PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK Oleh: NUR FADHILLAH NIM. E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terjadi karena keberadaan ruang terbuka hijau belum terwujud sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu teori Charles O. Jones yang memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam tahap pengorganisasian kebijakan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya membentuk pasukan hijau, penetapan SOP, penetapan dana yang bersumber dari APBD, penetapan jadwal pelaksanaan. Tahap interpretasi ditunjukkan dengan masterplan yang telah dirancang oleh BAPPEDA selaku implementor, sosialisasi baik melalui peraturan maupun spanduk, serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak swasta. Pada tahap aplikasi dari implementasi kebijakan RTH di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan luas RTH yang semula 13% menjadi 18% dari luas wilayah kota Pontianak. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak peneliti menyarankan agar pihak implementor melakukan peningkatan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap taman dan kawasan RTH, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH serta memberikan penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan luasan RTH di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak
Abstract This research aims to describe and analyze the implementation of green open space in Pontianak City. The problems regarding the implementation of green open space in Pontianak City are due to the fact that the green open space has yet to reach 30% of the area of the city. The theory used to analyze the implementation of green open space in Pontianak City is the theory of Charles O. Jones with three indicators, namely organization, interpretation and application. This research used descriptive method and a qualitative approach. The results of this study indicated that in the process of policy implementation of green open space in Pontianak was carried out in several stages: in the stage of organizing, the policy was implemented by City's Development Planning Board and Office (BAPPEDA) of Sanitation and Landscaping of Pontianak city by establishing the green troop, determination of SOP, determination of funds from the regional budget, and the establishment of the implementation schedule. The interpretation stage was carried out by referring to the master plan that had been designed by the BAPPEDA as the implementer, socialization either through regulation or banners, as well as support from the public and private stakeholders. During the application stage, the policy implementation of green open space in Pontianak City showed an increased area from 13% to 18% of the total area of Pontianak City. In the process of implementation of green open space in Pontianak city, it is suggested that the implementer should increase the number of human resources to carry out supervision of the park and the green open space area, improve cooperation with the private sector to conduct more dissemination to the public, and provide penalty for those who do not support the implementation of the policy, and award anyone who contributes to the creation and increased green open space area in Pontianak City. Keywords: Implementation, green open space, Pontianak City
1 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
hidup maka perlunya mengembangkan
A. PENDAHULUAN
ruang terbuka hijau (RTH) kota paling 1.
sedikit 30% dari luas wilayah kota.
Latar Belakang Masalah Meningkatnya pembangunan di
wilayah
perkotaan
Berdasarkan peraturan tersebut
cenderung
kebutuhan ruang terbuka hijau yang
meminimalkan kawasan ruang terbuka
dimaksud yaitu terdiri dari 20% ruang
hijau. Hal tersebut terjadi karena lahan-
terbuka hijau publik dan 10% ruang
lahan bertumbuh di wilayah perkotaan
terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau
mulai dialihfungsikan menjadi kawasan
adalah area memanjang/jalur dan atau
pemukiman,
mengelompok, yang penggunaannya lebih
kawasan
kawasan industri,
perdagangan, untuk
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,
pelebaran jalan, kawasan untuk area
baik yang tumbuh secara alamiah maupun
parkir, dan kawasan untuk para pedagang
yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH di
kaki
wilayah
kawasan perkotaan menjadi sangat penting
perkotaan yang selama ini dilakukan oleh
dilihat dari fungsi ekologis dari RTH itu
pemerintah telah berhasil meningkatkan
sendiri, diantaranya yaitu:
kesejahteraan sebagian masyarakat yang
a. Pengadaan RTH di kawasan area vital
lima.
tinggal
di
kawasan
Pembangunan
kota.
Namun
disisi
lain
pembangunan tersebut juga menimbulkan
perkotaan menjadikannya bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
dampak terhadap lingkungan sehingga
b. RTH menjadi pengatur iklim mikro
kawasan perkotaan menjadi tidak nyaman
sehingga sistem sirkulasi udara dan air
untuk dihuni.
secara alami dapat berjalan lancar;
Dengan kota
hijau
menggunakan
dalam
perencanaan kota pemerintah
Kota
upaya
konsep
pendekatan
yang berkelanjutan, Pontianak
melalui
Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2
c. RTH
mampu
menjadi
produsen
oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penahan angin; d. RTH menjadi penyerap polutan tanah, air serta udara.
tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Kota Pontianak merupakan salah
Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun
satu kota yang sedang berusaha untuk
2013-2033
(5)
mewujudkan ruang terbuka hijau yang
dalam
telah diamanatkan oleh UUPR Nomor 26
kawasan
Tahun 2007 dan Perda RTRW Kota
dalam
menjelaskan penetapan lindung
pasal
bahwa dan
yang
5
strategi
pengelolaan mampu
ayat
memperhatikan
kelestarian dukungan fungsi lingkungan
Pontianak
Tahun
2013-2033.
Kota
Pontianak merupakan daerah kawasan 2
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan
Berdasarkan latar belakang dan
iklim tropis sehingga cuaca di kota
fokus penelitian, maka rumusan masalah
Pontianak cenderung terasa panas. Selain
dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana
itu, kawasan perkotaan cenderung lebih
proses
banyak memproduksi polusi baik itu polusi
terbuka hijau di Kota Pontianak?
implementasi
kebijakan
ruang
tanah, polusi air, polusi suara serta polusi udara yang mempengaruhi keseimbangan
3.
