FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

a Jurn

h M ah

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 552 - 569 Mei 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

a wa sis

lmia lI

FISIP Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin ([email protected], [email protected]) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah

ABSTRAK

Kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur menyebabkan tahapan pilkada Aceh Timur diambilalih oleh KIP Aceh sebagai lembaga setingkat di atas KIP Aceh Timur. P engambilalihan tahapan pilkada ini mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan yang menilai keputusan KIP Aceh tidak sesuai dengan qanun dan akan berdampak kepada efektivitas dalam meyelenggarakan tahapan pilkada Aceh Timur.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kebijakan KIP Aceh dalam mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur sudah tepat, serta dampak pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh terhadap tahapan pilkada di Aceh Timur.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundangundangan dan bahan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan Kebijakan KIP Aceh dalam Pengambilalihan.Tahapan pilkada Aceh Timur tidak tepat. Dampak dari pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yaitu : kurang efektifnya KIP Aceh dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di Aceh Timur, karena disebabkan jarak yang terlalu jauh antara kantor domisili KIP Aceh yang terletak di Banda Aceh dengan kabupaten Aceh Timur dan rawan akan gugatan terhadap pelaksanaan tahapan pilkadanya.Diharapkan

Qanun

nomor

7

tahun

2007

dapat

diamandemenkan,dikarenakan masih kurang dalam mengatur yang dimaksud Corresponding Author : [email protected] JIM FISIP Unsyiah: AGB, Vol. 2. №. 2, Mei 2017: 552 - 569

552

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP dengan kekosongan komisioner, agar kasus yang serupa tidak terulang kembali.

Kata Kunci : Pengambilalihan Tahapan Pilkada, KIP

Local Election Takeover Stages Of East Aceh District By Aceh Independent Election Commission in 2016

ABSTRACT

The vacancy of commissioners in KIP (Independent Commission of Election) in East Aceh resulted in takeover of the stage of Pilkada (regional election) by KIP Aceh as an institution which has a higher level than KIP of East Aceh. This decision has led certain sides to express their critics that the decision was made because of political interest. This study was meant to elaborate whether the decision made by KIP Aceh dealing with takeover the stage of pilkada in East Aceh was appropriate and to see the impact of the decision. The data of this study were obtained by conducting field and library study was done by reading books, scripts, journal, laws, and other related references. The results showed that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of Pilkada in East Aceh was not appropiate because it was not allowed by the laws of KPU as well as Qanun, the regional laws made by Aceh Government. There were several impacts as a result of the decision i.e. the ineffectiveness of KIP Aceh in holding the regional election in East Aceh because the distance from the office of KIP Aceh to East Aceh was too far, and it was susceptible to accusation that the process of election was unfair. It can be concluded that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of regional election in East Aceh led the election out of control because KIP also haveresponbility to ensure the success of Governor Election in Aceh.

Keywords: Takeover Pilkada, KIP Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 553 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP PENDAHULUAN

