IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK

Publik A, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 Http://jurmafisip.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK Oleh: SISWANTO DAHMARI NIM. E01111026 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016. Email :[email protected]

Abstrak Penulisan artikel ini berdasarkan indikasi-indikasi masalah masih adanya masyarakat penyandang buta aksara di kelurahan Bangka Belitung Laut Kota Pontianak. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif.Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan program pengentasan buta aksara di Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Dalam upaya menganalisis proses implementasi Program keaksaraan, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni ada tiga pilar proses implementasi kebijakan yaitu: interpretasi, organisasi dan aplikasi. Dalam proses implementasi kebijakan program keaksaraan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PKBM Ramadhan yang ada di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Organisasi pada PKBM Ramadhan belum memadai dari segi infrasruktur juga keuangan karena untuk gedung tempat pelaksanaan pendidikan keaksaraan bukan gedung punya sendiri tetapi masih di gedung kelurahan, infrastruktur seperti meja dan kursi belum ada karena keterbatasan dana. Kemudian interpretasi tujuan dan isi yang dipahami masih adanya masyarakat yang tidak paham dengan pendidikan keaksaraan sehingga harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terutama penyandang buta aksara. Selanjutnya Aplikasi/penerapan pelayanan kepada penyandang buta aksara tidak hanya di tempat pendidikan saja, akan tetapi pelayanan bersifat dinamis yang berarti dimana saja boleh diadakan pendidikan keaksaraan seperti di rumah-rumah warga keaksaraan. Saran penulis dalam penelitian ini supaya pemerintah setempat memperhatikan anggaran pendidikan nonformal keaksaraan agar PKBM yang ada memiliki infrastruktur gedung milik sendiri, serta peralatan perlengkapan lainnya seperti meja dan kursi yang harus di penuhi dalam menunjang keberhasilan dalam memberantas buta aksara, dan lebih meningkatkan sosialisasi terutama kepada penyandang buta aksara. Kata-kata kunci: Implementasi Program, Kebijakan, Keaksaraan.

POVERTY PROGRAM IMPLEMENTATION POLICIES IN BLIND AKSARA VILLAGE BANGKA BELITUNG MARINE CITY PONTIANAK Abstract Writing this article is based on indications of the problem is still the existence of illiterate people in the village of Bangka Belitung Sea city of Pontianak. Writing this article uses descriptive method with qualitative approach. The aim of writing this article is to describe and analyze the policy implementation process illiteracy alleviation programs in Sub Bangka Belitung Sea city of Pontianak. In an attempt to analyze the process of implementation of the literacy program, the author uses the theory of Charles O. Jones that there are three pillars of the policy implementation process, namely: interpretation, organization and application. In the process of policy implementation of literacy programs by the Community Learning Center (PKBM), PKBM Ramadan in the region of the Pacific Islands Marine Village Pontianak city. The results showed that the Organization of Ramadan PKBM inadequate in terms of financial infrastructure as well as to the building where the implementation of literacy education is not the building but still has its own administrative buildings,

1 Siswanto Dahmari, E01111026 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


infrastructure such as tables and chairs has been no lack of funding. Then the interpretation of the purpose and content that is understood there are still people who are not familiar with literacy education should be encouraging more dissemination to the public, especially illiterate. Furthermore, application/ implementation services to illiterate people not only in education, but also the service is dynamic, which means anywhere be held literacy education as in the homes of citizens literacy. Suggestions authors in this study so that local governments pay attention to the education budget nonformal literacy so PKBM existing infrastructure owned building itself, as well as equipment other equipment such as tables and chairs that must be fulfilled in supporting the success in eradicating illiteracy, and further improve the dissemination, especially to persons with illiteracy. Keywords: Implementation Program, Policy, Literacy.

tetap berlandaskan pada norma kehidupan

A. PENDAHULUAN

masyarakat dan tanpa diskriminasi. Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi kalimantan barat

yang

Komitmen

pemerintah

terhadap

pendidikan harus tercermin pada kualitas

dikenal sebagai pusatnya pendidikan di

sumber

kalimantan barat. Berdasarkan undang-

kualitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

(IPTEK), serta politik anggaran dan

Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi

terintegrasinya

Kalimantan

kedinasan ke dalam perguruan tinggi.

