FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM Oleh: ANDYRI HAKIM SIREGAR NIM : 0302000060 HUKUM PIDANA Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana

(Abul Khair, SH, M. Hum) NIP. 131 842 854

Dosen Pembimbing IDosen Pembimbing II

(Prof. DR. Syariffuddin Kallo, SH. M.Hum) NIP.

(M. Nuh, SH, M.Hum) NIP.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

PENANGANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM

Oleh: ANDYRI HAKIM SIREGAR NIM : 0302000060 HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mendurahkan nikmat dan karunia-Nya kepad penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam kita panjatkan kepad junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jaman jahiliah kealam reformasi ini, dam juga salam kepada keluarga, sahabat dan saudara seiman seaqidah. Skripsi ini

penulis susun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan

melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Adapun judul yang penulis angkat adalah :

“PENANGANAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46)” Sebagai seorang hamba Allah, penulis sadar bahwa benar sripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab lainnya adalah terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, sedikitnya pengalaman dan literatur-literatur yang belum menunjang judulyang penulis majukan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna lebih terciptanya suasana untuk mendekati kesempurnaan dalam skripsi ini.

Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun yang tidak lansung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini maupun selama menempuh perkuliahan, khususnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Abul Khair, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. DR. Syarifuddin Kallo, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 4. Bapak M. Nuh, SH. M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 5. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan melalui ilmu pengetahuan yang diajarkan. Dalam menempuh perjalanan hidup yang penuh perjuangan, penulis ingin mengaturkan terima kasih yang tak terhingga pada : 1. Kedua orang tua yang tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan yang tak terhingga baik dimasa perkuliahan sampai selesai. 2. Saudara-saudaraku tercinta, seluruh keluarga besarku

yang telah

memberikan segala perhatian dan dorongan semangat serta ketulusan kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis.


3. Rekan – rekan seangkatan Stb’03 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Teruslah berjuang dan berkarya, semoga persahabatan kita akan tetap abadi. Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang turut mendukung proses penyelesaian skipsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan memohon ampunan. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi yang membacanya.

Medan,

September 2007

Penulis


ABSTRAK

Salah satu semangat diundangnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang di harapakan tindak pidana korupsi dapat berkurang. Dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintahan maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan meperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bagaimanakah penanganan dan penegakan huku terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana Korupsi di indonesia. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan melakukan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganlisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unsur/elemen yang terkandung dalam korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU TPPK adalah adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum, tujuan dari perbuatan tersebut yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Modus pencucian uang dapat dilakikan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah Placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui sistem keuangan). Layering (Upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkain transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/ mengelabui sumber sumber dana ”haram”tersebut). dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan). Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian unag melibatkan suatu institusi yang relatif baru yaitu : PPATK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang mendasarkan pada KUHAP diatur dalam UU TPPU, seperti adanya memberikan perlindungan saksi dan pelapor pada setiap tahap pemeriksaan : penyidikan, penuntutan dan peradilan, adanya pembuktian terbalik, dan lain-lain.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................

3

ABSTRAK.............................................................................................

6

DAFTAR ISI .........................................................................................

7

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................

4

D. Keaslian Penulisan.................................................................

5

E. Tinjauan Kepustakaan ...........................................................

6

F. Metode Penelitian ..................................................................

10

G. Sistematika Penulisan ............................................................

11

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ................

13

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .........................................

13

B. Kronologis Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ...........................................................................

23

C. Peraturan-Peraturan Yang Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi..................................................................................

38

D. Jenis – jenis Delik Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Korupsi.................................................................................. BAB III

MODUS

PENCUCIAN

UANG

YANG

42

DAPAT

DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUYIKAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI ...............................

44


A. Pengertian Pencucian Uang ................................................... B. Lahirnya

International

Legal

Regime

dalam

44

upaya

Pemberantasan Pencucian Uangdi Dunia ...............................

49

C. Pengaruh International Legal Regime Anti Money Loundering Terhadap Indonesia ...............................................................

55

D. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU No. 15 Tahun 2001 Jo UU No. 23 Tahun 2004) .....................................................................

58

E. Modus Pencucian Uang Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi ........... BAB IV

61

PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46 .............................................................

67

A. Kasus L/C FIKTIF BNI 46 ....................................................

67

B. Penanganan

dan

Penegakan

Hukum

Tindak

Pidana

Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46 ...............................

89

C. Hambatan-Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ....................

102

KESIMPULAN DAN SARAN ............................................

104

A. Kesimpulan ...........................................................................

104

B. Saran .....................................................................................

105

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

107

BAB V


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mandunianya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kamujuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khusunya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf transnational yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara illegal menjadi suatu bentuk yang telihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal. Paling tidak ada tiga motovasi mengapa pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran para


pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan oleh aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut disita.

”The motivation for all of this activity arises from a situation where a person attempts to spend illegally-acquired money without first hiding its origin. When this accurs, one of there possibilite is likely tp result: (1) the individual may be held liable for taxes on the fund and/or for non-payment of taxes; (2) the money may be linked to the crime, making the owner a target for persecution; (3) the money may be subject to forfeiture if the government find that’s it was illegally acquired”. 1 Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah menkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan diundangkannya. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia termasuk “surga” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci hasil kejahatan, bahkan menurut Harry Azhar Azis, Direktur Institute for Transformation Studies memperkirakan banyaknya uang yang dicuci di Indonesia mencapai jumlah Rp. 50 triliun. 2 Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (Hhitte collar crime). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama di peroleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa core crime yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi.

1

Emily G Lawrence, Let Seller Beware : Money Laundering, Merchants and 18 USC , 1956, 1957, vol. 37, Colledge 1, Rev. (1992), hal. 841. 2

Harry Azhar Azis, Uang haram Rp. 50 Trilliun beredar di Indonesia, Republika (27 Januari 2001). Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonimian serta penataan ruang wilayah. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istillah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paing rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai “Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum”. 3 Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih

menjadi

negara

terkorup

di

dunia. 4

Transparansi

International

menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveinya. 5

3

Hamilton-Hart, Natasha. Anti Corruption Startegies in Indonesia. (Jakarta : Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (1), 2001), hal. 65 – 82. 4 Kompas, 19 Maret, 2005, http://www.kompas.com/ 5 http://www.transparancy.org./ Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Salah satu semangat diundangkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil Kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang. Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimanakah modus

pencucian uang yang dapat dilakukan untuk

menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia? 3. Bagaimanakah penanganan dam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana dari hasil korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Untuk menjelaskan modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dan menganalisa penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan manfaat penulisan ini adalah : Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

1. Segi teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang. b. Hasil penelitian ini diharpakan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah –kaidah hukum di abad ini. c. Penelitian ini diharapkan dapar meberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Segi Praktis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada apartur negara dan pihak-pihak lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian baik di kepustakaan maupun di lapangan, perihal

Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak

Pidana Pencucian Uang Dari hasil tindak Pidana korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46) ini memang sudah ada yang meneliti atau membahas dalam bentuk disertasi, makalah, majalah, artikel, bahanbahan diskusi, seminar dan lokakarya, namun dengan pokok permasahan Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

yang berbeda. Oleh karena itu maka dapat dianggap. Oleh karena itumaka dianggap penulisan skripsi ini memiliki keaslian.

E. Tinjauan Kepustakaan Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintas batas wilayan negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak

pidana

korupsi,

penyuapan,

penyelundupan

barang,

perbankan,

perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system). Dengan demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan inilah yang dikenal dengan pencucian uang (money laundering). 6 Sutan Remy Sjahdeni mengartikan pencucian uang sebagai: 6

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU, No. 15 Tahun 2002, Penjelasan. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu telah berubah menjadi uang sah. 7 Melalui

proses

pencucian

uang,

maka

pelaku

kejahatan

dapat

mempergunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena pada koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukanya kedalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah. Hal tersebut mendorong FATF (Financial Action Task Force) pada tahun 1990 mengeluarkan Forty Recommendation, yaitu rekomendasi bagi negaranegara untuk mengurangi pencucian uang, salah satu caranya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang. Atas Forty Recommendation tersebut, pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi. Tindak pidana narkotika, 7

Sutan Remy Sjahdeini, Money Laundering, (Jakarta : FHPSU), hal. 64.


psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, Penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, Prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dari rumusan pasa l2 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2003 tersebut maka jelaslah bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu asal kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Untuk memberantas tindak pidana korupsi maka indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi melalui Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian tindak pidana korupsi tetap terjadi, Undang-undang no. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat membatasi ruang gerak para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Guna tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang di pergunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. WPJ Pompe mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. 8 Mengenai sifat melawan hukum, M. Sudrajat Bassar, membagi sifat melawan hukum menjadi 2, yaitu :

8

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1993), hal. 85.


a. Sifat melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasardasar pada umumnya) b. Sifat melawan hukum formal merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. 9 Sedangkan Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 10 2. Pencucian

uang

adalah

perbuatan

menempatkan,

mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 11 3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. 12 Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil

atau

dalil-dalil

yang

dikemukakan

dalam

surat

9

Guse Prayudi, Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makalah dalam majalah hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007, hal. 24. 10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal. 54. 11 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN, No. 108 Tahun 2003, Pasal 1 butir 2. 12 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 252. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

persengketaan. 13 Sedangkan Martiman Projokawidjojo

mengemukakan,

membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. 14 4. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. 15

F. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalamm praktik di Indonesia. 3. Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari:

13

Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), hal. 7. Sasangka Hari, dan Rasita Lily, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima 2001), hal. II. 15 Indonesia, UU No. 25 Tahun 2003, Op. Cit., Pasal 1 butir 4. 14


1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan badan-badan internasional. 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. 4. Analisa Data Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Dengan demikan akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan data matematis.

G. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, kronologis perkembangan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, jenis-jenis delik tindak pidana korupsi menurut UU Korupsi. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Bab III Modus

Pencucian

Uang

Yang

Dapat

Dilakukan

Untuk

Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok pencucian uang, lahirnya International Legal Regime dalam upaya pemberantasan pencucian uang di dunia, pengaruh International Legal Regime Anti Money Laundering terhadap Indonesia, asas-asas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2001 Jo UU No. 23 Tahun 2004), modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi. Bab IV Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kasus L/C Fiktif BNI 46 (posisi kasus dan analisa kasus), penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia studi kasus L/C fiktif BNI 46, hambatan-hambatan penanganan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab V Kesimpulan dan Saran Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasanpembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang penerimaan uang suap dan sebagainya. 16 Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere yang berarti merusak. 17 Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyakbahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Jur Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu corruptie (korruptie) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. 18 Di Indonesia istilah korupsi pada awalnya bersifat umum, namun kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran 16

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), cet. VII, hal. 524. 17 Fockema Andreae, Kamus Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983). 18 Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 4. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

dalam usaha-usaha memberantas dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan sesuatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya ... 19 Berdasarkan konsideran peraturan tersebut, korupsi memiliki dua unsur: pertama, perbuatan yang berakibat pada kerugian perekonomian Negara. Kedua, perbuatan yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu.20 Menurut Edelherz, dalam bukunya The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies disebutkan sebagai berikut: “White collar crime: … an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain money or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage.” (… suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/ pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis keuntungan pribadi). 21 Menurut Philip (1997) sebagaimana dikutip Munawar Fuad Noeh ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu: 1. Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publi (public office-centered corruption), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang penjabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan 19

