EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Oleh: INTAN PUJI LESTARI NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 E-mail: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksananaan PNPM-MP pada tahun 2012 masih terdapat masyarakat yang tidak memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PNPM-MP menyebabkan kurang berhasilnya kegiatan-kegiatan PNPM-MP.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bangka Belitung Laut.Teori yang digunakan untukmengevaluasi PNPM-MP adalah dengan menggunakan kriteria evaluasimenurut Dunnyang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yakni: efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan PNPM-MP mencakup 3 bidang yaitu bidang lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Adanya PNPM-MP dapat membantu pada tataran pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Karena kegiatan PNPM-MP dalam bidang lingkungan yang bisa ditangani dalam skala pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam skala yang kecil. Pada tahun 2012 tidak dilaksanakan kegiatan bidang sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan. Karena kegiatan pelatihan pada tahun 2011 hanya sebatas formalitas. Kegiatan PNPM-MP dalam bidang ekonomi yang berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah dikelola dengan baik. Pinjaman dana bergulir hanya akan dipinjamkan dengan kelompok-kelompok yang sudah memilik usaha. Pinjaman dana bergulir dijadikan modal usaha. Namun, masih ada beberapa KSM pinjaman dana bergulir yang menunggak.Saran yang dapat diberikan adalah semestinya kegiatan bidang ekonomi berbentuk pinjaman dana bergulir dengan pengembaliannya tidak berbunga. Kata-kata Kunci: Evaluasi, PNPM-MP, Kriteria evaluasi, Bidang lingkungan, Bidang sosial, Bidang ekonomi

Abstract The problem in this research is the implementation of PNPM-MP in 2012 that is since there are still people who do not understand either participate in the activities or events of PNPM-MP it caused the events of PNPM-MP was unsuccessful.The purpose of this research was to evaluate PNPM-MP in Kelurahan Bangka Belitung Laut. The theory that used to evaluate PNPM-MP is using evaluation criteria according to Dunn to measure the successful program or the public policy: effectiveness, effeciency, adequacy, equality, responsiveness and appropriateness. The method that used in this research is descriptive method, qualitative approach. The result of this research, showed the action of PNPM-MP was divided by 3 sectors: environment, social and economy. The existance of PNPM-MP can help the government officials, district and subdistrict because the action of PNPM-MP in environmental sector can be handled in scale of development that required by society in smale scale. In 2012, there was no action in social sector in the form of training because the training activity in 2011 was only formality. The action of PNPM-MP in economic sector in the form of the loan of revolving fund is only for groups of people who have own business. The loan of revolving fund is being a modal to run a business. However, there are some KSM of the loan of revolving fund that are in overdue. The suggestion regarding this research in addition in economic sector about the loan of revolving fund should be not having interest in the repayment Keywords: evaluation, PNPM-MP, evaluation criteria, environmental sector, social sector, economic sector.

1 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


tahun

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan

menjadi salah satu

2012

tentang

Kemiskinan

Di

Kota

Keputusan

Walikota

penanggulangan Pontianak

dan

Pontianak

No

masalah di Kota Pontianak. Kemiskinan

31.1/Bappeda/Tahun

seringkali

Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana

dipahami

sebagai

gejala

rendahnya tingkat kesejahteraan semata,

Program

padahal kemiskinan merupakan gejala yang

Pontianak.

2013

(TKPP)

tentang

PNPM-MP

Kota

bersifat kompleks.Kemiskinan tidak hanya

Kelurahan Bangka Belitung Laut

milik masyarakat di kawasan perdesaan

mulai melakukan dan melaksanakan PNPM-

yang pekerjaan di kawasan perdesaan lebih

MP sejak tahun 2009. Badan Keswadayaan

didominasi oleh petani, buruh tani, buruh

Masyarakat (BKM)di Kelurahan Bangka

dan nelayan. Tetapi kawasan perkotaan juga

Belitung Laut

tidak lepas dari permasalahan kemiskinan.

Laut Abadi. BKM Bangka Belitung Laut

Masalah

Abadi menyusun PJM Pronangkis secara

kemiskinan

bisa

dilihat

dari

rendahnya tingkat kesejahteraan.

bernama Bangka Belitung

partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat

Dalam menanggulangi kemiskinan di

untuk

menanggulangi

kemiskinan

di

Kota Pontianak, pada tahun 2007 pemerintah

Kelurahan Bangka Belitung Laut secara

telah membuat

mandiri.

program penanggulangan

kemiskinan perkotaan

yang sasarannya

Pelaksanaan

PNPM-MP

di

adalah masyarakat atau komunitas. Program

Kelurahan Bangka Belitung Laut telah

penanggulangan

melakukan

tersebut

adalah

kemiskinan

perkotaan

Program

Nasional

menunjang dan meningkatkan kapasitas

Mandiri

masyarakat di BKM Bangka Belitung Laut

PemberdayaanMasyarakat Perkotaan(PNPM-MP). Adapun

kegiatan

untuk

Abadi. Kegiatan PNPM-MP terbagi menjadi dasar

3 bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat

hokumPNPM-MPadalah Peraturan Presiden

yaitu :ekonomi, program atau kegiatan yang

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

dilaksanakan oleh PNPM-MP adalah adanya

Penanggulangan Kemiskinan. Peran PNPM-

Bantuan

MP

permasalahan

Dalam bidang ekonomi berbentuk bantuan

kemiskinan tersebut, ditindaklanjuti oleh

pinjaman dana bergulir yang diberikan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12

kepada Kelompok Swadaya Masyarakat

untuk

yang

beberapa

menjadi

mengentaskan

Langsung

Masyarakat

(BLM).



