Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Eisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR LAUT PONTIANAK TENGGARA Oleh MASITHA NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2015 Email:
[email protected]
Abstrak Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM, tidak adanya sinkronisasi sanksi yang tertera di Perda dengan implementasi yang ada di lapangan, kurangnya kerjasama yang baik dari lingkungan sekitar masyarakat musiman dalam sosialisasi program pembuatan KIPEM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Smith merupakan pedoman dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program kebijakan KIPEM merupakan kebijakan daerah Kota Pontianak yang termasuk dalam kebijakan distributive policy karena kebijakan tersebut dibuat untuk mengatur tentang pemberian pelayanan masyarakat musiman sehingga memiliki hak yang sama dengan masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan; 2) Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat musiman yang berasal dari luar daerah kota Pontianak yang bermukim sementara di Kota Pontianak untuk belajar maupun bekerja; 3) Organisasi implementor dalam pembuatan KIPEM tersebut adalah Disdukcapil, Kelurahan, Ketua RT, pemilik kost / warga penampung masyarakat musiman dan masyarakat musiman; 4) Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam program KIPEM tersebut adalah sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh ketua RT serta pemilik kost atau warga penampung masyarakat musiman. Selain itu juga, pihak perguruan tinggi dan forum-forum tertentu memiliki andil penting untuk mensosialisasikan program KIPEM. Perangkat Disdukcapil perlu meningkatkan koordinasi dengan ketua RT serta pemilik kost yang ada disekitaran Kelurahan Bansir Laut, dan sanksi yang jelas terhadap masyarakat yang tidak membuat KIPEM agar terciptanya kesadaran dari masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM Kata-Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, KIPEM, Kelurahan Bansir Laut
Abstract Problems found in research on the implementation of Resident Identity Card implementation in Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara is still very low. This indicates that there are still obstacles that the lack of public awareness of seasonal to have KIPEM, the lack of synchronization of sanctions contained in the implementation of the existing legislation in the field, the lack of cooperation from the surrounding environment seasonal community in the socialization program KIPEM manufacture. This research is descriptive research. The theory of Smith is a guideline used to assess the issues contained in the Resident Identity Card implementation in Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara. The results showed that 1) Program KIPEM policy is a policy area which includes the Pontianak city in distributive policies policy because the policy is created to regulate the provision of public services is seasonal so have the same rights as people in terms of population administration management; 2) The target group in this study is the seasonal people who come from outside the living area while Pontianak City to study or work; 3) organization in the manufacture KIPEM implementation is Disdukcapil, Village, Chairman of RT, the owner of the boarding house / residents of the community reservoir seasonal and seasonal communities; 4) Environmental factors are very influential in the KIPEM program is socialization and cooperation carried out by the head of the neighborhood as well as the owner of the boarding
1 MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Eisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
house or public reservoir seasonal residents. In addition, the universities and certain forums have an important contribution to disseminating the KIPEM program. Keywords: Implementation of policy, KIPEM, Kelurahan Bansir Laut
musiman yang datang di Kota Pontianak
A. PENDAHULUAN Sesuai dengan Perda No 5 Tahun
ada yang bermaksud untuk belajar, bekerja
2004 Kartu Identitas Penduduk Musiman
dan
hanya berlaku sebagai bukti diri sementara
penduduk musiman yang bermaksud untuk
dalam
belajar.
rangka
memperoleh
pelayanan
transit.
Mahasiswa
Berdasarkan
merupakan
Tabel
1.1
dalam bidang kependudukan. Pelayanan
menunjukan bahwa pada tahun 2014 di
dalam bidang kependudukan antara lain
Kelurahan Bansir Laut jumlah mahasiswa
seperti
Surat
yang tercatat sebagai masyarakat musiman
syarat
adalah sebanyak 158 orang. Dari 158
untuk membuat Surat Izin Mengemudi
orang mahasiswa, hanya terdapat 2 orang
(SIM), syarat untuk membuka rekening
atau 1,3 % mahasiswa yang memiliki kartu
tabungan atas nama diri sendiri dan lain-
KIPEM sedangkan 156 orang atau 98,7%
lain. Dengan adanya Kipem semestinya
mahasiswa tidak mengurus atau belum
daerah penerima menjadi daerah yang kaya
memiliki KIPEM. Hal ini menunjukkan
karena ada hak-hak warga negara yang
bahwa
harus diterima oleh pemda penerima
masyarakat musiman terhadap pembuatan
sebagai konsekwensi yang ditanggung
KIPEM masih rendah. Selain itu, masih
pemerintah daerah asli untuk pembiayaan
rendahnya minat atau partisipasi dari
warga
dibidang
masyarakat musiman dapat dilihat dari
pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.
realisasi pembuatan KIPEM di Kecamatan
Dana
Pontianak Tenggara yang dapat selama 3
syarat
Keterangan
untuk
membuat
Berkelakuan
negaranya
tersebut
Baik,
baik
dialokasikan
oleh
minat
atau
terakhir
partisipasi
yakni
dari
dari
pemerintah daerah asal melalui potongan
tahun
jumlah
dari DAU/DAK pemerintah daerah asal.
mahasiswa yang berada di Bansir Laut
Penduduk Musiman adalah orang
pada tahun 2014 yang tidak memiliki
yang datang dari luar Kota Pontianak
KIPEM sebanyak 156 orang (98,7 %) dari
bertempat tinggal tidak terus menerus
158 orang mahasiswa yang tercatat sebagai
dengan tujuan belajar dan mencari nafkah
masyarakat musiman. Selain itu juga
dengan
rendahnya
penduduk
tidak Kota
bermaksud
menjadi
Pontianak.