Tujuan Penelitian
lingkungan.
Berdasarkan permasalahan yang
Tujuan
dari
penyelenggaraan
telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan
kebijakan ruang terbuka hijau di perkotaan
penelitian
yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan
mendeskripsikan serta menganalisis proses
sebagai kawasan resapan air, menciptakan
implementasi kebijakan ruang terbuka
aspek
hijau (RTH) di Kota Pontianak.
planologis
perkotaan
melalui
ini
adalah
untuk
keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan
masyarakat,
meningkatkan perkotaan
keserasian
sebagai
serta lingkungan
sarana
4.
Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini adalah:
1) Manfaat Teoritis
pengaman
Secara
teoritis
diharapkan
dari
lingkungan perkotaan yang aman, segar,
penelitian
indah dan bersih. Berdasarkan Rencana
memberikan sumbangan pemikiran dan
Tata
memperluas
Ruang
ini
hasil
Wilayah
(RTRW)
Kota
membutuhkan
RTH
seluas
pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi
2.327,30 Ha atau sekitar 21,58% dari luas
yang berhungan dengan Implementasi
wilayah
ini,
Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di
pelakasanaan kebijakan RTH di Kota
Kota Pontianak dan juga dapat digunakan
Pontianak telah mengalami peningkatan
sebagai
dari 16,70% menjadi sekitar 18%. Maka
selanjutnya
dengan demikian kekurangan RTH di Kota
sama.
Pontianak sebesar 385,99 Ha (3,57%) atau
2) Manfaat Praktis
Pontianak
kota.
Hingga
saat
wawasan
dapat
referensi untuk
serta
bagi
ilmu
penelitian
permasalahan
yang
sekitar 16,58% dari total keseluruhan
Secara praktis hasil dari penelitian
kebutuhan rencana ruang terbuka hijau
ini dapat dijadikan bahan masukan bagi
Kota Pontianak.
pemerintah Kota Pontianak khususnya instansi-instansi
2.
Rumusan Masalah
yang
terkait
dalam
pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau 3
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
(RTH) untuk memecahkan masalah yang
proses kebijakan publik terdiri dari lima
dihadapi, bagi masyarakat agar lebih
tahapan, yaitu sebagai berikut:
memahami tentang pentingnya keberadaan
1) Penyusunan agenda (agenda setting),
ruang terbuka hijau dan bisa ikut serta
yakni suatu proses agar suatu masalah
dalam meningkatkan keberadaan ruang
bisa
terbuka
pemerintah;
hijau,
memelihara
dan
memanfaatkan dengan baik ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak.
mendapat
2) Formulasi
perhatian
kebijakan
dari
(policy
formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan
kebijakan
oleh
pemerintah; 3) Pembuatan
B. TINJAUAN PUSTAKA
kebijakan
(decision
making), yakni proses ketika memilih Kebijakan
publik
adalah
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan; 4) Implementasi
kebijakan
(policy
pemerintah yang mempunyai tujuan atau
implementation), yaitu proses untuk
berorientasi pada tujuan tertentu demi
melaksanakan kebijakan yang bertujuan
kepentingan seluruh masyarakat. Menurut
mencapai hasil;
Tachjan
(2008:15)
kebijakan
publik
5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation),
merupakan rangkaian keputusan yang
yakni proses monitoring dan menilai
mengandung konsekuensi moral yang di
hasil atau kinerja sebuah kebijakan.
dalamnya terdapat keterkaitan terhadap
Implementasi
kebijakan
kepentingan rakyat banyak dan keterikatan
merupakan tahap yang krusial dalam
terhadap tanah air atau tempat di mana
proses kebijakan publik. Karena sebuah
yang
Dalam
kebijakan harus diimplementasikan agar
tahap-tahap
mempunyai dampak atau tujuan yang
kebijakan yang merupakan sebuah proses
diinginkan. Menurut Van Meter dan Van
pembuatan
Horn
bersangkutan
berada.
kebijakan publik terdapat
kebijakan
publik.
Proses
(dalam
Wahab,
pembuatan kebijakan publik ini merupakan
implementasi
suatu
tindakan-tindakan yang dilakukan baik
proses
yang
kompleks
karena
kebijakan
2014:135)
melibatkan banyak proses maupun variabel
oleh
yang harus dikaji (Winarno, 2002: 28).
kelompok-kelompok
merupakan
individual/pejabat-pejabat pemerintah
atau atau
Menurut Michael Howlet dan M.
swasta yang diarahkan pada tercapainya
Ramesh (dalam Subarsono, 2011:13-14)
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 4
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
keputusan
atau
dapat diterima dan dilaksanakan (Jones,
implementasi adalah suatu kegiatan yang
1996:296). Penafsiran menjadi suatu hal
dimaksudkan
yang penting untuk memahami apa yang
sebuah
kebijakan.
