EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN ROWOSARI, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG
Disusun oleh : Muliya Rahmayanti, Kismartini, Dyah Lituhayu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
Abstract PNPM Mandiri is a national program run by all citizens to reduce poverty and expanding employment opportunities through efforts to improve community empowerment and independency in the purpose of enhancing the quality of life and the level of public welfare. The community itself is the main player. This evaluation is needed to see the results of this policy, as well as the supporting and inhibiting factors of the implementation by using William Dunn’s policy evaluation indicators and community empowerment according to mardikanto, it is the effectiveness of, sufficiency , the accuracy of , participatory , transparency and accountability . Evaluation of PNPM in Sub Rowosari that in the evaluation indicators, three of which are still considered not a maximum that is based on the effectiveness, adequacy and participatory.Meanwhile, the assessment of the evaluation indicators which is considered as good are in the accuracy, transparency and accountability. However, the obstacle of this program is the lack of participation and knowledge of the community to the PNPM Mandiri which make the unsatisfying outcomes of the program itself. Modernization and the existence of self-inteest are also the inhibiting factors of this program. The results of these studies indicate that the program has been successful in Sub Roworasi but not maximal. The recommendation for this program like socializing more evenly, programs do not always on physical development, attempt to follow the development, sanction for community groups who have certain interests, the need for monitoring and assisting in community groups routinely.
Keywords : Evaluation, PNPM Mandiri, Community Empowerment
I.
untuk ditangani, khususnya di wilayah
PENDAHULUAN
perkotaan.
1.1.Latar Belakang Pembangunan mengalami
berbagai
Salah
satu
program
Indonesia
kebijakan penanggulangan kemiskinan
permasalahan
yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang sangat mudah untuk dilihat dan
adalah
Program
Nasional
dirasakan, yaitu terjadinya krisis multi
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
dimensi yang tidak dapat lagi dihindari
Landasan hukum PNPM Mandiri
dampak negatif seperti meningkatnya
Perkotaan mengacu pada landasan
jumlah
konstitusional
penduduk
miskin,
UUD
1945
beserta
landasan
idiil
bertambahnya angka pengangguran,
amandemennya,
dan semakin sulitnya lapangan kerja
Pancasila, dan perundang-undangan
yang
yang berlaku serta landasan khusus
berdampak
kepada
beratnya
beban yang ditanggung pemerintah.
pelaksanaan PNPM Mandiri
Angka pertumbuhan penduduk miskin
terkait dengan sistem pemerintahan,
akan
perencanaan, keuangan negara dan
mencerminkan
tingkat
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
kebijakan
yang
penanggulangan
Kemiskinan pada dasarnya bukan
kemisikinan. Melalui PNPM Mandiri
hanya permasalahan ekonomi tetapi
dirumuskan kembali mekanisme upaya
lebih bersifat multidimensional dengan
penanggulangan
akar permasalahan terletak pada sistem
melibatkan unsure masyarakat, mulai
ekonomi dan politik bangsa. Dimana
dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
kebijakan yang ditetapkan pemerintah
hingga pemantauan dan evaluasi.
terkadang
justru
yang
hidup
Pelaksanaan PNPM Mandiri pada
masyarakat miskin terasa sulit dari
tahun pertama, yaitu tahun 2007
segi ekonomi khususnya, sehingga
dimulai
mereka tidak memiliki akses yang
pemberdayaan
memadai dalam kehidupan sehari-hari.
Program
Permasalahan
membuat
kemiskinan
kemiskinan
di
Indonesia sudah sangat mendesak
dengan
dua
program
masyarakat,
Pembangunan
yaitu
Kecamatan
(PPK) yang nantinya diharapkan dapat menjadi
harmonisasi
prinsip-prinsi
dasar,
pendekatan,
strategi,
serta
ini dengan berkurangnya jumlah warga
berbagai mekanisme dan prosedur
sangat miskin di daerah tersebut.
pembangunan berbasis pemberdayaan
Komitmen bersama dari kebijakan ini
masyarakat
adalah pemerintah dan masyarakat.
sehingga
proses
peningkatan kesejahteraan masyarakat
Evaluasi
danpat berjalan lebih efektif dan
menurut
efisien.