Aceh daerah yang diberikan Otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau disebut Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 juga mengamanahkan tentang pengkhususan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Pemilu di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), sementara di daerah lain dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal tersebut seiring dengan dimaksukkan Pemilu kepala daerah kedalam rezim pemilu yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilu Kepala Daerah. KIP sama seperti halnya KPUD, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KIP terdiri dari KIP Aceh atau KIP provinsi dan KIP Kabupaten/Kota (UU no 11/2006). KIP sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu yang bersifat independent. KIP juga bertekad untuk mewujudkan pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel sehingga terciptanya demokrasi yang berkualitas. Selain meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif, KIP juga berperan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut berpatisipasi secara aktif dalam setiap Pemilihan Umum. Komisi Independen Pemilihan kabupaten dibentuk oleh DPRK, kemudian DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kab/Kota, untuk KIP Aceh beranggotakan 7 orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, Selanjutnya KIP yang sudah dibentuk oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan dilantik oleh kepala daerah setempat. Dalam pembentukannya anggota KIP Kabupaten/kota di Aceh telah diatur dalam Pasal 17 Qanun aceh nomor 7 tahun 2007 yang isinya: Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 554 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP 1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan 2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU. 3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan. 4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima)hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi. (Qanun nomor 7 tahun 2007 pasal 17 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum Di Aceh) Ditetapkannya pemilihan umum secara serentak pada tanggal 17 februari 2017 di tujuh provinsi Indonesia oleh KPU, pasti kita melihat kesiapan dari pelaksana ketujuh Provinsi tersebut dalam melancarkan pemilihan yang demokratis, salah satu dari ketujuh Provinsi yang akan menyelenggarakan pemilu adalah Aceh, dimana Aceh daerah yang diistimewakan dalam hal pemilihan umum karena adanya Undang-Undang/Qanun khusus yang mengatur yaitu Qanun nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Adanya keistimewaan tersebut bukan berarti setiap daerah di Aceh tidak punya kendala dalam melaksanakan pemilu yang akan di selenggarakan pada februari 2017 nanti. Salah satu daerah yang bermasalah pada tahapan pilkadanya yaitu Aceh Timur, dimana komisioner KIP Aceh Timur sampai dengan bulan 9 tahun 2016 masih mengalami kekosongan. Permasalahan yang terjadi di Kab Aceh Timur dikarenakan kekosongan komisioner di KIP Aceh Timur, kekosongan komisioner disebabkan dualisme keanggotaan dalam menetapkan calon anggota KIP Aceh Timur Priode 20132018. Komisi A DPRK Aceh Timur telah menetapkan lima calon anggota KIP Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 555 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Aceh Timur Jilid 1 atas nama Iskandar A Gani, Mulia Karim, Ridwan Suud, Tarmizi, serta Sofyan melalui rapat pleno Komisi A, namun hasil pleno tersebut di batalkan oleh Tgk Alaudin selaku pimpinan sidang dalam rapat paripurna khusus penetapan anggota KIP Aceh Timur pada tanggal 24 Agustus 2013 yang juga dihadiri oleh Bupati Hasballah M. Thaib dan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun. Kemudian pada selasa tanggal 8 bulan 10 tahun 2013, Komisioner KIP Aceh Timur diseleksi kembali melalui Panja (Panitia Kerja) yang dibentuk melalui Badan Musyawarah (Banmus) melaksanakan fit and propert test terhadap 15 calon anggota komisioner KIP Aceh Timur jilid II, Fit and propert test tersebut dipimpin langsung oleh Tgk. Sulaiman Ismail sebagai ketua dan didampingi oleh Tgk. Mukhtar Lutfi, Sekretaris, serta tiga orang anggota terdiri dari Marzuki, M.Yunus, dan Zulkkifli Thaib yang kesemuanya berasal dari fraksi Partai Aceh.(http://www.globalaceh.com diakses 20 agustus 2016). Dengan ditolaknya komisioner KIP Jilid 1 di sidang paripurna banyak pihak yang menentang kebijakan tersebut salah satunya kuasa hukum komisioner KIP jilid 1 Aceh Timur Muslim A Gani yang berjuang dengan melakukan gugatan kepada