(KSM). Untuk KSM yang telah terbentuk di

padakajianevaluasi

BKM

Bangka Belitung Laut pada tahun

menyelesaikan

2012

adalah 3 kelompok pemula dan 9

menggunakan kriteria evaluasi disesuaikan

KSM lanjutan dari tahun sebelumnya.

pada

kegiatan

masalah

dalam tersebut

dengan permasalahan PNPM-MP disetiap

Dibidang lingkungan yang difokuskan

ketiga

PNPM-MP

bidangnya.

infrastruktur.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini

Kegiatan lingkungan yang telah terlaksana

diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi

pada tahun anggaran 2012 adalah jalan rabat

untuk penelitian sejenis dan meningkatkan

beton dan rehab rumah tidak layak huni.

khasanah displin ilmu dalam kebijakan

Namun ada beberapa kegiatan lingkungan

publik bagi Studi Ilmu Administrasi Negara,

tidak terlaksana seperti: perbaikan jalan cor

khususnya, yang berkaitan dengan evaluasi

gantung,

gertak,

kebijakan. Manfaat praktis dari penelitian

dan

ini, hasil dari penelitian ini diharapkan

pembangunan

jalan

saluran

drainase

pembuatan

pembangunan MCK.

menjadi suatu acuan dalammelaksanakan

Pemanfaatan dana BLM dibidang

sebuah kebijakan atau program-program

sosial yaitu dengan melakukan berbagai

pemerintah dan

kegiatan pemberdayaan yang dimaksudkan

masukan untuk pihak pemerintah, khususnya

kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.

Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM-MP

Jenis peningkatan kapasitas seperti pelatihan

yang

penguatan BKM/UP/Aparat kelurahan dan

perkotaan dan meningkatkan pengetahuan

pelatihan

peneliti

keterampilan

anggota

dan

sebagai salah satu bahan

melaksanakan

tentang

PNPM

program

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

pemberdayaan

yang terbentuk dan masih aktif agar mampu

perkotaan di Kota Pontianak

memperkuat

dan

pembangunan

Mandiri

nasional masyarakat

mengembangkan

kemampuan KSM. Namun pada tahun 2012, kegiatan sosial seperti pelatihan tersebut

B. TINJAUANPUSTAKA

ditiadakan. Di sisi lain, tidak maksimalnya dalam

melaksanakan

kegiatan pelatihan

sebelumnya.

1.

Kebijakan Publik Friedrich (dalam Agustino, 2012:7)

Berdasarkan permasalahan di atas,

adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan

maka peneliti memfokuskan penelitian ini

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 3

INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


atau pemerintah dalam suatu lingkungan

Secara umum, menurut Dunn (2003:608)

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

istilah evaluasi dapat disamakan dengan

(kesulitan-kesulitan)

penaksiran (appraisal), pemberian angka

kemungkinan

kemungkinan-

(kesempatan-kesempatan)

(rating)

dan

penilaian

(assessment).

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan

berguna

publik diperlukan adanya suatu kriteria

dalam

mengatasinya

untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.

untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja

2.

Konsep Evaluasi Kebijakan Publik Menurut

Anderson

(dalam

kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Kusumanegara,2012:121)

berpendapat

evaluasi

memusatkan

Istilah efektivitas merupakan kata

perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan

yang tidak asing yang sering muncul dalam

taksiran terhadap implementasi (proses) dan

kajian Ilmu Administrasi Negara. Efektivitas

akibat-akibat

kebijakan.

berasal dari kata efektif yang mengandung

Sedangkan menurut Lester dan Stewart

pengertian dicapainya keberhasilan dalam

(dalam

Evaluasi

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan

kegagalan

antara hasil yang diharapkan dengan hasil

kebijakan

(dampak)

Agustino,

suatu

2012:185)

kebijakan

dan

untuk

a. Efektivitas

mengetahui apakah kebijakan yang telah

yang

dirumuskan

dan

sesungguhnya

dicapai.

dilaksanakan

dapat

WilliamDunn

menghasilkan

dampak

yang

berkenaan dengan apakah suatu alternative

diinginkan.Nugroho

(2006:157)

evaluasi

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,

kebijakan publik memiliki fungsi untuk

atau mencapai tujuan dari diadakannya

menilai evaluasi formulasi kebijakan publik,

tindakan. Yang secara dekat berhubungan

evaluasi implementasi kebijakan publik dan

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari

evaluasi

unit

lingkungan

kebijakan

publik.