pendidikan pembangunan

Barat, dan

pembangunan pelatihan

kesehatan

daya

manusia,

peningkatan

seluruh

pendidikan

serta

Pelayanan pendidikan yang mencakup

merupakan

semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

investasi dalam meningkatkan kualitas

Oleh

sumber daya manusia sehingga penting

pendidikan

perannya

meningkatkan

terjangkau disertai dengan pembebasan

pertumbuhan ekonomi dan menurunkan

biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan

tingkat kemiskinan dan pengangguran.

pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan

Pembangunan pendidikan dan pelatihan

pembangunan sosial ekonomi Kalimantan

diarahkan untuk meningkatkan kualitas

Barat pada masa depan termasuk untuk

sumber daya manusia untuk mendukung

mendorong pertumbuhan ekonomi yang

terwujudnya masyarakat yang berharkat,

berkelanjutan

bermartabat,

berakhlak

dan

penguasaan teknologi.

menghargai

keberagaman

sehingga

Pembangunan

dalam

mulia,

mampu bersaing dalam era global dengan

karena

pelatihan

itu,

dasar

perlu yang

melalui

diarahkan

disediakan

bermutu

dan

pendalaman

pendidikan pula

dan untuk

menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, 2 Siswanto Dahmari, E01111026 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


akhlak mulia, serta kemampuan peserta

dalam arti yang mampu membangkitkan

didik

minat baca masyarakat, luas wilayah

untuk

hidup

bersama

dalam

masyarakat yang beragam yang dilandasi

pelayanan

oleh penghormatan pada hak-hak asasi

mengakibatkan banyak warga masyarakat

manusia (HAM). Penyediaan pelayanan

yang

pendidikan

sesuai

banyaknya buta huruf disebabkan antara

perkembangan iptek perlu terus didorong

lain karena warga belum tahu manfaat

untuk meningkatkan kualitas hidup dan

nyata mengikuti pendidikan keaksaraan.

produktivitas penduduk Kalimantan Barat

Mereka pada umumnya sibuk bekerja

termasuk

mencari nafkah sehingga tidak memiliki

sepanjang

untuk

pengetahuan

hayat

memberikan

dan

keterampilan

bekal bagi

yang

mengatur

terlayani.

transportasi

Selain

itu,

Penyelesaian masalah pendidikan tidak

Undang-undang

belum

sulitnya

waktu untuk belajar.

penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

dan

semestinya

terpisah-pisah,

dilakukan

tetapi

harus

secara ditempuh

sistem pendidikan nasional yaitu undang-

langkah atau tindakan yang sifatnya

undang No. 20 tahun 2003 atau yang

menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya

dikenal

memperhatikan

dengan

SISDIKNAS.Pendidikan

UU

kepada

kenaikkan

nonformal

anggaran saja. Sebab percuma saja, jika

sebagai sub sistem pendidikan nasional

kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu

sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003

pendidikan

berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa

penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan

dan memajukan kebudayaan nasional serta

tahun sejatinya masih menjadi pekerjaan

mengembangkan potensi peserta didik

besar bagi.

dengan

penekanan

pada

penguasaan

masih

rendah.

Masalah

Kemampuan pemerintah (dalam

pengetahuan dan keterampilan fungsional

penyediaan

serta pengembangan sikap dan kepribadian

Pemerintah harus menyediakan anggaran

profesional.

pendidikan mininmal 20% APBDnya,

Buta Aksara atau penyandang buta

namun

dana)

anggaran

yang

tersebut

terbatas.

sering

huruf antara lain disebabkan oleh adanya

diselewengkan oleh pihak yang tidak

pertambahan penduduk buta huruf

baru

bertanggung jawab. Bahkan, gara-gara

yang belum dicacah sebelumnya, adanya

minimnya perhatian maupun anggaran

penduduk yang putus belajar sekolah dasar

untuk pembangunan fisik, infrastruktur

menjadi

karena

belum begitu optimal, Pasal 49, ayat 1:

ketidakadaan bahan bacaan yang memadai

menyatakan bahwa dana pendidikan selain

buta

huruf

kembali



gaji

pendidik

dan

biaya

pendidikan

program berjalan serta mengarah pada

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari

upaya mewujudkan kebijakan menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

hasil sesuai dengan apa yang menjadi

(APBN) pada sektor pendidikan dan

tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

tahapan pengorganisasian terjadi proses

dan Belanja Daerah. Keberadaan PKBM

pengaturan dan penetapan siapa yang

sangat penting karena selama ini memberi

menjadi pelaksana kebijakan (Sumber

kontribusi banyak terhadap peningkatan

Daya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di

penetapan sasaran dan prasarana untuk

antaranya

melaksanakan kebijakan hingga penetapan

membantu

memfasilitasi

Manusia),

penanganan warga buta huruf karena putus

pola

sekolah

kebijakan.

