FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 481 - 501 Mei 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

FISIP Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) Rizky Fazila, Maimun ([email protected], [email protected]) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilqq mu Politik Unsyiah

ABSTRAK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik yang punya sejarah di Indonesia. Pada Pilpres 2014 lalu, PPP menentukan arah koalisi untuk bergabung dan mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya Dualisme kepengurusan DPP PPP, untuk mengetahui proses terjadinya konsolidasi DPW PPP Aceh, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPW PPP Aceh menjelang Pilkada serentak tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan ada empat hal yang melatar belakangi terjadinya dualisme kepengurusan DPP PPP yaitu pertama, Surya Dharma Ali mendukung Prabowo-Hatta saat pilpres 2014. Kedua, Surya Dharma Ali tersangkut kasus hukum. Ketiga, adanya perebutan kekuasaan dan keempat, adanya campur tangan pemerintah. Kemudian proses terjadinya konsolidasi PPP. Pertama, ada dilakukannya konsolidasi ditingkat pusat. Kedua, ditingkat provinsi tidak dilakukan konsolidasi. Upaya yang dilakukan DPW PPP Aceh menjelang pilkada serentak 2017, melakukan pengusungan dan mendukung kader-kader Corresponding Author : [email protected] JIM FISIP Unsyiah: AGB, Vol. 2. №. 2, Mei 2017: 481 - 501

481

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP yang menjadi bakal calon kepala daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan awal mula terjadinya dualisme dikarenakan keputusan Ketua Umum Partai yang mendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 dan mendapat penolakan dari sebagian kader dan petinggi Partai.

Kata Kunci : Partai Persatuan Pembangunan, Dualisme, konsolidasi.

ABSTRACT

United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan) is one of political parties which has historical record in Indonesia. In the presidential election of 2014, PPP decided to support Prabowo-Hatta as the candidate for presidency by forming coalition. This study is meant to know the backdrops of the dualism of PPP's central management council and to know the consolidation process conducted by DPW (regional management council) of PPP Aceh, and to know the efforts made by DPW PPP Aceh in the run up to concurrent regional election in 2017. The data collection techniques used were field study and literature study. The field study was done by interviewing the respondents to get the primary data. Meanwhile, the literature study was done by reading books and other related references in order to obtain secondary data. The results of this study showed that there were four backdrops or reasons as to why the dualism of central management council of PPP happened as follows. First, Surya Dharma Ali supported Prabowo-Hatta for presidential election of 2014. Second, Surya Dharma Ali had a legal case. Third, there was a competition for power. Fourth, there was an intervention of the government. The consolidation process of PPP was done in two ways. First, there was a consolidation at central level. Second, there were no consolidation at regional level. The efforts made by DPW PPP Aceh in the run up to concurrent regional election in 2017 are implemented by Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

482

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP supporting cadres as the regional election candidates. It can be concluded that the trigger factors of the dualism is because the decision of the party chairman who gave his support for Prabowo-Hatta for the presidential election of 2014 which was rejected by some cadres and party officials.

Keyword : United Development Party, Dualism, Consolidation

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di mana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Pengertian partai politik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) adalah : “Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”. Keberadaan partai politik tidak terlepas dari konflik internal yang terjadi didalam partai tersebut, karena hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, dapat juga saling tergantung dapat melahirkan suatu konflik. Hal ini terjadi jika masing–masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri– sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Konflik internal partai biasanya muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai. Ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik di Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