produk

:Efektivitas

Menurut

atau

(effectiveness)

layanan

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan

moneternya” (Dunn, 2003:429).

publik berkenaan dengan apakah formulasi

b. Efisiensi

kebijakan publik telah dilaksanakan.

atau

nilai

Adapun menurut William Dunn mengemukakan bahwa:Efisiensi (efficiency) 4



berkenaan

dengan

diperlukan

untuk

jumlah

usaha

menghasilkan

yang

f. Ketepatan

tingkat

Menurut William Dunn (2003:438),

efektivitas tertentu. (Dunn, 2003:430).

ketepatan berkenaan dengan berhubungan

c. Kecukupan

dengan rasionalitas substansif. Ketepatan

Kecukupan dalam kebijakan publik

merujuk pada nilai dari tujuan program dan

dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai

kepada kuatnya asumsi yang melandasi

sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai

tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan menilai

hal. Menurut William Dunn: kecukupan

sebuah program dapat menghasilkan sesuai

(adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh

yang diinginkan dan benar-benar berguna.

suatu

Dalam

tingkat

efektivitas

memuaskan

mengevaluasi

kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

Kelurahan

menumbuhkan

menggunakan

adanya

masalah

(Dunn,

2003:430).

Bangka keenam

PNPM-MP Belitung kriteria

di Laut

evaluasi

kebijakan publik.

d. Perataan Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda

dalam

masyarakat

(Dunn,

2003:434). e. Responsivitas Menurut William Dunn (2003:437) menyatakan

bahwa

responsivitas

(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. 5 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


3.

menggambarkan

Kerangka Pikir Penelitian

dengan hasil data dilapangan yang kemudian

Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara

1. 2.

fenomenayang terjadi

dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan

KEBIJAKAN Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak

untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulanMaret 2015 hingga Januari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Koordinator PNPM-MP dan Assisten

MASALAH : 1. Kegiatan dibidang lingkungan berupa: perbaikan jalan cor gantung, pembangunan jalan gertak, rehab rumah tidak layak huni, pembuatan saluran drainase dan pembangunan MCK. Pelaksanaan perbaikan lingkungan dinilai hanya memenuhi keadaan yang sangat mendesak. 2. Kegiatan dibidang sosial seperti kegiatan pelatihan tidak terlaksana dengan efesien dan hanya bersifat formalitas. 3. Kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam bidang ekonomi berupa kegiatam pinjaman dana bergulir, ada KSM ditahun 2011 belum mngembalikan (menunggak) sehingga menimbulkan kesulitan untuk menggulirkan dana pinjaman ke calon peminjam berikutnya.

Kriteria-kriteria evaluasi Dunn (2003) 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas dan 6. Ketepatan.

Koordinator PNPM-MP Kota Pontianak, Kasi

Ekbang

Kecamatan

Pontianak

Tenggara, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Belitung

(BKM) Laut

Tenggara,

Kelurahan

Kecamatan

Sekretaris,

Unit

Bangka Pontianak Pengelola

Keuangan, Unit Pengelola Lingkungan dan Unit

Pengelola

Belitung

Sosial

Laut

BKM

Abadi

Bangka

berjumlah

4

orang.(KSM) penerima PNPM-MP Kota HASIL KEBIJAKAN Memberikan gambaran mengenai Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam kegiatan bidang lingkungan, kegiatan bidang sosial, dan kegiatan bidang ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2012

Pontianak berjumlah 3 kelompok. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu

Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2016

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan

C. METODEPENELITIAN

Huberman mengemukakan

Dalam

penelitian

ini,

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian

pendekatan

kualitatif.

inidigunakan

Jenis

(Sugiyono, bahwa

2011:91),

aktifitas

dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis

untuk 6



data-data dan informasi yang ada, peneliti

efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan,

menggunakan

responsivitas, dan ketepatan.

tiga

tahap

analisis

data

diantaranya: reduksi data, display data danverifikasi.Mendekati

masalah

kebijakan yang sangat krusial dan penting.

secara langsung, dirasakan sulit apabila

evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil

tanpa mengenal masalah tersebut secara

yang dicapai mencerminkan tujuan yang

umum. Analisis domain mampu mengatsi

dihendaki. Agar suatu kebiajakan yang buat

kesulitan

dan telah dilaksanakan tersebut dapat dinilai

ini.

Teknik

suatu

Evaluasi merupakan suatu tahapan

analisis

domain

digunakan untuk menganalisis gambaran-

berhasil

gambaran objek penelitian secara umum atau

mengevaluasi

ditingkat permukaan, namun relatif utuh

menilai PNPM-MP di Kelurahan Bangka

tentang objek penelitian tersebut (Bungin,

Belitung Laut dalam bentuk 3 bidang

2001:293). Adapun untuk menguji validitas

kegiatan atau tridaya yaitu :

data,

1.

penulis

menggunakan

triangulasi

atau

tidak

berhasil.

