Pencegahan Korupsi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Niken Ariati Fungsional Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jakarta, 8 Oktober 2015
Tugas KPK dalam UU 30 tahun 2002
FOKUS AREA KPK 2011-2015 Dalam Renstra KPK 2011-2015, SJSN menjadi salah satu fokus KPK (selain Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Infrastruktur dan Pendidikan), karena : Menyangkut hajat hidup orang banyak Jumlah anggaran yang makin besar. Alokasi belanja kesehatan di Pemerintah Pusat di 2015 sebesar Rp. 21 Trilyun dan Per 1 Januari 2014, BPJS kesehatan mengelola dana yang cukup besar (Rp.30 -42 T) dan makin meningkat tiap tahun. Dana Kelolaan BPJS naker saat ini sangat besar sekitar Rp. 181 Trilyun (2014) Besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Fraud dalam claim layanan kesehatan di USA 2-10%, dan sudah merupakan ranah FBI
Gambaran Program Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
1. Bantuan Sosial
UUD 1945
Bantuan Sosial :
Asuransi Sosial :
2. Asuransi Sosial
UU 6/1974 jo UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
UU SJSN 40/2004
Pengelola
UU 11/2009, Pasal 1 (15) :Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial
BPJS : UU 24/2011
II. Pencegahan Korupsi oleh KPK dalam era JKN
•Kajian Sistem JKN •Sosialisasi Potensi Korupsi di JKN
2013
2014 •Pemantauan Pelaksanaan rekomendasi KPK atas kajian JKN di Kemenkes dan BPJS kes •Sosialisasi Pencegahan Korupsi di era JKN •Kajian Pengelolaan Dana Kapitasi pada FKTP Pemda •Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
•Pemantauan Pelaksanaan rekomendasi KPK atas hasil kajian Dana Kapitasi di 3 daerah Piloting : Kota Yogyakarta, Kota Bandung dan Kupang Pemantauan dilakukan terhadap Rencana Aksi yang disusun oleh Pemda •Monev Pelaksanaan JKN : Koordinasi dengan BPKP •Monev Implementasi Rekomendasi hasil Kajian atas Sist. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2015
• Dasar hukum pelaksanaan kajian: UU 30/2002 Pasal 14, KPK berwenang untuk: i.
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah;
ii.
Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
iii.
Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
HASIL KAJIAN KPK 2013 : POTENSI KORUPSI DI JKN 4
Payers (BPJS)
Kapitasi & Klaim (INA CGB’s)
Non PBI
1 1
Patients (perorg/ corporate)
Fee for Service (moral hazard)
APBN & APBD (bansos Kemenkes)
4
2&3 5
2&3
Providers (RS, FKTP)
Industri (farmasi/alkes) 6
4&6
Financial flow
Pemerintah (Kemenkes, Kemensos, Pemda)
PBI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Suap dalam pemberian layanan Korupsi Pengadaan Pemasaran yg tidak sehat Penyalagunaan Wewenang ( top level) Klaim Reimbursement yang tidak sesuai Penipuan dan Penggelapan obat-obatan
HASIL KAJIAN KPK 2014 : Potensi Korupsi dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Karakteristik Fraud di Indonesia
• Kasus yang terjadi belum se- “Complicated” kasus di Negara Maju masih seputar (Kasus Suap dan Pengadaan Barang/Jasa) • Namun kasus ini menjadi “sulit” diungkapkan karena karakteristik dominannya adalah KOLUSI. • Kolusi mengakibatkan “alat-alat kendali” menjadi tidak berfungsi.
HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PERBAIKAN 2014 JKN ATAS KAJIAN KPK Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Perbaikan JKN telah disampaikan kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan dengan capaian: 1.
Dari 13 rencana aksi Kemenkes yang dijanjikan terimplementasi pada 2014, terdapat 8 renaksi terimplementasi (61,54% closed), dan 5 renaksi belum terimplementasi (38,46% open).
2. Hal yang diapresiasi atas capaian implementasi Kemenkes di 2014 antara lain : 1. Telah dilakukan penyesuaian tarif INA-CBGs baru yang ditetapkan dalam Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 September 2014. Dengan tarif yang baru ini diharapkan lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga mampu memperkecil potensi fraud di FKTL. 2. Kemenkes telah menerbitkan PMK No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes dan terus mensosialisasikannya. Sebagai tindak lanjutnya, Kemenkes juga telah mengeluarkan Kepmenkes No.HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Juknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes.
HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PERBAIKAN JKN ATAS KAJIAN KPK
2014
3. Untuk perbaikan sistem Pencegahan Korupsi, KPK mendorong Kemenkes untuk segera: •
Menyelesaikan penyusunan pedoman pencegahan fraud di RS serta mensosialiasasikannya ke RS. Sudah ada Permenkes No. 36/2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN pada SJSN
•
Menyelesaikan Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kemenkes
•
Mengevaluasi sistem formularium nasional (fornas) dan e-cataloque sehingga permasalahan kelangkaan obat dan kesulitan pengadaan obat oleh faskes dapat teratasi.
•
Mengevaluasi sistem kelas pelayanan pada program JKN untuk mengurangi adverse selection yang membebani dana jaminan sosial.
4. Dari 22 renaksi BPJS Kesehatan terdapat 11 renaksi yang telah diimplementasikan (50,00% closed) dan 11 renaksi dinyatakan belum terimplementasi (50,00% open). KPK juga mengapresiasi perbaikan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mencegah fraud di JKN antara lain adalah: •
BPJS Kesehatan telah membangun unit anti-fraud dan investigasi di Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta telah membangun SPI wilayah yang telah mulai bekerja di 4 (empat) wilayah kerja BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2014.
•
BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan pasal 24 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004
HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PERBAIKAN JKN ATAS KAJIAN KPK
2014
3. Untuk perbaikan sistem Pencegahan Korupsi, KPK mendorong BPJS Kesehatan untuk segera: •
Meningkatkan kompetensi petugas di lapangan dalam mencegah dan mendeteksi fraud di faskes.
•
Mempercepat pembangunan sistem aplikasi deteksi fraud pada layanan faskes dan menyelesaikan aplikasi pendukung pengawasan internal pada SPI BPJS kesehatan
•
Meningkatkan efektifitas pengaduan peserta terhadap layanan yang diterima dari faskes.
4. Beberapa catatan lain yang perlu menjadi perhatian dalam adalah :
•
Perlu pemahaman dokter dan paramedis yang komprehensif terhadap penggunaan sistem INA-CBGs dalam program JKN sehingga renaksi untuk memasukkan kurikulum tentang sistem INA-CBGs dalam pendidikan kedokteran menjadi sangat penting.
•
Belum adanya rencana aksi di area pengawasan yang menyentuh substansi pencegahan korupsi dan fraud terutama belum terbitnya pedoman anti-fraud dan sistem pengawasan di fasilitas kesehatan yang handal.
•
Kegiatan sosialisasi anti-fraud dalam program JKN kepada tenaga medis dan RS belum terbukti efektif mengurangi fraud sehingga KPK mendorong dilakukannya audit sebagai upaya deteksi oleh aparat pengawas.
HASIL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PERBAIKAN JKN ATAS KAJIAN KPK
2015
4. Beberapa catatan lain yang perlu menjadi perhatian dalam adalah : •
Perlu pemahaman dokter dan paramedis yang komprehensif terhadap penggunaan sistem INA-CBGs dalam program JKN sehingga renaksi untuk memasukkan kurikulum tentang sistem INA-CBGs dalam pendidikan kedokteran menjadi sangat penting.
•
Belum adanya rencana aksi di area pengawasan yang menyentuh substansi pencegahan korupsi dan fraud terutama belum terbitnya pedoman anti-fraud dan sistem pengawasan di fasilitas kesehatan yang handal.
•
Kegiatan sosialisasi anti-fraud dalam program JKN kepada tenaga medis dan RS belum terbukti efektif mengurangi fraud sehingga KPK mendorong dilakukannya audit sebagai upaya deteksi oleh aparat pengawas.
• Berdasarkan Inpres 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BPKP bertanggungjawab melakukan Monev penyelenggaraan JKN dengan melibatkan Kemkes, BPJS kesehatan, DJSN dan Ombudsman
2015 RENCANA AKSI DARI KEMENKES ATAS TINDAK LANJUT KAJIAN KPK TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI (2015-2016): GAMBARAN UMUM Revisi Permenkes 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN untuk item ketentuan penggunaan sisa lebih dana kapitasi, perluasan penggunaan jenis belanja, peningkatan kompetensi SDM pada FKTP milik Pemda, Indikator Monev untuk FKTP berkoordinasi dengan oleh Dinkes Prov
Mempublikasikan hasil monev FKTP ke Publik Menyusun Panduan Pembinaan dan Pengawasan Yankes oleh Dinkes Kab/Kota Menyusun surat edaran kepada Dinkes kab/kota agar menyiapkan ruang konsultasi dan pengaduan terkait pengelolaan dana kapitasi
Menyusun Pedoman Pelaksanaan Rujukan dan Rujuk Balik Ke FKTP Menyusun Permenkes tentang Pedoman Penilaian FKTP Berprestasi
2015 RENCANA AKSI DARI BPJS NAKER yang dipantau oleh KPK di tahun 2015 Menghilangkan potensi CoI dengan meminta riviu rencana anggaran tahunan BPJS naker ke DJSN Melakukan perbaikan internal terhadap fungsi Kepatuhan dan Perluasan SPI (Satuan Pengawas Internal)
Membangun sistem IT yang handal untuk meningkatkan kepesertaan, penerimaan dana jaminan sosial dan pengendalian fraud Memberikan usulan regulasi terkait kepesertaan dan sanksi ke Pemerintah
Grand Strategi KPK 1.
2.
Pencegahan Terintegrasi: Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu “paket Pencegahan KPK”, yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masingmasing fase. Penindakan Terintegrasi: Penindakan yang dilakukan terhadap Grand Corruption sesuai dengan focus area pada masing-masing fase, dengan pembangunan kasus (case building)
3.
Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi: Terhadap focus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan improve (recovery) melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap focus area tidak efektif (belum berhasil).
Beberapa catatan tentang Upaya Pemberantasan Korupsi • Ada tiga komponen penting pemberantasan korupsi : – Penindakan untuk keadilan dan mendapatkan deterrent effect. – Pencegahan untuk mengurangi niat untuk korupsi dan mengurangi kesempatan untuk korupsi. – Perlu partisipasi seluruh komponen bangsa : birokrasi, dunia usaha, masyarakat.
• Dari sisi pencegahan, perlu dilakukan melalui upaya : – Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance (GPG, GCG, GCSG) – Kode Etik yang tegas yang disertai pemantauan Komite Etika dan sanksi.
Semua harus menjadi Subyek Pemberantasan Korupsi • Pemberantasan korupsi menuntut keserasian langkah penindakan dan pencegahannya. • Dari sisi pencegahan korupsi, KPK mendorong terciptanya : • Good public governance di aparat pemerintahan. • Good corporate governance di sektor swasta. • Good civil society governance di masyarakat.
Aparat Pemerintah
Sektor Swasta
Masyarakat
Ada korelasi antara mutu governance dan hasil pembangunan Ada korelasi antara tingkat korupsi, kemiskinan, & investasi Pengalaman Korsel menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat mengurangi sikap permisif
TERIMA KASIH 20
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jaksel 12920 Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456 Email:
[email protected]
• • • • • •
website: www.kpk.go.id Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Jakarta 12920 PO BOX 575 - Jakarta 10120
Public Complaint:
[email protected] Telp. 021-25578300 ata 021.25578437 (Public Complaint) SMS: 0811.959.575 atau 0855.8.575.575