483

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP dalam tubuhnya dapat mengidentifikasikan belum terlembaganya partai politik secara baik. Hal ini tentu saja sangat relevan dengan melihat konflik yang terjadi di dalam tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perpecahan atau dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP merupakan problema yang saat ini terjadi di partai ini. Dualisme kepengurusan DPP PPP dimulai saat kubu Romahurmuzy yang tidak setuju dengan langkah Surya Dharma Ali yang menghadiri kampanye Partai Gerindra menjelang pemilu Legislatif tahun 2014, perpecahan dualisme ini berlanjut hingga setelah Pemilu Presiden 2014. Kubu Romahurmuziy menggelar Mukthamar PPP pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. Sedangkan Surya Dharma Ali Sebagai ketua umum DPP PPP sebelumnya menganggap Muktamar yang digelar oleh kubu Romahurmuziy itu ilegal, karena sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Surya Dharma Ali masih tercatat sebagai Ketua Umum yang sah dan berhak untuk menggelar muktamar ke VIII. Kubu Surya Dharma Ali menggelar muktamar ke VIII di Hotel Grand Sahid Jakarta, selama 30 Oktober hingga 2 November 2014 yang memutuskan Djan Faridz terpilih sebagai ketua umum PPP (http://politik.news.viva.co.id, diakses pada 17 November 2015). Dari konflik yang terjadi di DPP PPP berimbas ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Aceh. Hal ini terlihat ketika ketua DPW PPP Aceh kubu Djan Faridz, Tgk. H. Mohd Faisal Amin mendukung penuh atas keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz, menyikapi konflik dualisme yang terjadi di perpolitikan nasional berimbas ke daerah, DPW dan DPC PPP Se-Aceh menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Banda Aceh dan mengajak para kader PPP se-Aceh untuk mendukung penuh hasil muktamar yang di gelar oleh kubu Djan Faridz di Jakarta (http://aceh.tribunnews.com, diakses pada 17 November 2015). Sedangkan Tgk. H. Amri M Ali yang terpilih dalam Musyawarah wilayah (Muswil) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Aceh Periode 2015-2019. Kepastian itu diperoleh setelah Sekretaris Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

484

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP DPW PPP Aceh Periode 2011-2015 ini terpilih secara aklamasi dalam Muswil VIII partai itu di Hotel Lido Graha Lhokseumawe. Disini Tgk Amri menyatakan, perbedaan pendapat dalam partai adalah hal wajar. Selanjutnya, Tgk Amri mengajak sesama kader partai tidak boleh saling bermusuhan walau berbeda pendapat dan menunggu hasil keputusan inkrach (berkekuatan hukum tetap), dari pengadilan terhadap dualisme PPP, kubu mana nanti yang bubar dan mana yang tetap eksis (http://aceh.tribunnews.com, diakses Pada 17 November 2015). Mengingat PPP adalah salah satu partai politik yang berpengaruh dan mempunyai reputasi besar di dalam demokrasi Indonesia. Para elit DPP PPP sedang berupaya melakukan konsolidasi menjelang Pilkada serentak tahun 2017 yang akan di ikuti oleh 101 Daerah yaitu 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota dalam upaya memperbaiki hubungan internal di dalam partai ini. Tidak hanya para elit di pusat saja yang melakukan konsolidasi tetapi para kader di daerah juga melakukan hal yang sama. Hal itu terlihat dari upaya yang dilakukan ketua DPW PPP Aceh kubu Djan Faridz, yaitu Tgk. Faisal Amin dengan membentuk tim rekonsiliasi, tim ini dibentuk dari pertemuan konsolidasi nasional PPP di Jakarta. Tim ini nantinya bertugas melakukan rekonsiliasi dengan para kader yang ada di Aceh. Tim rekonsiliasi membuat agenda Mukercab yang merupakan bentuk dari konsolidasi pasca keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Djan Faridz. Berdasarkan latar belakang dan uraian yang dikemukakan tersebut, dengan melihat perkembangan, situasi dan kondisi PPP Aceh saat ini maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan melakukan analisis terhadap faktor terjadinya dualisme, bagaimana proses konsolidasi dan upaya yang dilakukan menjelang Pilkada serentak 2017 yang ikuti oleh 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Kabupaten/Kota di Aceh menjadi peserta terbanyak pada Pilkada serentak 2017 dengan Total 20 Kabupaten/Kota. Dengan ini penulis mengambil studi kasus terkait dualisme kepengurusan DPP PPP menjelang Pilkada serentak 2017 suatu kajian terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh (http://aceh.tribunnews.com, diakses pada 17 November 2015). Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