Penerapan
untuk
program
mengoperasikan
(Jones,
1996:296).
terjadi pada setiap tahapan pembuatan
Adapun yang menjadi pilar dari kegiatan
keputusan.
tersebut yaitu Organisasi (Organization),
penjelasan substansi dari suatu kebijakan
Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi
dalam bahasa yang lebih operasional dan
(Application).
mudah
1) Organisasi
dilaksanakan dan diterima oleh para
Menurut organisasi
Jones
merupakan
pembentukan
atau
(1996:296) suatu
upaya
penataan
kembali
Interpretasi
dipahami
menyangkut
sehingga
dapat
pelaku dan sasaran kebijakan. Maksud dari interpretasi dilakukan
yaitu oleh
penafsiran
para
pelaksana
yang agar
sumberdaya (resources), unit-unit (units),
kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima
dan
serta
metode-metode
(methods)
untuk
dapat
dilaksanakan.
Interpretasi
menjalankan sebuah kebijakan agar sesuai
memuat rencana yang matang, dukungan
dengan apa yang menjadi tujuan dan
dana yang memadai, dan sesuai dengan
sasaran kebijakan. Penting untuk dipahami
tujuan dari perumusan kebijakan. Pada
bahwa organisasi memiliki dampak dalam
tahap interpretasi meliputi beberapa hal
proses implementasi kebijakan karena
yang berupa:
tujuan awal dari organisasi yaitu untuk
a.
Isi dan Tujuan Kebijakan,
menjalankan kebijakan/program yang telah
b.
Sosialisasi,
dirancang.
c.
Dukungan Masyarakat.
berpendapat
Widodo
(2012:91-93)
bahwa terdapat
beberapa
bagian dalam organisasi ini, yaitu: a. Pelaksana
Kebijakan
Aktivitas interpretasi kebijakan tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah
(policy
implementor),
kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam
b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Prosedure/SOP),
kebijakan
yang
bersifat
lebih
operasional, akan tetapi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan
c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan,
(sosialisasi)
d. Penetapan Jadwal Kegiatan.
(stakeholer)
2) Interpretasi
memahami apa yang menjadi arah, tujuan
Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan
agar
kebijakan
menjadi
agar dapat
seluruh
masyarakat
mengetahui
dan
serta sasaran (kelompok sasaran). 3) Aplikasi
terencana dan terarah dengan tepat serta 5 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Menurut
Jones
(1996:296)
atau
penerapan
mencakup
dipaparkan sangat berkaitan erat dengan
pelayanan,
aktivitas
aplikasi ketentuan
rutin
dari
pembayaran atau lainnya yang disesuaikan
karena
ketiga
dalam
kegiatan
proses
yang
telah
implementasi
kebijakan publik.
dengan tujuan atau perlengkapan dari sebuah kebijakan. Aplikasi sangat erat kaitannya
dengan
Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Daerah Kota Pontianak No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033
kegiatan-kegiatan
lainnya yang bermaksud aplikasi sebagai sebuah
proses
dinasmis
karena
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya.
Aplikasi
penerapan
merupakan
tahap
dalam
proses
rencana
implementasi kebijakan ke dalam realitas yang
nyata.
Aplikasi
merupakan
perwujudan dari pelaksanaan masingmasing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan
sebelumnya
(Widodo,
2012:94). Penerapan seringkali merupakan suatu
proses
dinamis
dimana
para
pelaksananya diarahkan oleh pedoman
Peraturan Daerah Kota Pontianak No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 Masalah 1. Banyak organisasi yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan RTH akan tetapi hanya beberapa yang berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Pontianak. 2. Hingga saat ini raperda RTH belum diputuskan menjadi perda dan tidak adanya peraturan walikota Kota Pontianak yang mengatur tentang RTH kawasan perkotaan. 3. kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi memelihara pohon dan tanaman yang ada pada taman.
program maupun patokan-patokannya atau
Teori Charles O. Jones
secara khusus diarahkan oleh kondisi yang
Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
aktual.Dalam pelaksanaan
aplikasi harus
efektivitas,
efisiensi
Selain
dalam
itu
pelaksana memiliki
memperhatikan dan
kebijakan,
dituntut
yang
Output: Terwujudnya RTH dengan porsi sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak
objektivitas.
aplikasi
kebijakan strategi
kebijakan,
tepat
untuk dalam
C. METODE PENELITIAN
melaksanakan kebijakan disertai dengan pengelolaan
terhadap
pendukung
kebijakan serta antisipasi terhadap pihak yang
dirugikan.
Alasan
1.
Jenis Penelitian Dalam
usaha
mendeskripsikan
peneliti
proses Implementasi Kebijakan Ruang
menggunakan teori Charles O. Jones
Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak, 6
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
maka
penulis
penelitian
menggunakan
secara
deskriptif
jenis
4) Staf Pemeliharaan Taman dari Bidang
dengan
Pertamanan di Dinas Kebersihan dan
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif
Pertamanan Kota Pontianak,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk
5) Pasukan Hijau,
menggambarkan situasi tertentu, sikap,
6) Pekerja Harian Lepas (PHL).
perilaku, pandangan, fenomena, proses yang
berlangsung
dalam
masyarakat.
3.
Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan kualitatif digunakan untuk
Teknik
pengumpulan
data
meneliti kondisi obyek yang alamiah
merupakan suatu hal yang penting dalam
dimana peneliti adalah sebagai instrumen
penelitian, karena teknik pengumpulan
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
data ini merupakan sebuah strategi atau
secara trianggulasi (gabungan), analisis
cara yang digunakan oleh peneliti untuk
data bersifat induktif dan hasil penelitian
mengumpulkan
kualitatif lebih menekankan makna dari
dalam penelitian (Widoyoko, 2012:33).
pada generalisasi (Sugiyono, 2009:1).
Adapun teknik yang digunakan dalam
data
yang
diperlukan
penelitian ini yaitu: 2.
1) Wawancara
Subjek Penelitian Untuk
memperoleh
data
dan
Wawancara merupakan suatu proses
informasi yang diperlukan, penulis perlu
tanya jawab atau dialog secara lisan
menetapkan subjek penelitian dan objek
antara
penelitian. Dalam penelitian ini yang
dengan responden (interviewee) yang
menjadi subjek penelitian adalah:
bertujuan untuk memperoleh informasi
1) Kasubbid Penataan Ruang, Sumber
yang
pewawancara
dibutuhkan
(interviewer)
oleh
peneliti
Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari
(Widoyoko, 2012:40). Wawancara ini
Bidang Fisik dan Prasarana di Badan
dimaksudkan bahwa dalam kegiatan
Perencanaan
pengumpulan data dilakukan dengan
Pembangunan
Daerah
Kota Pontianak, 2) Kasi Pemeliharaan Taman dari Bidang
cara mengadakan tanya jawab secara lisan
dengan
informan
guna
Pertamanan di Dinas Kebersihan dan
memperoleh informasi yang diinginkan.
Pertamanan Kota Pontianak 1 orang,
Wawancara dilakukan apabila jumlah
3) Staf
Penataan, Pengendalian Taman
responden relatif sedikit.
dan Ruang Terbuka Hijau dari Bidang
2) Observasi
Pertamanan di Dinas Kebersihan dan
Observasi
Pertamanan Kota Pontianak,
perhatian
didefiniskan yang
terfokus
sebagai terhadap 7
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir,
bahan-bahan
2012:37-38). Observasi biasa diartikan
dipahami,
sebagai pengamatan dan pencatatan
informasikan kepada orang lain.Analisis
secara sistematik terhadap unsur-unsur
data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu
yang nampak dalam suatu gejala pada
analisis berdasarkan data yang diperoleh
objek penelitian. Observasi digunakan
dan selanjutnya dikembangkan menjadi
untuk melihat dan mengamati secara
pola hubungan tertentu atau menjadi
langsung keadaan di lapangan agar
hipotesis (Sugiyono, 2010:335).
peneliti memperoleh gambaran yang
dan
Penelitian
sehingga
temuannya
mudah dapat
kualitatif
di
berusaha
lebih luas mengenai permasalahan yang
mendeskripsikan secara analisis dengan
diteliti.
proses mencari dan menyusun secara
3) Dokumentasi
4.
lain
sistematis data yang diperoleh dari hasil
Dokumentasi merupakan suatu cara
wawancara dan dokumentasi dengan cara
pengumpulan
dilakukan
mengorganisasikan data ke dalam kategori,
dengan menganalisis isi dokumen yang
menjabarkan kedalam unit-unit melakukan
berhubungan dengan masalah yang
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih
diteliti. Dokumentasi adalah suatu cara
mana yang penting dan yang akan
untuk mencari, mengumpulkan dan
dipelajari
mempelajari dokumen-dokumen, surat-
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
surat, fotocopy, catatan serta buku yang
maupun orang lain. Menurut Miles dan
berisi laporan tertulis yang berkaitan
Huberman (dalam Silalahi, 2012:339)
dengan
diteliti
kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur
seperti peraturan, surat keputusan dan
kegiatan yang terjadi secara bersamaan,
surat edaran yang dianggap relevan
yaitu reduksi data, penyajian data, dan
dengan objek peneliti.
penarikan kesimpulan/verifikasi.
data
yang
permasalahan
yang
Teknik Analisis Data
5.
serta
membuat
kesimpulan
Uji Validitas
Analisis data yang digunakan
Validitas
merupakan
derajat
dalam penelitian ini adalah analisis data
ketepatan antara data yang terjadi pada
kualitatif.
objek
Menurut
Bogdan
(dalam
penelitian oleh
dengan peneliti.
data Teknik
yang
Sugiyono, 2009:88) analisis data kualitatif
dilaporkan
ini
adalah proses mencari dan menyusun
dimaksudkan untuk memastikan bahwa
secara sistematis data yang diperoleh dari
data yang dilaporkan oleh peneliti derajat
hasil wawancara, catatan lapangan, dan
ketepatannya sesuai dengan data objek 8
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
penelitian.
