KINERJA LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol 3, Nomor 3 , edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK Oleh: NABILA NURUL ANNISYA NIM. E42010035 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat E-mail : [email protected] ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Subjek Penelitian ialah Lurah Bangka Belitung Laut, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketua LPMK, Sekretaris LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari segi Responsivitas yang kurang aktif pada Musrenbang, kurang tepat mengatasi keluhan dan pasif dalam menyampaikan aspirasi masyrakat. Pada responsibilitas masih kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB. Kemudian dilihat dari Akuntabilitas pada perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan masih minim, LPMK kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan. Kata-kata Kunci : Kinerja, LPMK, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

Nabila Nurul Annisya, NIM. E42010035 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

1

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol 3, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

Abstract

This study aimed to describe the performance of the Village Community Development Institute (LPMK) in the Village of Sea Pacific Islands. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and document study. Data analysis techniques used namely data reduction, data presentation and verification. The research location is the Pacific Islands Marine Village East District of the city of Pontianak Pontianak. The research subject is the Pacific Islands Marine Village Head, Village Chief Secretary, Community Development Section Head, LPMK Chairman, Secretary LPMK, RW Chairman, Chairman of RT and society. The results showed that the performance of LPMK in the Pacific Islands Marine Village East District of the city of Pontianak Pontianak in terms of responsiveness that are less active on Musrenbang, less precise address complaints and passive in the community aspirations. In still less responsibility in accordance with Regulation No. 24 of Pontianak city area of 2002 on Guidelines for the Establishment of Community Empowerment LPMK involvement in UN voting. Then views of Accountability in the planning and implementation Musrenbang conducted at village level is still low, less LPMK promote the aspirations of the people, and the lack of documentation as a result of the form of reports and accountability activities undertaken by LPMK the village. Keywords: Performance, LPMK, Responsiveness, Responsibility, Accountability


2


prinsip yang harus dilaksanakan dalam tata A. PENDAHULUAN 1.

kelola

Latar Belakang Penelitian Kelurahan

unit

dari

Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak wilayahnya

lebih

terbatas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan, menjelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pontianak. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3

Pasal

9,

yang

menguraikan

tentang

kedudukan, tugas dan fungsi lurah pada Peraturan Daerah tersebut, maka diamanatkan mengenai fungsi yang harus dilaksanakan lurah adalah sebagai berikut : a.

Pelaksanaan

pemerintah

Pemberdayaan masyarakat.

c.

Pelayanan masyarakat.

d.

Penyelenggaraan

melaksanakan

serta

memaksimalkan fungsi yang diamanatkan, kelurahan

membentuk

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan (LPMK). Terbentuknya LPMK ini telah ditetapkan pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002

tentang

Lembaga Ditetapkannya

Pedoman

Pembentukkan

Pemberdayaan

Masyarakat.

peraturan

daerah

tersebut,

diharapkan LPMK dapat menjadi mitra dari pemerintah kelurahan. Pembentukan LPMK adalah sebagai media partisipasi masyarakat untuk

untuk

membantu

meningkatkan pemerataan

pemerintah

pelayanan hasil

di

dalam

pemerintah,

pembangunan

dan

dengan

menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan partisipasi

dan

swadaya

gotong

royong

masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan program kerja yang ada di Kelurahan yaitu

Pemberdayaan

demikian,

Kelurahan.

Dengan

dapat

memiliki

masyarakat

kreativitas, responsibiliitas dan produktivitas di

mengatasi segala tantangan hambatan dan

Setelah

mengetahui

dampak

dibentuk

LPMK

demi

yang perlu

menunjang

pemerintahan yang baik (good governance).

Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki tujuan

diberikan, maka disetiap kelurahan

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pemerintah

sebelumnya, bahwa dibentuknya Lembaga

24 Tahun 2002.

ketentraman dan

pelayanan umum, dan

maka

Dijelaskan di dalam Peraturan Daerah

dalam Bab 2 Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor

ketertiban umum.