melalui

pendidikan

program

penyelenggaraan

kepemimpinan

dan

anggaran,

koordinasi

yang

Pelaksana kebijakan sangat tergantung

bertujuan mengurangi angka warga buta

pada jenis kebijakan apa yang akan

huruf.

dilaksanakan, namun setidaknya dapat

Kurang

pemerintah

keaksaraan

penetapan

optimalnya

terhadap

kepedulian

lembaga

PKBM

diidentifikasi.

Setiap

melaksanakan

dimungkinkan karena lembaga tersebut

kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai

dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat,

pedoman, petunjuk, tuntunan dan refrensi

bukan karena inisiatif dari pemerintah.

bagi

pelaku

kebijakan

agar

mereka

mengetahui apa yang harus disiapakan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai

B. KAJIAN PUSTAKA

dari

pelaksanaan

kebijakan tersebut, selain itu SOP juga Menurut Charles O. Jones dalam

dapat

digunakan

untuk

mencegah

pengantar kebijakan publik oleh Nasir

timbulnya perbedaan dalam bersikap dan

Budiman (1996:304) mengemukakan tiga

bertindak

kegiatan

permasalahan

yang

menjadi

pilar

dalam

implementasi yaitu:

ketika

dihadapkan

ketika

pada

menjalankan

kebijakan oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur

1. Organisasi Tahapan

pengorganisasian

operasi

dan

atau

standar

pelayanan

merupakan suatu upaya untuk membentuk

minimal (SPM).

dan menata kembali sumber daya, unti-unti

Dengan

dan metode-metode untuk menjadikan

pengaktif tatanan rasional dari segala

demikian

birokrasi

adalah



sesuatu,

dan

bagi

Weber

demokrasi

pelaksana pada kebijakan mereka sendiri,

memainkan peran terpenting dalam hal ini.

meskipun

Dalam

menggunakannya

pandangan

yang

demikian,

mereka

tidak

untuk

perlu

memperluas

birokrasi tidak terlalu diharapkan untuk

otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya,

menghasilkan

mereka

kreativitas

yang

besar

maupun kebijakan yang inovatif.

menggunakan

hal

ini

untuk

menghindari permasalahan khusus yang sulit.

2. Interpretasi Suatu tahapan untuk menafsirkan suatu

program

merupakan

menjadi

suatu

rencana

dan

Penerapan

adalah

tahapan

dengan

pelaksanaan dari perencanaan kebijakan

bahasa sederhana serta mudah dipahami

yang telah dirumuskan kedalam realitas

sehingga dapat dilaksanakan dan dapat

nyata yang berbentuk suatu kegiatan

diterima oleh para pelaku dan sasaran

dengan

kebijakan

pada

petunjuk pelaksana, dan dilengkapi dengan

penafsiran dalam memahami apa yang

prosedur kerja yang jelas, program kerja

sebenarnya

serta

sangat

pengarahan

3. Aplikasi (Penerapan)

tergantung

dikerjakan.

Keberhasilan

menetapkan

jadwal

peraturan

kegiatan.

atau

Penerapan

interprestasi tidak terlepas pula dari peran

merupakan suatu proses dinamis dimana

sosialisasi.

para pelaksananya ataupun para petugas

Memahami isi dan tujuan dari

diarahkan oleh pedoman program.

sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya

atau

terlaksananya

Program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan

kebijakan tersebut. Pemahaman ini dan

oleh

kantor

atau

tujuan ini harus dilakukan oleh para

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

implementor dan disampaikan kepada

Pelaksana yang bersifat dinamis ini adalah

masyarakat terutama sasaran kebijakan.