485

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan menggunakan teori konflik dimana Dalam kamus bahasia Indonesia istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configere yang berarti memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, conflict yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia, konflik. Para pakar telah mengemukakan beberapa definisi mengenai konflik. Definisi yang dikemukakan para pakar tersebut tampak berbeda walaupun inti nya sama. Berikut ini pengertian dari konflik menurut beberapa ahli, yaitu : Ramlan Subakti (2010: 75) menyatakan pengertian konflik di dalam ilmu politik merupakan : “Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan”. Menurut Lewis A. Coser dalam Bretens K dan Nugroho (2006: 211), „Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan‟. Penyebab Konflik, Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadisecara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut adalah pemaparan Wirawan Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

486

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP (2010: 7) akan kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik, yaitu : 1. Keterbatasan sumber. Manusia selalu mengalami keterbatasan sumbersumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupan. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dan hal ini sering menimbulkan konflik. Dalam suatu organisasi, sumber-sumber yang dimaksud bisa berupa anggaran, fasilitas kerja dan jabatan, kesempatan sumber penghidupan sering terjadi. 2. Tujuan yang berbeda. Konflik dapat terjadi karena pilihan yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik dan bisnis. 3. Saling tergantung atau interdependensi tugas. Konflik terjadi karena pihakpihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang ketergantungan satu sama lain. konflik terjadi di antara pihak yang saling membutuhkan saling berhubungan dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. Mengenai ketergantungan tugas di antara pegawai ada beberapa bentuk ketergantungan. 4. Deferensiasi organiasi. Salah satu penyebab terjadinya konflik alam organisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksananya. Berbagai unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda formalitas strukturnya (formalitas tinggi versus formalitas rendah) ada unit kerja yang berorientasi pada tugas dan ada yang beorientasi pada hubungan dan orientasi pada waktu penyelesaian tugas (jangka pendek dan kangka panjang). 5. Ambiguitas yuridiksi. Pembagian tugas yang tidak definitif akan menimbulkan ketidak jelasan cakupan tugas dan wewenangan unit kerja dalam organisasi. Dalam waktu yang bersamaan, ada kecenderungan pada unit kerja untuk menambah dan memperluas tugas dan wewenangnya. Keadaan ini sering menimbulkan konflik antar unit kerja atau antara pejabat Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

487

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP unit kerja. Konflik jenis ini banyak terjadi pada organisasi yang baru terbentuk, di mana organisasi dan pembagian tugas belum jelas. 6. Sistem imbalan yang tidak layak. Konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan sering terjadi, di mana manajemen perusahaan sistem imbalan yang di anggap tidak adil atau tidak layak oleh karyawan. Hal ini akan memicu konflik dalam bentuk pemogokan yang merugikan karyawan (tindakan mendapat upah), merugikan perusahaan (tidak melakukan produksi), merugikan konsumen (tidak mendapatkan produk yang diperlukan), dan merugikan pemerintah (tidak mendapat pajak). 7. Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan

konflik

dalam

organisasi.

Faktor

komunikasi

yang

menyebabkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihakpihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda sering kali menyinggung orang lain, baik disengaja maupn tidak disengaja dan bisa terjadi penyebab timbulnya konflik. 8. Beragam karakteristik Sistem Sosial. Konflik dalam masyarakat umumnya sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam, suku, agama, dan ideologi. Karakteristis ini sering diikuti dengan pola hidup yang ekslusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.

Adapun dampak konflik Dalam suatu konflik yang muncul dan terjadi dalam suatu organisasi/perusahaan yang disebabkan oleh faktor apapun, memiliki konsekuensi atau akibat bagi seluruh elemen oraganisasi tersebut. Sebagai sebuah sebab, maka konflik juga dapat membawa dampak positif dan negatif. Berikut ini merupakan dampak positif dan dampak negatif suatu konflik yang dikutip dalam Sunarta (2011: 10-11), dampak positif ialah : 1. Organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi baik yang Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