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 115. Lihat juga Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 33. 20 Koeswadji, Korupsi di Indonesia; dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 33-35. 21 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2005), hal. 34. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. Pengertian itu, seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (ascriptive) daripada merit. 2. Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberi imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik. 3. Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. 22 Lebih lanjut Munawar Fuad Noeh menyimpulkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh macam korupsi, yaitu: 1. Pertama, korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi. 2. Kedua, korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu. 3. Ketiga, korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut akan membawa keuntungan baginya. 4. Keempat, korupsi defensive, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya. 5. Kelima, korupsi yang berarti investasi. Misalnya memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nantinya mendapat ’uang terima kasih’ atas pelayanan yang baik itu. 6. Keenam, korupsi yang bersifat nepotisme. Yaitu penunjukan ’orang-orang saya’ untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa ’keluarga’ sendiri mendapatkan perlakuan khusus dalam banyak hal. 7. Ketujuh, korupsi supportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan

22

Munawar Fuad Noeh, Kiai di Republik Maling, (Jakarta: Republika, 2005), hal. 2.


berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.23 Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau membagi korupsi membagi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan. 24 Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks di Indonesia dikategoriukan sebagai salah satu delik kasus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, disebutkan bahwa: Setiap orang baik penjabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah). Dari bunyi pasal yang demikian, jelas Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah ”setiap orang”. Istilah ”setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon) untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan 23

Ibid., hal. 5. Yunus Husein, Alasan Orang Banyak Korupsi, Dimuat di Harian Seputar Indonesia pada Hari Senin, 12 Juni 2006. 24


berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini. Sedangkan bagi siapa saja terbukti melakukan tindak pidanan korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penangggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati. Menurut Darwin Prinst (2002 : 23), keseluruhan sanksi yang terdapat dalam UU PTPK dan khususnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) pada dasarnya menganut 3 sifat dari ancaman pidana, yakni: pertama, kata ”dan atau” yang tertuang dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat komulatif dan alternatif. Kedua, kata ”dan” yang terdapat dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut adalah bersifat komulatif. Ketiga, kata ”atau” yang tertera dalam suatu ketentuan pemidanaan, maka pemidanaan dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif. 25 Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik penjabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 25

Paul Sinlaeloe, Korupsi Dalam Perspektif Yuridis, http://www. Sumbawanews.com, Selasa 18 September 07 (18: 17). Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur/elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah pertama, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. Kedua, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ketiga, akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1. Melawan Hukum Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, seharusnya dipahami secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang

disebut

tindak

pidana

korupsi

adalah

perbuatan

yang

melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidanda korupsi adalah yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Pengertian melawan hukum secara materi (Materiele Wederrechttelijkeheid) dalam Hukum Pidana diartikan sama dengan pengertian ”melawan hukum (Onrechtmatige Daad)” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang bahasa latin, disebut: ”Nullum Delictum Nulla Poena Lege Pravie Poenali” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ”suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada”. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Di dalam Yuresprudensi yang sudah ada, dalam teori hukum juga diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat. 26 Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, berpendapat bahwa mengikat kharateristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus dipahami baik secara formil maupun materil karena: 1) Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efifisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan caracara yang luar biasa (extra ordinary efforts). 2) Kedua, dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum dalam masyarakat , agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. 27 2. Memperkaya Diri Sendiri, Oran Lain Atau Korporasi Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu: 1) Pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. 2) Kedua, memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. 26

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Penerbit Politea Bogor, 2000), hal. 294. 27 Marwan Effendi, Tindak Pidana Korupi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia ), 2002, hal. 14 Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

3) Ketika, memperkaya korporasi yakni akbat dari perbuatan mekawan Hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum Maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 ayat (1) UU PTPK) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. 28 Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah suatu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur ”memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sanagt tergantung pada bagaimana cara orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur/ elemen ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ”yang tercantum dalam Pasal 3 UU PTPK. Pasal 3 UU PTPK, disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Dari bunyi Pasal 3 UU PTPK yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika dipahami secara teliti, maka kalimat ”setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, 28

Paul Sinlaeloe, Op. Cit.,


menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU PTPK haruslah

orang-perorangan

(Persoonlijkheid)

dalam

hal

ini

seorang

pejabat/pegawai negeri. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU PTPK, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi : 1) Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). 2) Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 KUHP 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari koorporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari koorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 29 Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempata atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3 UU PPTK ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam Pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum ”menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, ” ... oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya ... ” Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada 3 point yang harus dikaji, yakni : 1) Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan . 2) Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

29

Ibid.,


3) Menyalahgunakan sarana artinya menyalahgunakan alat-alat perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 30

atau

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen ” dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah : 1) Merugikan Keuangan Negara Menurut Penjelasan Umum UU PTPK, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : a) berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berbasarkan perjanjian dengan negara 2) Perekonomian Negara Menurut Penjelasan Umum UU PPTK, perekonomian negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakn pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberi mamfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Kedua point dalam unsur/elemen ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat

alternatif. Jadi untuk

membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus dingat dan diperhatikan dalam 30

Ibid.,


pembuktian

dan dpoerhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah kata

“dapat” sebelum frasa

“merugikan

keuangan

negara

atau

perekonomian negara” menujukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus

dipahami

sebagai

delik Formil dan bukannya delik materil. Dari pemahaman seperti ini, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang bersalah atau koorporasi dapa disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur pembuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

B. Kronologis Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Secara

kronologis perkembangan peraturan tindak pidana korupsi di

Indonesia di bagi dalam 8 (delapan) fase 31, yaitu : 1.

Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana (ambtsdelicten) dalam KUHP untuk Menanggulangi Korupsi Dalam KUHP teradapat beberapa ketentuan perbuatan oleh pejabat dalam

menjalankan jabatannya, seperti : Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terdapat perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 31

Seiring dengan perkembangan peraturan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sebelumnya hanya dikenal 6 (enam) fase perkembangan peraturan korupsi (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi ( Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.1-12 ) dan kini menjadi 8 (delapan) perkembangan yaitu ditambah perkembangan fase ketujuh mengenai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fase kedelapan tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (disingkat KAK) 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425, dan 435 KUHP). Pada hakekatnya, ketentuan-ketentuan tundak pidana korupsi ini ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti diintrodusir Sudjono Dirdjosisworo sebagai berikut : ”Tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelakupelakunya.” 32 2.

Fase Kepres No. 40 Tahun 1957 jo Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan darurat Perang Dengan tolak ukur referensi ilmu Hukum, perkembangan fase kedua ini

dikenal munculnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu : a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda c. Prt/PM-011/1957 tanggal 01 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang. 33 Konsideran dari Prt/PM-06/1957 mengatakan sebagai berikut : ”Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya.” 34 Dalam Prt/PM-06/1957 mulai diperkenalkan batasan korupsi sebagai :

32

Soedjono Dirdjosisworo, Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Pustaka Peradilan Jilid IX, (Jakarta: Penerbit Mahkmah Agung RI, 1995), hal. 172. 33 Lilik Muliyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), (Bandung: Alumni, 2007), hal. 6. 34 Jur Andi Hamzah, Op. Cit.,hal. 41. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara; b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kekuasaan yang diberikan padanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiel baginya. 35 Dalam perkembangan selanjutnya, karena melihat fakta-fakta sendiri (ipso facto) dan menurut dan menurut hukum (ipso jure) terdapat kekurangefektifan peraturan tersebut, kemudian lahirnya Prt/PM-08/1957. Pada peraturan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Penguasa Militer mempunyai kewenangan mengadakan penilikan harta benda terhadap setiap orang atau badan didaerahnya yang kekayaannya diperoleh dengan mendadak atau mencurigakan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b, pengertian harta benda disini adalah sama dengan harta benda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Prt/PM-06/1957, yaitu ”segala penghasilan baik tetal maupun yang tidak tetap, segala yang simpanan dimanapun juga, surat-surat berharga, mata uang, barang-barang yang berupa tanah, sawah, perkebunan, perusahaan, rumah, bungalow atau bangunan lain, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga yang mahal, mas, intan, barang-barang perhiasan dan lain sebagainya yang berlimpahlimpah, semua itu baik yang atas nama diri sendiri, suami atau istri, anaknya, orang lain maupun atas nama suatu badan yang diurusnya.” 36 Akan tetapi, peraturan Prt/PM-08/1957 tidak lama, kemudian diganti dengan Prt-PM-011/1957, dalam konsiderans butir a ditentukan perlunya diadakan aturan tentang kekuasaan Penguasa Militer untuk menyita danmerampas harta benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan melawan hukum

37

dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa ketentuan tersebut dibuat guna memberi 35

Lilik Mulyadi, Op. Cit., Ibid, hal,.7-8 37 Dalam ketentuan Pasal 1 Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 yang dimaksud dengan perbutan melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang: a.mengganggu hak 36


dasar kepada kewenangan Penguasa Militer untuk dapat menyita dan merampas barang –barang yang tidak sengaja atau karena kelalaian tidak ditearangkan oleh pemiliknya/pengurusnya, harta benda yang terang siapa pemilik atau pemilik pembantu harta benda dianggap diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Dari ketiga peraturan Penguasa Militer ini, secara eksplisit Soedjono Dirdjosisworo menyimpulkan : “Di samping hal-hal yang berhubungan dengan keadaan darurat sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka pada ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut tercermin bahwa pihak penguasa pada saat itu menetapkan kehendak politik (polotical will) dengan tekad yang sungguhsungguh berusaha memberantas korupsi di Indonesia. Kemudian, kehendak politik yang dituangkan dengan peraturan-peraturan Penguasa Militer tersebut merupakan ”modal” berharga untuk dikembangkan dan disempirnakan dalam rangka membuat undang-undang tentang penanggulangan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan citra masyarakat Indonesia.” 38 3. Fase Keppres No. 225 Tahun 1957 jo UU No.74 Tahun 1957 jo. UU No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya Latar merajalela

belakang

dikeluarkannya

perbuatan-perbuatan

korupsi

peraturan pada

ini saat

disebabkan tersebut

begitu sehingga

diharapkan dalan waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas. Akan tetapi, walau harapan itu jauh dari kenyataan, sejarah mencatat bahwa peraturean Penguasa Perang ini memperkenalkan dan mengklasifikasikan batasan perbuatan korupsi lainnya sebagaimana disebutkan pada bagian I Pasal 1 yang dijabarkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 dengan perumusan sebagai berikut : a. Perbuatan korupsi pidana Yang disebut sebagai perbuatan korupsi adalah : orang lain, b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, c) bertentangan dengan kesusilaan, d) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau harta benda orang lain. 38 Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit., hal. 174-175. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

1) Perbuatan seseoranag yang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan negara atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelongaran-kelonggaran dari masyarakat. 2) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatau kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain aau suatu badan , serta dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan . 3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. b. Perbuatan korupsi lainnya Yang disebut sebagai perbuatan korupsi lainnya : 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempegunakan modal dan kelonggarankelonggaran dari masyarakat. 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 39 Kemudian bedasarkan peraturan ini, ditiap-tiap wilayah Pengadilan Tinggi diadakan suatu Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi yang dipimpin oleh Pengawas Kepala kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi setempat dan yang mempunyai hak mengadakan penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat untuk itu. Harta benda yang dapat dirampas atau disita oleh Badan Koordinasi dapat berupa : a. Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; b. Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;

39

Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal.10-11.


c. Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki tidak seimbang denga penghasilan mata pencahariannya; d. Harta benda yang asal usulnya melawan hukum; e. Harta benda seseorang atau suatu badan yang keterangannya ternyata tidak benar; f. Harta benda yang dipindah atas nama orang lain jika ternyata, bahwa pemindahan nama dilakukan untuk menghindari beban, berhubung dengan ketentuan suatu aturan dan orang lain itu tida dapat membuktikan, bahwa ia memperoleh barang itu dengan itikad tida baik. 40 Dalam Pasal 13 ditentukan tentang penyitaan dilakukan dengan cara : a. Mengenai barang tidak tetap dengan mengambil barang itu dan menyampaikan berita acara tertulis tentang penyitaan itu kepada orang lain yang bersangkutan ; b. Mengenai harta yang seperti dimaksud dalam Pasal 511 KUHPerdata dengan pemberitahuan kepada orang yang bersangkutan dengan surat tercatat tentang penyitaan itu dan kemudian, sekedar merupakan barang yang berwujud, dengan diambilnya, atau jika harta terdaftar, dengan dicatatnya pemberitahuan tersebut dalam daftar harta harga itu; c. Mengenai piutang yang tidak disebut dalam pasal 511 KUHPerdata dengan memberitahukan dengan surat tercatat tentang penyitaan hak atas barang tetap itu kepada orang yang bersangkutan dan kemudian dicatatkannya pemberitahukan tersebut dalam daftar menurut overscgrijvings-ordonantie (Stb. 1831 No.27) d. Mengenai barang tetap yang dikuasai oleh hukum adat, dengan pemberitahuan dengan surat tercatat tentang penyitaan hak atas barang tetap itu kepada orang yang bersangkutan dan kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau yang sejenis dengan itu. 41 Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan Pasal 19, 26, 27, 35, 38, dan 55 Peraturan di atas, dikenal adanya pemeriksaan harta benda oleh Pengadilan Tinggi yang dalam pemeriksaan harta benda ini, terhadap Pengadilan Tinggi tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Kemudian pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana diperiksa dan diadili oleh PengadilanPengadilan di daerah masing-masing menurut undang-undang dan hukum acara pidana yang berlaku sekedar dalam Peraturan Perang Pusat ini tidak ditentukan lain. Berikutnya, terhadap cara mengadili anggota angkaan perang yang 40 41

Ibid., hal. 11-12. Ibid., hal. 12-13.


melakukan perbuatan korupsi pidana harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan (sekarang Pengadilan Militer ) dan Peraturan Penguasa Perang Pusat ini disebut sebagai ”Peraturan Pemberantasan Korupsi”. 4. Fase Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dalam konsiderans huruf a sampai dengan d Perpu No. 24 Tahun 1960. Ditegaskan sebagai berikut : a. Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang meyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958, No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaanya peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 Tanggal 17 April 1958; c. Bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan; d. Bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang. 42 Kemudian, berdasarkan Bab I tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi pada pasal 1 diberikan batasan yang disebut Tindak Pidana Korupsi , adalah : a. tindakan seseorang yang dengan atau melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara lansung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugiakan merugikan keuangan suau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggarankelonggaran dari negara atau masyarakat; b. perbuatan seseorang yang dengan atau melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;

42

Ibid., hal. 14-15.


c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. 43 Dalam ketentua UU No.24 Prp 1960, adanya kekuatan bahwa dalam jangka 3 (tiga ) bulan setelah orang ditahan sementara perkaranya harus diajukan di muka hakim, kemudian jaksa hanya diperbolehkan mengenyampingkan perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Negeri dan khusus terhadap pengusutan, penuntut dan pemeriksaan di muka pengadilan dari anggota angkatan perang atau oleh orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Pengadilan ketentaraan dilakukan oleh petugas petugas menurut atauran yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan da dikenal pula adanya peradilan terpisah. 5. Fase UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi Kalau dijabarkan kalau terinci, detail dan intens, UU No. 3 Tahun 1971 tediri dari 7 bab dan 37 Pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/konsiderans huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 mengenai dicabutnya UU No. 24 Prp 1960 adalah bahwa perbuatan korupsi sangat

merugikan

keuangan

/perekonomian

negara

dan

menghambat

Pembangunan Nasional serta berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sehingga undangundang tersebut perlu diganti. Apabila diperhatikan dengan seksama pada ketentuan UU No. 3 tahun 1971 ada beberapa aspek khusus dalam pengaturan Tindak Pidana Korupsi Jikalau dibandingkan dengan UU No. 24 Prp 1960, yaitu pada dimensi-dimensi : a. Bahwa dalam ketentuan UU No.3 Tahun 1971 tidak diisyaratkan dalam tindak pidana korupsi adanya anasir kejahatan atau pelanggaran 43

Ibid., hal. 15-16.


b.

c.

d.

e.

f.

sebagaimana diintrodusir oleh UU No. 24 Prp 1960. Akan tetapi, diganti dengan terminoloi pengertian dengan melawan hukum yang diartikan pengertian melawan hukum formal dalam artian khusus saja da melawan hukum materiel dalam artian bukan saja hukum tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Perluasan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 3 Tahun 1971 dimana diartikan juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Adanya pengaturan mengenai percobaan atau pemufukatan untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi karena pembentk undang-undang memandang tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi tinda pidana yang telah diselesaikan. Adanya penambahan Pasal-Pasal KUHP yang ditarik dala tindak pidana korupsi bukan saja pasal 209, 210, 415, 418, 419, 420, 423 dan 425, tetapi ditambahkan lagi dengan pasal 387, 388, KUHP dan dalam UU No. 3 tahun 1971 diatur juga mengenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000, 00 ( tiga puluh juta rupiah ) Dikenal adanya pidana tambahan sebaimana dikenal dalam KUHP yaitu berupa perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud mupun yang tak berwujud. Dalam pasal 9 UU No. 3 Tahun 1979 diatur tentang Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada jaksa untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangaka dan dengan izin Menteri Keuangan, Bank wajib memperlihatkan surat-sarat Bank dan memberikan keterangan tentang keuang an dari tersangka. 44

6. Fase UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada hakikatnya ada bebeapa aspek krusial yang membedakan UU No.3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 tahun 1999, yaitu sebagai berikut : a. Pengertian pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999.

44

Ibid., hal. 16-17


Pegawai Negeri adalah 1) pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum pidana; 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu koorporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; 5) atau orang yang menerima gaji atau upah dari koorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. b. Perluasan adanya pengertian perbuatan melawan hukum yaitu mencakup perbuatan melawa hukum dalam arti formil maupun materil. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah sirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. c. Adanya

perluasan

terhadap

pengertian

keuangan

negara

dan

perekonomian negara. d. Adanya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, penentuan ancaman minimum khusus dan maksimun ( Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, dan 23), adanya pidana tambahan ( Pasal 18 ), pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana

mati yang merupakan pemberatan pidana.

e. diperkenalkan tim Gabungan yang dikordinasikan Jaksa Agung terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peratura perundangan-undangan yang berlaku. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

f. Diperkenalkannya asas beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, atau suami, anak dan dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkut an. g. Bahwa UU No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana serta adanya peran Kejaksaaan sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. h. Adanya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi i.

Adanya penghargaan dari pemerintah kepada anggota masyrakat yang telah

berjasa

membantu

upaya pencegahan,

pemberantasan

atau

pengungkapan tindak pidana korupsi. Dan 2 (dua) tahun sejak undangundang ini berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian,

untuk

menambah

dinamika

dan

kesinambungan

pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001. Pada prinsipnya perubahan ini beorientasikan aspek-aspek berikut : a. Adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan dalam

penjelasan

Pasal

kemudian

diubah

sehingga

rumusannya


sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 UU No. 20 Tahun 2001 menjadi berbunyi : ”Yang dimaksud dengan ’keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penaggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasioanl, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.” b. Ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu Pasal-pasal dalam KUHP, tetapi lansung menyebutkan unsur – unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. c. Diantara Pasal 12 dan 13 UU No. 31 Tahun 1999 disisipkan adanya 3 (tiga) buah Pasal baru yakni pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C yang pada dasarnya bahwa ketentuan mengenai Pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian adanya pembuktian terbalik yang bersifat mutlak. d. Bahwa mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP khusus untuk tindak pidana korupsi dapat juga diperoleh dari : a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau performasi yang memiliki makna. e. Dalam Bab VI dan VII UU No. 31 Tahun 1999 ditambah Bab baru yakni Bab VI A dalam UU No.20 Tahun 2001 mengenai Ketentuan Peralihan ynag berisi 1 (satu) Pasal yaitu pasal 43 A yang menentukan, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus bedasarkan UU no. 3 Tahun 1971 dengan ketentuan maksimun pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diperlakukan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 UU No. 31 tahun 1999 dan ketentuan minimun penjara tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999. f. Kemudian dalam Bab VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu ) pasal baru yakni pasal 43 B yang menentukan bahwa, ”Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 KUHP jis UU No. 1 tahun 1946 sebagaima telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara , diyatakan tidak berlaku”. 7. Fase UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada fase ini, mulai sikenak adanya lembaga baru yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah lembaga Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bedasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, dikenal adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang mengadili perkaraperkara yang dilakukan penyidikan dan penuntut oleh KPK dengan adanya Majelis Hakim Ad-Hoc yang terdiri dari 2 (dua) Hakim Karier dan 3 (tiga) orang Hakim Ad-Hoc. Akan tetapi, ternyata berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.021-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada halaman 286 dan seterusnya, eksitensi ketentua Pasal 53 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan pertimbangan akibat hukum berupa agar pemeriksaan perkara

yang

sedang

ditangani tidak

terganggu

sehingga

menimbulkan kekacauan hukum, tidak menimbulkan implikasi melemahnya semangat pemberantasan korupsi dan perlu adanya waktu penyempurnaan UU KPK yang baru, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar menetapkan adanya rentang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyatakan ada kekuatan mengikat putusan tersebut.45 8. Fase Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003), secara global dan representatif memuat 8 (delapan) Bab 46, memuat beberapa substansi menarik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

45

Ibid., hal 33. Bab I Ketentuan-ktentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerja sama Internasional; Bab V pengembalian aset; Bab VI Bamntuan teknis, Bab VII Mekanisme untuk Pelaksanaan; Bab VIII Pasal-pasal penutup 46


Aspek filosofis KAK 2003 memberikan justifikasi filsafati mengapa tindak pidana korupsi harus ditentang, diberantas dan dilakukan penindakan. Aspek sosiologis menentukan bagaimana suatu masyarakat harus dibangun oleh pemerintah yang bersih (clean governmant) tanpa korupsi dengan tetap mengedepankan asas-asas dan ketentuan hukum positif (ius constitutum) yang berlaku dengan tetap menjungjung tinggi keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Kemudian, aspek yuridis merupakan justifikasi yang mengakui adanya dasar ketentuan hukum dan perkembangan pembaharuan perundang-undangan Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perspektif KAK 2003 dari ketiga aspek di atas mendeskripsikan bahwa KAK 2003 mempergunakan beberapa pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Strategi tersebut berorientasi kepada aspek pencegahan, penindakan, kerja sama internasional khususnya dalam pengembalian aset dan serta menetapkan kedudukan dan peranan swasta dan keikutsertaan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Konsekuensi logis aspek tersebut, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai KAK 2003 di Indonesia merupakan pendekatan gabungan antara Civil law System dan Common Law System sebagaimana implisit terdapat subtansi Bab I Pasal 1 tentang statement of purpose dimana tujaun dai KAK 2003, adalah : a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; b. Meningkatkan , memudahkan dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk memperoleh pengembalian aset; c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.