Untuk

(good

peluang globalisasi. Sebagaimana tertulis di

b.

f.

baik

dalam memanfaatkan serta menghadapi dan

kegiatan

kelurahan.

e.

yang

governance).

merupakan

pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

mengatur

pemerintahan

mengimplementasikan

prinsip

Sebagai

ujung

tombak

keberhasilan

pembangunan kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung di dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan. Oleh karena itu, LPMK dapat menjadi tempat penampung

aspirasi

serta

keluhan

dari

masyarakat untuk diselesaikan, dan selanjutnya meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak Pemerintah Kelurahan untuk ditindaklanjuti. Salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan

Pontianak

Tenggara

yang

membentuk LPMK di kelurahannya adalah Kelurahan Bangka Belitung Laut. Dibentuknya LPMK di kelurahan ini telah berjalan sejak

partisipasi, yang merupakan satu di antara Nabila Nurul Annisya, NIM. E42010035 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

3


tahun 2009. Kehadiran LPMK di Kelurahan

mereka. Ruangan yang disediakan tersebut

Bangka Belitung Laut menjadi mitra bagi

tampak seperti tidak pernah digunakan oleh

pemerintahan di kelurahan, terutama yang

LPMK, hal ini terlihat dari tidak adanya

berada di jajaran pemerintahan Kota Pontianak.

seorang pun kepengurusan dari LPMK yang

Adapun di dalam pelaksanannya, berdasarkan

melakukan

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun

Sehingga mengindikasikan bahwa LPMK telah

2002 bahwa anggota LPMK di Kelurahan

lama

Bangka Belitung Laut ini memiliki fungsi

berhubungan dengan masyarakat di Kelurahan

sebagai

Bangka Belitung Laut.

berikut

memfasilitasi

mengakomodasi aspirasi,

dan/atau

aktifitas

tidak

di

ruangan

melakukan

tersebut.

kegiatan

yang

mengakomodasi

Selain itu, fenomena yang dilihat oleh

dan/atau memfasilitasi kebutuhan dan tuntutan

peneliti yaitu tidak adanya struktur organisasi

masyarakat

kepengurusan dari LPMK di ruangan ketika

dalam

bidang

pembangunan,

melakukan perencanaan dan pelaksanaan dan

peneliti

pengendalian

tersebut. Peneliti juga melihat minimnya

sumber

daya

pembangunan

melakukan observasi di ruangan

terutama yang dilaksanakan dan melibatkan

dokumen-dokumen

atau

pun

arsip

yang

swadaya masyarakat.

tersusun di ruangan LPMK. Fenomena yang

Namun kenyataan yang terjadi, ketika

terlihat lainnya yaitu ketidaksesuaian LPMK

peneliti melakukan Pra survey di lapangan,

dalam melaksanakan tugasnya, tampak dari

terdapat fenomena yang terlihat dari LPMK di

keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB.

Kelurahan Bangka Belitung Laut, fenomena permasalahan yang ditemui oleh peneliti yang

2.

Rumusan Permasalahan

menjadi penyebab tidak berjalan secara optimal LPMK yaitu

Melihat dari latar belakang serta fokus

kesibukan pengurus sebab

penelitian,

maka

dari

itu

rumusan

mereka juga mempunyai pekerjaan pokok

permasalahannya

selain menjadi anggota LPMK. Ada yang

Lembaga

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka

wirausaha

Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara

dan

lain

sebagainya.

Faktor

penyebab lainnya yaitu tidak adanya gaji bagi

adalah bagaimana kinerja

Pemberdayaan

Masyarakat

Kota Pontianak?

pengurus LPMK. Jadi pengurus dari LPMK melaksanakan tugas mereka berdasarkan pada

3.

jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah

di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

menggambarkan kinerja dan faktor-faktor

Kemudian sebagai mitra dari LPMK,

yang

mempengaruhi

kinerja

LPMK

di

Pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Laut

Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan

memberikan fasilitas kepada LPMK. Fasilitas

Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

yang diberikan berupa ruangan yang nantinya digunakan oleh LPMK melakukan berbagai kegiatan serta pertemuan yang erat kaitannya

4.

Manfaat Penelitian Untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dengan masyarakat di Kelurahan Bangka

sosial,

Belitung Laut dalam menyampaikan aspirasi

Pemerintahan, pada kajian kinerja Lembaga


khususnya

di

bidang

Ilmu

4


Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

tidak melanggar hukum, dan sesuai

(LPMK). Sehingga bisa menjadi perbandingan

dengan moral dan etika. kinerja organisasi

terhadap pihak-pihak yang memiliki minat

merupakan

tingkatan

pada permasalahan yang serupa.

organisasi

mewujudkan

sejauh

mana

tujuan

yang

berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

B. TEORI DAN METODELOGI 1. Kajian Pustaka

Karena

misi

dibentuknya

suatu organisasi adalah ingin tercapainya

Kinerja berasal dari pengertian

tujuan bersama yang telah ditetapkan

performance. Ada pula yang memberikan

ketika organisasi terbentuk. Sehingga

pengertian performance sebagai hasil

dengan adanya kinerja organisasi dapat

kerja

digunakan

atau

prestasi

kerja.

