EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT KELURAHAN (PPMK) DI KELURAHAN KRAMAT PELA JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun oleh: AHMAD GHAZALI NIM: 109054100031
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/ 2016 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 25 Juni 2016
Ahmad Ghazali
ABSTRAK Ahmad Ghazali Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan PPMK merupakan program yang dirancang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta guna merespon dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Oleh karena itu pemerintah kota DKI merumuskan sebuah program sebagai upaya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Tujuan awal PPMK adalah untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro dengan tribina yaitu bina ekonomi, bina fisik lingkungan dan bina sosial. Namun, pada pelaksanaannya saat ini pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 81 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro telah dihapuskan dan difokuskan pada dwibina yaitu bina fisik lingkungan dan bina sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela dan untuk mengetahui hasil evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 5 orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Pela pada evaluasi konteks dinilai indikator relevansi dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan warga melalui pelatihan-pelatihan telah sesuai. Karena pelatihan-pelatihan tersebut memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Evaluasi berikutnya adalah evaluasi Masukan yang telah dinilai dengan indikator ketersediaan dengan melihat ketersediaan unsur-unsur yang terdapat didalamnya dapat dikatakan telah cukup baik. Setelah itu, evaluasi berikutnya adalah evaluasi Proses dimana hasil evaluasi ini dinilai dengan indikator Berdasarkan data pada evaluasi proses dinilai dengan indikator upaya dan ketersediaan program pemberdayaan kelurahan penulis menilai proses yang terjadi pada pelaksanaan program ini yang melalui 3 tahap dapat diaktakan sudah cukup baik. Dan tahap evaluasi yang terakhir adalah evaluasi hasil yang menunjukan bahwa program PPMK ini baik karena dampak dan manfaatnya sangat dirasakan oleh peserta program kegitan.
i
KATA PENGANTAR
Aku bersaksi demi Dia yang Maha Sempurna Sang Pencipta langit dan bumi beserta alam raya ini, Dzat yang menghembuskan roh dalam setiap jiwa. Dengan segala nikmat yang Kau curahkan pada alam raya ini, aku bersujud kepadaMu ya Allah. Terima kasih atas segala limpahan iman, ilmu dan amal dariMu. Semoga ini menjadi penguat sendi-sendi perjuangan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. BersamaMu, saya bersihkan hati, bulatkan tekad, luruskan niat dan sempurnakanlah iman dan iktiar untuk sebuah lembaran kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. kepadamu Sang pembawa cahaya Islam di alam raya ini, saya haturkan Shalawat dan salam untuk risalah kebenaranmu. Akhlakmu begitu mulia membawa berkah seluruh dunia pengorbananmu tiada tara tauladan umat sepanjang masa. Engkaulah Rasulullah Muhammad. Semoga dengan risalah kenabianmu dapat membimbingku menjadi muslim yang tangguh, bertanggung jawab serta bermanfaat bagi agama, bangsa, umat manusia dan alam raya ini. Terimakasih yang setinggi-tingginya saya persembahkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi serta berdedikasi untuk memberikan dukungan moril maupun materil dalam penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan kalian sangat sulit rasanya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karenanya peneliti ingin menghaturkan terima kasih dan pengahargaan yang sebersar-besarnya kepada: 1.
Bapak Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwan dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Serta Bapak Dr. Suparto, S.Ag. M.Ed, Ibu Dr. Hj. Raudhanah, M.Ag, dan Bapak Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Dakwan dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ibu Lisma Dyawati Fuaida M.Si dan Sekretaris Program Studi
ii
Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Nunung Khairiyah, MA. 3.
Bapak Budi Rahman Hakim, MSW dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukannya yang lain. Terimakasih atas limpahan ilmu, bimbingan, dan kesabarannya selama membimbing penulis.
4.
Seluruh Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial, serta seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih saya kepada Bapak dan Ibu.
5.
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Kramat Pela, Pa Soeryo, Pa Syamsul, Mba Nur serta masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk penulis ketika melakukan penelitian di lapangan.
6.
Bapak Ahmad Suryani, Papah yang selalu menjadi panutan hidup penulis, terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan serta pembelajaran hidup. I’m proud of you Pah! Juga kepada Ibu Sarmunah, Mamah yang tangguh, sabar serta tanpa henti memanjatkan doa untuk penulis. I love you Mah!
7.
Kepada saudara-saudaraku Zamzami Munawwaroh, Dwi Bulan Wirawati, Putri Raudhoh, Suyatno, bang Reza dan Nabhan Rafa Al-Ikhsan terimakasih atas dukungan, bantuan dan motivasi kalian.
8.
Kepada Nurfajria terimakasih selalu hadir menemani, meluangkan waktu dengan ikhlas dan membantu dengan sepenuh hati. Semoga kita selalu bahagia. Keep Smile!
9.
Teman seperjuanganku Ainun Najib terimakasih atas canda tawa, ejekan, dan segala sesuatu yang membuat proses penulisan skripsi ini terasa menjadi lebih ringan.
10.
Kelompok Mahasiswa Lintas Alam (KMLA) GARUDA organisasi yang mengajarkan arti persaudaraan sebenarnya. Tak perlu kusebutkan namanama kalian karna kalian telah berada dalam kehidupanku. Terbang Tinggi Tak Lupa Bumi!
11.
Keluarga besar KESSOS 2003-2015, terimakasih atas interaksi yang berilmu dan penuh kehangatan.
iii
12.
Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, terimakasih untuk proses yang selalu Yakin Usaha Sampai. Bahagia HMI.
13.
Kawan-kawan seperjuangan di kampus, Fatkhur Rohman, Ajeng Retno, Slamet Nurmawanto, Hairul Saleh, Gardika, Virga Agesta, Nizar Hakim, Manggala, Momba Dona dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa bangga saya telah berproses bersama kalian.
14.
Abang-abang senior yang dengan segala pengalamannya selalu siap berbagi dengan penulis, bang jenggot, bang amay, bang duplak, bang fahdi, bang adul, bang adit, bang sabir dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat kepada kalian. Akhir kata, penelitian skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna,
namun diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan segenap keluarga besar civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Program Studi Kesejahteraan Sosial.
Ciputat, 25 Juni 2016 Penulis,
Ahmad Ghazali
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ......................................................................................
ii
DAFTAR ISI .....................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ............................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
viii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .....................................................
1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ..........................................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................
9
D. Metodologi Penelitian ........................................................
11
E. Tinjauan Pustaka .................................................................
21
F. Sistematika Penulisan .........................................................
22
TINJAUAN TEORI A. Evaluasi Program ................................................................
24
1. Pengertian Evaluasi Program ........................................
24
2. Desain Evaluasi .............................................................
26
3. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) 27 4. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program .........................
29
B. Pemberdayaan Masyarakat..................................................
31
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat ........................
31
v
BAB III
2. Pendekatan Pemberdayaan ...........................................
33
3. Tahapan Pemberdayaan ................................................
34
4. Tujuan dan Manfaat Pemberdayaan .............................
36
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN A. Gambaran Umum Kelurahan Kramat Jakarta Selatan ........
38
1. Keadaan Geografi dan Demografi Kelurahan Kramat Pela ..................................................................
38
2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kramat Pela ..................................................................
39
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kramat Pela ..................................................................
40
4. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Kelurahan
BAB IV
Kramat Pela ..................................................................
41
B. Gambaran Umum PPMK Kelurahan Kramat Pela ............
43
1. Latar Belakang Berdirinya PPMK ...............................
43
2. Asas dan Prinsip ...........................................................
45
3. Tujuan dan Sasaran ......................................................
47
4. Struktur Organisasi PPMK ...........................................
49
TEMUAN DAN ANALISIS A. Evaluasi Konteks (Context Evaluation) ..............................
51
B. Evaluasi Masukan (Input Evaluation).................................
53
C. Evaluasi Proses (Process Evaluation).................................
59
vi
D. Evaluasi Produk (Product Evaluation) ............................... BAB V
64
PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................
70
B. Saran ...................................................................................
73
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................
74
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
TABEL 1.1
:..................................................................................................
19
TABEL 3.1
: .................................................................................................
40
TABEL 3.2
: .................................................................................................
41
TABEL 3.3
: .................................................................................................
42
TABEL 3.4
: .................................................................................................
43
TABEL 4.1
:..................................................................................................
51
TABEL 4.2
:..................................................................................................
68
vii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPRAN 1
: Surat Bimbingan Skripsi
LAMPRAN 2
: Surat Izin Penelitian Skripsi
LAMPRAN 3
: Surat Persetujuan Penetian
LAMPRAN 4
: Daftar Penerima Manfaat Bina Sosial PPMK Kelurahan Kramat Pela
LAMPIRAN 5
: Rekening Koran LMK Kramat Pela
LAMPIRAN 6
: Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Bina Sosial PPMK antara LMK dan TPKK Kelurahan Kramat Pela
LAMPIRAN 7
: Pedoman Wawancara Pelaksana Program
LAMPIRAN 8
: Hasil Wawancara dengan Soeryo Widianto
LAMPIRAN 9
: Hasil Wawancara dengan Syamsul Maarif
LAMPIRAN 10
: Pedoman Wawancara Penerima Manfaat
LAMPIRAN 11
: Hasil Wawancara dengan Agus Setiawan
LAMPIRAN 12
: Hasil Wawancara dengan Ulfa Nadiyah
LAMPIRAN 13
: Hasil Wawancara dengan Yusup Prasetya
LAMPIRAN 14
: Dokumentasi Penelitian
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia merupakan kota besar dan terpadat penduduknya dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan kota Jakarta adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Berbagai macam permasalahan sosial menumpuk di kota Jakarta, mulai dari masalah mutu fisik lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sampai dengan masalah kesehatan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus warga Jakarta. Krisis
moneter
yang dialami
Indonesia
pada tahun
1998 dan
berkepanjangan sampai beberapa tahun sesudahnya membuat Indonesia khususnya Jakarta menjadi kota yang “terbakar” dalam arti fisik maupun non fisik. Studi-studi tentang krisis moneter di Indonesia nenunjukan bahwa yang paling terpukul oleh krisis justru daerah-daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan. Jakarta yang menjadi tujuan banyak orang daerah untuk mencari nafkah waktu itu sangat terpukul.1 Keutuhan hidup bangsa Indonesia tercabik-cabik oleh krisis yang berlangsung dan ini paling dapat dilihat dengan nyata di Jakarta yang menjadi ibukota Indonesia.
1
Team, Mirah Sakethi “Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta” (Jakarta: PT. Mirah Sakethi, 2010), hal. 2.
1
2
Krisis tahun 1998 yang berawal dari krisis moneter berkembang menjadi krisis multi dimensi dan hampir semua orang Indonesia terkena imbasnya. Banyak dari perusahan baik yang berskala kecil maupun besar bahkan yang bergerak di pasar modal mengalami kebangkrutan. Sektor yang paling terpukul oleh krisis terutama sektor konstruksi, manufaktur dan perbankan serta sektor-sektor yang bergerak menggunakan tenaga manusia. Terjadinya gelombang pemutusan tenaga kerja besar-besaran dalam sektor-sektor ini. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak tahun 1960-an, yakni 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Pendapatan perkapita Indonesia yang sampai 1.115 dollar perkapita pada tahun 1966 dan 1.088 dollar perkapita pada tahun 1997, anjlok menjadi hanya 610 perkapita pada tahun 1998. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999. Rupiah saat itu terdevaluasi sampai 90 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi -13,7 persen. Inflasi mencapai 78 persen dan harga-harga kebutuhan bahan pokok melambung sampai sekitar 118 persen. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 berdampak tidak hanya pada tahun itu saja melainkan sampai beberapa tahun setelahnya.2
2
Kompas.co, “Laporan akhir tahun bidang ekonomi: krisis ekonomi 1998 tragedi tak terlupakan” Jakarta 1998, artikel tersebut diakses pada 10 Desember 2014 pukul 15.52 dari www.kompas.co.id
3
Inflasi mencapai 78 persen dan harga-harga kebutuhan bahan pokok melambung sampai sekitar 118 persen. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 berdampak tidak hanya pada tahun itu saja melainkan sampai beberapa tahun setelahnya. Penelitian menunjukan bahwa sesudah krisis moneter tingkat kerawanan terhadap kemiskinan diantara orang Indonesia meningkat tinggi. Jenis kemiskinan yang paling rawan adalah kemiskinan kronis.3 Kemiskinan kronis mendapatkan perhatian khusus dari pakar dan juga pembuat kebijakan termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan Milenium (MDGs). Kemiskinan kronis dialami oleh mereka yang terperangkap dalam kemiskinan dalam jangka panjang. Ada standar umum di dunia internasional dalam hal kemiskinan, yakni bahwa warga yang miskin adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD $ 1 per hari. Sementara itu program tujuan-tujuan Pembangunan Milenium berupaya untuk mengurangi sampai lima puluh persen jumlah yang hidup dengan pendapatan di bawah USD $ 1 per hari antara tahun 1990-2015.4 Selain kemiskinan kronis yang terjadi di Jakarta, jenis kemiskinan yang ditemukan adalah kemiskinan perkotaan (urban poverty). Tingkat urbanisasi di Indonesia seperti halnya Negara-negara berkembang lainnya terus melaju pesat.5
3
Badan Perencanaan Nasional, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010), h.6. 4 Millennium Development Goals report 2010, United Nation, New York, 2010 5 Mirah Sakethi, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, hal. 6.
