EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA Kelurahan Cibabat yang secara demografis sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan kota, hal ini telah berimbas kepada bergulirnya program-program pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat juga menjadi lebih intensif dibanding dengan kelurahan lainnya. Beberapa contoh program yang saat ini sedang digarap dan menjadi fokus prioritas pemerintah kota Cimahi adalah program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dengan keluarga sebagai obyek garapannya seperti UP2K, P2KP, ASKESKIN, BKM-UKM. Tahun 2006 dan 2007 Rw 16 Kelurahan Cibabat ditunjuk sebagai lokasi Proyek Percontohan Komposting oleh DepKimPrasWil Propinsi Jawa Barat, namun dalam perkembangannya
Proyek
Percontohan
Komposting
tersebut
mengalami
permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Saat ini meskipun berjalan namun kurang optimal dikarenakan hanya dikelola olah dua personil saja. Sementara untuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepemudaan masih berupa wacana yang belum digarap secara serius oleh pihak pemerintah setempat baik di tingkat Kota maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kondisi tersebut sangat disayangkan dikarenakan Kelurahan Cibabat memiliki kekhasan dan potensi kelembagaan pemuda yang berbeda dengan kelurahan lainnya. Berdasarkan data dari peta sosial diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa jenis kelembagaan pemuda yang muncul/tumbuh di kelurahan Cibabat. Hal ini didukung pula dengan keberadaan Kelurahan Cibabat sebagai jantung dua pusat pemerintahan sekaligus yaitu kantor kecamatan Cimahi Utara dan juga komplek perkantoran Kota Cimahi yang dalam tiga tahun terakhir ini mengalami kemajuan cukup pesat dalam bidang infrastruktur dibanding dengan kelurahan lainnya. Ketersediaan fasilitas seperti jalan dan sarana transportasi, tempat/lahan untuk usaha, banyaknya unit perbankan, hal ini mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada sektor informal.
56
Berdasarkan data dari peta sosial diperoleh realitas bahwa ternyata sektor informal yang berkembang di Kelurahan Cibabat ini lebih banyak dikelola oleh para pemuda. Sementara program pemkot dari Dinas Lingkungan Hidup dan DepKimPrasWil Propinsi Jawa Barat yaitu Proyek Percontohan Komposting di Rw 16 Cibabat, karena tidak banyak melibatkan unsur pemuda dan dinilai bukan program yang strategis bagi solusi permasalahan pengangguran dan pemecahan masalah ekonomi keluarga di Kelurahan Cibabat untuk saat ini, maka program yang lebih berpotensi untuk dievaluasi adalah rencana sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna. Kelurahan Cibabat sebenarnya pada tahun 2006 dan
2007
belum
pengembangan
menganggarkan
kelembagaan
untuk
pemuda.
program
Rencana
pemberdayaan
program
dan
pemberdayaan
kelembagaan pemuda dari pemerintah saat ini baru pada tahap sosialisasi program, dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat merupakan dinas yang bertanggungjawab sebagai pelaksana sosialisasi program tersebut. Sasaran program tersebut sementara ini masih diperuntukan bagi kelembagaan pemuda bentukan dari atas/pemerintah (DepSos RI) yaitu Karang Taruna, sehingga evaluasi program yang dapat dijadikan tolok ukur bagi pengembangan kelembagaan pemuda di Kelurahan Cibabat pada saat ini adalah tentang Sosialisasi Program Pembedayaan Karang Taruna. Program tersebut menjadi tolok ukur dan perlu dikembangkan dalam konteks pengembangan kelembagaan pemuda, hal ini berdasarkan hasil pemetaan sosial (PL I dan PL II). Data-data dari PL I dan PL II menggambarkan bahwa terdapat 8 jenis kegiatan kelembagaan pemuda dengan jumlah kelembagaannya sebanyak 34 buah (profil kelurahan 2006), dari ke 34 buah kelembagaan pemuda tersebut sebagian besar anggotanya adalah anak-anak pengangguran yang baru lulus SLTA/STM, D3 dan S1, bahkan beberapa lainnya ada yang droup-out (DO) D3 dan S1 dikarenakan kendala faktor biaya. Pertimbangan lain adalah adanya relevansi dengan rencana program pemerintah (Departemen Sosial) serta dinas terkait lainnya di Pemerintahan Kota Cimahi untuk memberdayakan kelembagaan pemuda bentukan pemerintah yaitu Karang Taruna, yang bertujuan bahwa pemberdayaan Karang Taruna ini dapat menjadi penggerak dan stimulus bagi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda lainnya di Kelurahan
57
Cibabat. Hal ini dikarenakan adanya dukungan berupa kemudahan aspek sarana dan prasarana transportasi, beberapa titik lahan/tempat usaha yang strategis, pasar yang tersedia bagi beberapa segmen usaha (bahan bangunan, percetakan dan ATK, meubeling dan industri rumah tangga lainnya (data peta sosial). Berikut ini gambaran mengenai sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda Karang Taruna Kelurahan Cibabat Karang Taruna merupakan sebuah kelembagaan pemuda bentukan dari Departemen Sosial, bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dari tingkat Rt hingga Rw sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Persoalan mengenai dinamika perkembangan kelembagaan pemuda ini hampir dimiliki oleh setiap daerah baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Karang Taruna biasanya muncul dan hidup hanya pada peristiwa-peristiwa tertentu saja dan itupun masih bersifat seremonial (perayaan) seperti pada saat peringatan HUT RI setiap tahunnya. Realitas aktual keberadaan lembaga Karang Taruna per hari ini, masih dalam tataran sebuah lembaga yang hanya ada dikarenakan dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan program-program. Apakah masayarakat secara umum dan kaum pemuda pada khususnya benar-benar membutuhkan keberadaan lembaga Karang Taruna? Sebuah pertanyaan dan pernyataan yang patut untuk kita kaji lebih tajam lagi. Selain itu, Karang Taruna hanya menjadi tempat berkumpulnya sekelompok pemuda yang hanya melaksanakan dan menunggu
program-program serta
bantuan dari pemerintah daerah. Karang Taruna secara kelembagaan masih merupakan lembaga yang tersubordinasi. Karang Taruna lebih dikenal sebagai sarana/perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk menggolkan kepentingankepentingannya. Sebagai sebuah kelembagaan, Karang Taruna di Kelurahan Cibabat masih sangat jauh dari kriteria institusi yang berkelanjutan. Menurut Brinkerhoff dan Goldsmith (1992:371) dalam pengertian yang ketat, yaitu : Institusi yang berkelanjutan menampilkan beberapa hal, Yang pertama, organisasi itu bertahan dalam satuan waktu sebagai satuan unit yang teridentifikasi. Kedua, institusi yang bersangkutan mestilah sanggup untuk menanggung biaya yang niscaya dari beroperasinya keberadaan
58
mereka. Dan yang ke tiga, institusi ini mampu melahirkan aliran “benefit” yang kontinyu. Cakupan jejaring yang dimiliki Karang Taruna juga belum meluas hingga ke lembaga kepemudaan lainnya maupun juga bagi komunitas pemuda di luar Karang Taruna. Sehingga dengan demikian posisi Karang Taruna sebagai wadah kelembagaan pemuda masih bersifat eksklusif. Data kondisi di atas dapat terlihat dari penuturan beberapa tokoh pemuda sebagai berikut : Menurut saya perkembangan Karang Taruna sejak pergantian pengurus pada bulan Juli 2006 kemarin sebenarnya cukup bagus dibanding kepengurusan yang lalu-lalu. Hanya karena Cimahi kan sedang punya hajat besar menjelang PILKADAL 2007, ya wayahna we atuh ibu kalau semua harus riweh persiapan PILKADAL. Jelas aja kalau programprogramnya semua beroientasi untuk menggaet simpati masyarakat, belum ada program kegiatan yang bombastis buat mereka, baik yang ada di Cibabat dan Cimahi pada umumnya. Karang Taruna belum memiliki kegiatan ekonomi mandiri. Berikut penuturannya; Terus juga yang disayangkan lagi, Karang Taruna ini dana operasionalnya masih banyak bergantung ke pemerintah belum ada kegiatan ekonomi produktif yang sifatnya mandiri atau swadaya. Yang saya tahu dan dengar-dengar sih salah satu anggota Karang Taruna ada yang punya keahlian handy-craft dan sudah jalan (mulai banyak pesanan), nah tapi itupun belum terfasilitasi oleh kelurahan atau pemkot. Kegiatannya lebih banyak membantu pihak pemerintah setempat dalam pendataan sosial, berikut penuturan tersebut : Selama ini kegiatan mereka paling-paling ya diminta untuk membantu kelurahan pada saat pendataan Raskin, pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), pendataan peserta ASKESKIN. Memang keberadaan mereka sangat membantu dan berarti sekali bagi keberlangsungan kegiatan pihak kelurahan, tapi kasihan mereka, jadi kurang berkembang pasalnya setiap kegiatan mereka harus melibatkan dan meminta rekomendasi dari kelurahan atau pemkot, sementara terkadang belum tentu disetujui oleh pihak pemerintah. Kata saya mah bu, campur tangan pihak kelurahan ataupun pemkot masih terlalu besar ke Karang Taruna Cibabat, ya maklumlah bu Cibabat kan paling dekat dengan kantor pemkot Cimahi, jadi mereka butuh unit-unit dari masyarakat yang dapat dijadikan pendukung keberhasilan proyek-proyek mereka, nah salah satunya ya Karang Taruna ini. Bagaimanapun masih ada unsur kepentingan politisnya toh bu. (Bapak Asp,tokoh pemuda) Karang Taruna terkadang masih berkesan terlalu formal dan prosedural bagi sebagian kalangan pemuda lain, berikut penuturannya :
59
Saya mah males bu masuk menjadi anggota Karang Taruna Cibabat atau dimanapun, menurut pengamatan saya, nggak bisa bebas beraktivitas, dikit-dikit kudu ngelaporin kegiatan, dapat bantuan harus ada potongan ini itu dari administrasi, uang rokok atau uang kas dan foto copy, banyak disetir (kontrol), bisa jadi itu karena masih banyak bergantung kepada pemerintah, belum ada pendapatan mandiri hasil karya sendiri yang menghidupi para pengurus dan anggotanya, sehingga tidak semata-mata hidup dari bantuan pemerintah saja. (Ivn,pemusik) Karang
Taruna
sebagai
sebuah
lembaga
kepemudaan
idealnya
diharapkan dapat menjadi sebuah wadah pemuda yang dapat menampung ide-ide dan inspirasi cemerlang bagi para remaja-pemuda. Pada kenyataannya di beberapa daerah baik di desa maupun di kota, lembaga pemuda Karang Taruna lebih banyak yang tidak aktif dan vakum. Hanya pada saat tertentu seperti peringatan HUT RI saja maka aktifitas pemuda Karang Taruna baru terlihat. Demikian pula dengan keberadaan Karang Taruna di kelurahan Cibabat yang hanya tinggal papan nama saja. Pada pertengahan April 2007 Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi kebijakan program pemberdayaan Karang Taruna kabupaten/kota se-Jawa Barat. Bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Cimahi berencana melaksanakan program pemberdayaan Karang Taruna di beberapa kelurahan di wilayah Kota Cimahi termasuk di kelurahan Cibabat. Hal ini berkaitan dengan persoalan pengangguran di kalangan remaja dan pemuda di perkotaan khususnya kelompok pemuda di Kelurahan Cibabat Kota Cimahi. Kegiatan Program Pemberdayaan Karang Taruna memiliki basis pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat versi Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, yaitu meliputi aspek: 1. Individual, artinya pemberdayaan Karang Taruna dilakukan melalui individu sebagai pusat pemberdayaan, dapat terdiri dari pengurus dan anggota Karang Taruna. 2. Kolektif, menggunakan dan mengembangkan berbagai kelompok yang terdapat dalam Karang Taruna seperti kelompok UEP, kelompok seni dan olah raga atau bidang lainnya. 3. Organisasional, memperkuat lembaga/wadah Karang Taruna sebagai sebuah institusi formal kelembagaan. 4. Pengambilan keputusan diupayakan dari, oleh dan untuk Karang Taruna.
60
Dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna beberapa komponen penting yang menjadi sasaran antara lain : 1. Pemimpin lokal yang bertindak untuk menggerakkan dan mendayagunakan potensi Karang Taruna. 2. Organisasi masyarakat lainnya dan yang menjadi prioritasnya adalah Karang Taruna sebagai sasaran sekaligus pelaku. 3. Membangun dan memperkuat dana masyarakat 4. Pemanfaatan atau pendayagunaan berbagai sarana dan prasarana. 5. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi setempat.
Penyelenggara dan Sumber Dana Program Pemberdayaan Karang Taruna Penyelenggara rencana program pemberdayaan Karang Taruna di wilayah Kota Cimahi termasuk Kelurahan Cibabat adalah merupakan program dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. Mekanisme rencana pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut: 1.
Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat sebagai pembuat kebijakan dan strategi pemberdayaan Karang Taruna.
2.
Dinas/Instansi Sosial Propinsi melakukan persiapan dalam bentuk orientasi dan observasi serta penyusunan Panduan Teknis Pemberdayaan Karang Taruna yang akan diterapkan di lapangan.
3.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Cimahi melakukan need assesment terhadap kelembagaan Karang Taruna dan jenis program yang diperlukan, serta menyiapkan tenaga pendamping dengan mekanisme sebagai berikut : a. Sosialisasi program dan rekruitmen tenaga pendamping hingga tingkat kelurahan/komunitas. b. Pihak kelurahan menghimpun usulan tenaga pendamping yang diusulkan oleh Karang Taruna maupun
Rukun Warga ( RW ), kemudian
menyampaikan ke seksi pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
61
c. Sekanjutnya pihak kecamatan melakukan seleksi terhadap usulan tenaga pendamping yang diajukan oleh tiap- tiap kelurahan. 4.
Seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kecamatan sebagai mediator dan mengkoordinir para pendamping dalam melaksanakan perannya.
5.
Kelurahan/desa/komunitas membantu pendamping dalam melaksanakan peran pendampingan.
6.
Pendamping melakukan peran pendampingan, yaitu pemberi informasi, perencana, fasilitator, partisipator, mobilisator, edukator dan advokator.
7.
Sumber dana untuk membiayai kegiatan pemberdayaan Karang Taruna tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen Sosial Pusat Tahun Anggaran 2007. Tahun anggaran 2007 ini masih berupa sosialisasi program belum bantuan teknis bagi Karang Taruna.
8.
Bantuan operasional yang selama ini diterima oleh Karang Taruna Kelurahan Cibabat berasal dari Sekretariat Daerah Kota Cimahi bagian Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2006 mendapatkan stimulus bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9.
Berdasarkan informasi dari bagian kesejahteraan rakyat (kesra) Kota Cimahi, tahun ini dianggarkan untuk mendapatkan bantuan operasional senilai Rp. 1.500.000,-. Dana bantuan stimulus tersebut antara lain diperuntukkan untuk : a. Penataan dan melengkapi ruang sekretariat Karang Taruna. b. Tranportasi
dan
akomodasi
saat
menghadiri
berbagai
undangan
kegiatan/rapat baik di tingkat Rw hingga tingkat Kota dan propinsi. c. Pembuatan proposal kegiatan bakhti sosial di tingkat kelurahan seperti khitanan massal, out bound antar sekolah, dan pelatihan keorganisasian bagi para pengurus dan anggota Karang Taruna. d. Kegiatan bakhti sosial pada saat bulan Ramadhan. Penyediaan dana bantuan langsung dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi anggaran APBD telah berjalan selama 2 tahun anggaran. Dana ini merupakan bantuan langsung bagi kelembagaan Karang Taruna yang sedang merevitalisasi organisasinya. Bertumpu dari data-data di atas, dapat diketahui beberapa hal yang mendukung sebagai aspek penguat bagi pengembangan kelembagaan pemuda di Kelurahan Cibabat, yaitu antara lain :
62
a.
Jumlah kelembagaan pemuda yang tumbuh di Cibabat kurang lebih mencapai 25 buah.
b.
Surplus tenaga kerja (pengangguran usia muda sebanyak 5.207 orang)
c.
Kemudahan aspek sarana dan prasarana transportasi, yaitu adanya perbaikan dan perluasan jalan utama dan jalan komplek perumahan, dilalui 4 jalur angkutan umum ke Kota dan Kabupaten Bandung.
d.
Beberapa titik lahan/tempat usaha yang strategis, pasar yang tersedia bagi beberapa segmen usaha (bahan bangunan, percetakan dan ATK, meubeling dan industri rumah tangga lainnya (data peta sosial).
e.
Sektor informal yang berkembang di Kelurahan Cibabat ini lebih banyak dikelola oleh para pemuda. Sementara hal-hal yang masih lemah dan perlu diperkuat atau diperbaiki,
meliputi : a. Aspek kualitas SDM dalam bidang keterampilan mengenali potensi ekonomi b. Aspek kualitas hubungan kerjasama dan koordinasi (jejaring) dengan pihak pemerintah, swasta dan stakeholders. c. Aspek kemandirian dan keswadayaan kelembagaan pemuda. d. Aspek keterkaitan dan intensitas jaringan antar kelembagaan pemuda baik bentukan dari atas/pemerintah maupun lembaga bentukan bawah/dari masyarakat. Selain Karang Taruna sebagai lembaga pemuda bentukan pemerintah, kelembagaan pemuda bentukan dari bawah/masyarakat juga menjadi penting dalam konteks program pengembangan kelembagaan pemuda di Kelurahan Cibabat. Masalah ekonomi keluarga yang mengemuka dirasakan oleh masyarakat terutama para pemuda di Kelurahan Cibabat adalah seputar pengangguran, minimnya kesempatan kerja dan peluang usaha serta ketiadaan penghasilan. Hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran pada usia tenaga kerja terutama penduduk usia muda. Sementara itu potensi yang dimiliki oleh para anggota di beberapa kelembagaan pemuda di Kelurahan Cibabat sangat beragam, namun belum sempat digarap dengan serius oleh pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu adanya suatu kajian mengenai peningkatan peran kelembagaan pemuda dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga.
63
Pada bab selanjutnya dibahas mengenai data masalah pengangguran pada anggota kelembagaan pemuda, kemudian keragaan kelembagaan pemuda yang menjadi studi kajian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan kelembagaan pemuda,pada bab tujuhnya adalah tentang kegiatan ekonomi yang telah berlansung selama ini.