488

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP terlibat langsung dengan konflik maupun yang lain. Konflik antar individu atau antar kelompok yang diselesaikan dengan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. 2. Orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika harus terjadi konflik serupa, maka satu sama lain akan saling berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan di mana berada. 3. Konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentang upah/gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang, boleh jadi oleh pihak manajemen pemberlakuannya ditunda atau dibatalkan. 4. Konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berikut ini merupakan dampak negatif dari suatu konflik menurut Sunarta (2011: 10-11), yaitu : 1. Komunikasi organisasi terhambat. 2. Kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang/terhambat. 3. Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lainyang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. 4. Akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan hingga menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Akibat akumulasi dari kondisi ini adalah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan karena seringnya mangkir dari pekerjaan sehingga dapat merugikan perusahaan. Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

489

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP teori utama dalam penelitian ini. Jadi, kegunaan konsep teori konflik dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh sebuah konlik yang terjadi didalam partai politik. Sehingga konsep teori konlik ini memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam hal Dualisme kepengurusan partai politik yang berguna menjawab permasalahan dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode Metode kualitatif, metode kualitatif sebagai metode penilaian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller (Sudarto, 1996: 62) memberi definisi bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Pada penelitian kualitatif posisi informan atau narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2008 : 218). Berdasarkan kriteria di atas, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang diantaranya adalah :

1. Ketua DPW PPP Aceh 2. Ketua DPC PPP Kota Banda Aceh Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

490

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP 3. Kader DPW PPP kubu Tgk. H. Mohd Faisal Amin 4. Kader DPW PPP kubu Tgk. Amri M Ali 5. Kader DPC PPP Kota Banda Aceh 6. Anggota Legislatif DPRA Fraksi PPP 7. Pengamat Politik Aceh Munir Aziz Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu, sebagai berikut:

Pertama, data lapangan (Primer) adalah sumber data yang didapatkan selama penelitian ini berjalan yang didapat dari hasil wawancara, observasi yang berasal dari lembaga survei yang terkait dan masyarakat serta para Calon Gubernur. Kedua, data kepustakaan (Sekunder) merupakan data tentang Independensi Lembaga Survei Calon Gubernur Aceh pada Pilkada Tahun 2017, yaitu peneliti mengambil lembaga survei Media Research Center, dengan mempelajari, mengkaji dan melakukan penelitian terdahulu, buku, buku panduan skripsi, karya ilmiah (Skripsi), dan artikel serta media internet.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1. Observasi, yaitu metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomenal-fenomenal yang selidiki. Adapun hal-hal yang diobservasi antara lain yaitu peneliti Media Research Center Provinsi Aceh, masyarakat, dan Calon Gubernur Aceh. 2. Interview,yaitu wawancara interview secara langsung atau face to face dengan

informan yang telah ditentukan, dengan klasifikasi informan

Lembaga Survei Media Research Center. Adapun yang diwawancara pengurus MRC Provinsi Aceh dan para calon Gubernur Aceh. 3. Dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data-data mengenai variablevariable yang berupa catatan, buku, koran, agenda dan sebagainya. Penulis Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

491

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP mengumpulkan informasi berupa arsip-arsip, buku-buku, makalah, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut : Dalam buku Unhar Suhar Saputra menyebutkan, menurut Nasution (1992) dan Meleong (1991), analisis data dilakukan meliputi, pertama, meriduksi data, kedua, menyajikan data, ketiga, display data, keempat, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi penegasan (Unhar Suhar Saputra, 2012: 216). Analisis data merupakan memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab permasalahan yang diteliti kemudian ditafsirkan hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan dilakukan dengan meriduksi data, menyajikan data, display dan melakukan penyimpulan dari fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam suatu partai politik sudah pasti ada yang memilki pandangan politik yang berbeda-beda dari sosok seorang pemimpin. Pada pemilu presiden seluruh partai bebas menentukan arah koalisi yang mereka inginkan yang dianggap sesuai dengan visi dan misi partai mereka dan setiap partai mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam memilih sosok calon Presiden. Ketua Umum memiliki hak untuk menentukan arah koalisi partai. Namun, belum tentu arah koalisi yang telah ditentukan oleh Ketum partai, dapat didukung oleh sebagian anggota partai. Partai Persatuan Pembangunan, merupakan salah satu contoh partai yang tidak mendukung penuh arah koalisi yang telah ditentukan oleh Ketua Umumnya yakni Surya Dharma Ali. Pada Pemilu Presiden 2014 lalu, PPP bergabung dalam koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung salah satu capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