Penduduk
kesaadaran
masyarakat
musiman dalam pembuatan KIPEM juga 2
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
dapat dilihat dari realisasi KIPEM yang
implementasi
tercatat
Laut
dikarenakan antara peraturan yang ada
Kecamatan Pontianak Tenggara dari tahun
dengan implementasi yang dilakukan tidak
2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan,
sinkron artinya sanksi yang tertera pada
namun pada tahun 2014 jumlah realisasi
Perda Nomor 5 Tahun 2014 dengan yang
KIPEM semakin menurun yaitu pada tahun
ada dilapangan tidak sama, sehingga tidak
2012 terealisasi sebanyak 20 KIPEM, pada
menimbulkan efek jera bagi masyarakat
tahun 2013 sebanyak 91 KIPEM, dan pada
musiman untuk tidak mentaati Perda
tahun 2014 adalah sebanyak 18 KIPEM.
tersebut.
di
Kelurahan
Bansir
kebijakan
KIPEM
juga
Menurut pasal 1 dan 2 dalam Perda no 5 tahun 2004 mengharuskan bagi penduduk
musiman
untuk
membuat
B. TINJUAUAN PUSTAKA
KIPEM selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya di
1.
Kebijakan Publik
wilayah Kota Pontianak. Sedangkan dalam
Carl Friedrich (dalam Winarno,
implementasinya masih banyak sekali
2002 : 15) memandang kebijakan sebagai
masyarakat atau penduduk musiman yang
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
tinggal dikota Pontianak tidak memiliki
seseorang,
kartu
Identitas
kelompok
Musiman
dalam
diantara
penduduk
memberikan
musiman ada yang sama sekali tidak
kesempatan
mengetahui mengenai adanya pembuatan
kebijakan
KIPEM, hal ini menunjukkan bahwa
menggunakan dan mengatasi dalam rangka
kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas
mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan
Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun
suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
pihak yang paling bawah yaitu RT dan RW
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai
mengenai kebijakan Perda No 5 Tahun
intervensi pemerintah (intervensi sosio
2004 Kota Pontianak tentang pembuatan
kultural)
dengan
Kartu Identitas Penduduk Musiman. Bukan
berbagai
instrumen
itu saja, selain prosedur yang rumit yakni
individu
maupun
berupa persyaratan yang terlalu banyak
mengatasi persoalan publik.
membuat
Bahkan
proses
pembuatan
lingkup
pemerintah
Penduduk
(KIPEM).
suatu
atau
tertentu,
yang
hambatan-hambatan
dan
kesempatan yang
terhadap
diusulkan
untuk
mendayagunakan (baik
kelompok,
pemerintah)
untuk
KIPEM
Menurut Togi dan Tangkilisan
menjadi kendala bagi masyarakat musiman
(2003 : 1), Kebijakan publik adalah
untuk memiliki KIPEM, juga gagalnya
pemanfaatan
yang
strategis
terhadap 3
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk
yang dilakukan secara terus-menerus oleh
memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah demi kepentingan kelompok
pemerintah. Kebijakan publik merupakan
yang kurang beruntung dalam masyarakat
suatu bentuk intervensi yang dilakukan
agar
secara terus menerus oleh pemerintah demi
berpartisipasi dalam pembangunan secara
kepentingan
luas.
kelompok
yang
kurang
mereka
dapat
hidup,
dan
ikut
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan
secara
luas.
2.
Pengertian
Kebijakan
Kartu
Identitas
Penduduk Musiman
kebijakan publik menurut Chandler dan
Kebijakan kartu identitas penduduk
Plano dapat diklasifikasikan kebijakan
musiman sesuai Perda No 5 Tahun 2004
sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal
yaitu merupakan salah satu serangkaian
ini pemerintah mendayagunakan berbagai
penertiban
instrumen yang dimiliki untuk mengatasi
kependudukan, hasilnya untuk pelayanan
persoalan publik.
publik dan mempermudah dalam berbagai
Kebijakan publik dipahami sebagai
aktivitas
dokumen
administrasi
atau
data
kependudukan.
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah,
Aktivitas administrasi kependudukan oleh
oleh karena itu menurut Winarno (2005 :
instansi pemerintah dalam hal ini yaitu
16) minat untuk mengkaji kebijakan publik
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
telah berlangsung sejak amat lama, bahkan
Pencatatan sipil bertujuan agar dapat
sejak
Aristoteles,
menentukan
mengenai
perencanaan
zaman
walaupun
Plato
saat
dan
itu
studi
dengan
tepat
dalam
pembangunan
dan
kebijakan publik masih terfokus pada
menentukan seberapa besar kebutuhan
lembaga-lembaga negara saja.
masyarakat dalam bentuk bahan pangan,
Secara konseptual kebijakan publik
perumahan, militer dan lain-lain. Kartu
dapat dilihat dari kamus administrasi
identitas penduduk musiman (KIPEM)
publik
adalah kartu identitas yang wajib dimiliki
Chandler
dan
Plano
(dalam
Pasolong, 2010: 38) mengatakan bahwa
oleh
Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang
bertujuan agar administrasi kependudukan
strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya
dapat berjalan dengan baik dan penduduk
yang ada untuk memecahkan masalah-
tersebut dapat dilayani dalam berbagai
masalah
bentuk pelayanan administrasi yang ada di
publik
atau
pemerintah.
Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan
penduduk
musiman.