Untuk

PNPM-MP

Evaluasi

merupakan

PNPM-MP

diBidang

mengevaluasi

berjalannya

sumber dan teknik yakni peneliti mengecek

Lingkungan

data yang telah diperoleh dari berberapa

Untuk

sumber atau informan yang di teliti dengan

kegiatan bidang lingkungan menggunakan

berbagai teknik diantaranya wawancara,

kriteria evaluasi dunn yaitu efektivitas

observasi dan dokumentasi.

PNPM-MP bidang lingkungan di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Istilah efektivitas berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan apakah

Dalam menganalisa evaluai PNPM-

suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang

MP di Keluarahan Bangka Belitung Laut

diharapkan, atau mencapai tujuan dari

Kecamatan Pontianak Tenggara, penulis

diadakannya

menggunakan teori yang diungkapkan oleh

efektivitas kegiatan PNPM-MP di Kelurahan

William N. Dunn mengemukakan beberapa

Bangka Belitung Laut Apakah telah dicapai

kriteria

mengevaluasisuatu

?. Yang berarti sesuatu yang dilakukan

program diperlukan adanya suatu kriteria

dalam kegiatan atau pelaksanaan PNPM-MP

untuk mengukur keberhasilan program yaitu:

telah

yangdapat

tindakan.

dilaksanakan

Dalam

dengan

hal

baik

ini

atau 7



tidak.Berikut adalah wawancara langsung

Belitung Laut. Ketepatan merujuk pada nilai

yang penulis lakukan dengan Bapak “I”

dari tujuan program dankepada kuatnya

yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan

asumsi

Pembangunan

tersebut.Ketepatan menilai sebuah program

Kecamatan

Pontianak

yang

melandasi

tujuan-tujuan

Tenggara. Beliau mengatakan:

dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan

“Dengan adanya PNPM-MP ini cukup

dan benar-benar berguna. Untuk menilai

efesien dan sedikit banyak membantu pada

ketepatan dari PNPM-MP di Kelurahan

tataran

dan

Bangka Belitung Laut menggunakan sesuai

kelurahan. Karena diPNPM-MP ini kegiatan

atau tidak pihak BKM dalam melaksanakan

yang bisa ditangani hanya dalam

kegiatan-kegiatan PNPM-MP.

pemerintah

kecamatan

skala

pembangunan yang dibutuhkan masyarakat

Dalam

strategi

penanggulangan

dalam skala yang kecil”. (Wawancara, 08

kemiskinan, kegiatan lingkungan mencakup

september 2015)

meningkatkan

Dalam

artian

pembangunan

seperti

kegiatan-kegiatan

lingkungan

perumahan dan permukiman warga miskin

atau

di Kelurahan Bangka Belitung Laut seperti

perbaikan jalan yang ada di Kelurahan

perbaikan infrastruktur lingkungan yaitu

dalam skala yang kecil sehingga dapat

jalan, jembatan, saluran drainase, barau,

ditangani

Dengan

sarana persampahan dan menciptakan rumah

demikian, meskipun menggunakan dana

yang layak huni seperti memperbaiki rumah

yang minim, dana yang diberikan digunakan

warga miskin di Kelurahan Bangka Belitung

sebagai dana stimulan yang harus gunakan

Laut yang non permanen sehingga bisa layak

secara arif dan cermat dan ditetapkan

huni. Agar sesuai dengan tujuan PNPM-MP

berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

itu

sepenuhnya

tepat.Berikut

Diharapkan dana ini dapat menggugah

wawancara yang dilakukan

oleh peneliti

keswadayaan masyarakat untuk mampu

terhadap bapak “B” yang menjabat sebagai

memberi kontribusi

koordiantor BKM Bangka Belitung Laut

oleh

infrastruktur

kualitas

PNPM-MP.

dalam memberikan

belum

tenaga dan dana agar kegiatan ini menjadi

mengenai

lebih besar.

lingkungan.Beliau mengatakan:

Selain efektivitas, kriteria evaluasi

“Program

ketepatan

PNPM-MP

kegitan

dalam

bidang

menurut dunn yaitu:Ketepatan PNPM-MP

kegiatan lingkungan bisa dikatakan sudah

bidang lingkungan Di Kelurahan Bangka

cukup tepat. Kami ingin membangun dan 8



memperbaiki semua jalan-jalan yang ada

di masyarakat seperti terjalinnya kembali

dalam ususlan mau pun tidak dalam ususlan

budaya gotong royong, tolong menolong

tapi kembali lagi kami kesulitan untuk

antar

mengembangkan

kewirausahaan, dan kerja sama. Untuk

dana.

Dalam

warga,

integritas,

membahas

APBD dan APBN. APBD pun itu dari tahun

bidang sosial menggunakan kriteria evaluasi

2012 itu udah mengecil dari 40 % menjadi

dunn adalah:Efesiensi PNPM-MP bidang

10

sosial Di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

Jadi

kami

kesulitan

untuk

kegiatan

kerja,

pembangunan kami menggunakan dana

%.

berjalannya

etos

dalam

mengembangkan dana yang terbatas itu.”