492

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum PPP tersebut, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh sebagian kader PPP baik di pusat maupun daerah. Kebijakan yang dimiliki oleh Ketua Umum PPP untuk menentukan arah koalisi partai memang sebuah kewenangan dari ketua umum. Namun kebijakan tersebut harus dimusyawarahkan dalam rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari seluruh kader. Dalam rapat pleno tersebut ketua umum PPP tidak memberikan peluang bagi para kader dan simpatisan untuk menyuarakan aspirasi mereka, hal ini menjadikan sebagian kalangan kader PPP baik pusat maupun daerah merasa kecewa akan keputusan tersebut. Sebagian kader dan simpatisan PPP melakukan berbagai tindakan untuk melawan dan menentang arah koalisi partai yang telah ditentukan oleh Ketua Umum PPP. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh petinggi dan kader partai adalah dengan tidak mendukung keputusan ketua umum untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Tentu saja hal ini telah melanggar arah dan kebijakan koalisi PPP. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian kader dan simpatisan PPP tersebut telah menunjukan bahwa PPP tidak mampu mencerminkan arti dari suatu partai politik, yang mana menurut Meriam Budiardjo, (2008: 18) bahwa “Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilainilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya”. Melihat akan hal tersebut, seharusnya setiap anggota Partai Politik dapat mematuhi dan mentaati setiap kebijakan yang telah dibuat oleh Partai. Namun nyatanya, Kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Ketua Umum sebuah partai menjadikan sebagian anggota partai belum bisa menerima dan memenuhi seluruh peraturan yang ada didalam partai tersebut sehingga dengan mudahnya menimbulkan konflik didalam internal suatu partai. Tindakan yang dilakukan oleh sebagaian petinggi dan kader PPP untuk Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

493

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP melawan dan menentang arah koalisi partai ternyata menimbulkan konflik. Yang mana menurut Ramlan Subakti, (2010: 75) “bahwa konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan”. sehingga membuat PPP mengalami dualisme kepengurusan DPP PPP. Sehingga kubu yang menetang mencari segala cara dan alasan untuk menentang keputusan ketua umum partai. Salah satunya dengan menggunakan isu ketua umum yang tersangkut kasus hukum dugaan korupsi saat beliau menjabat sebagai menteri. Hal ini menimbulkan inisiatif dari kubu yang menentang membuat alasan untuk menyelamatkan partai dengan cara membuat Mukthamar surabaya untuk memilih ketua umum pengganti Surya Dharma Ali, hasil dari mukthamar ini yang terpilihlah Romahurmuziy sebgai ketua umum pengganti Surya Dharma Ali. Hal tersebut ditentang oleh ketua umum yang masih menjabat yaitu Surya Dharma Ali dengan menyatakan mukthamar tersebut ilegal. Sehingga Surya Dharma Ali yang masih menjabat ketua umum partai membuat muktamar tandingan dijakarta, dengan terpilihnya Djan Faridz sebegai ketua umum yang baru menggantikan Surya Dharma Ali. Hal tersebut, sangat jelas telihat disini dengan adanya dualisme di tubuh PPP menimbulkan perebutan kekuasan, dengan mengedepankan kepentingan pribadi antara petinggi partai dari kelompok-klompok yang berseteru untuk menguasai PPP. Imbas dari permasalahan dualisme ini memiliki dampak tidak adanya arah politik PPP. Sehingga pemerintah ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan dualisme tersebut, namun pemerintah ada maksud lain yang dimana pemerintah mengambil keuntungan dari konflik dualisme tersebut dengan mendukung salah satu kubu yang berseteru yang bermaksud untuk berkoalisi dan mendukung pemerintah di parlemen. Dimana pada dasarnya PPP merupakan partai yang berada diluar pemerintahan. Ikut campur tangan Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