pelaksanaan

yang

istansi

bersifat

dalam

proses

Pelaksanaan program yang efektif

pendidikan keaksaraan yang tidak hanya

nampaknya menjadi aneh apabila faktor

mengacu kepada hari kerja saja dan di

kejelasan dijadikan salah-satu prasyarat.

kantor saja, namun adanya pola lain yang

Memang ada hukum atau tidak tertulis

dilakukan

yang menyatakan bahwa kian rumit suatu

masyarakat dalam mengikuti pendidikan

permasalahan sosial, kian kian mendua

keaksaraan.

untuk

mempermudah

(ambigu) pula kebijakan sosial. Kegandaan (ambiguitas) ini akan mengantarkan para 5 Siswanto Dahmari, E01111026 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


Gambar 1 Kerangka Pikir

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

Masalah: Masih banyaknya penyandang buta aksara

digunakan. Penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban

Tiga pilar aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (dalam widodo 2008) yaitu: Organization, Interpretation, dan Application.

dan

permasalahan menemukan tersebut.

menjelaskan yang

diteliti

pemecahan

Penelitian

suatu guna

dari

masalah

merupakan

suatu

kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi Tujuan: Mendeskripsikan sejauh mana proses implementasi pengentasan buta aksara terlaksana.

pengembangan ilmu dan pemecahan suatu masalah (Satori dan Komariah 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Sumber: Data penelitian tahun 2015

Penelitian

ini

menggambarkan,

fenomena penelitian

(dalam

Sugiyono:2010) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu.

meringkas

untuk berbagai

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai

C. METODE PENELITIAN

Metode

bertujuan

Berdasarkan

hal

tersebut terdapat empat kata kunci yang

dimasyarakat

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti caracara yang dilakukan itu dapat diamati oleh

sosial

yang

yang

menjadi

ada obyek

penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri atau karakter, dan sifat tentang fenomena tertentu. Penelitian

perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti

realitas

ini

menggunakan

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode peneltitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

kondisi

yang

alamiah

(natural

setting). Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya.



Penelitian kualitatif menurut Satori

melaksanakan kebijakan hingga penetapan

dan Komariah (2011:22) adalah penelitian

pola

yang menekankan pada quality atau hal

kebijakan. Dalam proses implementasi

yang penting dari sifat suatu barang/jasa.

program

Hal terpenting dari suatu barang atau jasa

orang/sumber daya manusia yang memang

berupa

sosial

mempunyai keahlian, karena orang-orang

adalah makna dibalik kejadian tersebut

yang dipilih ini yang akan bertanggung

yang dapat dijadikan pelajaran berharga

jawab terhadap pelaksanaan program.

bagi pengembangan konsep teori, jangan

Selain ahli, sumber daya juga harus

sampai suatu yang berharga tersebut

terampil dan memang layak sehingga

berlalu

tanpa

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

Penelitian

dengan tepat. Sumber daya sebagai pelaku

untuk

kebijakan harus mengetahui dengan baik

memberikan sumbangan terhadap teori,

mengenai tujuan dan pentingnya program

praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial

dilaksanakan sehingga tercipta kepatuhan

dan tindakan.

dan kesadaran diri dari sumber daya untuk

kejadian/fenomena/gejala

bersama

meninggalkan kualitatif

waktu

manfaat.

dapat

didesain

kepemimpinan

harus

dan

dipilih

koordinasi

orang

–

mendukung penuh jalannya suatu program. Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan, langkah selanjutnya

D. PEMBAHASAN

adalah menetapkan berapa besar anggaran 1.

dan dari mana sumber anggaran itu berasal

Organisasi Tahapan

pengorganisasian

serta menentukan peralatan apa yang

merupakan suatu upaya untuk membentuk

dibutuhkan

guna

dan menata kembali sumber daya, unit-unit

kebijakan/program.

pelaksanaan

dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan serta mengarah pada

2.