KIPEM
kota Pontianak.
publik merupakan suatu bentuk intervensi 4 MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
3.
Implementasi
kebijakan
Implementasi didasarkan pada jenis
kartu
kebijakan
identitas penduduk musiman
publik
yang
mendorong
Implementasi kebijakan merupakan
masyarakat untuk mengerjakan sendiri
suatu kajian mengenai studi kebijakan
implementasi kebijakannya atau masih
yang mengarah pada proses pelaksanaan
melibatkan pejabat pemerintah, namun
dari suatu kebijakan. Menurut Nugroho
hanya ditataran rendah, Oleh karena itu
(2012: 494-495) implementasi kebijakan
kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan
sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat
harapan, keinginan publik yang menjadi
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak
target atau kliennya, dan sesuai juga
kurang”. Ditambahkan pula bahwa untuk
dengan
mengimplementasikan kebijakan publik,
menjadi pelaksananya. Menurut Goggin
ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu:
(1990) dalam Purwanto dan Sulistiawati
langsung
dalam
(2012:89) kebijakan diasumsikan sebagai
bentuk program atau melalui formulasi
suatu pesan dari pemerintah pusat kepada
kebijakan derivate
pemerintah
daerah.
implementasi
pesan
mengimplementasikan
atau turunan
dari
kebijakan publik tersebut. Definisi
diatas
menyimpulkan
pejabat
eselon
rendah
yang
Keberhasilan tersebut
sangat
dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu, (1) isi
bahwa implementasi kebijakan tersebut
kebijakan
menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan,
reputasi aktor. Isi kebijakan meliputi
adanya kegiatan untuk mencapai tujuan
sumberdaya,
dan adanya hasil kegiatan. Implementasi
keterlibatan
kebijakan merupakan aspek yang penting
terdiri kejelasan kebijakan, konsistensi
dari keseluruhan proses kebijakan. Wahab
kebijakan, frekuensi serta penerimaan isi
(2004:59)
pendapat
kebijakan sedangkan reputasi aktor terdiri
implementasi
dari legitimasi dan kredebilitas aktor-aktor
Udoji
dengan
mengutip
mengemukakan
kebijakan merupakan sesuatu yang penting
(2)
format
manfaat publik.
kebiajakan
kebijakan, Format
(3)
serta
kebijakan
pemerintah daerah.
bahkan mungkin jauh lebih penting dari
Dalam proses implementasi ada
pembuatan kebijakan. Kebijakan sekedar
empat variabel yang perlu diperhatikan,
berupa tersimpan
impian dalam
atau arsip
rencana
yang
empat variabel tersebut tidak berdiri
apabila
tidak
sendiri,
diimplementasikan.
melainkan
merupakan
satu
kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain secara timbal
4.
Model-model Implementasi
balik. Menurut Smith dalam (Tachjan, 5
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
2008:37-39),
implementasi
kebijakan
dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : 1. Kebijakan yang diidealkan (Idealized
pola interaksi di luar konteks organisasi formal. 3) Kebijakan
juga
policy) : yaitu pola interaksi yang
diklasifikasikan
digagas
oleh
perumus
distributif,
dengan
tujuan
untuk
kebijakan mendorong,
mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Ada
dapat sebagai
redistributif,
peraturan, peraturan sendiri, atau symbol emosi. c. Program
empat kategori yang relevan dari
Ada tiga aspek dari program
variabel kebijakan ideal yaitu:
kebijakan:
a. Kebijakan resmi
1) Intensitas dukungan. Sejauh
Pernyataan hukum,
putusan
atau
pemerintah
formal,
program
yang
berupaya
untuk
menerapkan. Singkatnya, dalam bentuk apakah kebijakan itu? b. Jenis kebijakan Jenis
mana
pemerintah
berkomitmen
pelaksanaan kebijakan. 2) Sumber kebijakan. Apakah kebijakan yang diperlukan
dapat
dibagi
dan tuntutan dimasyarakat
menjadi tiga kategori:
atau
1) Kebijakan mungkin kompleks
permintaan
mereka
sederhana
untuk
untuk memenuhi kebutuhan
kebijakan
atau
yang
mungkin
di
dirumuskan
dengan
kecil
dan
dukungan?
sifatnya.
3) Lingkup. Apakah kebijakan
Perbedaan ini mirip dengan
yang luas di alam dan
kebijakan
universal
bukan
tambahan
dalam
lingkup
yang luas dan orang-orang
atau konsentrasi itu pada
inkremental skala kecil.
wilayah
2) Kebijakan dapat dikategorikan sebagai organisasi atau non-
geografis
subjek kecil? d. Gambaran kebijakan
organisasi. Sebuah kebijakan
Sangat
organisasi
mempertimbangkan
memerlukan
atau
penting
gambaran
modifikasi (atau pembentukan)
kebijakan
dari organisasi. Kebijakan non-
Gambaran-gambaran dari mereka
organisasi formal, di sisi lain,
yang terkena dampak kebijakan
disebut
untuk
dalam
untuk
masyarakat.
pembentukan 6
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
dan mereka yang menerapkan
complain, memberontak atau acuh
kebijakan yang paling penting.
tak acuh?
2. Kelompok sasaran (Target groups) :
3. Organisasi
implementor
yaitu bagian dari policy stake holders
(Implementing organization) : yaitu
yang diharapkan dapat mengadopsi
badan-badan
pola-pola interaksi sebagaimana yang
bertanggung
diharapkan oleh perumus kebijakan.
implementasi
Karena kelompok ini menjadi sasaran
kebanyakan kasus, organisasi adalah
dari implementasi kebijakan, maka
unit dari birokrasi pemerintah. Ada
diharapkan dapat menyesuaikan pola-
tiga
pola perilaku dengan kebijakan yang
dipertimbangkan dalam pelaksanaan
telah
kebijakan, yaitu:
dirumuskan.
Mereka
adalah
orang-orang dalam organisasi atau
pelaksana jawab
yang dalam
kebijakan. Dalam
variabel
kunci
untuk
a. Struktur dan personil
kelompok yang paling terkena dampak
Stabilitas struktur dan kualifikasi
kebijakan tersebut. Merekalah yang
personil yang harus menerapkan
harus
kebijakan
berubah
untuk
memenuhi
yang
penting
untuk
tuntutan kebijakan. Beberapa faktor
memahami implementasi. Sebuah
yang relevan yakni:
organisasi administrasi yang tidak
a. Tingkat
organisasi
atau
pelembagaan kelompok sasaran. b. Pimpinan
kelompok
sasaran.
Kepemimpinan dapat disejajarkan atau menentang kebijakan tersebut.
stabil dan personil yang tidak memenuhi syarat dapat mengurangi kapasitas
untuk
melaksanakan
kebijakan. b. Pimpinan organisasi administrasi
Atau kepemimpinan mungkin acuh
Variabel ini, seperti kepemimpinan
tak
kelompok sasaran, mengacu pada
acuh
terhadap
kebijakan
tersebut. Sifat kepemimpinan juga penting.
gaya dan sifat kepemimpinan. c. Pelaksanaan program dan kapasitas
c. Pengalaman kebijakan sebelumnya
Program dan kapasitas organisasi
dari kelompok sasaran. Apakah
pelaksana mengacu pada intensitas
kelompok
oleh
dan perhatianyang diambil untuk
kebijakan pemerintah di masa lalu?
mengatur pelaksanaan dan untuk
Apa
kapasitas umum organisasi untuk
dipengaruhi
pengalaman
mereka pemerintah.
dan
terhadap Apakah
respon kebijakan mereka
memenuhi
tujuan
pelaksanaan
program. 7
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
4. Faktor
lingkungan
factors)
:
(Environmental
unsur-unsur
di
dalam
lingkungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan dapat dianggap
sebagai
penghambat
koridor
semacam di
mana
Variabel kebijakan publik menurut Teori Smith (dalam Tachjan, 2008 : 37-39) : 1. Program kebijakan yang diidealkan. 2. Kelompok sasaran. 3. Organisasi implementor 4. Faktor lingkungan
Implementasi KIPEM
Berhasil
implementasi kebijakan harus dipaksa. Untuk jenis kebijakan yang berbeda, kondisi budaya, sosial, politik, dan ekonomi mungkin berlaku. Misalnya, dalam kebijakan yang terkait dengan unit lokal pemerintahan sendiri di dalam negara Dunia Ketiga, dasar budaya dan gaya hidup sosial di tingkat desa mungkin menjadi kendala lingkungan yang cukup besar. Keempat
variabel
dalam
yaitu (1) kebijakkan yang diidealkan (2) kebijakan
(3)
organisasi
implementor (4) faktor lingkungan. Jika semua variabel ini mendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang pemberian
kartu
identitas
penduduk
musiman maka kebijakan KIPEM ini akan terlaksana dengan baik serta tercapainya tujuan pemerintah dalam melakukan tertib administrasi kependudukan. Adapun kerangka pikir tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut: SKEMA KERANGKA PIKIR Kurangnya Minat / Kesadaran Masyarakat Musiman dalam Pembuatan KIPEM
Penelitian ini
merupakan jenis
Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat
pencandraan
(deskripsi)
mengenai situasi-situasi atau kejadiankejadian (Suryabrata, 2003 : 76). Artinya dalam penelitian deskriptif ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif
implementasi kebijakan menurut smith
sasaran
C. METODE PENELITIAN
Perda No. 5 Tahun 2014
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis,
membuat
mendapatkan Penelitian
ramalan
makna ini
dan
atau
implikasi.
menggunakan
teknik
pengumpulan data melalui pengamatan langsung
(observasi),
wawancara
mendalam (depth interview) dan studi kepustakaan.
Metode
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa bagaimana implementasikan kebijakan
pemberian
penduduk
musiman
penelitian
ini
kartu
identitas
(KIPEM).
dilakukan
di
Lokasi Dinas 8
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
ke lokasi penelitian untuk memperoleh
Pontianak, Kantor Kecamatan Pontianak
gambaran yang jelas mengenai sistem
Tenggara, Kantor Kelurahan Bansir Laut,
kerja Dinas Kependudukan dan Catatan
RW dan RT setempat serta Asrama
Sipil dan Kelurahan Bansir laut Pontianak
mahasiswa
Tenggara
yang
berada
diwilayah
kelurahan Bansir Laut.