494

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP pemerintah jelas adanya dengan mengeluarkan surat keputusan Menkumham mengesahkan mukhtamar Surabaya sebagai pengurus yang sah dengan terpilihnya Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP dengan tidak mengindahkan hasil keputusan di PTUN dan keputusan MA No. 601K/PDT.-SUS-PARPOL/2015. Dari konflik dualisme yang terjadi di DPP PPP berimbas ke DPW dan DPC di Aceh. Hal ini terlihat ketika ketua DPW PPP Aceh kubu Djan Faridz, Tgk. H. Mohd Faisal Amin mendukung penuh atas keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz. Sedangkan DPW PPP Aceh kubu Romahurmuziy, Tgk. Amri M Ali mengajak semua kader partai tidak boleh saling bermusuhan walau berbeda pendapat dan menunggu hasil keputusan inkrach (berkekuatan hukum tetap), dari pengadilan terhadap dualisme PPP. Sebagai sebuah partai yang besar, PPP memiliki banyak kader baik di pusat maupun daerah. Melihat akan hal itu, perpecahan yang terjadi di DPP PPP mengambil inisiatif untuk berupaya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di internal PPP. Upaya yang dilakukan tersebut dengan cara melakukan konsolidasi tingkat nasional. Dengan melakukan beberapa mukthamar, mukthamar yang pertama dilaksanakan di Surabaya yang dibuat oleh kubu Romahurmuziy yang dihadiri oleh kubunya sendiri tanpa mengundang kader dari kubu Djan Faridz. Hasil dari muktamar ini terpilihnya Romahurmiziy sebagai ketua umum PPP. Pada konsolidasi kedua dilakukan mukthamar di jakarta yang dibuat oleh kubu Djan Faridz, ada etikad baik dari Djan Farid dengan mengundang kubu Romahurmuziy, namun tidak dihadiri oleh kubu Romahurmuziy. Hasil dari mukthamar ini terpilihnya Djan Faridz sebagai ketua umum PPP. Sedangkan konsolidasi ketiga dibuatnya mukthamar pondok gede, mukthamar ini di fasilitasi oleh pemerintah dengan tujuan supaya konflik di PPP cepat terselesaikan, niat baik pemerintah dengan mengudang semua kader PPP hasil mukthamar bandung dengan kepengurusan yang masih dijabat oleh Surya Dharma Ali. Namun mukthamar ini juga tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua kubu yang berkonflik untuk mengakhiri konflik tersebut. Hingga saat ini Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

495

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP konflik di tubuh PPP masih berlanjut dan belum selesai. Berbicara ditingkat daerah khususnya PPP Provinsi Aceh, kubu yang sedang dalam berkonflik tidak pernah melakukan konsolidasi yang bertujuan untuk mempersatukan kedua kubu. Namun yang ada hanya melakukan konsolidasi untuk mensolidkan kubu masing-masing. Dengan alasan Karena PPP merupakan partai nasional konsolidasi untuk mempersatukan kedua kubu harus dilakukan ditingkat pusat. Jika konsolidasi ditingkat pusat sudah mencapai suatu kesepakatan, maka yang ditingkat propinsi akan mengikuti hasil kesepakatan tersebut dengan sendirinya. Dalam konteks pilkada serentak 2017, yang akan diramaikan oleh para aktor politik dari berbagai partai maupun calon dari jalur independen yang untuk memperebutkan kursi sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Dalam hal ini salah satu partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini adalah Partai Persatuan Pembangunan, walaupun PPP sampai saat ini masih dilanda dualisme yang berkelanjutan juga ikut meramaikan Pilkada serentak 2017 mendatang dengan mengusung dan mendukung para bakal calon kepala daerah baik ditingkat satu maupun ditingkat dua. Dalam pesta demokrasi Pilkada serentak 2017 karena PPP ada dua kubu dalam satu partai akibat adanya dua kepengurusan baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah akibat dari perpecahan, upaya yang dilakukan oleh DPW PPP Aceh ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh partai-partai pada umumnya di Indonesia. Selain mempersiapkan diri, PPP Aceh juga berupaya mengusung dan mendukung kader dari partai sendiri, maupun kader dari partai lain dengan berkoalisi. Karena PPP sedang mengalami dualisme, PPP terbagi menjadi dua kubu maka disini PPP ada kubu yang diuntungkan dan dirugikan dalam Pilkada serentak 2017. Dimana kubu yang diuntungkan dalam Pilkada serentak 2017 adalah kubu Romahurmuziy yang memilki surat keputusan (SK) dari Menkumhan yang Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

