IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP) (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Oleh :
RAJA SHAH ABU BAKAR NIM : 090563201049
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) TANJUNGPINANG 2013
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Indikator yang dapat di lihat dalam proses Implementasi Kebijakan ini meliputi Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tersebut dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dalam hal ini salah satu manfaat dari Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yaitu mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan akan tetapi terdapat beberapa kendala diantaranya dikarenakan di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang merupakan salah satu diantara empat kecamatan daerah yang terpadat, kemudian dari pada itu terikat dengan desakan pemerintah pusat yang berdasarkan Peraturan Presiden No:126/2012 tentang Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) diwajibkan tahun 2013 harus selesai. Penelitian ini menggunakan Teori George C.Edward III (1980:10) dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Adapun responden yang diteliti oleh Peneliti berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Sumber data di peroleh dalam bentuk data primer dan data sekunder. Dimana teknik di dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara dan Observasi. Adapun data yang diperoleh tersebut di analisa dengan menggunakan Metode deskriptif. Dari hasil analisa dalam kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa untuk dimensi komunikasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik, sehingga komunikasi tersebut kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari. Selanjutnya pada dimensi sumber-sumber ketersediaan yang menunjang pelaksanaan kebijakan ini belum begitu memadai diantaranya kurangnya staf yang membidangi pelaksanaan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP), fasilitas yang minim diantaranya Perangkat keras, pegawai, guna proses pengimputan data administrasi kependudukan. Kemudian dalam dimensi kecenderungan-kecenderungan dapat disimpulkan juga sudah baik yakni dapat dilihat dari hasil wawancara dengan staf dan Camat Bukit Bestari yang menjelaskan untuk insentif bagi pelaksana kebijakan sudah diatur berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Perda No.02 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Selanjutnya pada dimensi struktur birokrasi pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan menyediakan petunjuk teknis dan pembagian tugas yang jelas dari suatu kebijakan. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan.
ABSTRACT This researsh discussing aboul the Implementation of policies Electronic Identity card (e ID) of Bukit Bestari Tanjungpinang. The indicators which could be seen in the process of Policy Implementation includes communications, sources, trends, and the structures of Bureaucratic structure. This research is done to know the policy Implementation to tacle or to handle the social welfare and development, in this case is one of the benefits of the Electronic Identity card (e ID), is to prevent of civil documents, but there are some of them due to the heavy populated, and then, it was bounded by instigation of central government based on president Decree No.126/2012 on the Implementation of policies Electronic Identity card (e ID), which ought to have finished in 2013. This research using the theory of George C.Edward III (1980:10)) and the type of the research is descriptive. The respondents were examined by the researchers amount of 23 (twenty three) district office employees of Bukit Bestari Tanjungpinang. The sources of data were obtained in the form of primary data, and the secondary data the technique in data collection conducted by interview and observation the data was analyzed by using descriptive methods. Based on analysis of this policies, it could be concluded that for the dimension of communications policy has not been going well, so the communication is rather poorly understood by the public of Bukit Bestari distrid, further more, the dimensions of the availablity of resoures to support the Implementation of this policy has not been succeeded among other things due to the lack of staff in charge of policy Implementation Electronic Identity card (e ID) minimum of facilities including hard ware, personal to process the data imput for population administration. Then in the dimension of the trends, could be concluded good, that it could be seen by the result of the interviews with staf and head of Bukit Bestari, describing incentives for Implementing policy is government by Law No.23 of 2006 concerning the administration of population and the regulation No.02 in 2008 concerning population and civil registration. Furthermore, the dimensions of the structure of the government bureaucratic has done its duty very well by providing technical guidience and a clear division of tasks of policy.
Key word : Implementation, Policies.