beserta
Wawancara
RW
dan
mendalam,
RT,
yaitu
2) cara
Subjek penelitian yang digunakan
pengumpulan data yang dilakukan dengan
dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat
mewawancarai informan secara langsung
atau orang yang terlibat dalam proses
dengan pertanyaan terbuka. Wawancara
implementasi
dilakukan
KIPEM
kebijakan
pembuatan
dengan menggunakan metode
Purposive
Sampling
informan
yaitu
maka
(1)
ditentukan
kepala
terhadap
informan
yang
memiliki informasi dan pengetahuan yang luas dan mendalam berkaitan dengan
Dinas
penelitian. Informan dalam penelitian ini
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
adalah pihak dinas kependudukan dan
Pontianak, (2) Kepala Bidang pelayanan
catatan sipil, pihak kelurahan Bansir Laut
pendaftaran (3) kepala Lurah Bansir Laut
Pontianak tenggara, serta pihak RW dan
(4) penduduk musiman atau mahasiswa
RT di kelurahan bansir laut; 3) Studi
yang tinggal diasrama Kelurahan Bansir
dokumentasi, yaitu pengumpulan data
Laut
dengan cara mendokumentasikan hasil
sedangkan objek penelitiannya
adalah Kelurahan Bansir Laut Pontianak
penelitian
Tenggara.
yang
penelitian yang dilakukan dilapangan.
digunakan dalam penelitian ini adalah
Teknik analisis data yang digunakan
peneliti itu sendiri, dan instrumen yang
adalah analisa deskriptif kualitatif untuk
digunakan untuk mengumpulkan data yaitu
memberikan
(1) pedoman observasi, (2) pedoman
terhadap
wawancara
dan
diperoleh,
Instrumen
ini
Instrument
penelitian
(3)
dokumentasi.
diperlukan
atau
observasi
ulasan
data
dan
atau
dari
objek
interpretasi
informasi
yang
menjadi
lebih
sehingga
untuk
bermakna dari pada sekedar penyajian
mendapatkan data yang lengkap dari
dalam bentuk angka-angka. Ada tiga hal
semua pihak yang terkait sehingga data
yang dilakukan dalam analisis data yaitu
yang diperoleh dapat menjawab semua
reduksi data, penyajian data dan penarikan
permasalahan yang diteliti. Pengumpulan
kesimpulan.
data dalam penelitian ini menggunakan 1)
triangulasi sebagai teknik untuk mengecek
metode Observasi, yaitu pengumpulan data
keabsahan data.
Peneliti
menggunakan
dengan mengadakan pengamatan langsung 9 MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Kebijakan yang idealkan adalah pola interaksi yang digagas oleh perumus
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
kebijakan dengan tujuan untuk mendorong Berdasarkan hasil penelitian bahwa
dan mempengaruhi target pelaksana dari
dalam pengimplementasiannya program
program kebijakan yang dibuat.
KIPEM ini masih belum bisa memenuhi
a.
Kebijakan Resmi
target yang telah ditetapkan. Banyak sekali permasalahan pemerintah
yang dalam
telah
dihadapi
pengimplementasian
Suatu karena
kebijakan
beberapa
mengatur
dapat
alasan
sekelompok
yang
dapat
orang
atau
sebuah kebijakan, baik itu yang disebabkan
masyarakat
oleh lingkungan internal yaitu pemerintah
memenuhi
itu sendiri sebagai unsur penyelenggara
permasalahan yang kemungkinan terjadi.
maupun
Kebijakan
lingkungan
eksternal
yaitu
tertentu
dibuat
dalam
rangka
kebutuhan
dalam
maupun
pembuatan
masyarakat sebagai penerima kebijakan.
merupakan
Namun selama ini banyak faktor-faktor
dilakukan
yang bisa saja menjadi penghambat dalam
Pontianak dalam mengatur masyarakat
pengimplementasian
kebijakan
musiman yang berada di kota Pontianak
berdasarkan latar belakang permasalahan
dalam hal administrasi kependudukan. Hal
penelitian dan fokus penelitian yakni
ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang
mengenai pengimplementasian program
dilakukan terhadap pihak Disdukcapil yang
KIPEM oleh Dinas Kependudukan dan
merupakan
Pemerintah
Daerah
Catatan Sipil Kota Pontianak, maka untuk
melayani
masalah
kependudukan.
mendeskripsikan faktor apa saja yang
Berdasarkan
berpengaruh dalam pengimplementasian
diasumsikan bahwa Kebijakan Program
program
Dinas
KIPEM merupakan suatu kebijakan yang
Sipil
dapat mengatur sekelompok orang atau
suatu
KIPEM
Kependudukan
dan
oleh Catatan
kebijakan
KIPEM
oleh
Publik
yang
Pemerintah
hasil
Daerah
wawancara
masyarakat
implementasian kebijakan publik yang
memenuhi
dikemukakan oleh Adam Smith yang
permasalahan yang kemungkinan terjadi,
mengemukakan
serta termasuk dalam 4 (empat) kriteria
faktor
sebagai
berikut:
dalam
dapat
menggunakan salah satu model proses
empat
tertentu
yang
kebutuhan
rangka maupun
yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan yaitu efektif, efisien, adil dan
1.
Kebijakan yang di Idealkan
terjawab
karena
mengingat
tujuannya
dalam hal ini adalah untuk melengkapi 10 MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
persyaratan bagi
administrasi
masyarakat
kependudukan sehingga
kelurahan dan ketua RT yang merupakan
sama
dengan
ujung tombak keberhasilan dari program
Pontianak
dalam
tersebut, pemerintah juga telah penyediaan
mengurus administrasi kependudukan yang
loket untuk pelayanan pembuatan KIPEM.
ada di Kota Pontianak.
