FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 389-405 Mei 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

FISIP Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah ([email protected], [email protected]) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah

ABSTRAK

Smart city yang di terapkan Bandung saat ini merupakan sistem tatakelola pemerintahan yang berbasis teknologi, ini merupakan pergeseran dikarenakan era globalisasi yang terus berkembang. smart city di harapkan menjadi solusi untuk menjawab segala permaslahan yang ada di kota Bandung, seperti di amanatkan pada undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah kotasebagai salah satu sarana penyelenggara pelayanan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejauh ini Bandung sudah menerapkan kebijakan smart city dengan baik, penulis inggin menguji apakah hal itu benar atau hanya untuk pecitraan pemimpin saja,Penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan e-demokrasi di kota Bandung dan Untuk menganalisis dampak penerapan E-demokrasi terhadap peningkatkan pelayanan publik di kota Bandung.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan turun langsung ke lapangan dangan melakukan mewawancara narasumber secara terbuka sehingga penulis bisa mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang diteliti (kualitatif), observasi dan dokumentasi data yang di peroleh. berikutnya menggabung semua data yang di dapat melalui penelitian sekunder dan penelitian primer dan berikutnya data masuk dalam tahap pengolahan data sebelum penulis pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan kebijakan smart city di kota Bandung saat ini sudah sangat baik, dikarenakan ada 4 indikator Edward III yang ditawarkan dan memenuhi syarat penerapat kebijakan, Namun tidak ada SOP khusus yang Corresponding Author : [email protected] JIM FISIP Unsyiah: AGB, Vol. 2. №. 2, Mei 2017: 389 - 405

389

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP mengatur.Dampak penerapan kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik di kota Bandung, menjadi solusi dalam menjawab keluhan masyarakat, dan telah mengubah wajah birokrasi kota Bandung. Namun ada dampak negatif terhadap sosial yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, dan masyarakat menjadi manja.Pemerintahan kota Bandung harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan serta membuat aturan khusus atau SOP yang jelas.Pemerintah juga terus melakukan pendekatan secara real tidak hanya dengan menggunakan media elektronik saja kepada masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Smart city, Implementasi Kebijakan Smart City.

ABSTRACT

The smart city applied in Bandung now is a system of technology-base goverment, this is due to a shift in the age of globalization that continues to grow. A smart city is expected to be a solution to address all the problem that exist in the city, as mandate by law No. 25 of 2009 on public services. The city goverment as one of providers of public service have a critical role in providing an excellent service to the community. This study aimend to determine the application of edemocracy in Bandung and to analyze the impact of e-demokracy at enhacing public services in the city. The data in this were obtained through field work by interviewing informants openly to find out more about the issues studied, observation and documentation of data. The primary and secondary data were collected and then processed to make conclusion. The results showed that the aplication of smart city policy in Bandung has now been excellent, because there are four Edward III indicators offered that meet requirement of the goverment policy, however, there is specific standard operating procedure (SOP) Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

390

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP governing.the e-democracy policy application has a positive impact on the improvement of public services that has is become the solution in responding to public complaint and has changed the bereaucratic face of Bandung. However, there is a negative impact on the social life, namely lower direct social interaction, and dependent society. The Bandung city goverment should cotinue to disseminate the application of e-democracy to the public and create specific rules or clear SOP. The goverment should also continue to approach the public in real life, not just by using electronic media.

Keywords: Public policy, Smart city, Smart city policy implementation.

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menuntut pemerintahan untuk terus berinovasi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintahan dituntut untuk memberikan standar pelayanan optimal, sebagai mana telah diatur pada Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah sebagai salah satu sarana penyelenggara

pelayanan publik mempunyai peran yang sangat

penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan publik terus berkembang saat ini, itu tidak terlepas pengaruh dari perubahan jaman, seiring dengan semakin maju jaman, pelayanan publik kemudian bergeser dan berkembang kearah yang lebih moderen dan memudahkan masyarakat, untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, pengembangan sistem menegemen contohnya seperti konsep smart city yang telah menjadi wujud dari perkembangan pelayanan terhadap masyarakat. Konsep smart city

sudah menjadi tren didunia saat ini. Smart city

sejatinya menjadi solusi dalam membantu pemerintah di suatu tempat, sehingga pemerintah mudah dalam mengontrol dan bisa mengelola sumbedaya manusi dengan baik, output dari smart city itu sendiri adalah kesejahteraan dan Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

