IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI Oleh: NURUL UMUHABIBAH NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2014 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing yang belum optimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP belum optimal, yaitu dari 23.857 jumlah penduduk di Kecamatan Belimbing, hanya 10.507 (78%) yang telah melakukan proses perekaman e-KTP dan sebanyak 2.834 (21.24%) penduduk yang belum melakukan proses perekaman e-KTP. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan masyarakat mengenai program e-KTP, sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melakukan proses perekaman meskipun telah dilakukannya program jemput bola, yang dikarenakan kurang pahamnya masyarakat terhadap program e-KTP. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain diberikannya pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya e-KTP, dengan cara memberikan kewenangan terhadap masing-masing kepala desa untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada warganya sehingga tumbuhnya kesadaran untuk segera melakukan proses perekaman e-KTP. Diupayakan agar pemerintah kecamatan agar memiliki teknisi khusus untuk menangani alat perekam e-KTP, sehingga jika terjadi kerusakan bisa segera diperbaiki dan penambahan sumber daya berupa perengkapan dan peralatan yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP. Kata-kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

IMPLEMENTATION OF IDENTITY CARD PROGRAM (E-KTP) IN SUBDISTRICTS BELIMBING MELAWI REGENCY Abstract This thesis is intended to describe and analyze the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing. The title of this thesis is based on an identification of raised phenomena that occur relating to the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing is not optimal. The results of this study indicate that the implementation of e-ID card program is not optimal, that is, from a population of 23.857 in the Subdistrict of Belimbing, only 10.507 (78%) who had done the recording process of the e-ID card and as many as 2.834 (21.24%) of the population that have not done recording process of e-ID card. The mentioned of because of still the lack of communications conducted by government of subdistrict with society hit program e-KTP, so that some society shy at to do process of recording though have conducted of program fetch ball, what is because of its less understanding socialize to program e-KTP. For that, recommendation given for example giving of understanding to society hit its important is e-KTP, by giving authority to each head of countryside to do socialization continually to its citizen so that the growing of awareness to immediately do process of recording eKTP. Strived government of to subdistrict in order to own special technician to handle tape recorder e-KTP, so that if happened by the damage can immediately improve repaired and addition of resource in the form of equipment and used in course of recording e-KTP Keywords: Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy Structure

1 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dan cita-cita kebersihan dan kesehatan

A. PENDAHULUAN

lingkungan hanya berlaku bagi wilayah 1.

privat

Latar Belakang Penelitian

dan

bukan

wilayah

publik.

Pelayanan publik merupakan salah

Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan

satu fungsi pokok bagi Pemerintah termasuk

kebersihan rumahnya saja dan tidak peduli

Pemerintah

Kota.

Untuk

menjalankan

lingkungan sekitarnya sehingga tak jarang

penting

dalam

manajemen

ada masyarakat tanpa merasa dosa yang

tentunya

membuang buntalan sampahnya ke wilayah

diperlukan adanya sinergisitas dari berbagai

hutan kota, sungai, laut bahkan kebun atau

pihak terutama dalam menangani masalah-

tanah

masalah yang berkaitan secara langsung

pengelolaan sampah hampir semua kota di

dengan

peranan

Pemerintahan

Kota

masyarakat

lingkungan

yang

tersebut,

kosong.

Ironisnya,

fasilitas

misalnya

masalah

Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang

didalamnya

termasuk

melatarbelakangi pemerintah menerbitkan

permasalahan pengelolaan sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang

Sampah adalah salah satu faktor yang

Pengelolaan Sampah.

menyebabkan kota jauh dari kata bersih dan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

sehat. Sampah yang belum dikelola dengan

tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur

baik hanya menyebabkan kawasan kota

tentang tugas dan wewenang pemerintah

menjadi kotor. “Sampah domestik yang

Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban

tidak

akan

masyarakat dalam pengelolaan sampah.

manusia,

Untuk melaksanakan Undang-Undang ini

tertangani

berdampak kondisi

kepada

ekonomi

dengan

baik

kesehatan

biaya

diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 81

pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

infrastruktur

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

atau

dan

tingginya

menimbulkan

biaya

eksternalitas” (Suparmoko, 2000:1-3).

Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini

Cara pandang masyarakat selaku

berperan penting guna melindungi kesehatan

penghasil sampah terhadap kesehatan dan

masyarakat

kebersihan

patut

menekan terjadinya kecelakaan dan bencana

dipertanyakan, dalam hal ini telah menjadi

yang terkait dengan pengelolaan sampah

masalah

rumah tangga dan sampah sejenis sampah

lingkungan

psikologi

sosial

juga

dan

perilaku

menyimpang masyarakat kota, bahwa citra

dan

kualitas

lingkungan,

rumah tangga. 2

NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Berkaitan sampah

dengan

Pemerintah

pengelolaan

yang

diangkut

oleh

Pontianak

Pemerintah Daerah ialah sampah di

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3

jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada

Tahun

mengalami

tempat

perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor

(TPS);

2004

yang

Kota

a. Sampah

sudah

1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

pembuangan

b. Pengangkutan

sampahnya

sampah

dilakukan

Perda ini mencakup beberapa bidang, yaitu :

setiap hari pada jam-jam tertentu

tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha,

sesuai dengan jadwal pengangkutan

tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan

yang diatur oleh instansi teknis;

saluran, tertib parkir dan angkutan jalan

c. Sampah yang ada di rumah-rumah di

raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial.

dalam

Pengelolaan sampah sendiri

pembuangan

merupakan

gang

dibuang sampah

bagian dari tertib kebersihan, seperti yang

ditentukan

dibahas dalam pasal 5 ayat 1 dan 2.

dikemas/dibungkus

Dalam

ayat

(1)

ketempat yang

dengan

telah syarat

dengan

rapi

disebutkan

dalam kantong plastik atau lain

“pengangkutan sampah, dalam suatu persil

sebagainya agar tidak berserakan

misalnya bekas bongkaran rumah, tanah,

atau

tebangan

sepanjang

pohon-pohon,

limbah

dari

perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan

menimbunnya tidak

dihalaman mengganggu

tetangga di sekelilingnya; d. Setiap

warga

kota

atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah

mematuhi

Daerah dengan dipungut bayaran, atau

sampah di TPS menurut waktu yang

diangkut sendiri dengan membuangnya ke

ditetapkan dalam Keputusan Kepala

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang

Daerah;

lokasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”

e. Setiap

jadwal

diwajibkan

warga

diwajibkan

pembuangan

Kota

membayar

Pontianak retribusi

Dalam ayat (2) disebutkan “dengan

kebersihan yang tarifnya diatur dan

Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat

ditetapkan dalam Peraturan Daerah

pengambilan

tersendiri.”

Daerah yakni :

sampah

oleh

Pemerintah

Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, Walikota Pontianak mengeluarkan 3



Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006

10.431 jiwa dapat di asumsikan bahwa satu

Tentang

orang menghasilkan 0,00057 m3/hari.

jadwal

Pembuangan

Sampah.

Sampai saat ini belum ada perubahan dari

Berdasarkan hasil pre survey, peneliti

Peraturan Walikota tersebut. Seperti yang

mendapatkan bahwa sampah pada pukul 6

dibahas pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi :

pagi sudah bersih dan dibawa seluruhnya ke

(1) Setiap

orang

harus

membuang

TPA. Sampah kembali menumpuk pada

sampah di tempat-tempat yang telah

pukul 9 pagi. Padahal di TPS sudah di

disediakan oleh Pemerintah Daerah;

pasang papan pengumuman yang berisikan

(2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke

tempat

sementara

pembuangan yang

sampah

disediakan

waktu jadwal pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Pemerintah Daerah, dengan Syarat

pada tahun 2011 terdapat 52 orang yang

dikemas/dibungkus

tertangkap membuang sampah tidak sesuai

dengan

rapi

dalam kantong plastik atau lain

jadwalnya.