Uji
keabsahan
data
yang
digunakan peneliti adalah triangulasi.
kebijakan dan lebih identik dengan instansi pemerintahan. Penting untuk dipahami
Menurut Sugiyono (2009: 125),
bahwa organisasi memiliki dampak dalam
terdapat tiga macam triangulasi, yaitu
proses
triangulasi sumber, triangulasi teknik,
dilihat dari tujuan awal dari organisasi
triangulasi
menguji
yaitu untuk menjalankan kebijakan yang
keabsahan data dalam penelitian ini,
telah dirancang. Terdapat beberapa aspek
peneliti menggunakan triangulangi sumber
yang
yang mana peneliti melakukan pengecekan
informasi
data yang telah diperoleh melalui beberapa
implementasi kebijakan ruang terbuka
sumber informan. Dalam penelitian ini
hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu:
sumber
1.1 Pelaksana Kebijakan
waktu.
Untuk
informan
implementasi
akan
dikaji
mengenai
kebijakan,
dalam
yang
menggali
organisasi
dalam
peniliti
yaitu
ruang
terbuka
Agar imlementasi kebijakan dapat
hijau. Kemudian peneliti membandingkan
berhasil maka dalam rangka menjalankan
informasi data hasil wawancara antara
sebuah kebijakan harus didukung dengan
informan yang satu dengan informan
adanya pelaksana kebijakan. Pelaksana
lainnya.
juga
kebijakan dalam implementasi kebijakan
membandingkan data hasil wawancara dari
ruang terbuka hijau, organisasi yang
beberapa sumber informan dengan data
terlibat diantaranya Badan Perencanaan
hasil pengamatan lapangan.
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
implementor
kebijakan
Selain
iptu,
peneliti
Pontianak khusunya Bidang Fisik dan Prasarana dan Dinas Kebersihan dan D. HASIL
PENELITIAN
DAN
Pertamanan Kota Pontianak khususnya Bidang Pertamanan.
PEMBAHASAN
Widodo (2012:92) mengungkapan 1.
bahwa penetapan pelaku kebijakan bukan
Organisasi Tahap
proses
hanya sekedar menetapkan lembaga mana
implementasi kebijakan yaitu organisasi
saja yang melibatkan kebijakan dan siapa
atau pengorganisasian. Menurut Jones
saja yang melaksanakan kebijakan, akan
(1996:296) tahap organisasi merupakan
tetapi menetapkan tugas pokok, fungsi,
tahap pembentukan atau penataan kembali
kewenangan
sumberdaya, unit-unit serta metode untuk
masing-masing
menjadikan program berjalan. Organisasi
BAPPEDA Kota Pontianak merupakan
bisa
instansi
dikatakan
pertama
sebagai
dalam
implementor
dan
tanggungjawab pelaku
pemerintah
dari
kebijakan.
yang 9
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
bertanggungjawab
dalam
perencanaan
Dinas
Kebersihan
pembangunan Kota Pontianak termasuk
Pertamanan
bertanggungjawab
membuat
bertanggungjawab dalam pembuatan dan
perencanaan pembangunan ruang terbuka
pemeliharaan taman-taman yang ada di
hijau di Kota Pontianak yang meliputi
Kota Pontianak. SOP pembuatan taman
penataan dan pengelolaan. Sedangkan
meliputi survey pendahuluan, design /
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
perencanaan,
Pontianak merupakan dinas teknis sebagai
pelaksanaan dan pemeliharaan. Sedangkan
penyelenggara
untuk SOP pemeliharaan taman meliputi
dalam
kegiatan
pada
bidang
Kota
dan
perhitungan
penataan, pengendalian taman dan ruang
pembersihan
terbuka hijau serta pemeliharaan taman-
penyiangan/pendangiran
taman yang terdapat di Kota Pontianak
penggemburan
yang
tanaman,
dilaksanakan
oleh
bidang
Pontianak
biaya,
areal
taman, gulma,
tanah,
penyiraman
pemangkasan
tanaman,
pertamanan.
pengendalian hama dan penyakit, serta
1.2 Standard Operating Prosedure(SOP)
pemupukan tanaman.
Standard Operating Procedures
1.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
(SOP) merupakan serangkaian instruksi
Selain
SOP
yang
diperlukan
kerja yang terdokumentasi (dibakukan)
sebagai petunjuk dalam melaksanakan
berkaitan
sebuah
dengan
proses
pelaksanaan
kebijakan,
dalam
proses
administrasi, bagaimana dan kapan harus
implementasi diperlukannya sumberdaya
dilakukan, dimana dan oleh siapa yang
yang
melakukan. Menurut Edward III (dalam
pelaksanaannya dapat berjalan dengan
Agustino, 2008:153) SOP adalah suatu
baik.Sumber daya keuangan ini sangat
kegiatan rutin yang memungkinkan para
mempengaruhi
pegawai
pelaksana
pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun dana
untuk
untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada
dengan RTH berasal dari APBD Kota
tiap harinya sesuai dengan standar yang
Pontianak tiap tahunnya yang pada tahun
ditetapkan (atau standar minimum yang
2015 sebesar Rp 17.029.316.385,00. Dana
dibutuhkan
yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan
(atau
kebijakan/administrator/birokrat)
warga).SOP
dapat
dapat
mendukung
terhadap
Kota
agar
keberhasilan
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan
Pertamana
Pontianak
dapat berfungsi sebagai penyeragaman
mencakup dana untuk pembuatan taman
tindakan-tindakan bagi para pelaksana
baru guna menambah luasan RTH di Kota
dalam organisasi.
Pontianak.