Menurut

Dunn (2003:430),

(Wawancara,15 September 2015).

efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha

Di Kelurahan Bangka Belitung Laut

yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat

telah melaksanakan kegiatan lingkungan

efektivitas tertentu. Usaha apa saja yang

dalam

tepat.

dilakukan untuk sebuah program tersebut

perbaikan

agar mengasilkan program yang efisien

infrastruktur di Kelurahan Bangka Belitung

untuk masyarakat sebagai sasaran program.

Laut

Untuk menilai efesiensi dari PNPM-MP di

PNMP-MP

Meskipun

sudah

pembangunan

tidak

merata.

cukup dan

Karena

dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan

Kelurahan

seperti perbaikan infrastruktur, pihak BKM

menggunakan

sangat sulit untuk menyesuaikan dana yang

dilakukan oleh pihak BKM dan UP-UP

masuk ke rekening BKM. Sehingga dalam

dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP.

melaksanakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur

memilah-milah

dan

menyesuaikan dana yang tersedia.

Pada

Bangka

Belitung

usaha-usaha

apa

Laut yang

Keefesiensian kegiatan sosial dapat dinilai dari terlaksananya kegiatan sosial di kelurahan

tersebut.

keberhasilan

dapat

beberapa usaha untuk mencapai hasil yang

dari

beberapa

usulan-usulan kegiatan perbaikan.

sosial

menunjang

tahun 2012 hanya ada 2 jenis kegiatan yang implementasikan

kegiatan

Untuk

diperlukan

diinginkan dan diharapkan. Usaha yang dilakukan berupa melakukan kegiatan rapat

2.

Evaluasi PNPM-MP diBidang Sosial

koordinasi.

Komponen kegiatan di bidang sosial

Berikut wawancara yang dilakukan

merupakan kegiatan yang secara langsung

pada tanggal 15 September 2015 kepada

mampu menumbuhkan kembali modal sosial 9 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


bapak

”B” sebagai Koordinator BKM di

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat

Kelurahan Bangka Belitung Laut.

diartikan sebagai respon dari suatu program.

“Kalo kegiatan sosial itu tidak efesien.

Berarti tanggapan sasaran kebijakan publik

Karena kami menyesuaikan dana yang turun

atas

dari APBD itu kecil. Supaya kegiatan sosial

program.

itu bisa efesien

penting

kami perlu dana besar.

penerapan suatu Kriteria karena

kebijakan

dan

responsivitas analisis

yang

memuaskan

sesudahnya

(efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan)

pelatihan

satpam.

gagal

jika

kriteria

dapat

Seperti pelatihan yang bisa dimaanfaatkan contoh

semua

adalah

belum

lainnya

Pelatihan satpam itu mahal sedangkan dana

masih

nya yang diberikan untuk kegiatan pelatihan

kebutuhan aktual

hanya berjumlah Rp 3.000.000,-Jadi kami

semestinya diuntungkan dari adanya suatu

juga dalam membuat kegiatan pelatihan

kebijakan.

harus menyesuaikan dana itu sendiri. Kalo

berbentuk

kami turutkan supaya efesien, dana itu tidak

kegiatan yang secara langsung mampu

cukup.”

menumbuhkan

dari

kelompok

Komponen kegiatan

menanggapi

bidang

sosial

kembali

yang

sosial

merupakan

modal

sosial

Selanjutnya wawancara langsung yang

dimasyarakat seperti terjalinnya kembali

penulis lakukan denganIbu “W” sebagai

budaya gotong royong, tolong menolong

pengurus BKM Bangka Belitung Laut

antar

Abadi. Beliau mengatakan:

kewirausahaan, dan kerja sama. Dalam hal

“Kegiatan Sosial di Kelurahan Bangka

ini responsivitas

Belitung Laut berbentuk untuk kegiatan

berkaitan dengan hasil kebijakan yang

pelatihan.

Namun

pada

tahun

memuaskan

kegiatan

pelatihan

tidak

ada.

2012, Karena

warga,

integritas,

etos

kerja,

kegiatan PNPM-MP

kebutuhan

bagi

kelompok-

kelompok dibidang kegiatan sosial.

Selama beberapa tahun ada yang tidak

Kegiatan sosial di Kelurahan Bangka

mengadakan pelatihan. Ndag setiap tahun

Belitung Laut, secara umum kegiatannya

ada kegiatan pelatihan. Karena dilarikan ke

berbentuk

dana bergulir.” (Wawancara, 15september

pelatihan bertujuan untuk meningkatkan

2015).

keterampilan warga miskin agar memiliki

Selain PNPM-MP responsivitas

efesiensi,

mengevaluasi

menggunakan PNPM-MP

bidang

kriteria sosial.

kemampuan diri.Dalam

kegiatan

pelatihan.

memberdayakan meningkatkan

Kegiatan

potensi

keterampilan

warga miskin dalam sasarannya adalah 10



kelompok-kelompok yang tergolong miskin.

tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,

Agar kelompok-kelompok tersebut memiliki

nilai atau kesempatan yang menumbuhkan

kemampuan dalam memberdayakan dan

adanya masalah. Dalam hal ini kecukupan

mengembangkan potensi didalam diri.

kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka

Berdasarkan

yang

Belitung Laut berkaitan dengan biaya atau

dilakukan peneliti dengan ibu ”S” sebagai

dana yang digunakan dalam melaksanakan

Unit

kegiatan

Pelayanan

wawancara

Sosial

BKM

Bangka

kegiatan

PNPM-MP.