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LUAR ...........................................................................
i
HALAMAN JUDUL DALAM…….…………………………………………..
ii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA............................................................... iii ABSTRAK BAHASA INGGRIS.................................................................... iv DAFTAR ISI ..................................................................................................
v
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ........................................................................... 2. Perumusan Masalah.................................................................... 3. Konsep Teoritis.......................................................................... 4. Konsep Operasional ................................................................... 5. Metode Penelitian ...................................................................... a. Jenis Penelitian.................................................................... b. Lokasi Penelitian ................................................................. c. Populasi …. ......................................................................... d. Jenis dan Sumber Data......................................................... e. Teknik dan Alat Pengumpulan Data..................................... 6. Teknik Analisa Data ...................................................................
1 3 3 6 6 6 7 7 7 7 7
LANDASAN TEORI 1. Teori Implementasi ................................................................... 2. Teori Kebijakan ......................................................................... 3. Teori Implementasi Kebijakan ................................................... 4. Teori Administrasi .....................................................................
8 8 9 9
ANALISA DATA 1. Identitas Responden................................................................... 10 2. Implementasi Kebijakan (e KTP) Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang........................ 8 a. Komunikasi ......................................................................... 11 b. Sumber-sumber.................................................................... 13 c. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan)......................... 15 d. Struktur Birokrasi ................................................................ 16 3. Kendala Implementasi Kebijakan (e KTP) Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ....... 17
PENUTUP 1. Kesimpulan................................................................................ 18 2. Saran ......................................................................................... 19
Daftar Pustaka Lampiran
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
dalam
penyelenggaraan
pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan
membuat
kebijakan
daerah
untuk
memberikan
pelayanan,
peningkatan peranserta, dan pemberdayan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemeritah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka Implementasi Kebijakan Otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam
2
kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Secara umum data base yang akurat sangat bermanfaat bagi beberapa instansi pemerintahan
diantaranya: Pemerintah Daerah, Perbankkan/Lembaga
Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Departemen Keuangan Pajak, Departemen Hukum dan Ham, Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Perencanaan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Undangundang No.23 Tahun 2006 Pasal 83 yang berbunyi: Memerintahkan kepada instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan oleh
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk
perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 yang berbunyi: Penerapan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor: 35/2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 26/2009: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor:126/2012 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor:35/2010: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2013.
3
Berdasarkan indikasi-indikasi permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat
judul
penelitian
“IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP)”. (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).
Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut
:
”BAGAIMANA
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP) DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG?” Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 1. Tujuan Penelitian. 2. Kegunaan Penelitian.
Konsep Teoritis. Menurut George C.Edward III (1980:10) mengemukakan ada empat dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 1. Communication For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the po;icies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Komunikasi Untuk implementasi efektif, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus ditransmisikan kepada personil yang
4
tepat, dan mereka harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika kebijakan pengambil keputusan ingin melihat dilaksanakan tidak jelas ditentukan, mereka mungkin disalahpahami oleh orang-orang di siapa mereka diarahkan. 2. Resources No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority toensure that policies are carried out as they are intended: and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Sumber-sumber Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya penting termasuk staf dari ukuran yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan lain yang terlibat dalam pelaksanaan: untukmemastikan otoritas bahwa kebijakan yang dilakukan sebagai mereka dimaksudkan: dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) di mana atau yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan.
3. Dispositions The dispositions or attitudes of implementers is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policiesthemselves. The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting theirorganizational and personal interests. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan) Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kami untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan efektif, tidak hanya harus pelaksana
5
tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Kebanyakan pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu alasan untuk ini adalah kemerdekaan mereka dari atasan nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Cara di mana pelaksana menerapkan kebijaksanaan mereka, bagaimanapun, tergantung sebagian besar pada disposisi mereka terhadap kebijakan. Sikap mereka, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan dengan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka.
4. Bureaucratic Structure Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.
Struktur birokrasi Bahkan jika sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan yang ada dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih dapat digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang berhasil kompleks yang membutuhkan kerja sama dari banyak orang, dan juga dapat buang sumber daya yang langka, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, menyebabkan kebijakan bekerja di lintas tujuan, dan menghasilkan fungsi penting yang diabaikan.
Konsep Operasional Komunikasi : a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
6
2. Sumber-sumber : a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
3. (Disposisi) Kecenderungan-kecenderungan : a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif 4.
Struktur Birokrasi : a. Standard Operation Procedures (SOP) b. Fragmentasi
Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2005: 14) penelitian deskriptif” yaitu: “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih ( independen ) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 2. Lokasi Penelitian. Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 3. Populasi 4. Jenis dan Sumber Data a. Data Primer
7
b. Data Sekunder 5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data. A. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara B. Alat Pengumpulan Data
Teknik Analisa Data Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menyajikan hasil tanggapan responden, pengolahan dan analisa data ini akan ditampilkan dalam bentuk pemaparan data wawancara dari responden yang dikemudian dianalisis dengan menggunakan data atau fakta atau kalimat-kalimat logis terhadap masing-masing indikator yang disajikan.
LANDASAN TEORI 1. Implementasi Berhubungan dengan Implementasi Menurut Nugroho ( 2003-158 ) mengatakan bahwa implementasi adalah: “Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu lansung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut “Lebih lanjut Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab ; 2005:68) mengatakan bahwa implementasi adalah “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin
8
dicapai, dan implementasi”.
berbagai
cara
untuk
mengstrukturkan/mengatur
proses
2. Kebijakan Definisi Kebijakan yaitu sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah. Grindle dan Thomas (1991:2) mengatakan bahwa: “Kebijakan dapat dipotret dari berbagai sudut pandang, suatu kebijakan dapat dianalisis dari pendekatan kelas, pendekatan pluralis, pendekatan public choice maupun dari pendekatan state centric. Pendekatan-pendekatan tersebut mencoba menghadirkan kerangka berfikir yang luas sekaligus mempertajam wacana kebijakan publik. Kebijakan publik bukan lagi sesuatu yang harus diterima apa adanya, tetapi terbuka bagi proses analisis kritis secara dinamis. Analisis semacam itu diperlukan untuk dapat menangkap esensi terdalam yang diperjuangkan didalam suatu kebijakan. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak akan dipandang baik secara taken for granted.
3. Implementasi kebijakan Defenisi implementasi kebijakan dapat kita ketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu : 1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan. 2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 3. Adanya hasil kegiatan. Sedangkan menurut Howlett dan Ramesh (1995) mencatat bahwa: “Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan itu keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukuran kelompok-kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang diharapkan.
9
Menurut George C. Edward III (1980:10) mengemukakan ada empat dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi. 2. Sumber-sumber 3. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan). 4. Struktur Birokrasi. 4 . Teori Administrasi Menurut pendapat Sondang ( dalam Siagian ; 2003:02 ) mendefinisikan bahwa Administrasi adalah: “Sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan didalam suatu organisasi”.
ANALISA DATA
1. Identitas Responden TABEL IV.1 IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
No 1. 2.
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
14 9
60,76 39,24
Jumlah 23 Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013
100
10
a. Identitas responden berdasarkan umur
TABEL IV.2 IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN UMUR
No
Umur
Jumlah (Orang)
1. 2. 3.
20 - 30 tahun 6 31 - 40 tahun 13 41 - 55 tahun 4 Jumlah 23 Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013
Persentase (%) 26,04 56,42 17,54 100
b. Identitas responden berdasarkan Tingkat Pendidikan TABEL IV.3 IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No 1. 2. 3.
Tingkat Pendidikan SLTA D.III Sarjana (S1)
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
9 1 13
39,06 4,42 56,42
Jumlah 23 Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013
100
2. Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang). Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang telah dibuat harusnya dilaksanakan dengan baik karena Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk
11
bagi setiap usaha dan kegiatan dari pegawai pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.
Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dapat di lihat melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :
1. Komunikasi a. Transmisi Tanggapan peneliti dan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sangat mendapat dukungan dari masyarakat hal ini terlihat dari partisipasi RT dan RW beserta masyarakat dalam sosialisasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sudah terlihat dengan adanya data-data kependudukan yang lengkap diantaranya KK, KTP, Akte Kelahiran dan data kependudukan lainnya guna kepentingan penduduk itu sendiri.
b. Kejelasan Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang dikomunikasikan dengan masyarakat dapat dipahami dengan sangat jelas maksud dan tujuannya oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat adanya kelengkapan persyaratan, dan pengisian formulir Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang jelas terisi semua, di karenakan warga sudah
12
merasa jelas dengan informasi yang di berikan RT dan pegawai Kecamatan Bukit Bestari.
c. Konsistensi
Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang di komunikasikan secara konsisten dan masyarakat sangat patuh walaupun masih ada masyarakat yang kurang patuh sehingga di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang masih tetap saja ada yang tidak terdata dalam administrasi kependudukan di lihat dari kartu pemilu bagi warga Kecamatan Bukit Bestari masih ada yang tidak dapat dan tidak memilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah Walikota.
Kesimpulan
dari
analisa
tentang
keseluruhan
dimensi-dimensi
komunikasi di dapat kesimpulan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga masyarakat dapat mematuhinya, namun masih ada warga yang kurang mengerti arti pentingnya data kependudukan.
13
2. Sumber-sumber a. Staf
Hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada kantor Camat Bukit Bestari pegawai yang ada tidak memadai namun untuk mengimplentasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ini pegawai yang ada pada kantor Camat Bukit Bestari berusaha dalam menjalankan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ke proses yang lebih baik untuk kepentingan warga Kecamatan Bukit Bestari hal ini di lihat dengan ketersediaan data kependudukan yang cukup lengkap.
b. Informasi Perolehan analisa peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyangkut kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sudah memadai dan diharapkan untuk ke depannya informasi tersebut terus diperbanyak. Sehingga informasi yang dimaksud dapat sampai langsung kepada masyarakat dengan baik dan masyarakat dapat memahaminya kemudian dari hasil kebijakan tersebut pemerintah dapat mengetahui secara jelas apa yang di butuhkan masyarakat Kecamatan Bukit Bestari dalam hal menentukan kesejahteraan masyarakat baik dalam pembangunan maupun kepentingan kesehatan masyarakat Kecamatan Bukit Bestari.
14
c. Wewenang
Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah diberikan wewenang tentang kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) namun belum memiliki wewenang penuh terhadap pencetakan blangko Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) namun demikian harus saling koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat, agar di dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) lebih efektif dan efisien untuk kepentingan warga Kecamatan Bukit Bestari.
d. Fasilitas
Dari hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ketersedian fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) belum tersedia dengan baik. Dimana kantor Kecamatan Bukit Bestari
bangunan kantor, perlengkapan kantor, perangkat keras dalam
mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) belum begitu efektif..
Kesimpulan dari dimensi sumber-sumber yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Bukit Bestari seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas di atas dapat di analisa bahwa ketersedian sumber-sumber yang menunjang pelaksanaan kebijakan kurang baik/kurang memadai.
15
3. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan) a. Pengangkatan Birokrat Tanggapan peneliti dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrat diantaranya pembagian tugas pada kantor Kecamatan Bukit Bestari, pemberian SK pelaksana tugas kerja bidang administrasi kependudukan sudah jelas ada dan para pelaksana kebijakan untuk
mengimplementasikan
kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sesuai dengan yang dimaksud dan memiliki motivasi yang tinggi.
b. Insentif
Dari
kesimpulan
dari
dimensi
pengangkatan
birokrat
peneliti
menganalisa bahwa pada dasarnya kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah jelas diberikan dengan baik dilihat dari indikator masing-masing pegawai sudah menerima SK dan honor bagi setiap pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi a. standard operation procedures (SOP)
Dari analisa tentang standard operation procedures (SOP) tersebut dapat disimpulkan bahwa kantor Kecamatan Bukit Bestari sudah tersedia petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan ini dilihat dari ketersediaan buku-buku petunjuk teknis, dan kemudian apabila masih ada warga masyarakat yang tidak
16
mengerti pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari langsung membantu prosesproses pengisian administrasinya agar terlaksana dengan baik. b. Fragmentasi.
Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas pegawai pada kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah dibagikan dengan jelas berdasarkan tugas mereka masing-masing namun tinggal bagaimana cara yang baik untuk mengimplementasikan dan saling berkoordinasi tentang apa yang terkendala dan mencari solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian dapat disimpulkan tentang dimensi stuktur birokrasi bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang “dapat dikatakan sudah cukup berjalan dengan baik, tetapi belum sebagaimana mestinya dan masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya dispensasi pada masyarakat yang kurang persyaratannya.
Kendala Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk ( e KTP) Adapun hambatan atau kendala yang ditemukan penulis dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ini adalah:
17
a. Dari dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat kendala didalam pelaksanaan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP). b. Bagian dari dimensi sumber-sumber terdapat kendala kurangnya staf, wewenang dan fasilitas di karenakan banyaknya bidang tugas kerja, pembagian tugas kerja wewenang yang tidak efektif, kurangnya fasilitas untuk penghubung koordinasi antar pihak terkait. c. Bagian dari dimensi Kecenderungan-kecenderungan tidak terdapat kendala. d. Bagian dari dimensi Struktur Birokrasi Tanjungpinang tidak terdapat kendala didalam pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP).
PENUTUP
1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) telah berjalan sesuai dengan tujuan penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) atau administrasi kependudukan yaitu menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan yang terpusat.
18
Namun Kecamatan Bukit Bestari merupakan daerah terpadat diantara 4 (empat) Kecamatan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga masyarakat dapat mematuhinya, namun masih ada warga yang kurang mengerti arti pentingnya data kependudukan. 2. Dimensi sumber-sumber yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Bukit Bestari seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas di atas dapat di analisa bahwa
ketersedian
sumber-sumber
yang
menunjang
pelaksanaan
kebijakan kurang baik dalam arti bahwa segala sesuatu yang mendukung atau
menopang
pelaksanaan
kebijakan
tentang
administrasi
kependudukan di wilayah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dalam hal ini kebijakan tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kurang memadai. 3. Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk
(e KTP) pada pegawai
kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah jelas diberikan dengan baik dilihat dari indikator masing-masing pegawai sudah menerima SK dan honor bagi setiap pelaksana kebijakan.
19
4. Dari dimensi stuktur birokrasi bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dapat dikatakan sudah cukup berjalan dengan baik.
2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, maka penulis berupaya memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Kedepannya diharapkan sosialisasi, diklat, spanduk himbauan tentang pentingnya Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) terus ditingkatkan kembali,
agar
diharapkan
masyarakat
Kecamatan
Bukit
Bestari
keseluruhan dapat mengerti serta paham lebih mendalam akan kebijakan tersebut sehingga warga tidak menganggap remeh dan bagi yang tidak melaksanakan kebijakan atau memanipulasi data hendaknya diberi sanksi yang tegas. 2. Menambah staf dan memberikan pelatihan yang lebih mendalam untuk mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP).
.
3. Agar kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ke depan supaya mengusulkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang menambah sarana dan prasarana yang masih kurang demi suksesnya penanganan masalah
ini
guna
mempercepat
mengimplementasikan kebijakan.
dan
agar
lebih
efektif
dalam
20
4. Demi tercapainya tujuan Undang-undang diperlukannya penyelesaian kebijakan yang baik dan di butuhkan tanggung jawab dan saling koordinasi dari beberapa instansi diantaranya: Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian setiap wilayah Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar tercapainya implementasi yang efektif.
DAFTAR PUSTAKA
Edwards III, George C, 1980 Implementing Public Policy. USA : T.S. Eliot Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Ramesh, Howlett (1995) Implementasi Kebijakan. Bandung : Alfabeta Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Sondang, 2003, Filsafat Administrasi Jakarta Penerbit PT Bumi Aksara. Thomas, Grindle (1991 : 2) Kebijakan. Yogyakarta : Fisipol UGM