DPRK Aceh Timur di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan

Mahkamah Agung, karena DPRK Aceh Timur menurutnya semena-mena dalam memberhentikan KIP jilid 1 pilihan dari komisi A DPRK Aceh Timur, padahal sifat dari sidang paripurna hanya mengesahkan apa yang sudah melalui proses, dan KIP Jilid 1 sudah sesuai dengan Qanun nomor 7 tahun 2007 dalam pembentukannya. KIP jilid 2 ini sempat dilantik sebagai komisioner KIP Aceh Timur oleh KPU, namun dalam perjalanannya KPU mencabut SK keanggotaan KIP jilid 2 pada tanggal 12 februari, dicabutnya SK tersebut dikarenakan KIP Jilid 1 menggugat ke PTUN dan MA. Pemberhentian itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga memutuskan komisioner KIP Aceh Timur berasal dari KIP Jilid 1 yang dipilih sesuai Qanun nomor 7 tahun 2007, setelah dikeluarkannya SK pelantikan oleh KPU tertuju kepada komisioner KIP jilid 1 yang diketuai oleh Iskandar A Gani. Bupati selaku kepala daerah yang berwenang Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 556 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP untuk melantik komisioner KIP Aceh Timur tidak mau melantik komisioner tersebut, dengan alasan KIP Jilid 1 masih dalam tahap gugatan dari DPRK Aceh Timur periode 2014-2019 di PTUN Jakarta, sehingga berdampak kepada kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur. Akibat kekosongan yang terjadi di lembaga KIP Aceh Timur maka KIP Aceh mengambilalih tahapan Pilkada Aceh Timur pada tanggal 25 Mei diawali dengan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh bupati Aceh Timur dengan KIP Aceh sampai dengan dilantiknya komisioner KIP Aceh Timur yang sah. Berbelit belitnya permasalahan di lembaga Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur sehingga berdampak kekosongan pada komisionernya maka KIP Aceh sebagai lembaga setingkatnya di atas KIP Aceh Timur memutuskan untuk mengambilalih semua tahapan pilkada di Aceh Timur. Kuasa Hukum KIP Aceh Timur Jilid 1, Muslim A Gani sangat keberatan apabila KIP Aceh mengambil alih tahapan pilkada Aceh Timur, sebab sudah ada keputusan KPU dan MA. Muslim menilai pengambil alihan ini merupakan keinginan KIP Aceh. “Kalau KIP Aceh Timur diambil alih oleh KIP Aceh, memang itu yang ditunggu-tunggu KIP Aceh. Untuk itu, Muslim A Gani minta KIP Aceh untuk berhenti menahan nafsu untuk mengelola anggaran KIP Aceh Timur. Muslim A Gani juga menyampaikan komentar bahwa pengambil alihan tugas KIP Aceh Timur oleh KIP Aceh bernuansa politik. (www.Aceh.tribunnews.com di akses 20 agustus 2016). Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut dimana kesiapan KIP Aceh dalam menjalankan pemilihan yang demokratis serta independen, berlarutlarutnya permasalahan ini dapat menimbulkan syarat kepentingan politik, diambil alihnya tahapan pilkada di Aceh Timur oleh KIP Aceh akan berdampak kepada kinerja KIP Aceh dan juga pada tahapan pilkada di Aceh Timur. sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kab Aceh Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 557 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Merupakan teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variabel-variabel pada penelitian ini. Selain itu dalam bab ini diuraikan pula mengenai penelitian terlebih dahulu. Adapun teori yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah teori Kebijakan Publikdan Impelementas Kebijakan Publik. Kebijakan publik menurut Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebaga serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana

terdapat

hambatan-hambatan

(kesulitan-kesulitan)

dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Leo Agustino, 2008:7) Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adaah mengenai perwujudan “tidakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karna mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (Inu Kencana 2013:335). Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu aktifitas atau kebijakan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (Agustino 2008:139) Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Purwanto dan Sulistiyastuti, 2012:21)

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara utuk mencapai tujuan, karena itu metode yang Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 558 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP digunakan dalam penulisan proposal ini sangat menentukan kualitas baik tidaknya sebuah proposal penelitian. Dengan demikian, sebagai landasan dalam penulisan propsosal ini menggunakan metode pendekatan “Deskriptif”, yaitu suatu pendekatan dengan menggambarkan dan menjabarkan tentang „‟Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten oleh KIP Aceh pada Tahun 2016‟‟ penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif, dimana peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan hal-hal yang akan diteliti (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar 2009: 129). Metode Deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsi atau menggambarkan secara sistemasis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta antar fenomena yang akan di teliti (Moh Nazir 2005: 54). Untuk melengkapi informasi yang diperlukan, dilakukan juga wawancara dengan informan, informan yang penulis maksud disini ialah orang yang memberikan keterangan berdasarkan penegetahuannya, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah: 1.

Asissten 1 Bupati Aceh Timur.

2.

Ketua KIP Aceh dan Komisioner KIP Aceh.

3.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur

4.

Kuasa Hukum anggota komisioner jilid 1.

5.

Sekretaris KIP Aceh Timur.

6.

Akademisi.

7.

Ketua Gerakan Masyarakat Paritisipasif (GEMPAR) Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Adapun data yang digunakanadalah:

1

Data primer yaitu data Pengumpulan data primer yaitu perolehan data melalui kegiatan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2

Pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena


Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP itu, dengan adanya gambar sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan. Data yang dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Data analisis menggunkan metode deskriptif kualitatif Metode kualitatif adalah analisis data penelitian terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan menggambarkannya dengan kata-kata Data hasil penelitian akan dianalisis melalui system reduksi data, yaitu penggolangan data berdasarkan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengambialihan tahapan pilkada Aceh Timur ini dikarenakan terjadi kekosongan di pihak komisioner Aceh timur. KIP Aceh dalam keputusannya ini berpedoman dengan Pasal 7 Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang penyelegaraan pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ridwan hadi, selaku ketua KIP Aceh. Apabila tahapan pilkada Aceh Timur ini dibiarkan maka tahapannya akan tertinggal pada daerah lain dan bisa berdampak gagalnya pemilu di Aceh Timur, tentu keputusan ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh KIP Aceh. Namun terjadi kontradiksi antara KIP Aceh dengan komisioner KIP Aceh Timur terpilih,yang diungkapkan Iskandar A Gani bahwa pengambilalihan KIP Aceh Timur oleh KIP Aceh terkesan sangat menguntungkan pihak KIP Aceh dan bernuansa politik. Menurut Mawardi KIP Aceh Timur tidak mengalami kekosongan, mawardi merujuk kepada undang-undang nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 19 Qanun nomor 7 tahun 2007,

apabila seorang komisioner menjadi

terdakwa dalam kasus tindak pidana pemilu, atau tindak pidana lainya yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan dinyatakan terbukti Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 560 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP bersalah dan berdampak kepada kekosongan komisioner di KIP Aceh Timur, maka KIP Aceh baru boleh mengambil alih tahapan pilkada di Kabupaten Aceh Timur. Dampak pengambilalihan tahapan pilkada Kabupaten Aceh Timur salah satunya NPHD yang seharusnya di tanda tangani oleh KIP Aceh Timur dilakukan oleh KIP Aceh.menurut Iskandar A Gani dan juga Muslim A Gani penandatangan NPHD ini tidak sesuai prosedur dikarenakan penandatangan NPHD seharusnya dilakukan oleh KIP kabupaten/kota ini telah di atur dalam Undang-undang dan peraturan KPU, karena pada saat penandatangan tersebut sudah dikeluarkannya SK pelantikan tertuju kepada komisioner KIP Aceh timur Iskandar A gani ,akan tetapi bupati selaku kepala daerah yang berhak melantik KIP Aceh timur tidak mau melakukan tugasnya untuk segera melantik KIP Aceh Timur. Tidak Terkontolnya pembentukan PPK dan PPS di Kab Aceh Timur disebabkan sosialisasi yang kurang maksimal dilakukan oleh KIP Aceh karena faktor luasnya daerah Aceh Timur sehingga dalam proses rekrutmen PPK/PPS ada beberapa gampong dan kecamatan yang jauh belum mendapatkan informasi tentang rekrutmen PPS sehingga tidak menghadiri rapat koordinasi di gedung Idi Sport Center, menurut Muslim A Gani pembentuk PPK/PPS ini harus diawasi dengan baik karena pada tahapan ini akan menjadi pondasi untuk menyukseskan pilkada di Aceh Timur. Sekretaris KIP Aceh Timur Muhammad Yunus sudah bekerja sama dengan KIP Aceh untuk menyeleksi berkas-berkas yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Untuk mengawasi tahapan pilkada Aceh Timur, KIP Aceh selaku unsur penyelenggara tahapan pilkada Aceh Timur terkadang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tahapan Pilkada Aceh Timur, diantaranya terlalu jauhnya jarak antara KIP Aceh/provinsi yang kantornya terletak di Banda Aceh dan KIP Aceh Timur kantornya terletak di peurelak, serta agenda KIP Aceh yang harus diatur ulang karena banyaknya rapat pleno di jadwal yang sama, untuk mengatasi permasalah tersebut KIP Aceh menggelar rapat pleno menggunakan video call dengan komisioner lainnya, jika tidak dilakukan dengan panggilan video call maka rapt pleno tidak memenuhi Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 561 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP dengan kuorum. Landasan pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yang bertujuan untuk mempercepat tahapan pilkada di Aceh Timur agar tidak tertinggal tahapan pilkada dengan daerah lainnya di provinsi Aceh dan mewujudkan pemilukada yang efisien serta demokratis. Pengambilalihan tahapan pilkada di Aceh Timur berupaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilukada di Aceh Timur bukan untuk mencoreng demokrasi di Aceh Timur, pada hal ini KIP Aceh harus profesional pada saat melaksanakan tahapan pilkada di Aceh Timur karena jika tidak akan menghambat proses tahapan pilkada. Faktor jarak ini juga mendapat kritikan oleh LSM Gerak Auzir fahlevi menurut beliau langkah ini merupakan hal yang dapat memboroskan anggaran dari KIP Aceh sendiri. Semestinya anggaran yang terpakai tersebut dapat digunakan oleh KIP Aceh untuk kepentingan lainnya, karena KIP Aceh merupakan induk dari seluruh komisioner yang ada di Aceh. Dengan melihat pelaksanaan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yang memiliki banyak kendala sehingga proses yang dilalui tidak sesuai dengan harapan atau syarat dengan politik seperti pembentukan yang kurang maksimal dalam pembentukan PPK/PPS dan jarak yang terlalu jauh untuk mengontrol tahapan pilkada Aceh Timur dapat menimbulkan kecurangan dari beberapa pihak. Akademisi melihat ada satu hal yang menyebabkan rawan gugatan pada tahapan pilkada ini karena adanya pelanggaran undang-undang KPU nomor 15 tahun 2011 berikut hasil wawancara dengan Mawardi Ismail, KIP Aceh dalam menjalankan Tahapan pilkada Aceh Timur seharusnya hanya sebulan karena itu sudah diatur di dalam perundang undangan KPU Pasal 127 UU Nomor 15 tahun 2011,tapi KIP Aceh menjalankan tahapan itu sudah lebih dari waktu yang ditetapkan, KIP Aceh sebagai yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pilkada langsung yang efisien dan jugaharus melaksanakan sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2011 dalam Pasal 2 ayat e dengan berpededoman pada azas tertib, profesionalitas dan efisiens. Perlunya sesuai jadwal dan mengawasi dalam pembentukan PPDP juga untuk meminimalkan kecurangan pada pemilu karena tugas dari PPDP untuk Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 562 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP pemutakhiran daftar pemilih tetap yang mana untuk mencegah adanya pemilih ganda dan sebagainya, apabila dalam tahapan pilkada dari pembentukan PPK/PPS dan juga dalam mengawasi pembentukan PPDP ini tidak berjalan dengan baik, maka pemilukada di Aceh Timur akan tidak efisien. Banyaknya permasalahan dari awal pengambilalihan akan menjadi celah untuk menggugat tahapan pilkada yang dilakukan oleh KIP Aceh. Walaupun niat KIP Aceh untuk menyukseskan semua tahapan pilkada di Kabupaten/Kota di Aceh dan menjalankan tahapan pilkada sesuai

dengan

waktu

yang

ditetapkan,

sebaiknya

KIP

Aceh

dapat

mempertimbangkan dampak yang akan terjadi akibat kebijakan pengambilalihan tahapan pilkada yang masih jauh dari harapan. Teori yang digunakan dalam pengambilan keputusan salah satunya teori kebijakan publik. William Dunn yang menjelaskan suatu kebijakan harus melalui tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masingmasing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk megusulkan pemecahan masalah terbaik (Budi Winarno 2002: 32-34). Berdasarkan pada tahap formulasi kebijakan, pengambilalihan tahapan pilkada itu adanya beberapa masalah diantaranya belum dilantiknya Komisioner KIP Aceh Timur oleh kepala daerah, sehingga menimbulkan kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur dan KIP Aceh memutuskan mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur. Pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur apabila dikaitkan dengan tahap formulasi kebijakan jelas sesuai dengan permasalahan karena bisa analisis dari kebijakan KIP Aceh dalam mengambil keputusan tidak tepat karena KIP Aceh tidak merumuskan masalah dengan jelas, pada hakikatnya pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur boleh Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 563 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP dilakukan, apabila KIP Aceh Timur sudah dilantik dan tidak dapat menjalankan tugasnya selama satu bulan sehingga terjadi kekosongan. KIP Aceh Timur juga sudah menerima SK dari KPU sehingga sebaiknya KIP Aceh mendukung lembaga dibawahnya tersebut dengan cara terus berkoordinasi bersama kepala daerah Aceh Timur agar segera mengambil tindakan untuk melantik KIP Aceh Timur, yang bertujuan untuk lebih efisiennya apabila KIP Aceh Timur yang menjalankan tahapan pilkadanya langsung. Dalam pengambilan tahapan pilkada Aceh Timur yang merupakan inisiatif dari KIP Aceh yang bertujuan untuk menyukseskan pemilukada di kabupaten Aceh Timur berperan penting dalam melakanakan tahapan pilkadanya. Apabila kebijakan KIP Aceh ini untuk mengontrol tahapan pilkada Aceh Timur banyak berdampak terhadap tahapannya dikarenakan implementasi kebijakan yang tidak maksimal dilakukan oleh KIP Aceh. Salah satu dampak dalam pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur adalah tidak tekontrol dengan baiknya pembentukan PPK/PPS, ini disebabkan informasi tidak menyeluruh yang dilakukan oleh KIP Aceh. Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2008 149:154) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Dalam hal informasi yang dilakukan KIP Aceh bertujuan untuk melakukan sosialiasi kepada para keuchik/kepala gampong di seluruh kabupaten Aceh Timur dalam pembentukan anggota PPK/PPS di Idi Sport Center. KIP Aceh dalam melakukan sosialisasi terkendala dengan luas kabupaten Aceh Timur, sehingga pada saat melakukan sosialisi di Gedung Idi Sport Center yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang rekrutmen anggota PPK/PPS diwilayah masingmasing, ada beberapa geuchik gampong yang jauh di pedalaman Aceh Timur tidak

mendapatkan

informasi

dalam

menghadiri

rapat

koordinasi.

Ini

membuktikan bahwa kinerja komisioner KIP Aceh dalam memberikan informasi pembentukan PPK/PPS kepada keuchik di pedalaman gampong tidak maksimal. Kemudian dampak selanjutnya yaitu efektifitas dalam pelaksanaan tahapan pilkada Aceh Timur, tidak efektifnya dalam menjalankan tahapan pilkada Aceh Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 564 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Timur terjadi karena komunikasi antara sekretaris KIP Aceh Timur dan KIP Aceh yang tidak berjalan dengan baik. menurut George C. Edward III salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Komunikasi, komunikasi menurut George C. Edward III sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Kendala yang dialami KIP Aceh dalam berkomunikasi dengan sekretaris KIP Aceh Timur dikarenakan jarak yang terlalu jauh antara kantor KIP Aceh yang terletak di Banda Aceh dan KIP Aceh Timur yang harus menempuhi perjalanan darat selama 8 Jam. Kemudian KIP Aceh berkomunikasi dengan KPU Pusat untuk mencari solusi, agar KIP Aceh bisa menjalankan rapat pleno yang sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan, kemudian lahirlah solusi untuk menggunakan Video call apabila KIP Aceh bertugas untuk menjalankan fungsinya untuk mengontrol tahapan pilkada Aceh Timur. Dengan melihat pelaksanaan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yang memiliki banyak kendala sehingga proses yang dilalui tidak sesuai dengan harapan atau syarat dengan politik seperti pembentukan yang kurang maksimal dalam pembentukan PPK/PPS dan jarak yang terlalu jauh untuk mengontrol tahapan pilkada Aceh Timur dapat menimbulkan kecurangan dari beberapa pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Kesehatan Gampong yakni tentang Program model gampong sehat di Gampong Neusu Aceh. Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 565 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP 1. KIP Aceh mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur berpedoman dengan Qanun nomor 7 tahun 2007 tidak tepat, karena di Qanun nomor 7 tahun 2007 tidak membahas bagaimana yang dimaksud dengan kekosongan, yang di bahas di qanun hanya sebatas apabila seorang komisioner tidak dapat menjalankan tugasnya karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh komisioner tersebut maka KIP setingkatnya boleh mengambilalih. 2. Dampak yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Tahapan Pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh adalah : Pertama,