Namun,

untuk

melihat

hasil

atau

sebenarnya kinerja mempunyai makna

mengevaluasi organisasi, apakah dalam

yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja,

proses

tetapi

dilaksanakan berdasarkan tujuan yang

termasuk

bagaimana

proses

pekerjaan berlangsung Wibowo (2007 : 7).

Sehubungan

dengan

kerjanya

telah

sejalan

dan

ditetapkan.

pernyataan

Kinerja

Organisasi

yang

baik

tersebut dijelaskan juga oleh, Sudarto

merupakan harapan bagi setiap organisasi.

(1999 : 2) bahwa kinerja adalah sebagai

Sehingga untuk mengetahui baik atau

hasil atau unjuk kerja dari suatu orang

tidaknya

yang dilakukan oleh individu, yang dapat

diperlukannya indikator untuk mengukur

ditujukan secara konkrit dan dapat diukur.

keberhasilan kinerja organisasi. Menurut

Dari pendapat para ahli, maka dapat

Moeheriono (2012 : 162) yaitu, ada tiga

dikatakan bahwa kinerja adalah proses

konsep yang dapat digunakan untuk

dari suatu kegiatan berlangsung, yang

mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

dilakukan oleh individu kemudian hasil

a.

organisasi

tersebut,

maka

Responsivitas (Responsiveness), yaitu

kerja tersebut diukur berdasarkan hasil

menggambarkan

kerjanya. Pengertian kinerja menurut ahli

organisasi publik dalam menjalankan

memiliki

misi dan tujuannya adalah untuk

pengertian

sebagai

berikut,

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan

menyempurnakan

sesuai

dengan

kemampuan

memenuhi kebutuhan masyarakat. b.

Responsibilitas (Responsibility), yaitu

tanggung jawabannya dengan hasil seperti

pelaksanaan

yang diharapkan Joko Widodo (2005 :

publik yang dilakukan sesuai dengan

78). Selanjutnya menurut Prawirosentono

prinsip-prinsip

(dalam Widodo 2005 : 78) kinerja yaitu

benar atau sesuai dengan kebijakan

suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh

secara implisit maupun eksplisit.

seseorang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi,

sesuai

dengan

c.

kegiatan

organisasi

administrasi

yang

Akuntabilitas (Accountability), yaitu menunjuk

pada

seberapa

besar

wewenang dan tanggung jawab masing-

kebijakan dan kegiatan organisasi

masing, dalam rangka mencapai tujuan

publik

organisasi bersangkutan secara legal,

masyarakat, bisa berupa penilaian


yang

diharapkan

dari

5


dari

wakil

rakyat,

pejabat

dan

masyarakat.

diperlukan.

Metode Penelitian Penelitian pendekatan

sikap

tanggap

yang

diberikan oleh LPMK ini merupakan sikap dasar

2.

Karena

yang

harus

diberikan

agar

lebih

mengetahui apa yang menjadi harapan dari ini

menggunakan

deskriptif

kualitatif.

metode

masyarakat di kelurahan. Berdasarkan hasil

Teknik

pengamatan

yang

dilakukan

di

lapangan

pengumpulan datanya adalah dengan wawancara,

Responsivitas dari LPMK dalam melaksanakan

observasi dan studi dokumen. Teknik analisis

tugasnya

data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu reduksi

dalam melakukan berbagai kegiatan yang

data, penyajian data dan verification.Lokasi

dilaksanakan

penelitian ialah Kelutahan Bangka Belitung Laut

Musrenbang kurang aktif. Langkah yang

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

diambil dalam mengatasi keluhan dinilai

Subjek Penelitian ialah Lurah, Sekretaris Lurah,

kurang tepat. Sehingga masyarakat tidak

Kasi pemberdayaan, Ketua LPMK, Sekretaris

merasakan dampak yang timbul dari hasil

LPMK,

Musrenbang. Selain itu, dalam menyampaikan

Pengurus

LPMK<

RW,

RT

dan

masyarakat yang dipilih dengan teknik purposive.

mengalami

aspirasi,

kemunduran.

oleh

LPMK

LPMK

kelurahan

terkesan

seperti

pasif

yang

menunjukkan bahwa Responsivitas LPMK C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

masyarakat.

Responsivitas Mengkaji

tidak sepenuhnya dalam menangani kebutuhan

mengenai

responsivitas,

berarti melihat kemampuan dari LPMK yang

2.