sebagainya agar tidak berserakan;

penurunan yaitu berjumlah 37 orang dan

(3) Khusus sampah yang berasal dari

pada tahun 2013 sebanyak 32 masyarakat

bongkaran bangunan dan barang

yang tertangkap membuang sampah diluar

kadaluarsa, harus dibuang langsung

jam yang telah ditetapkan.

ke tempat pembuangan akhir;

Tahun

Berdasarkan

2012

mengalami

Peraturan

Daerah

(4) Pembuangan sampah dimaksud ayat

Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 45

(1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari

ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap

pukul 18.00 WIB sampai dengan

seluruh ketentuan pasal diancam pidana

pukul 06.00 WIB.

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

Berdasarkan

data

dari

Dinas

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,

puluh juta rupiah). Untuk Kelurahan Benua

volume sampah perhari untuk di Kota

Melayu

Laut

sendiri

masih

banyak

m3/hari,

tumpukan sampah di TPS di siang hari. Ini

sedangkan untuk Kelurahan Benua Melayu

berarti masih ada pelanggaran terhadap

3

Laut sebanyak 6,00 m /hari. Dengan melihat

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

volume sampah di Kelurahan Benua Melayu

Melihat hal tersebut, peneliti ingin

Laut perhari dan jumlah penduduk sebanyak

menggali informasi mengenai implementasi

Pontianak

adalah

4780,36



kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

4.

Tujuan Penelitian

dalam penertiban membuang sampah di

Penelitian

Kelurahan Benua Melayu Laut. Peneliti akan

mengetahui

lebih

mempengaruhi

menekankan

kepada

penertiban

ini

bertujuan

faktor-faktor

penertiban

penelitian ini peneliti akan mengambil judul

Kelurahan Benua Melayu

“Implementasi

efektif.

Kebijakan

Penertiban

apa

implementasi

pembuangan sampah. Untuk itu dalam

pembuangan

untuk yang

kebijakan

sampah Laut

di

belum

Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan

5.

Kota Pontianak.”

Manfaat Penelitian a) Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat

2.

memberikan kontribusi pengembangan ilmu

Fokus Penelitian Pelaksanaan kebijakan pemerintah

pemerintahan terutama

aspek kebijakan

belum sepenuhnya terlaksana dengan baik

publik. Serta dapat dijadikan referensi bagi

seperti yang sudah di jelaskan pada latar

penelitian selanjutnya yang berhubungan

belakang diatas. Untuk itu peneliti tertarik

dengan kebijakan publik.

untuk

meneliti

faktor-faktor

apa

kebijakan

penertiban

Secara praktis penelitian ini dapat

pembuangan sampah belum berjalan dengan

dijadikan sebagai bahan masukan bagi

efektif.

pemerintah

menyebabkan

yang

b) Manfaat Praktis

Kota

mengoptimalkan 3.

Pontianak

implementasi

Untuk mempermudah peneliti dalam

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan

melakukan penelitian ini maka dibuatlah

sebagai

sebuah

menjalani suatu kebijakan.

masalah

berdasarkan latar belakang

kebijakan

pembuangan sampah di Kota Pontianak.

Rumusan Permasalahan

rumusan

dalam

penelitian

acuan

bagi

masyarakat

dalam

yang telah

dikemukakan sebelumnya, yaitu : “Faktorfaktor apa yang menyebabkan Implementasi

B. Kerangka Teori dan Metodologi

Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Belum

1.

Implementasi Kebijakan

Efektif?” 5 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Seperti

yang

telah

diketahui,

sasaran (target Group) sehingga akan

implementasi kebijakan adalah pelaksanaan

mengurangi distorsi implementasi. Ada

dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh

tiga indikator yang dapat digunakan

pemerintah untuk mencapai tujuan yang

dalam mengukur keberhasilan aspek

diharapkan sebelumnya. Untuk itu kebijakan

komunikasi

wajib untuk diimplementasikan agar segala

kejelasan informasi dan konsistensi

tujuan dapat tercapai.

informasi.

Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh

aktor

yaitu

transmisi,

Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan

perlu

telah dikomunikasikan secara jelas dan

diimplementasikan untuk mencapai sasaran

konsisten, akan tetapi pelaksana atau

dari kebijakan tersebut. Menurut Sunggono

implementor kekurangan sumber daya

(1994:137)

kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan, maka

merupakan keseluruhan dari kegiatan yang

implementasi tidak akan berjalan secara

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

efektif. Sumber daya adalah faktor

Kebijakan publik yang ditetapkan untuk

penting untuk pelaksanaan program agar

dilaksanakan hendaknya selalu mengandung

efektif, dimana tanpa sumberdaya maka

tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas,

program atau kebijakan hanya sekedar

sasaran yang spesifik dan cara mencapai

kertas dokumen. Sumber daya meliputi

sasaran tersebut.”

empat komponen, yaitu ;

Model

kebijakan,

2.

ini

“implementasi

yang

digunakan

untuk

a.

Staf (staff)

menganalisis implementasi kebijakan ini

b.

Informasi

ialah Model implementasi Edward III dalam

dibutuhkan

buku Subarsono (2006:90), implementasi

keputusan

atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh

c.

empat variabel, yaitu : 1.

Komunukasi,

(Information) guna

yang

pengambilan

Kewenangan (outhority) tugas dan tanggungg jawab

yaitu

keberhasilan

d.

implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

Fasilitas (Facilities) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

3.

Disposisi, Kecenderungan perilaku atau

harus dilakukan, dimana yang menjadi

karakteristik dari pelaksana kebijakan

tujuan dan sasaran kebijakan harus

berperan penting untuk mewujudkan

ditransmisikan

implementasi kebijakan yang sesuai

kepada

kelompok



dengan tujuan atau sasaran. Karakter

dan

penting

oleh

struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran

Standart Operasional Procedure (SOP)

dan komitmen yang tinggi. Kejujuran

dan struktur birokrasi itu sendiri.

yang

harus

dimiliki

penyampaian

laporan.

Aspek

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah

Metode Penelitian

digariskan, sedangkan komitmen yang

Penelitian ini menggunakan metode

tinggi dari pelaksana kebijakan akan

penelitian kualitatif dan mengunakan jenis

membuat mereka selalu antusias dalam

penelitian

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi,

dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan

dan tanggung jawab sesuai dengan

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

peraturan yang telah ditetapkan. Sikap

kenyataan

dari pelaksana kebijakan akan sangat

mendiskripsikan

berpengaruh

Deskriptif,

sosial

Deskriptif

dengan

sebuah

variabel

jalan yang

dalam

implementasi

berkenaan dengan masalah dan unit yang

Apabila

implementator

diteliti, sehingga peneliti dapat menjelaskan

memiliki sikap yang baik maka dia akan

secara benar sesuai dengan data dan fakta

dapat menjalankan kebijakan dengan

yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan

baik seperti apa yang diinginkan oleh

data yang digunakan

pembuat kebijakan, sebaliknya apabila

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

sikapnya

maka

Teknik analisis data terdiri dari beberapa

tidak akan terlaksana

tahapan yaitu data reduction, data display,

kebijakan.

tidak

implementasi

4.

2.

mendukung

adalah dengan

dengan baik.

dan conclusion drawing/verification. Lokasi

Struktur Birokrasi, merupakan susunan

penelitian ialah Kelurahan Benua Melayu

komponen

dalam

Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota

organisasi yang menunjukkan adanya

Pontianak. Subjek penelitian ialah Kepala

pembagian kerja serta adanya kejelasan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan

Pontianak,

yang berbeda-beda diintegrasikan atau

Kebersihan

dikoordinasikan,

struktur

Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Seksi

menunjukkan

Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

spesialisasi pekerjaan, saluran perintah

Kota Pontianak, Petugas yang bertugas

organisasi

(unit-unit)

selain

juga

kerja

itu

Kepala Dinas

Bidang

Operasional

Kebersihan

dan



mengangkut sampah dari TPS Kelurahan

atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan

Benua Melayu Laut ke TPA sebanyak 2

oleh

orang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota

kebijakan publik sangat ditentukan oleh

Pontianak, Lurah Benua Melayu Laut, Ketua

bagaimana

RT dan RW di Kelurahan Benua melayu

diimplementasikan.

pemerintah.