496

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP memiliki legalitas untuk bisa diakui oleh KIP dan KPU dapat mengusung, mendukung bakal calon kepala daerah yang menjadi peserta dalam pilkada serentak 2017. Sedangkan kubu yang dirugikan dalam Pilkada serentak 2017 adalah kubu Djan Faridz Menkuham

karena tidak memiliki surat keputusan (SK) dari

yang memiliki legalitas untuk bisa diakui oleh KIP dan KPU.

Sehingga kubu Djan Faridz tidak dapat mengusung bakal calon kepala daerah yang menjadi peserta dalam Pilkada serentak 2017. Namun kubu ini hanya bisa mendukung bakal calon kepala daerah secara pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan dualisme kepengurusan DPP PPP (suatu kajian pada DPW PPP Aceh). Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang melatar belakangi terjadunya dualisme kepengurusan DPP PPP, disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, kebijakan dan keputusan Surya Dharma Ali mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. Sebagian kader menolak untuk medukung Prabowo-Hatta sehingga menjadi awal perpecahan dalam tubuh PPP. Kedua, sosok Surya Dharma Ali yang tersangkut kasus hukum yang diduga korupsi. Ketiga, adanya perebutan kekuasaan diantara petinggi atau pengurus partai persatuan pembangunan. Dan keempat, Adanya campur tangan pemerintah di dalam internal partai persatuan pembangunan. Dari semua faktor yang sudah diketahui bahwa kepedulian kader dan simpatisan partai dalam menaati kebijakan dan keputusan ketua umum cendurung lebih mementingkan ego pribadi ketimbang untuk keutuhan partai. Hal ini menandakan bahwa, PPP tidak dapat mengakomodir seluruh anggota partai secara baik, sehingga menyebabkan sebagian kader tidak loyal dan solid terhadap partai. Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

497

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP 2. Proses terjadinya konsolidasi di DPW PPP Aceh. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian menemukan bahwa, pertama ada terjadinya konsolidasi yang hanya ada di tingkat pusat. Konsolidasi ditingkat pusat sudah tiga kali dilakukan, hasil dari ketiga

konsolidasi tersebut

membuahkan hasil yang sama yaitu tidak mencapai kesepakatan. Kedua, ditingkat DPW PPP Aceh tidak pernah terjadi konsolidasi untuk mempersatukan kedua kubu yang berseteru, namun yang ada hanya mempersolid kubu masing-masing dengan kader dan simpatisannya. 3. Upaya yang dilakukan DPW PPP Aceh menjelang pilkada serentak 2017 mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan, pertama kubu yang mempunyai surat keputusan (SK)

Menkumham bisa mengusung dan

mendukung calon kepala daerah. Kedua, kubu yang tidak mempunyai surat keputusan (SK) dari Menkumham tidak dapat mengusung calon kepala daerah, namun hanya bisa mendukung secara pribadi dan tidak bisa melibatkan nama partai karena tidal diakui oleh KIP dan KPU. Berdasarkan kesimpulan di atas telah dipaparkan hasil yag dicapai dan ditemukan dalam penelitian ini, maka dari itu terdapat beberapa kekurangan terkait permasalahan ini. Adapun saran yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut : 1.

Diharapkan kepada partai politik khususnya PPP yang mengalami perpecahan untuk kedepannya dapat mengelola sistem manejemen partai dengan baik, seperti melakukan koordinasi secara terstruktur antara para petinggi partai dengan simpatisan partai, agar konflik di dalam internal suatu partai dapat dicegah sebelum melebar kemana-mana. Elit politik suatu partai juga harus mengambil sikap yang tegas untuk melakukan aksi pencegahan timbulnya konflik, hal ini diperlukan karena setiap elit memiliki kekuatan suara untuk merangkul seluruh anggota partai.