4
Menurut prediksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), arus urbanisasi ke Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi meningkat 200.000 sampai 300.000 orang setiap kali usai lebaran. Prediksi itu dilakukan berdasarkan arus urbanisasi rata-rata setiap tahun di kawasan ini. Bahkan dari tahun ke tahun angka tersebut cenderung menunjukan peningkatan. Secara nasional, tahun 2010 arus urbanisasi mencapai 49,8 persen. Diproyeksikan pada tahun 2015 arus urbanisasi mencapai 53,5 persen dan tahun 2025 diperkirakan mencapai 60 persen.6 Tidak lama lagi kota Jakarta akan menjadi Mega City (kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta Jiwa). Terbentuknya Mega City merupakan kecenderungan yang ditemukan di kota-kota besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik.7 Penduduk kota Jakarta pada tahun 2011 mencapai 9.729.523 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.268 Jiwa/Km2. Sementara itu menurut sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2000-2010 sekitar 1,42 persen. Sedangkan menurut sensus penduduk pada tahun 2000, angka ini meningkat 10 kali lipatnya bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1990-2000.8 Jakarta adalah kota yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi. Ini merupakan suatu kewajaran karena daerah perkotaan dapat memberikan peluang kerja dan
6
Artikel tersebut diakses pada 23 Desember 2014 pukul 21.04 dari http://poskotanews.com/2014/08/07/jakarta-kian-sesak/ 7 Mirah Sakethi, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, hal. 4. 8 BPS Provinsi DKI Jakarta, Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012 (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2012), h. 5.
5
juga akses kepada layanan-layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang relatif lebih lengkap di bandingkan dengan pedesaan. Meskipun demikian, seperti terlihat pada krisis moneter pada tahun 1998, penduduk perkotaan ternyata jauh lebih rentan terhadap guncangan ekonomi makro yang berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan harga-harga bahan pokok. Pokok permasalahan yang dihadapi kota Jakarta bukan hanya pada besarnya kota tetapi pesatnya pertumbuhan kota ini. Kesejahteraan warga bergantung pada kemampuan pemerintah memberikan layanan-layanan dasar bagi seluruh warga, mengelola penataan ruang dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan perkotaan seperti yang ditemukan di Jakarta mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Selain menghadapi tantangan terhadap keselamatan diri dan komunitasnya, kaum miskin perkotaan
juga
menghadapi
tantangan
ekonomi
yang
bersumber
dari
ketidakpastian tempat tinggal dan guncangan ekonomi makro. Tambahan pula meskipun secara fisik berada dekat dengan pusat kekuasaan dan pembuat kebijakan, kaum miskin tidak memiliki akses terhadap penyusunan kebijakan. Selain itu, suara kaum miskin umumnya kurang dipertimbangkan dalam arena penyusunan kebijakan sehingga kebutuhan mereka sering terabaikan.9 Untuk membekali warga miskin di Jakarta agar mampu memperbaiki nasib mereka sendiri perlu pembinaan dari pemerintah seperti bina ekonomi, bina fisik
9
hal. 7.
Mirah Sakethi, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta,
6
dan bina sosial agar memberikan kemampuan pada dirinya untuk mengatasi kemiskinan yang ada pada warga Jakarta. Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktur yang meliputi proses perubahan dari pola ekonomi lemah ke ekonomi tangguh. Mulai dari ketergantungan kepada kemandirian, sampai dari konglomerat ke rakyat. Upaya untuk memperkuat posisi rakyat atas negara tidak saja membutuhkan peran pemerintah, tetapi juga dari peran aktif masyarakat sendiri.10 Untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan sebuah program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pelaksanaan PPMK ini merupakan wujud nyata keinginana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan paradigma baru pembangunan, yakni “masyarakat membangun” dan bukan lagi “membangun masyarakat”. Masyarakat bukan lagi diperlakukan sebagai obyek pembangunan tetapi telah menjadi subyek atau pelaku pembangunan. Harapan pemerintah dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community development) dan partisipatif, berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di kelurahan dapat diselesaikan secara lebih mendasar oleh masyarakat sendiri.
10
Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h.70.
7
Untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
upaya
pemberdayaan (empowering), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan ini disalurkan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program PPMK merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan Fasilitator Kelurahan, yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT).
Dana
yang
disalurkan
di
RW-RW
ditindaklanjuti
melalui
kelembagaan Dewan Kelurahan (DK) dan TPK RW di masing-masing kelurahan. Posisi Lurah berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Proyek (Pimpro).
8
Program PPMK telah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dalam bentuk Pilot Proyek pada lima Kelurahan di setiap Kotamadya yang salah satunya adalah Kelurahan Kramat Pela dari Kotamadya Jakarta Selatan. Pada tahun 2015, Kelurahan Kramat Pela kembali menyelenggarakan kegitan PPMK sebanyak empat kegiatan Bina Sosial dan tiga kegiatan Bina Fisik Lingkungan dengan anggran sebesar 200 juta rupiah11. Dari latar belakang di atas, disusunlah skripsi ini dengan judul: “EVALUASI
PROGRAM
KELURAHAN
(PPMK)
PEMBERDAYAAN DI
KELURAHAN
MASYARAKAT KRAMAT
PELA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN”.
B. Batasan dan Rumusah Masalah 1. Batasan Masalah PPMK merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan masalah kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiannya. PPMK mempunyai dua pendekatan program yaitu, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial. Dalam penelitian ini penulis
11
http://poskotanews.com/2016/01/06/dimodali-dana-ppmk-puluhan-remaja-dilatih-riaspengantin/ artikel diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pada jam 01.53.
9
memfokuskan permasalahan pada evaluasi program bina sosial di Kelurahan Kramat Pela. Dalam evaluasi ini, penulis menggunakan model CIPP (Context, Input, Proces, Product) hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perluasan materi yang akan dibahas selanjutnya. Permasalahan pokok yang akan dibahas adalah pada penerima manfaat dari program PPMK bina sosial yang berada di Kelurahan Kramat Pela pada periode 2016.
2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana
pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela? 2.
Bagaimana evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina sosial di Kelurahan Kramat Pela dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela.
b.
Untuk mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela dengan menggunakan model evaluasi CIPP.
10
2. Manfaat Penelitian Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Manfaat Akademis a) Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. b) Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang tertarik terhadap permasalahan kemiskinan di perkotaan dan sebagai tambahan bacaan bagi yang berminat membahas evaluasi program pemberdayaan di perkotaan. c) Merupakan masukan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian terapan yang berkaitan dengan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di perkotaan. 2) Manfaat Praktis a) Sebagai bahan bagi pengurus dan pelaksana PPMK di Kelurahan Kramat Pela dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan
sosial
sehingga
dapat
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. b) Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai evaluasi program PPMK. c) Untuk menambah wawasan bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya dan para calon pekerja sosial agar
11
mendapat gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di perkotaan.
D. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.12 Dalam hal ini yang diteliti adalah evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Adapun data yang dikumpulkan dari metode deskriptif ini ada berupa katakata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.13
12
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 1993), Cetakan ke-10, h.3. 13 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 9-10
12
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dari model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan memfokuskan penjelasan pada gambaran evaluasi sebagai alat untuk menilai apakah sebuah program relatif sukses atau gagal.
1. Macam dan Sumber Data Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/tape recoreder. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dan pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.14 Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian kualitatif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari data-data yang diperoleh dari sumber informan utama (pelaksana dan penerima manfaat PPMK di Kelurahan Kramat Pela). Penulis memilih informan ini karena memiliki peran dalam berjalannya program PPMK. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari data-data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 14
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 112
13
2. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik untuk mendapatkan data. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian, antara lain: 1.
Dokumentasi Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengambilan data berdasarkan tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku-buku dan arsiparsip milik Kelurahan Jelambar Baru atau tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.
Meneliti
keaslian
dokumen.
Dalam
merencanakan
dan
melaksanakan suatu program pemimpin dan staf program banyak memproduksi dokumen. Sebelum meneliti isinya, evaluator menelaah keaslian semua dokumen tersebut dengan berkomunikasi kepada mereka yang ada hubungannya dengan dokumen. b.
Memilih dokumen yang diperlukan untuk evaluasi. Evaluator memilih dokumen yang diperlukan dalam proses evaluasi setelah diverivikasi keaslian dokumen.
c.
Meneliti isinya. Dalam meneliti isi dokumen, evaluator harus selalu skeptis bahwa isi dokumen belum tentu benar atau sesuai dengan kenyataan yang tertulis atau terekam.15
15
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 210.
14
2.
Observasi Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, mulut dan kulit.16 Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah tehnik pengumpula data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.17 Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya halhal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang di butuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk tidak berstruktur. Observasi tak berstruktur. Adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.18 Observasi tidak berstruktur dimaksud, obsevasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.19 Dengan demikian, pada observasi ini pengamat
harus
mampu
secara
pribadi
mengembakan
daya
pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada observasi ini, 16
Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h.
134 17
Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 79 18 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 173174. 19 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, h. 120.
15
yang terpenting adalah pengamat harus menguasai “ilmu” tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati. Observasi ini dilakukan di Kelurahan Kramat Pela untuk mendapatkan data seputar penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui program yang dijakankan sudah efektif atau tidak bagi penerima manfaat. Metode ini menjadi penting karena peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti serta memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian dan mempertahankan penelitian untuk mendekati masalah secara induktif. Kemudian memungkinkan peneliti untuk memperoleh data tentang hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara dan memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. 3.
Wawancara Wawancara kualitatif merupakan salah satu tehnik
untuk
mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup
16
hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Hal ini dilakukan hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi selanjutnya bergantung pada improvisasi peneliti di lapangan. Bentuk wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu
wawancara
terbuka.
Wawancara
ini
dilakukan
untuk
memperoleh data dari sumber langsung tentang masalah yang akan diteliti.
Bentuk
wawancara
terbuka,
yaitu
wawancara
yang
menggunakan seperangkat pertanyaan dan cara penyampaiannya pun sama untuk semua responden. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah gabungan antara wawancara terbuka dengan wawancara terstruktur, wawancara terbuka adalah suatu wawancara yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula, apa maksud dan tujuan wawancara. Wawancara ini akan dilakukan secara bebas, tetapi tetap menggunakan Sedangkan
pedoman
wawancara
wawancara
agar
terstruktur
adalah
pertanyaan wawancara
terarah. yang
pewawancaranya telah menciptakan sendiri masalah dan pertanyaanpertanyaan yang akan diajukan, wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesa kerja.
17
4.
Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2016 sampai dengan Juni 2016.
3. Teknik Analisa Data Analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengamatan data secara logis dan sistematis dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokut penelitian. Analisa data dilakukan pada dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data. Analisa data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.20 Pada
saat
menganalisa
data
hasil
observasi
penulis
menginterpretasikan hasil wawancara yang ada kemudian menyimpulkan setelah itu menganalisa kategori-kategori yang nampak pada data tersebut.
20
247.
M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246-
18
Tujuan utama dari analisa data ialah meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.21 Analisa data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri suatu objek dan kejadian. Kategori dan analisa data diperoleh berdasarkan pada fenomena yang nampak pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
4. Teknik Pemilihan Informan Informan penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh agar data atau informasi dapat diperolehnya.
Maka
dalam
penelitian
kualitatif
dimungkinkan
menggunakan tiga cara yaitu prosedur purposif (purposive sampling), prosedur kuota, dan prosedur snowball di dalam menentukan dan menemukan informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yakni menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh
21
Moh Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cetakan ke-1, h. 128.
19
kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu.22 Tabel 1.1 Klasifikasi Informan Penelitian No.
Klasifikasi Informan
Jumlah (Orang)
1.
Pelaksana Program
2
2.
Penerima Manfaat
3
5. Teknik Keabsahan Data Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzin seperti yang dikutip oleh M. Burhan Bungin, maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan: peneliti, sumber, metode dan teori. a.
Triangulasi sumber data. Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Dalam metode kualitatif yang dilakukan menurut Patton: (1) membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang
22
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, edisi kedua, h. 120.
20
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.23 b.
Triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat Patton yang dikutip oleh M. Burhan Bungin dengan menggunakan strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data yang sama.24 Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah metode yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview.
c.
Triangulasi dengan teori. Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan perbandingan. Seperti yang dikutip Burhan, Bardiansyah secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.25
23 24
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, edisi kedua, h. 264-265. M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246-
247. 25
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, edisi kedua, h. 265.
21
6. Teknik Penulisan Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, da Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negari Sayarif Haidayatullah Jakarta.
E. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka merupakan tinjauan atas kepustakaan (literatur) yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yang dilakukan pada penulisan sripsi ini. Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan untuk membantu dan mengetahui dengan jelas penelitian yang akan dilakukan untuk penulisan skripsi ini.26 Adapun tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Skripsi dari Riza Tulus Setia, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012 yang berjudul “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) (Pelayanan fisik Desa Pamagarsari Kec. Parung Kabupateng Bogor)”. Isi pokok dari skripsi ini adalah membahas tentang evaluasi yang dilakukan pada program PNPM Mandiri dalam pembangunan jalan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Kekurangan skripsi ini, penulis hanya membahas dua proses pada metode evaluasi CIPP yaitu process dan product.
26
Hamid Nasuhi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Jakarta: Centre for Quality, 2007, h.37.
22
2. Skripsi dari Mohammad Syukron Katsir, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 yang berjudul “Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
(PPMK)
dalam
Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan”. Isi pokok dari skripsi ini adalah pembahasan tentang masalah pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pancoran melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
F. Sistematika Penulisan Agar lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi dalam lima bab, yaitu: BAB I
PENDAHULUAN membahas tentang Latar Belakang Masalah. Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka serta Sitematika Penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORITIS dalam bab ini penulis ini akan mencoba memaparkan mengenai pengertian evaluasi program yang meliputi pengertian evaluasi, program dan evaluasi program. Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengertian pemberdayaan,
pemberdayaan tujuan
masyarakat, pemberdayaan,
pemberdayaan dan aras pemberdayaan.
proses tahapan
23
BAB III
GAMBARAN UMUM menjelaskan tentang perngertian PPMK, latar belakang berdirinya PPMK serta gambaran umum Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
BAB IV
TEMUAN DAN HASIL ANALISIS pada bab ini penulis akan menguraikan hasil temuan dan analisis penelitian tentang evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
BAB V
PENUTUP menyajikan kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN TEORI A. Evaluasi Program 1. Pengertian Evaluasi Program Evaluasi adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris evaluation ke dalam bahasa Indonesia. Evaluasi secara etimologi dalam kamus ilmiah populer adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan dan penentuan nilai.1 Sedangkan secara terminologi pengertian evaluasi menurut Casley dan Kumar seperti yang dikutip dari Freddy S. Nggao, evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efesiensi dan implikasi dari suatu proyek dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.2
Malcom
dan Provus, sebagai
pencetus
Discrepancy
Evaluation seperti yang dikutip Djuju Sudjana, menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara apa yang ada dengan suatu standar yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya.3 Menurut Vendung seperti yang dikutip oleh Wirawan, evaluasi menurakan
mekanisme
untuk
memonitor,
mensistematiskan,
dan
meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa yang akan datang dapat bertindak seta bertanggung jawab, kreatif, dan seefesien mungkin. Evaluasi tidak hanya
1
Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 163. 2 Freddy S. Nggao, Evaluasi Program, (Jakarta: Nuansa Madani, 2003), h.15. 3 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h.19.
24
25 dilakukan oleh lembaga publik, akan tetapi juga dilakukan oleh perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.4 Maka secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas bahawa apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat tercapai atau belum. Segala bentuk program apapun baik itu dalam hal profit dan non profit ataupun nirlaba dalam pelaksanaan manajerialnya sangatlah diisyaratkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Fungsi pengawasan dalam suatu organisasi pada umumnya terkait dengan proses pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation).5 Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah suatu kesatuan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya dan juga sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu program atau organisasi. Maka sudah dapat dipastikan bahwa melakukan evaluasi tidak lepas dari melakukan monitoring, begitu juga sebaliknya. Jika kegiatan monitoring atau pemantauan biasa dilakukan pada proses pelaksanaan program, maka evaluasi adalah penilaian akhir pelaksanaan program. Pengertian evaluasi dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program tidaklah suatu yang mutlak harus dilakukan sedemikian rupanya. Melakukan evaluasi tidak harus dilaksanakan menunggu tahap akhir program, akan tetapi juga bisa dilakukan di pertengahan program jikalau 4
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 16. 5 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyrakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2003), h. 187.
26 ditemukan indikasi-indikasi kejanggalan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jika hanya dilakukan pada akhir kegiatan, maka kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan pada proses pelaksanaan semakin lama menjadi besar dan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, melalui evaluasi terhadap kekurangan dari yang kecil ini akan lebih mudah pemecahannya dan tidak akan mengganggu kelancaran proses dan tahapan kegiatan berikutnya.
2. Desain Evaluasi Desain evaluasi adalah kerangka proses melaksanakan evaluasi dan rencana menjaring dan memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh informasi dengan presisi yang mencukupi atau hipotesis dapat diuji secara tepat dan tujuan evaluasi dapat dicapai menurut Rowley yang dikutip oleh Wirawan, desain penelitian merupakan logika yang menghubungkan data yang akan dikumpulkan dan kesimpulan-kesimpulan yang harus ditarik ke arah pertanyaan-pertanyaan dari studi, selain penelitian memastikan terjadinya perpaduan. Cara lain memandang suatu desain penelitian adalah melihatnya sebagai rencana tindakan untuk memperoleh dari pertanyaan ke kesimpulan. Berbeda dengan riset murni dan riset terapan lainnya, desain evaluasi terdiri dari model evaluasi dan model penelitian. Model evaluasi menentukan jenis evaluasi apa yang harus dilakukan dan bagaimana proses melaksanakan evaluasi tesebut. Metode penelitian menentukan jenis data
27 apa yang akan dijaring, teknik menjaringnya, apakah akan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif atau metode campuran dan instrumen yang akan menjaring data. Di samping itu, metode penelitian menentukan bagaimana mentabulasi, menganalisis data dan kesimpulan hasil evaluasi.6
3. Model Evaluasi Program CIPP (Context, Input, Process, Product) Pada penelitian ini peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Context,
Input,
Process,
Product).
Model
evaluasi
ini
mulai
dikembangkan oleh Danile Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan seperti yang dikutip oleh Wirawan, evaluasi sebagai proses melukiskan (delineating), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, institusi dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi: a.
Evaluasi konteks (context evaluation). Menurut Daniel Stufflebeam seperti yang dikutip oleh Wirawan, evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? (What needs to be done?) Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.7 Stufflebeam dan Hamid Hasan menyebutkan, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Dengen
6 7
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, h. 147-148. Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, h. 92.
28 mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan memberikan arah perbaikan yang diperlukan. b.
Evaluasi masukan (input evaluation). Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang harus dilakukan? (What should be done?)8 menurut Eko Putro Widyoko seperti yang dikutip oleh Dewi Silvia, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber Daya Manusia, 2) Saran dan Prasarana, 3) Dana dan Anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
c.
Evaluasi proses (process evaluation). Evaluasi proses berusaha untuk mencari
jawaban
atas
pertanyaan:
Apakah
program
sedang
dilaksanakan? (Is it being done?)9 pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. d.
Evaluasi produk (product evaluation). Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Did it succed? Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.10
8
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, h. 93. Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, h. 94. 10 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, h. 94. 9
29 Dalam penelitian ini, alasan peneliti menggunakan model evaluasi CIPP karena model ini lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses dan hasil.
4. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program Tujuan dari kegiatan evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaiantujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena seseorang yang ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya perlu memperjelas dirinya dengan apa tujuan program yang akan di evaluasi. Menurut
Isbandi
Rukminto,
mengutip
pendapat
Feurstein
sekalipun tidak secara langsung menyebut sebagai tujuan dari pelaksanaan evaluasi, namun dia mengatakan ada sepuluh alasan, mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan11, yaitu: 1. Untuk melihat apa yang sudah dicapai 2. Melihat kemajuan dikaitkan dengan tujuan program 3. Agar tercapai manajemen yang lebih baik 4. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program 5. Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program 11
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyrakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), h.187-188.
30 6. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasionable 7. Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik 8. Melindungi pihak lain agara tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik 9. Agar memberikan dampak yang lebih luas, dan 10. Memberi kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat. Dalam
organisasi
pendidikan,
evaluasi
program
dapat
disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat.Evaluasi program sangat erat sekali hubungan dengan kebijakan, karena program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan,12yaitu:
12
Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua, Cet. 4,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 22.
31 1.
Menghentikan Program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2.
Merevisi Program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3.
Melanjutkan Program, karena pelaksanaan program menunjukan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4.
Menyebarluaskan Program (Melaksanankan Program di tempattempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.
B. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah mengembangkan diri keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan suatu proses yang relatif
terus berjalan untuk meningkatkan kepada
perubahan.13
13
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyrakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), h.32-33.
32 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.14 Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.15 Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang
terpinggirkan.
Pemberdayaan
masyarakat
bertujuan
untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi.16
14
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4. 15 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.59. 16 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspekif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h.61.
33 2. Pendekatan Pemberdayaan Dalam
konteks
pekerjaan
sosial
menurut
Edi
Suharto
pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (empowerment setting) : a. Pendekatan Mikro. Adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien
secara
management,
individu crisis
melalui intervention.
bimbingan Tujuan
konseling, utamanya
stress adalah
membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). b. Pendekatan Mezzo. Adalah pemberdayaan yang dilakukan kepada sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok. Biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. c. Pendekatan Makro. Adalah pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memilik kompetensi untuk memahami situasi-
34 situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertidak.17
3. Tahapan Pemberdayaan Menurut Isbandi Rukminto Adi (2003) tahapan pemberdayaan yang baik adalah sebagai berikut : a. Tahapan persiapan (Enggagment) Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan yaitu pertama, menyiapkan petugas atau tenaga pemberdaya masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh community worker, hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat tenaga yang dipilih memiliki latar belakang antar satu sama yang lain seperti: pendidikan, agama, suku dan strata. Kedua, menyiapkan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif. b. Tahapan pengkajian (Assessment) Tahap pengkajian dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien atau lebih tepatnya jika menggunakan teori SWOT dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
17
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h.66-67.
35 c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan Tahap ini petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara menghadapinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan. d. Tahapan pemformulasian rencana aksi Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis. e. Tahapan pelaksanaan program atau kegiatan Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. f. Tahapan evaluasi Sebagai proses pengawasan proses dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. g. Tahapan terminasi Tahap pemutusan secara formal dengan komunitas sasaran diharapkan petugas tidak meninggalkan komunitas secara tiba-tiba walau proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak walau tidak rutin. Kemudian secara perlahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.18 18
Isbandi Rukminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Jakarta:FISIP UI Press, 2004), h.56.
36
4. Tujuan dan Manfaat Pemberdayaan Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.19 a. Pemungkinan. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. b. Penguatan. Memperkuat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap
kemampuan
dan
kepercayaan
diri
masyarakat
yang
menunjang kemandirian mereka. c. Perlindungan. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskrminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. d. Penyokongan. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan
peranan
dan
tugas-tugas
kehidupannya.
Pemberdayaan harus bisa menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 19
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, h.54-55
37 e. Pemeliharaan. Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Pemberdayaan
keseimbangan
yang
harus
menjamin
memungkinkan
setiap
keselarasan orang
dan
memperoleh
kesempatan yang sama. Salah memungkinkan
satu
manfaat
perkembangan
besar dan
dari
pemberdayaan
penggunaan
bakat
adalah dan/atau
kemampuan terpendam dalam setiap individu.20
20
http://id.scribd.com/doc/67984298/pengertian-pemberdayaan, artikel diakes pada 31 Maret 2016, pukul 14.30 WIB.
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kelurahan Kramat Pela Jakarta Selatan 1. Keadaan Geografi dan Demografi Kelurahan Kramat Pela Dalam struktural kewilayahan, desa/kelurahan merupakan suatu kesatuan administratif terkecil yang menempati tempat paling bawah dalam pemerintahan nasional. Salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah administratif pemerintah daerah DKI Jakarta adalah kelurahan Kramat Pela, kelurahan ini berada di kotamadya Jakarta Selatan, kecamatan Kebayoran Baru. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Administrasi dalam melaksanakan Pelayanan Masyarakat di wilayahnya.1 Pengertian sebagaimana diatas mengandung maksud bahwa Kelurahan tidak lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan tetapi sudah menjadi perangkat yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya denan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang undangan. Untuk kelurahan di Provinsi DKI Jakarta diberikan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
1
Laporan Kasie Pemerintahan Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tahun 2015, h. 1
38
39 Kelurahan Kramat Pela merupakan salah satu kelurahan dari Sepuluh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru termasuk dalam Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1227 Tahun 1989 Wilayah Kelurahan Kramat Pela dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kyai Maja dan Kelurahan Gunung; sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Panglima Polim dan Kelurahan Melawai; sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pela, Kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan Pulo; sebelah Barat berbatasan dengan Kali Grogol dan Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.2 Luas wilayah Kelurahan Kramat Pela 123,80 Ha yang dibagi habis ke dalam 10 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 82 Rukun Tetangga (RT) dengan kepadatan penduduk 7 jiwa/km2. Jumlah penduduk sampai dengan akhir Januari 2016 tercatat sebanyak 15.989 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.202 jiwa dan perempuan sebanyak 7.787 jiwa yang terhimpun menjadi 8.481 KK. Terdapat pula Warna Negara Asing sebanyak 11 jiwa.3
2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kramat Pela Masyarakat Kelurahan Kramat Pela terdiri berbagai macam suku, ras dan agama. Dengan keanekaragaman tersebut masyarakat hidup dalam keadaan aman dan tentram dan saling menghormati serta menghargai
2
Laporan Bulanan Kasie Pemerintahan Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Januari 2016, h. 1 3 Laporan Bulanan Kasie Pemerintahan Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Januari 2016, h. 1
40 antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya konflik yang besar antara masyarakat di Kelurahan Kramat Pela. Di bawah ini jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Kramat Pela: Table 3.1 Data jumlah penganut agama di Kelurahan Kramat Pela No.
Agama
1.
Islam
2.
Protestan
852 Jiwa
3.
Katolik
819 Jiwa
4.
Hindu
24 Jiwa
5.
Budha
81 Jiwa
Jumlah
Jumlah 14.213 Jiwa
15.989 Jiwa
Dari data diatas terlihat masyarakat Kelurahan Kramat Pela mayoritas beragama Islam. Adapun fasilitas atau sarana ibadah yang terdapat di Kelurahan Kramat Pela adalah sebagai berikut: Masjid sebanyak 8 buah, Mushola 9 buah dan Gereja sebanyak 2 buah. Sedangkan Vihara, Pura dan Kelenteng tidak ada di Kelurahan ini.
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kramat Pela Masyarakat Kelurahan Kramat Pela terdiri dari stratifikasi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Di bawah ini gambaran stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Kramat Pela dilihat dari mata pencahariannya:
41 Tabel 3.2 Data jumlah penduduk Kramat Pela dilihat dari mata pencahariannya No.
Jenis Pekerjaan
1.
Karyawan
2.
Pegawai Negri Sipil
918 jiwa
3.
TNI/Polri
23 jiwa
4.
Pedagang
3.392 jiwa
5.
Wiraswasta
1.666 jiwa
6.
Lain-lain Jumlah
Jumlah 3.683 jiwa
366 jiwa 10.048 jiwa
Dari data diatas diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kramat Pela yang bekerja sebagai karyawan berjumlah 3.683 jiwa, yang mencari nafkah dengan berdagang berjumlah 3.392 jiwa, yang menjadi anggota TNI/Polri berjumlah 23 jiwa, yang berwiraswasta berjumlah 1.666 jiwa dan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil berjumlah 918 jiwa sedangkan yang bekerja pada sektor lainnya seperti ojek motor, kuli bangunan dan bidang jasa lainnya berjumlah 366 jiwa.
4. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Kramat Pela Kondisi sosial pendidikan masyarakat Kelurahan Kramat Pela dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat tersebut. Di bawah ini klasifikasi tingkat pendidikan di wilayah Kelurahan Kramat Pela:
42 Table 3.3 Status Pendidikan Penduduk Kelurahan Kramat Pela No.
Tingkat Pendidikan
1.
Tamat SD/MI
2.066 jiwa
2.
Tamat SLTP/Sederajat
2.117 jiwa
3.
Tamat SMU/Sederajat
4.021 jiwa
4.
Tamat Akademi/Universitas
1.604 jiwa
Jumlah
Jumlah
9.808 jiwa
Dari data diatas dapat diketahui tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat Kelurahan Kramat Pela yang tamat Sekolah Dasar atau Sederajat sebanyak 2.066 jiwa sedangkan masyarakat yang tamat sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sederajat sebanyak 2.117 jiwa, adapun masyarakat tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sederajat sebanyak 4.021 jiwa dan masyarakat yang menyelesaikan studinya sampai tingkat akademi, universitas dan perguruan tinggi sebanyak 1.604 jiwa. Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Kramat Pela adalah sebagai berikut:
43 Table 3.4 Sarana Pendidikan di Kelurahan Kramat Pela No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
TK/TPA/PAUD
4
2.
Sekolah Dasar
16
3.
SLTP
2
4.
SLTA
5
5.
Perguruan Tinggi
1
Jumlah
28
Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Kramat Pela terdapat 4 unit sarana pendidikan tingkat TK/TPA/PAUD, 16 unit SD/MI, 2 unit SLTP, 5 unit SLTA dan 1 unit Perguruan Tinggi yaitu UHAMKA.
B. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kranat Pela Jakarta Selatan
1. Latar Belakang Berdirinya PPMK Untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
upaya
pemberdayaan (empowering), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan "Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)" melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan
44 ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program PPMK ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Dwibina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari kedua pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT) di RW-RW melalui kelembagaan Lembaga Musyawarah Kelurahan dan KPPM (Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat). PPMK pertama kali digulirkan pada tahun 2001 di 25 Kelurahan se DKI Jakarta sebagai Pilot Projeck/Proyek Percontohan. Sehubungan dengan banjir besar di Jakarta, Premprov. DKI mengeluarkan PPMK pasca banjir tahun 2002 kemudian dilanjutkan dengan PPMK 2003 sampai sekarang.
45 2. Asas dan Prinsip Pelasanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) beasaskan4 : a. Keadilan, yang berarti bermanfaat secara proporsional kepada seluruh masyarakat di Kelurahan; b. Kejujuran, yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas demi kepentingan masyarakat ; c. Kemitraan, yang berarti lerciptanya kerja sama anlara unsur berdasarkan kesetaraan antar pihak yang terkait dengan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; d. Kesederhanaan,
yang
berarti
seluruh
proses
kegiatan
yang
diselenggarakan melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi; dan e. Kesetaraan, berpartisipasi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, golongan dan kelompok.
4
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 81 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bab II Bagian Kesatu Pasal 2.
46 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) mempunyai prinsip sebagai berikut5: a. Demokrasi, yang berarti pengambilan keputusan pengelolaan kegialan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK melalui musyawarah unluk mufakat; b. Partisipasi, yang berarti seluruh unsur pengelola dan masyarakat ikut aklif dalam pelaksanaan kegialan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK; c. Transparan, yang berarti pemberian dan penyebarluasan informasi pengelolaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK kepada masyarakal dan unsur yang terkail; d. Akunlabel, yang berarti seluruh kegialan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK harus dapal dipertanggungjawabkan secara adminislrasi leknis dan fisik; e. Priorilas, yang berarti pelaksanaan kegialan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK didasarkan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dan/atau pada wilayah RW kumuh; f. Desenlralisasi,
yang
berarti
memberikan
kepercayaan
kepada
masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan wilayah Kelurahannya melalui lembaga masyarakat; g. Kesinambungan, yang berarti hasil kegialan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga masyarakat;
5
Pergub DKI Jakarta No. 81 Tahun 2011 Pasal 3.
47 h. Efisiensi, yang berarti pencapaian tujuan sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan i. Efektif, yang berarti hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan PPMK ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pasal 4 dan 5 adalah sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan dwibina, meliputi: a. Bina Fisik Lingkungan; dan b. Bina Sosial (2) Bina Fisik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Terwujudnya sarana dan prasarana Iingkungan berskala mikro yang memadai; b. Terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata Iingkungannya; dan c. Terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan ling kungan. (3) Bina Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tujuan sebagai berikut :
48 a. Meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat; b. Meningkatnya
peran
serta lembaga kemasyarakatan dalam
menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat; dan c. Meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat. Kemudian yang menjadi sasaran dari PPMK ini antara lain: (1) Sasaran umum pelaksanaan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK
kepada
masyarakat
RW,
masyarakat
Kelurahan,
dan
lingkungannya. (2) Sasaran khusus pelaksanaan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK adalah : a. Bina Fisik Lingkungan 1) prasarana dan sarana mikro yang tidak layak atau rusak; dan 2) prasarana dan sarana mikro yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat. b. Bina Sosial 1) anggota masyarakat yang kurang terampil; 2) lembaga masyarakat yang kurang berdaya; dan 3) anggota masyarakat yang terkena musibah bencana
49 4. Struktur Organisasi PPMK
Struktur Organisasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Kelurahan Kramat Pela Tahun Anggaran 2015 Syamsul Ma’arif Ketua LMK Endang Roesdhi Ketua TPKK
Mungin, SH Sekretaris TPKK
Fakhrurrohman Bendahara TPKK
Santoso Setyo W Anggota TPKK Bidang Bina Fisik Lingkugan
Heru Hirawan Anggota TPKK Bidang Bina Sosial
Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) RW.01 s.d RW.010 Kelurahan Kramat Pela
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS
Pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang hasil temuan lapangan dan analisis mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kramat Pela. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai lima orang informan yang terdiri dari dua orang infroman utama dan tiga orang informan pendukung. Informan utama yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Kramat Pela dan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Kramat Pela. Sedangkan informan pendukung adalah penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Sosial yang terdiri dari tiga orang. Penerima manfaat yang dimaksud adalah peserta pelatihan dari tiap-tiap pelatihan yang diselenggarakan. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti rangkum profil informan dalam bentuk tabel dibawah ini:
50
51
Tabel 4.1 Informan Penelitian No.
Jenis Informan
Nama Informan
1.
Informan Utama
Syamsul Maarif
2.
Informan Utama
Soeryo Widianto
3.
Informan Pendukung
Agus Setiawan
4.
Informan Pendukung
Ulfa Nadiyah
5.
Informan Pendukung
Yusup Prasetiya
Status Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Kramat Pela Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kramat Pela Peserta Pelatihan Budidaya dan Ternak Lele Peserta Pelatihan Kewanitaan Tata Rias Peserta Pelatihan Reparasi Elektronik AC
Adapun penjelasan tentang hasil dari peneltian Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela yang menggunakan model evaluasi CIPP dimana pada proses evaluasi tersebut di bagi menjadi 4 bagian, antara lain: A. Evaluasi Konteks (Context Evaluation) Evaluasi konteks dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. PPMK merupakan program yang dirancang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta guna merespon dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Studi-studi atas krisis moneter Indonesia menunjukkan bahwa yang paling terpukul keras oleh krisis justru daerahdaerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan. Jakarta, sebagai kota yang menjadi tujuan banyak orang daerah untuk mencari nafkah, waktu itu
52
terpukul berat.1 Oleh karena itu pemerintah kota DKI merumuskan sebuah program sebagai upaya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Tujuan awal PPMK adalah untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro dengan tribina yaitu bina ekonomi, bina fisik lingkungan dan bina sosial. Namun, pada pelaksanaannya saat ini pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 81 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro telah dihapuskan dan difokuskan pada Dwibina yaitu bina fisik lingkungan dan bina sosial. Tujuan dari pemfokusan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui pendekatan dwibina meliputi Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara berikut ini: “...PPMK ini terbagi menjadi 2 yaitu bina fisik lingkungan dan bina sosial tujuannya untuk mendorong masyarakat agar dapat mandiri mas, entah itu mereka membuka usaha atau mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilannya...”2
Adapun jenis bantuan sosial yang diselenggarakan melalui pelatihan dirasakan telah cukup membantu masyarakat yang menjadi
1
Team Mirah Sakethi, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: PT Mirah Sakethi, 2010). h.5. 2 Wawancara pribadi dengan Syamsul Ma’arif sebagai Ketua LMK (Jakarta, 19 Mei 2016)
53
peserta program PPMK, hal ini tersirat melalui hasil wawancara berikut ini: “...yang awalnya orang gak bisa apa-apa atau gak punya keterampilan apa-apa dengan adanya program PPMK bisa ngebuka usaha atau kerja sama orang...”3
Berdasarkan data dari evaluasi konteks di atas, maka hasil evaluasi konteks yang diukur dengan indikator relevansi dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan warga melalui pelatihan-pelatihan telah sesuai. Karena pelatihan-pelatihan tersebut memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
B. Evaluasi Masukan (Input Evaluation) Evaluasi input memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam pelaksanaan suatu program. Tujuan dari evaluasi input adalah untuk menjaring, menganalisis, dan menilai kecukupan kualitas dan kuantitas masukan yang diperlukan untuk merencakan dan melaksanakan program. Adapun unsur-unsur yang menjadi bagian dalam evaluasi masukan ini antara lain sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:
3
2016)
Wawancara pribadi dengan Agus Setiawan sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 4 Juni
54
1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terdiri dari penerima manfaat dan pelaksana program. Berikut penjelasan mengenai sumber daya manusia: a. Penerima Manfaat Penerima manfaat adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan-pelatihan PPMK. Untuk menjadi penerima manfaat dalam program PPMK masyarakat hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan KTP. Nama-nama yang telah mendaftar pada program PPMK dan lolos seleksi dimasukan ke dalam daftar penirima manfaat4. Penerima manfaat dalam program bina sosial PPMK berjumlah 30 orang untuk masing program yang diambil dari 10 RW di lingkungan Kelurahan Kramat Pela seperti yang dikatakan dalam kutipan berikut ini: “Untuk setiap kegiatan kita ngambil 3 orang dari tiap RW karna kita ada 10 RW jadi total peserta untuk tiap kegiatan itu ada 30 orang.”5
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) sebagai pelaksana program PPMK meugaskan satuan kerja yang bernama KPPM (Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat) untuk menyeleksi setiap masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi peserta pelatihan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti yang tertuang dalam potongan wawancara berikut ini:
4 5
2016)
Lihat lampiran daftar penerima manfaat bina sosial PPMK. Wawancara pribadi dengan Syamsul Ma’arif sebagai Ketua LMK (Jakarta, 19 Mei
55
“...untuk ikut pelatihan ini ada persyaratannya mas kaya punya KTP DKI, diutamakan pengagguran dan orang tidak punya keterampilan.”6
Hal ini juga perkuat oleh pernyataan berikut: “...KPPM itu adanya ditiap-tiap RW jadi merekalah yang menyeleksi warga yang pengen ikut pelatihan, dengan ketentuan yang telah mereka tetapkan sendiri. Seperti, calon peserta tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan apa-apa buat mulai usaha.”7
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut yang diukur dengan indikator cakupan maka dapat dikatakan bahwa setiap warga yang ingin menjadi penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina sosial Kelurahan Kramat Pela harus memiliki KTP DKI Jakarta dan diseleksi oleh KPPM dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai keterampilan. b. Pelaksana Program Sumber daya manusia dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Kramat Pela terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan
(TPKK),
dan
Kelompok
Peduli
Pemberdayaan
Masyarakat (KPPM). Ketiga lembaga tersebut saling berkaitan sesuai dengan Pergub nomor 81 Tahun 2011 Pasal 9 huruf c. Selain itu disebutkan pula mengenai Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
6
Wawancara pribadi dengan Agus Setiawan sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 4 Juni
7
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
2016) 2016)
56
di Pasal 13 merupakan mitra LMK dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di tingkat RW dan Kelurahan. Adapun tugas dan fungsi dari tiga lembaga diatas dapat dilihat dari kutipan berikut ini: “Untuk staff kita punya TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan) sebagai pelaksana kegiatan ada juga KPPM (Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat) di tiap-tiap RW sebagai penyambung lidah LMK dalam hal kegiatan seperti sosialisasi, nyeleksi masyarakat yang pengen ikut kegiatan dan ada juga UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) tugasnya itu ya menampung pengaduanpengaduan masyarakat terkait kegiatan PPMK ini. Nah semuanya sudah berjalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.”8
Dari kutipan tersebut terlihat bahwa masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan yang ditetapkan pada Pergub nomor 81 Tahun 2011. Dimana LMK sebagai penanggungjawab kegiatan PPMK dan memiliki kendali penuh dalam pelaksanaan program ini yang kemudian membentuk TPKK, KPPM dan UPM. TPKK sendiri memiliki fungsi sebagai pelaksana program sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan. Kemudian KPPM memiliki fungsi sebagai penerima usulan kegiatan masyarakat yang nantinya diajukan dalam bentuk proposal kepada LMK. Selanjutnya upm befungsi sebagai wadah pengaduan masyarakat tentang kegiatan PPMK yang selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PPMK ke depannya. 8
2016)
Wawancara pribadi dengan Syamsul Ma’arif sebagai Ketua LMK (Jakarta, 19 Mei
57
Sumber daya manusia dalam program ini dinilai cukup berkompeten karena telah mendapatkan pembekalan tentang tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini: “Ya diberikan, mengenai tugas dan wewenangnya.”9 “Ya diberikan, mengenai tugas dan wewenangnya pada saat pengangkatan.”10
Berdasarkan
data
di
atas
diukur
dengan
indikator
ketersediaan maka sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program PPMK ini dinilai berkompeten karena telah mendapatkan arahan ketika pengangkatan. Namun diharapkan sumber daya manusia yang ada selanjutnya mendapatkan pelatihan khusus guna meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat guna terwujudnya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kramat Pela.
2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PPMK dibagi menjadi 2, yaitu sarana dan prasarana ketika pelaksanaan pelatihan dan sarana prasarana pasca pelatihan. Sarana dan prasarana ketika pelaksanaan pelatihan disediakan dalam bentuk tempat pelatihan yang nyaman yang terletak pada lantai 3 kantor Kelurahan Kramat Pela. 9
Wawancara pibadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
10
Wawancara pribadi dengan Syamsul Ma’arif sebagai Ketua LMK (Jakarta, 19 Mei
2016) 2016)
58
Selain itu, bentuk lain dari sarana dan prasarana saat pelatihan yaitu tenaga pelatih yang disesuaikan dengan bentuk-bentuk pelatihan yang sengaja dihadirkan oleh pihak pelaksana program PPMK sebagaimana yang terdapat dalam kutipan berikut: “Untuk staff kita punya TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan) sebagai pelaksana kegiatan tapi dalam hal pelatihan-pelatihan kita mengundang orang yang ahli di bidangnya.”11 “Jelas kok mas kita dibimbing dari mulai teori sampe praktek. Waktu itu 3 orang yang jadi model buat praktek.”12
Kemudian, untuk penyediaan sarana dan prasarana pasca pelatihan diwujudkan dalam bentuk peralatan untuk menunjang usaha yang ingin dijalankan sesuai dengan pelatihan yang mereka ikuti. Untuk pelatihan ternak lele peserta dibekali dengan bibit lele, pakan ternak (pelet), dan serokan. Sedangkan untuk pelatihan tata rias, para peserta setelah mengikuti pelatihan diberikan alat make up lengkap. Hal itu dituangkan dalam kutipan wawancara di bawah ini: “Setelah mengikuti pelatihan ini para peserta hanya dibekali peralatan-peralatan saja bukan uang untuk memulai usaha. Misalnya pelatihan lele yang saya ikutin, pesertanya cuma dikasih peratatan-peralat kaya jaring, bibit lele, dan pelet (pakan) selebihnya kita sendiri deh yang harus kreatif.”13 “para peserta juga dibelaki peralatan-peralatan makeup mas.”14 11
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
12
Wawancara pribadi dengan Ulfa Nadiyah sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 5 Juni
13
Wawancara pribadi dengan Agus Setiawan sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 4 Juni
14
Wawancara pribadi dengan Ulfa Nadiyah sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 5 Juni
2016) 2016) 2016) 2016)
59
Dari data-data di atas dapat di lihat bahwa sarana dan prasarana pada pelaksanaan program PPMK cukup memadai jika di ukur dengan indikator ketersediaan. Maka, berdasarkan pembahasan dan analisa pada evaluasi input, dapat dikatakan bahwa PPMK di Kelurahan Kramat Pela di nilai dengan indikator ketersediaan dengan melihat ketersediaan unsur-unsur yang terdapat didalamnya dapat dikatakan telah baik. Tetapi, dirasakan perlu adanya perbaikan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan penguatan terhadap lembaga kemasyarakatan guna terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pada sarana dan prasarana diharapkan masyarakat agar adanya pemberian modal untuk memulai usaha pasca pelatihan agar tujuan dari PPMK tentang kemandirian dan kesejahteraan dapat tercapai.
C. Evaluasi Proses (Process Evaluation) Evaluasi proses ini pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan dan komponen apa saja yang harus diperbaiki dalam pengimplementasiannya. Pada proses pelaksanaan Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
diselenggarakan beberapa proses, yang diantaranya adalah:
setidaknya
60
1. Rapat pra kegiatan Rapat pra kegiatan dilaksanakan setelah diberitahukannya jumlah anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan PPMK ini. Setelah pihak kelurahan mendapatkan informasi mengenai anggaran tersebut, maka pihak kelurahan membuat proposal kegiatan yang rancangan kegiatannya didasarkan pada aspirasi masyarakat yang masuk melalui KPPM. Jadi rancangan kegiatan
yang
diajukan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat menajawab kebutuhan masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya: “...KPPM (Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat) di tiap-tiap RW sebagai penyambung lidah LMK dalam hal kegiatan seperti menampung usulan kegiatan dari masyarakat, sosialisasi, nyeleksi masyarakat yang pengen ikut kegiatan...”15
Jadi, berdasarkan data di atas jika dinilai dengan indikator upaya maka dapat disimpulkan bahwa program PPMK ini sudah baik karena menggunakan prinsip buttom-up yakni kegiatan yang dilaksanakan atas penyampaian aspirasi masyarakat.
15
2016)
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
61
2. Pembuatan proposal kegiatan Pembuatan proposal dalam kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun 2015 yang melibatkan pihak-pihak seperti masyarakat, KPPM, TPKK dan LMK itu sendiri. Masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada KPPM di tiap RW masing-masing yang kemudian dituangkan oleh KPPM dalam bentuk proposal dan disampaikan kepada TPKK. Setelah itu TPKK melakukan screening terhadap setiap proposal yang diajukan yang kemudian ditindaklanjuti oleh LMK untuk diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut ini: “... kita ngajuin proposal ke provinsi dalam hal ini BPMPKB yang sebelomnya masyarakat ajukan. Jadi kita ngajuin ke pusat itu hasil dari aspirasi masyarakat mas.”16
Setelah proposal sampai di BPMPKB penyelenggara kegiatan menunggu pencairan dana yang dikirim melalui rekening atas nama LMK Kelurahan Kramat Pela.17 Berdasarkan data yang dijabarkan pada proses pembuatan proposal di atas dinilai dengan indikator upaya dikatakan sudah baik karena dalam penyusunan rencana kegiatan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sebagai pihak yang 16
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
2016) 17
Lihat lampiran rekening koran LMK Kramat Pela.
62
membutuhkan dan lembaga-lembaga seperti KPPM, TPKK, LMK sebagai penyedia dan penyelenggara kegiatan.
3. Pelaksanaan kegiatan Pada tahap pelaksanaan kegiatan penyelenggara dalam hal ini Lembaga Musyawarah Kelurahan membentuk kepanitiaan kecil untuk masing-masing kegiatan yang telah disetujui. Terlihat dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Bina Sosial PPMK yang dibuat untuk setiap kegiatan.18
Selanjutnya
LMK
selaku
penyelenggara
program
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan PPMK yang akan diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: “...Kan emang untuk ikut pelatihan ini ada persyaratannya mas kaya punya KTP DKI, diutamakan pengagguran dan orang tidak punya keterampilan. Nah itu disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi ke warga.”19
Setelah dilaksanakannya sosialisasi, KPPM selaku staff yang
dibentuk
oleh
LMK
melakukan
pendataan
dan
penyeleksian masyarakat yang berminat ikut sebagai peserta kegiatan PPMK dengan persyaratan utama yaitu masyarakat yang mengajukan diri adalah warga di lingkungan Kelurahan 18
Lihat lampiran Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Bina Sosial PPMK antara LMK dan
19
Wawancara pribadi dengan Agus Setiawan sebagai Penerima manfaat (Jakarta 4 Juni
TPKK. 2016)
63
Kramat Pela dibuktikan dengan KTP. Yang selanjutnya KPPM mempertimbangkan aspek-aspek seperti masyarakat yang mengajukan diri belum mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai keterampilan apa-apa untuk memulai usaha. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara sebagai berikut: “...ketentuan buat jadi peserta itu cuma KTP doang. Gak ribet kok mas.”20 (Ulfa) “...karna kita juga ada seleksi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari KPPM. Nah KPPM itu adanya ditiaptiap RW jadi merekalah yang menyeleksi warga yang pengen ikut pelatihan dengan ketentuan yang telah mereka tetapkan sendiri. Seperti, calon peserta tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan apa-apa buat mulai usaha.”21
Kemudian, setelah penyeleksian tersebut penyelenggara melaksanakan pelatihan dengan melibatkan ahli yang dijadikan sebagai narasumber pada masing-masing pelatihan yang diisi dengan penyampaian teori dan praktek. Hal ini digambarkan melalui kutipan berikut: “Jelas kok mas kita dibimbing dari mulai teori sampe praktek. Waktu itu 3 orang yang jadi model buat praktek.”22
Berdasarkan data di ketersediaan
maka
dapat
atas dinilai dengan disimpulkan
bahwa
indikator tenaga
penyelenggara sudah cukup memadai karena setiap unsur yang
20
Wawancara pribadi dengan Ulfa Nadiyah sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 5 Juni
21
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
22
Wawancara pribadi dengan Ulfa Nadiyah sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 5 Juni
2016) 2016) 2016)
64
terlibat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masingmasing sesuai dengan kebutuhan program. Seperti KPPM yang melaksanakan sosialisasi dan penyeleksian serta tenaga pelatih yang meyampaikan materi sehingga peserta merasa menerima dengan baik pembekalan yang mereka sampaikan. Berdasarkan data pada evaluasi proses dinilai dengan indikator upaya dan ketersediaan program pemberdayaan kelurahan
penulis
menilai
proses
yang
terjadi
pada
pelaksanaan program ini yang melalui 3 tahap dapat diaktakan sudah
baik.
Namun
diharapkan
kedepannya
dapat
melaksanakan proses monitoring dan evaluasi agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program selanjutnya.
D. Evaluasi Produk (Product Evaluation) Setelah membahas tiga tahap evaluasi di atas, pada sub bab ini penulis akan menjabarkan tahap akhir dari evaluasi CIPP dimana tahap akhir evaluasi tersebut adalah evaluasi produk. Evaluasi produk ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang dari diselenggarakannya program. Berikut ini penjabaran dan analisa evaluasi produk Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Pela:
65
1. Output Berdasarkan wawancara dengan lembaga penyelenggara PPMK disebutkan bahwa capaian yang diharapkan adalah kemandirian masyarakat, seperti yang dijelaskan di dalam kutipan berikut: “Ya jelas keterampilan untuk mengembangkan diri. Karena dari pelatihan ini yang kita harapkan masyarakat dapat menjadi mandiri secara ekonomi.”23
Dampak lain yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah terwujudnya tujuan dari program PPMK itu sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Soeryo sebagai salah satu anggota LMK yang berperan sebagai pihak penyelenggara program. “Ya sesuai tujuan PPMK itu sendiri mas.
Kemandirian,
daya
saing
masyarakat
dan
kesejahteraan.”24 Hal tersebut juga diperkuat dengan landasan hukun yang di kukuhkan di dalam PERGUB No. 81 Tahun 2011 yang berbunyi:25 a. Meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat; b. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun
dan
mengembangkan
kemampuan
masyarakat; dan 23
Wawancara Pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
24
Wawancara pribadi dengan Soeryo Widianto sebagai Anggota LMK (Jakarta, 26 Mei
2016) 2016) 25
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pasal 4 Ayat (3).
66
c. Meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat. Dalam kesempatan lain, peneliti juga menemukan bahwa dampak dari penyelenggaraan program PPMK ini cukup dirasakan oleh penerima manfaat. Hal tersebut tersirat melalui kutipan wawancara berikut: “Ya banyak mas mulai dari peningkatan keterampilan, mengingkatnya kesejahteraan serta terjalinnya hubungan yang baik antar warga masyarakat”26
Dari kutipan tersebut tersirat bahwa program PPMK ini cukup berdampak terhadap masyarakat yang menjadi peserta pelatihan, karena melalui pelatihan yang mereka ikuti tersebut para peserta mendapatkan peningkatan keterampilan dan kesejahteraan. Selain itu, melalui program PPMK ini juga membuka jalinan silaturahmi antar warga.
2. Outcome Manfaat
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Kramat Pela antara lain: 1. Meningkatkan daya saing peserta pelatihan karena telah dibekali keterampilan melalui pelatihan. 2. Meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan keterampilan yang mereka ikuti. 26
2016)
Wawancara pribadi dengan Agus Setiawan sebagai Penerima manfaat (Jakarta, 4 Juni
67
3. Mengurangi angka pengangguran di daerah Ibu kota Jakarta karena beberapa peserta pelatihan dapat membuka lapangan kerja sendiri. 4. Menciptakan kemandirian dalam bidang ekonomi melalui usaha yang mereka jalankan. 5. Memperkuat peran serta kelembagaan masyarakat pada tingkatan Kelurahan. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan dalam perencanaan program. 7. Meningkatkan kerja sama antar unsur masyarakat agar terciptanya kesejahteraan yang kolektif di lingkungan masyarakat. Dari data di atas berdasarkan indikator dampak dengan melihat apakah program yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan pada masyarakat, maka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Sosial Kelurahan Kramat Pela memberikan dampak lebih baik dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat membangun melalui keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan antara lain adalah pelatihan ternak dan budidaya lele, pelatihan reparasi peralatan elektronik AC, dan pelatihan keterampilan tata rias. Dalam hal penyelenggara program, PPMK memberikan dampak yang baik dalam hal koordinasi yang baik antar unsur masyarakat sehingga terwujudnya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
68
Tabel 4.2 Tabel Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Pela Variabel
Sub Variabel
Indikator
Keterangan
Evaluasi Konteks (Context Evaluation) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) di Kelurahan Kramat Pela Bina Sosial Mengidentifikasi dan melalui pelatihan-pelatihan menilai kebutuhanketerampilan dinilai telah kebutuhan yang Relevansi sesuai karena pelatihanmendasari disusunnya pelatihan tersebut suatu prorgram. memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Evaluasi Masukan (Input Evaluation) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan dengan melihat aspek-aspek masukan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasana maka Menjaring, pelaksanaan PPMK di menganalisis, dan Kelurhan Kramat Pela menilai kecukupan 1. Sumber dinilai sudah baik. Namun kualitas dan kuantitas Daya diharapkan sumber daya masukan yang Manusia Ketersediaan manusia yang ada diperlukan untuk 2. Sarana dan selanjutnya mendapatkan merencanakan dan Prasarana pelatihan khusus guna melaksanakan meningkatkan peran serta program. lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat guna terwujudnya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kramat Pela.
69
Evaluasi Proses (Process Evaluation) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan dengan melihat aspek-aspek proses yaitu rapat pra kegiatan, pembuatan Mengetahui sejauh 1. Rapat Pra proposal kegiatan dan mana program telah Kegiatan pelaksanaan program itu dilaksanakan dan 2. Pembuatan sendiri maka Program Upaya dan komponen apa saja Proposal Pemberdayaan Masyarakat ketersediaan yang harus diperbaiki Kegiatan Kelurahan di Kelurahan dalam 3. Pelaksanaan Kramat Pela sudah baik. pengimplentasiannya Kegiatan Namun diharapkan kedepannya dapat melaksanakan proses monitoring dan evaluasi agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program selanjutnya. Evaluasi Produk (Product Evaluation) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan dengan melihat aspek produk telah memberikan dampak lebih baik dengan memberikan pelatihanMengidentifikasi dan pelatihan yang bersifat mengakses keluaran membangun melalui dan manfaat baik keterampilan-keterampilan yang direncanakan yang mereka dapatkan atau tidak antara lain adalah pelatihan 1. Output direncanakan, baik Dampak ternak dan budidaya lele, 2. Outcome jangka pendek pelatihan reparasi peralatan maupun jangka elektronik AC, dan panjang dari pelatihan keterampilan tata diselenggarakannya rias. Dalam hal program. penyelenggara program, PPMK memberikan dampak yang baik dalam hal koordinasi yang baik antar unsur masyarakat sehingga terwujudnya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
mengenai
Evaluasi
Program
Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) Kelurahan Kramat Pela, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah program yang dirancang oleh pemerintah DKI Jakarta guna merespon dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dengan menggunakan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Awal dibentuknya PPMK adalah untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro dengan tribina yaitu bina ekonomi, bina fisik lingkungan dan bina sosial. Namun, pada pelaksanaannya saat ini pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 81 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro telah dihapuskan dan difokuskan pada dwibina yaitu bina fisik lingkungan dan bina sosial. Berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan model evaluasi CIPP, maka hasil dari evaluasi konteks dari segi relevansi dinilai telah sesuai karena pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Sosial Kelurahan Kramat Pela tersebut
70
71
memberikan
keterampilan
yang dibutuhkan
oleh
masyarakat
untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Hasil evaluasi input menunjukan bahwa PPMK bina sosial di Kelurahan Kramat Pela menunjukan bahwa untuk menjadi penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina sosial Kelurahan Kramat Pela harus memiliki KTP DKI Jakarta dan diseleksi oleh KPPM dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai keterampilan. KPPM sebagai tim seleksi masyrakat yang ingin mejadi peserta pelatihan sangat selektif dalam hal penerimaan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan menjadi tepat guna. Sumber daya manusia (SDM) pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Kramat Pela yang unsur di dalamnya adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK), Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyrakat (KPPM), dan Unit Pengaduan Masyrakat (UPM) dinilai memadai karena SDM telah mendapat pengarahan terkait pelaksanaan program ketika pengangkatan dan pelantikan. Selain itu, para staff atau SDM dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lainnya. Namun diharapkan sumber daya manusia yang ada selanjutnya mendapatkan pelatihan khusus guna meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan
mengembangkan
kemampuan
masyarakat
guna
terwujudnya
pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kramat Pela. Dalam hal sarana dan prasarana masyarakat mengharapkan adanya pemberian modal
72
untuk memulai usaha pasca pelatihan agar tujuan dari PPMK tentang kemandirian dan kesejahteraan dapat tercapai. Penulis menilai bahwa hasil evaluasi proses terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina sosial Kelurahan Kramat Pela sudah cukup baik karena menggunakan prinsip buttom-up yakni kegiatan yang dilaksanakan atas dasar aspirasi masyrakat. Kemudian dalam hal penyusunan rencana kegiatan, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan dan lembaga-lembaga seperti KPPM, TPKK, LMK sebagai penyedia dan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya
pada
saat
pelaksanaan
kegiatan
tenaga
pelatih
yang
menyampaikan materi sudah cukup memadai sehingga peserta dapat menerima dengan baik pembekalan yang disampaikan. Hasil evaluasi produk menunjukan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina sosial Kelurahan Kramat Pela memberikan dampak yang baik, yakni dengan memberikan pelatihanpelatihan yang bersifat membangun melalui keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan antara lain adalah pelatihan ternak dan budidaya lele, pelatihan reparasi peralatan elektronik AC, dan pelatihan keterampilan tata rias. Dalam hal penyelenggara program, PPMK memberikan dampak yang baik dalam hal koordinasi yang baik antar unsur masyarakat sehingga terwujudnya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
73
B. Saran Setelah merangkum kesimpulan diatas penulis akan menjabarkan saran yang merupakan hasil analisis dari kekurangan yang peneliti temukan. Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan kepada LMK Kelurahan Kramat Pela sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai berikut: 1.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan tugas-tugasnya dengan berkiblat kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2.
Lebih
mengikutsertakan
masyarakat
sehingga
masyarakat
mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap program tersebut. 3.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke depan lebih memfokuskan menjadi agen perubah di bidang ekonomi dan sosial, agar program pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah.
4.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini diharapkan bisa menjadi contoh dan diterapkan daerah-daerah lain dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di daerahnya masingmasing.
DAFTAR PUSTAKA
Adi Isbandi Rukminto, “Pemberdayaan, Pengembangan Masyrakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)” Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2003) Adi Isbandi Rukminto, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Jakarta:FISIP UI Press, 2004) Arikunto Suharsimi, “Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan”, Edisi Kedua, Cet. 4,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Badan Perencanaan Nasional, “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia” (Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010) Bagoes Mantra Ida, “Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) BPS Provinsi DKI Jakarta, “Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012” (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2012) Bugin Burhan, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) Junaidi M. Ghony dan Fauzan Almanshur, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar-Rum Media, 2012) Kasiram Moh, “Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian” (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cetakan ke-1 Machendrawaty Nanih, Agus Ahmad Safei, “Pengembangan Masyarakat Islam” (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001)
74
75
Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspekif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta CV, 2012) Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 1993) Nasuhi Hamid, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Jakarta: Centre for Quality, 2007 Nggao S. Freddy, “Evaluasi Program”, (Jakarta: Nuansa Madani, 2003) Panduan Standarisasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Depatemen Sosial RI, 2005) Partanto A Pius. dan M. Dahlan Al-Barry, “Kamus Ilmiah Populer”, (Surabaya: Arkola, 1994) Sudjana Djuju, “Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006) Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) Team, Mirah Sakethi “Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta” (Jakarta: PT. Mirah Sakethi, 2010) Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4 Wirawan, “Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi”, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)
Pedoman Wawancaara Mendalamam untuk Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela Jakarta Selatan
Pertanyaan untuk penyelenggara program A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh PPMK? Misalnya : partisipasi masyarakat dalam kegiatan 2. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh PPMK? Misalnya : kesejahteraan dan daya saing masyarakat 3. Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat? Misalnya : kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat 4. Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai? B. Evaluasi Masukan 1. Apakah pelayanan yang diberikan penerima manfaat berdampak jelas? 2. Berapa peserta yang menerima atau mengikuti program PPMK ini? 3. Bagaimana reaksi penerima PPMK terhadap program yang dilaksanakan? 4. Seberapa tinggi kenaikan prestasi peserta PPMK di lingkungan masyarakat? C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 2. Apakah staff yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? 3. Apakah staff yang terlibat diberikan pembekalan mengenai pelaksanaan program ini? 4. Apakah latar belakang pendidikan para pelaksana program? 5. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimannfaatkan secara maksimal? 6. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan? D. Evaluasi Hasil 1. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? 2. Pertanyaan-pertanyaan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?
3. Dalam hal apakah berbagai kebutuhan penerima manfaat program PPMK yang sudah dapat dipenuhi selama proses pelaksanaan program? 4. Apakah dampak yang diperoleh penerima PPMK dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya PPMK ini?
Hasil Wawancaara
Untuk Pelaksana Program PPMK
Nama Informan
: Soeryo Widianto
Hari/Tanggal
: Kamis, 26 Mei 2016
Waktu
: 14.00 – 15.00
Tempat
: Kantor LMK Kelurahan Kramat Pela
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh PPMK, Misalnya : partisipasi masyarakat dalam kegiatan ? Jawab : Partisipasi masyarakat sangat baik dan bagus dalam kegiatan PPMK ini. 2. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh PPMK, Misalnya : kesejahteraan dan daya saing masyarakat ? Jawab : PPMK ini kan program yang sifatnya untuk melatih masyarakat supaya bisa mandiri makanya dikasih pelatihanpelatihan yang bersifat aplikatif kaya pelatihan reparasi AC, ternak lele, trus tata rias. Nah dari pelatihan-pelatihan itu diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan mereka entah itu buka usaha sendiri atau ikut kerja sama orang lain. 3. Tujuan
pengembangan
apakah
yang
dapat
membantu
mengembangkan masyarakat, misalnya: kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat? Yang jelas dari 3 unsur yang tadi mas sebutkan itu semua sangat membantu. Masyarakat kita arahkan untuk dapat peduli dengan
sesama
sehingga
tercapailah
kesejahteraan
kolektif
antar
masyarakat itu sendiri di lingkungannya masing-masing. 4. Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai? Ya jelas partisipasi masyakarat mas soalnya kan ini kegiatan yang mereka usulkan sendiri RW masing-masing. Jadi kita sebagai pelaksana program hanya memfasilitasi saja.
B. Evaluasi Masukan 1. Apakah
pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat
berdampak jelas? Ya lumayan jelas mas karena setelah terlaksananya pelatihanpelatihan para peserta pelatihan diberikan pendampingan untuk dapat memulai usaha atau bekerja sesuai dengan pelatihan yang telah mereka ikuti. 2. Berapa peserta yang menerima atau mengikuti program PPMK ini? Gak terlalu banyak mas, karna kita juga ada seleksi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari KPPM. Nah KPPM itu adanya ditiap-tiap RW jadi merekalah yang menyeleksi warga yang pengen ikut pelatihan dengan ketentuan yang telah mereka tetapkan sendiri. Seperti, calon peserta tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan apa-apa buat mulai usaha. 3. Bagaimana reaksi penerima PPMK terhadap program yang dilaksanakan? Masyarakat sangat antusias terbukti dari banyaknya yang mengajukan diri sebagai peserta kegiatan. 4. Seberapa tinggi kenaikan prestasi peserta PPMK di lingkungan masyarakat? Kalo untuk prestasi ada beberapa peserta yang telah mempunyai usaha dan ikut kerja sama orang lain.
C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Kalo untuk jadwal di kegiatan PPMK belum ada jadwal pasti mas. Yang jelas kalo uang sudah cair kita harus segera melaksanakan kegiatan yang sudah kita ajukan. Nah caranya itu kita ngajuin proposal ke provinsi dalam hal ini BPMPKB yang sebelomnya masyarakat ajukan. Jadi kita ngajuin ke pusat itu hasil dari aspirasi masyarakat mas. 2. Apakah staff yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? Untuk staff kita punya TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan) sebagai pelaksana kegiatan tapi dalam hal pelatihan-pelatihan kita mengundang orang yang ahli di bidangnya. 3. Apakah staff yang terlibat diberikan pembekalan mengenai pelaksanaan program ini? Ya diberikan, mengenai tugas dan wewenangnya. 4. Apakah latar belakang pendidikan para pelaksana program? Dari berbagai latar belakang mas ada yg SMA ada juga yang S1. 5. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimannfaatkan secara maksimal? Ya maksimal, kita punya aula kelurahan di lantai 3 dan juga punya balai warga di beberapa RW semuanya bisa kita pakai untuk melaksanakan kegiatan. 6. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan? Hambatannya ada di waktu pelaksanaan yang terlalu sedikit mas. Kita punya kegiatan 5 kegiatan yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, waktu itu di bulan Desember 2015 karena dana kegiatan baru turun pada bulan yang sama padahal kita sudah mengajukan dari awal tahun 2015. Jadi intinya kalo misalnya program PPMK ini dilanjutkan ya kita berharap ada jadwal yang
jelas mulai dari pengajuan proposal kegiatan sampai dengan pelaporan. Jadi kita ga diburu-buru mas.
D. Evaluasi Hasil 1. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? Belum semua. Yang jelas kita tetap mengupayakan segala kegiatan pelatihan yang bakal dilaksanain itu tepat guna bagi masyarakat. 2. Pertanyaan-pertanyaan
apakah
yang
mungkin
dirumuskan
berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan? Kalau untuk merumuskan sesuatu hal terkait dengan pelaksanaan program PPMK biasanya itu kita rapat setiap kamis di kantor LMK nah disitu dah mulai dari menyaring aspirasi masyarakat terkait kegiatan sampai pada penyunan proposal. 3. Dalam hal apakah berbagai kebutuhan penerima manfaat program PPMK yang sudah dapat dipenuhi selama proses pelaksanaan program? Ya jelas keterampilan untuk mengembangkan diri. Karena dari pelatihan ini yang kita harapkan masyarakat dapat menjadi mandiri secara ekonomi. 4. Apakah dampak yang diperoleh penerima PPMK dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya PPMK ini? Ya sesuai tujuan PPMK itu sendiri mas. Kemandirian, daya saing masyarakat dan kesejahteraan.
Hasil Wawancaara
Untuk Pelaksana Program PPMK
Nama Informan
: Syamsul Ma’arif
Hari/Tanggal
: Kamis, 19 Mei 2016
Waktu
: 15.00 – 16.00
Tempat
: Kantor LMK Kelurahan Kramat Pela
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh PPMK, Misalnya : partisipasi masyarakat dalam kegiatan ? Jawab : gini ya mas kegiatan PPMK ini terbagi menjadi 2 yaitu bina fisik lingkungan dan bina sosial disitu partisipasi masyarakat sangat baik. 2. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh PPMK, Misalnya : kesejahteraan dan daya saing masyarakat ? Jawab : kegiatan PPMK ini kan tujuannya untuk mendorong masyarakat agar dapat mandiri mas, entah itu mereka membuka usaha atau mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilannya makanya diadain nih PPMK bidang sosial dengan program pelatihan-pelatihan yang sudah masyarakat ajukan melalui KPPM di RW masing. 3. Tujuan
pengembangan
apakah
yang
dapat
membantu
mengembangkan masyarakat, misalnya: kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat?
Tiga unsur itu saya sebut sebagai modal mas karena kalo ga ada kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat mana mungkin program ini bisa berjalan. 4. Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai? Kesetiakawanan sosial. Karna masyarakat kan hidup bertetangga dari situlah tujuan-tujuan lain dari PPMK bisa terwujud.
B. Evaluasi Masukan 1. Apakah
pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat
berdampak jelas? Saya rasa dampak yang dirasain sama para peserta pelatihan itu enggak langsung tapi bertahap. Ada beberapa dari peserta yang tahun lalu ikut kegiatan pelatihan servis HP sekarang udah punya counter sendiri. 2. Berapa peserta yang menerima atau mengikuti program PPMK ini? Untuk setiap kegiatan kita ngambil 3 orang dari tiap RW karna kita ada 10 RW jadi total peserta untuk tiap kegiatan itu ada 30 orang. 3. Bagaimana reaksi penerima PPMK terhadap program yang dilaksanakan? Ya jelas warga itu antusias banget kegiatan ini kan juga bisa ningkatin keterampilan dan kesejahteraan mereka. 4. Seberapa tinggi kenaikan prestasi peserta PPMK di lingkungan masyarakat? Ada beberapa dari peserta kegiatan yang udah punya usaha sendiri kaya yang tadi saya bilang udah punya counter hp trus yang barubaru ini ikut juga udah mulai ngerintis usaha tuh yang kemaren ikut pelatihan lele.
C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Kalo untuk jadwal mas program PPMK ini belom ada jadwal pastinya. Pokoknya begitu dana turun
ya
langsung kita
selenggarain tuh kegiatan-kegiatannya. 2. Apakah staff yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? Untuk staff kita punya TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan) sebagai pelaksana kegiatan ada juga KPPM (Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat) di tiap-tiap RW sebagai penyambung lidah LMK dalam hal kegiatan seperti menampung usulan kegiatan dari masyarakat, sosialisasi, nyeleksi masyarakat yang pengen ikut kegiatan dan ada juga UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) tugasnya itu ya menampung pengaduan masyarakat terkait kegiatan PPMK ini. Nah semuanya sudah berjalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 3. Apakah staff yang terlibat diberikan pembekalan mengenai pelaksanaan program ini? Ya diberikan, mengenai tugas dan wewenangnya pada saat pengangkatan. 4. Apakah latar belakang pendidikan para pelaksana program? Ada yang dari SMA sama S1 mas. 5. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimannfaatkan secara maksimal? Alhamdulillah semua dimanfaatkan dengan baik mulai dari aula kelurahan dan balai pertemuan warga. 6. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan? Hambatannya ada di waktu pencairan dana kegiatan yang terlalu diakhir tahun jadi kita agak terburu-buru dalam pelaksanaan kegiatannya. Intinya kalo mau terus eksis nih kegiatan PPMK kita berharap ya ada timeline yang jelas dari pemerintah.
D. Evaluasi Hasil 1. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? Ya belum semua mas. Kalo untuk mencapai tujuan kan juga diperlukan kesadaran dari masyarakat yang ikut pelatihan ini. Jadi intinya kalo peserta pelatihan udah bisa menjadi mandiri baru deh kita anggap tujuan dari PPMK itu tercapai. 2. Pertanyaan-pertanyaan
apakah
yang
mungkin
dirumuskan
berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan? Kita ada jadwal rutin kumpul seluruh elemen penyelenggara PPMK untuk merumuskan hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas kegiatan PPMK jadi disitu dah bisa dirumusin apa yang sebenernya dibutuhkan oleh masyarakat, kegiatan pelatihan apa yang masyarakat inginkan dan lain sebagainya. 3. Dalam hal apakah berbagai kebutuhan penerima manfaat program PPMK yang sudah dapat dipenuhi selama proses pelaksanaan program? Ya jelas keterampilan mas kan itu kuncinya untuk dapat mengembangan diri yang gol akhirnya adalah kesejahteraan diri 4. Apakah dampak yang diperoleh penerima PPMK dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya PPMK ini? Masyarakat mandiri yang mempunyai daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing dan keluarga.
Pedoman Wawancaara Mendalamam untuk Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kramat Pela Jakarta Selatan
Pertanyaan untuk penerima manfaat
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari program PPMK? 2. Apakah peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat berdampak jelas dengan adanya program PPMK ini? 3. Apakah sangat terbantu dengan adanya program PPMK? 4. Dari komponen kesejahteraan dan daya saing manakah yang sangat dirasakan manfaatnya? B. Evaluasi Masukan 1. Apakah pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat diterima dengan baik? 2. Apakah ketentuan yang diberlakukan oleh PPMK dapat diterima? (syarat untuk menjadi peserta) 3. Apa reaksi terhadap bantuan yang diberikan? 4. Apakah ada perubahan setelah mengikuti pelatihan? C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 2. Bagaimana pelayanan staff PPMK yang diberikan pada saat pelaksaan program? (proses sosialisasi – pelaksaan – monitoring) 3. Apakah staff yang terlibat memberikan penyampaian dengan jelas? 4. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? 5. Apakah ada kesulitan selama pelaksanaan program? D. Evaluasi Hasil 1. Apakah materi yang diberikan sudah cukup maksimal? 2. Bagaimana tanggapannya dengan program PPMK ini? 3. Dalam hal apakah yang sudah dapat dirasakan selama proses program PPMK ini? 4. Apakah dampak yang dirasakan apabila program ini tidak diteruskan?
Hasil Wawancara
Untuk Penerima Manfaat Program PPMK
Nama Informan
: Agus Setiawan (Peserta Pelatihan Ternak Lele)
Hari/Tanggal
: Sabtu, 4 Juni 2016
Waktu
: 16.00 – 17.00
Tempat
: Kediaman Agus Setiawan
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari program PPMK? Mungkin modal ya mas, soalnya setelah mengikuti pelatihan ini para peserta hanya dibekali peralatan-peralatan saja bukan uang untuk memulai usaha. Misalnya pelatihan lele yang saya ikutin, pesertanya cuma dikasih peratatan-peralat kaya jaring, bibit lele, dan pelet (pakan) selebihnya kita sendiri deh yang harus kreatif. 2. Apakah peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat berdampak jelas dengan adanya program PPMK ini? Jawab : Kalau kesejahteraan secara langsung mungkin belum mas, tapi kalo daya saing mungkin sudah. Saya sekarang dengan adanya usaha ternak lele ini saya sudah bisa memasok ke warteg-warteg disekitar rumah saya. Ada juga teman saya yang tahun lalu ikut pelatihan servis HP sekarang udah kerja di counter di daerah Subud Fatmawati. 3. Apakah Mas Agus terbantu dengan adanya program PPMK? Jawab : Jelas terbantu mas. 4. Dari komponen kesejahteraan dan daya saing, manakah yang sangat dirasakan manfaatnya?
Jawab : ya keduanya dirasa banget, yang awalnya orang gak bisa apaapa atau gak punya keterampilan apa-apa dengan adanya program PPMK bisa ngebuka usaha atau kerja sama orang.
B. Evaluasi Masukan 1. Apakah pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat diterima dengan baik? Jawab : Iya sangat baik kok mas. 2. Apakah ketentuan yang diberlakukan oleh PPMK dapat diterima? Jawab : ya, dapat diterima. Kan emang untuk ikut pelatihan ini ada persyaratannya mas kaya punya KTP DKI, diutamakan pengagguran dan orang tidak punya keterampilan. Nah itu disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi ke warga. 3. Apa reaksi Mas Agus terhadap program yang diberikan? Jawab : Ya jelas seneng lah mas namanya juga dilatih dan bisa menghasilkan apalagi pelatihannya gratis. 4. Apakah ada perubahan setelah mengikuti pelatihan? Jawab : Pastinya mas, kan mas juga tadi udah lihat kolam dibelakang rumah saya. Awalnya waktu selesai pelatihan cuma ada 1 kolam mas sekarang udah 3 kan lumayan buat pengahasilan tambahan saya.
C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Jawab : Wah kalo jadwal ya saya kurang tau mas kan saya cuma peserta. 2. Bagaimana pelayanan staff PPMK yang diberikan pada saat pelaksaan program? Jawab : ya bagus mas mulai dari sosialisasi sampe ke pelaksanaan semuanya disampein dengan jelas. 3. Apakah staff yang terlibat memberikan penyampaian dengan jelas? Jawab : Jelas mas, intinya kan ini pelatihan untuk ningkatin kesejahteraan kita dan juga ngasih pelatihan.
4. Apakah ada kesulitan selama pelaksanaan program? Ga ada kendala yang berarti mas, mungkin waktu pelatihannya aja yang kurang.
D. Evaluasi Hasil 1. Apakah materi yang diberikan sudah cukup maksimal? Ya maksimal mas, pematerinya memang ahli dibidangnya dan sangat interaktif 2. Bagaimana tanggapannya dengan program PPMK ini? Program ini bagus mas bisa ningkatin kesejahteraan dan bisa ningkatin keterampilan masyarakat. Yang paling penting program ini bisa memberikan tambahan penghasilan. 3. Dalam hal apakah yang sudah dapat dirasakan selama proses program PPMK ini? Ya banyak mas mulai dari peningkatan keterampilan, mengingkatnya kesejahteraan serta terjalinnya hubungan yang baik antar warga masyarakat. 4. Apakah dampak yang dirasakan apabila program ini tidak diteruskan? Waaaah, kalo diberentiin mah jangan mas yang ada malah kudu ditingkatin kaya pelatihan-pelatihannya.
Hasil Wawancara
Untuk Penerima Manfaat Program PPMK
Nama Informan
: Ulfa Nadiyah (Peserta Pelatihan Keterampilan Tata Rias)
Hari/Tanggal
: Minggu, 5 Juni 2016
Waktu
: 16.00 – 17.00
Tempat
: Kediaman Ulfa Nadiyah
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari program PPMK? Tindak lanjut mas, modal misalnya. inti dari kegiatan ini kan untuk melatih masyarakat agar mandiri kalo udah dilatih tapi ga dikasih modal gimana ceritanya coba. 2. Apakah peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat berdampak jelas dengan adanya program PPMK ini? Ya jelas mas, walaupun belum terasa semua karna ini kan bukan bantuan yang sifatnya uang tapi keterampilan yang harus terus diasah supaya kita nih para peserta punya daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing. 3. Apakah mbak terbantu dengan adanya program PPMK? Ya terbantu mas. Kan lumayan juga buat isi waktu luang daripada gak ngapa-ngapain kan mending ikut program ini selain bisa nambah keterampilan juga bisa nambahin penghasilan. 4. Dari komponen kesejahteraan dan daya saing, manakah yang sangat dirasakan manfaatnya?
Belum ada mas kan ini baru 6 bulan pasca pelatihan. Intinya kita berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masing-masing dengan keterampilan yang sudah kita miliki.
B. Evaluasi Masukan 1. Apakah pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat diterima dengan baik? Alhamdulillah baik dan jelas mas semua informasi dan sosialisasi yang disampaikan. 2. Apakah ketentuan yang diberlakukan oleh PPMK dapat diterima? Ya bisa diterima kok mas lagi juga kan kalo ketentuan buat jadi peserta itu cuma KTP doang. Gak ribet kok mas. 3. Apa reaksi mbak terhadap program yang diberikan? Jawab : seneng banget mas selain bisa nambahin keterampilan dalam bidang makeup para peserta juga dibekali peralatan-peralatan makeup mas. 4. Apakah ada perubahan setelah mengikuti pelatihan? Perubahan dari sisi keilmuan dan keterampilan mas tapi kalo kesejahteraan ya belom..
C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Ya sesuai jadwal mas, kan dari sosialisasinya pelatihan tata rias ini dilaksanain hari senen tanggal 28 desember 2015 nah pas pelaksanaanya ya sesuai tanggal segitu. 2. Bagaimana pelayanan staff PPMK yang diberikan pada saat pelaksaan program? Waaaah seru banget mas pematerinya bagus, ada prakteknya jugaa pokoknya seru deh pelatihannya mas. 3. Apakah staff yang terlibat memberikan penyampaian dengan jelas? Jelas kok mas kita dibimbing dari mulai teori sampe praktek. Waktu itu 3 orang yang jadi model buat praktek.
4. Apakah ada kesulitan selama pelaksanaan program? Waktu pelatihannya kurang lama mas..
D. Evaluasi Hasil 1. Apakah materi yang diberikan sudah cukup maksimal? Almadulillah mas untuk pemula kaya saya ini ya cukup materi-materi yang diberikan. Lagi juga kalo kebanyakan kan nanti pesertanya pusing sendiri. 2. Bagaimana tanggapannya dengan program PPMK ini? Baguus bangeet kalo bisa ditingkatin dan diperbanyak lagi macemmacem pelatihan-pelatihannya. 3. Dalam hal apakah yang sudah dapat dirasakan selama proses program PPMK ini? Kalo saya ya keterampilan mas soalnya kan walaupun belum bisa buka usaha kaya saya ini seenggaknya bisa dimanfaatkan untuk sendiri. 4. Apakah dampak yang dirasakan apabila program ini tidak diteruskan? Harapan saya si jangan sampe program berhenti soalnya ini kan alernatif bantuan pemerintah. Jadi masyarakat ga cuma dikasih uang tapi juga dikasih keterampilan.
Hasil Wawancara
Untuk Penerima Manfaat Program PPMK
Nama Informan
: Yusup Prasetiya (Peserta Pelatihan Reparasi Elektronik AC)
Hari/Tanggal
: Sabtu, 4 Juni 2016
Waktu
: 19.00 – 20.00
Tempat
: Kediaman Yusup Prasetiya
A. Evaluasi Konteks 1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari program PPMK? Tindak lanjut mas, masa kita cuma dikasih pelatihan aja tanpa adanya tindak lanjut. 2. Apakah peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat berdampak jelas dengan adanya program PPMK ini? ya kalo kesejahteraan mah belom atuh mas ini kan kita baru dilatih desember akhir kemaren, mungkin secara keilmuan kita nambah jadi bisa lebih pede bersaing dengan yang lain apalagi kita dibekalin sertifikat, kan lumayan buat ngelamar kerja. 3. Apakah Mas terbantu dengan adanya program PPMK? Jawab : ya terbantu mas karna program yang dilaksanain itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Dari komponen kesejahteraan dan daya saing, manakah yang sangat dirasakan manfaatnya? Yang paling penting kan harus bisa bersaing dulu mas masyarakatnya. Kalo itu udah terpenuhi ya kesejahteraan bakal datang dengan sendirinya.
B. Evaluasi Masukan 1. Apakah pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat diterima dengan baik? Jawab : ya lumayan baik mas pelayanannya. 2. Apakah ketentuan yang diberlakukan oleh PPMK dapat diterima? Iya harus diterima mas, toh ketentuannya juga ga ribet kok. Cuma KTP doang buat bisa ikut pelatihan yang diselenggarakan. 3. Apa reaksi Mas terhadap program yang diberikan? Jawab : Ya jelas seneng lah mas kan pelatihannya gratis, dapet sertifikat lagi. 4. Apakah ada perubahan setelah mengikuti pelatihan? Perubahan secara signifikan ya belom mas semua butuh proses.
C. Evaluasi Proses 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Waduh kan saya cuma peserta, jadi kurang tau masalah jadwal secara keseluruhan mas tapi kalo jadwal kegiatan yang saya ikutin ya sesuai. 2. Bagaimana pelayanan staff PPMK yang diberikan pada saat pelaksaan program? Bagus kok bapak-bapaknya baik dan memberikan penjelasan yang sejelasjelasnya pada saat pelatihan. 3. Apakah staff yang terlibat memberikan penyampaian dengan jelas? Jawab : Jelas kok mas mereka ngebimbing kita sampe bener-bener paham. 4. Apakah ada kesulitan selama pelaksanaan program? Kendalanya waktu mas, pelatihan itu enaknya dilaksanain beberapa hari sampe paham dan ngelotok biar kita juga makin pede kalo mau ngelamar kerja.
D. Evaluasi Hasil 1. Apakah materi yang diberikan sudah cukup maksimal? Ya maksimal mas, kan yang nyampein materi ahli di bidangnya. 2. Bagaimana tanggapannya dengan program PPMK ini? Baguslah mas bisa ngasih keterampilan ke warga jadi warga ga selalu mikir kalo bantuan dari pemerintah itu berupa duit, ada juga yang yang sifatnya pengembangan kaya gini. 3. Dalam hal apakah yang sudah dapat dirasakan selama proses program PPMK ini? Yang jelas ilmu dan keterampilan jadi nambah mas. Kan dua itu modal awal biar bisa sejahtera selain kemauan dari diri sendiri. 4. Apakah dampak yang dirasakan apabila program ini tidak diteruskan? Saya rasa program ini akan terus ada tapi pasti seiring berjalannya waktu bakalan ada perubahan-perubahan.
DOKUMENTASI
Proses wawancara dengan Bapak Syamsul Maarif (Ketua LMK Kelurahan Kramat Pela)