Laut masing-masing sebanyak 2 orang,

Keberhasilan

kebijakan

Kebijakan

suatu

publik

publik

manfaat

tersebut

akan

Masyarakat Kelurahan Benua Melayu laut

memberikan

sebanyak 4 orang.

apabila aparat pelaksananya mempunyai kemampuan

bagi

dapat

masyarakat

memahami

tuntutan

masyarakat, tidak kaku dalam memahami C. HASIL

PENELITIAN

DAN

prosedur

aturan-aturan

formal,

mengedepankan kepentingan masyarakat,

PEMBAHASAN

peka Berdasarkan

dan

observasi

yang

terhadap

ketidakadilan

dan

ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap

dilakukan oleh peneliti di Dinas Kebersihan

langkah

dan Pertamanan Kota Pontianak dapat dilihat

melakukan

bahwa implementasi kebijakan Peraturan

perkembangan

Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Beberapa faktor disinyalir memiliki peran

jadwal

penting

pembuangan

dilaksanakan dikeluarkan,

sejak hanya

sampah kebijakan saja

masih

telah

dan

tindakannya

berusaha

penyesuaian kebutuhan

dalam

terhadap masyarakat.

keberhasilan

proses

itu

implementasi kebijakan dalam penertiban

ada

pembuangan sampah di Kelurahan Benua

kurangnya pemahaman dari masyarakat

Melayu

tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu

implementasi

implementasi kebijakan dalam penertiban

Edward III, peneliti akan membahas empat

pembuangan sampah belum berjalan dengan

variabel

efektif.

penelitian yang didapatkaan selama di Implementasi kebijakan merupakan

proses

kegiatan

yang

diarahkan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana

Laut. yang

Berdasarkan dikemukakan

model oleh

dan mengaitkan dengan hasil

lapangan. Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut : 1.

Komunikasi Faktor pertama yang berpengaruh

menurut

Edward

III

adalah

faktor 8



komunikasi. Komunikasi dalam hal ini

dilakukan

diartikan

sebagai

ditunjukkan dengan sering dilakukannya

informasi

kebijakan

proses

penyampaian

kepada

pelaksana

dengan

sosialisasi

baik

maksimal.

itu

bertemu

Hal

itu

langsung

kebijakan dan kelompok sasaran. Sumber

maupun melalui papan pengumuman yang di

informasi yang berbeda akan melahirkan

pasang di setiap TPS.

interpretasi

yang

berbeda

pula.

Agar

Kepala Bidang Operasional Dinas

impelementasi berjalan efektif, siapa yang

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

bertanggungjawab

juga

melaksanakan

sebuah

mengatakan

hal

yang

senada.

keputusan harus mengetahui apakah mereka

Sosialisasi telah dilakukan sejak peraturan

dapat melakukannya. Komunikasi memiliki

itu dikeluarkan hingga sekarang.

tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan

2.

Sumber Daya

konsistensi.

Faktor

a. Transmisi

implementasi

Keberhasilan kebijakan

kedua

dapat

dari dilihat

yang

dalam

model

dikemukankan

oleh

implementasi

Edward III yaitu mengenai sumber daya.

dari

Sumber daya merupakan salah satu faktor

adanya

penyampaian informasi yang tepat dan jelas

pendukung

sesuai

begitu

proses implementasi. Faktor sumber daya

informasi dari aparatur akan sampai dengan

menjadi faktor yang sangat penting sebagai

baik

tolak

dengan

kepada

sasaran,

dengan

seluruh

masyarakat.

yang sangat penting dalam

ukur

bagi

kebijakan,

selalu berjalan dengan baik karena dalam

pengimplementasian suatu kebijakan tidak

penyampaian informasi ini seringkali terjadi

lepas dari bagaimana kita memanfaatkan dan

masalah dalam penyampaian informasi yaitu

mengolah sumber daya yang ada yaitu

adanya

sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan

pahaman

yang

pengertian

atau

disebabkan

kesalah

banyaknya

sumber

daya

kita

yang

ketahui

suatu

Penyampaian informasi terkadang tidak

salah

karena

keberhasilan

bahwa

memadai

maka

tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam

pelaksanaan implementasi akan mengalami

proses penyampaian informasi.

hambatan.

Komponen

sumberdaya

ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan

meliputi jumlah staf, keahlian dari para

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

pelaksana, informasi yang relevan dan cukup

Kota Pontianak mengenai penyampaian

untuk mengimplementasikan kebijakan dan

informasi

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam

ini,

peneliti

menilai

sudah



pelaksanaan program, adanya kewenangan

ada masalah

yang menjamin bahwa program

dapat

menerima

diarahkan

yamg

mendapatkan beras miskin yang tidak layak

diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas

di konsumsi dan masalah lainnya lagi masih

pendukung

yang

untuk

ada beberapa masyarakat yang benar-benar

melakukan

kegiatan

Dalam

miskin tidak dapat mengambil beras miskin

pengimplementasian kebijakan sumber daya

sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan

manusia

bagi

alasan belum ada biaya dan transportasi

diselenggaranya suatu kebijakan karena

untuk menempuh jarak dari rumah ke

manusia berada diposisi sebagai pengolah

Kelurahan Benua Melayu Laut tersebut.

kepada

sebagaimana

dapat

dipakai

program.

merupakan

kunci

yang lain, masyarakat yang beras

miskin

terkadang

kebijakan dan merupakan sumber daya

Dari hasil wawancara bahwa betapa

terpenting dalam menentukan berhasil atau

pentingnya Raskin bagi masyarakat yang

tidaknya suatu implementasi program.

menerima Raskin di Kelurahan Benua

Dalam

pelaksana

implemntasi

Melayu Laut. Beras yang diterima oleh

program beras miskin bagi masyarakat

masyarakat penerima Raskin adalah 15

miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut

kg/KK. Masyarakat sangat senang dan

terdapat

salah

merasa sangat terbantu sekali dengan adanya

satunya keterbatasan sumber daya yang

pembagian Raskin ini, karena masyarakat

didapat. Dalam hal ini yang di maksud

miskin

dengan sumber daya dalam implementasi

(Raskin)

program beras miskin bagi masyarakat

perekonomian rumah tangga mereka hingga

miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut

pendistribusian

adalah sumber daya dari beras msikin itu

harapkan oleh masyarakat miskin untuk

sendiri dalam kualitas beras miskin dan tidak

meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dan

kurang tepat sasaran kepada masyarakat

kesejahteraan hidup masyarakat.

yang menerima Raskin. Masih terdapat

3.

kendala

beberapa masalah

yang

dihadapi,

yang menjadi

salah

yang dapat

menerima

beras

membantu

Raskin

miskin

meringankan

ini

sangat

di

Disposisi Edward

III

(dalam

Subarsono,

satunya masyarakat yang benar-benar miskin

2010:91) menyebutkan bahwa disposisi

tidak mendapatkan hak sebagai penerima

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki

Raskin, sedangkan masyarakat yang diatas

implementor dalam menjalankan sebuah

ekonominya baik masih menerima. Masih

kebijakan.

Karakteristik

tersebut

dapat 10



berupa komitmen, kejujuran serta sifat demokratis.

Implementor

akan

dapat

Salah satu bentuk protes masyarakat dalam pendataan yang tidak maksimal tidak

menjalankan kebijakan dengan baik sesuai

menampakkan

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

pendataan. Dalam pelaksanaan implementasi

disaat implementor memiliki disposisi atau

program raskin, ketentuan-ketentuan yang

sikap yang baik. Sebaliknya, apabila sikap

diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak

atau perspektif yang dimiliki implementor

sepenuhnya

berbeda dengan yang diharapkan pembuat

implementor tidak sesuai dengan apa yang

kebijakan maka proses implementasi tidak

diamanatkan

dapat terlaksana efektif.

dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai

Dalam implementasi

rangka raskin,

pelaksanaan

keseriusan

sikap

tanggapan

dari

terlaksana.

dalam

petugas

Disposisi

kebijakan

yang

pengetahuan dan pemahaman implementor, pada

umumnya

implementor

telah

implemetor dirasakan sangat kurang. Hal

mengetahui substansi dari kebijakan yang

tersebut

dijalankan, namun ternyata hanya dengan

dirasakan

dengan

kurangnya

keseriusan implementor dalam hal ini BPS

bekal

yang

pelaksanaan

mengenai kebijakan yang dijalankan tidak

pendataan warga miskin. Dalam pelaksanaan

cukup untuk membentuk sikap atau disposisi

implementasi raskin di Kelurahan Benua

implementor

yang

Melayu Laut banyak masyarakat msikin

implementor

berupa

yang berhak mendapatkan raskin tidak

ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan

mendapatkan

tidak

implementasi, hal ini ditunjukkan dengan

terdata didalam jumlah penerima raskin di

tidak adanya komitmen dari implementor

Kelurahan Benua Melayu Laut.

dalam hal memberikan pelayanan prima

bertugas

didalam

raskin

Implementor

dikarenakan

yang

menguasai

kepada

pengetahuan

masyarakat

dan

baik.

pemahaman

Karakteristik

komitmen

sehingga

implementor

tidak

muncul

substansi kebijakan yang dilaksanakan harus

ketidakpedulian

terhadap

sesuai ketentuan yang berlaku. Namun

masyarakat miskin yang tidak terdata.

dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi, salah satunya

D. SIMPULAN

adalah mengenai waktu dan pendataan.



Berdasarkan hasil Penelitian dan

mengkonsumsi beras miskin yang ada. Dan

pembahasan yang telah dipaparkan peneliti

masih terdapat masyarakat miskin yang

sebelumnya,

benar-benar memerlukan raskin tersebut

maka

penulis

dapat

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

malah tidak mendapatkan jatahnya, yang

1.

pada

Komunikasi Dalam

mensosialisasikan

sebuah

akhirnya

tidak tepat kualitas.

dengan

3.

terkait

akar

dalam

Disposisi

pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan sehingga

kebijakan

yang

ingin

mengakibatkan

pendistribusian beras tidak tepat sasaran dan

kebijakan tentunya harus melalui koordinasi pihak

akan

Disposisi pelaksana

atau

sikap

kebijakan

dari

dalam

para proses

disosialisasikan kepada masyarakat dapat

implementasi program Kurangnya perhatian

memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu

pemerintah dalam hal ini pihak implementor

penyebab

pemahaman

Perum Bulog mengenai masalah di dalam

masyarakat terhadap program beras miskin

implementasi program raskin di Kelurahan

(raskin)

Benua Melayu Laut, dalam hal ini masih

kurangnya

adalah

kurangnya

sosialisasi

sehingga

mengenai

pemahaman

diadakannya

masyarakat tentang

kurang program

banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata

sebagai

penerima

beras miskin (raskin) dan bersikap tidak

mengakibatkan

peduli.

Kelurahan dalam menjalankan tugasnya

2.

sehingga

Sumberdaya Keberhasilan implementasi kebijakan

sangat

tergantung

dari

kemampuan

sikap

raskin

akan

pelaksana

memungkinkan

di

pihak

Kelurahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai

dengan

ketentuan

agar

tidak

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

Dengan adanya sumber daya manusia yang

Banyak

berkualitas dan tepat sasaran. Dalam hal ini,

masyarakat mengenai sikap implemnetor di

sumber daya di Kelurahan Benua Melayu

dalam melaksanakan tugasnya dan kesan

Laut masih terbilang beras tidak tepat

dari sikap implementorpun tidak peduli

kualitas karena beras yang biasa didapatkan

(acuh

oleh masyarakat masih ada yang hancur dan

masyarakat.

kritikan

tak

acuh)

dan

masukan

terhadap

dari

tanggapan

berkutu, sehingga terjadi ketidak nyamanan masyarakat

miskin

tersebut

untuk 12



mempengaruhi

E. SARAN

dalam

pelaksanaan

pendistribusian Raskin. Berdasarkan hasil penelitian yang

3. Perlu ditingkatkan sikap implementor

telah dilakukan peneliti merasa sangat perlu

dalam implementasi program raskin

untuk

sehingga

memberikan

masukan

agar

di

dalam

kedepannya proses implementasi program

masalah-masalah

beras miskin di Kelurahan Benua Melayu

implementasi

Laut lebih baik. Adapun saran yang dapat

Kelurahan Benua Melayu Laut dapat

diberikan penulis sebagai suatu masukan

terselesaikan.

adalah sebagai berikut:

raskin terutama mereka yang melakukan

1. Mengenai

pemberitahuan

yang

implementasi

program

Para

terjadi

pada

raskin

pelaksana

di

beras

mengenai

survey terhadap siapa saja yang berhak

program raskin kepada masyarakat perlu

mendapatkan beras raskin sebaiknya

diadakannya sosialisasi secara konsisten

lebih meningkatkan tugasnya di dalam

mengenai

sehingga

pendataan yang secara lebih detail lagi

paham

sehingga sasaran dari program raskin

serta

dapat jelas dan tepat dengan bekerja

untuk

sama melibatkan para RT/RW dalam

program

masyarakat mengenai

raskin

mengerti program

mengetahui

hak

dan raskin mereka

memperoleh raskin. 2. Sumber memadai

daya harus

yang

pendataan warga miskin yang berhak masih

mendapat

kurang

menerima raskin.

perhatian

khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program beras

F. REFERENSI

miskin (Raskin) harus didukung oleh sumber

daya

yang

memadai

pula.

1.

Referensi Buku

Sumber daya harus memadai secara kualitas dan tepat sasaran, sehingga

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

penambahan sumber daya manusia harus dikaji dari dua sisi tersebut. Faktor yang mempengaruhi

dalam

sumber

daya

adalah sumber daya manusia yang sangat

Anonim. 1993. Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Deptan RI. Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Adiatama. 13



Arifin, Zaenal. 1998. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah.Jakarta: Grasindo.

--------------. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Bungin Burhan. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya : Prenada Media Group. Irfan Islamy. 1984. Prinsi-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. PT. Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Bandung : PT. Rafika Adilama

Rakyat.

----------------. 2007. Analisis Kebijkan Publik. Bogor: Alfabeta

Leo, Agustino.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Mahmoedin, H.As. 1995. Etiket Pelayanan Bank. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Tohardi, A. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.

Moenir,H.A. S.1990. Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Pembinaan Kepegawaian. PT.Gunung Agung.

Jakarta:

Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Malang : Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing.

Nugroho D, Riant.2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : IKAPI.

Waluyo. 2007. Manajemen Bandung : Mandar Maju. Skripsi dan Tesis

Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kususmawardhani, Dwi Astrida. 2008. “Studi Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Banusari Semarang”. (Skripsi). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponogoro Semarang.

Sudarwan Danim. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ---------------. 2008 . Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & Bandung : Alfabeta --------------. 2011. Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

D.

Publik.

Musawa, Mariyam. 2009. “Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang”. (Skripsi). Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011 14



2.

Peraturan Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Tahun 2011. Pedoman Umum Raskin. Sumber dari Internet Bulog.co.id. 2012. Sekilas RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). Melalui (2/802).

3.

Dokumen

Monografi Kelurahan Benua Melayu Laut tahun 2013


IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Recommend Documents