BUPATI MOJOKERTO . PERATURAIY DAPRATI KABUPATEN MOJOI(ERTO NOMOR \2TenUN 2AL2 TENTANG PERUBAIIAN I{EDUA ATAS PERATURAN DAERATI NOMOR 10 TAIIUIY 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA I(TR.'A SEI(RETARHT DAERAH DAN SEKRSIARIAT DEtrIAN PERWAITILITIT RAI(YAT DAERATI I(ABUPATEIT MOJOKERTO DENGAIY RATIMAT TUITAIY YANC MAIIA ESA BUPATI MOJOKERTO, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal, perlu mengalihkan urusan penanaman modal pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menjadi urusan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan tata usaha di lingkup Sekretariat Daerah yang diselenggarakan Bagian Keuangan dan Bagian Umum, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OlO perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakvat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Menimbang : a.
Mengingat
F4'
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang N,omor 43 Tahun 7999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noirror 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O); 3 . Undang-Undang
Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4 . Undang-Undang
Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441;
5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 7 . Undang-Undang Pembentukan
Peraturan
Republik
Negara
Tambahan
Nomor
12
Tahun tentang 2OIl Perundang-undangan (Lembaran
Indonesia
Tahun
2OIl Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1; 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
8 . Peraturan
Pemerintah
Nomor
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
w
2005
Nomor
165, Tambahan
Republik Indonesia Nomor a593);
Lembaran
Negara
1O.Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan Republik
Nomor
Tahun 2006 tentang Daerah (Lembaran Negara
Milik Indonesia Tahun
Lembaran
Barang
Negara
2006 Nomor 20, Tambahan
Republik
sebagaimana telah diubah
6
Indonesia
Nomor
dengan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Nomor 38 Tahun 2008 Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a855); 11- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pembagian
Pemerintahan
Urusan
4609)
Lembaran
2OO7 tentang
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Republik lndonesia Nomor a7371;
12. Peraturan
Pemerintah
Lembaran
Negara
Nomor
4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7al);, 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor I27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang
Pedoman
sebagaimana
telah
Pengelolaan diubah
terakhir
Keuangan dengan
Daerah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OlI; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun tentang Petunjuk
2006
2OOT
Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O; 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Urusan yang
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Pemerintahan
Menjadi
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
Lembaran
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OO8 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2OlO (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2OlO Nomor 3); 3 Tahun
t/e!
Mojokerto
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata
Kerja
Pembangunan Kabupaten Mojokerto
Daerah
Tahun
(Lembaran
Mojokerto dengan
Nomor
3
Badan
kmbaga
2AO8 Nomor
terakhir
Mojokerto
dan
Mojokerto
Daerah Kabupaten diubah
Inspektorat,
Perencanaan Teknis
Daerah
Daerah
Kabupaten
72, Tambahan
Lembaran
Nomor 9) sebagaimana
Peraturan
Tahun
2OIl
Kabupaten Mojokerto Tahun 2Ol1Nomor
Daerah
telah
Kabupaten
(Lembaran
Daerah
3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAT(YA'T DAERAII I(ABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN: MeNetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAIIAN
KEDUA
ATAS
PERATURAN DAERAII NOMOR 1() TAIIUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.'A SEKREIARIAT DAERAH DAIY SEI(RETARIAT DEUIAIT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN MOJOKERTO. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten (Lembaran Mojokerto Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OO8 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OIO (l,embaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2O1ONomor 3) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 3) dan huruf c angka 1) dan angka 4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; c. Asisten Administrasi Umum.
(2) Masing-masing Asisten
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
membawahi : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat, terdiri dari : 1) Bagian Pemerintahan, membawahi : a) Sub Bagian Pemeritahan Umum dan Otonomi Daerah; b) Sub Bagian Perangkat Desa; c) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa. 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a) Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan; b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan. 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi : a) Sub Bagian Pemberitaan; b) Sub Bagian Dokumentasi; c) Sub Bagian Protokol. b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1) Bagian Pembangunan, membawahi : a) Sub Bagian Penlrusunan Pelaksanaan Program; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Pelaporan. 2l Bagian Pengolahan Data Elektronik, membawahi : a) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; b) Sub Bagian Teknik dan Pemeliharaan Jaringan; c) Sub Bagian Pelayanan Data. 3) Bagian Perekonomian, membawahi : a) Sub Bagian Kerjasama; b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian; c) Sub Bagian Industri dan Perdagangan. c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1) Bagian Hukum, membawahi : a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 2) Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Perencar'aar: dan Evaluasi. 3) Bagian Organisasi, membawahi : a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Tatalaksana; c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur. 4) Bagian Umum, membawahi : a) Sub Bagian Rumah Tangga; b) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; c) Sub Bagian Bina Aset.
P{fu
I
-62. Larnpiran
I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan
Daerah
ini
memerintahkan
dengan penempatannya
dalam
pengundangan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal $ ObtDber Lot:r, BUPATI Mq'OKERTO,
lQ
FA I(AMAL PASA
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal ?t D.tx,u'['"r *o rzSEKRETARIS DAERATI
ATEN MOJOKERTO, I
7)'
\t
Jt
sulrrTo
LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN MOJOKERTO TATIUN 2OL2 NOMOR
IO
--
LAMPiRAN
PERATURAN MOJOKERTO DAERAHKABUPATEN NOMOR ItTAHUN 2012
raxccni q oL.fobcr
asrlz.
BAGAIT STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
I
"-I
f.;-jj-ml .
tr ;'"
ASISTET
DAN S T A T A H L I I I K E S E J APEMERINTAHAN HTERAANI KESEJAHTERAAN RAKYAT
I
l^*;^n;i"""| BAGIAN
BAGIAIT
BAGIAT
BAGIAIY
KESEJAHTERAAN RAKYAT
HUBUNCAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
UMUM
SUB BAGIAX
gUB BAGIAN
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
RUMAH TANGG
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMl
8I'B BAGIAN ACAMA, PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN SUB BACIAII PEMUDA, OLAH RAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SANDI DAN TELEKOMUNIKA
SUB BAGIAIT
SUB BACIAIT
8I'B BAGIAN
DOKUMENTASI HUKUM
PENDAYAGUNAAN APARATUR
BINA ASET
{,q;W