dilakukan untuk menilai hasil yang
PNPM Mandiri menjadi salah satu program
yang
diupayakan
oleh
kebijakan Nugroho
publik (2009:463)
dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan.
pemerintah daerah Kota Semarang, Provinsi
Jawa
Tengah
menanggulangi Kecamatan
untuk
kemiskinan. Tembalang,
1.2.Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui
hasil
dari
Kota
Program Nasional Pemberdayaan
Semarang menduduki peringkat ketiga
Masyarakat (PNPM) Mandiri di
tertinggi di Kota Semarang, berbagai
Kelurahan Rowosari, Kecamatan
cara penanggulangan kemiskinan yang
Tembalang.
dilakukan, Program
salah Nasional
satunya
dengan
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Evaluasi Program
terhadap
Nasional
kebijakan
mendorong
jalannya
Kelurahan Rowosari, Tembalang.
Pemberdayaan
perkotaan sebagai salah satu usaha dalam
yang
pelaksanaan PNPM Mandiri di
Masyarakat (PNPM) Mandiri di daerah
pemerintah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor
menanggulangi
1.3.Tinjauan Teoritis 1. Kebijakan Publik Kebijakan
publik
dalam
tingkat kemiskinan yang tinggi dalam
definisi oleh Thomas R. Dye
hal ini di daerah Kota Semarang,
adalah whatever governments
Kecamatan
choose to do or not to do.
Rowosari,
Tembalang, sudah
Kelurahan
mulai
terlihat
dampak salah satu program pemerintah
Maknanya
Dye
hendak
menyatakan
bahwa
apapun
kegiatan pemerintah baik yang
masing
eksplisit
Arifin, 2010: 7)
maupun
merupakan
implisit kebijakan.
(Nawawi, 2009 : 8)
komponen.
4. Efektivitas Program Menurut
2. Evaluasi Kebijakan Publik
(Zainal
Handayaningrat
efektifitas merupakan sebuah
Evaluasi merupakan kegiatan
pengukuran
pemberian
target telah tercapai sesuai
nilai
atas
fenomena
suatu
didalamnya
dengan
dimana
apa
suatu
yang
telah
terkandung pertimbangan nilai
direncanakan. (Handayaningrat,
tertentu.
1995:16)
Apabila
dalam
konteks kebijakan publik, maka
5. Faktor-faktor Pendorong dan
fenomena yang dinilai adalah
Penghambat Efektivitas Kerja
berkaitan
Donald
dengan
tujuan,
P.Warwieck
sasaran, kebijakan, kelompok
bukunya
sasaran yang ingin dipengaruhi,
(1988;17) mengatakan bahwa
berbagai instrumen kebijakan
dalam
yang
digunakan,
paradigma
program terdapat dua faktor
dari
lingkungan
kebijakan,
yang mempengaruhi efektivitas
kinerja yang ingin dicapai,
suatu program yaitu faktor
dampak
dan
pendorong
(Widodo,
conditions)
yang
terjadi,
sebagainya. 2007:111)
tahap
(facilitating dan
mengetahui
tingkat
faktor (impeding
conditions).
Evaluasi program adalah upaya
Abdullah
pelaksanaan
penghambat
3. Evaluasi Program
untuk
Syukur
dalam
Adapun
faktor pendorong adalah: a. Komitmen pimpinan politik
keterlaksanaan suatu kebijakan
b. Kemampuan organisasi
secara
c. Komitmen
cermat
dengan
mengetahui efektivitas masing-
faktor-
para
(Implementer)
pelaksana
d. Dukungan
dari
kepentingan
kelompok
(interest
group
support) Dan
7. PNPM Mandiri Program
Nasional
Pemberdayaan faktor
penghambat
Mandiri
Masyarakat
adalah
program
(Impeding conditions) antara
nasional yang dijalankan oleh
lain:
semua
a. Banyaknya
pemain
(actor)
yang terlibat komitmen
atau
loyalitas ganda
program itu sendiri d. Jenjang
keputusan yang terlalu banyak lain:
Waktu
dan
perubahan kepemimpinan
Pemberdayaan
salah
untuk
meningkatkan
yang
digunakan
pendekatan
kemandiriannya dalam tujuan meningkatkan kualitas hidup dan
tingkat
kesejahteraan Pelaku
utama adalah
masyarakat sendiri.
1.4.Metodologi Penelitian Peneliti menggunakan pendekatan
ini
penelitian
menjadikan masyarakat sebagai
deskriptif.
subjeknya
menggunakan
dalam
dan
satu
dalam pembangunan nasional. Dimana
masyarakat
pembangunan
masyarakat
kerja
upaya-upaya
masyarakat.
6. Pemberdayaan Masyarakat
pendekatan
melalui
keberdayaan
pengambilan
merupakan
kesempatan
pemberdayaan
c. Kerumitan yang melekat pada
untuk
menanggulangi kemiskinan dan perluasan
b. Terdapatnya
e. Faktor
kalangan
artian
kualitatif
dengan
Subyek
tipe
penelitian non-probability
masyarakat melakukan sesuatu
sampling dengan teknik purposive
untuk dirinya sendiri dalam hal
sampling, dimana key informan dalam
yang
penelitian ini adalah Kepala Konsultan
sederhana
menjadikan
masyarakat
dirinya
berdaya dan mandiri.
lebih
Manajemen
Wilayah
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan Provinsi
wawancara dan membandingkan
Jawa
hasil wawancara dengan dokumen
Tengah,
Staff
Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Pengurus Badan
Keswadayaan
Masyarakat,
Fasilitator / Unit Pelaksana Kegiatan (UPK),
Kelompok
Swadaya
(KSM)
Kelurahan
Masyarakat Rowosari
sebagai
Program
Nasional
pelaksana
dari
yang terkait dengan penelitian. II. PEMBAHASAN 2.1. Evaluasi
(PNPM)
Kelurahan
Rowosari,
Mandiri
Pelaksanaan
PNPM Mandiri di Kelurahan Rowosari a.
Pemberdayaan
Masyarakat
Hasil
Efektivitas PNPM Mandiri PNPM Mandiri di Kelurahan
di
Rowosari diterima dengan cukup
Kecamatan
baik
Tembalang.
oleh
masyarakatnya,
pencapaian tujuan dipresentasikan
Sumber data berasal dari data
belum 60%, tetapi untuk hasil dan
primer melalui wawancara, dan data
manfaatnya
sekunder
lingkungan fisik yang ada, seperti
dari
mendukung
dokumen
penelitian.
yang Teknik
sudah
pavingnisasi,
terasa
betonisasi,
perbaikan
wawancara, angket/ kuesioner, dan
Sosialisasi
pemberdayaan
dokumentasi.
masyarakatnya
sudah
merangkul
dan
cor,
pengumpulan data melalui observasi,
Data yang terkumpul akan
saluran
di
sebagian
talut.
bisa besar
diinterpretasian melalui reduksi
masyarakat tetapi masih banyak
data yaitu dengan memilih data-
pemuda
data
mengetahui dan kurang peduli apa
yang penting dan akan
digunakan. Data hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif.
Keabsahan
data
disana
yang
belum
itu PNPM Mandiri. b.
Kecukupan PNPM Mandiri Program
ini
sudah
dapat
menggunakan triangulasi sumber
memberikan perbaikan ekonomi
dengan membandingkan data hasil
bagi
pengamatan
perubahan sikap, perilaku, pola
dengan
hasil
masyarakatnya
dan
pikir juga sudah terlihat, walaupun
mereka tidak berburuk sangka
masih
dengan pemimpin setempat dan
ada
merasa
masyarakat
program
yang
ini
hanya
mereka
formalitas dari pemerintah.
memecahkan
kemiskinan
e.
Transparansi PNPM Mandiri
masalah
Koordinator
langsung
mensosialisasikan
transparansi
fisik
tingkat
Fasilitator, dari BKM melakukan
Ketepatan
RWT dengan mengundang semua
sesuai
dengan
wilayah.
ke
kota
dana
BKM
dan
Senior
PNPM Mandiri.
warga. Diadakan penjelasan apa saja
Ketepatan PNPM Mandiri
program yang akan dilakukan BKM lalu
Masyarakat sudah merasakan
Untuk
bersama
BKM
dihadapi orang miskin, kemudian
BKM dan manfaat KSM untuk masyarakat.
masyarakat
melakukan pemetaan masalah yang
manfaat dari PNPM, keberadaan
mengadakan adanya lokakarya untuk
Kelurahan
penjabaran
Rowosari manfaat yang sangat
d.
lalu
melainkan dengan pembangunan
prioritas
c.
secara
paham
berpartisipasi dengan baik.