2.

Seharusnya PPP pusat dan daerah khususnya PPP Aceh juga diharapkan untuk lebih tegas dalam kasus perpecahan dualisme kepengurusan ini,

Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

498

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP dikarenakan hal seperti ini ditakutkan akan kembali terulang dimasa-masa selanjutnya. Solidaritas dan loyalitas para kader terlebih lagi untuk petinggi partai PPP harus ditingkatkan agar perpecahan kedepannya tidak terjadi lagi. Perpecahan yang terjadi saat ini diharapka cepat terselesaikan kalau terus berlanjut akan dipertanyakan oleh masyarakat, hal ini akan memberikan penilaian yang buruk untuk PPP dimata masyarakat. 3.

Diharapkan

kepada

Dewan

Pimpinan

Wilayah

Partai

Persatuan

Pembangunan Provinsi Aceh agar kubu yang memiliki SK Menkumham merangkul kubu yang tidak memiliki SK Menkumham untuk bersama-sama menghadapi pilkda serentak 2017, untuk memenangkan calon yang diusung. Terlebih lagi jika bisa PPP aceh ditingkat Wilayah maupun yang ditingkat kabupaten/kota agar bersatu kembali walaupun ditingkat

pusat tidak

bersatu.

DAFTAR PUSTAKA A.

Buku-Buku

Bartens K dan Nugroho. 2006. “Realita Sosial”. Jakarta : Gramedia Pustaka. Bagong Suyanto dan Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana. Bahar, Safroedin dan A.B. Tangdililing, (penyunting). 1996. Intergrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cholid Narbuko, dkk, 2005. Metodelogi penelitian, Jakarta: Bumi Aksara Coser, Lewis. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Depdikbud. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017 (Suatu Kajian Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Aceh) (Rizky Fazila, Maimun) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 481 - 501

499

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Inu Kencana Syafie. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Pustaka Raka Ceka. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Moch. Nurhasim. 2008. Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka. yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moleong, Lexi. J 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. __________. . 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana. Soerjono Soekanto. 2006. “Sosiologi Suatu Pengantar”. Jakarta, Rajawali Pers Sunarta. 2011. Konflik dalam Organisai (Merugikan sekaligus Menguntungkan). Yogyakarta : FISE. Wirawan. 2010. “Konflik dan Manajemen Konflik”. Jakarta : Salemba Humanika. B.

Skripsi

Bambang. 2010. Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang : Sumber dan Dampak Konflik pada Pemilu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.

Nasfa Alif Diana. 2011. Perpecahan PKB (2004-?) Dalam Pandangan Santri PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Perspektif Siyasah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta. C.

Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah


500

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. D.

Internet

Aries Setiawan. 2014.Muktamar PPP di Jakarta Ajang Pembuktian SDA. . http://politik.news.viva.co.id/news/read/552101/muktamar-ppp-di-jakarta-ajang-pembuktian-sda diakses pada 17 November 2015 pukul 17:23 WIB.

Bakri.2015. DPC PPP Se-Aceh Harus Pedomani Keputusan Mahkamah Partai.http://aceh.tribunnews.com/2015/04/28/dpc-ppp-se-aceh-haruspedomani-keputusan-mahkamah-partai diakses pada 17 November 2015 pukul 17:32 WIB. Bakri.2015.

Amri

M

Ali

Pimpin

PPP

Aceh.

http://aceh.tribunnews.com/2015/04/27/amri-m-ali-pimpin-ppp-aceh diakses Pada 17 November 2015 pukul 17:40 WIB.

Bakri. 2015. FaisalAmin: Kader PPP Tak Taat Hukum Kita Beri Sanksi. http://aceh.tribunnews.com/2015/11/18/faisal-amin-kader-ppp-tak-taathukum-kita-beri-sanksi diakses pada 17 November 2015 pukul 17:49 WIB.

Tryning Rahayu Setya W. 2010. Profil Partai Persatuan Pembangunan. http://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-persatuan-pembangunan/ diakses pada 21 November 2015 pukul 15:40 WIB.


501

FISIP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: Mei 2017

Recommend Documents