upaya mewujudkan kebijakan menjadi

Pelaksana Kebijakan Implementor

atau

pelaksana

hasil sesuai dengan apa yang menjadi

kebijakan yang ada dilapangan adalah

tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam

aktor-aktor yang ada pada

tahapan pengorganisasian terjadi proses

lembaga pemerintah yang berperan dalam

pengaturan dan penetapan siapa yang

penyelengaraan

menjadi pelaksana kebijakan (Sumber

seperti PKBM, LPM dan masih banyak

Daya

lagi

Manusia),

penetapan

anggaran,

penetapan sasaran dan prasarana untuk

lembaga

pendidikan

masyarakat

lembaga-

keaksaraan

yang

turut

membantu dan mendukung pemerintah 7

Siswanto Dahmari, E01111026 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


dalam pengentasan buta aksara yang ada di

kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan

kota

program

melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku

pendidikan keaksaraan semakin meningkat

kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola

dengan

Presiden

kepemimpinan yang digunakan, apakah

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan

menggunakan pola kolegial, atau ada salah

Nasional Percepatan Penuntasan Wajib

satu

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

koordinator. Bila ditunjuk salah satu di

dan

Aksara

antara pelaku kebijakan untuk menjadi

(GNPPWB/PBA). Selama kurun waktu

koordinator biasanya lembaga yang terkait

tersebut telah banyak hal yang dilakukan,

erat dengan pelaksanaan kebijakan yang

baik yang menyangkut kebijakan sebagai

diberi

tindak

bertindak

Pontianak.

Pelaksanaan

diterbitkan

lnstruksi

Pemberantasan

lanjut

Inpres,

Buta

maupun

yang

berkaitan dengan pelaksanaannya. Inpres

lembaga

terhadap

ditunjuk

sebagai

sebagai

sebagai

leading

sector

koordinator

dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut.

Nomor 5 Tahun 2006 lahir sebagai respon Pemerintah

tugas

yang

Melihat struktur organisasi yang

pentingnya

digunakan oleh PKBM “Ramadhan” yaitu

memenuhi amanat konstitusi di bidang

menggunakan struktur organisasi garis.

pendidikan yang kemudian diwujudkan

Garis komando selalu dari atas ke bawah,

dalam

Pembangunan

dan garis koordinasi dilaksanakan secara

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

timbal balik baik dari ketua langsung ke

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan

bawah

Nasional. Dalam RPJMN dan Renstra

manajemen

Pendidikan dan Kebudayaan tersebut,

menjalankan

Pemerintah bertekad menurunkan angka

manajemen yang dilaksanakan antara lain

buta aksara usia 15 tahun ke atas demi

palanning,

menuntaskan

controling (POAC). Dalam melaksanakan

bentuk

Rencana

program

Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

maupun juga

sebaliknya.

Fungsi

diterapkan

dalam

lembaga

organizing,

ini.

Fungsi

actuating

dan

program lembaga selalu mengacu kepada fungsi manajemen yang digunakan.

3.

Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

4.

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Manajemen pelaksanaan kebijakan

Besarnya

anggaran

untuk

dalam hal ini lebih ditekankan pada

melaksanakan kebijakan tentunya sangat

penetapan

tergantung kepada macam

pola

kepemimpinan

dan

koordinasi dalam melaksanakan sebuah

dan jenis

kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun 8



sumber

anggaran

ditetapkan

antara

setidaknya lain

berasal

dapat

pembelajaran pada pendidikan keaksaraan

dari

dasar dapat memanfaatkan sarana yang

pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor

tersedia di

swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain.

menunjang proses pembelajaran. Proses

Demikian pula macam, jenis dan besar

belajar mengajar dapat dilaksanakan di

kecilnya peralatan yangdiperlukan sangat

gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat

bervariasi dan tergantung kepada macam

ibadah, rumah penduduk, atau fasilitas lain

dan

yang layak dan memenuhi syarat untuk

jenis

kebijakan

yang

akan

lingkungan sekitar untuk

dilaksanakan. Meskipun demikian, yang

kegiatan pembelajaran keaksaraan.

lebih

Sumber daya prasarana merupakan sarana

penting

untuk

diketahui

dan

ditegaskan adalah untuk melaksanakan

yang

kebijakan perlu didukung oleh peralatan

implementasi

yang memadai. Tanpa peralatan yang

meliputi gedung, tanah, dan sarana yang

cukup

semuanya

dan

memadai

akan

dapat

digunakan

untuk

suatu

akan

operasional

kebijakan

yang

memudahkan

dalam

mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam

memberikan

melaksanakan kebijakan. Sumber daya

implementasi

keuangan

fasilitas dan peralatan yang diperlukan

adalah

kebutuhan

yang

kebijakan.

Terbatasnya

dalam

pemerintahan, keuangan setiap instansi

menyebabkan tidak optimalnya pelayanan

mampu dan bisa menjalankan tugas dan

yang diberikan.

Dinas

pontianak

adalah

pendidikan suatu

badan

pendidikan

dalam

mendasar bagi setiap instansi/organisasi

fungsinya.

proses

pelayanan

keaksaraan

kota yang

6.

Pelaksanaan Bersifat Dinamis

memberikan dukungan keuangan kepada

Jadwal

pelaksanaan

atas

setiap PKBM yang ada sebagai modal

pelaksanaan suatu kebijakan juga sangat

untuk menjalankan pendidikan keaksaraan.

beragam.

Setidaknya

kontrol

internal

jadwal pelaksanaan dapat ditetapkan setiap bulan. Namun untuk eksternal, jadwal kegiatan 5.

sulit

dilakukan

penjadwalan

karena pelakunya di luar organisasi maka

Sumber Daya Prasarana Sumber daya sarana dan prasarana

sulit

untuk

diintervensi.

pendidikan keaksaraan dasar diupayakan

bersifat

sesuai dengan ketentuan dalam standar

pelaksanaan proses pendidikan keaksaraan

sarana

yang tidak hanya mengacu kepada jam

dan

keaksaraan.

prasarana Setiap

pendidikan

dinamis

ini

Pelaksanaan

adalah

adanya

penyelenggara 9



kerja saja melainkan juga melaksanakan di

menerapkannya.

Tetapi

sebaliknya,

lapangan langsung.

manakala patokan tersebut tak jelas, para pelaksana akan menghadapi tanggung jawab yang lebih berat. Bagaimana mereka

7. Isi Tujuan yang di pahami Suatu tahapan untuk menafsirkan

menanggapi tanggung jawab ini tergantung

program

dan

dari sejumlah keadaan. Yang pasti hal

dengan

terpenting dalam masalah ini adalah

bahasa sederhana serta mudah dipahami

perkiraan para pelaksana tersebut tentang

sehingga dapat dilaksanakan dan dapat

kesediaan sumber daya.

suatu

merupakan

menjadi

suatu

rencana

pengarahan

diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan

sangat

tergantung

pada

8. Aplikasi (Penerapan)

penafsiran dalam memahami apa yang sebenarnya

dikerjakan.

Penerapan

adalah

tahapan

Keberhasilan

pelaksanaan dari perencanaan kebijakan

interprestasi tidak terlepas pula dari peran

yang telah dirumuskan kedalam realitas

sosialisasi. Memahami isi dan tujuan dari

nyata yang berbentuk suatu kegiatan

sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk

dengan

terselenggaranya

terlaksananya

petunjuk pelaksana, dan dilengkapi dengan

kebijakan tersebut. Pemahaman ini dan

prosedur kerja yang jelas, program kerja

tujuan ini harus dilakukan oleh para

serta

implementor dan disampaikan kepada

merupakan suatu proses dinamis dimana

masyarakat terutama sasaran kebijakan.

para pelaksananya ataupun para petugas

Yang

diarahkan

menjadi

atau

titik

perhatian

utama

menetapkan

jadwal

peraturan

kegiatan.

oleh

atau

Penerapan

pedoman

program.

sekarang adalah pembuatan hukum atau

Program yang dimaksud dalam hal ini

perundangan tidak memasukan proses

adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh

kebijakan

kita

kantor atau istansi dalam melaksanakan

memiliki sesuatu yang disebut Theodore J.

kebijakan yang telah dibuat. Pelaksana

Lowi sebagai terbit hukum (the rule of

yang

law) dalam bukunya publik policy dengan

pelaksanaan

dikutip oleh Charles O. Jones. Suatu

pendidikan keaksaraan yang tidak hanya

patokan yang jelas harus segera ditetapkan

mengacu kepada hari kerja saja dan di

yang

didalamnya

mana

minimum,

walaupun

melibatakan, suatu

proses

bersifat

dinamis yang

ini

adalah

bersifat

proses

pada

batas

kantor saja, namun adanya pola lain yang

yang

harus

dilakukan

untuk

mempermudah

dipelajari oleh para pelaksana untuk

masyarakat dalam mengikuti pendidikan

kemudian mengembangkan sarana untuk

keaksaraan. 10



tersebut untuk pengentasan buta aksara,

E. PENUTUP

masih

adanya

ketidakpahaman

masyarakat yang buta aksara terhadap

a) Kesimpulan Berdasarkabn hasil penelitian di

program

keaksaraan

tetapi

Bab IV (empat) dapat di simpulkan:

berpartisipasi

1. Organisasi pada PKBM Ramadhan

keaksaraan. Tanggapan dari pengelola

Sumber

daya

keuangan

merasa

sumber

pengelola

keuangan

belum

dalam

mau

pendidikan

atau ketua PKBM Ramadan, tutor keaksaraan

dan

tokoh

masyarakat

mencukupi untuk menunjang pelaksaan

menyatakan paham terhadap program

pendidikan keaksaraan, karena dana

keaksaraan, sangat mendukung dan

untuk pendidikan non formal sangat

sangat

kecil

yang

tersebut karena program tersebut sangat

dialokasikan untuk pendidikan formal,

di prioritaskan kepada buta aksara,

mereka

bahwa

sehingga yang tidak bisa mengenal

pemerintah terus mensuport dalam hal

huruf dan angka, calistung (membaca,

keuangan

pelaksanaan

menulis dan berhitung menjadik bisa

pelayanan menjadi lebih optimal dalam

karena diadakan program keaksaraan

masyarakat. Sarana dan prasarana sudah

tersebut.

dibandikan

sangat

dana

berharap

agar

dalam

mencukupi termasuk buku-buku paket

menerima

adanya

3. Aplikasi/Penerapan

program

Sosialisasi

dari

alat tulis untuk peserta keaksaraan,

program keaksaraan tersbut pengelola

namun

dan kepengurusan PKBM bekerja sama

di

sisi

keaksaraan gedung

lain

pendidikan

membutuhkan

sendiri

dalam

adanya

dengan kecamatan, kelurahan RT dan

pelaksanaan

RW dalam mensosialisasikan kepada

pendidikan keaksaraan sehinggga tidak

masyarakat

menumpang

di

memberikan dukungan yang cukup baik

bangunan milik orang lain, untuk

sehingga pendidikan keaksaraan bisa

pengadaan

diselenggarakan.

dan

kursi

mengontrak

dan

meja

harus

dan

masyarakat

Namun

membuat usulan berupa proposal itulah

permasalahannya terkadang harus antar

yang di lakukan untuk pemenuhan

jemput ke tempat masyarakat yang buta

sarana dan prasaran dalam PKBM

aksara untuk mengikuti pendidikan

keaksaraan.

keaksaraan, masih adanya masyarakat

2. Interpretasi berdasarkan tujuan yang di pahami

dari

kebijakan

program

pendidikan keaksaraan yang di buat

yang meminta ganti rugi karena telah menyita waktu kerja mereka. Kegiatan belajar

sangat

tergantung

pada 11



penerapan

pendekatan

pendidikan

bagi

buta

aksara

sehingga

dalam

partisipatif yang mengharuskan peserta

kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik.

keaksaraan aktif dalam pendidikan,

1.

Organisasi, sebuah Organisasi tidak

kemampuan tutor dalam memotivasi,

bisa berdiri jika sumber daya yang

mengarahkan dan membimbing peserta

dimiliki

dalam kegiatan belajarnya. Pengalaman

terutama

menunjukkan bahwa kegiatan menulis

pelaksanaan pendidikan keaksaraan.

perlu didahulukan dari pada kegiatan

Untuk

membaca,

kegiatan

memperhatikan kebijakan pendidikan

menulis , peserta belajar sedikit demi

non formal agar tetap berajalan demi

sedikit

kesejahteraan

karena

melalui

langsung

maka

belajar

kemampuan

membaca, menulisnya

masih

belum

mencukupi

dalam

mendukung

pemerintah

struktur

supaya

masyarakat,

organisasi

lebih

dalam

sebaiknya

cenderung kurang terampil. Standar

menambah tenaga untuk mengelola

kompetensi keaksaraan dasar mengacu

sarana dan prasarana terutama dalam

kepada kurikulum tahun 2015 yang

persiapan dalam pelaksanaan program

mencakup

pendidikan keaksaraan yang akan di

belajar

membaca

dan

menulis, belajar huruf dan mengenal

selenggarakan

pada

setiap

Pusat

angka semua sudah disajikan dalam

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

bentuk kompetensi keaksaraan.

yang ada pada lingkup kecamatan Pontianak Tenggara terutama yang berkaitan dengan peminjaman buku-

b) Saran Untuk

dapat

menjangkau

buku

paket

pelajaran

masyarakat dan menerapkan pelayanan

pembacaan

lebih luas lagi dan dalam meningkatkan

terkoordinir dengan baik.

pelayanan yang akan diberikan oleh karena

2.

buku

Interpretasi

maupun

agar

terkait

lebih

pemahaman

itu, mari bangun dan membina kerjasama

instansi agar lebih dapat memberikan

yang lebih banyak lagi dengan organisasi-

bantuan

organisasi

pelaksanaan program maupun dalam

yang

berkaitan

dengan

baik

dana

bimbingan

pelaksanaan program, seperti peningkatan

hal

pendidikan keaksaraan bagi peserta yang

mendapatkan tempat sendiri dalam

buta aksara dalam mengikuti pendidikan

menambah

keaksaraan

meningkatkan

dalam menjalankan PKBM yang di

keterampilan membaca, menulis berhitung

selenggarakan. Agar dalam menyusun

dan

insentif

berupa

sarana

guna

dan

untuk

prasarana

dan merencanakan program kerja yang 12 Siswanto Dahmari, E01111026 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


akan

dilaksanakan

menitikberatkan

lebih

kepada

aspek

bagaimana meningkatklan skill atau keterampilan masyarakat atau warga yang

mengikuti

bagi masyarakat.

c) Aplikasi/Penerapan

sosialisasi

pengaplikasian

tidak

mengetahui

Islamy, M Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

pendidikan

keaksaraan sehingga lebih bermanfaat

Dalam

Fakhrurozi, Jafar. 2009. Buta Asara dan Kesejahteraan Rakyat. Semarang:

semua

program

yaitu

masyarakat pendidikan

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta _______________. 2006. Public policy. Jakarta: PT. Gramedia. Satori, Dja’am dan Komariah, Aan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

keaksaraan, harapan kepada PKBM agar tidak

henti-hentinya

mensosialisasikan

Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

program pendidikan keaksaraan kesetaraan atau pendidikan keaksaraan agar

tidak

dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum

dikarenakan

pendidikan mereka

termasuk

nonformal. yang

Terlebih

telah

dalam bagi

menyelesaikan

pendidikan keaksaraan.

F. REFERSNSI

1.

Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Budiman, Nashir. 1996. Pengantar kebijakan publik (public policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Subarsono, A.G. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Widodo, Joko. 2008. Analisis kebijakan publik. Malang: Bayu Media. 2.

Dokumen Peraturan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Nomor : 545.A/Kep/Tahun 2014. Nomor :345.A/Kep/Tahun 2014. Tentang Penetapan LKP (Lembaga Kursus Dan Pelatihan) Dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


KEMENTERIAN

RISET TEKNOWGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA F AKUL T AS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TINGGI .___

-...

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Dadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homegage: bttg:ljurmaflS.untan.ac.id

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUmAN UNGGAH / PUBLlKASI KARYA ILMlAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultas/ Jurusan E-mail addres/ HP demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif(Non-exclUS'ive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

p.~~.,~:~~

.............. ~·.6.:.t::L

···i·~·p.:~:tJ;:rr-t~:;;.f.·t,Q~~····f~[~~n··£14~j·~~~····~~~c; .. :.eJ 'f!l

......................................................

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

o Secarafulltex mcontent

artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin Jari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yangtimbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di pada~tan

3(.5.

: Pontianak : ' ..~?;:..g.?-.::.~~.!~.

;~ J?r-

(;{,,1/-0

DOIf,,1"Y101r,'

&&

1'-i1M ..

.

f..Cl..n!.!.q,?:~

.

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publikaiGovemanceIAspirasiiSociodevISosio[ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan herbs (submission author)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK

Recommend Documents