Namun, alat sosialisasi berupa dukungan
b. Jenis Kebijakan
dari
mempunyai
hak
masyarakat
Kota
musiman
disdukcapil ke kelompok sasaran melewati
yang
pihak
luar
yakni
kurangnya
Berdasarkan hasil wawancara dapat
persyaratan administrasi berupa Kartu
diasumsikan bahwa kebijakan KIPEM
Keluarga dari pihak pemilik kost maupun
termasuk dalam kategori jenis kebijakan
warga penampung masyarakat musiman
distributive
menghambat proses dibuatnya KIPEM
policy
karena
kebijakan
tersebut dibuat untuk mengatur tentang
bagi masyarakat musiman.
pemberian
d. Gambaran Kebijakan
pelayanan
terhadap
suatu
kelompok masyarakat yang keuntungannya
Dalam suatu kebijakan publik hal
itu juga adalah untuk masyarakat tersebut.
terpenting yang perlu dipertimbangkan
Dengan memiliki KTP daerah asal, berarti
adalah gambaran kebijakan tersebut dalam
mereka masih tetap memiliki hak untuk
masyarakat
melakukan berbagai urusan di daerah
kebijakan atau dengan kata lain mereka
asalnya misalnya memilih kepala desa,
yang
mengurus pemilikan aset, dan mengurus
tersebut dalam hal ini adalah masyarakat
tempat pemakaman. Oleh karena itu
musiman. Berdasarkan hasil wawancara
meskipun secara de fakto mereka tinggal di
dapat diasumsikan bahwa sosialisasi dari
Kota Pontianak dan memiliki hak yang
pihak RT yang merupakan ujung tombak
sama sebagai warga ditempat mereka
dari program pembuatan KIPEM ini sudah
bermukim, namun masih tetap terikat
dilakukan, namun ketidakadanya tindak
dengan daerah asalnya.
lanjut dari ketua RT dalam memproses
c.
KIPEM tersebut seperti telah dijelaskan
Program
yang
menerapkan
terkena
kebijakan
dampak
program
Berdasarkan hasil observasi dan
sebelumnya bahwa kurangnya persyaratan
wawancara menunjukkan bahwa dukungan
yang diberikan oleh warga musiman
dari pemerintah baik itu dari Disdukcapil
seperti Kartu Keluarga dari pemilik kost
maupun kelurahan dan ketua RT dimana
sehingga surat pengantar dari RT tidak
tempat warga musiman berdomisili sudah
dapat diberikan. Selain itu juga dari segi
cukup baik, karena pemerintah selain telah
sanksi
melakukan sosialisasi yang di lakukan oleh
sebelumnya bahwa antara yang tercantum
yang
juga
telah
dijelaskan 11
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
dalam Perda Kota Pontianak Nomor 5
yang
Tahun
masyarakat musiman yang merupakan
2004
jelas
terlihat
perbedaan
berhubungan
langsung
dengan
aplikasi yang dijalankan dengan peraturan
sasaran dari program tersebut.
yang ada sehingga tidak menimbulkan efek
b. Pimpinan Kelompok Sasaran
jera
bagi
masyarakat
musiman.
Hal
Seperti yang telah dijelaskan di
tersebut diatas tentu saja menyebabkan
atas, dapat diasumsikan bahwa pimpinan
implementasi
dari kelompok sasaran adalah pemilik kost
kebijakan KIPEM tidak
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
atau
warga
akan dicapai.
musiman. Berdasarkan hasil wawancara dapat
2.
penampung
diasumsikan
masyarakat
bahwa
kurang
responnya pihak pemilik kost atau warga
Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yaitu bagian dari
penampung masyarakat musiman dalam
policy stake holders yang diharapkan dapat
penyediaan
membuat suatu interaksi sebagaimana
pembuatan KIPEM adalah salah satu
tujuan
kendala kurangnya patisipasi masyarakat
dari
kebijakan
yang
akan
persyaratan
administrasi
diterapkan. Mereka adalah orang-orang
musiman dalam membuat KIPEM.
dalam organisasi atau kelompok yang
c.
paling terkena dampak kebijakan tersebut.
Pengalaman
Kebijakan
Sebelumnya
dari
Kelompok
sasaran
didefinisikan
Sasaran a.
Tingkat
Organisasi
Pelembagaan
Kelompok Sasaran
Adapun tingkat organisasi atau pelembagaan
beradaptasi dengan pola-pola interaksi yang baru dengan kebijakan. Mereka
dimaksud disini adalah Ketua RT yang
adalah orang-orang dalam organisasi atau
merupakan ujung tombak dari keberhasilan
kelompok yang paling terkena dampak
program pembuatan KIPEM ini, karena
kebijakan tersebut. Merekalah yang harus
ketua RT yang lebih mengetahui siapa
berubah
warga setempat maupun warga musiman
kebijakan.
yang berdomisili didaerahnya. Berdasarkan
wawancara,
hasil observasi dapat disimpulkan bahwa
Program KIPEM ini sangat bermanfaat
ketua
bagi penduduk dari luar Kota Pontianak
masyarakat penting
serta
warga
musiman
dalam
sasaran
sebagai mereka yang diperlukan untuk
yang
RT
kelompok
Kelompok
atau
penampung
memiliki
terwujudnya
peran
program
pembuatan KIPEM tersebut karena mereka
yang
untuk
Berdasarkan dapat
bermukim
Pontianak memperjelas
memenuhi
yakni
tuntutan
dari
diketahui
sementara
bahwa
di
bermanfaat
identitas
hasil
sementara
Kota untuk bagi 12
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
penduduk musiman. Hal ini dirasakan oleh
petugas yang melayani KIPEM merupakan
masyarakat musiman yang tidak memiliki
tenaga yang terampil.