Untuk
belum
mewujudkan 10
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
pembangunan RTH di Kota Pontianak memerlukan
biaya
sekitar
Rp
58.739.498.300,00 pertahunnya.
Tabel 1 Peralatan Pasukan Hijau Tahun 2015 No
Jenis Peralatan
Type/Merk
Jumlah
Tanaka
25
1.
Mesin Tebas
2.
Mesin Chainsaw Kecil
Sthil
1
3.
Mesin Chainsaw Sedang
Echo
1
ruang
4.
Mesin Chainsaw Besar
Sthil
1
terbuka hijau diperlukannya sumber daya
5.
Hand Sprayer
Solo
1
6.
Gunting Pangkas Kecil
3 arah
5
pendukung
7.
Gunting Pangkas Besar
1 Arah
10
(sarana dan prasaana) agar suatu kebijakan
8.
Cangkul
-
3
9.
Skop
-
1
dapat berhasil. Menurut Edward III (dalam
10.
Sobek Dempul
-
14
Widodo, 2012:102) sumber daya peralatan
11.
Gerobak Dorong
Arko
2
12.
Drum Fiber ukuran 1 m2
Besar
1
Kecil
2
-
1
Alumunium
1
Selain sumber dana keuangan, dalam
peralatan
pelaksanaan
sebagai
kebijakan
fasilitas
merupakan sarana yang digunakan untuk
13.
Drum Fiber ukuran ½ m
operasionalisasi
14.
Tempayan Air
15.
Tangga
dalam
mengimplementasikan yang
akan
suatu
kebijakan
memudahkan
2
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,
dalam
Januari 2016
saat
Selain alat-alat pada tabel diatas,
mengimplementasikan kebijakan. Sebagai
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
dinas teknis yang turun langsung ke
Pontianak juga menyediakan kendaraan
lapangan dalam pelaksanaan ruang terbuka
dalam upaya mendukung tugas para
hijau setiap harinya, Dinas Kebersihan dan
pekerja harian lepas dan pasukan hijau.
Pertamanan
Adapun jenis dan fungsi kendaraan dapat
memberikan
pelayanan
Kota
Pontianak
telah
dilengkapi dengan beberapa alat dalam
dilihat pada tabel berikut:
upaya pemeliharaan taman. Untuk lebih
Tabel 2
jelasnya mengenai peralatan yang dimiliki
Kendaraan Pasukan Hijau Tahun 2015
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
No
Merk
Jenis
Digunakan
Kota Pontianak dapat dilihat pada data tabel berikut ini.
Keterangan
1.
Toyota
Pick-Up
sebagai
kendaraan untuk operasional Penebasan Bahu dan Median Jalan Kota
2.
Suzuki
Mobil Box
Digunakan
Pot Digunakan
3.
untuk
mengangkut Tanaman dan
sebagai
Mitsubh
Mobil
kendaraan untuk operasional
isi
Tangki
pasukan hijau dan menyiram taman kota
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Januari 2016
11 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
1.4 Jadwal Pelaksanan Ruang Terbuka Hijau
proses
implementasi
kebijakan
para
implementor harus mengetahui apa yang
Dalam
pelaksanaan
kebijakan
seharusnya mereka lakukan.
perlunya sebuah penetapan jadwal yang
Pada
tahap
interpretasi
ini
mana dengan adanya jadwal kegiatan
pemahaman implementor mengenai tujuan
dapat mengukur baik
atau buruknya
dari suatu kebijakan sangatlah penting,
kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.
karena apabila para implementor tidak
Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting,
paham terhadap tujuan kebijakan maka
tidak
akan menimbulkan permasalahan dalam
hanya
dijadikan
pedoman
melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus
implementasi.
dapat dijadikan sebagai standar untuk
tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang
menilai kinerja pelaksanaan kebijakan,
bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang
terutama dilihat dari
bersifat
pelaksanaan
dimensi
kebijakan
2012:93).Pelaksanaan
proses
(Widodo,
kebijakan
ruang
Interpretasi
teknis
merupakan
operasional
(Widodo,
2012:90). Kebijakan ruang terbuka hijau ini diopersionalkan oleh Dinas Kebersihan
terbuka hijau untuk mencapai porsi 20%
dan
RTH publik dari luas wilayah Kota
sehingga tujuan dari kebijakan ruang
Pontianak akan dilaksanakan selama 20
tebuka hijau dapat tercapai.
tahun. Ini diserasikan dengan Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kota
Pontianak tahun 2013-2033.
Pertamanan
selaku
dinas
teknis
Terdapat beberapa aspek yang akan dikaji dalam interpretasi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu: 2.1 Pemahaman isi dan tujuan
2. Interpretasi Tahap
kedua
proses
Pemahanan mengenai isi dan
implementasi kebijakan menurut Charles
tujuan dari sebuah kebijakan sangatlah
O. Jones yaitu interpretasi. Menurut Jones
penting. Untuk itu sebagai implementor
(1996:296) interpretasi merupakan tahap
dalam melaksanakan sebuah kebijakan
menafsirkan
(seringkali
harus memahami isi dan tujuan dari
dalam hal status) menjadi rencana dan
kebijakan yang sedang dilaksanakan. Ini
pengarahan yang tepat dan dapat diterima
dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan
serta
Interpretasi
tidak terjadi kesalahan. Untuk pelaksanaan
dimaksudkan agar para implementor tidak
kebijakan ruang terbuka hijau ini, dilihat
menglami
dalam
dari hasil pengamatan langsung yang telah
melaksanakan suatu kebijakan. Dalam
peneliti lakukan menunjukkan bahwa para
agar
dalam
program
dilaksanakan.
kebingungan
12 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
implementor kebijakan ruang terbuka hijau
dilakukan
secara
di Kota Pontianak telah memahami isi dan
sosialisasi
juga
tujuan dari kebijakan ini. Sebagai bentuk
spanduk-spanduk yang ada dipinggiran
dari pemahaman dari para implementor
jalan.
yaitu pihak BAPPEDA Kota Pontianak
2.3 Dukungan masyarakat
telah membuat masterplan ruang terbuka
Dukungan
dan
tulisan,
dilakukan
melalui
masyarakat kebijakan
dalam
hijau yang berisikan tentang uraian kriteria
pelaksanaan
dan konsep ruang terbuka hijau serta
faktor
gambaran rencana ruang terbuka hijau
keberhasilan
yang dapat diterapkan di Kota Pontianak.
Dukungan masyarakat ini menunjukkan
Selanjutnya untuk Dinas Kebersihan dan
respon
Pertamanan Kota Pontianak melakukan
terhadap sasaran kebijakan. Kebijakan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap
ruang terbuka hijau sedang dilaksanakan di
kawasan-kawasan ruang terbuka hijau di
Kota
Kota Pontianak.
mewujudkan
2.2 Sosialisasi
wilayah kota sesuai target yang telah
Sosialisasi
suatu
lisan
penunjang
atau
menjadi
dalam
mencapai
implementasi
kebijakan.
tanggapan
Pontianak.
masyarakat
Dalam
ruang
terbuka
upaya hijau
di
merupakan
ditetapkan, kebijakan ruang terbuka hijau
penyampaian informasi terhadap suatu
ini tidak hanya dilaksanakan oleh para
kebijakan
yang
implementor saja akan tetapi pelaksanaan
dilakukan secara terbuka dan berkala.
kebijakan RTH ini memerlukan partisipasi
Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat
atau dukungan dari berbagai pihak seperti
mengetahui kebijakan yang telah dibuat
masyarakat dan pihak swasta.
kepada
masyarakat
dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut
bagi
masyarakat.
Para
implementor kebijakan ruang terbuka hijau
3. Aplikasi Tahap
terakhir setelah
dalam
proses
di Kota Pontianak baik dari BAPPEDA
implementasi
maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan
interpretasi yaitu aplikasi atau penerapan.
Kota Pontianak juga telah melakukan
Menurut Widodo (2012:94) tahap aplikasi
sosialisasi kepada masyarakat baik secara
merupakan
langsung maupun tidak langsung. Salah
proses implementasi ke dalam realitas
satu sosialisasi yang dilakukan melalui
nyata. Tahap aplikasi ini merupakan
IMB yang mensyaratkan bahwa setiap satu
perwujudan dari pelaksanaan masing-
bangunan harus memiliki satu pohon.
masing kegiatan dalam tahapan yang
Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya
disebutkan sebelumnya. Kebijakan ruang
tahap
organisasi
penerapan
dan
rencana
13 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
terbuka hijau didasari oleh Undang-
lapangan olahraga yang disediakan oleh
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
sekolah seperti lapangan sepak bola milik
Penataan Ruang yang mengamanatkan
SMA Negeri 8 Kota Pontianak. Sedangkan
suatu wilayah perkotaan harus memiliki
untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau
ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga
privat di Kota Pontianak, pemerintah
puluh) persen dari luas wilayah kota. Luas
menyerahkan kembali kemasing-masing
RTH
warga Kota Pontianak.
di
Kota
Pontianak
mengalami
peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: E. KESIMPULAN
1.
Tahap
organisasi
berkaitan
dengan
penetapan
pelaksana/implementor kebijakan. Yang menjadi implementor dalam Tabel 3 Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Pontianak Tahun 2015 Tahun
Jumlah RTH Publik Yang Tersedia
Jumlah Luasan RTH Publik 20% Dari Luas Wilayah Kota
Persentase (%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
691,13 787,09 997,34 1.445,38 1.826,45 1.893,32
2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40 2.156,40
32,05 36,50 46,25 67,03 84,70 87,80
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, April 2016
Untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pontianak pemerintah tidak hanya melakukan pembuatan dan pemeliharaan
taman.
Akan
tetapi
pemerintah juga melakukan pemeliharaan pada jenis ruang terbuka hijau publik lainnya,
seperti
penanaman
dan
pemangkasan tanaman di jalur hijau, merapikan kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU), penataan ulang hutan kota,
proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak
yaitu
Perencanaan Daerah
Badan
Pembangunan
(BAPPEDA)
Kota
Pontianak dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Masing-masing
implementor
memiliki fungsi dan tugas yang berbeda.
Dalam
upaya
pemeliharaan taman dan kawasan ruang terbuka hijau lainnya pihak Dinas
Kebersihan
Pertamanan
Kota
dan Pontianak
membentuk pasukan hijau dengan jumlah
16
orang.
Namun
demikian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota
Pontianak
masih kekurangan sumber daya 14
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
manusia (SDM) untuk melakukan
ini
pengawasan
implementor
taman
terhadap
yang
di
bagi
kebijakan
dalam
melaksanakan kebijakan RTH di
penetapan
Kota Pontianak. Selain dasar
kebijakan
hukum, sosialisasi juga dilakukan
implemntasi
oleh para implementor seperti
kebijakan ruang terbuka hijau di
yang diungkapkan oleh informan
Kota
dalam
yang
harus
setiap satu rumah warga minimal
terdapat Standard Operasional
memiliki satu pohon hidup di
Prosedure (SOP)
pekarangan rumah. Selain itu,
Selain
pelaksana/implmentor dalam
proses
Pontianak,
pelaksanaannya
dengan
juga
yang mana
adanya
SOP
mensosialisasikan
bahwa
ini
sosialisasi juga dilakukan melalui
pelaksanaan kebijakan RTH bisa
spanduk-spanduk yang berisikan
lebih
dengan
ajakan untuk menghijaukan Kota
mewujudkan
Pontianak. Pelaksanaan kebijakan
porsi ruang tebuka hijau yang
ruang terbuka hijau di Kota
telah
Pontianak juga didukung oleh
terarah/sesuai
prosedur.
Untuk
ditentukan,
sumber
keuangan pelaksanaan kebijakan
masyarakat
RTH ini berasal dari APBD Kota
ketiga/swasta yang bekerjsama
Pontianak dan didukung dengan
dengan Dinas Kebersihan dan
peralatan-peralatan
yang
Pertamanan
Untuk
pelaksanaan
jadwal
ada.
dan
Kota
dalam
dilaksanakan selama 20 tahun
ruang terbuka hijau.
RTRW
Kota
Pontianak. Tahap
Pontianak
3.
pelaksanaan
kebijakan
Tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan
rencana
proses
berkaitan
implementasi ke dalam realitas
sebuah
nyata. Dalam proses implementasi
kebijakan agar implementor dapat
kebijakan ruang terbuka hijau di
mengetahui serta memahami apa
Kota
yang
dilakukan.
melakukan revitalisasi tehadap
Pelaksaanaan kebijakan RTH di
RTH yang ada di Kota Pontianak.
Kota Pontianak memiliki dasar
Selain itu, terjadi peningkatan
hukum, yang mana dasar hukum
luas ruang terbuka hijau di Kota
dengan
interpretasi
pihak
sebagai bentuk keikutsertaanya
kebijakan ruang terbuka hijau
mengikuti
2.
arahan
Kota
Pontianak.
ada
taman-
menjadi
penafsiran
harus
Pontianak,
implementor
15 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Pontianak terutama ruang terbuka
masyarakat agar dapat ikut serta
hijau publik yaitu dari 13 persen
dalam memelihara kawasan ruang
menjadi 18 persen dari luas
terbuka hijau yang ada. Karena
wilayah Kota
dilihat
Pontianak atau
dari
beberapa
sekitar 80 persen dari jumlah luas
fungsinya,ruang
ruang terbuka hijau yang telah
hijausangat baik untuk kawasan
ditargetkan. Untuk pelaksanaan
perkotaan
ruang tebuka hijau privat pihak
Pontianak yang berada digaris
implementor
khatulistiwa.
menyerahkan
kepada warga.
4.
terbuka
khususnya
Menindaktegasi
Kota
pemberian
disinsentif/sanksi
kepada
siapapun yang tidak mendukung kebijakan ruang terbuka hijau
F. SARAN
atau yang melakukan perusakan 1.
Perlunya
peningkatan
jumlah
terhadap kawasan ruang terbuka
sumber daya manusia (SDM)
hijau baik ruang terbuka hijau
terutama
publik maupun ruang terbuka
untuk
pengawasan
terhadap
taman-
hijau privat serta memberikan
taman dan kawasan ruang terbuka
insentif/reward kepada siapapun
hijau lainnya yang ada di Kota
yang mendukung kebijakan ruang
Pontianak
dapat
terbuka
yang
berkontribusi
sehingga
menimalkan
2.
melakukan
kerusakan
hijau
atau nyata
yang dalam
terjadi seperti kerusakan yang
membangun dan meningkatkan
biasa terjadi pada taman.
luas ruang terbuka hijau di Kota
Dinas
Kebersihan
dan
Pontianak.
Pertamanan Kota Pontianak harus meningkatkan
kerjasamanya
dengan pihak ketiga atau pihak
G. REFERENSI
swasta dalam upaya pembuatan taman-taman baru sebagai bagian
1.
Buku-Buku:
dari ruang terbuka hijau. 3.
Sering
melakukan
sosialisasi
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran 16 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jones, Charles O, 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta . 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
2.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 20132033.
3.
Rujukan Elektronik
Indonesian Institude for Infrastructure Studies. Tata Ruang. Diambil pada tanggal 01 November 2015 dari http://www.penataanruang.com/ruangterbuka-hijau.html
Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia – Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Widoyoko, S. Eko Putro. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
17 Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
Nur Fadhillah, NIM: E01112079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura