Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI Oleh: NURUL UMUHABIBAH NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2014 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing yang belum optimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP belum optimal, yaitu dari 23.857 jumlah penduduk di Kecamatan Belimbing, hanya 10.507 (78%) yang telah melakukan proses perekaman e-KTP dan sebanyak 2.834 (21.24%) penduduk yang belum melakukan proses perekaman e-KTP. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan masyarakat mengenai program e-KTP, sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melakukan proses perekaman meskipun telah dilakukannya program jemput bola, yang dikarenakan kurang pahamnya masyarakat terhadap program e-KTP. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain diberikannya pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya e-KTP, dengan cara memberikan kewenangan terhadap masing-masing kepala desa untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada warganya sehingga tumbuhnya kesadaran untuk segera melakukan proses perekaman e-KTP. Diupayakan agar pemerintah kecamatan agar memiliki teknisi khusus untuk menangani alat perekam e-KTP, sehingga jika terjadi kerusakan bisa segera diperbaiki dan penambahan sumber daya berupa perengkapan dan peralatan yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP. Kata-kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur
IMPLEMENTATION OF IDENTITY CARD PROGRAM (E-KTP) IN SUBDISTRICTS BELIMBING MELAWI REGENCY Abstract This thesis is intended to describe and analyze the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing. The title of this thesis is based on an identification of raised phenomena that occur relating to the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing is not optimal. The results of this study indicate that the implementation of e-ID card program is not optimal, that is, from a population of 23.857 in the Subdistrict of Belimbing, only 10.507 (78%) who had done the recording process of the e-ID card and as many as 2.834 (21.24%) of the population that have not done recording process of e-ID card. The mentioned of because of still the lack of communications conducted by government of subdistrict with society hit program e-KTP, so that some society shy at to do process of recording though have conducted of program fetch ball, what is because of its less understanding socialize to program e-KTP. For that, recommendation given for example giving of understanding to society hit its important is e-KTP, by giving authority to each head of countryside to do socialization continually to its citizen so that the growing of awareness to immediately do process of recording eKTP. Strived government of to subdistrict in order to own special technician to handle tape recorder e-KTP, so that if happened by the damage can immediately improve repaired and addition of resource in the form of equipment and used in course of recording e-KTP Keywords: Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy Structure
1 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dan cita-cita kebersihan dan kesehatan
A. PENDAHULUAN
lingkungan hanya berlaku bagi wilayah 1.
privat
Latar Belakang Penelitian
dan
bukan
wilayah
publik.
Pelayanan publik merupakan salah
Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan
satu fungsi pokok bagi Pemerintah termasuk
kebersihan rumahnya saja dan tidak peduli
Pemerintah
Kota.
Untuk
menjalankan
lingkungan sekitarnya sehingga tak jarang
penting
dalam
manajemen
ada masyarakat tanpa merasa dosa yang
tentunya
membuang buntalan sampahnya ke wilayah
diperlukan adanya sinergisitas dari berbagai
hutan kota, sungai, laut bahkan kebun atau
pihak terutama dalam menangani masalah-
tanah
masalah yang berkaitan secara langsung
pengelolaan sampah hampir semua kota di
dengan
peranan
Pemerintahan
Kota
masyarakat
lingkungan
yang
tersebut,
kosong.
Ironisnya,
fasilitas
misalnya
masalah
Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang
didalamnya
termasuk
melatarbelakangi pemerintah menerbitkan
permasalahan pengelolaan sampah.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang
Sampah adalah salah satu faktor yang
Pengelolaan Sampah.
menyebabkan kota jauh dari kata bersih dan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
sehat. Sampah yang belum dikelola dengan
tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur
baik hanya menyebabkan kawasan kota
tentang tugas dan wewenang pemerintah
menjadi kotor. “Sampah domestik yang
Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban
tidak
akan
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
manusia,
Untuk melaksanakan Undang-Undang ini
tertangani
berdampak kondisi
kepada
ekonomi
dengan
baik
kesehatan
biaya
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 81
pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
infrastruktur
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
atau
dan
tingginya
menimbulkan
biaya
eksternalitas” (Suparmoko, 2000:1-3).
Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini
Cara pandang masyarakat selaku
berperan penting guna melindungi kesehatan
penghasil sampah terhadap kesehatan dan
masyarakat
kebersihan
patut
menekan terjadinya kecelakaan dan bencana
dipertanyakan, dalam hal ini telah menjadi
yang terkait dengan pengelolaan sampah
masalah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah
lingkungan
psikologi
sosial
juga
dan
perilaku
menyimpang masyarakat kota, bahwa citra
dan
kualitas
lingkungan,
rumah tangga. 2
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Berkaitan sampah
dengan
Pemerintah
pengelolaan
yang
diangkut
oleh
Pontianak
Pemerintah Daerah ialah sampah di
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3
jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada
Tahun
mengalami
tempat
perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor
(TPS);
2004
yang
Kota
a. Sampah
sudah
1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.
pembuangan
b. Pengangkutan
sampahnya
sampah
dilakukan
Perda ini mencakup beberapa bidang, yaitu :
setiap hari pada jam-jam tertentu
tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha,
sesuai dengan jadwal pengangkutan
tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan
yang diatur oleh instansi teknis;
saluran, tertib parkir dan angkutan jalan
c. Sampah yang ada di rumah-rumah di
raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial.
dalam
Pengelolaan sampah sendiri
pembuangan
merupakan
gang
dibuang sampah
bagian dari tertib kebersihan, seperti yang
ditentukan
dibahas dalam pasal 5 ayat 1 dan 2.
dikemas/dibungkus
Dalam
ayat
(1)
ketempat yang
dengan
telah syarat
dengan
rapi
disebutkan
dalam kantong plastik atau lain
“pengangkutan sampah, dalam suatu persil
sebagainya agar tidak berserakan
misalnya bekas bongkaran rumah, tanah,
atau
tebangan
sepanjang
pohon-pohon,
limbah
dari
perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan
menimbunnya tidak
dihalaman mengganggu
tetangga di sekelilingnya; d. Setiap
warga
kota
atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah
mematuhi
Daerah dengan dipungut bayaran, atau
sampah di TPS menurut waktu yang
diangkut sendiri dengan membuangnya ke
ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang
Daerah;
lokasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”
e. Setiap
jadwal
diwajibkan
warga
diwajibkan
pembuangan
Kota
membayar
Pontianak retribusi
Dalam ayat (2) disebutkan “dengan
kebersihan yang tarifnya diatur dan
Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat
ditetapkan dalam Peraturan Daerah
pengambilan
tersendiri.”
Daerah yakni :
sampah
oleh
Pemerintah
Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, Walikota Pontianak mengeluarkan 3
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006
10.431 jiwa dapat di asumsikan bahwa satu
Tentang
orang menghasilkan 0,00057 m3/hari.
jadwal
Pembuangan
Sampah.
Sampai saat ini belum ada perubahan dari
Berdasarkan hasil pre survey, peneliti
Peraturan Walikota tersebut. Seperti yang
mendapatkan bahwa sampah pada pukul 6
dibahas pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi :
pagi sudah bersih dan dibawa seluruhnya ke
(1) Setiap
orang
harus
membuang
TPA. Sampah kembali menumpuk pada
sampah di tempat-tempat yang telah
pukul 9 pagi. Padahal di TPS sudah di
disediakan oleh Pemerintah Daerah;
pasang papan pengumuman yang berisikan
(2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke
tempat
sementara
pembuangan yang
sampah
disediakan
waktu jadwal pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari
oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Pemerintah Daerah, dengan Syarat
pada tahun 2011 terdapat 52 orang yang
dikemas/dibungkus
tertangkap membuang sampah tidak sesuai
dengan
rapi
dalam kantong plastik atau lain
jadwalnya.
sebagainya agar tidak berserakan;
penurunan yaitu berjumlah 37 orang dan
(3) Khusus sampah yang berasal dari
pada tahun 2013 sebanyak 32 masyarakat
bongkaran bangunan dan barang
yang tertangkap membuang sampah diluar
kadaluarsa, harus dibuang langsung
jam yang telah ditetapkan.
ke tempat pembuangan akhir;
Tahun
Berdasarkan
2012
mengalami
Peraturan
Daerah
(4) Pembuangan sampah dimaksud ayat
Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 45
(1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari
ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap
pukul 18.00 WIB sampai dengan
seluruh ketentuan pasal diancam pidana
pukul 06.00 WIB.