Namun

Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:

berdasarkan data lapangan kegiatan PNPM-

“Responsivitas atau tanggapan kelompok-

MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut

kelompok kegiatan sosial cukup merespon.

pada tahun 2012 tidak semuanya sesuai

Namun ketika pelaksaanannya kegiatan

dengan rumusan strategi penanggulangan

pelatihan,

kemiskinan.

kelompok-kelompok

kegiatan

sosial tersebut tidak memanfaatkan dengan

Komponen bidang ekonomi berupa

ilmu atau pengalaman yang didapatkan dari

kegiatan yang memberikan manfaat dan

kegiatan pelatihan. Sehingga pada tahun

peningkatan pendapatan bagi individu atau

anggaran

keluarga maupun kelompok secara langsung.

2012

kegiatan

pelatihan

ditiadakan. Karena tujuan dari kegiatan

Sehingga

bermanfaat

langsung

bagi

pelatihan tidak memuaskan”. (Wawancara,

peningkatan pendapatan keluarga miskin

22 september 2015).

atau KSM. Dalam hal ini kriteria kecukupan kegiatan PNPM-MP berkaitan biaya atau

3.

Evaluasi

PNPM-MP

diBidang

dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan pencapaian hasil

Ekonomi Manfaat dari kegiatan ekonomi ialah

yang diharapkan dari kegiatan ekonomi.

sebagai pinjaman kepada KSM dan harus

Manfaat

dikembalikan kepada UP. Untuk membahas

Kelurahan Bangka Belitung Laut ialah

dalam berjalannya pinjaman dana bergulir

sebagai pinjaman

kegiatan bidang ekonomi menggunakan

diberikan

kepada

kriteria evaluasi dunn adalah:Kecukupan

peminjam

atau

PNPM-MP

bidang

dikembalikan

kecukupan

menurut

ekonomi. Dunn

Istilah

(2003:430)

berkenaan dengan seberapa jauh suatu

pinjaman

dari

kegiatan

di

dana bergulir yang kelompok-kelompok KSM

kepada

dana

ekonomi

dan

UPK.

bergulir

ini

harus Kegiatan bersifat

berkelanjutan. 11



Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota

dan

mewakili

setiap

RT

di

pinjaman pertama. Tujuannya disini untuk memotivasi setiap KSM dapat berusaha dan

Kelurahan Bangka Belitung Laut. Untuk

semakin

tahap awal, setiap KSM yang mengajukan

ditekuninya. Dengan modal yang lebih besar

pinjaman dana bergulir akan menerima

usaha yang dimilikinya tersebut dapat

pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh

semakin berkembang dan maju. Sehingga

UPK bagian dari BKM Bangka Belitung

dapat menambah pendapatan perekonomian

Laut

keluarga.

Abadi.Berikut

wawancara

yang

dilakukan penulis dengan Ibu “S” yang

giat

terhadap

usaha

yang

Selain kriteria kecukupan, untuk

menjabat sebagai UPK di BKM Bangka

mengevaluasi

Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:

kriteria

“Setiap kelompok-kelompok pinjaman dana

ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung

bergulir hanya menerima 2.500.000 dan

Laut. Menurut Dunn ketepatan merujuk pada

setiap bulannya harus mengembalikan 20%

nilai dari tujuan program dankepada kuatnya

pinjaman. Jadi dalam 10 bulan, kami

asumsi

menerima pengembalian pinjaman dana

tersebut. Ketepatan menilai sebuah program

bergulir berjumlah 3.000.000,-.itupun jika

dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan

KSM

dan benar-benar berguna.

pinjaman

dana

bergulir

itu

mengembalikan sesuai dengan tepat waktu”. (Wawancara, 26september 2015). Bentuk kemiskinan

strategi dalam

ketepatan

yang

PNPM-MP

melandasi

bidang

tujuan-tujuan

dan

mewakili

setiap

RT

di

Kelurahan Bangka Belitung Laut. Berikut

ekonomi

nama-nama KSM di Kelurahan Bangka

mencakupmeningkatkan pendapatan warga

Belitung Laut yaitu Multi Peduli, Mulia,

miskin.

pinjaman

Mandiri, Pelita Hati, Mahoni Abadi, Sehat,

bergulir dengan bunga rendah. KSM yang

Sinar Abadi, Kasih, Mawar, Melati, Bunda,

menggunakan pinjaman dana bergulir, setiap

Mekar, Multi Peduli2, Teratai2, dan Bunda2.

bulannya harus mengembalikan 20% dari

Dari 15 KSM tersebut ada 2 KSM yang

pinjaman. Jika pengembalian peminjaman

fiktif yaitu Mekar dan Melati. Karena KSM

itu lancar

tersebut

Dengan

bidang

menggunakan

Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota

penanggulangan

PNPM-MP

memberikan

dalam jangka waktu 10 bulan,

merupakan

kelompok

yang

maka dapat meminjam kembali diputaran

bergabung pada tahun lalu. Sehingga dalam

kedua dengan mendapat kelipatan dari

pembukuan pinjaman dana bergulir dua 12



KSM yang fiktif tersebut tetap menjadi

Ketepatan

penggunanaan

pinjaman

anggota pinjaman dana bergulir. Berikut

bergulir bertujuan untuk dapat meningkatkan

wawancara dengan Ibu “S” yang menjabat

pendapatan warga miskin atau KSM-KSM

sebagai UPK di BKM Bangka Belitung Laut

yang meminjam pinjaman dana bergulir

Abadi mengenai ketepatan pinjaman dana

sehingga dapat menggurangi kemiskinan.

bergulir. Beliau mengatakan:

Berikut

“Saya rase KSM di BBL ini menggunakan

bergulir ke setiap KSM di BKM Bangka

benar benar pinjaman dana bergulir ini

Belitung

untuk modal usaha. Namun, tahun 2012

wawancara

Cuma ada 3 KSM yang baru masuk. Sisanya

mengatakan:

itu KSM-KSM yang lanjutan. Karena kondisi

“Pinjaman dana bergulir sangat tepat, jika

dananya juga memang ndag ada.

Jadi

disiplin. Karena Saya dengar banyak KSM

begitu dapat nagih terkumpul untuk satu

yang sering macet. Sehingga menghambat

orang, baru bisa minjamkan. Sedangkan

KSM lain untuk meminjam pinjaman dana

pada tahun 2011 ksm ksm itu banyak yang

bergulir. Untuk pendistribusiannya tetap

macet.Sehingga Kalo ada yang nyangkut

sama

nyangkut tuh yang buat ndag bisa mutarkan

menerimaRp.

ke kelompok lain.(wawancara, 26 September

ketentuan baku di kelurahan Babel. Ini

2015)

merata tapi untuk kemajuan KSM cenderung

pendistribusian

Laut

Abadi.

dengan

dalam

pinjaman

satu

Ibu

dana

Berdasarkan “N”.

kelompok

2.500.000,-Sudah

Beliau

tetap menjadi

KSM KSM di Kelurahan Bangka

kurang karena makin banyak KSM yang

Belitung Laut menggunakan dana pinjaman

mogok atau berlubang-lubang. Coba KSM

bergulir dengan yang ditentukan, yaitu untuk

yang lancar ditambah modalnya, setidaknya

menjadikan modal awal berusaha. Karena

KSM

kendala yang dihadapi oleh setiap KSM-

maju.”(wawancara, 18 november 2015).

KSM

berbeda-beda

bisa

semakin

mereka

Adanya pinjaman dana bergulir bagi

mengembalikan

KSM di Kelurahan Bangka Belitung Laut

pinjaman tersebut. Dengang adanya KSM-

dirasakan sudah tepat jika setiap KSM-KSM

KSM yang tidak lancar dalam pengembalian

peminjam dana bergulir mengembalikannya

pinjaman menyebabkan setiap KSM yang

tepat dan disiplin. Dalam pendistribusian

lancar dan ingin melanjutkan pinjaman dana

pinjaman dana bergulir setiap KSM yang

bergulir tetap menerima Rp. 2500.000,-.

lancar tetap menerima Rp. 2.500.000,-

terkadang

sulit

sehingga

tersebut

untuk



karena sudah menjadi ketentuan baku di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Tidak ada

2. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang sosial

kemajuan bagi KSM yang lancar dan tidak

Dalam

kriteria nasional

evaluasi

dapat peningkatan pendapatan keluarga jika

efesiensiprogram

pemberdayaan

tidak ditambah pinjaman dana bergulir untuk

masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang

modal usaha.

sosial

yang berbentuk kegiatan pelatihan

tidak efesien. Karena tidak setiap tahun diadakan

kegiatan

berbentuk

pelatihan

sehingga dana yang dianggarkan untuk

E. PENUTUP

kegiatan pelatihan diberikan ke kegiatan ekonomi yaitu pinjaman dana bergulir.

a) Kesimpulan Berdasarkan pada pembahasan yang

ResponsivitasPNPM-MP

dalam

telah dikemukakan, maka dapat diambil

bidang sosial yang berbentuk kegiatan

kesimpulan sebagai berikut :

pelatihan, tanggapan kelompok-kelompok kegiatan sosial cukup merespon. Namun

1. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang

ketika pelaksaanannya kegiatan pelatihan, kelompok-kelompok kegiatan sosial tersebut

lingkungan. Dalam

evaluasi

tidak memanfaatkan dengan ilmu atau

efektivitasprogram nasional pemberdayaan

pengalaman yang didapatkan dari kegiatan


pelatihan.

lingkungan

kriteria

yang

berbentuk

perbaikan

infrastruktur sudah cukup efektif. Dengan adanya

PNPM-MP

membantu kecamatan

pada dan

ini

sedikit

tataran kelurahan.

banyak

pemerintah Karena

3. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang ekonomi. Dalam

kriteria

evaluasi

di

kecukupanProgram nasional pemberdayaan

PNPM-MP kegiatan lingkungan yang bisa


ditangani hanya dalam skala pembangunan

ekonomi yang berbentuk pinjaman dana

yang dibutuhkan masyarakat dalam skala

bergulir

yang kecil.

memberikan

dinilai

sudah

pinjaman

cukup

karena

bergulir

dengan

bunga rendah.



Ketepatan pemberdayaan

Program

nasional

bergulir ini wajib dikembalikan dengan

masyarakat

mandiri

berbunga

perkotaan dalam bidang ekonomi yang

sehingga

semakin

memberatkan bagi warga miskin.

berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah cukup tepat jika tingkat kesadaran kesadaran masyarakat yang tinggi.

F. REFERENSI 1. Sumber Buku:

b) Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

berkaitan

dengan

Evaluasi

PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Berdasarkan komponen bidang sosial seharusnya dalam mengadakan kegiatan sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan tidak serta merta hanya memikirkan pembiayaan

saat

kegiatan

pelatihan

dilaksanakan melainkan keberlanjutan manfaat dari kegiatan pelatihan tersebut

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. --------------------. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Format-format kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press Dunn, William N.2003.Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media

agar berjalan dengan baik. 2. Berdasarkan komponen bidang ekonomi, seharusnya kegiatan bidang ekonomi berbentuk

pinjaman

dana

bergulir.

Dengan alas an dana tersebut dapat terpelihara

dan

berkelanjutan

dan

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi.Jakarta: Elex Media Komputindo. --------------------.2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang ModelModel Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo..

beranggapan dengan adanya pinjaman dana bergulir dapat membantu warga

Silalahi,Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rifka Aditama

miskin. Namun menimbulkan adanya penambahan beban bagi warga miskin yang meminjam karena pinjaman dana

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 15



Sugiyono.2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Anggaran 2014.

---. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ------. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. ------. 2014. Kebijakan publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

2. Perda dan Perwa: Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak.

3. Sumber lain : Tim Persiapan PNPM Mandiri Perkotaan. Desember 2007. Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008. Diakses pada 7 september 2015 dari http://www.p2kp.org/ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Februari 2015. Laporan Hasil Evaluasi 16 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA ; FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POUTIK

I

.

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA JalaD Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, PODtiaoak Kotak POI 78124

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK. MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura. yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lutus Tanggal Lulus ,Fakultasl Jurusan E-mail addresl liP

. ~t\\ I\~~ .................

\)Uj' .lt~\A~ ; .~9.!.~tt
: .:l·...:\·~·~~·~~~l\t·~ \(" : ISIP I ..\~.~.~ ~.~.t' ..~~.I¥.:~.~.~ .

: }!\t~.\).:~.l~.\~~~~ f¥.••• J.....Q.~~.~....~~.~~. q~4 ~a.~cc.

(..o.\d

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulilsan mahasiswa (S 1), . _.' .••.• _ ....1. 1..__ :t~. k ..,_.f.. P enge 101a Jumal Mahas'JSW8......................... PUb li ~a *) pada nogram n.o Studi menY-vJul WlWl\. mem~an \\..Mu ADN\tJ\c;\~)-M\ l-JtbAtLl'rF i:lAWUIl:I ..knltas IlmU soSta "ldanllm u n li""'J..U·nrversitas . T'anjungpura, HakBeb .................................. TO:ua. . as Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul·*) :

tV ALukS\

~ROb~"'N.

\'n\b\::~Dt\:fItAN

M/t;S\Q\JAL

tvtlt~)il't~~\<:.(\\

N A;t:rly\·~\..·····(1"f(f~o~··A·AW······rf>~·p·H\··.:··Pl? ····D·\···K·€·Cu·~·;\·;rA·ri ~~ti·G·~·f_..··..···....··..· ............... .,. ~fI"!J."" ,. "•• 2 ,. .}I'''''''''''. . ...J?~.U.I~.t\~ ~.!:.~.I !::.~.£~!j_!:.:I!'5.yj £.f?~..I.l.0.1j.::.~ TI~.~.~.t)..~.!:. . JI

'!•• "

,.

,.

., ".,

~!fcfl ,.,

beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimp~ mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

o Secarafulltex

C2f content artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk bukum yang, timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiQh saya ini.

tuntutan

Dibuat di Pada tanggal

: Pontianak

:

?-.~....~.C2i§.~.L.1.9).{.:..

~~ \~,A~

~ PUjl

\.t.~iA-'\2-\

····..·····..····..···..·itt···..•··

MM..~.9.~.~~.~.l? ~

· ·····

.

Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi masipg-masing (publikaiGovernanceiAspirasVSociodev/Sosiologique) Setelab mendapat persetujuan dari pengelola Jumal, berkas ini hams di scan dalam format PD~ ~ dilamj»irkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author) .

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Recommend Documents