KIPEM, merasa kesulitan dalam mengurus
b. Pimpinan Organisasi Administrasi
segala
aktifitas
kependudukan
seperti
Pada
variabel
ini,
gaya
perpanjangan SIM dan membuka rekening
kepemimpinan dalam hal ini adalah ketua
bank
RT serta warga penampung masyarakat
yang
dikarenakan
masyarakat
tersebut memiliki identitas masyarakat dari
musiman
luar Kota Pontianak. Jadi, dengan adanya
berdasarkan wawancara sosialisasi yang
program KIPEM ini dapat mempermudah
diberikan oleh ketua RT sudah cukup baik,
segala aktifitas kependudukan masyarakat
namun kurang responnya pihak pemilik
yang
kost atau warga penampung masyarakat
bermukim
sementara
di
Kota
Pontianak.
sangat
penting.
Namun
musiman dalam penyediaan persyaratan administrasi pembuatan KIPEM adalah
3.
Organisasi Implementor
salah satu kendala kurangnya patisipasi
a.
Struktur dan Personil
masyarakat
Agar
terlaksananya
program
pembuatan KIPEM sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, salah satu hal penting
atau
membuat
KIPEM. c.
Pelaksanaan
Program
dan
Kapasitas
yang perlu diperhatikan adalah proses pelaksanaan
musiman dalam
Program dan kapasitas organisasi
implementasinya
pelaksana mengacu pada intensitas dan
program KIPEM di lapangan. Dalam hal
perhatian yang diambil untuk mengatur
ini kualitas pelayanan dari organisasi
pelaksanaan dan untuk kapasitas umum
implementor (Implementing Organization)
organisasi umum dalam memenuhi tujuan
dari dinas kependudukan serta aparat
pelaksanaan program. Berdasarkan hasil
terkait yang merupakan unsur pelaksana
wawancara,
dapat
dalam terlaksananya program KIPEM
kurangnya
respon
memiliki peran penting. Berdasarkan hasil
program
wawancara
sosialisasi serta kerjasama pihak-pihak
dapat
disimpulkan
bahwa
KIPEM
diketahui mereka karena
terhadap kurangnya
adapun personil dari implementor dalam
yang
program
sasaran program yakni lingkungan seperti
adalah
pembuatan dari
pihak
KIPEM
tersebut
Disdukcapil
yang
berhubungan
bahwa
dijelaskan
langsung
sebelumnya
adalah
dengan
kurang
memsosialisasikan program tersebut baik
responnya pihak penampung masyarakat
melalui RT atau forum tertentu dan
musiman,
kurangnya
sosialisasi
yang
diberikan oleh Ketua RT serta kurangnya 13 MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
kerjasama
antara
pihak
Disdukcapil
perguruan tinggi dan forum-forum tertentu
terhadap Perguruan Tinggi maupun forum-
juga
memiliki
andil
penting
untuk
forum maupun organisasi-organisasi yang
mensosialisasikan program tersebut agar
didalamnya terhadap masyarakat musiman
masyarakat musiman tahu dan mengerti.
untuk pembuatan KIPEM. d. Faktor Lingkungan Terwujudnya
tertib
administrasi
E. PENUTUP
kependudukan tidak dapat dicapai secara tiba-tiba. Salah satu indikator penting
1.
Kesimpulan
dalam mewujudkan terciptanya validasi
Berdasarkan uraian sebelumnya,
data kependudukan adalah pelayanan dan
maka
lingkungan.
disimpulkan bahwa:
tempat
Lingkungan
dimana
merupakan
masyarakat
saling
a.
dalam
Penelitian
Program
ini
kebijakan
dapat
KIPEM
berinteraksi dan melakukan sesuatu secara
merupakan kebijakan daerah Kota
bersama-sama
Pontianak
antar
sesama.
Dalam
yang
termasuk
dalam
penelitian ini lingkungan yang dimaksud
kebijakan distributive policy karena
adalah perilaku masyarakat yang ada
kebijakan
disekitar lingkungan masyarakat
yang
mengatur
program
pelayanan
merupakan
sasaran
dari
tersebut
dibuat
tentang /
untuk
pemberian
keuntungan
kepada
pembuatan KIPEM. Faktor lingkungan
individu atau kelompok tertentu yakni
juga sangat mempengaruhi keberhasilan
masyarakat
dari program pembuatan KIPEM sesuai
sehingga memiliki hak yang sama
dengan tujuannya. Kebijakan dari program
dengan masyarakat Kota Pontianak
pembuatan KIPEM sangat berpengaruh
dalam hal kepengurusan administrasi
pada
kependudukan.
berbagai
bidang
sosial
seperti
kejelasan data penduduk serta membantu masyarakat
dari
segi
administrasi
musiman
itu
sendiri
b. Kelompok sasaran yaitu bagian dari policy
stake
holders
yang
kependudukan. Dilihat dari pentingnya
diharapkan dapat membuat suatu
pembuatan
masyarakat
interaksi sebagaimana tujuan dari
musiman ini, maka peran serta lingkungan
kebijakan yang diterapkan. Adapun
sekitar
dari
kelompok sasaran dalam penelitian
sangat
ini adalah masyarakat musiman
dari
pihak
yang berasal dari luar daerah kota
bertugas,
pihak
Pontianak
KIPEM
demi
tercapainya
program
pembuatan
penting.
Bukan
Disdukcapil
bagi
yang
tujuan
KIPEM
hanya
yang
bermukim 14
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
sementara di Kota Pontianak untuk
Adapun saran-saran yang dapat
belajar maupun bekerja dan telah
penulis kemukakan adalah sebagai berikut
berusia 17 (tujuh belas) tahun.
:
c. Unsur pelaksana atau organisasi
a.