Responsibilitas Diamanatkan dalam pembukaan UUD

ada di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam menanggapi

apa

yang

dibutuhkan

oleh

masyarakat di kelurahan. Kepekaan dari LPMK terhadap

kebutuhan

masyarakat

menjadi

indikator responsive tidaknya LPMK tersebut. LPMK

sebagai

mitra

dari

pemerintah

kelurahan harusnya mampu menjadi jembatan penghubung

antara

pemerintah

dan

masyarakat. Sehingga dengan adanya keluhankeluhan dari masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut yang tertampung di LPMK dapat disampaikan ke pemerintah. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa LPMK yang bekerja bersama pemerintah kelurahan bekerja dengan

1945,

yang

menjelaskan

bahwa

dalam

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,

harus

adanya

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (Good Governance). Responsibilitas kegiatan

adalah

oleh

segala

lembaga

pelaksanaan

yang

dilakukan

berdasarkan pada prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan lembaga, baik yang secara eksplisit maupun implisit. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan tidak adanya penyimpangan dari kebijakan lembaga yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi salah

satu

dasar

bagi

LPMK

dalam

menjalankan program-program yang sesuai

optimal.

dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Oleh

karena

itu,

bagaimana

Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002

ketanggapan dari LPMK dalam menghadapi

tentang

keluhan yang datang dari masyarakat di

Pemberdayaan Masyarakat.

Kelurahan

Bangka

Belitung

Laut


Pedoman

Pembentukan

Lembaga

sangat

6


Berdasarkan

hasil

penelitian

pemerintahan kelurahan yang berhubungan

Responsibilitas yang ditunjukkan oleh LPMK

dengan bidang-bidang yang telah ada, seperti

terlihat masih kurang baik. Hal ini dapat

kebersihan, keamanan, ketertiban, pembinaan

terlihat pada peran anggota LPMK yang masih

kepada

kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota

akuntabilitas yang diteliti di lapangan terlihat

Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang

bahwa Akuntabilitas dari LPMK di Kelurahan

Pedoman

Lembaga

Bangka Belitung Laut belum optimal. Tampak

Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai contoh

dari perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang

keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB

yang dilakukan di tingkat kelurahan masih

yang seharusnya bukan merupakan wewenang

minim,

dari

aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil

Pembentukan

LPMK,

melainkan

wewenang

dari

kelurahan.

masyarakat.

LPMK

kurang

pada

memperjuangkan

dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung

3.

Berdasarkan

LPMK

di

yang

Kelurahan

Bangka Belitung Laut Kecamatan pontianak Tenggara

kegiatan

dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan.

Akuntabilitas Akuntabilitas

jawaban

dapat

diamati

berdasarkan

D. Simpulan 1.

Simpulan

pelaksanaan fungsinya, yaitu mengakomodasi

Berdasarkan pembahasan pada bab

dan/atau memfasilitasi aspirasi kebutuhan dan

sebelumnya,

tuntutan

mengemukakan

masyarakat

dalam

bidang

pembangunan, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya

maka

penulis

kesimpulan

dapat sebagai

berikut. Responsivitas

dari

pembangunan terutama yang dilaksanakan dan

melaksanakan

tugasnya

yang

masyarakat.

kemunduran. LPMK dalam melakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan

berbagai kegiatan yang dilaksanakan

erat kaitannya dengan kemampuan LPMK

oleh

dalam melaksanakan kebijakan, program dan

kurang aktif. Langkah yang diambil

kegiatan. Berdasarkan pada pencapaian tujuan

dalam mengatasi keluhan dinilai kurang

dan sasaran tersebut LPMK mengutamakan

tepat.

bentuk

yang

merasakan dampak yang timbul dari

berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan yang

hasil Musrenbang. Selain itu, dalam

dilakukan oleh LPMK Kelurahan Bangka

menyampaikan aspirasi, LPMK terkesan

Belitung Laut tidak terlepas dari Peraturan

pasif

Daerah Kota Pontianak nomor 24 Tahun 2002

Responsivitas LPMK tidak sepenuhnya

tentang

dalam menangani kebutuhan masyarakat.

melibatkan

kegiatan

Pedoman

Pemberdayaan Akuntabilitas

swadaya

dan

kebijakan

Pembentukan Masyarakat

LPMK

Kelurahan

1.

Lembaga (LPM).

2.

kelurahan

seperti

Sehingga

yang

LPMK

dalam

mengalami

Musrenbang

masyarakat

menunjukkan

tidak

bahwa

Responsibilitas yang ditunjukkan oleh

Bangka

LPMK terlihat masih kurang baik. Hal

Belitung Laut dapat diamati berdasarkan

ini dapat terlihat pada peran anggota

keseriusan dari kepengurusan LPMK dalam

LPMK yang masih kurang sesuai dengan

menjalankan program-program yang ada di

Peraturan daerah kota Pontianak Nomor


7


24

Tahun

2002

tentang

Pedoman

terhadap tugas dan fungsi yang telah

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan

ditetapkan.

Masyarakat. Sebagai contoh keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB yang seharusnya bukan merupakan wewenang

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku

dari LPMK, melainkan wewenang dari Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Mewujudkan Good

kelurahan. 3.

Akuntabilitas dari LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut belum optimal. Tampak

dari

perencanaan

dan

Gajah

Mada

University

Press

:

Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.

pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan

James, A.F. & Mona, 1994. Service Management for

di tingkat kelurahan masih minim,

Competitive Advantage. Singapore : Mc

LPMK kurang memperjuangkan aspirasi

Graw Hill inc.

masyarakat,

dan

kurangnya

hasil

dokumentasi sebagai bentuk laporan dan

Keban, Jeremias. T. 1995. Indikator Kinerja

pertanggung jawaban kegiatan yang

Pemerintah

dilaksanakan

Manajemen dan Kebijakan. Makalah,

oleh

LPMK

terhadap

seminar

kelurahan.

Daerah

sehari,

:

Pendekatan

FISIPOL,

UGM

:

Yogyakarta.

E. Saran Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut : 1.

Governance Melalui Pelayanan Publik.

LAN dan BPKP, Modul I. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance

Pemerintah kelurahan yang merupakan mitra dari LPMK bisa memberikan

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan

reward atau pun penghargaan kepada

Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi

LPMK

telah

Sektor Publik : Suatu Sasaran Good

memberikan

Governance. Jurnal Akutansi Pemrintah

terhadap

dilakukannya,

apa

seperti

yang

honor kepada pengurus LPMK yang berada di kelurahan.

Mangkunegara,

2. Diharapkan Pemerintah Kelurahan dapat memberikan dan membagi tugas-tugas kepada LPMK sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak

masing-masing.

terjadi

ketidaksesuaian

tumpang dalam

vol 2.

Sehingga

tindih

Anwar Prabu. 2007.

Evaluasi

Kinerja SDM. Bandung: PT. Refika Aditama. Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi dan

dan

Pengembangan Indikator Kinerja Utama

menjalankan

(IKU) Bisnis dan Publik. Jakarta : PT.

tugas dan fungsinya.

Raja Grafindo Persada.

3. Masing-masing kepengurusan LPMK menanamkan sikap tanggung jawab. Sehingga setiap pengurus yang sudah

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: Grasindo

ada dan terbentuk bertanggung jawab Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Nabila Nurul Annisya, NIM. E42010035 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

8


Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi

SDM

(Teori,

Dimensi,

Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi).

Yogyakarta

Tulisan-tulisan (Jurnal, skripsi, dan tesis)

:

Pustaka

Pamungkas, Yohanes Setyo Agung. 2009. Peranan Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan (LPMK) Dalam Melaksanakan

Pelajar.

Pembangunan Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.

Dengan

Menggunakan

Dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,

Skripsi.

Fakultas

Ilmu

Pendidikan. Universitas Negeri Malang.

Kualitatif dan R Dan D. Bandung : Hadiansyah,

Alfabeta

Nurul.

2013.

Permusyawaratan Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Pembangunan Sayang

Kinerja

Badan

Desa

Dalam

Masyarakat

Sedayu

di

Kecamatan

Desa Teluk

Tohardi, Ahmad.2010. Diktat Kuliah Metodologi

Keramat Kabupaten Sambas. Skripsi.

Penelitian Sosial.Fakultas Ilmu Sosial dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu

Universitas Tanjungpura Pontianak.

Politik

Universitas

Tanjungpura

Pontianak.

Tangkilisan, Hassel Nogi. 2005. Manajemen Piblik. Jakarta : PT. Grasindo, anggota IKAPI. Umam

Khaerul.

2009.

Perilaku

Organisasi.

Bandung: CV.Pustaka Setia. Widodo,

Joko.

2007.

Membangun

Birokrasi

Berbasis Kinerja. Malang : Bayu Media3. Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Peraturan dan Undang-undang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999

Tentang

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002

tentang

Pedoman Pembentukan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nabila Nurul Annisya, NIM. E42010035 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

9

KINERJA LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Recommend Documents