Dalam KAK 2003 tindak pidan korupsi dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu : a. Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Bribery of national Public OfficialsI) ( Pasal 15, 16, dan 17); b. Tindak pidana korupsi penyuapan disektor awasta (Bribery in the private sector) (Pasal 21 dan 22 ); c. Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah (Illicit enrichment ) ( Pasal 20 ); d. Tindak pidana korupsi terhadap memperdaganakan pengaruh ( Trading in influence) (Pasal 18). 47

C. Peraturan – Peraturan Yang Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi 1. Tap MPR Tap MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 2. Undang - Undang a. Undang – Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap b. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung c. Undang – Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia d. Undang – Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia e. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme f. Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undangundang

Nomor

14

Tahun

1970

Tentang

Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. 47

Lililk mulyadi, Op. Cit., hal. 41.


g. Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi h. Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang– Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

j.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

k. Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman l.

Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

m. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara n. Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial o. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah p. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah q. Undang – Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan timbal Balik Dalam Masalah Pidana r. Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 ( Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) s. Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban


3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

4. Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwailan Rakyat Daerah c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimoinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Instuksi Presiden Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 2004 6. Keputusan Presiden a. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan program dan Reformasi Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

b. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 8 0 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan. d. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah e. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 Tentang Pembetukan ”Komisi 4” 7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Putusan Mahkamah Konstitusi a. Putusan Perkara dengan Nomor 012-016-019/PUU-VI/2006 Tanggal 19 Desember 2006: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945 b. Putusan Perkara dengan Nomor 010/PUU-VI/2006 Tanggal 25 Juli 2006 Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945 c. Putusan Perkara dengan Nomor 003/PUU-IV/2006 Tangal 25 Juli 2006: Pengujian UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Terhadap UUD 1945


d. Putusan Perkara Dengan Nomor 069/PUU-II?2004 Tanggal 15 Desember 2005: Pengujian UU No. 30 tahun 2002 Pasal 68 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 e. Putusan Perkara Dengan Nomor 006/PUU-I/2003 Tanggal 30 Maret 2004 Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Tentang KPTPK f. Putusan Perkara Dengan Nomor 024/PUU-I/2003 Tanggal 13 Juli 2004 Pengujian UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang g. Putusan Perkara Dengan Nomor 004/PUU-II/2003 Tanggal 13 Desember 2004 : Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadila Pajak 9. Konvensi Internasional United Nations Convention Against Curruption

D. Jenis – jenis Delik Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Korupsi Menurut perspektif hukum, jenis – jenis delik tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 Pasal dalam UU PTPK. Berdasarkan pasalpasl tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya bisa dikelompokkan sebagai berikut : 1. Kerugian uang negara (Pasal 2 dan Pasal 3) 2. Suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13). 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c). Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g). 5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h). 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i). 7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C). Selain defenisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidanan korupsi, yaitu : 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21) 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28) 3. Bank yang tidak memberikan keterngan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29) 4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35) 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 3) 6. Saksi yang membuka rahasia pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)


BAB III MODUS PENCUCIAN UANG YANGDAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUYIKAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Pencucian Uang Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka pembuatan itu harus dapat dibuktikan, dalam rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut aturan hukum pidana. Dalam pembuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu : Setiap orang yang menerima atau menguasai : a. penempatan; b. pentransferan; c. pembayaran d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan, atau g. penukaran, Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00,- (lima belas milyar rupiah).” Unsur-unsur dalam pasal 6 ayat (1) adalah : 1. Setiap orang Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

2. Menerima dan menguasai 3. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran 4. Harta kekayaan 5. Diketahuinya atau patut diduganya 6. Merupakan hasil pidana Ini merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana, untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan. Kemudian unsur-unsur tersebut terdapat yang mengandung pengertian yang sama, yaitu 48 : Menerima atau mengusai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran adalah merupakan suatu kegiatan Transaksi Harta kekayaan merupakan Harta Kekayaan Diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan Melawan Hukum Sehingga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada di dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang, yaitu : 1. Transaksi Transaksi menurut pasal 1 butir 6 UU TPPU adalah : “seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau meyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan perntransferan dan atau pemindah bukuan dan yang dilakukan dengan oleh penyedia jasa keuangan.” Transaksi menurut Kamus Akuntansi, yaitu : a. Kejadian atau kondisi yang dilakukan dengan membuat ayat dalam buku akuntansi

48

Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), (jakarta:MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006), hal.56 Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

b. Pelaksanaan perintah membeli dan menjual suatu surat berharga atau kontrak komoditi berjangka setelah pembeli dan penjul menyepakati harganya, penjual harus menyerahkan surat berharga atau komoditi yang dijual dan pembeli harus meneriman atau membayarnya.

c. Suatu peristiwa bisnis, yang diukur dalam bentuk uang yang dicatat dalam catatan keuangan suatu perusahaan atau suatu organisasi bisnis. 48 Transaksi, dalam tatanan hukum Indonesia terdapat dalam KUHPPerdata, secara lebih sederhana transaksi mengandung suatu kejadian jual beli, sedangkan jual beli menurut Pasal 1457 KUHPPerdata adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk mebayar harga yang telah dijanjikan.” Transaksi keuangan mencurigakan menurut UU TPPU diatur dalam pasal 1 butir 7 adalah: a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi, dari nasabah yang bersangkutan b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Pasal 13 ayat (1) huruf (a) UU TPPU dijelaskan bahwa : Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipum demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut : a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;

48

Syahrul, Kamus Akuntansi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 854.


b. Tidak menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

2. Harta Kekayaan Harta kekayaan menurut Pasal 1 butir 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ”Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.” Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dijelaskan tentang harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.

korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.


Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa ”Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.” Menurut KUHPerdata : a. Dalam Pasal 499 KUHPPerdata dinyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh Hak Milik; b. Dalam Pasal 500 KUHPPerdata dinyatakan bahwa segala apa yang karena hukum termasuk kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu. c. Dalam Pasal 503 sampai dengan 505 KUHPPerdata dinyatakan bahwa : 1) Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh 2) Tiap-tiap kebendaan bergerak atau tidak bergerak 3) Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah tempat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis. 3. Perbuatan Melanggar Hukum Melanggar hukum berasal dari kata unlawful yang artinya tidak menurut hukum, tidak sah atau melanggar hukum. 49

49

Tb. Irman S, Op.Cit.,hal.75.


Melanggar hukum secara umum yaitu bertentangan dengan atau dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan keabsahan atau prosedur yang diterima, ketidakteraturan dan bermoral atau bertentangan dengan kebiasaan. 50 Melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 51 Dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dinyatakan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

B. Lahirnya International Legal Regime dalam upaya Pemberantasan Pencucian Uangdi Dunia Lahirnya Regim International untuk memberantas pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa gagal dalam upaya memberantas kejahatan yang berkaitan dengan obat bius dengan segala jenisnya. Regim Anti Pencucian Uang pada dasarnya merupakan regim kerjasama internasional dalam hukum pidana, antara laian mengharuskan kerjasama antara pemerintah suatu negara dengan organisasi internasional dalam hal investigasi, penuntutan, ajudikasi dan eksekusi dalam perkara pidana. Pada tahun 1988 lahir United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Drug Convention 1988),

50

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal.186. 51 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 11. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

yang merupakan titik kulminasi untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Vienna Drug Convention 1988 mengajak negara pesertanya untuk melakukan penegakan hukum khususnya mengambil langkah untuk mencegah dan memberikan sanksi internasional pada perdagangan obat bius, lebih khusus lagi ditujukan untuk hasil-hasil kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan ilegal obat bius itu. Terdapat ketentuan-ketentuan yang sangat penting dalam Konvensi ini berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari hasil kejahatan perdagangan obat bius. Pasal 3 (1) (a) mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucuian uang yang berkaitan dengan obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap obat bius dan organisasi serta pengolahannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius. Pasal tersebut sekaligus membentuk International Anti Money Loundring Legal Regim, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan regim hukum internasional baru dalam memberantas perdagangan obat bius, yang antara lain melalui suatu badan internasional. Selanjutnya Pasal 5 meminta negara penandatanganan untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan dan otoritas lainnya yang relevan untuk membekukan atau menyita hasil-hasil kejahatan perdagangan obat bius. Selain itu juga memberikan kewenangan memerintahkan penyitaan catatan keuangan berkaitan dengan investigasi pencucin uang.


Konvensi ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan obat bius dan dipandang lebih efektif apabila dilakukan dalam dimensi internasional. Ketentuan mengenai kerjasama tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai ekstradisi terhadap seorang pelanggaran tindak pidana perdagangan gelap obat bius. Pasal 7 berkenaan dengan mutual legal assistance (bantuan timbal balik berkenaan dengan perkara pidana). Pasal 8 menekankan perlu adanya sling kerjasama di bidang hukum serta prosedur pelaksanaan dan bantuan di bidang hukum untuk memerangi kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang. Kalau pada awalnya Konvensi Wina 1988 mengatur pencucuian uang hanya dari kejahatan narkotika, makadalam perkembangannya upaya penegakan hukum dan kriminalisasi anti pencucian uang bukan saja dari hasil perdagangan gelap obat bius tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian dan lain-lain yang menghasilkan uang yang besar. Regim ini memiliki beberapa kelemahan dan sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan tersebut antara lain karena perbedaan budaya, sistem hukum masingmasing negara, hukum acara pidana dan substansi hukum pidana. Maka tidak mengherankan apabila kerjasama ini lebih memberikan peluang pada negaranegara dengan sistem hukum yang sama. Seperti negara dengan sistem common law yaitu Kanada, negara persemakmuran Inggris dan Amerika. Karena banyak kendala tersebut, sejauh ini hanya ada 3 negara yang mampu mengintegrasikan


hukum nasionalnya dengan inter-state penal coorperation, yaitu Jerman, Swiss, dan Austria. 52 Berkenaan dengan Konvensi Wina 1988, Sesi Khusus ke-17 United Nation General Assambly mengadopsi deklarasi politis untuk melakukan pencegahan penggunaan sistem bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mencuci uang. Juga mengadopsi Global Program of Action (Glopac) sebagai pelengkap dalam rangka melakukan tindakan untuk memerangi pencucian uang, termasuk pengembangan kerjasama misalnya United Nation Drugs Control Program (UNDCP) Legal Assistance Money Loundring Model Law (1993), Commission on Narcotic Drugs (CND) Resolution: Encouraging the Reporting of Suspicius or Unusual Transaction to a National Organization internasional Each State, and the Development of Effective Commuication Among Competent Authorities to Faciliate the Investigation and Prosecution of Money Loundring Activities (1995). 53 Selain Vienna Convention 1988, maka muncul juga grup-grup antar negara seperti: 1. Financial Action Task Force 1989 (FATF) FATF merupakan suatu badan antar pemerintahan negara yang didirikan oleh G-7 Summit di Paris pada Juli 1989yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang. Pada tahun 1990 FATF mengeluarkan Rekomendasi yang disebut Forty Recommendations dalam rangka memerangi praktik pencucian uang.