Disdukcapil
perlu
mempermudah
implementor adalah personil dari
persyaratan administrasi dengan tanpa
implementor
program
Kartu Keluarga warga penampung,
kebijakan yang dilakukan. Adapun
pembuatan KIPEM dari masyarakat
organisasi
dalam
musiman dapat diproses, karena surat
pembuatan KIPEM tersebut adalah
keterangan dari Ketua RT sudah jelas
Disdukcapil, Kelurahan, Ketua RT,
bahwa warga masyarakat musiman
pemilik kost / warga penampung
tersebut adalah warga sementara dari
masyarakat
RT tersebut.
dalam
implementor
musiman
dan
masyarakat musiman.
b.
Masyarakat musiman yang merupakan
d. Faktor lingkungan yang dimaksud
kelompok sasaran juga harus memiliki
dalam penelitian ini adalah perilaku
kesadaran untuk berpartisipasi dalam
masyarakat
kebijakan tersebut.
yang
ada
disekitar
lingkungan masyarakat musiman yang
sangat
c.
Dalam proses implementasi, antara
mempengaruhi
aplikasi yang dijalankan harus sesuai
keberhasilan program pembuatan
dengan peraturan yang ada di Perda
KIPEM.
faktor
Nomor
menimbulkan
efek
masyarakat
musiman
Salah
satu
lingkungan
yang
sangat
berpengaruh
dalam
program
KIPEM tersebut adalah sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh
5
tahun
2014,
sehingga
jera
bagi untuk
melalaikan peraturan tersebut. d.
Peran serta lingkungan sekitar demi
ketua RT serta pemilik kost atau
tercapainya
warga
masyarakat
pembuatan KIPEM sangat penting.
musiman. Selain itu juga, pihak
Bukan hanya dari pihak Disdukcapil
perguruan tinggi dan forum-forum
yang bertugas, pihak perguruan tinggi
yang
dan
penampung
sebagian
besar
adalah
tujuan
forum-forum andil
dari
program
tertentu penting
juga
kelompok sasaran atau masyarakat
memiliki
untuk
musiman.
mensosialisasikan program tersebut agar masyarakat musiman tahu dan
2.
Saran
mengerti. 15
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
F. REFERENSI
1.
Sumber Buku
Anggara, Sahya, Dr. M.Si. 2004. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. Agustino, Leo. 2006. Politik dan kebijakan public. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad Nugroho, Riant DR, 2012. Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta -------------------------. 2004. “Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Gramedia. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfhabeta Purwanto Erwan Agus , Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media. Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, ALFABETA : Bandung ------------, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ALFABETA : Bandung Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI : Bandung. Togi, Hessel S. Drs, Tangkilisan, MSi. 2003. “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2002. “Apakah Kebijakan Publik ?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo --------------------, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
2.
Skripsi / Jurnal
Fitriana, Uun. 2011. Skripsi : Pengaruh koordinasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian KIPEM di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Pontianak : Universitas Tanjungpura. Kasih, UT. 2010. Skripsi : Kesadaran Hukum Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kota Bandung (Studi Kasus Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di RW 04 Kelurahan Isola Bandung). Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberian Kartu Identitas kepada Penduduk Musiman.
3.
Rujukan Eletronik :
Kurniati, Icha. 2012. Definisi Implementasi Kebijakan Publik. Diakses dari http: //signup.clicksor.com/advertise_here.php? nid=1&srid=24386589. Tanggal : 7 Mei 2012. Riezlioko. 2012. Implementasi Kebijakan (Teori Sabatier & Mazmanian. Diakses dari https://riezlioko.wordpress.com/2012/01/2 7/implementasi-kebijakan-teori-sebatiermazmanian/. Tanggal 27 Januari 2012. 16
MASITHA, NIM. E01110036 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAI\I PEIYDIDIKAN TINGGI UNTYERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JT]RNAL MAIIASISWA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, PontianakKotakPos 78124 Homeoaqe: http:/iurmafis.untan.ac.id
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUruAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Taqiungpur4 yang bertandatangan di bawah
Narna Lengkap
NIM / Periode lulus Tanggal Ltrlus Fakultas/ Jurusan
E-mail addres/ HP
ini,
saya:
Masitha 801110036/r 10 Juli 2015 ISIP / Ilrnu Administrasi Negara Msithal
[email protected] I 085252082452
demi pengembangan iknu pengetahuan dan pe,rnenuhan qyarat administrdifkelulusan mahasiswa
(Sl),
menyetujui untuk mernberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publikan) pada Progrrn Studi tlmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusrf (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang be{udul**) :
IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN BANSIR LAUT PONTIANAK TENGGARA
DI
KELURAHAN
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimparq mengalih-media/ fomrat-kan, me,ngelolanya dalarn bentuk pangkalan data (database), mendistribusikanny4 dan me,narnpilkan/ memrpublikasikannya di lnternet atau media lain):
[f d
'l
96"*,
fulltex conteni urtlt.t sesuai dengan standar penulisjurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli# pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia unttrk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta datam karya ikniah saya ini. pemyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
disetujui Publika
ffi
Dibuat
di
:
Pontianak
Padatanggal : t0 September 2015
W
M.AB 105A2D9702$02 S.Sos,
Masitha
NIM. E01110036
Catatan:
*tulis namajumal sesuai prodi masing-masing (Pu
b I i lra,/G ov e rna
nc e /As p i r a s i /S o c i o dev / S o s i o I o gi que
)
Setelah mendapat persetujuan dri pengelola Jumal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
authod