391

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP kebahagiaan. Namun Smart city juga pasti berdampak negatif, kepada aspek sosial dimana masyarakat sudah tidak lagi berinteraksi secara langsung, semua sudah bisa melalui media. Smart city adalah pengelolaan sistem pemerintahan moderen yang berbasis teknologi online guna untuk meningkatkan aktifitas dalam pengelolaan kinerja aparatur birokrasi, mempercepat birokrasi dalam mengambil keputusan terhadap keluhan yang terjadi di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam ikut berpartisipasi politik, dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Sejumlah kota di Indonesia telah menerapkan konsep smart cityseperti Jakarta, Malang, Surabaya, yogyakarta, Balikpapan, dan Makasar. Adanya smart city pada suatu daerah yang di Indonesia juga dapat mendukung program Presiden Joko Widodo untuk reformasi birokrasi. Dengan konsep smart city mempermudah pemerintah mengawal transparansi dan kinerja agar kecurangan bisa lebih di minimalisir, guna untuk memberi kepuasa kepada masyrakat, salah satu contohnya

yaitu

seperti

yang

di

lakukan

oleh

Pemerintahan

Kota

Bandung(www.voaindonesia.com di akses selasa 24 Juni 2016 pukul 21:06 WIB). Bandung saat ini salah satu dari beberapa kota di Indonesia yang sudah mengadopsi konsep smart city. Ridwan Kamil selaku walikota Bandung menjadikan konsep pemerintahan yang berorientasi teknologi dan pemerintah yang terbuka.Hasilnya

diakhir tahun 2015, pemerintahan kota Bandung

mendapatkan peringkat pertama di Indonesia untuk pelayanan publik, dan menjadisatu-satunya kota yang meraih predikat A, mengungguli kota dan kabupaten lainnya. Dalam dua tahun terakhir pemerintahan Kota Bandung berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di semua lini, sehingga kinerja pemerintahan meningkat dari peringkat 400-an ditahun 2013 ke peringkat satu nasional ditahun 2015. (ppid.Bandung.go.id di akses selasa 7 juni 2016 pukul 14:00 WIB). Konsep Smart Cityadalah solusi menurut Ridwan Kamil untuk Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

392

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP mempermudah memenegemen kota, menjadi lebih cepat dalam menjawab segala keluhan masyarakat, efesien dan lebih akurat dalam mengambil keputusan, masa depan birokrasi harus going to teknologi, Ridwan Kamil Wawancara DBS To The Poin 2015.(https://www.youtube.com/watch?v=Gk5m4ls11p8 di Akses rabu 8 juni 2016 pukul 10:35 WIB). Saat ini di kota Bandung formulir publik untuk proses administrasi sudah bisa di dapatkan secara onlineseperti pembuatan surat permohonan KTP, IMB, domisili dan lain-lain melalui e-Kelurahan, warga bandung juga bisa memantau dinas pemerintahan kota Bandung melalui suara Bandung, sebuah portal untuk memantau akun-akun twitterberbagai dinas pemerintahan kota Bandung. ( id.techinasia.com di akses selasa 21 juni 2016 pukul 17:23 WIB) Pada tanggal 26 juni 2014 pemerintahan kota Bandung meluncurkan Website SIP Bandung Juara merupakan sebuah sistem informasi wadah untuk masyarakat dalam berpartisipasi politik, melalui aplikasi iniwarga bisa langsung bisa mengapresiasi dan menilai baik buruknya kinerja Kelurahan dan Kecamatan. (ppid.Bandung.go.iddi akses rabu 8 juni 2016 pukul 17:05 WIB). Portal sip bandung juara, adalah salah satu perwujudan program dari Bandung smart city melalui handphone, dan merupakan software yang berbasis aplikasi smartphone yang dapat di akses oleh setiap masyarakat Bandung yang disebut dengan e-Demokrasi, Camat dan Lurah akan di evaluasi berdasarkan penilaian warga , dalam situs tersebut warga bisa memberi apresiasi terkait pelayan publik di wilayah kota Bandung (BeritaSatu.com di Akses rabu 8 juni 2016 pukul 14:01 WIB) Kehadiran SIP BDG Juara menurut Ridwan Kamil berguna untuk mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja birokrasi dengan memberi penilaian, kebijakan ini dinamakan dengan e-demokrasi, e-demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintahan di kota Bandung melalui aplikasi yang berbasis online, kinerja kelurahan dan Kecamatan akan dinilai oleh Pemkot Bandung dalam setiap minggu melalui hasil laporan Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

393

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP masyarakat, dan di evaluasi langsung oleh walikota, jika ada lurah tidak bekerja dengan baik dalam memberi pelayanan publik maka akan diperingatkan bahkan diberhentikan tugasnya, dan

dengan adanya aplikasi tersebut pemerintahan

Bandung dapat menghemat sampai puluhan milyaran rupiah, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, Ridwan Kamil wawancara di stasiun Metro TV.(https://www.youtube.com/watch?v=5PL11hClDDw) di Akses rabu 8 juni 2016 pukul 11:03 WIB). Berdasarkan dari data diatas kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep e-demokrasi mampu meningkatkan pelayanan publik kota Bandung dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang ada di setiap kelurahanyang ada di Kota Bandung. Namun dari itu kesimpulan sementara ini harus di uji terlebih dahulu dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan publik Edward III. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Kebijakan E-demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan Kebijakan (policy) adalah suatu sekumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memiliki tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Cita-cita yang ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu di tentukan rencana-rencana yang mengikat, dan dituang kedalam kebijakan oleh pihak yang berwenang (Budiarjo,2008 : 8). Teori kebijakan (public policy) itu sendiri muncul sebagai subdisiplin di pertengahan dasa warsa 1960-an. Istilah kebijakan (policy) sejauh ini para peneliti masih terjadi silang pendapat dan menjadi perdebatan antara para ahli. Konsep kebijakan publik juga di defenisikan secara beragam. Ini di Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

394

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP karenaka setiap peneliti memiliki kerangka berfikir (frame of thinking)yang berbeda dan juga di pengaruhi oleh masalah-masalah yang ingin di kaji oleh pakar analisis kebijakan yang bersangkutan. Berbagai defenisi menurut Solichin Abdul Wahab ( 2008:52:53) dapat dibagi dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama ialah pendapat para ahli yang mengindentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Para peneliti yang berfikiran demikian menyimpulkan setiap tindakan yang di lakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan publik. Menurut R.S. Parker dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab dalam buku berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2008) mendefinisikan kebijakan pubik “kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkayan asas tertentu, atau tindakan yang di kulakukan pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis” . Defenisi lain yang menjelaskan kebijakan publik adalah “ suatu wilayah atau bidang tertentu dalam tindakan-tindakan pemerintah sebagai subjek telaah perbandingan dan talaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan sebab dan akibat dalam suatu kontek suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik” (Parker, Ibid,1975.144). Menurut Thomas R. Dye(1978:3) dan Edwars dan sharkansky (1978:2) memiliki kemiripan dalam menggambarkan apa kebijakan publik adalah sesuatu hal-hal yang di lakukan, di katakan oleh pemerintah atau hal yang tidak melakukan sesuatu”. Pandangan yang ke dua ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatian kepada implementasi kebijakan (policy implementation). Para ahli yang termasuk katagori ini dapat di bagi dalam dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan-kebijakan

politik

sebagai

sebagai

keputusan-keputusan

yang

mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

395

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP beranggapan bahwa kebijakan-kebijakan publik memiliki akibat atau dampak yang diramalkan(predicteble) atau dapat di antisipasikan sebelumnya. Para ahli yang mewakili kutub pertama misalnya Nakamura dan Small Wood, yang memandang kebijakan publik dalam tiga aspek, yakni perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evalusi kebijakan. Bagi kedua ahli ini sesuatu yang di sebut dengan kebijakan publik pasti mencakup dalam tiga aspek tersebut. Dalam hal ini mereka berpendapat kebijakan publik adalah “serentetan instruksi/perintah dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut” (Nakamura dan Small Wood, 1980:31). Adapula para ahli yang menitik beratkan bahwa kebijakan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. Maka Pressman dan Wildavsky mendefenisikan kebijakan publik adalah hipotesis yang mengandung kondisikondisi awal serta akibat-akibat yang dapat di ramalkan (Pressman dan Wildavsky 1974 :14)”. Kebijakan publik itu harus di bedakan dengan kebijakan yang di buat oleh pihak lain misalkan pihak swasta, itu di karenakan tidak melibatkan pemerintah. Jadi kebijakan publik itu hanya dibuat pemerintah yang di peruntukan untuk publik. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkayan tindakan yang di lakukan pemerintah yang beorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan sesuatu persoalan publik atau untuk kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau dalam peranturan-peraturan perundangan yang di baut pemerintah yang memaksa dan mengikat.

METODE PENELITIAN

Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

396

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian di dapatkan melalui observasi ke lapangan , dan mendeskripsikan hasil sesuai dengan kondisi yang terjadi, di mana hasil penelitian bersifat deskripsi yaitu memberi gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai persoalan yang dihadapi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9orang yaitu: 1. Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). 2. Sri Dian Dini (Kepala Bidang Telematika kota Bandung). 3. Tatang Hamdani(Kepala bina kewilayahan bagian umum sekretari daerah). 4. Eneng Mira, (Staf pengelola Bandung Command Center). 5. Rini Hapsari, (Staf bagian umum sekretari daerah). 6. Rudi Safarudi (Sekertaris kecamatan Sumur). 7. Dra. Edma Ramayanti (Sekertaris kelurahan Merdeka). 8. Dede supriatna (Staf operatur di kelurahan Dago). 9. Alfred Wijaya Kusuma ( Masyarakat Bandung).

Data yang akan diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer data akan diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder akan didapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah,video youtube, surat kabar dan dari sumber yang berkaitan lainnya. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan turun langsung ke lapangan dangan melakukan mewawancara narasumber secara terbuka sehingga penulis bisa mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang diteliti, observasi dan dokumentasi data yang di peroleh.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut : Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung ke Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

397

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP lapangan, berikutnya menggabung semua data yang di dapat melalui penelitian sekunder dan penelitian primer dan berikutnya data masuk dalam tahap pengolahan data sebelum penulis pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik merupakan tuntutan dari negara Republik Indonesia. Hal ini di anggap sangat penting di karenakan masyarakat memiliki hal untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimaldari pemerintahan, begitu juga dengan kota Bandung, pelayanan birokrasai sangat menjadi perhatian utama di karenakan jika birokrasi tidak bekerja optimal maka masyarakat yang dirugikan. Dari hal tersebut maka lahirlah berbagai macam inovasi yang menyesuaikan dengan pergeseran jaman ke arah positif, salah satunya dengan lahirnya smart city. Hadirnya smart city menjadi

ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu

solusi menjawab keluhan masyarakat dan memudahkan masyarakat

dalam mengontrol kinerja birokrasi. Adapun smart city juga sangat diharapkan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat Bandung saat ini. Namun dari hal tersebut penulis harusmemastikan sejauh mana implentasi dari kebijakan keikut sertaan masyarakat dengan teknologi ini menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan publik di kota Bandung. Melihat implementasi kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city ini harus menggunakan 4 indikator implementasi kenbijakan seperti apa yang telah di paparkan oleh Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 150): 1.

Komunikasi Komunikasi, itu satu hal sangant menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan publik. Implementasi efektif telah terjadi di kota bandung saat ini bagaimana koordianasi yang sangat baik dan setiap aparatur yang di tugaskan sangat nengetahui apa yang harus di kerjakan. sehingga setiap keputusan tepat, Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

398

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP akurat, dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : a)

Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik di Bandung saat ini telah

menghasilkan imlementasi yang baik pula b)

Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan smart

city saat ini bidang pembangunana masyarakat

sangat jelas dan tidak

membingunggkan tidak ada dan sejauh penerapannya saat ini tidak pernah terjadi suatu hal yang berarti yang dapat menghalang terhadap penerapan kebijakan smart city ini. c)

Konsistensi; pemerintahan bandung saat ini tidak main-main dalam hal

kebijakan smart city ini, Walikota bandung dan seluruh aparatur birokrasi selalu konsisten dalam penerapan kebijakan smart city tersebut. 2.