52

Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.139. 53 Ibid., hal. 140. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Rekomendasi ini direvisi pada 1996 berkaitan dengan semakin bervariasinya metode yang digunakan oleh pelaku pencucian uang. Diantara Forty Recommendations FATF ada beberapa ketentuan yang sangat pokok yaitu : a. Introduksi sistem Suspicious Activity Reporting System (SAR) yang baru b. Modifikasi sistem pelaporan transaksi mata uang (TR: Currency Transaction Reporting System) c. Perluasan daftar tindakan pencucian uang dalam memberantas terorisme, pelanggaran migrasi dan kesehatan d. Peningkatan kerjasama antarnegara dan perwakilan industri keuangan global dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang melalui penetapan kelompok kerja e. Implementasi proyek gateway yang menyediakan dana-dana inteligen keuangan secara online antarnegara dan pemerintah-pemerintah daerah f. Penetapan aturan baru dalam pencatatan transfer dana g. Memperluas pengaturan hukum dan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang h. Staff Training yaitu memberikan suatu pelatihan dalam rangka mengenali dan menangani transaksi-transaksi yang mencurigakan, sistem pelaporan, prosedur identifikasi dan verifikasi, penjelasan kepada nasabah mengenai substansi kejahatan pencucian uang. 54 2. Carribbean Financial Task Force (CFATF) pada 10 Juni 1990. Anggota CFATF bukan saja terdiri dari negara-negara Kepulauan Caribia tetapi meliputi Eropa, Amerika Tengah, Selatan dan Utara, termasuk juga Amerika Serikat. CFATF dibentuk sebagai tindak lanjut atas diadakannya Carribbean Drug Money Loundering Conference di Aruba pada tahun 1990. Konferensi tersebut juga mengajukan saran untuk menambah 21 rekomendasi berisi strategi pemberantasan pencucian uang dan kejahatan obat bius yang disesuaikan dengan kondisi regional anggota CFATF. Dari 21 rekomendasi yang diusulkan sebgai tambahan ternyata diambil dari 19 butir hasil

54

Htpp://wwwl.oecd.org/fatf/.


konferensi 1992 yang disebut sebagai CFATF Kingston, Aruba, Ministerial Conference on Money Loundring. 3. Organization American States (OAS) adalah organisasi yang melibatkan negara-negara Amerika Serikat yang merupakan organisasi regional tertua yang telah mengadakan konferensi pertama di Washington pada Oktober 1889 sampai April 1890. Misi dari OAS adalah untuk perdamaian, keamanan, demokrasi dan juga mengembangkan pembangunan sosial ekonomi di Amerika. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pencucian uang OAS memusatkan perhatian pada Inter American Drug Abuse Commision (CICAD). CICAD dibentuk berdasarkan Inter American Program of Action of Rio de Jeneiro Against Illicit Use, Production and Trafficking of Narcotic Drug and Psychotropic Substances, yang telah disetujui oleh OAS General Assembly pada tahun 1986. 4. Council of Europe (kerjasama antara anggota-anggota Dewan Eropa), dimana mayoritas anggotanya menggunakan Napoleon Code, melalui Committee on Crime Problems yang melahirkan the Council of Europe Convention on Loundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceed from Crime (1990). Kemudian Dewan Eropa menyetujui Council Directive on Prevention of Use of The Financial System for Purpose of Money Loundering (91/308/EEC) yang menentukan, bahwa negara-negara penandatanganan konvensi diminta untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani peredaran uang yang diperoleh dari hasil semua jenis kejahatan tidak saja terbatas pada hasil obat bius.


5. Pada tahun 1991 Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community-EEC), mensahkan suatu Directive on Prevention of Use of The Financial System for Purpose of the Money Loundering, merupakan tambahan atas Pasal 57 dan Pasal 100a EEC Treaty. Directive ini merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat eropa untuk mencegah digunakannya sistem keuangan negara anggota untuk tujuan pencucian uang. 6. Pada tingkat Regional Asia Pacific terbentuk Asia Pacific Group on Money Loundering (APG) pada bulan Februari 1997 yang terdiri dari 13 negara, yaitu Australia, Bangladesh, Taiwan, Hongkong, Jepang, New Zealand, RRC, Filiphina, Singapore, Srilangka, Thailand, USA dan Vanuatu. Keanggotaan APG terus berkembang dan sekarang sudah mencapai 22 negara termasuk Indonesia

C. Pengaruh International Legal Regime Anti Money Loundering Terhadap Indonesia Sebagaimana terhadap negara-negara lain, International Legal Regime juga berpengaruh bagi Indonesia. Untuk itu Indonesia harus juga mengikuti ketentuan yang sudah disepakati dan ada kemungkinan sanksi akan dikenakan jika Indonesia tidak mentaatinya. Indonesia bersama lima puluh satu negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filiphina, Jepang, Israel dan Amerika Serikat sendiri dimasukkan ke dalam Major Money Loundering Countries. Oleh Undang-Undang Amerika, Major Money Loundering Countries diartikan sebagai negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah besar dana Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

yang berasal dari perdagangan gelap obat bius internasional. Alasan Amerika memasukkan Indonesia sebagai major money loundering countries antara lain, pertama, bank-bank Indonesia tidak pernah menanyakan asal-usul uang yang disimpan. Walaupun Indonesia telah menerapkan Know Your Costumer (KYC) namun dianggap belum optimal. Kedua, Indonesia menganut sistem devisa bebas dengan perekonomian terbuka. Ketiga, ketentuan-ketentuan rahasia bank di Indonesia dianggap masih sangat ketat. Keempat, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak 1997 yang dianggap belum pulih mengakibatkan Indonesia memerlukan pinjaman dana dari luar negeri. Tekanan internasional lain yang sangat berpengaruh bagi Indonesia berasal dari FATF. Pada Juni 2001, FATF memaskkan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang. Penilaian FATF ini antara lain karena selama ini Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Namun demikian setelah Indonesia memiliki Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata Indonesia masih saja masuk dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Kali ini alasannya Undang-undang Anti Pencucian Uang Indonesia dianggap banyak memiliki kelemahan. Dua kelemahan yang utama adalah bahwa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru akan berfungsi secara sempurna setelah 18 bulan sejak undang-undang ini dikeluarkan. Masa 18 bulan ini dianggap terlalu lama dan selama itu walaupun Bank Indonesia akan bertindak sebagai badan analisis, hal tersebut tetap saja dianggap bahwa implementasi undang-undang ini belum dapat diberlakukan.


Kelemahan yang kedua berkaitan dengan batas minimum pelaporan transaksi yaitu 500 juta rupiah. Batas ini dianggap terlalu tinggi, sementara negara-negara lain menetapkan batas setara dengan 10.000 dollar Amerika. Dari kelemahan ini FATF menyimpulkan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pencucian uang. FATF selalu menggunakan pendekatan yang funitive, artinya ada kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi oleh anggota FATF lainnya apabila regim anti pencucian uang Indonesia dinilai tidak kooperatif. Pengaruh lain dari regim internasional ini berkaitan dengan Basle Committee on Banking Supervision, yang merekomendasikan agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang antara lain bank harus menerapkan prinsip KYC dengan disertai dengan sistem pelaporan yang memadai. Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Idonesia No. 4/10/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001. Program Kenalilah Nasabah semula dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Indonesia belum mempunyai Udang-Undang mengenai Tindak Pencucian Uang. Selain itu PBI memenuhi prinsip kelima belas dari dua puluh lima Core Principal for Effecttive Banking Supervision juga dimaksud untuk memenuhi rekomendasi FATF. Pemerintah Indonesia khususnya sektor perbankan mengharapkan FATF menilai bahwa Indonesia cukup serius untuk berpartisipasi dalam memberantas kegiatan pencucian uang dan agar Indonesia keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan SE No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank. Prinsip KYC adalah untuk melindungi reputasi bank. Prinsip KYC juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut sejalan dengan praktik perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip KYC dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sasaran kejahatan.

D. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU No. 15 Tahun 2001 Jo UU No. 23 Tahun 2004) Apabila diperhatikan dengan seksama UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang membedakan dari Undang-undang tindak pidana lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pelakunya adalah Setiap Orang Pengertian Setiap Orang meliputi orang perorangan dan korporasi yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Badan hukum di Indonesia terdiri dari : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesia Maatchapij op


Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa : Firma, Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya. 2. Pidananya bersifat Kumulatif dan Alternatif Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif seperti tersebut dari rumusan pasal-pasalnya yang berbunyi: ”...dipidana penjara paling lama ... dan denda paling sedikit ...” dengan adanya perkataan ”dan” menunjukkan pemidanaan bersifat kumulatif, sementara ada kekhususan pada Pasal 11 yang pada intinya memberikan alternatif kepada terpidana apabila tidak mampu membayar denda yang telah dijatuhkan. 3. Pencobaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama dengan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (Pasal 3 ayat (2)) 4. Setiap orang (orang perorangan dan korperasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (diatur dalam Pasal 7) 5. Pidana Tambahan, hanya mengatur mengenai pidana tambahan terhadap Korporasi yaitu berupa upaya pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi (Pasal 5 ayat (2)) 6. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan III, denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

paling lama 3 (tiga) tahun dan lamanya pidana tersebut harus tercantum dalam putusan pengadilan, bila tidak dicantumkan denda tersebut tidak bisa digantikan dengan hukuman badan (Pasal 11) 7. Direksi,

Pejabat

atau

Pegawai

Penyedia

Jasa

Keuangan

dilarang

memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pasal 17A) 8. Adanya Pidana Minimum dan Maksimun Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai batas hukuman minimum dan maksimun, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan yang dianggap tidak adil, misalnya orang yang melakukan penggelapan sebesar 1 miliyar rupiah hanya dihukum percobaan selama 1 tahun (hal tersebut berarti si terpidana tidak ditahan) sementara ada seorang ayah yang mencuri sebotol susu untuk anaknya yang lapar dihukum 1 (satu) tahun penjara. 9. Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK (Pasal 29B) 10. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 32)


11. Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat, serta Pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Pasal 15) 12. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa dan tidak berlaku ketentuan mengenai rahasia perbankan (Pasal 33) 13. Hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh Penyidik atau Penuntut Umum (Pasal 34) 14. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 35) 15. Dapat diadili secara internasional-absentia (Pasal 36) 16. Dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan haki dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, diramaps untuk negara (Pasal 37) 17. PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas saksi atau pelapor (Pasal 39) 18. Kerjasama bantuan Timbal Balik Internasional (Pasal 44A).

E. Modus Pencucian Uang Yang Dapat Dilakukan Utuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan operasi pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Menurut NHC Siahaan, modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi atas 13 (tiga belas) modus seperti tertera di bawah ini : 55 1. Modus secara Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk direct loan (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk back to loan (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya) dan bentuk parallel loan (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan untuk dipertukarkan satu sama lain). 2. Modus Operasi C-Chase, yakni dengan menggunakan tenaga konsultan manajemen.Misalnya kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) tahun 1991. 3. Modus transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. 4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain. 5. Modus Akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri. 6. Modus Real Estate Carousel, yakni dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. 7. Modus Investasi Tertentu, misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik. 8. Modus Over Invoices atau Doble Invoice yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). 9. Modus Perdagangan Saham 10. Modus Pizza Connection, yakni modus yang dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza,sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss. 11. Modus La Mina, yaitu kasus yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindkat. 12. Modus Deposit Taking, yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. 13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu.

55

NHC Siahaan, Money Loundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 13-18.


Lebih lanjut, NHC Siahaan menjelaskan, bahwa ada 3 (tiga) metode yang dilakukan untuk mencuci uang, yaitu: 1. Buy and Sell Conversions Metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melaluirekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank Offshore Conversions. Uang hasil, kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (tax heaven money loundring centers) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. 2. Legitimate Business Conversions Metode ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain utuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening lainnya. 56 Mahmoeddin, H.As yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang 57 : 1. Kerjasama Penanaman Modal Uang hasil kejahatan dibawa ke luar. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersihbahkan sudah dikenakan pajak. 2. Kredit Bank Swiss Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan lagi ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itusudah bersih. 3. Transfer ke luar Negeri Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri. 4. Usaha Tersamar di dalam Negeri Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung dan rugi. 56 57

Ibid., hal. 21. Munir Fuady, Op.Cit.,hal. 155.


5.

6.

7.

8.

Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahan itu telah menghasilkan uang bersih. Tersamar Dalam Perjudian Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagaiusaha judi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian. Penyamaran Dokumen Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu tetap didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor. Pinjaman Luar Negeri Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri. Sekalipun terdapatberbagai macam modus operandi pencucian uang,

namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu : 1. Placement adalah merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan darisemua aktitas kejahatan melaluisistegm keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui caracara sebagai berikut : a. Penempatan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito. b. Pembayaran angsuran kredit c. Setoran modal secara tunai d. Penukaran uang e. Pembelian polis asuransi Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

f. Pembelian produk sekuritas atau suarat-surat berharga 2. Layering diartikan sebagai upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabuhi sumber dana ”haram” tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : a. Dana hasil placement, selanjutnya dipidahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu di rekening atau lokasi lain. b. Pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahan-perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil placement dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucuian uang. c. Menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. d. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai atau (structuring) e. Transaksi dilaukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing) f. Dilakukan transaksi di bursa saham dengan menggukan dana hasil placement 3. Intergration yaitu upaya untuk menetapkan suatu ladasan sebagai suatu ’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegaitan resmi sehigga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai dengan aturan hukum. Cara-cara yag lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti : a. Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yang sah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah b. Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptaka untuk menampung hasil uang haram dan sumber dana yang sah. c. Sumbanagn untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal, dan pendirian tempat ibadah dari uang hasil pencucian d. Pemanfaatan lain untuk kegiatan tetrtentu seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan lain yang tidak legal. Ketiga tahap pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan ”disassociation” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan menagalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks denga menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap placement, layering, maupun intergration, sehingga penangannyapun menjadi semakin sulit dan membutuhkan pendekatan kemapuan (capacity building) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucin uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.


BAB IV. PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46

A. Kasus L/C FIKTIF BNI 46 Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter Of Credit (disingkat L/C). Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003 . Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang gila-gilaan besarnya, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara bakal rugi lebih satu triliun rupiah. Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut : 1. Waktu kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003. 2. Opening Bank : RosBank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Ltd. 3. Total nilai L/C : USD. 166,79 juta & EURO 56,77 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun 4. Beneficiary/Penerima L/C : 11 perushaan di bawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan di bawah Petindo Group. 5. Barang Ekspor : pasir kuarsa dan minyak residu. 6. Tujuan Ekspor : Congo dan Kenya. 7. Skim : Usance L/C. Kronologi : 1. Bank BNI Cabang Kemayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : RosBank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Ltd. Oleh karena BNI belum mempunayai hubungan koresponden langsung dengan sebagai bank yang tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

2. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 triliun dan Petindo Group menerima Rp 105 miliyar. 3. setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabahpun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya. 4. setelah diusut pihak Kepolisian, ternyata kegiatan ekspor terseut tidak pernah terjadi. 5. Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 miliar, sisanya (Rp 1,2 triliun) merupakan potensi kerugian BNI.

Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (potential losses). Vonis terhadap pelaku internal BNI : 1. Edi Santoso, jabatan Kabit Pelayanan Luar negeri BNI Cab. Kebayoran Baru, vonis penjara seumur hidup 2. Kusadiyuwono, jabatan Kepala Cab. BNI Kebayoran Baru, vonis penjara 16 tahun Vonis terhadap pelaku nasabah BNI : 1. Ahmad Sidik Iskandardinata, Jabatan Direktur Utama PT Brocolin Internasional, vonis 20 tahun penajara potong masa tahanan dan denda Rp.500 juta. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

2. Olah Abdullah Agam, Jabatan Direktur PT Gramarindo Legal Indonesia, vonis 15 tahun penjara potong masa tahanan dan denda Rp.300 juta. 3. Aprilla Widharta, jabatan Direktur Pan Kifros, vonis 15 tahun penjara potong masa tahanan dan denda Rp.200 juta. 4. Adrian P. Lumowa, Jabatan Direktur Magnetique Esa Indonesia, vonis 15 tahun penjara dan denda Rp.400 juta. 5. Titik Pristiwati, Jabatan Direktur Binekatama Pasific, vinos 8 tahun penjara dan denda Rp.300 juta. 6. Richard Kuontul, Jabtan Direktur Netrantara, vinos 10 tahun penjara & denda Rp.150 juta. Berdasarkan pemeriksaan kasus L/C fiktif BNI 46 di atas, penulis akan menganalisa salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel atas nama terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Sikandardinata Als. Dicky Iskandardinata. Analisa kasus tersebut akan dijelaskan secara rinci dibawah ini : 1. Posisi Kasus Bahwa terdakawa Ahmad Sidik Mauladi Sikandardinata Als. Dicky Iskandardinata selaku direktur perseroan PT. Broccolin Internasional yang diangkat berdasarkan akta berita acara rapat No.21 tanggal 11 April 2003 dihadapan notaris Ny. Elsye Tahanata, SH dan selanjutnya diangkat selaku direktur utama perseroan berdasarkan akta pernyataan keputusan Rapat No.51 tanggal 29 Mei 2003 Notaris Edi Priyono, SH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Suharna bin H. Husin Abdulrachman, Agus Juliantoro, Marheni Atmandiyah als. Anti Soenaryo, Andrian Herling Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Waworuntu, Maria Paulin Lumowa, pada waktu sekitar bulan April 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2003 dan 2004, bertempat di cabang BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta mekukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan a. Primer : diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP b. Subsider : Diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Sub a, b, c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 taun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pledoi (Pembelaan) Terdakwa Bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Nota Pembelaannya, Penasehat Hukumnya mengajukan kerberatan terhadap isi dakwaan tersebut mengenai : a. Tentang pengertian unsur setiap orang


b. Terdakwa telah menerapkan prinsip mengenai nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia yang dikelurkan pada Bulan juni 2001 c. Terdakwa telah menjalankan tugasnya sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Broccolin dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 dan seterusnya UU no. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Lingkup Usaha yang sah menurut Ketentuan Hukum Indonesia d. Terdakwa telah menyerahkan aset-aset PT Broccolin kepada BNI Tbk Cabang Kebayoran baru, Jakarta Selatan untuk disita. Replik Jaksa Penuntut Umum Pada pokoknya tetap berpendapat tentang pada tuntutannya. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Majelis hakim memberikan pertimbangannya , yaitu :

a. Tentang Fakta-Fakta Hukum 1) Bahwa pada Bulan Maret 2003 terdakwa dihubungi oleh Adrian Herling Woworuntu, ditawarkan untuk mengelola dana sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta US dollar) milik investor Israel yang berminat melakukan investasi di Indonesia didalam bidang Agribisnis, Pertambangan, Keuangan, IT infrastructure, Retail Chain; 2) Bahwa terdakwa tertarik dengan syarat medirikan non operating holding company dengan minimal modal Rp.50 Milyar yang bersifat permanen dan bebas dari bunga; 3) Bahwa dalam pertemuan dengan Maria Pauline Lumowa (representative investor israel), terdakwa meyatakan tidak ada masalah dalam penyetoran Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

modal yang dilakukan secara bertahap karena sebagian masih terikat deposito berjangka sepanjang dapat dipenuhi tidak lebih dari 3 bulan; 4) Bahwa dalam pertemuan berikutnya, disepakati untuk mengambilalih PT. Broccolin sebagai holding Company dengan komposisi pemegang saham Maria 70% saham, Adrian dan Jeffry Baso masing-masing 15% saham, sesuai notulen rapat tanggal 25 Maret 2003 dan berita acara rapat Nomor 21 tanggal 11 April 2003, sehingga susunan kepengurusan PT Broccolin Internasional tersebut terdiri sebagai berikut : Komisaris utama

: Maria Pauline Lumowa

Komisaris

: Jane Iriany Lumowa

Komisaris

: Adrian Woworuntu

Komisaris

: Jeffry Baso

5) Bahawa saksi Suharna atas perintah terdakwa telah membuka rekening PT. broccolin di bank Permata Cabang Menara Imperium jakarta Selatan sebanyak 3 rekening, yaitu : Rek No. 701053907 dalam mata uang rupiah, Rek No.701053494 dalam mata uang rupiah dan Rek. No. 902098445 dalam mata uang US$; 6) Bahwa selanjutnya secara bertahap (milai dari tanggal 3 April s/d 15 Juli 2003) Rek No. 701053907 terserbut telah menerima kucuran dana sebesar Rp.49.269.168.000,- (empat pulu sembilan milyar duaratus enam puluh sembilan juta seartus enam puluh delapan ribu rupiah);


7) Bahwa demikian juga pada Rek No. 902098445 telah menerima kucuran dana sebesar US$2,999,990,- (duajuta sembilanratus sembilanpuluh sembilanribu sembilanpuluhan US dollar); 8) Bahwa jumlah uang yang masuk pada rekening PT Broccolin dalam gabungan Rupiah

dan US$ adalah sebesar Rp.74.469.168.000,- (tujuhpuluh empat

miliar empatratus enampuluh sembilan seratus enampuluh delapan ribu rupiah) (dengan konveksi kurs US$=Rp.8.400); 9) Bahwa uang yang masuk tersebut dialihkan sebagai setoran modal sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000.000.000,- (limapuluh miliar rupaih) sedangkan kelebihannya sebesar Rp.24.496.000.000,- (duapuluh empat milyar empatratus enampuluh sembilan juta rupiah) didalihkan sebagai pinjaman pemegang saham; 10) Bahwa memperhatikan intensitas pemasukan dana sebagai setoran modal awal perusahaan yang terjadi 9 kali transaksi dalam waktu kurang lebih 2 bulan dengan jumlah yang tidak bulat, adalah sangat diragukan kebenarannya bahwa transaksi tersebut benar-benar sebagai setoran awal modal, walaupun menurut terdakwa tidak bulatnya setoran tersebut karena dana tersebut berasal dari Deposito Berjangka; 11) Bahwa dana yang masuk kerekening rupiah tersebut selanjutnya setelah ditandatangani berupa cek/giro oleh Terdakwa Dicky Iskandardinata, selaku Direktur Utama dan Suharna selaku Direktur, dilakukanlah penarikan oleh Saksi Marhaeni Atmandyah sejak bulan April s/d bulan Oktober 2003 atas perintah

terdakwa

Dicky

Iskandardinata

dengan

total

sebesar


Rp.80.846.994.570,- (delapanpuluh miliar delapanratus empatpuluh enam juta sembilanratus sembilanpuluh empat ribu limaratus tujuhpuluh rupiah); 12) Bahwa rekening US$ tersebut setelah ditandatangani berupa cek/giro oleh Terdakwa Dicky Iskandardinata, selaku Direktur utama dan Suharna selaku Direktur, dilakukan penarikan oleh Saksi Marhaeni Atmandyah sejak bulan Juli s/d bulan November 2003 dengan total sebesar US$ 4, 529,669,74 (empatjuta limaratus duapuluh sembilanribu enamratus enampuluh sembilan koma tujuhpuluh empat US dollar) dan Rp.305,000,000,- (tigaratus lima juta rupaih); 13) Bahwa sejak bulan April 2003 s/d Oktober 2003 dilakukan investasi pada beberapa

perusahaan

dengan

total

keselurhan

Rp.44.669.167.600,-

(empatpuluh empat miliar enamratus enampuluh sembilan juta seratus enampuluh tujuh ribu enamratus rupiah); 14) Bahwa demikian juga memperhatikan transaksi penarikan dana PT. Broccolin tersebut dengan intensitas yang sangat banyak dalam waktu yang relatif singkat dan adanya pinjaman-pinjaman kepada pihak lain merupakan indikasi transaksi yang tidak wajar; 15) Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap BNI Tbk. Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dana yang masuk pada PT. Sagared Konsultan, PT. Gramindo Mega Indonesia, PT. Magna Graha Agung, PT. Bhinekan Tama Pasifik, PT. Adhitya Putra Ratama Finance tidak pernah berasal dari investor asing, tapi merupakan hasil pembobolan L/C fiktif di BNI cabang Kebayoran dan dari PT tersebut diataslah selanjutnya dana tersebut disalurkan ke PT. Broccolin Internasional.; Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

16) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara, BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejumlah Rp.49.269.000.000,- (empatpuluh sembilan miliar duaratus enampuluh sembilan juta rupiah) dan US$2,999,990,- (duajuta sembilanratus sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus sembilanpuluh US dollar) yang merupakan bagian dari jumlah keseluruhan kerugian BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan senilai Rp.1.923.877.511.544,37,- (satu trilyun, sembilanratus duapuluh tiga miliar delapanratus tujuhpuluh tujuh juta limaratus sebelas ribu limaratus empatpuluh empat koma tigapuluh tujuh rupiah); 17) Bahwa dengan terkuaknya L/C fiktif di BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disikapi oleh Terdakwa dengan melaporkan kepada BNI Cabang Kebayoran Baru dan MABES POLRI, dalam kesempatan tersebut Terdakwa bermaksud mengundurkan diri, tapi atas arahan BNI dan MABES POLRI diminati kepada Terdakwa tetap mengoperasikan perusahaan tersebut.

b. Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan pertama tersebut, yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1) Setiap orang; 2) Secara melawan hukum; 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi; 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 5) Dilaukan secara bersaman-sama Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

6) Dilakukan secara berlanjut Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadamya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal-hal Yang Memberatkan a. Perbuatan terdakwa sangat merugikan perekonomian dan keuangan Negara; b. Perbuatan terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan sebagi salah satu komponen lalu lintas perekonomian Negara; c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; d. Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus korupsi perkara Bank Duta, walaupun telah menjalani pidana, namun belum membayar uang pengganti; Hal-hal Yang Meringankan a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalankan persidangan; b. Terdakwa dengan kesadaranya sediri telah berkoordinasi kepada BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan MABES POLRI sebelum dinyatakan sebagai Terangka; c. Terdakwa mederita sakit jantung; Amar Putusan


a. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sidik Maulana Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut; b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan; d. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamaya pidanan yang dijatuhkan; e. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; f. Menetapkan barang bukti dipergunakan untuk perkara lain dan dirampas untuk negara; 2. Analisa Kasus Suatu perbuatan hukum (wederrechtelijk) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Disamping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (strafbaarheid van de dader). Di mana menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. 59 Berkaitan dengan pertanggunjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah adanya kesalahan (schuld) pada pelaku. Menurut Vos pengertian kesalahan (schuld) mempunyai 3 (tiga) tanda khusus, yaitu : 1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) 59

Moeljatno, Asas-asas hukum Pidana, (jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.155


2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan 3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu. 60 Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka menurut teori hukum dikenal beberapa jenis sisitem tanggungjawab, antara lain : 1. Doktrin Identifikasi Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep direct corporate criminal liability atau Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung. Menurut Doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagi pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat bertanggungjawaban pribadi. 61 Doktrin ini juga dikenal dengan nama The Identification doctrine atau doktrin identifikasi. 62 Doktrin pertanggungjawaban ini dapat mengkriminalisasi/menuntut korporasi dalam

kebanyakan

pertangungjawaban

delik.

Pada

korporasi.

sisi

Apabila

lain,

doktrin

kejahatan

ini

membatasi

dilakukan

oleh

pelayan/karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagi pejabat senior,

perusahaan tidak

dapat

dipertanggungjawabkan,

kecuali UU

menetapakan dasar pertanggungjawabkan yang lain. 2. Doktrin Pertanggungjawaban Penggati (Vicarous Liability) 60

Dwidji Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, (bandung:CV Utomo, 2004), hal.34. 61 Barda Nawawi Arief, Sari kuliah perbandingan hukum pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 154. 62 Dwidja priyatni, Op.Cit., hal.89. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Vicarous

liability

menurut

Barda

Nawawi

Arief,

diartikan

“pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (the legal responsibility of one person to the wrongful acts of another). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. 63 Dari pendapat tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa menurut doktrin vicarous Liabilitiy, seseorang yang dapat dipertanggunjawabkan atas perbuatan dan keselahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara vicarous maupun secara langsung. Sebagai ius constituendum, masalah doktrin pertanggungjawaban vicarous liability juga sudah ditampung dan diatur dalam Rancangan KUHP 19992000, Pasal 32 ayat (2), yang berbunyi : “Dalam hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang”. 3. Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menentukan undang-undang (Strict Liability) atau pertanggungjawaban mutlak (Absolute Liability) Menurut E. Sefullah Wiradipradja, pertanggungjawaban mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Artinya prinsi tanggunjawab yang memandang ‘kesalahan’ sebagai salah suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. 64

63 64

Ibid., hal. 100. Ibid., hal. 107-108.


Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah strict liability, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan : a. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa sesuatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau b. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (reasonable care), yaitu berupa kelalaian (negligence) yang dapat dituntut ke pengadilan. 65 Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan, apakah strict liability itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa strict liability merupakan absolute liability. Alasan atau dasar pemikiranya ialah, bahwa dalam perkara strict liability seseorang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersolakan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (men rea) atau tidak. Undang-undang harus/mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan, bahwa strict liability bukan absolute liability, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. 66 Strict liability ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik. Biasanya strict liability hanya untuk regulatory offences. 67 A.Z. abidin meneybutkan tiga alasan diterimanya strict liability terhadap delik-delik tertentu. a. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. b. Pembuktian mens rea (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit. c. Suatu tingkat tinggi ‘bahaya sosial’ dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut strict libility. 68 Majelis

Hakim

PN

Jakarta

Selatan

dalam

perkara

No.114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, yang menyatakan terdakwa Ahmad Sidik Mauladi 65

Edi Yunara, Op.cit., hal.22.

66

Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 31-32. Jur Andi Hamzah, Op.Cit., hal.95. 68 Ibid., 67


Iskandaradinata alias Dicky Iskandardinata bersalah melanggar pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001. untuk mengtahui apakah terdakwa Jusmerycris Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ayat 2 Pasal (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka harus terlebih dahulu diketahi apakah semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atau tidak. 1) Setiap Orang Menurut martiman Prodjohanidjojo, menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi69 dan menurut Subekti mendefinisikan subyek hukum pembawa adalah hak atau subyek dalam hukum70, sedangkan menurut Sudigno Mertokusumo mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukumm. 71 Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU TPPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi , dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum (pasal 1 ayat (1) UU TPPK). Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini undang-undang tidak membedakan tiap orang apakah ia sebagai orang perorangan (in person) ataukah orang sebagi badan hukum, yang dalam 69

Martiman Prodjohanidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), (Bandung:CV Mandar Maju, 2001), hal. 13 70 Subekti, Op.Cit., hal. 19 71 Martiman Prodjohanidjojo, Op.Cit., hal. 14 Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

konteks tindak pidana yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut Moeljadno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik tidak selalu dipidana. Apabila orang yang melakukan tindak pidanan itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan dari hukum, maka ia dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang melakukan di sini termasuk orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, atau orang yang membujuk melakukan sesuai dengan pasal 55 KUHPidana. 72 Berdasarkan analisisdi atas unsur setiap orang telah terpenuhi. 2) Secara Melawan Hukum Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPPK menyebutkan yang dimksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa. Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, berpendapat bahawa mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhirakhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus dipahami baik secara formil maupun materil karena: 1) pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugukan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), maka pemberanatasannya harus dilakukan dengan caracara yang luar biasa (extra ordinary efforts).

72

Moeljatno, Op.Cit., hal.157


2) Kedua, dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. 73 Menurut Adami Chazawi, istilah melawan hukum menggambarkan suatu perbuatan. Perbuatan yang tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam kontek rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika sipembuat dapat mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. 74 Berdasarkan analisis di atas maka unsur melawan hukum jelas telah terbukti. 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi Pengertiang memperkaya secara harfiah adalah menjadikan ber, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya) yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya. 75

73

Marwan Effendi, Op.Cit., 74 Adami Chazwi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Di Indonesia, (Jakarta:Bayumedia Publishing, 2003), hal. 43. 75 WJS. Poerwadarminta, Op.Cit., hal. 453


Menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982

dan

No.275K/Pid/1983

tanggal 15

Desember

1983,

memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian. Ada 3 poin yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : a. Pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu perlu menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. b. Kedua, memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. c. Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat (1) UU PTPK) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. 76 Berdasarkan analisis di atas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi jelas terbukti. 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menurut arti kata, ‘merugikan’ adalah sama artinya dengan ‘menjadi rugi atau menjadi berkurang’, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menurut penjelasan Umum UU PTKP, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah : “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : 76

Paul Sinlaeloe, Op.Cit.,


a. berada dalam pengurusan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”. Sedangkan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum UU PTPK adalah : “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama bedasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memerikan manfaat, kemakmuran, dan kesejateraaan kepada seluruh kehidupan rakyat”. Yang dimaksud dengan kata ‘dapat’ menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam ketentuan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dianut dalam undangundang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan telah dipidana. Menurut H.Marwan Effendi, menyatakan kata ‘dapat’ didalam rumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata ‘dapat’ padanya adalah kata ‘bisa’ atau dengan kata lain ‘potensi’, bukan ‘mungkin’ jadi kata ‘dapat’ mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Trdakwa terukur. Untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu. 58 Selanjutnya Marwan Effendi menyatakan, bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalahgunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting, mengingat konsekuensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara salah satu unsur inti (bestandeel) harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya. 59

58 59

Marwan Effendi, Op.Cit., hal. 18. Ibid., hal. 19.


Berdasarkan analisis di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jelas terbukti. 5) Dilakukan secara bersama-sama Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming) Menurut Satochid Kartanegara, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran ‘deelneming’ yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict. 60 Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. 61 Menurut Loebby Luqman yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 N0. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. 62 Menurut SR Sianturi, mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W, 11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah

60

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 31. 61 Ibid. 62 Ibid. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta. 63 Berdasarkan analisis di atas, maka unsur dilakukan secara bersama-sama jelas telah terbukti. 6) Merupakan Perbuatan berlanjut Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbedabeda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Menurut ajaran perbuatan berlanjut, mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu : a

Adanya suatu niat

b

Perbuatan sejenis

c

Waktunya tidak terlalu lama

Berdasarkan analisis di atas, maka unsur merupakan perbuatan berlanjut jelas telah terbukti. Dari analisis unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat sama dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan 63

SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 347. Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

mengadili perkara tersebut, yaitu bahwa Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata als Dicky Iskandardinata telah terbukti bersalah karena perbuatannya telah sesuai dengan rumusan anasir undang-undang yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, unsur dilakukan secara bersama-sama dan unsur dilakukan secara berlanjut. Dimana telah dijelaskan adanya suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu telah sesuai dengan rumusan anasir undang-undang serta perbuatan itu merugikan kepentingan masyarakat. Jadi menurut penulis, perbuatan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata als Dicky Iskandardinata Jusmerycris Purba dapat dikategorikan perbuatan pidana yakni Terdakwa Ahmad Sidik Iskandardinata als Dicky Iskandardinata secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut. Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi hukuman, dimana telah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terdapat alasan peniadaan pidana dan karenanya Terdakwa dapat diminta pertanggunjawabannya. Pemberian pidana menurut penulis sudah tepat, karena Majelis Hakim mempertimbangkan hal

yang memberatkan

(perbuatan terdakwa sangat


merugikan perekonomian dan keuangan Negara; perbuatan terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan sebagai salah satu komponen lalu lintas perekonomian Negara; terdakwa tidak mengakui perbuatannya; terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus korupsi perkara Bank Duta, walaupun telah menjalani pidana, namun belum membayar uang pengganti dan hal-hal yang meringankan (terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalankan

persidangan;

terdakwa

dengan

kesadarannya

sendiri

telah

berkoordinasi kepada BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan MABES POLRI sebelum dinyatakan sebagai tessangka; terdakwa menderita sakit jantung).

B. Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46 1. Mekanisme Penanganan Perkara Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi. Proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut : a. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), FIU dan Masyarakat


Peran utama PJK, FIU negara lain dan masyarakat dalam penanganan perkara pencucian uang adalah memberikan informasi awal. Laporan dan informasi tersebut adalah : 1) Laporan dari PJK Sesuai Pasal 13 UU TPPU, diatur kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK berupa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Pasal 1 angka UU TPPU, yang dimaksud dengan LTKM adalah : a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan b) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang; c) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Apabila PJK mengetahui salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan mencurigakan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada informasi transaksi keuangan dan belum memiliki kualitas sebagai indikasi terjadinya tindak pidana. PJK tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk mengindetifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Untuk Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

melakukan analisis ini, salah satu data pendukungnya adalah LTKT dari PJK. 2) Laporan dari masyarakat Walaupun UU tidak mengatur kewenangan PPATK untuk menerima informasi dari masyarakat, namun berbagai informasi adanya indikasi tindak pidana sering diterima PPATK. Atas informasi ini, Direktorat Hukum PPATK melakukan analisis untuk mengindentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Informasi dari masyarakat ini diterima PPATK melalui surat secara tertulis dan melalui media internet. 3) Informasi dari aparat penegak hukum Dalam penanganan suatu perkara oleh penyidik, seringkali harta kekayaan hasil tindak pidana terindikasi oleh pelakunya disembuyikan atau disamarkan melalui berbagai perbuatan khususnya melalui institusi keuangan seperti : penempatan pada bank dalam bentuk deposito, giro atau tabungan serta pentransferan ke bank lainnya; pembelian polis asuransi; pembelian surat berharga pasar uang dan pasr modal; atau perbuatan lain seperti membelanjakan, menukarkan atau dibawa ke luar negeri.

4) Informasi dari Financial Intelligence Unit negara lain Berdasarkan hasil analisis PPATK, banyak informasi penting dari FIU negara lain yang menghasilkan kasus pencucian uang dan kasus pidana lainnya. Informasi ini baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

estándar pertukaran informasi dalam prinsip paguyuban FIU seluruh dunia yang tergabung dalam suatu wadah yang dikenal dengan Egmont Group. b. Peran PPATK Menurut Pasal 26 UU TPPU tugas PPATK antara lain : 1) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini; 2) memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; 3) membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; 4) memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini; 5) membuat pedomandan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; 6) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantaan tindak pidana pencucian uang; 7) melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 8) membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; 9) memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam melakukan analisis, PPATK mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK agar hasil analisis tersebut memiliki nilai tambah untuk kemudahan proses penegakan hukum. Pada dasarnya dalam kegiatan analisis adalah kegiatan untuk menghubungkan (association) antara uang atau harta hasil kejahatan dengan kejahatan asal melalui identifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan, yang pada akhirnya akan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjerat si penjahat. Proses Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering, maupun integration akan menjadi dasar untuk merekontruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK di wajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (STR-suspicious transaction report) dan trnsaksi keuangan tunai (CTR-cash transaction report). Sedangkan Pasal 27 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK anara lain : 1) meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; 2) meminta informasi mengenai perkembangan penidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntutan umum; 3) melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; 4) memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaima dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasam yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK, sharing informasi dengan instansi pemerintah atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain sebagaimana telah diuraikan di atas.


2. Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya

melakukan

penyelidikan

dan

penyidikan.

Penyelidikan

dan

penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHAP seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam UU TPPU. Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu : a. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti LTKM, LTKT dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena hasil analisis tersebut merupakan filter dari seluruh laporan-laporan yang ada dan memberikan informasi mengenai indikasi hasil tindak pidana, perbuatan pidana, dan pelaku serta jaringan pidana yang terkait. b. Pasal 39 sampai 43 UU TPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. c. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU). d. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan FIU/PPATK untuk memperoleh keterangan dari FIU negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK. Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 sampai dengan 38 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. a. Pemblokiran UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran. Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai ”kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih

dalam

proses

penyidikan

dan

hasilnya

akan

diberitahukan

kemudian.” Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan. b. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)


Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung?Ketua Mahkamah Agung utuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : 1) pihak yang telah dillaporkan oleh PPATK, 2) tersngka dan 3) terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank

mengenai

informasi

suatu

rekeningnya,

kecuali

menggunakan

mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedankan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik antara lain : 1) Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini


selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti. 2) Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. 3) Penyidik meminta izin Gubernur BI untuk membuka rahasia bank. Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat : a) ditandatangani oleh penjabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU b) menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain : 1) status permintaan (untuk penyidikan atau penuntutan); 2) tindak pidana yang disangkakan/didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); 3) identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); 4) nomor rekening (jika ada); 5) dan periode transaksi yang dilakukan. Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjdai fasilitator antara PJK dengan penegak hukum. c. Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau penjabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gurbernur Bank Indonesia No. KEP126/JA/11/1997, No. KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa : 1) Diketahui sama dengan dolus atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain. 2) Patut menduga artinya culva atau alfa, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan. 3) Di damping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak


Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, dapat dilihat dari : 1) apakah transaksi yang dilakukan sesuai profile 2) apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya 3) apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Pasal 3 UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur ”harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan komulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap kedua kasus (predicate crime dan money laundering). Dalam common law system, apabila proses pidana menyimpang dari due process of law (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal. Selanjutnya, setelah selesai penyidikan dilakukan, penyidik meneruskan pada Jaksa Penuntut Umum. Terdapat berbagai keuntungan bagi Jaksa selaku penuntut umum dalam menyususn dakwaan dan melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan dalam menerapkan UU TPPU terutama adanya ketentuan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

TPPU). Di samping itu JPU juga lebih leluasa dalam menyusun dakwaan dengan menerapkan pasal pidana baik secara komulatif (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) atau alternatif (tindak pidana asal atau pidana pencucian uang). Dalam hal penyusunan dakwaan selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah proses persidangan di pengadilan. Beberapa keuntungan dalam menerapkan UU TPPU dalam proses pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan, antara lain : 1) Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita dirampas untuk negara (Pasal 37 UU TPPU). 2) Berdasarkan Pasal 6 UU TPPU setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan hukum pidana (tindak pidana pencucian uang ”pasif”). Ketentuan untuk cukup mudah diterapkan dalam proses pemeriksaan karena hakim lebih banyak menilai pada kebenaran formal daripada material. 3) Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencamtumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang musti dilakukan antara lain : a) Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama penjabat bank) b) kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu) c) tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau indentitasnya disamarkan (a.l. laki-laki jadi perempuan, atau sebaliknya)

C. Hambatan-Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang di Indonesia akan mendapat hambatan dari kelemahan substansi, aparatur dan budaya hukum. Substansi dalam sistem hukum adalah norma-norma yang terdapat dalam undangundang dan putusan pengadilan. Aparatur atau organ dapat diumpamakan sebagai mesin yang menghasilkan produk hukum tersebut, dalam hal ini badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Selanjutnya yang amat menentukan berjalannya suatu sistem hukum adalah budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum masyarakat ditentukan oleh sub-culture. Sub-culture tersebut dipengaruhi, antara lain, oleh agama, pendidikan, posisi, kepentingan dan nilai-nilai yang dianut. Secara umum hambatan yang ada dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi adalah : 1. Kelemahan substansi sistem hukum yang antara lain disebabkan : a. materi dan sanksi hukum tidak lengkap b. sanksi hukum tidak menimbulkan efek jera Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

c. hukum hanya mementingkan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan. d. tidak mengikuti perkembangan zaman 2. Kelemahan Apatur a. Ketidaksiapan bank-bank dan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan. b. Ketidakmampuan para petugas penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi transaksi dan rekening yang ada, atau yang menimbulkan kecurigaan. c. Kinerja atau profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai dalam mengungkap kejahatan ini. 3. Budaya Hukum masyarakat belum mendukung anti pencucian uang a. Belum adanya budaya anti korupsi di dalam masyarakat. b. Perbedaan pemahaman masyarakat (nasabah bank) mengenai praktik pencucian uang. Karena masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pencucian uang tidak langsung akan merugikan masyarakat. 4. Kesulitan terhadap penerapan sistem hukum dalam kerjasama internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

A. Kesimpulan 1. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, korupsi diartikan sebagai setiap orang baik penjabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur/elemen yang terkandung dalam pasal ini adalah adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana ”haram” tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legimate explanation’ bagi hasil kejahatan). 3. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHAP seperti proses Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam UU TPPU, seperti adanya memberikan perlindungan saksi dan pelapor pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, adanya pembuktian terbalik, dan lain-lain.

B. Saran 1. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi harus dilakukan secara sistemik dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya oleh presiden dan penjabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti menteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua-ketua Pengadilan, selain tentunya, ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya. 2. Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi (perbankan) yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu ”kelompok pengawas” yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga seperti ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku penguasa dan pemerintahan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Buku Andyri Hakim Siregar : Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 2007. USU Repository © 2009

Andi, Jur Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia di Indonesia, dalam Pustaka Peradilan Jilid IX, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1995. Effendi, Marwan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 2005. Emily G Lawrence, Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957, vol. 37, College 1. Rev (1992). Emong, Komariah Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2001. Fockema Andreae, Kamus Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983. Fuady, Munir, Hukum PerbankanModern, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Garnasih, Yenti, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Hamilton-Hart, Natasha. Anti Corruption Startegies in Indonesia. Jakarta: Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (1), 2001. Hari, Sasangka, dan Lily, Rasita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima 2001. Irman, Tb. S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006. Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Koeswadji, Korupsi di Indonesia; dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Moeljatno, Asas-asas HukumPidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bandung: Alumni, 2007.


Nawawi, Barda Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Prayudi, Guse, Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makalah dalam majalah hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007. Priyatno, Dwidja, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo, 2004. Prodjohanidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Bandung: CV Mandar Maju, 2001. Siahaan, NHC, Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. Sianturi, SR, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Gramedia, 2004. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Penerbit Politea Bogor, 2000. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987. Sutan Remi Sjahdeini, Money Laundering, Jakarta: FHPSUI, 2003. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1986. ------------------, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1993. Syahrul, Kamus Akuntasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000. Yahya, M. Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.


Surat Kabar Azhar, Harry Azis, Uang Haram Rp. 50 triliun Beredar di Indonesia, Republika (27 Januari 2001). Fuad, Munawar Noeh, Kiai di Republik Maling, Jakarta: Republika, 2005. Husein, Yunus, Alasan Banyak Orang Korupsi, Dimuat di Harian Seputar Indonesia pada Hari Senin, 12 Juni 2006. Internet http://wwwl.oecd.org/fatf/. http://www.kompas.com/ http://www.transparancy.org./ http://www.sumbanews.com, Selasa, 18 September 07 (18:17)

Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2002. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN, No. 108 Tahun 2003.


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Recommend Documents