Terjadi kontradiksi dalam

penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah. Kedua, Tidak tekontrol dengan baiknya KIP Aceh dalam melaksanakan pembentukan PPK dan PPS di Kabupaten Aceh Timur. Ketiga, Jarak yang terlalu jauh dalam mengawasi tahapan pilkada di Aceh Timur. Keempat, tahapan pilkada Aceh Timur rawan gugatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan Qanun nomor 7 tahun 2007 dapat diamandemenkan karena masih kurang dalam mengatur yang dimaksud dengan kekosongan komisioner agar kasus yang serupa tidak terulang kembali. 2. Apabila kasus serupa terulang kembali terhadap pengambilalihan tahapan pilkada oleh KIP setingkat diatasnya. Di harapkan KIP setingkat diatasnya lebih bekerja keras untuk mengontrol tahapan pilkada di daerah tersebut agar menciptakan pemilukada yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

1.

Buku Teks


a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Bagong Suyanto. Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Bambang Sunggono. 1994. Hukum Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Budi Winarno. 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: P.T Buku Kita

Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2008. Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara Dunn N William. 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Haris Herdiansyah. 2012. Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Husaini Usman. 2009. Purnomo Setiady Akbar. Metodelogi Penelitian Sosial,Jakarta: Bumi Aksara.

Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistiastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media

2. Skripsi

Haikal Putra. 2010. Peran Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pemilu Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 567 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012. Skripsi. Universitas Syiah Kuala

Hastutiyani. 2013. Impelementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013 Sripsi. Universitas Hasanuddin.

Maulidar, 2013. Kendala dan Solusi Panwaslih dalam Mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh pada Pemilukada Tahun 2012. Skripsi FISIP Unsyiah

3. Makalah

Fitriyah. Membangun Demokrasi Lokal Melalui Pilkada Langsung. Saresehan Sehari Menyongsong Pilkada. Purbalingga Tanggal 16 Maret 2005.

4. Website

M Haris SA. 2016.Bupati diminta lantik komisioner KIP Aceh Timur. http://aceh.antaranews.com/berita/30588/bupati-diminta-lantik-komisionerkip-aceh-timur/. Di akses: 20 agustus 2016

Musliadi. 2016. Lantik 120 anggota ppk aceh timur ini pesan ketua kip aceh. http://mediaaceh.co/news/lantik-120-anggota-ppk-aceh-timur-ini-pesan-ketuakip-aceh-7454

Nawir. 2013. Aksi pecah gelas warnai sidang.

http://www.globalaceh.com/2013/10/aksi-pecah-gelas-warnai-sidang-khusus.html Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen 568 Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016 (Muhammad Almuntashar, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 552 - 569

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP https://acehtimurkab.bps.go.id

www.kip-acehprov.go.id

www.mediaaceh.com

5. Dokumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun nomor 7 tahun 2007 pasal 17 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum Di Aceh.


FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

Recommend Documents