Hasil yang telah tercapai belum bisa
bisa
masalah
yang
paling
dominan, dipublikasikan dan di akhir
terasa di lingkungan fisik, dimana
diwajibkan untuk membuat LPJ.
jalanan
Pemberitahuan
mulai
membaik
dan
jumlah
dana
dan
persediaan air bersih pun terjamin.
penawaran program oleh masyarakat
Partisipatif PNPM Mandiri
juga dilakukan pada saat musrenbang
Manfaat masyarakat
yang
dirasakan
ternyata
tidak
sepenuhnya sama, karena tingkat partisipasi yang dirasakan hanya 70%.
Masyarakat
disana
menerima semua bantuan dari pemerintah
dan
BKM
selalu
menyampaikan agar pola pikir
f.
Akuntabilitas PNPM Mandiri Perubahan
terasa
di
wilayah
rowosari dimana sebelumnya buang limbah,
sampah
dan
BAB
sembarangan, sekarang sudah ada jamban,
lalu limbah juga
tidak
berserakan dimana-mana dan dahulu di jalanan masih banyak air tergenang
sehabis hujan, sekarang sudah mulai
Faktor
berkurang.
efektivitas
Perubahan lainnya yaitu terdapat KSM
yang
simpan
bergerak
pinjam,
di
tetapi
sosialisasi
bidang sekarang
(100%
b.
kemudahan
mengakses air bersih, 0% luasan kawasan
kumuh
dan
program dan
seperti
metode
yang
Kecukupan PNPM Mandiri Faktor
pendorong
dalam
indikator
kecukupan
adalah
masyarakatnya sudah mulai bisa
100%
lingkungan sanitasi sehat). Dampak
menyelesaikan masalahnya sendiri
negatif juga terasa seperti warga
dan penghambatnya yaitu kurang
bermasalah di dalam perawatannya,
adanya
terjadi
usaha dari KSM yang terpilih.
kesenjangan
sosial
antara
KSM terpilih dan yang tidak.
dengan
diikutsertakan
ke
dalam
masyarakatnya, ketika masyarakat mau menerima manfaat sekecil
Pendorong
Penghambat
apapun itu pasti akan terasa
dan
dari
manfaatnya dan hambatan yang
PNPM
dialami yaitu kemajuan jaman
Mandiri di Kelurahan Rowosari,
yang membuat usaha fotocopy
Kecamatan Tembalang, Kota
menurun
Semarang
yang
telah
tercapai
diperoleh dari usaha masyarakat dan pendampingan program oleh lembaga yang bertanggung jawab seperti
KSM,
BKM,
dan
kurangnya
kebutuhan masyarakat akan jasa
Efektivitas PNPM Mandiri Hasil
pengembangan
Faktor pendorong ada pada
monitoring dan evaluasi.
2.2. Faktor
wujud
c. Ketepatan PNPM Mandiri
Bentuk akuntabilitas dari KSM
a.
pencapaian
dilakukan banyak jenisnya.
digantikan dengan program bernama “100-0-100”
pendorong
Senior
Fasilitator dan Koordinator Kota.
ini. d.
Partisipatif PNPM Mandiri Faktor pendorong masyarakat bisa
ikut
mereka
berpartisipasi bisa
permasalahan
lihat yang
yaitu sendiri
ada
di
lingkungan dan penghambatnya
adalah
setiap
RW
1) Fokus,
harus
mendapatkan bantuan yang sama
perbaikan
dan sumber daya manusianya
maksimal.
belum
3) Pengaruh untuk peningkatan taraf hidup tidak terlalu terasa untuk
transparansi yaitu adanya pelajaran
sebagian masyarakat dan belum
atas kekurangan dalam pelaksanaan PNPM yang sebelumnya.
bisa
Faktor
adanya
kepentingan,
pribadi
masyarakat
5) Transparansi
kegiatan
lalu
pertanggungjawaban. penghambatnya banyaknya
di
untuk
6) Perubahan ke arah lebih baik juga sudah
awal,
Sejauh memang
ini di
tingkat
pendidikan dan kesibukan warganya.
dirasakan
oleh
b.
Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan
Rowosari,
Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang
Faktor pendorongnya antara lain adalah Sosialisasi
III. PENUTUP
warga
Kelurahan Rowosari.
semua adanya
kepentingan,
dilakukan
Mandiri
adalah
prinsip yang ada di PNPM Mandiri
disosialisasikan
yang
sudah sesuai tupoksi dari PNPM
Akuntabilitas PNPM Mandiri
ditekankan
tingkat
70%.
terhambat.
pendorongnya
tetapi
partisipasi yang dirasakan hanya
yang
menyebabkan transparansi itu sendiri
Faktor
masalah
4) Manfaatnya sangat terasa bagi
baik
kepentingan wilayah atau bahkan kepentingan
memecahkan
kemiskinan secara langsung.
penghambat biasanya terjadi karena
sudah
ekonomi
dan
belum merata.
Transparansi PNPM Mandiri Faktor pendorong dari indikator
f.
program
2) Sosialisasi sudah dilakukan tetapi
sendiri. e.
sasaran
program
dilakukan dengan banyak jenis.
3.1. Kesimpulan
Adanya
rasa
a.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan PNPM
mereka yang masih membutuhkan
Mandiri di Kelurahan Rowosari
pendampingan meningkatkan
kepedulian
atas
dalam taraf
hidup,
masyarakat sudah bisa melihat
disana serta merubah keadaan
permasalahan
ekonomi.
yang
ada
di
lingkungan dan pengalaman masa
3.
Usaha
fotocopy
harus
bisa
lalu yang mengajarkan tentang
menyiasati perkembangan jaman,
pentingnya transparansi.
bisa dengan cara menyediakan
Faktor penghambatnya adalah
satu atau dua unit komputer yang
KSM yang bergerak di bidang
diberikan
sosial hanya satu, kemajuan jaman
mengajak masyarakat yang tingkat
membuat
usaha
ekonomi menengah ke atas untuk
prioritas
dikesampingkan
ini
menurun, dan
bekerjasama
lebih memilih pemerataan tiap wilayah,
masih
adanya
akses
internet
dalam
dan
bentuk
permodalan sistem bagi hasil. 4.
Seharusnya
PNPM
Mandiri
kepentingan, tingkat pendidikan
diberikan kepada wilayah yang
dan juga mata pencaharian warga.
prioritas
bukan
menciptakan
3.2.Rekomendasi
pemerataan tiap wilayah, sesuai
1.
dengan tujuan PNPM itu sendiri.
Sosialisasi harus dilakukan lebih merata, terutama pada penduduk
Adanya tindakan atau sanksi tegas
usia muda dan KSM-KSM harus
dari BKM kepada KSM yang
memiliki inisiatif untuk meminta
bermasalah dan juga pihak-pihak
pelatihan,
yang berkepentingan.
seminar
2.
5.
workshop kepada
maupun
BKM
serta
6.
Adanya sebuah input perbaikan
proaktif dalam kegiatan demi
regulasi yang mengatur intensitas
meningkatkan
dari
kapasitas
SDM
pendampingan
mereka.
pengawasan
KSM yang bergerak di bidang
menegaskan kegiatan kerja bakti,
usaha dan jasa harus diperbanyak
kumpul warga agar mengurangi
lagi agar bisa membantu di dalam
kesenjangan sosial dan sebagai
pemberdayaan
alat pemersatu.
menambah
masyarakat
lapangan
dan
pekerjaan
terhadap
serta KSM,
DAFTAR PUSTAKA Arifin,
Zainal. 2010. Evaluasi Pembelajaran : Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung : CV. Rosda
Handayaningrat, Soewarno. 1995. Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta : CV Mas Agung
Nawawi, Islami. 2009. Public Policy “Analisis Strategi advokasi Teori dan Praktek”. Surabaya Nugroho, Riant. 2011. Public Policy “Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT. Gramedia. Widodo,
Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang :Bayu Media.
