan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel praktek
1. Potret dan Kajian Penanganan K3 SJSN Indonesia 2. Kebijakan K3 SJSN dan rancangan program kegiatan pencegahan secara komprehensif 3. Peta Jalan dan kegiatan Kerja penanganan K3 4. Rekomendasi perubahan / usulan peraturan terkait K3 5. Profil informasi lengkap K3 6. Pedoman & Panduan Pelaksanaan K3 7. Panduan metode penegakan hukum K3 8. Panduan teknis pencegahan dan penindakan K3 9. Desain program peningkatan kapasitas kelembagaan/aparat 15
No
Isu dan Tantangan Utama
1
Pemahaman dan wawasan terkait K3 - Kesalahan, Kecurangan masih terbatas
2
Tidak ada kebijakan , aturan atau pihak yang jelas dan khusus terkait pelaksanaan pengawasan dan penindakan K3
3
Tidak adanya panduan teknis pelaksanaan penanganan K3
4
Masih ada peluang aturan teknis dan kelemahan pengawasan dan prosedur SJSN yang mendorong terjadinya K3
5
Tidak adanya lembaga atau fungsi khusus terkait penanganan dan penegakan hukum atau Pengawas Jaminan Sosial ( Social Security Inspector) terkait K3
6
Aspek proses kegiatan dan Sistem kepesertaan, keuangan, investasi, operasional , pelayanan BPJS dan kegiatan di pihak terkait masih banyak celah peluang terjadinya K3
7
Adanya potensi keengganan dan kurangnya dukungan pelaksanaan Sistem pencegahan atau hukuman terkait K3
8
Belum adanya program pengembangan kapasitas kelembagaan / perorangan terkait kompetensi K3
16
1. DSJN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN (UU No 40 Th 2004, pasal 7)
2. DJSN melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS (program dan keuangan) (UU No 24 Th 2011, pasal 39)
17
DJSN mengharapkan keterlibatan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan dan memberikan komitmen bahwa P3K3 pada implementasi SJSN. DJSN berharap kesepakatan dan komitmen harus dilakukan secara terpadu, dalam bentuk: a. Perumusan kebijakan; b. Penyusunan panduan; dan c. Pelaksanaan P3K3 pada implementasi SJSN. 18
Terima Kasih
19
