FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 406-427 Mei 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

FISIP Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggran 2014) Mufazzal, Zainal Abidin Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah [email protected],[email protected],[email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transpansi dan Akuntabilitas bantuan keuangan dari APBA kepada Partai Politik. Penelitian ini dilakukan di lima partai politik dominan yang menguasai parlemen Aceh yaitu, Partai Aceh, Partai Golkar, NasDem, Demokrat, dan PAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode diskriptif, dengan fokus penelitian pada anggaran tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik belum menerapkan standar transparansi sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, sedangkan dalam sisi akuntabilitas menunjukkan Partai Aceh dan Golkar telah menunjukan cukup baik, sedangkan Nasdem, demokrat dan PAN masih jauh dari harapan. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partai Politik, Dana Bantuan, Good Govenance.

Transparacy And Accountability Of Political Party Financial Aid From APBA (A Case Study of Five Dominant Political Parties in Parliament Aceh Financial Year 2014 ) Corresponding Author : : [email protected] JIM FISIP Unsyiah: AGB, Vol. 2. №. 2, Mei 2017: 406-427

406

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP ABSTRACK

Singer study aims to review determine Transpansi And Accountability Financial Assistance From APBA shown to political party. Singer study conducted in five dominant political party The Master of Parliament Aceh namely, the Aceh Party, the Golkar Party, NasDem, Democrats, and PAN. Singer research using qualitative method with descriptive method, research focus with the budget 2014. Results of research singer shows that political parties yet verifying standard checklists Transparency According with about legislation disclosure of public information, whereas the accountability side hearts showed the Aceh Party and Golkar has been pretty good show, while Nasdem, Democrat and PAN party still far from expectations.

Key word : Accountability, Transparancy, Political Party, AID, Good Goverenance.

PENDAHULUAN

Setelah reformasi pada tahun 1998 desakan akan transparansi dan akuntabiltas pemerintahan terus di dorong, sehingga pemerintah pasca reformasi melakukan reformasi birokrasi secara bertahap diseluruh lini pemerintahan, tidak terecuali partai politik. Reformasi telah mengubah paradigma pemerintahan untuk menganut sistem demokrasi dan era politik baru terbuka (Denny, 2016: 33). Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) merupakan tonggak sejarah baru sebagai peraturan pertama kali lahir di republik ini tentang keterbukaan informasi. Sedangkan akuntabilitas keuangan partai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Prinsip transparansi menekankan adanya keterbukaan informasi lembaga kepada publik, hal tersebut diatur dalam Pasal 15 UU-KIP disampaikan melalui media Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 407 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP situs resmi partai dan media papan informasi partai. Hal ini berguna untuk memudahkan akses informasi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut secara mudah.

Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban partai politik atas dana yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan partai yang bersumber dari APBA. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh ketua partai kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah di aundit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Permasalahan bermula akibat beberapa partai politik tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah menentukan penggunaan anggaran bantuan keuangan, terutama minimal 60% dari dana yang diperoleh diangarkan untuk pendidikan politik dan maksimal 40% dana tersebut untuk operasional partai dan lama waktu penyerahan laporan. Sedangkan pada sisi transparansi beberapa partai yang diteiti belum menerapka prinsip-prinsp sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

TINJAUAN PUSTAKA Good governance berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu “good” yang berarti baik, dan “governance” yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut good governance dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin negara, serta penciptaan legal and political frameworkbagi Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 408 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP tumbuhnya aktivitas usaha (Andrianto Nico,2007: 24).

Governance diartikan tata pemerintahan, dimana tata pemerintahan tersebut bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sector (sektor swasta), yang meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar, dan

civil society

(masyarakat), yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Untuk itu memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu: 1. Negara atau tata pemerintahan (state). 2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector). 3. Masyarakat (society). Dari hubungan tiga sektor dalam governance tersebut di atas, partai politik sebagai organisasi publik, mempunyai posisi dan peranan (rule) yang sangat penting, yaitu memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara (Detterbeck, 2005: 175). Karakteristik Good Governance United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000:7) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut: 1. Partisipasi (Participation): setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi

institusi

legitimasi

yang

mewakili

kepentinganya.

Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 409 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Aturan hukum (Rule of law): kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang buku, terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia. 3. Transparansi (Transparency): Transparansi dibangun atas dasar kebebasanarus informasi. Proses-proses, informasi

secara

langsung

lembaga-lembaga dan

dapat diterima oleh mereka yang

membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Daya tangkap (Responsiveness): Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap“stakeholders”. 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur. 6. Berkeadilan (Equity): Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,

mempunyai

kesempatan

untuk

meningkatkan

atau

menjagakesejahteraan mereka. 7. Efektivitas dan efisien (Efektiveness and efisiency): Proses-proses dan lembaga– lebaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas pemerintahan,

(Accountability): sektor

swasta

Para

pembuat

keputusan

dan

masyarakat

(civil

dalam society)

bertanggungjawab kepada publik dan lembaga– lembaga. Akuntabilitas ini

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,

apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 9. Visi Strategi (Strategi Vision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan


Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Berdasarkan uraian diatas komponen atau prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik (good governance)sangat bervariasi, namun paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu: (1) Akuntabilitas; (2) Transparansi

a. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh masyarakat; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Kedua hal tersebut akan sulit dilakukan, apabila tidak didukung dengan manajemen kinerja yang baik, karena manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi. Transparansi tidak bersifat absolut, tetap ada pembatasan-pembatasan mengenai informasi apa saja yang dapat diberikan.

Surya dan Yustiavandana (2006: 42) memberikan pembatasan informasi terkait: (1) Siapa saja yang berhak mengakses informasi; (2) Jenis informasi yang dapat diberikan dan jenis informasi yang tidak boleh diberikan, seperti rahasia dagang, piranti lunak, dan strategi organisasi.Keterbukaan di Partai Politik atas berbagai aspek pelayanan publik pada akhirnya akan membuat partai menjadi bertanggung jawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.


a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Mardiasmo (2002:20) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Peter dalam Krina (2003:9) dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) akuntabilitas keuangan (financial accountability); (2) akuntabilitas administratif (administrative accountability); dan (3) akuntabilitas publik (policy decision accountability).

Prinsip akuntabilitas (accountability) menjadi kunci utama bagi terwujudnya good governance, karena prinsip tersebut sebagai pembuka jalan bagi terlaksananya prinsip-prinsip good governance yang lain. Budiardjo (1998:10) memberikan pengertian akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan UU-KIP, prinsip akuntabilitas ini memiliki 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh partai politik danhak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika partai politik tidak menangani dengan baik kinerjanya karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosudur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 412 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3). Menurut Sukmadinata dan Syaodih Nana (2006: 72) penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik itu alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberi informasi atau data yang terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang dikaji atau diteliti. Burhan Bungin (2011: 78), medefinisikan informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan ditentukan secara purposive sampling,menurut Bogdan dan Taylor (1992: 2) yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya data yang dihasilkan sangat berkualitas

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari: 1. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Aceh,Anwar Ahmad, SE Ak. 2. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Aceh,T. Husain Banta. 3. Wakil sekretaris DPW NasDem Aceh, Syahrizal, SE. 4. Staf khusus Bendahara DPA Partai Aceh Lukman Hakim. 5. Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Aceh Salman. 6. Ketua Komisi Informasi Aceh,Afrizal Tjoetra. 7. Kasubbid Partai Politik Kesbangpolimas Provinsi Aceh, Surya Edi. 8. Perwakilan LSM yang aktif mengontrol informasi publik di Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 413 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Aceh; Fernan (Koordinator GeRAK Aceh), Hafidz (Staf MaTA), (2orang). Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber utama:

1. Sumber data primer, Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh dengan observasi langsung di lapangan. Data primer pada penelitian ini terdiri dari informan yang akan menjadipemberi informasi dalam melengkapi data. 2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang berupa dokumen anggaran, buku, jurnal,website, dan skripsi yang terkait dengan partai politik, good governance,, transparansi publik dan civil society. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yan akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat (Moleong,200: 138). Sedangkan metode dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158).

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber data, dimulai dari mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, observasi, studi pustaka, website, maupun sumber data iannya. 2. Reduksi data.


Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu indikator utama dalam mewujudkan konsep good governannce yaitu transparansi dan akuntabilitas, partai politik sebagai satu komponen dari governance sudah seharusnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena dari partai politiklah bermuara lahirnya pemimpin-pemimpin yang mengambil kebijakan di Eksekutif dan Legislatif.

Sebuah partai politik dapat dikatakan sudah transparan ketika telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU KIP dan PerKI, dan partai politik dapat dikatakan akuntabel ketika partai politik dapat mempertanggungjawabkan keuangan baik di internal maupun kepada pemerintah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam UU Parpol, Permendagri dan Peraturan Gubernur (Pergub). Undang-undang dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali, begitu pula alat ukur transparansi dan akuntabilitas di partai politik dapat berubah sesuai dengan perubahan Undang-Undang. Karena, transparansi dan akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang penerapannya memerlukan Undang-undang sebagai hukum untuk mengimplementasikan disebuah lembaga pemerintah, partai politik dan badan usaha.

Transparansi Dalam

Bantuan

Keuangan

Partai

Politik

dari

APBA

Rangka Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Good

Governance

Transparansi merupakan salah satu konsep untuk mewujudkan good governance. Dengan lahirnya UU KIP menjadi landasan hukum pertama di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi di Badan Publik dan partai politik. Transparansi di Partai Politik diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUKIP. Dari 5 (lima) Partai Politik yang diteliti, semuanya belum menjalankan Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 415 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP konsep transparansi bantuan dana keuangan dari APBA sesuai dengan semangat amanah UUKIP yang merupakan landasan hukum utama keterbukaan informasi di Indonesia. Sanksi hukum yang lemah bagi Partai Politik yang tidak mempublikasikan penggunaan dana bantuan dari Pemerintah menjadi salah satu faktor, disamping faktor tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya kerja dari pengurus masing-masing partai politik. Dari 5 (lima) partai yang diteliti, hanya PAN yang telah memiliki Papan Informasi, namun belum menyajikan penggunaan anggaran dari APBA di Papan Informasi tersebut. Sedangkan 4 partai lainnnya belum sama sekali memiliki Papan Informasi. Tidak tersedianya Papan Informasi di sekretariat partai politik merupakan pelanggaran besar terhadap UU-KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, karena Papan Informasi di sekretariat partai merupakan satu-satunya media pengumuman yang wajibkan oleh UU-KIP dan PerKIP. Sedangkan dalam kaitan situs resmi, semua partai politik belum mempublis dana bantuan di situs resmi partai politik, bahkan hanya PAN dan PA yang telah memiliki situs resmi, sedangkan Golkar, NasDem dan Demokrat belum memiliki situs resmi. Kewajiban partai politik untuk membentuk PPID dan memasukkan penggunaan dana bantuan dari Pemerintah dalam DIP yang dikelola oleh PPID, dari 5 (lima) partai politik yang diteliti belum memiliki PPID dan DIP. Meskipun partai politik tidak memiliki PPID, DIP, Situs Resmi dan Papan Informasi sebagai mana amanah UU-KIP. Namun, partai politik membuka jalan untuk publik bisa mengakses informasi di partai Politik dengan mekanisme mengajukan surat ke sekretariat partai bersangkutan. Dari hasil penelitian, semua partai politik memiliki kesamaan prosudur dalam pengaksesan informasi penggunaan bantuan dana keuangan dari APBA. Dari ke 5 (lima) partai tersebut, mula-mula masyarakat mengajukan surat ke sekretariat masing-masing partai politik, kemudian petugas sekretariat meneruskan ke Bendahara Partai, dari

Bendahara surat tersebut diteruskan ke Ketua

DPA/DPW/DPD. Apabila surat tersebut mendapat persetujuan dari Ketua Partai , Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 416 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP barulah pihak sekretariat bisa memberikan data-data yang diminta kepada pemohon informasi. Walaupun partai politik membuka akses informasi di sekretariat, namun tidak memenuhi kriteria transparansi itu sendiri. Paradigma transparansi di era keterbukaan informasi ialah partai politik menyajikan data kepada publik dengan cara yang mudah diakses, biaya murah, dan dengan waktu yang cepat. Jika publik harus mendatangi sekretariat dan dengan proses waktu yang relatif lama, maka belum bisa dikatakan bahwa partai politik sudah transparansi. Bukan publik yang harus meminta informasi, namun badan publik dalam hal ini partai politik yang menyajikan kepada publik tentang penggunaan bantuan dana dari APBA. Sejauh ini lembaga pemerintah yang mengawal transparansi adalah Komisi Informasi, namun peran Komisi Informasi hanya sebagai mediasi antara penggugat dangan tergugan. Jika para pihak yang bertikai jika tidak puas dengan putusan Komisi Informasi boleh melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara (PTUN) bagi badan pemerintah dan Pengadilan Negeri (PN) bagi badan non-pemerintah. Jika parapihak tidak puas atas putusan PTUN dan PN bisa melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Meskipun terdapat sanksi bagi tergugat, namun proses yang terlalu panjang sehingga banyak memakan waktu, disamping itu sanksi yang diberikan kepada tergugat hanya denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kurungan selama 1 tahun. Lemahnya sanksi hukum tersebut bisa dilihat dari tidak adanya partai politik yang menerapkan konsep transparansi sebagaimana amanah UU-KIP yang merupakan landasan hukum dalam keterbukaan informasi di Indonesia. Dengan lemahnya sangksi hukum tersebut membuat pengurus partai politik enggan menjalankan konsep transparansi bantuan dana keuangan dari APBA. Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Good Governane Akuntabilitas bantuan dan keuangan partai politik dari APBA masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sistem pembukuan yang Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 417 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP seharusnya mengacu kepada model lampiran Permendagri Nomor 77 tahun 2014, masih banyak partai yang tidak mengikuti sistem tersebut, dari 5 partai politik hanya PA yang mengikuti sistem tersebut. Sistem pembukuan keuangan partai politik seharusnya mengikuti format Permendagri Nomor 77 tahun 2014. Namun, hanya PA yang mengikuti format tersebut, sedangkan Golkar, NasDem, Demokrat dan PAN mengikuti format akuntansi. Sistem pembukuan pelaporan dana bantuan partai politik tidak mempunyai format yang baku, yang penting ada tercatat penerimaan dan pengeluaran serta dibuktikan dengan bukti transaksi. Semestinya pemerintah menerapkan 1 (satu) format khusus untuk pembukuan pelaporan dana bantuan keuangan partai politik sehingga adanya keseragaman format pembukuan laporan pertanggung Jawaban dana bantuan dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah membuat format tersebut dalam lampiran Permendagri Nomor 77 tahun 2014, namun tidak ada ketegasan untuk setiap partai menggunakan format tersebut. Akibat dari itu, partai-partai yang baru seperti NasDem kebingungan membuat sistem pembukuan laporan pertanggung jawaban. Selain itu, tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada partai politik oleh pemerintah membuat ketidaktahuan menjadi kompleksitas. Seharusnya pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat pelatihan setiap tahunnya bagi partai politik dalam menyusun anggaran partai, khususnya bantuan dana keuangan dari Pemerintah Aceh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pengajuan untuk memperoleh dana bantuan yaitu; a. Surat penetapan kepengurusan oleh DPP/ SK Kemenkumham Aceh; b. NPWP; c. Surat penetapan pelrolehan kursi; d. Nomor rekening kas partai; e. RAB penggunaan anggaran; f. Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, semua partai politik telah menjalankan amanah Pergub, walaupun belum memenuhi ketentuan tersebut. Dari kelima partai tersebut PA, Golkar, NasDem dan PAN yang tidak melampirkan Laporan Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 418 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya. Dari temuan dalam dokumen Permohonan Bantuan Keuangan (PBK) diketahui bahwa PA dan Golkar tidak membubuhkan materai 6000 pada Surat Pernyataan Ketua Partai. Sedangkann penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme trasnfer ke rekening partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Semua partai telah memiliki rekening khusus, sehingga dapat terjamin tidak terjadinya penyalahgunaann dana dipakai oleh pengurus partai untuk kepentingan perorangan. Perolehan bantuan dana dari Pemerintah Aceh melalui APBA telah ditetapkan didalam Pergub Nomor 69 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang diberikan secara porposional berdasarkan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2009 dikali 771 rupiah persuara untuk bulan Januari- September dan perolehan suaran pemilihan tahun 2014 dikali 771 rupiah persuara untuk bulan Oktober- Desember.

Tabel 1: Rincian Anggaran APBA kepada Partai Politik Bulan Januari-September

No Nama Partai Jumlah Kursi 1 2

PA Golkar

3

Demokrat

4

PAN

Jumlah Suara di Jumlah

Jumlah

X Nilai

Bantuan

Bulan

Persu X 771 1.007.173 142.441 ara X 771

9 9

582.911.445 82.421.790

10

232.782 X 771

9

134.693.657

5

83.060 X 771

9

48.071.806

3 38

Tabel 2: Rincian Anggaran APBA kepada Partai Politik Bulan Oktober-Desember


Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP No Nama

Jumlah

Jumlah Suara di

Jumlah

Jumlah

Partai

Kursi

X Nilai

Bulan

Bantuan

1

PA

29

Persua 847.956 X 771

3

163.443.519

2

Golkar

9

ra X 771 217.622

3

41.946.641

3

NasDem

8

168.753 X 771

3

30.527.141

4 5

Demokrat PAN

8 7

156.303 X 771 181.820 X 771

3 3

30.127.403 35.045.805

Sumber: Dokumen Pergub Nomor 69 tahun 2014

Pertanggung Jawaban di internal masing-masing Partai Politik saling berbeda, ada yang dalam bentuk rapat harian, mingguan, tahunan, dan pertanggung jawaban akhir yaitu dalam Musda. Pertanggung Jawaban penggunaan

anggaran

secara

umum memiliki

kesamaan yaitu

panitia

penyelenggara kegiatan mempertanggung jawabkan dalam rapat panitia, kemudian

dipertanggung jawabkan

kepada

Bendahara,

dan

Bendahara

mempertanggung jawabkan kepada Ketua partai, sedangkan Ketua partai mempertanggung jawabkan di Musda.

Berdasarkan hasil penelitian seluruh partai politik telah mempertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanah UU Parpol. Jika sebelum lahirnya Peraturan BPK tahun 2015, penyampain laporan pertanggung jawaban diserahkap kepada Kesbangpolinmas Aceh, nnamun dengan lahirnya Peraturan BPK tahun 2015 seluruh partai politik langsung menyampaikan laporan kepada BPK. Peraturan BPK tersebut berlaku untuk 2016 pemeriksaan penggunaan dana tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2014 partai politik menyampaikan kepada Kesbangpolinmas Aceh. Kesbanggpolinmas mengumpulkan semua laporan dari partai politik kemudian diserahkan kepada BPK untuk kemudian di audit. Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 420 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 telah menentukan bahwa penyerahan laporan pertanggung jawaban dilakukan paling telat sebulan akhir masa akhir anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 (lima) partai, hanya PA yang menyerahkan laporan dibulan januari, sedangkan Golkar di bulan, NasDem dan Demokrat di bulan Maret dan PAN di bulan Juli. Maka ditinjau dari ketepatan waktu, hanya PA yang menyerahkan sesuai dengan perundang-undangan. Ditinjau dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan perundangundangan yang menyatakan bahwa dana bantuan hanya bisa digunakan untuk pendidikan politik dan operasionl sekretariat. PA dan

Golkar telah

menggunakan anggaran sesuai dengan aturan, sedangkan NasDem terdapat penggunaan diluar kegiatan tersebut untuk baiaya langganan koran sebesar Rp.1.110.000, Demokrat sebesar Rp.17.400.000,00

untuk pembayaran gaji

pegawai dan PAN menggunakan dana diluar kegiatan ttersebut sebesar 160.000,00 untuk membayar papan bunga. Penggunaan

dana

untuk

pengalokasian

pendidikan

politik

dan

operasional sekretariat, PA telah memenuhi kebutuhan pendidikan politik sebesar 60% dan untuk operasional sebesar 40 dari total dana yang diperoleh,sedangkan Golkar juga telah memenuhi amanat undangundang yaitu sebanyak 60,59% untuk pendidikan politik dan 39,41% untuk kebutuhan operasional partai. Sedangkan NasDem belum memenuhi amanat UndangUndang dengan rincian penggunaan untuk kegiatan pendidikan politik sebesar 52,66% dan kebutuhan kegiatan operasional sekretariat sebesar 47,34% dari dana yang diperoleh. Demokrat telah mengangarkan penggunaan dana sebagaimana mestinya, bahkan lebih besar untuk kegiatan pendidikan politik sebesar 68,58% dan untuk operasional sebesar 31, 42% dari total dana yang peroleh. Untuk PAN jauh dari harapan, dengan mengalokasikan untuk pendidikan politik sebesar 4,40% dan untuk egiatan operasional sebesar 95,6% dari total dana yang diperoleh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

bahwa

partai

politik

yang

tidak

menyampaikan

laporan


Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Pergub Nomor 69 tahun 2014 kepada Pemerintah Aceh, maka partai politik bersangkutan tidak dicairkan dana bantuan untuk tahun anggaran berkenan. Pencairan dana untuk tahun 2014 dilakukan pada bulan Novemer tahun 2014 dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilakukan pada bulan Januari tahun 2015. Maka yang dimaksud anggaran berkenan ialah untuk pencairan dana tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, belum ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, semua partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban, meskipun belum memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan dalam UU Nomor 2 tahun 2011, Permendagri Nomor 77 tahun 2014 dan Pergub Nomor 69 tahun 2014. Diketahui pula bahwa DPD I Golkar Aceh tidak mendapat cairan dana dari Pemerintah Aceh untuk anggaran tahun 2015, hal itu akibat terjadinya dualisme kepemimpinan di pusat dan di Aceh, sehingga tidak dapat memenuhi syarat pengajuan bantuan kepada pemerintah Aceh, syarat tersebut yaitu berupa surat keputusan pengakuan kepengurusan DPD I Golkar Aceh dari DPP Partai Golkar, sehingga dana bantuan untuk anggaran tahun 2015 tidak dicairkan oleh Pemwrintah kepada partai Golkar Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas bantuan dana keuangan dari APBA dalam mewujudkan good governace di partai politik.

1. Transparansi bantuan dana keuangan dari APBA kepada 5 (lima) partai politik dominan di Parlemen Aceh belum memenuhi ketentuan UUKIP. Ha ini dapat dilihat dari tidak adanya akses informasi yang memudahkan bagi masyarakat, penggunaan bantuan dana dari APBA belum di publis di Papan Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 422 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Pengumuman dan situs resmi partai politik, begitu pula dengan PPID dan DIP yang sampai saat ini belum tersedia. Namun walaupun demikian, partai politik membuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi tersebut melalui pengajuan surat kepada sekretariat masing-masing partai politik. Maka dapat dikatakan bahwa transparansi penggunaan bantuan dana keuangan dari APBA. masih sangat buruk. Disamping itu, tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan ketentuan UUKIP, kecuali ada para pihak yang melakukan Uji Akses kepada KIA, itupun hanya bersifat mediasi. Sehingga tidak mudah bagi publik untuk mendapatkan informasi penggunaan bantuan dana keuangan dari APBA.

2. Akuntabilitas bantuan dana keuangan dari APBA kepada 5 (lima) partai politik dominan di Perlemen Aceh belum cukup baik. Hal ini masih terdapat penggunaan dana diluar kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, tidak menyampaikan LPJ tepat waktu, dan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Dari 5 partai politik, hanya PA yang menyampaikan LPJ tepat waktu dan penggunaan anggaran mencapai kuota 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk sekretariat partai. Partai Golkar yang menggunakan tapat pada kegiatan pendidikan dan operasional sekretariat dan tidak ada penggunaan dana diluar kegiatan tersebut. Walaupun demikian, kedua partai tersebut yakni PA dan Golkar masih perlu perbaikan seperti kelengkapan administrasi. Selain kedua partai tersebut, yaitu NasDem, Demokrat dan PAN belum akubtabel dalam menggunakan dana bantuan sesuai dengan perundang-undangan.

Saran

1. Seluruh partai politik berkewajiban mempublis penerimanaan dan penggunaan dana bantuan dari APBA. Seluruh instutusi terkait, BPK, Kesbangpolinmas

berkewajiban mempublikasikan dana bantuan di partai


a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP politik yang mudah diakses oleh publik dan dengan biaya murah.

3. Setiap partai politik mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi, sehingga publik dapat lebih mudah mengakses informasi, termasuk bantuan dana dari APBA.

4. BPK RI Perwakilan Aceh membuat pelatihan khusus tentang keuangan partai politik setiap tahunnya agar pengurus partai politik tau penggunaan dana bantuan dan format yang benar, serta tepat sasaran. Anggaran yang dibutuhkan partai sangat besar, sehingga perlu selayaknya pemerintah menanggung seluruh kegiatan partai dari dana pemerintah, dengan cara menaikkan anggaran untuk partai politik dan diberikan secara sama jumlah besarannya bagi partai yang mendapatkan kursi di DPRA. Jika partai masih menanggung dana untuk kegiatan maka partai politik mengalami dilema antara mementingkan kepentingan rakyat atau donatur ketika partai tersebut

memerintah,

dengan

dikawal

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas.

5. Diharapkan semua partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu administrasi, penggunaan untuk pendidikan 60% dan operasional 40% dari total danayang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks Achmad Fachrudin. 2013. Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 mengawasi Pemilu Memperkuat demokrasi. Jakarta Pusat: Gramedia Utama Publishindo.


a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Andrianto Nico. 2007. Good e-Government Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Banyumedia Publishing.

dan

Anonimus. 2000. Akuntabilitas Dan Good Goverenance. Jakarta: Lembaga dministrasi Negara. Anonimus. 2002. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2002: Pemantapan Perekonomian Nasiona Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Jakarta: Kementrian BPN/Bappenas. Armida S. Alisjahbana. 2013. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan rakyat Yang Kementrian Pembangunan Nasional/ BAPPENAS.

Berkeadilan.

Jakarta:

Denny, J. A, 2006, Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. Didik Supriyanto & Lia Wulandari. 2012. Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan. Yayasan Perludem: Jakarta Selatan. Dyah Aryani Erdianto & Michael Karanikolas. 2012. Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari Tiga Badan Indonesia, Jakarta: Yayasan Dua Puluh Delapan.

Publik di

Haris Hardiansyah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk IlmuIlmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Harrison, Lisa. 2007. Metode Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ignatius Haryanto. 2005. .Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?. Jakarta: Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan UNESCO. Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 425 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Joko Widodo. 2001. Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia B. Skripsi, Jurnal, dan Tesis

Abdul Razaq. 2015. Analisis Perspektif Good Governance dalam Pengelolaan

Keuangan

Partai

Politik

(Kajian

Akuntabilitas,

Transparansi, danResponsivitas Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta. TesisPascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Amin

Rahmanurrasjid,

S.H.

2008.

Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Untuk

Akuntabilitas Pemerintah

Dan Daerah

Mewujudkan PemerintahanYang Baik Di Daerah (Studi Di

Kabupaten Kebumen).Tesis. Ilmu HukumUniversitas Diponegoro Semarang.

Rooseno dkk. 2014. Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam UndangUndang

Nomor

2

Tahun

2011.

Penelitian.

Jakarta:

Badan

PembinaanHukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI.

C. Peraturann Perundang-Undangan

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2011

tentang

Perubahan

Atas

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA 426 (Mufazzal, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 406 - 427

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Politik Lokal Di Aceh. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Panyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

D. Web http://aceh.tribunnews.com/2014/03/11/bantuan-parpol-banyak diselewengkan?page=2. Diakses: 29 Mai 2016. http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/12/269577230/Partai-AcehKuasai 29Kursi-di-DPRA. Diakses:7 Maret 2016. http://www.antikorupsi.org/id/content/icw-tuntut-keterbukaaninformasikeuangan- partai-politik.Diakses: 6 Maret 2016. http://aceh.tribunnews.com/2013/12/29/mata-cabut-permohonaninformasiterhadap- pa. Diakses: 6 Maret 2016. http://theglobejournal.com/Politik/enam-parpol-di-dpra-dipanggilkomisiinformasi- aceh/index.php. Diakses: 6 Maret 2016.


FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

Recommend Documents