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
Berdasarkan
data
dari
Dinas
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,
puluh juta rupiah). Untuk Kelurahan Benua
volume sampah perhari untuk di Kota
Melayu
Laut
sendiri
masih
banyak
m3/hari,
tumpukan sampah di TPS di siang hari. Ini
sedangkan untuk Kelurahan Benua Melayu
berarti masih ada pelanggaran terhadap
3
Laut sebanyak 6,00 m /hari. Dengan melihat
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
volume sampah di Kelurahan Benua Melayu
Melihat hal tersebut, peneliti ingin
Laut perhari dan jumlah penduduk sebanyak
menggali informasi mengenai implementasi
Pontianak
adalah
4780,36
4 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
4.
Tujuan Penelitian
dalam penertiban membuang sampah di
Penelitian
Kelurahan Benua Melayu Laut. Peneliti akan
mengetahui
lebih
mempengaruhi
menekankan
kepada
penertiban
ini
bertujuan
faktor-faktor
penertiban
penelitian ini peneliti akan mengambil judul
Kelurahan Benua Melayu
“Implementasi
efektif.
Kebijakan
Penertiban
apa
implementasi
pembuangan sampah. Untuk itu dalam
pembuangan
untuk yang
kebijakan
sampah Laut
di
belum
Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan
5.
Kota Pontianak.”
Manfaat Penelitian a) Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat
2.
memberikan kontribusi pengembangan ilmu
Fokus Penelitian Pelaksanaan kebijakan pemerintah
pemerintahan terutama
aspek kebijakan
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik
publik. Serta dapat dijadikan referensi bagi
seperti yang sudah di jelaskan pada latar
penelitian selanjutnya yang berhubungan
belakang diatas. Untuk itu peneliti tertarik
dengan kebijakan publik.
untuk
meneliti
faktor-faktor
apa
kebijakan
penertiban
Secara praktis penelitian ini dapat
pembuangan sampah belum berjalan dengan
dijadikan sebagai bahan masukan bagi
efektif.
pemerintah
menyebabkan
yang
b) Manfaat Praktis
Kota
mengoptimalkan 3.
Pontianak
implementasi
Untuk mempermudah peneliti dalam
Selain itu penelitian ini dapat dijadikan
melakukan penelitian ini maka dibuatlah
sebagai
sebuah
menjalani suatu kebijakan.
masalah
berdasarkan latar belakang
kebijakan
pembuangan sampah di Kota Pontianak.
Rumusan Permasalahan
rumusan
dalam
penelitian
acuan
bagi
masyarakat
dalam
yang telah
dikemukakan sebelumnya, yaitu : “Faktorfaktor apa yang menyebabkan Implementasi
B. Kerangka Teori dan Metodologi
Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Belum
1.
Implementasi Kebijakan
Efektif?” 5 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Seperti
yang
telah
diketahui,
sasaran (target Group) sehingga akan
implementasi kebijakan adalah pelaksanaan
mengurangi distorsi implementasi. Ada
dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh
tiga indikator yang dapat digunakan
pemerintah untuk mencapai tujuan yang
dalam mengukur keberhasilan aspek
diharapkan sebelumnya. Untuk itu kebijakan
komunikasi
wajib untuk diimplementasikan agar segala
kejelasan informasi dan konsistensi
tujuan dapat tercapai.
informasi.
Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh
aktor
yaitu
transmisi,
Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan
perlu
telah dikomunikasikan secara jelas dan
diimplementasikan untuk mencapai sasaran
konsisten, akan tetapi pelaksana atau
dari kebijakan tersebut. Menurut Sunggono
implementor kekurangan sumber daya
(1994:137)
kebijakan
untuk melaksanakan kebijakan, maka
merupakan keseluruhan dari kegiatan yang
implementasi tidak akan berjalan secara
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.
efektif. Sumber daya adalah faktor
Kebijakan publik yang ditetapkan untuk
penting untuk pelaksanaan program agar
dilaksanakan hendaknya selalu mengandung
efektif, dimana tanpa sumberdaya maka
tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas,
program atau kebijakan hanya sekedar
sasaran yang spesifik dan cara mencapai
kertas dokumen. Sumber daya meliputi
sasaran tersebut.”
empat komponen, yaitu ;
Model
kebijakan,
2.
ini
“implementasi
yang
digunakan
untuk
a.
Staf (staff)
menganalisis implementasi kebijakan ini
b.
Informasi
ialah Model implementasi Edward III dalam
dibutuhkan
buku Subarsono (2006:90), implementasi
keputusan
atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh
c.
empat variabel, yaitu : 1.
Komunukasi,
(Information) guna
yang
pengambilan
Kewenangan (outhority) tugas dan tanggungg jawab
yaitu
keberhasilan
d.
implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang
Fasilitas (Facilities) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3.
Disposisi, Kecenderungan perilaku atau
harus dilakukan, dimana yang menjadi
karakteristik dari pelaksana kebijakan
tujuan dan sasaran kebijakan harus
berperan penting untuk mewujudkan
ditransmisikan
implementasi kebijakan yang sesuai
kepada
kelompok
6 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dengan tujuan atau sasaran. Karakter
dan
penting
oleh
struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu
pelaksana kebijakan misalnya kejujuran
Standart Operasional Procedure (SOP)
dan komitmen yang tinggi. Kejujuran
dan struktur birokrasi itu sendiri.
yang
harus
dimiliki
penyampaian
laporan.
Aspek
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah
Metode Penelitian
digariskan, sedangkan komitmen yang
Penelitian ini menggunakan metode
tinggi dari pelaksana kebijakan akan
penelitian kualitatif dan mengunakan jenis
membuat mereka selalu antusias dalam
penelitian
melaksanakan tugas, wewenang, fungsi,
dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan
dan tanggung jawab sesuai dengan
klarifikasi mengenai suatu fenomena atau
peraturan yang telah ditetapkan. Sikap
kenyataan
dari pelaksana kebijakan akan sangat
mendiskripsikan
berpengaruh
Deskriptif,
sosial
Deskriptif
dengan
sebuah
variabel
jalan yang
dalam
implementasi
berkenaan dengan masalah dan unit yang
Apabila
implementator
diteliti, sehingga peneliti dapat menjelaskan
memiliki sikap yang baik maka dia akan
secara benar sesuai dengan data dan fakta
dapat menjalankan kebijakan dengan
yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan
baik seperti apa yang diinginkan oleh
data yang digunakan
pembuat kebijakan, sebaliknya apabila
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
sikapnya
maka
Teknik analisis data terdiri dari beberapa
tidak akan terlaksana
tahapan yaitu data reduction, data display,
kebijakan.
tidak
implementasi
4.
2.
mendukung
adalah dengan
dengan baik.
dan conclusion drawing/verification. Lokasi
Struktur Birokrasi, merupakan susunan
penelitian ialah Kelurahan Benua Melayu
komponen
dalam
Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota
organisasi yang menunjukkan adanya
Pontianak. Subjek penelitian ialah Kepala
pembagian kerja serta adanya kejelasan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan
Pontianak,
yang berbeda-beda diintegrasikan atau
Kebersihan
dikoordinasikan,
struktur
Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Seksi
menunjukkan
Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
spesialisasi pekerjaan, saluran perintah
Kota Pontianak, Petugas yang bertugas
organisasi
(unit-unit)
selain
juga
kerja
itu
Kepala Dinas
Bidang
Operasional
Kebersihan
dan
7 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
mengangkut sampah dari TPS Kelurahan
atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan
Benua Melayu Laut ke TPA sebanyak 2
oleh
orang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota
kebijakan publik sangat ditentukan oleh
Pontianak, Lurah Benua Melayu Laut, Ketua
bagaimana
RT dan RW di Kelurahan Benua melayu
diimplementasikan.
pemerintah.
Laut masing-masing sebanyak 2 orang,
Keberhasilan
kebijakan
Kebijakan
suatu
publik
publik
manfaat
tersebut
akan
Masyarakat Kelurahan Benua Melayu laut
memberikan
sebanyak 4 orang.
apabila aparat pelaksananya mempunyai kemampuan
bagi
dapat
masyarakat
memahami
tuntutan
masyarakat, tidak kaku dalam memahami C. HASIL
PENELITIAN
DAN
prosedur
aturan-aturan
formal,
mengedepankan kepentingan masyarakat,
PEMBAHASAN
peka Berdasarkan
dan
observasi
yang
terhadap
ketidakadilan
dan
ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap
dilakukan oleh peneliti di Dinas Kebersihan
langkah
dan Pertamanan Kota Pontianak dapat dilihat
melakukan
bahwa implementasi kebijakan Peraturan
perkembangan
Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Beberapa faktor disinyalir memiliki peran
jadwal
penting
pembuangan
dilaksanakan dikeluarkan,
sejak hanya
sampah kebijakan saja
masih
telah
dan
tindakannya
berusaha
penyesuaian kebutuhan
dalam
terhadap masyarakat.
keberhasilan
proses
itu
implementasi kebijakan dalam penertiban
ada
pembuangan sampah di Kelurahan Benua
kurangnya pemahaman dari masyarakat
Melayu
tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu
implementasi
implementasi kebijakan dalam penertiban
Edward III, peneliti akan membahas empat
pembuangan sampah belum berjalan dengan
variabel
efektif.
penelitian yang didapatkaan selama di Implementasi kebijakan merupakan
proses
kegiatan
yang
diarahkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana
Laut. yang
Berdasarkan dikemukakan
model oleh
dan mengaitkan dengan hasil
lapangan. Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut : 1.
Komunikasi Faktor pertama yang berpengaruh
menurut
Edward
III
adalah
faktor 8
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
komunikasi. Komunikasi dalam hal ini
dilakukan
diartikan
sebagai
ditunjukkan dengan sering dilakukannya
informasi
kebijakan
proses
penyampaian
kepada
pelaksana
dengan
sosialisasi
baik
maksimal.
itu
bertemu
Hal
itu
langsung
kebijakan dan kelompok sasaran. Sumber
maupun melalui papan pengumuman yang di
informasi yang berbeda akan melahirkan
pasang di setiap TPS.
interpretasi
yang
berbeda
pula.
Agar
Kepala Bidang Operasional Dinas
impelementasi berjalan efektif, siapa yang
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
bertanggungjawab
juga
melaksanakan
sebuah
mengatakan
hal
yang
senada.
keputusan harus mengetahui apakah mereka
Sosialisasi telah dilakukan sejak peraturan
dapat melakukannya. Komunikasi memiliki
itu dikeluarkan hingga sekarang.
tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan
2.
Sumber Daya
konsistensi.
Faktor
a. Transmisi
implementasi
Keberhasilan kebijakan
kedua
dapat
dari dilihat
yang
dalam
model
dikemukankan
oleh
implementasi
Edward III yaitu mengenai sumber daya.
dari
Sumber daya merupakan salah satu faktor
adanya
penyampaian informasi yang tepat dan jelas
pendukung
sesuai
begitu
proses implementasi. Faktor sumber daya
informasi dari aparatur akan sampai dengan
menjadi faktor yang sangat penting sebagai
baik
tolak
dengan
kepada
sasaran,
dengan
seluruh
masyarakat.
yang sangat penting dalam
ukur
bagi
kebijakan,
selalu berjalan dengan baik karena dalam
pengimplementasian suatu kebijakan tidak
penyampaian informasi ini seringkali terjadi
lepas dari bagaimana kita memanfaatkan dan
masalah dalam penyampaian informasi yaitu
mengolah sumber daya yang ada yaitu
adanya
sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan
pahaman
yang
pengertian
atau
disebabkan
kesalah
banyaknya
sumber
daya
kita
yang
ketahui
suatu
Penyampaian informasi terkadang tidak
salah
karena
keberhasilan
bahwa
memadai
maka
tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam
pelaksanaan implementasi akan mengalami
proses penyampaian informasi.
hambatan.
Komponen
sumberdaya
ini
Berdasarkan hasil wawancara dengan
meliputi jumlah staf, keahlian dari para
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
pelaksana, informasi yang relevan dan cukup
Kota Pontianak mengenai penyampaian
untuk mengimplementasikan kebijakan dan
informasi
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam
ini,
peneliti
menilai
sudah
9 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
pelaksanaan program, adanya kewenangan
ada masalah
yang menjamin bahwa program
dapat
menerima
diarahkan
yamg
mendapatkan beras miskin yang tidak layak
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas
di konsumsi dan masalah lainnya lagi masih
pendukung
yang
untuk
ada beberapa masyarakat yang benar-benar
melakukan
kegiatan
Dalam
miskin tidak dapat mengambil beras miskin
pengimplementasian kebijakan sumber daya
sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan
manusia
bagi
alasan belum ada biaya dan transportasi
diselenggaranya suatu kebijakan karena
untuk menempuh jarak dari rumah ke
manusia berada diposisi sebagai pengolah
Kelurahan Benua Melayu Laut tersebut.
kepada
sebagaimana
dapat
dipakai
program.
merupakan
kunci
yang lain, masyarakat yang beras
miskin
terkadang
kebijakan dan merupakan sumber daya
Dari hasil wawancara bahwa betapa
terpenting dalam menentukan berhasil atau
pentingnya Raskin bagi masyarakat yang
tidaknya suatu implementasi program.
menerima Raskin di Kelurahan Benua
Dalam
pelaksana
implemntasi
Melayu Laut. Beras yang diterima oleh
program beras miskin bagi masyarakat
masyarakat penerima Raskin adalah 15
miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut
kg/KK. Masyarakat sangat senang dan
terdapat
salah
merasa sangat terbantu sekali dengan adanya
satunya keterbatasan sumber daya yang
pembagian Raskin ini, karena masyarakat
didapat. Dalam hal ini yang di maksud
miskin
dengan sumber daya dalam implementasi
(Raskin)
program beras miskin bagi masyarakat
perekonomian rumah tangga mereka hingga
miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut
pendistribusian
adalah sumber daya dari beras msikin itu
harapkan oleh masyarakat miskin untuk
sendiri dalam kualitas beras miskin dan tidak
meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dan
kurang tepat sasaran kepada masyarakat
kesejahteraan hidup masyarakat.
yang menerima Raskin. Masih terdapat
3.
kendala
beberapa masalah
yang
dihadapi,
yang menjadi
salah
yang dapat
menerima
beras
membantu
Raskin
miskin
meringankan
ini
sangat
di
Disposisi Edward
III
(dalam
Subarsono,
satunya masyarakat yang benar-benar miskin
2010:91) menyebutkan bahwa disposisi
tidak mendapatkan hak sebagai penerima
adalah watak dan karakteristik yang dimiliki
Raskin, sedangkan masyarakat yang diatas
implementor dalam menjalankan sebuah
ekonominya baik masih menerima. Masih
kebijakan.
Karakteristik
tersebut
dapat 10
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
berupa komitmen, kejujuran serta sifat demokratis.
Implementor
akan
dapat
Salah satu bentuk protes masyarakat dalam pendataan yang tidak maksimal tidak
menjalankan kebijakan dengan baik sesuai
menampakkan
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan
pendataan. Dalam pelaksanaan implementasi
disaat implementor memiliki disposisi atau
program raskin, ketentuan-ketentuan yang
sikap yang baik. Sebaliknya, apabila sikap
diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak
atau perspektif yang dimiliki implementor
sepenuhnya
berbeda dengan yang diharapkan pembuat
implementor tidak sesuai dengan apa yang
kebijakan maka proses implementasi tidak
diamanatkan
dapat terlaksana efektif.
dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai
Dalam implementasi
rangka raskin,
pelaksanaan
keseriusan
sikap
tanggapan
dari
terlaksana.
dalam
petugas
Disposisi
kebijakan
yang
pengetahuan dan pemahaman implementor, pada
umumnya
implementor
telah
implemetor dirasakan sangat kurang. Hal
mengetahui substansi dari kebijakan yang
tersebut
dijalankan, namun ternyata hanya dengan
dirasakan
dengan
kurangnya
keseriusan implementor dalam hal ini BPS
bekal
yang
pelaksanaan
mengenai kebijakan yang dijalankan tidak
pendataan warga miskin. Dalam pelaksanaan
cukup untuk membentuk sikap atau disposisi
implementasi raskin di Kelurahan Benua
implementor
yang
Melayu Laut banyak masyarakat msikin
implementor
berupa
yang berhak mendapatkan raskin tidak
ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan
mendapatkan
tidak
implementasi, hal ini ditunjukkan dengan
terdata didalam jumlah penerima raskin di
tidak adanya komitmen dari implementor
Kelurahan Benua Melayu Laut.
dalam hal memberikan pelayanan prima
bertugas
didalam
raskin
Implementor
dikarenakan
yang
menguasai
kepada
pengetahuan
masyarakat
dan
baik.
pemahaman
Karakteristik
komitmen
sehingga
implementor
tidak
muncul
substansi kebijakan yang dilaksanakan harus
ketidakpedulian
terhadap
sesuai ketentuan yang berlaku. Namun
masyarakat miskin yang tidak terdata.
dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi, salah satunya
D. SIMPULAN
adalah mengenai waktu dan pendataan.
11 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan hasil Penelitian dan
mengkonsumsi beras miskin yang ada. Dan
pembahasan yang telah dipaparkan peneliti
masih terdapat masyarakat miskin yang
sebelumnya,
benar-benar memerlukan raskin tersebut
maka
penulis
dapat
mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:
malah tidak mendapatkan jatahnya, yang
1.
pada
Komunikasi Dalam
mensosialisasikan
sebuah
akhirnya
tidak tepat kualitas.
dengan
3.
terkait
akar
dalam
Disposisi
pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan sehingga
kebijakan
yang
ingin
mengakibatkan
pendistribusian beras tidak tepat sasaran dan
kebijakan tentunya harus melalui koordinasi pihak
akan
Disposisi pelaksana
atau
sikap
kebijakan
dari
dalam
para proses
disosialisasikan kepada masyarakat dapat
implementasi program Kurangnya perhatian
memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu
pemerintah dalam hal ini pihak implementor
penyebab
pemahaman
Perum Bulog mengenai masalah di dalam
masyarakat terhadap program beras miskin
implementasi program raskin di Kelurahan
(raskin)
Benua Melayu Laut, dalam hal ini masih
kurangnya
adalah
kurangnya
sosialisasi
sehingga
mengenai
pemahaman
diadakannya
masyarakat tentang
kurang program
banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata
sebagai
penerima
beras miskin (raskin) dan bersikap tidak
mengakibatkan
peduli.
Kelurahan dalam menjalankan tugasnya
2.
sehingga
Sumberdaya Keberhasilan implementasi kebijakan
sangat
tergantung
dari
kemampuan
sikap
raskin
akan
pelaksana
memungkinkan
di
pihak
Kelurahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan
ketentuan
agar
tidak
memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
menimbulkan masalah yang berlarut-larut.