Sumber daya Mengingat sumberdaya adalah hal yang sangat di perlukan dalam

penerapan kebijakan smart city ini, Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, namun dalam penerapan hal tersebut tidak mengalami permasalahan di kerenakan staf dan fasilitas sudah sangat memadai, walaupun staf ahli bukan dari kalangan PNS namun dari tenaga kerja kontrak mereka sangat berkompeten dan ahli di bidangnya, kalau di lihat dari fasilitas saat ini bandung saat ini sangat siap dengan adaanya Bandung Commad Center sangat memudahkan pemerintahan dalam memberi pelayanan publik kemudahan dalam mengontrol segala urusan mengenai pelayanan publik di kota Bandung. Selain itu juga setiap instansi pemerintahan kota bandung sangan mudah di jangkau dikarenakan semua instansi pemerintahan memiliki satu akun twiiter dan sertai operator untuk menjawab segala persoalan masyarakat. Setiap operator yang berada di setiap instansi pemerintahan terhubung dengan operator Bandung Commad Center yang selalu senergis dalam memberi pelayanan. 3.

Disposisi


399

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Disposisi

untuk pelayanan publoik mengenai smart city itu melalui

bagian pemerintahan umum dan di tunjuk kepada bidang bina kewilayahan sehingga bina kewilayahan membuat suatu staf operator yang khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut, namun terlepas dari hal tersebut smart city ini membuat semua elemen di birokrasi aktif untuk menjalankan hal tersebut.smart city membuat semua operatur birokrasi yang di tugaskan di lapangan berperan aktif dalam disposisi tugas tersebut. 4.

Struktur birokrasi Dalam penerapan smart city sebenarnya tidak ada aturan baku yang dapat

menunjang penerapan kebijakan tersebut contoh seperti Standar Operating Prosedures (SOP) tidak ada SOP yang khusus dalam penerapan kebijakan tersebut namun di lapangan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang baik antara pimpinan dalam hal ini Walikota Bandung dengan bawahan menuntut birokrasi memiliki tanggung jawab moral, seperti semboyang yang birokrasi pegang penuh yaitu kerja iklas dan kerja cerdas. Yang hanya adalah SOP mengenai evaluasi kebijakan saja.

Dampak Penerapan E-demokrasi Terhadap Peningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung Pada masa sebelum penerapan kebijakan smart city di kota Bandung tahun 2013 lalu pemerintahan kota Bandung menduduki peringkat 400san mengenai hal pelayanan publik dan mendapatkan rapor merah dari OMBUSMAN, para operatur bersifat korup dengan melakukan pungli kepada masyarakat, dan lama dalam pengurusan, masyarakat sulit dalam mengawal kinerja pemerintahan di karenakan masyarakat sulit dalam berpartisipasi antara masyarakat dan pemerintah berjarak dan sangat sulit untuk melakukan pengaduan terkait pelayan publik. Namun setelah penerapan sistem smart city perlahan namun pasti semakin membaik, di lihat pada tahun 2015 Bandung menempati peringkat pertama untuk pelayanan publik dan hanya satu-satunya kota mendapatkan peringkat A. Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

400

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Namun tidak hanya berdampak positif ada juga yang berdampak negatif dari adanya Smart city ini. Pertama; dilihat dari efek sosial, sudah tidak perlu untuk bertemu secara langsung lagi ini merupakan suatu hal yang tidak baik jika dilihat dari sosial. Kedua; masyarakat menjadi manja, lebih memilih melaporkan dari pada melakukannya sendiri, seperti mengenai sampah, padahal itu kan masyarakat bisa melakukannya sendiri. Namun dari hal tersebut pemerintahan Bandung melakukan inisiatif lain yaitu dengan sistem penjemputan bola, pemerintahan bandung sering turun kelapangan untuk meninjau persoalanpersoalan lebih dekat, dan mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengawal sistem birokrasi. Sejauh ini penerapan e-demokrasi dalam konsep smart city ini tidak mendapatkan hambatan yang berarti, hanya di awal-awal saja karenakan smart city ini merupakan sistem baru, namun seiring dengan penyuluhan yang baik hal tersebut teratasi, dan mengenai staf dan fasilitas sudah di sediapkan sebelum penerapan kebijakan ini berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis di bab

sebelumnya

tentang

Implentasi kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik di kota Bandung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan dari pemerintahan, birokrasi dan masyarakat kota bandung maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a) Jika dilihat dari indikator Edward III, penerapan kebijakan ini hampir sempurna, dikarenakan ada 4 indikator yang ditawarkan dan memenuhi syarat penerapat kebijakan seperti di jelaskan di bab sebelumnya hanya satu saja yang tidak di penuhi yaitu SOP yang khusus mengenai penerapan kebijakan e-demokrasi yang tidak ada. Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

401

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP

Adapun dampak penerapan kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik di kota Bandung:

b) Penerapan kebijakan e-demokrasi saat ini berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan, walaupun tidak ada SOP yang khusus mengenai penerapan kebijakan tersebut, peran Ridwan Kamil sebagai Walikota sangat penting dalam penerapan kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city ini, gaya komunikasi sangat berbeda jauh dari kesan formal namun sangat di patuhi oleh jajaran operatur pemerintahan dan birokrasi. c) Berkat adanya penerapan e-demokrasi dalam konsep smart city telah menjadi solusi dalam menjawab keluhan masyarakat, dan telah mengubah wajah birokrasi kota Bandung yang dulunya di peringkat 400san menjadi peringkat 1 nasional dan satu-satunya kota yang mendapatkan peringkat A di Indonesia, yaitu sesuai dengan hipotesis awal penulis di bab 1. d) Tidak hanya berdampak baik, namun ada dampak negatif terhadap sosial yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, dan masyarakat menjadi manja.

Saran

1. Untuk membatu dalam penerapan kebijakan e-demokrasi ini, pemerintahan kota Bandung harus membuat aturan khusus misalkan adanya SOP yang yang jelas. 2. Pemerintah terus melakukan pendekatan secara real tidak hanya dengan menggunakan media elektronik saja. 3. Kepada masyarakat agar mendukung dan membantu pemerintahan kota Bandung dengan terus mengawal kinerja birokrasi 4. Konsep ini terus disosialisasikan kalau bisa pemerintahan kota lain Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

402

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP juga ikut menerapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A . Buku Teks

Agustino, Leo. 2008. cetakan kedua. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Dun,william N. 2003. Pengantar analisis kebijakan publik. Jogjakarta: Gajah Mada University Press Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy.New Jersey: PrenticeHallCliffs.

Edwards,george & ira sharkansky.1978. The Policy Predicament, Sanfransisco: W.H.Freeman. Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Lubis, Solly. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Nakamura, Robert T, & Frank small wood .1980. The Policy of Policy Implementation, New York: ST Martin’s Press. Parker,R.S.(ed) .1975. Policy and Administration,Sydney: Pty. LtDd. Preessman, Jeffrey L. & Aron widavsky .1974. Implamentation, University of California Preess,berkely. Riant Nugroho D. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT Alex Media Komputindo. Solichin Abdul Wahab, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press.


403

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Skripsi Siti Mutia Nurcahyani Liputo. 2015. Penerapan e-goverment Kelurahan Karam Puang Kecamatan Panakkukang Kota Makasar, Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Ramadhani Haryo Seno. 2012. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangue di DKI Jakarta.Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Yunita Z. 2015. Implementasi Kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala.

Ahmad Al Abral. 2016. kebijakan pemerintahan Nagan Raya Terhadap Polusi Yang Dihasilakan PLTU di Kecamatan Kuala Pesisir.Program Studi Ilmu Politik Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

A. Media Massa/ Internet

www.voaindonesia.com. 2015.Penerapan Smart City di Indonesia. Diakses selasa 24 juni 2016.

ppid.Bandung.go.id. Diakses selasa 7 juni 2016 pukul 14:00 WIB.

www.youtube.com DBS To The Poin .2015. Inilah Pesona Ridwan Kamil yang membuat begitu populer.Sumber youtube. Diakses 8 juni 2016. Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Bandung (Rizki Mulyadi, Radhi Darmansyah) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 389-405

404

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP

www.youtube.com wawancara di stasiun Metro TV .2015.Melihat Trobosan Smart City ala Ridwan Kamil .Sumber youtube. Diakses 8 juni 2016.

smartcityindones.com. Diakses selasa 21 juni 2016 pukul 15:50 WIB.

Id.TechInAsia.comLangkah

Bandung

Dalam

Mengimplementasikan

Smart City .Diakses selasa 21 juni 2016 pukul 15:59 WIB.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.


405

FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

Recommend Documents