Dengan adanya sumber daya manusia yang
Banyak
berkualitas dan tepat sasaran. Dalam hal ini,
masyarakat mengenai sikap implemnetor di
sumber daya di Kelurahan Benua Melayu
dalam melaksanakan tugasnya dan kesan
Laut masih terbilang beras tidak tepat
dari sikap implementorpun tidak peduli
kualitas karena beras yang biasa didapatkan
(acuh
oleh masyarakat masih ada yang hancur dan
masyarakat.
kritikan
tak
acuh)
dan
masukan
terhadap
dari
tanggapan
berkutu, sehingga terjadi ketidak nyamanan masyarakat
miskin
tersebut
untuk 12
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
mempengaruhi
E. SARAN
dalam
pelaksanaan
pendistribusian Raskin. Berdasarkan hasil penelitian yang
3. Perlu ditingkatkan sikap implementor
telah dilakukan peneliti merasa sangat perlu
dalam implementasi program raskin
untuk
sehingga
memberikan
masukan
agar
di
dalam
kedepannya proses implementasi program
masalah-masalah
beras miskin di Kelurahan Benua Melayu
implementasi
Laut lebih baik. Adapun saran yang dapat
Kelurahan Benua Melayu Laut dapat
diberikan penulis sebagai suatu masukan
terselesaikan.
adalah sebagai berikut:
raskin terutama mereka yang melakukan
1. Mengenai
pemberitahuan
yang
implementasi
program
Para
terjadi
pada
raskin
pelaksana
di
beras
mengenai
survey terhadap siapa saja yang berhak
program raskin kepada masyarakat perlu
mendapatkan beras raskin sebaiknya
diadakannya sosialisasi secara konsisten
lebih meningkatkan tugasnya di dalam
mengenai
sehingga
pendataan yang secara lebih detail lagi
paham
sehingga sasaran dari program raskin
serta
dapat jelas dan tepat dengan bekerja
untuk
sama melibatkan para RT/RW dalam
program
masyarakat mengenai
raskin
mengerti program
mengetahui
hak
dan raskin mereka
memperoleh raskin. 2. Sumber memadai
daya harus
yang
pendataan warga miskin yang berhak masih
mendapat
kurang
menerima raskin.
perhatian
khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program beras
F. REFERENSI
miskin (Raskin) harus didukung oleh sumber
daya
yang
memadai
pula.
1.
Referensi Buku
Sumber daya harus memadai secara kualitas dan tepat sasaran, sehingga
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
penambahan sumber daya manusia harus dikaji dari dua sisi tersebut. Faktor yang mempengaruhi
dalam
sumber
daya
adalah sumber daya manusia yang sangat
Anonim. 1993. Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Deptan RI. Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Adiatama. 13
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Arifin, Zaenal. 1998. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah.Jakarta: Grasindo.
--------------. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
Bungin Burhan. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya : Prenada Media Group. Irfan Islamy. 1984. Prinsi-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. PT. Bumi Aksara.
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Bandung : PT. Rafika Adilama
Rakyat.
----------------. 2007. Analisis Kebijkan Publik. Bogor: Alfabeta
Leo, Agustino.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Mahmoedin, H.As. 1995. Etiket Pelayanan Bank. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Tohardi, A. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
Moenir,H.A. S.1990. Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Pembinaan Kepegawaian. PT.Gunung Agung.
Jakarta:
Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Malang : Rineka Cipta.
Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing.
Nugroho D, Riant.2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : IKAPI.
Waluyo. 2007. Manajemen Bandung : Mandar Maju. Skripsi dan Tesis
Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kususmawardhani, Dwi Astrida. 2008. “Studi Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Banusari Semarang”. (Skripsi). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponogoro Semarang.
Sudarwan Danim. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ---------------. 2008 . Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & Bandung : Alfabeta --------------. 2011. Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
D.
Publik.
Musawa, Mariyam. 2009. “Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang”. (Skripsi). Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011 14
NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
2.
Peraturan Pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Tahun 2011. Pedoman Umum Raskin. Sumber dari Internet Bulog.co.id. 2012. Sekilas RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). Melalui
(2/802).
3.
Dokumen
Monografi Kelurahan Benua Melayu Laut tahun 2013
15 NURUL UMUHABIBAH, NIM. E42010059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat