BERITA PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) 2011 PADA SURAT KABAR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BERITA PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) 2011 PADA SURAT KABAR (Studi Analisis Isi Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Dan Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011)

Disusun oleh: Ulul Anggraeni D0208111

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) di Indonesia telah menjadi sorotan media sejak pemerintah mempersiapkan pelaksanaan program e-KTP jauh-jauh hari di berbagai daerah. Banyak permasalahan yang timbul baik dari segi sosialisasi, sumber daya manusia (SDM), dana, pelayanan, fasilitas dan program pemerintah itu sendiri. Hal ini disampaikan dari beberapa surat kabar di Indonesia baik lokal, regional maupun nasional.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam halhal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.

Program e-KTP di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 2009. Namun penerapan e-KTP secara nasional baru dimulai pada bulan Februari 2012, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota pada commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten/kota pada tahun 2012.

Kota Solo merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan/ pilot project program e-KTP 2011 di Jawa Tengah. Delapan kabupaten/kota tersebut adalah Solo, Magelang, Pekalongan, Salatiga, Pati, Pemalang, Batang, dan Tegal.

Di Solo, penyelenggaraan program e-KTP dilaksanakan awal Agustus dan rencana akhir Desember 2011 lalu semua warga wajib e-KTP sudah selesai terdata. Namun sejak awal Juli sebelum program e-KTP itu dimulai, Solopos sebagai surat kabar lokal wilayah Solo telah gencar memberitakan persiapan penyelenggaraan program e-KTP tersebut. Sedangkan Suara Merdeka sebagai surat kabar regional, mulai memberitakan program e-KTP ini pada awal Agustus 2011.

Program besar pemerintah ini dianggap penting oleh redaksi Solopos dan Suara Merdeka, sehingga layak untuk diberitakan.

Akan tetapi setelah diterbitkan menjadi berita, mungkin akan berbeda jika dilihat dari cara pengungkapan gagasan, arah pemberitaan serta sumber informasinya. Hal ini terjadi karena masing-masing redaksi surat kabar tersebut mempunyai kebijakan yang berbeda dalam memberitakan suatu kejadian. commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Hal inilah yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk melihat kecenderungan (tendensi) berita e-KTP dengan cara menggambarkan/ mendiskripsikan isi teks berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar, terutama pada dua surat kabar yang berbeda segmentasinya.

Solopos dan Suara Merdeka adalah dua surat kabar yang dijadikan objek penelitian. Hal ini dengan pertimbangan, kedua surat kabar tersebut terbit

di daerah Solo dan sekitarnya yang mewakili penyuguh segala

peristiwa yang terjadi di daerah dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

Solopos memiliki pembaca terbesar di Surakarta dan sekitarnya (Solo Raya). Sedangkan Suara Merdeka adalah surat kabar regional yang terbesar di Semarang, Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya yang salah satunya adalah Surakarta. Suara Merdeka memiliki rubrik sendiri untuk wilayah Solo dan sekitarnya yaitu Solo Metro.

Oleh karena itu peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka dalam memberitakan penyelenggaraan program e-KTP di Solo 2011 jika dilihat dari cara pengungkapan gagasan berita, arah pemberitaan dan sumber informasinya.

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


Secara proximity kedua surat kabar tersebut sangat berbeda. Keduannya memiliki karakteristik masing-masing sebagai surat kabar lokal dan regional Solopos dengan mottonya, “Meningkatkan Dinamika Masyarakat”, berusaha tampil lebih baik dan lebih aspiratif atas kebutuhan pembaca. Sebagai surat kabar umum, Solopos berusaha mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, mulai dari bidang sosial, budaya, polotik dan ekonomi. Solopos menempatkan dirinya sebagai Koran daerah yang terbit di daerah. Sedangkan slogan Suara Merdeka adalah “Perekat Komunitas Jawa Tengah”. Slogan tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa Suara Merdeka juga ingin merekatkan dirinya dengan warga solo, salah satunya dengan intens memberitakan penyelenggaraan program e-KTP di Solo. Berdasarkan gejala tersebut, penulis terdorong untuk meneliti berita-berita tentang Penyelenggaraan Program e-KTP 2011 di kota Solo yang diterbitkan oleh surat kabar Solopos dan Suara Merdeka dengan menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Berikut adalah berita-berita tentang Penyelenggaraan Program eKTP di kota Solo dari bulan Juli sampai Desember 2011 yang diterbitkan oleh surat kabar Solopos dan Suara Merdeka.

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Tabel 1.1 Daftar Berita E-KTP Periode Juli-Desember 2011 Pada Solopos

Tanggal

Hal

Judul

1 Juli 2011

XVI

Tak tinggal di solo. KTP dicoret

2 Juli 2011

XII

Kartu keluarga tanpa SIAK terancam tak masuk e-KTP

2 Juli 2011

XII

Data kependudukan diverifikasi 14.000 warga solo di luar daerah

9 Juli 2011

XII

1 petugas layani 3,714 warga

18 Juli 2011

II

Beberapa instansi siap manfaatkan e-KTP

22 Juli 2011

XVI

Ribuan warga belum terdata e-KTP

23 Juli 2011

XII

Nasib ribuan warga belum jelas

26 Juli 2011

XVI

Banjarsari dan Jebres dipantau

30 Juli 2011

XII

Wajib e-KTP bisa ajukan cuti kerja

2 Agustus 2011

II

Peralatan belum datang, Program e-KTP molor

3 Agustus 2011

XII

Dana e-KTP kurang Rp 749 juta

15 Agustus 2011

II

E-KTP di persimpangan jalan

15 Agustus 2011

II

Warga antusias Pemerintah tak siap

15 Agustus 2011

II

Kalau berhasil Itu luar biasa

16 Agustus 2011

II

Kedatangan perlatan e-KTP kembali molor

19 Agustus 2011

II

Program e-KTP kian tak jelas

23 Agustus 2011

II

Anggaran e-KTP kurang 1 M

24 Agustus 2011

II

E-KTP dipaksakan berjalan

25 Agustus 2011

II

30 menit habis untuk memindai sidik jari commit to user

6 digilib.uns.ac.id


27 Agustus 2011

II

Perangkat ditambah, E-KTP di launching seusai lebaran

5 September 2011

III

Warga joyosuran siap ikuti e-KTP

7 September 2011

II

E-KTP terganjal dana

8 September 2011

II

20 % warga tak urus e-KTP

9 September 2011

II

Warga tuding pemkot tak fair

9 September 2011

II

Pembuatan KTP biasa tetap dibuka

10 September 2011

II

Target e-KTP terancam molor

12 September 2011

XVI

Belum bisa dioperasikan, Alat e-KTP harus ditukar

13 September 2011

II

Anggaran e-KTP terancam dipangkas

14 September 2011

II

Kisah baju batik di sudut kantor kecamatan serengan

21 September 2011

II

Warga wajib e-KTP bertambah

20 September 2011

II

86% wajib e-KTP terancam tak tercakup

29 September 2011

II

Dicanangkan pembuatan KTP & KK berstandar ISO 9001

3 Oktober 2011

XVI

Warga antusias, Pemkot yakin dana terserap 100%

3 Oktober 2011

XVI

Pemborosan e-KTP diduga Rp 2 M

5 Oktober 2011

XII

Komisi 1 ogah loloskan anggaran e-KTP 2012

6 Oktober 2011

II

November, e-KTP digunakan

7 Oktober 2011

II

E-KTP rentan diserang hacker

24 Oktober 2011

XVI

Hujan ganjal e-KTP

1 November 2011

XVI

DPR soroti e-KTP dan sengketa sriwedari

8 November 2011

XVI

2012, e-KTP dianggarkan Rp 1,2 M commit to user

7 digilib.uns.ac.id


12 November 2011

XII

Kedatangan 19 alat e-KTP masih tanda Tanya

19 November 2011

XII

Pengurusan undangan e-KTP dikeluhkan

24 November 2011

XVI

Pemanfaatan e-KTP molor

8 Desember 2011

XVI

Alat tambahan datang, e-KTP ditarget tuntas April 2012

22 Desember 2011

XVI

2012, Solo cetak sendiri e-KTP

29 Desember 2011

II

Program e-KTP ditunggangi jalur liar

31 Desember 2011

2

Antre e-KTP warga tewas

Tabel 1.2 Daftar Berita E-KTP Periode Juli-Desember 2011 Pada Suara Merdeka

Tanggal

Hal

Judul

4 Agustus 2011

E

Akhir agustus, e-KTP dimulai

22 September 2011

E

Rekam data e-KTP baru 2,9%

21 September 2011

E

Fraksi-fraksi kritisi program e-KTP

10 September 2011

B

KTP konvensional tahap berlaku

10 September 2011

A

Kisah petugas teknis e-KTP

9 September 2011

A

Program e-KTP diluncurkan (3) Khawatir rusak, penggunaan pelan-pelan

8 September 2011

A

Program e-KTP diluncurkan (2) Sosialisasi keluarga RT dilibatkan commit to user

8 digilib.uns.ac.id


7 September 2011

A

Program e-KTP diluncurkan (1) Kalau lancar, lima menit selesai

7 September 2011

E

Dua alat rusak, program e-KTP tertanggu

26 November 2011

B

Capaian e-KTP baru 30 persen

31 Desember 2011

B

E-KTP kecamatan jebres rampung maret

30 Desember 2011

E

E-KTP diminta prioritaskan para lansia

29 Desember 2011

E

Ketua RT-RW diminta proaktif dorong warga miliki e-KTP

8 Desember 2011

A

April 2012, program e-KTP kelar

B. Perumusan Masalah 1. Adakah perbedaan yang signifikan dalam hal cara pengungkapan gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011? 2. Adakah perbedaan yang signifikan dalam hal arah pemberitaan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011? 3. Adakah perbedaan yang signifikan dalam hal sumber informasi pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011? commit to user


9 digilib.uns.ac.id

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk memperoleh data tentang perbedaan signifikan dalam hal cara pengungkapan gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011. 2. Untuk memperoleh data tentang perbedaan signifikan dalam hal arah pemberitaan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli Desember 2011. 3. Untuk memperoleh data tentang perbedaan signifikan dalam hal sumber informasi pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis Menambah perbendaharaan penelitian di Ilmu Komunikasi khususnya analisis isi. 2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak-pihak yang berkempentingan, dan commit todasar user pengambilan keputusan untuk dapat dijadikan sebagai

10 digilib.uns.ac.id


menentukan kebijakan dan bisa mendapatkan dasar teoritis yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang isi pesan media massa.

E. Kerangka Pemikiran dan Teori

Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut DeFleur

dan

Dennis

dalam

bukunya

“Understanding

Mass

Communication” (1985), bahwa komunikasi massa adalah Suatu proses dalam mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. (Senjaya, 1993; dalam Sofiah 2001:32).1

Berangkat dari pengertian tersebut, disinilah fungsi media massa dalam menyampaikan

program-program

pemerintah pusat

kepada

masyarakat luas. Dimana komunikasi prublik di bangun untuk menjembatani

antara

pemerintah

dengan

masyarakat.

Sebagai

penanggungjawab pelaksana program besar pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggunakan media massa untuk mensosialisasikan segala urusan dan atau kepentingannya untuk menyukseskan program e1

Heny Kuniasari, Berita Solo International Ethnic Music Festival&Conference 2007 di Surat Kabar:Analisis Isi Berita Solo International Ethnic Music Festival&Conference (SIEM F&C) 2007 Pada Surat Kabar Solopos dan Suara Merdeka Periode Agustus-September 2007, Skripsi, commit userIlmu Politik, univesitas Sebelas Maret Jurusan ilmu Komunikasi, Fakultas ilmu Sosialtodan Surakarta, 2008, hal:11



KTP 2011 jauh-jauh hari sebelum program tersebut terlaksana. Namun semua itu kembali kepada media massa tersebut, sebab media memiliki kebijakan tersendiri di dalam menentukan karakteristik berita yang seperti apa yang mereka anggap layak atau tidak untuk diberitakan.

Dalam Jurnal Ikatan Sarjana komunikasi Indonesia (1999: 111) ditulis begitu banyak peristiwa yang terjadi, namun tidak semuanya dimuat. Media massa tidak mungkin menyajikan seluruh realita sosial dalam medium yang terbatas sehingga ada proses seleksi ketika para editor sebagai „gate keeper‟ memilih berita-berita mana saja yang akan dimuat dan yang tidak akan dimuat. Pemilihan ini jelas sangat subjektif dan tergantung pada visi dan misi atau ideologi yang ingin disampaikan oleh media tersebut kepada masyarakat. Maka tidak heran apabila ada suatu peristiwa yang sama, namun ketika dilaporkan sebagai berita oleh surat kabar memiliki perbedaan baik dari isi, susunan, semangat, dan bentuknya.2

Definisi ini memberikan gambaran tentang bagaimana sumber informasi (media massa) mengemas dan menyajikan isi pesan. Dengan cara dan gaya tertentu menciptakan makna terhadap suatu peristiwa, sehingga mempengaruhi khalayak. Media massa memang berpengaruh,

2

Junarto Imam Prakoso. Sikap Netralitas Pers terhadap Pemerintah Habibie (Analisis isi to user terhadap “Kompas” dan “Republika”),commit Jurnal Ikatan Komunikasi Indonesia, no 3/ April 1999, Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 109-126



tetapi pengaruh ini disaring, diseleksi, bahkan mungkin ditolak sesuai dengan faktor-faktor personal yang mempengaruhi reaksi mereka.3

Media massa elektronik dan cetak sebagai saluran penyampai pesan-pesan komunikasi biasa disebut sebagai pers. Sementara dalam arti sempit pers sering identik dengan media massa cetak atau penerbitan . Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Pers No. 40/1999, yang berbunyi: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.” 4 Dalam Jurnal Paradigma, “Pers sebagai Komunikasi Politik pada Pemilu 2004 : Antara Harapan dan Kenyataan” disebutkan bahwa, Menurut Harold Lasswell ada tida fungsi utama pers dalam masyarakat modern yaitu surveillance (pengamatan), interpretation (interpretasi), socialization (sosialisasi).

Fungsi pers dalam surveillance adalah melaporkan peristiwa yang sedang terjadi. Pers berfungsi menentukan agenda tentang masalah dan kegiatan umum yang berkenaan dengan orang, organisasi dan peristiwa tertentu yang menjadi perhatian khalayak secara keseluruhan. Pers 3

Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Remadja Karya, Bandung, 1989, hal: 230 userdan Feature Panduan Praktis Jurnalistik Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia commit Menulis to Berita Profesional, PT Renaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal:31 4



berfungsi sebagai interpreter karena pers menafsirkan makna peristiwa memasukkannya

ke

dalam

konteks

dan

mempertimbangkan

konsekuensinya. Misalnya, untuk peristiwa politik pers akan memilih jenis interpretasinya yang mempengaruhi konsekuensi politik melalui beritanya. Sosialisasi berarti pers berfungsi memasyarakatkan individu dalam latar belakang budayanya. Melalui informasi media, terdapat proses yang melibatkan pengetahuan nilai-nilai dan orientasi dasar yang dapat mempersiapkan individu sesuai dengan lingkungan budayanya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penyebaran informasi merupakan fungsi utama pers. Selain itu pers juga memiliki fungsi lain di dalam masyarakat yaitu fungsi mendidik, fungsi penghubung, fungsi penyalur dan pembentuk pendapat umum dan fungsi kontrol sosial.5

Fungsi mendidik dimaksudkan bahwa pers mempunyai peranan untuk ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemberitaanya. Fungsi penghubung dimaksudkan pers menyelenggarakan hubungan sosial antar masyarakat. Fungsi sebagai penyalur dan membentuk pendapat umum dimaksudkan bahwa pers menyajikan berita atau informasi yang berisikan

pendapat

atau

pikiran

orang

yang

diharapkan

akan

mempengaruhi pendapat dan pikiran orang. Fungsi kontrol sosial

5

Susilastuti Dwi N, Jurnal Paradigma, Pers sebagai Komunikasi Politik pada Pemilu 2004: Antara to user harapan dan Kenyataan, Jurusan Ilmu commit Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, volume 7, nomor 22, September 2003, hal 205-215



dimaksudkan

pers menjadi pengawas lingkungan dan sebagian besar

ditujukan kepada pemerintah dan aparatnya. Dalam konteks menjalankan fungsi kontrolnya pers akan melakukan pengawasan apa yang terjadi di dalam masyarakat di mana pers berada. Pengawasan yang dilakukan oleh pers maka pers bisa memberikan data/ informasi yang bermanfaat bagi keperluan masyarakat atau lembaga.

Surat Kabar, yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu satu kali.6 Pada jaman modern ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi surat kabar. Karena itu fungsinya, bukan lagi menyiarkan informasi, melainkan juga mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak melakukan kegiatan tertentu.

Charnley dan James M Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak.7 Dikarenakan berita dikonsumsi oleh massa maka berita yang ditayangkan haruslah memiliki nilai berita, maka berita mempunyai kriteria atau unsur-unsur nilai berita. secara umum, kejadian yang

6 7

userRosdakarya, Bandung, 2004, hal:11 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitancommit Pers, PT to Renaja Haris Sumadiria, Op.Cit. hal:64



dianggap memenuhi nilai berita adalah yang mempunyai beberapa unsur di bawah ini:8

a. Significance (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. b. Magnitude (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang bila dijumlahkan dalam angka dapat menarik bagi pembaca. c. Timeliness (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi, atau baru dikemukakan. d. Proximity (kedekatan), yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. Kedekatan ini bersifat geografis maupun emosional. e. Prominance (tenar),yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca seperti orang, benda atau tempat. f. Human

Interest (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi

sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian itu yang menyangkut orang biasa dalam situasi atau orang besar dalam situasi biasa.

Berdasarkan jenis dan wilayah sirkulasi, segmentasi dan pangsa pasar, pers dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok, antara lain: 9

a. Pers Komunitas 8

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori & Praktek, PT Remaja commit to user Rosdakarya, Bandung, hal:39 9 Haris Sumadaria, Op.Cit. hal:41



Pers komunitas memiliki jangkauan wilayah sirkulasi yang sangat terbatas. Biasanya anya mencakup satu atau beberapa desa dalam satu kecamatan. Kebijakan pemberitaan pers komunitas lebih banyak diarahkan untuk mengangkat berbagai potensi dan masalah aktual di desa atau

kecamatan setempat. Fungsi lebih banyak

dikembangkan pada pers komunitas adalah penyebarluasan informasi dan edukasi. b. Pers Lokal Pers lokal hanya beredar di sebuah kota dan sekitarnya. Kebijaksanaan redaksional pers local lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologi (proximity) dalam segala dimensi dan implikasinya. c. Pers Regional Pers regional berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah sirkulasiny meliputi seluruh kota yang terdapat dalam provinsi tersebut. Dalam situasi normal, kebijakan redaksional pers regional tidak jauh berbeda dengan pers lokal. Motivasi dan ambsisi pers regional adalah tetap selamanya menjadi raja di wilayah suatu provinsi. Ini berarti, pers regional masih tetap tidak akan beranjak dari teori proximity dengan cara membangun dan mengembangkan kedekatan geografis dan kedekatan sosiokultural dengan khalayak serta kultur daerahnya. Muncul fenomena menarik ketika grupgrup pers regional menerbitkan pers-pers lokal yang ditentukan commit to user



antara lain menurut kriteria zona wilayah. Pers lokal sengaja diciptakan untuk pada akhirnya dijadikan sebagai penyangga atau bahkan menjadi bumber pers regional yang menjadi induknya. d. Pers Nasional Pers nasional lebih banyak berkedudukan di ibu kota Negara. Wilayah sirkulasinya meliputi seluruh provinsi. Kebijakan redaksional lebih banyak menekankan kepada masalah, isu, aspirasi, tuntutan dan kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa memandang sekat-sekat. e. Pers Internasional Hadir di sejumlah Negara dengan menggunakan teknologi sistem cetak jaraj jauh dengan pola pengembangan zona atau wilayah. Wilayah sirkulasi pers internasional lebih banyak terpusat di ibu kota Negara dan beberapa kota besar Negara setempat yang masuk dalam satelit pengaruhnya, baik secara politis maupun secara industry dan bisnis.

Melihat pandangan media terhadap penyelenggaraan program eKTP 2011 di kota Solo memang bukan persoalan yang mudah. Apalagi segmentasi surat kabar antara Solopos dan Suara Merdeka berbeda, Solopos sebagai surat kabar lokal memiliki pembaca terbesar di Solo Raya dan Suara Merdeka sebagai surat kabar regional yang terbesar di Jawa Tengah. Tentunya porsi pemberitaan mengenai penyelenggaraan program commit to user e-KTP 2011 di kota Solo juga berbeda antara keduanya.



Wilayah sirkulasi Suara Merdeka meliputi seluruh kota yang terdapat dalam provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah. Pers regional tidak akan beranjak dari teori proximity, yaitu dengan cara membangun dan mengembangkan kedekatan geografis dan kedekatan sosiokultural dengan khalayak serta kultur daerahnya. Sedangkan wilayah sirkulasi Solopos meliputi daerah-daerah yang ada di Surakarta sebab

Solopos

menempatkan dirinya sebagai Koran daerah yang terbit di daerah. Kebijaksanaan redaksional pers lokal lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologi (proximity) dalam segala dimensi dan implikasinya.

Upaya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan isi penyajian berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka adalah dengan teknik analisis isi media massa.

Analisi isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televise menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi.

10

Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh

Antonio V. Menendez Alarcon, dari Butler University yang diterbitkan pada Journal Of Communication, Media Representation Of The European commit toUntuk user Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodelogi Sosial Lainnya, Kencana, Bandung, 2011, hal:11 10



Union, Comparing Newspaper Coverage, In France, Spain, And The United Kingdom, Volume 4, 2010.11

Bergerak menuju integrasi Eropa dan ekspansi untuk 27 anggota di awal abad ke-21 telah membuat Eropa lebih sadar akan pentingnya Uni Eropa (UE), dan media secara luas berdifusi inisiatif Uni Eropa, kebijakan, dan tindakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian pendapat UE dipengaruhi oleh cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat dan gambar yang dapat dicirikan sebagai pengalaman simbolis, yang sebagian besar disebarkan oleh media. Penelitian menunjukkan bahwa media dapat membentuk pandangan publik, dan dapat berkontribusi untuk menciptakan kerangka referensi dari UE. Singkatnya, karena warga Eropa mengandalkan media untuk informasi tentang UE, maka penting dan relevan untuk mengevaluasi bagaimana Uni Eropa digambarkan dalam berita.

Dua metode penelitian yang digunakan: analisis isi dan wawancara mendalam. Konten analisis difokuskan pada liputan media tentang isu-isu berurusan dengan UE di Perancis, Spanyol dan Inggris, dengan penekanan pada koran broadsheet. Analisis isi liputan berita memungkinkan untuk menilai sejauh mana UE tercakup dalam setiap koran dan mengetahui sifat negatif atau positif dari pemberitaan. Menganalisis isi media memberikan indikasi yang signifikan untuk memahami persepsi warga mengenai UE. commit to user Antonio V. Menendez Alarcon , International Journal Of Communication, http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/730, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2012 11



Dalam bagian pertama, menganalisa artikel dan membandingkan isi dari surat kabar. Dalam bagian kedua, sebagian besar didasarkan pada wawancara mendalam dengan para wartawan mengenai dasar pemikiran untuk jenis liputan tentang isu-isu UE. Penggunaan beberapa metode penelitian dan konten analisis lebih dari 21 bulan merupakan kontribusi penting untuk penelitian media, dan khususnya untuk komparatif penelitian dalam produksi berita. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan sebelumnya pada media cakupan dari UE, tetapi juga menghasilkan pengetahuan tentang kategorisasi konten media, dan persepsi wartawan meliputi isu-isu UE.

Penelitian di atas bisa menjadi dasar alasan mengapa penulis menganalisis isi berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka dengan menggunakan metode content analysis. Terdapat berbagai macam definisi analisis isi menurut para ilmuwan. Krippendorf mendefinisikan analisis isi sebagi suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.12

Sedangkan Holsti dan Stone dalam Krippendorf mengemukakan definisi analisis isi sebagai sebuah teknik penelitian untuk membuat

commit todan user Klaus Krippendorf, Analisis isi: Pengantar Teori Metodelogi, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal:15 12



inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks.13

Pada International Journal Of Communications, Media Framing In Corporate Social Responsibility: A Korea–U.S. Comparative Study, University of Southern Indiana, University of Southern Indiana, Volume 4, 2010, Yoon Joo Lee menjelaskan:14

Content analysis is a technique for studying and analyzing communication data in a systematic, objective, and quantitative manner to measure variables. Hal yang sama kemukakan oleh Bernard Berelson, dalam buku Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan, Pawito, yakni “a research technique for the objective, systematic, and quantitative description for the manifest content of communication” (suatu teknik penelitian untuk dapat mengemukakan gambaran yang bersifat objektif, sistematis, dan kuantitatif mengenai isi komunikasi yang bersifat manifest) (Bernard

Berelson,

1952:18;

Guido

H

Stempel

III,

1981:120).

Pemahaman seperti ini mengeksplisitkan beberapa prinsip analisis isi.15

Pertama, karakter objektif. Yang dimaksutkan di sini adalah berkenaan dengan pendefinisian yang jelas mengenai kategori-kategori

13

Ibid, hal:19 Yoon Joo Lee, International Journal Of Communication, http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/494 , Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012 15 commit to Kampanye user Pawito, Komunikasi Politik: Media Massa dan Pemilihan, Jalasutra, Yogyakarta, 2009, hal:62-63 14



pesan sehingga peneliti lain apabila menerapkan metode ini dengan kategori sama akan memperoleh hasil yang sama.

Kedua, sifat sistematis. Maksutnya prosedur-prosedur yang ada diterapkan untuk semua isi pesan dari bagian awal sampai akhir. Kemudian kategori-kategori pesan dibuat sedemikian rupa sehingga semua pesan yang relevan benar-benar dapat di analisis. Demikian juga rancangan yang dibuat dapat memberikan jaminan akan dihasilkannya jawaban terhadap pertanyaan penelitian ataupun konfirmasi terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Ketiga, kuantitatif, maksudnya, gambaran tentang isi komunikasi disajikan dengan dukungan data yang terkuantifikasi berupa angka-angka atau bilangan. Karakter terakhir dari analisis isi adalah bahwa metode ini terutama berkenaan dengan pesan-pesan yang bersifat eksplisit atau Nampak (manifest).

Penelitian ini dapat dilakukan dengan mencermati, misalnya, katakata, frasa, atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam pesan. Hal demikian mengandung arti bahwa pesan-pesan yang bersifat tersamar (latent) kurang dapat dilacak dengan metode analisis isi dalam pengertian konvensional seperti itu. Metode analisis isi dengan pengertian seperti baru saja dikemukakan memberikan penekanan lacakan deskriptif terhadap pesan-pesan komunikasi. commit to user



Menurut McQuail, tujuannya dilakukannya analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah sebagai berikut:16

a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media. b) Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial. c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat. d) Mengetahui fungsi dan efek media. e) Mengevaluasi media performance. f) Mengetahui apakah ada bias media.

Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Holsti dalam Krippendorf (1991: 37-38) mengemukakan tiga tujuan pokok analisis isi dalam konteks komunikasi yakni:

1) Mendeskripsikan karakter-karakter komunikasi dengan mengajukan pertanyaan apa, bagaimana, kepada siapa sesuatu dikatakan. 2) Membuat

inferensi-inferensi

mengenai

anteseden-anteseden

komunikasi dengan mengajukan pertanyaan kenapa sesuatu dikatakan.

16

Rachmat Kriyantono, Teknik Prakis Riset Komunikasi, Disertai contoh praktis riset media, commit to user public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, Kencana, Jakarta, 2007, hal:229-230



3) Membuat inferensi-inferensi mengenai akibat-akibat komunikasi dengan mengajukan pertanyaan akibat apa yang akan terjadi jika sesuatu dikatakan.

Riffe, Daniel, Stephen Lacy, dan Frederick G. Fico dalam Lah (2007) menyebukan kegunaan analisis isi adalah untuk “describe the communication, daw inferences about its meaning or infer from the communication

to

its

context”

(mendeskripsikan

komunikasi,

menggambarkan inferensi-inferensi mengenai maknanya, atau mengambil kesimpulan komunikasi berdasrkan konteksnya). Manfaat lain juga dikemukakan oleh Wimmer dan Dominick dalam Suryanto (2005: 126127) yakni:17

a) Menggambarkan isi komunikasi (describing communication content). Hal ini berarti analisis isi dapat digunakan untuk mengungkapkan kecenderungan yang ada pada isi komunikasi, baik melalui media cetak atau elektronik. b) Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content to the real world). c) Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testing hipothesis of messages charactheristic). d) Memperkirakan gambaran kelompok tertentu di masyarakat (assecing the image of particular groups in society).

17

commit to user Rachmat Kriyantono, OpCit, hal:232-233



e) Mendukung studi efek media massa

Analisi isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televise menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi. 18

Salah satu ilustrasi penelitian komunikasi yang menggunakan metode analisis isi ini adalah studi yang dilakukan oleh Ji and McNeal (2001). Peneliti membuat penelitian mengenai iklan anak-anak di Amerika dan Cina. Konteks kedua Negara (Amerika dan Cina) berbeda, dan peneliti berusaha untuk melihat perbedaan iklan yang sama (iklan anak-anak) dalam situasi yang berbeda. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perbedaan antara iklan anak-anak di Amerika dan Cina. Di Amerika, iklan anak-anak lebih menggunakan pendekatan “kegembiraan”. Ini berbeda dengan iklan di Cina yang lebih menekankan keunikan dari suatu produk. Iklan anak-anak di Cina lebih banyak memakai model laki-laki, sementara iklan di Amerika proposional antara model laki-laki dan perempuan— yang secara umum mencerminkan ketimpangan gender lebih terjadi di Cina dibandingkan dengan di Amerika. 19

18 19

Eriyanto, OpCit, hal: 11 Ibid, hal:36

commit to user



Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran

Surat Kabar Solopos

Surat Kabar Suara Merdeka

Peristiwa penyelenggaraan Program e-KTP Periode Juli - Desember 2011

Proses produksi berita Program e-KTP Periode Juli - Desember 2011

Pesan yang dihasilkan Solopos Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011

Perbedaan antara Solopos dan Suara Merdeka dalam penyajian berita penyelenggaraan program e-KTP di kota Solo Periode Juli - Desember 2011

commit to user



F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang hendak diteliti atau digali oleh peneliti. Dalam penelitian ini perlu dikemukakan definisi-definisi yang secara konseptual menyangkut hal-hal berikut :

1. Surat Kabar Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporanlaporan yang terjadi di masyarakat, dengan ciri-ciri terbit secara periodik, umum, isinya termasa, aktual mengenai apa saja dan darimana saja sumbernya, yang mengandung nilai-nilai untuk diketahui oleh khalayak pembaca. 2. Berita J.B. Wahyudi mendefinisikan berita sebagai laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik

bagi

sebagian

khalayak,

masih

baru

dan

dipublikasikan secara luas melalui media massa.20 3. Komunikasi Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Lasswell terdapat lima unsur

20

komunikasi

yaitu

commit to user Totok Djuroto, Op.Cid, hal:47

komunikator,

pesan,

media,



komunikan, dan efek.21 Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis pesan komunikasi pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011. 4. Analisis isi Dalam penelitian komunikasi ada beberapa pendekatan studi komunikasi. Komponen utama komunikasi antara lain; a) Komunikator, b) Pesan, c) Media, d) Komunikan. Dalam penelitian ini yang penulis kembangkan adalah studi tentang pesan (Analisis isi). Penelitian ini dapat dilakukan dengan mencermati, misalnya, kata-kata, frasa, atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam pesan. Metode analisis isi dengan pengertian tersebut memberikan penekanan lacakan deskriptif terhadap pesan-pesan komunikasi.

G. Definisi Operasional (kategorisasi)

Kategori dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berarti bagian dari system penggolongan sesuatu, pengkelasan, pengklasifikasian. Dalam analisis isi yang digunakan sebagai metode adalah validitas metode dan hasil-hasilnya sangat tergantung dari kategori-kategorinya. Bernard

commit to user PT Remaja Rosdakarya,Bandung,2005, Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, hal: 62 21



Berelson pun mengatakan bahwa, “Analisis isi tidak bisa lebih dari pada kategori-kategorinya.” 22

Dalam penelitian ini dilakukan penetapan kategori-kategori yang baik, pantas, layak bagi analisa isi teks berita penyelenggaraan program eKTP 2011 di surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli Desember 2011, yang memungkinkan pengkodingan secara akurat dan perbandingan hasil-hasilnya. Untuk menciptakan seperangkat kategori, menurut Stempel ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan:23

a. Kategori-kategorinya harus relevan dengan tujuan-tujuan studi. b. Kategori-kategorinya hendaklah fungsional. c. Sistem kategori-kategorinya harus dapat dikendalikan. Menurut

R.

Holsti

mengatakan

bahwa

kategori-kategori

seyogyanya mencerminkan maksud dan tujuan penelitian lengkap, terperinci, eksklusif secara timbal-balik, indepen dan diambil dari penggolongan tunggal.24 Berdasarkan paparan para ahli mengenai pengkategorisasian, dalam penelitian ini dibentuk kategorisasi berdasarkan tujuan penelitian untuk membedakan dua surat kabar lokal dan regional yaitu surat kabar Solopos dan Suara Merdeka.

22

Don Michael Flournoy,Analisis Isi Surat-surat Kabar Indonesia,Gajah Mada University Press, Yogyakarta,1989, hal:25 23 commit to user Ibid, hal:71 24 Ibid, hal:72



Kategorisasi: 1. Cara pengungkapan gagasan pada berita

Cara pengungkapan gagasan pada berita dapat dikategori menjadi beberapa sub bagian, antara lain:

a. Informatif Yaitu berita yang berisi tulisan dengan memberikan informasi atau menerangkan suatu hal kepada para pembaca,

dengan tujuan memperluas pengetahuan dan

menjauhkan prasangka. b. Sugestif Yaitu berita yang berisi dorongan atau pengaruh untuk menggerakkan hati seseorang dengan maksud tertentu. c. Kritik Yaitu berita yang mengemukakan kecaman yang seringkali disertai dengan pertimbangan baik buruk dan jalan keluar. d. Saran Yaitu berita yang berisi tentang nasihat, anjuran atau usulan yang baik dan perlu sebagai pertimbangan atau arahan untuk mengatasi masalah. e. Argumentatif Yaitu berisi tulisan yang berisi pembelaan atau mendukung argument atau alasan yang dikemukakan atas suatu commit to user



pandangan tertentu. Dengan kata lain menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat.

2. Arah pemberitaan pada berita Dalam kategori ini frekuensi arah atau sifat berita, mengikuti seperti yang dikembangkan Lasswell yaitu favourable (mendukung atau positif), netral, dan unfavourable (tidak mendukung atau negatif). a. Favourable (mendukung atau positif) Jika isi berita pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka bersifat mendukung penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo, baik dari segi sosialisasi, sumber daya manusia (SDM), dana, pelayanan, fasilitas, dan program. b. Netral Jika isi berita pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka membahas mengenai pernyataan pendapat secara eksplisit maupun implisit bersifat netral dalam penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo. c. Unfavourable (tidak mendukung atau negatif) Jika isi berita pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka bersifat tidak mendukung penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo, baik dari segi sosialisasi, sumber daya manusia (SDM), dana, pelayanan, fasilitas, dan program. commit to user



3. Sumber Informasi Sumber informasi adalah informan yang memiliki kepentingan mendukung dalam pemberitaan yang akan dimuat di media massa. Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategorisasi, yaitu: a. Pejabat/Pegawai Pemerintah Jika isi berita menyebutkan pejabat atau pegawai pemerintah sebagai sumber informasi. Misalnya: Walikota, Pemerintah Kota/Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, Perangkat Desa, camat, RT/RW. b. Masyarakat Umum Jika isi tersebut menyebutkan masyarakat umum sebagai sumber informasi. Misalnya: warga masyarakat, perserta e-KTP.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, karena berorientasi pada hasil yang bersifat pasti dan jelas. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan memaparkan situasi atau peristiwa. Deskripsi menggambarkan variable dalam variable, satu per satu.25

25

commit to user Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Rosda karya, Bandung, 1993, hal: 24-25



2. Populasi dan Sampel Populasi (universe) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian).26 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua berita penyelenggaraan program e-KTP

2011 di surat kabar

Solopos dan Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap untuk di anggap bisa mewakili populasi.27 Perincian dari seluruh sampel penelitian adalah sebagai berikut: Suara Merdeka periode Juli - Desember 2011 sebanyak 14 sampel tentang berita penyelenggaraan program e-KTP di Solo, di surat kabar Solopos periode Juli - Desember 2011 sebanyak 47 sampel tentang berita berita penyelenggaraan program e-KTP di Solo. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 61 eksemplar.

G. Analisis data

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan isi pesan tersebut maka dilakukan analisis data dengan test uji chi square. Dalam uji chi square tidak memperhitungkan jumlah sampel tetapi yang diperhitungkan

26

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2, Statistik Inferensif, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, commit to user hal:84 27 ibid, hal:84



hanyalah jumlah frekuensi yang diperoleh pada tiap kategori yang telah ditentukan.

Frekuensi yang diharapkan dihitung berdasarkan peluang yang diramalkan, yaitu membagi muatan yang didapat menjadi bagian-bagian yang sama. Adapun rumus chi square sebagai berikut:

Ket:

Oi : nilai Observasi (nilai pengamatan)

Ei : nilai Expectad (nilai diharapkan) ∑ : penyajian terakhir seluruh kategori yang kita ukur

Untuk dapat melakukan uji beda dengan rumus diatas, berikut langkah-langkah dalam analisis uji beda dengan chi square:28

a. Menghitung terlebih dahulu frekuensi yang diharapkan. Jumlah frekuensi yang diharapkan (Ei) dapat diperoleh dengan jalan mengalikan jumlah baris dan jumlah kolom untuk setiap sel dan kemudian membaginya dengan jumlah sampel.

commitUntuk to user Eriyanto, Analisis Isi, Pengantar Metodelogi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Kencana, 2011, hal: 330 28



Lalu masukkan angka-angka kedalam rumus chi square :

b. Kedua, tentukan derajat kebebasan (db/ degreeof freedom) dengan rumus (k-1)(b-1), dimana K adalah jumlah baris dan B adalah jumlah kolom. c. Tentukan level significant pada tabel critical values for

. Dalam hal

ini peneliti memilih level significant 5% (0,05). Ini berarti tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan yang kecil adalah 5%, sedangkan yang benar 95%. d. Masukan hasil nilai chi square atau disebut kritis (

tabel) untuk

critical values for e. Interpretasi: jika

hitung kedalam

tabel nilai

chi square pada level significant 0,05 (dalam ). hitung > dari

tabel maka

hipotesis diterima, tetapi jika

hitung < dari

ada perbedaan signifikan, tabel maka

perbedaan yang signifikan, hipotesis ditolak. commit to user

tidak ada



H. Reliabilitas

Masalah reliabilitas berhubungan dengan sejauh mana pengukuran bisa diulangi dengan hasil yang sama. Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reproduksibilitas atau biasa disebut intercoder reability. Reproduksibilitas adalah derajat sejauh mana seuah proses dapat diciptakan kembali dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda-beda dengan menggunakan pengkode yang berbeda.29 Untuk itu digunakan sebuah tes dengan rumus:

Ket: CR

: Coeficient reliability

M

: Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkode, N1 dan N2

N1

: Pengkode / Pengkoding 1

N2

: Pengkode / Pengkoding 2

Rumus tersebut mendapat kritikan seperti dalam buku Roger D Wimmer & Joseph R Dominick karena tidak menjelaskan perbedaan pengukuran diantara coders dengan tegas. Scott (1955)

29

commit to user Klaus Krippendorf, Op.Cid, hal: 208



mengembangkan pi index untuk memperbaiki kelemahan dari rumus sebelumnya dengan rumus:30

Uji reliabilitas yang dilakukan adalah untuk menguji seperangkat kategori yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti dibantu oleh rekan yang berperan sebagai pembanding atau hakim yang dalam penelitian ini disebut pengkoding II. Tes dilakukan dengan mengkode 14 item berita penyelenggaraan program e-KTP di solo pada surat kabar Suara Merdeka dan 47 item berita penyelenggaraan program e-KTP di solo pada surat kabar Solopos.

Hasil uji reliabilitas untuk tiap kategori berita yang telah dikoding oleh peneliti dan pengkoding satu adalah sebagai berikut, pada surat kabar Suara Merdeka untuk kategori cara pengungkapan gagasan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 0,86 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,82 %. Untuk kategori arah pemberitaan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 86 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,77 %. Sedangkan untuk kategori sumber informasi pada berita tingkat

commit userMedia Research: An Introduction, USA, Joseph R Dominick & Roder Wimmer, 1997, to Mass Wadsworth Publishing Company, hal:128 30



relabilitasnya adalah 0,93 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0, 73 %.

Sedangkan untuk surat kabar Solopos, tingkat reliabilitas kategori cara pengungkapan gagasan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 0,81 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,73 %. Untuk kategori arah pemberitaan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 0,92 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,88 %. Sedangkan untuk kategori sumber informasi pada berita tingkat relabilitasnya adalah 1 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 1 %.

Hasil diatas dianggap telah memenuhi tingkat kepercayaan antar pengkoding, karena menurut Laswall dalam Florney nilai antara 70-80% kesamaan antar para pengkoding dapat diterima sebagai kepercayaan yang memadai.31 Sedangkan dalam teori lainnya mengatakan bahwa ambang batas yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi adalah 75%.32 Maka peneliti yakin bahwa reliabilitas tiap kategori dalam penelitian ini adalah reliable atau memiliki tingkat kepercayaan tinggi, karena hasil uji reliabilitas kategori menunjukkan prosentase diatas 70%.

31 32

Don Michael Flournoy, Op.Cid, hal:189-193 Rachmat Kriyantono, Op.Cid, hal:236

commit to user



BAB II GAMBARAN UMUM SURAT KABAR SUARA MERDEKA DAN SOLOPOS

A. SUARA MERDEKA 1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Harian Suara Merdeka beridiri pada tanggal 11 Februari 1950 di Semarang, pendirinya adalah Bapak H. Hetami dan sekaligus menjadi Pimpinan Umum dan Pemimpin Perusahaan. Sedangkan di bagian lain yang bertanggungjawab atas terbitnya Koran dipercayakan kepada Bapak Soewarno, SH yang berada di bagian keredaksian. Terbit perdana empat halaman dengan oplah 10.000 eksemplar. Tersebar di kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada saat itu penyebaran belum merata di seluruh Jawa Tengah, karena pada umumnya masyarakat masih sangat terbelakang dan minat baca sangat rendah. Tahun 1965 produksi mengalami peningkatan mencapai kurang lebih 22.000 eksemplar dan jumlah halamannya masih empat halaman. Namun dengan adanya peristiwa G30S/PKI menjelang akhir 1965 menyebabkan volume penjualan mengalami penurunan tajam, menjadi sekitar 15.000 eksemplar, keadaan ini berlangsung hingga tahun 1970. commit to user 39



Sebelum tahun 1973 digunakan mesin cetak offset buatan Amerika. Kemudian tahun 1973 mulai digunakan mesin cetak baru merk “Linckey” buatan Inggris yang berkapasitas cetak 25.000 eksemplar per jam. Mesin tersebut bekerja dengan system computer dan hasil cetak berwarna. Pada tahun 1975 terjadi peningkatan jumlah halaman yaitu dari empat halaman menjadi delapan halaman. Dan kemudian pada tahun 1982 jumlah halaman ditingkatkan lagi secara bertahap menjadi dua belas halaman. Saat itu produk Koran sudah mencapai 150.000 eksemplar perhari dan pemasarannya selain dari Jawa Tengah juga masuki Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta serta daerah luar Jawa. Mulai tahun 1980 oplah terus meningkat diiringi dengan Edisi Mingguan “Minggu Ini” yang mulai terbit tahun 1989 dan diubah menjadi Koran Minggu dengan nama “Cempaka Minggu Ini”. Pada tahun 1982 jabatan pemimpin perusahaan diserahkan kepada Bapak Ir.Budi Santosa, sedangkan pemimpin umum masih dipegang oleh Bapak H.Hetami. setelah Bapak H.Hetami wafat, jabatan tersebut dipercayakan pada Bapak Ir. Budi Santosa. Sehingga ada dua jabatan kepemimpinan yang dipegang oleh Bapak Ir. Budi Santosa, yaitu pemimpin umum dan pemimpin perusahaan. Pada saat pemimpin perusahaan dipegang leh Bapak Ir. Budi Santosa, banyak hal dilakukan utnuk perbaika untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan. Yaitu dengan memanfaatkan teknologi commit to user



computer untuk mengolah data informasi, baik untuk keperluan administrasi maupun surat kabar itu sendiri. Pada tahun 1991 harian Suara Merdeka memperoleh penghargaan untuk penulisan Tajuk Rencana Terbaik, yaitu tentang Hari Kebangkitan Nasional. Pada awal berdirinya, harian Suara Merdeka beralamat di Jalan Merak no.11 Semarang. Setelah harian Suara Merdeka berkembang pesat, perusahaan merasa perlu menambah dan mencari lokasi baru. Akhirnya tambahan lokasi baru itu berada di Jalan Kaligawe KM 5 Semarang, untuk bagian Redaksi. Didirikannya perusahaan di Kaligawe berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut masih banyak areal kosong, sehingga mudah untuk memperluas perusahaan. Pada tahun1984, lokasi di Jalan Merak dipindahkan ke Jalan Pandanaran 30 Semarang. Dengan pertimbangan lokasi lama ternyata tidak sesuai dengan rencana perusahaan, rawan banjir dan sulit untuk pengembangan fisik perusahaan. Sedangkan lokasi baru dirasa cukup strategis, karena sudah terdapat kantor atau instansi, sehingga akan memudahkan kontak dengan relasi dan masyarakat, selain itu letaknya di pusat kota, yang banyak tersedia

sarana perhubungan sehingga

memudahkan transportasi untuk perhubungan. Harian Suara Merdeka mempunyai segmen pasar untuk daerah Jawa Tengah dan DIY, jadi harian Suara Merdeka bisa disebut korang daerah. Gaya bahasa dan tata letak lay-out serta cara penyajian berita commit to user



dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa diterima oleh segala lapisan masyarakat dari tukang becak maupun kelas atas (bisnis), misalnya dengan kata-kata yang terdapat dalam tulisan atau artikel mudah dipahami. Harian Suara Merdeka juga berusaha memenuhi keinginan pembaca dari anak-nak sampai dengan pembaca dewasa dengan membuka rubric-rubrik atau halaman khusus. Hingga saat ini lokasi harian Suara Merdeka ada di dua lokasi. Di jalan Pandanaran 30 Semarang utnuk bagian Tata Usaha. Iklan dan Sirkulasi. Dan di jalan Raya Kaligawe KM 5 Semarang digunakan untuk Redaksi dan Penerbitan. 2. Struktur Organisasi Struktur organisasi harian Suara Merdeka dapat dilihat pada pada gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi adalah struktur organisasi lini dan staf. Suatu jabatan staf pada dasarnya bersifat sebagai penasehat, pelayanan, pengawasan, dan administrasi. Suatu jabatan staf tidak mempunyai wewenang memerintah terhadap bagian lain dalam suatu organisasi. Sedangkan jabatan lini adalah jabatan yang berada dalam rantai komando yang mempunyai wewenang memerintah kepada seseorang, apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dikerjakannya. Struktur organisasi PT. Suara Merdeka Press dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian Redaksi yang bertanggungjawab terhadap commit to user terbitnya Koran dan bagian yang berkaitan dengan administrasi yang



bertanggungjawab terhadap jalannya perusahaan. Bagian Redaksi dibawah kendali pimpinan Redaksi yang bertanggungjawab kepada pimpinan umum, sedangkan bagian yang berkaitan dengan administrasi perusahaan dibawah kendali pimpinan perusahaan yang berdasarkan struktur oganisasi bertanggungjawab kepada pimpinan umum. Namun karena pejabat pimpinan perusahaan dan pimpinan umumm dipegang oleh orang yang sama, maka kedua fungsi ini dilaksanakan secara bersama dan langsung oleh pejabat tersebut, yaitu Bapak Ir. Budi Santosa. Kemudian bagian Riset dan Development serta Personalia bertanggungjawab kepada pimpinan umum. Kedua bagian tersebut tidak berada dalam slah satu bagian utama, karena bagian Riset dan Development dan Personalia mempunyai fungsi secara umum, baik untuk kebutuhan yang berkaitan denga administrasi perusahaan maupun untuk bagian keredaksian. Bagian tertinggi dalam struktur organisasi PT. Suara Merdeka Press yang sebenarnya adalah Komisaris, namun dalam perkembangan selanjutnya pemimpin umum juga memegang jabatan Komisaris. Sejak saat itu kedudukan Pemimpin Umum dan Komisaris dalam struktur organisasi disejajarkan, dengan pertimbangan pemegang jabatan tersebut bertanggungjawab penuh terhadap fungsi Pemimpin Umum dan Komisaris, serta mempunyai kemampuan melaksanakannya. Tugas tiap bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

commit to user



a. Komisaris Bagian

ini

bertanggungjawab

perusahaan, dan bertugas

mengawasi

jalannya

sebagai penasehat Pemimpin

Umum. b. Pemimpin Umum Bagian ini mempunyai tugas melakukan pengawasan kerja kepala

bagian

dlam

menjalankan

sehari-hari

serta

menentukan kebijaksanaan perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. c. Sekretaris Direktur Bagian ini mempunyai tugas membantu pemimpin umum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. d. Personalia Bagian ini bertugas membantu pemimpin umum dalam menangani masalah ketenagakerjaan, misalnya menerima dan menyeleksi tanaga kerja baru dan bertugas sebagai penasehat Direktur yang berkaitan dengan bagian yang ditangani. e. Riset dan Development Bagian ini bertugas menilai produk yang dihasilkan perusahaan dan masalah yang dihadapi perusahaan serta sebagai penasehat Direktur yang berkaitan dengan bagian yang ditangani. commit to user



f. Pemimpin Redaksi Bagian ini bertanggungjawab atas terbitnya surat kabar serta mewakili perusahaan dan bertanggungjawab apabila ada masalah yang harus diselesaikan di pengadilan. Bagian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Redaksi Suara Merdeka dan Redaksi Cempaka Minggu ini. Tetapi kedua Redaksi tersebut mempunyai tugas yang sama, dengan bagian-bagiannya: 1) Internasional: menerima berita yang berasal dari luar negeri. 2) Nasional : menerima berita yang berasal dari dalam negeri. 3) Daerah

: menerima berita yang berasal dari dalam dan luar kota Semarang.

4) Ekonomi : menerima berita dari masalah ekonomi. 5) Olahraga : menerima berita dari masalah olahraga. 6) Monitor

: memberikan informasi mengenai mesinmesin untuk mengumpulkan berita.

7) Tata Muka : mengatur tata letak gambar yang akan dimuat dalam surat kabar. 8) Korektor : melakukan koreksi atau pembetulan katakata berita yang akan dimuat. commit to user



3. Karakteristik Harian Suara Merdeka PT. Suara Merdeka Press hanya memproduksi surat kabar yaitu Harian Suara Merdeka. Dan yang menjadi produk intinya adalah berita. Harian Suara Merdeka terbit setiap hari kecuali Hari Raya dan Hari Besar Nasional dengan tebal dua puluh delapan halaman, pada hari Selasa ditambah sisipan SEPUTAR SEMARANG yang berisi berita seputar kota Semarang, hal ini dilakukan oleh harian Suara Merdeka untuk mengantisipasi pesaing harian nasional maupun harian local yang member sisipan khusu berita tentang kota Semarang, dan pada hari Minggu ditambah sisipan YUNIOR yang berisi tentang berita dunia anak-anak. Sejak diproduksi pertama Harian Suara Merdeka mempunyai motto “INDEPENDENT – OBJEKTIF – TANPA PRASANGKA” Indepent berarti bahwa Harian Suara Merdeka menjalankan sendiri usahanya atau berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh suatu golongan. Objektif berarti bahwa berita yang dimuat oleh Harian Suara Merdeka adalah apa adanya atau tidak dibuat-buat. Tanpa Prasangka berarti bahwa berita yang dimuat Harian Suara Merdeka dibuat tanpa mengharapkan imbalan atau tidak ada suatu pamrih. Harian Suara Merdeka berisi antara lain berita internasional, nasional, daerah, olah raga, keluarga, kesehatan, ekonomi dan bisnis, hiburan dan seni, mode, budaya, hunor, remaja, iklan kecik dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang diambil oleh perusahaan, dimana berbeda atau mempunyai kekhasan dari produk lain, yaitu: commit to user



a) Harian Suara Merdeka mempunyai segmen pembacanya berada di daerah Jawa Tengah. Jadi Harian Suara Merdeka adalah Koran daerah. Untuk isi beritanya, memuat beritaberita tentang kedaan yang terjadi di daerah-daerah, atau prosentasenya lebih banyak daripada berita nasional dan internasional. Misalnya berita-berita yang berpotensi di daerah digali untuk dijadikan berita daerah, yaitu berita Jawa Tengah dan DIY. b) Cara penyajian dan gaya bahasanya dibuat

sedemikian

rupa, sehingga bisa diterima seluruh lapisan masyarakat, baik itu tukang becak maupun kelas atas (bisnis). Misalnya kata-kata yang terdapat dalam tulisan atau artikel mudah dipahami. c) Tampilan lay-out (tata wajah) dibuat semenarik mungkin supaya pembaca tertarik dan tidak bosan. d) Berusaha memenuhi keinginan pembaca dari anak-anak sampai dewasa dengan membuka rubric atau halaman khusus. e) Adanya sisipan khusus atau suplemen tiap harinya, misalnya hari Selasa disipi rubrik “SEMARANG” yang berisi tentang berita-berita tentang kota Semarang, sisipan “Suara Perempuan” yang membahas tentang masalahmasalah di sekitar wanita, sisipan “Kampus” yakni commit to user



mengupas masalah mahasiswa dan sekitar kampus serta kegiatan-kegiatannya, sisipan “Hiburan dan Seni” yakni mengupas tentang kegiatan hiburan-hiburan.

Untuk mendukung langkah tersebut, dimana berita dibuat oleh wartawan, maka Harian Suara Merdeka: 1) Mengadakan pelatihan kepada para wartawan secara kontinyu, dimana diharapkan wartawan-wartawan yang handal dan berkualitas akan membuat dan menyajikan berita secara aktual dan berbobot. 2) Mengirim wartawan untuk mengikuti lokakarya, seminar dan studi banding ke penerbit lain di dalam negeri atau luar negeri untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia jurnalistik. 3) Membuat ranking prestasi dari para wartawan dan kantor perwakilan terbaik setiap tahunnya. 4. Rubrik Harian Suara Merdeka Harian Suara Merdeka saat ini terbit dengan tiga puluh dua halaman. Adapun berita-berita tiap halamannya adalah: Edisi Harian: a) Halaman 1 yaitu berita utama Suara Merdeka yang berisi tentang berita-berita yang masih hangat dan menjadi pembicaraan umum. b) Halaman 2 adalah rubrik Nasional. commit to user



c) Halaman 3 adalah rubrik Hukum. d) Halaman 4 dan 5 adalah rubrik Ekonomi Bisnis. e) Halaman 6 adalah rubrik Wacana. f) Halaman 7 adalah rubrik Wacana Lokal. g) Halaman 8 adalah rubrik Internasional. h) Halaman 9 adalah rubrik Edukasi. i) Halaman 10, 11 dan 12 adalah berita tentang umum. j) Halaman 13 adalah rubrik Spirit. k) Halaman 14, 15 dan 16 adalah rubrik Olahraga. l) Halaman 17 dan 18 adalah rubrik Iklan Kecik. m) Halaman 19 dan 20 adalah rubrik Teknologi. n) Halaman 21 sampai 32 berisi berita-berita daerah antara lain daerah Solo,

Sragen-Wonogiri,

Sukoharjo-Karanganyar,

Boyolali,

Manahan, Banyumas-Pantura, Semarang, Muria-Kedu-DIY, dan Klaten.

Edisi Minggu: a) Halaman 1 yaitu berita utama Suara Merdeka yang berisi tentang berita-berita yang masih hangat dan menjadi pembicaraan umum. b) Halaman 2 adalah rubrik Bincang-Bincang. c) Halaman 3 adalah rubrik Sang Pemomong. d) Halaman 4 adalah rubrik Laporan Utama. e) Halaman 5, 6 dan 7 adalah rubrik Olahraga. commit to user



f) Halaman 8 dan 9 adalah rubrik Iklan Kecik. g) Halaman 10 adalah rubrik Hiburan. h) Halaman 11 adalah rubrik Internasional. i) Halaman 12 adalah rubrik Frame. j) Halaman 13 sampai 20 yaitu fokus Jateng yang berisi berita-berita daerah antara lain daerah Semarang Metro, Solo Metro, Suara Pantura, Suara Muria, Kedu-DIY, dan Suara Banyumas. k) Halaman 21 yaitu rubrik Ekspose. l) Halaman 22 dan 23 adalah rubrik Ekspresi “Suara Remaja”. m) Halaman 24 dan 25 adalah rubrik YUNIOR. n) Halaman 26 adalah rubrik Konek. o) Halaman 27 adalah rubrik Komunitas. p) Halaman 28 adalah rubrik Bale q) Halaman 29 adalah rubrik Serat. r) Halaman 30 adalah rubrik Appetite. s) Halaman 31 adalah rubrik Humor. t) Halaman 32 adalah rubrik Jalan-jalan. 5. Proses Produksi Sebelum sampai ke tangan pembaca, ada beberapa proses produksi yang dilakukan oleh harian Suara Merdeka. Para wartawan mencari sumber berita. Berita tersebut meliputi: berita luar negeri, berita dalam negeri, berita ekonomi, berita olah raga, berita politik dan sebagainya. commit to user



Setelah berita dikumpulkan, berita yang disusun oleh wartawan tersebut diajukan ke redaksi. Pada bagian ini redaksi yang bertujuan untuk memilih berita mana yang harus diletakkan pada halaman muka, tengah atau belakang. Tetapi kalau untuk berita yang penting tidak perlu dimasukkan ke redaksi dan langsung kebagian setting. Pada bagian setting ini bertugas untuk menyusun berita agar susunannya menjadi menarik untuk dibaca dan tidak membosankan. Setelah dari bagian setting, selanjutnya berita dikoreksi oleh bagian korektor. Pada bagian ini berita dikoreksi susunan katanya yang bertujuan agar berita tersebut menjadi mudah dimengerti oleh pembaca. Setelah berita itu selesai dibagian setting dan sudah dikoreksi, maka berita diletakkan dibagian paste up atau klise. Setelah diletakkan di paste up, kemudian berita tersebut direpro atau difoto yang akan menghasilkan klise atau film yang siap untuk dicetak. Bagian ini disebut bagian reproduksi. Setelah dari bagian reproduksi, klise tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin cetak, yang kemudian menjadi koran yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya pada bagian ekspedisi. Bagian ini bertugas untuk melakukan pengepakan Koran dan menghitung jumlah koran dalam setiap ikatan. Setelah melalui bagian ekspedisi, koran selanjutnya diberikan atau dikirim lewat agen. Selanjutnya agen tersebut yang akan melakukan tugas pemasaran dengan menyampaikan kepada konsumen lewat loper atau pengasong.

commit to user



Pada bagian akhir dari proses produksi adalah konsumen. Konsumen adalah pembaca daripada surat kabar tersebut. 6. Distribusi Dalam rangka memperlancar arus barang atau jasa dari produsan ke konsumen, maka salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan adalah penentuan saluran distribusi. Sebab hal itu sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran penjualan. Dalam memasarkan prosuknya, harian Suara Merdeka menggunakan perantara sebagi saluran distribusinya, karena luasnya daerah yang dijangkau. Oleh karena itu harian Suara Merdeka menggunakan agen untuk menyalurkan Koran kepada pengecer atau penyalur atau loper dan sampai ke tangan konsumen. Untuk menjalankan kegiatan pemasaran yang melibatkan perwakilan, agen sub agen, pengecer dan loper ternyata dibutuhkan suatu struktur yang jelas tentang kegiatan pemasaran. Untuk itu bagian pemasaran Suara Merdeka membuat suatu struktur pemasaran yang berguna untuk: 1) Memberikan gambaran yang jelas tentang arus koran dari harian Suara Merdeka (pusat) sampai ke konsumen. 2) Memperjelas posisi masing-masing pihak dalam pemasaran di harian Suara Merdeka. 3) Mengidentifikasi fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh tiap pihak dalam kegiatan pemasaran harian Suara Merdeka, terutama fungsi penjualan dan pemberian. commit to user



Untuk menyalurkan koran kepada para konsumen, harian Suara Merdeka menggunakan tiga penyalur utama. Dikatakan sebagai penyalur utama karena harian Suara Merdeka memasarkan secara langsung kepada penyalur tersebut dan kemudian penyalur tersebut akan menyalurkan kepada para konsumen atau pelanggan. Ketiga penyalur utama tersebut agen bulanan, agen eceran atau pelanggan. Agen bulanan yang mempunyai status bulanan apabila agen tersebut menyalurkan koran hanya kepada konsumen atau pelanggan bulanan yaitu konsumen dengan harga langganan perbulan. Agen eceran mempunyai status eceran apabila agen tersebut menyalurkan korannya hanya untuk konsumen eceran, yaitu konsumen yang membeli koran dengan harga eceran atau tidak berlangganan. Untuk itu agen eceran menggunakan sub agen dan pengecer koran yang akan mengecerkan koran kepada konsumen. Namun tidak jarang, agen eceran juga menyalurkan koran secara langsung kepada para konsumen yang akan membeli per eksemplar.sub agen dan pengasong itu sendiri merupakan pelanggan yang membeli koran dengan harga eceran dari agen, dalam jumlah tertentu setiap harinya untuk dijual lagi. Pada mulanya harian Suara Merdeka hanya mempunyai agen untuk menyalurkan koran kepada pengecer, tetapi setelah pemasaran meluas, dan terjadi peningkatan volume penjualan, maka didirkan kantor perwakilan.

commit to user



Kantor

perwakilan

mengkoordinasikan

agen-agen

mempunyai di

wilayah

beberapa

tugas,

wewenang

yaitu

perwakilan,

melakukan pembinaan kepada agen, menyelenggarakan keberadaan wartawan yang ada di daerah, dan membantu melakukan promosi. Adapun kantor perwakilan hariab Suara Merdeka berada di beberapa

kota,

Purbalingga,

antara

Wonogiri,

lain:

Surakarta,

Boyolali,

Yogyakarta,

Purworejo,

Purwokerto,

Wonosobo,

Kudus,

Pekalongan, Cilacap, Klaten, Sragen, Magelang, Kebumen, Tegal, Blora, Salatiga, Jakarta, dan Surabaya.

Tabel 2.1 Prosentase Oplah Per Wilayah Wilayah

Tahun 2010

Tahun 2011

Solo

38.57 %

38.57 %

Boyolali

11.23 %

11.23 %

Klaten

15.48 %

15.48 %

Wonogiri

9.77 %

9.77 %

Sragen

9.15 %

9.15 %

Sukoharjo

8.35 %

8.35 %

Karanganyar

7.45 %

7.45 %

100.00 %

100.00 %

TOTAL

Sumber: Suara Merdeka, Biro Solo

commit to user



B. SOLOPOS 1. Sejarah harian Umum Solopos Menurut buku “SOLOPOS”, Satu Dasawarsa Meningkatkan Dinamika Masyarakat” karya Mulyanto Utomo, ide awal menerbitkan Koran di Solo adalah untuk pemerataan informasi aktual mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk bisa diketahui masyarakat antara daerah/kota. Dalam perjalananya, visi dan misi yang digagas oleh para pendiri SOLOPOS diakui telah membawa SOLOPOS menjadi Koran harian yang cukup diperhitungkan di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Setidaknya itu bisa dilihat dari sudut pandang jumlah oplah, asset serta persebaran Koran. Surat kabar Harian Umum SOLOPOS diluncurkan pertama kali pada 19 September 1997. Setelah melakukan persiapan intensif selama 6 bulan yang dinilai cukup memadai. Dengan dukungan 80 personel, karyawan mulai bekerja pada 1 Mei 1997 dan SOLOPOS pun siap mengunjungi pembacanya. Persiapan penerbitan SOLOPOS telah dilakukan sejak tanggal 13 April 1997 dan diintensifkan lagi setelah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) turun pada tanggal 12 Agustus 1997. Dalam SIUPP disebutkan SOLOPOS terbit 7 kali seminggu namun edisi Minggu baru terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1998. commit to user



Berbeda dengan koran-koran

di daerah lain yang umumnya

mengklaim sebagai koran nasional yang terbit di daerah, SOLOPOS justru menempatkan diri sebagai koran daerah yang terbit di daerah. Pasalnya koran ini ingin menjadi besar di daerah bersama dengan kian meningkatkan dinamika masyarakat di wilayah eks Karesidenan Surakarta yang bakal menjadi kota internasional. Para pemegang saham koran yang sejak awal sudah menetapkan diri sebagai koran berbasis komunitas (community based news paper) ini, terdiri dari Sukamdani S. Gitosardjono sebagai Presiden Komisaris dari para komisaris di antaranya Siputra, Subronto Laras, dan sebagainya. Pada awal pendirian, jajaran direksi terdiri dari Presdien Direktur Lukman Setiawan, Direktur Produksi Banjar Chaeruddin, Direktur Keuangan Lulu Terianto serta Direktur Umum dan SDM Hariyadi B. Sukamdani. Pada awal penerbitannya, pengelolaan SOLOPOS sehari-hari dikendalikan oleh Sukamdani S Gitosardjono sebagai Pemimpin Umum, Danie H. Soe’oed sebagai Pemimpin Redaksi dan Bambang Natur Rahadi sebagai Pemimpin Perusahaan. Pemilihan Solo sebagai basis terbit SOLOPOS dilandasi oleh pertimbangan eknomis dan histotis. Solo dalam tempo tidak lama bakal menjadi pust pertumbuhan ekonomi yang menarik dalam kaitannya dengan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Yogyakarta-SoloSemarang (Joglosemar).

commit to user



Sedangkan secara historis, Solo dikenal sebagai cikal bakal pertumbuhan pers nasional, namun hingga kini tidak satupun surat kabar harian yang tersisa. Hanya koran dari luar kota saja, seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta yang mengisi kekosongan pasar tersebut. Sehingga masyarakatnya membutuhkan alternatif surat kabar baru yang berbasis dari kotanya. Peluang itulah yang dilihat oleh kelompok penerbit Harian Ekonomi Bisnis Indonesia untuk melakukan pengembangan bisnis persnya di Solo. Melalui kepemilikan saham di PT Aksara Solopos, perusahaan yang menebitkan harian SOLOPOS, akhirnya diperoleh izin penerbitan surat kabar dari Menteri Penerangan, No. 315/SK/Menpen/SIUPP. Berbekal dengan SIUPP itulah SOLOPOS akhirnya bisa hadir pertama kali dengan 16 halaman pada 19 September 1997. SOLOPOS berusaha menempatkan dirinya sebagai koran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Salah satu contoh, di sela dominasi berita yang bersifat hard news, ditampilkan pula berita ringan dengan judul rubric Ah…Tenane, Sub rubric dengan tokoh berita selalu diganti dengan nama Jon Koplo, Tom Gembus, Genduk Nicole dan Lady Cempluk ini dalam perkembangannya ternyata menjadi salah satu daya tarik SOLOPOS. Pada tahap awal pengembangan pasar difokuskan di basis kota terbit, yang dulu dikenal sebagai daerah Karesidenan Surakarta, tergabung dalam kawasan ini meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, commit to user



Wonogiri, Sragen, dan Klaten yang sekarang dikenal dengan identitas wilayah SUBOSUKO WONOSRATEN. Sejalan dengan pengembangan basis pasar, beberapa pusat pertumbuhan lain pun digarap menjadi daerah pembaca SOLOPOS. Secara bertahap, dalam perjalanan sejarahnya, SOLOPOS menjadi bacaan baru bagi masyarakat di Jawa Tengah khususnya di wilayah bagian selatan dan perbatasan dengan Jawa Timur hingga sekerang.

2. Profil Perusahaan Pengelola Harian Umum Solopos Pemimpin Umum

:Prof.Dr.H.Sukamdani S.G

Wakil Pemimpin Umum

: Danie H.Soe’oed

Pemimpin Redaksi

: Adhitya Noviardi

Wakil Pemimpin Redaksi

: Suwarmin

Pemimpin Perusahaan

: Bambang Natur Rahadi

Redaktur Pelaksana

: Anton Wahyu Prihartono

Manajer Sekretaris Redaksi

: Sri handayani

Manajer litbang & Pusdok

: Sholahuddin

Penerbit PT Aksara SOLOPOS Presiden Komisaris

:Prof.Dr.H.Sukamdani S. G

Wakil Presiden Komisaris

: Soebronto Laras

Komisaris

: Juliah Sukamdani

Komisaris

: Ir.Ciputra commit to user



Komisaris

: Hariyadi Budi Santoso

Presiden Direktur

: Lulu Terianto

Direktur Produksi & Pemberitan

: Danie H. Soe’oed

Direktur Pemasaran & Umum

: Bambang Natur Rahadi

General Manager Iklan

: Muryanti Setyandari

General Manager Keuangan

: Tri Wahyudi

Manajer Iklan

: Wahyu Widodo

Manajer Sirkulasi

: Dwiwara Murdi Santoso

Manajer Keuangan

: Annisa Nur Aini

Manajer SDM

: Rina Yurini

Manajer Umum

: Frangky Simon

Asisten Manajer Promosi & Humas : Intan Nurlaili Alamat Kantor Griya SOLOPOS Jl Adisucipto 190, Solo 57145 Telp. 0271 - 724811 Faks. 0271 - 724833 (redaksi), 724850 (perusahaan) Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Homepage

commit to user



Http://www.solopos.com 3. Visi dan Misi SOLOPOS memiliki visi sebagai penyaji informasi utaa, terpercaya dengan pengelolaan usaha yang professional. Adapun visi tersebut direalisasikan ke dalam misi-misi SOLOPOS, yakni: a) Membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral, b) Selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat dan unggul, dan c) mensejahterakan stakeholder SOLOPOS. Sebagai surat kabar baru, SOLOPOS berusaha tampil lebih baik dari lebih aspiratif atas kebutuhan pembaca. Sebagai surat kabar umum, SOLOPOS berusaha mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, mulai dari soal sosial, budaya, ekonomi, dan politik. SOLOPOS berusaha menempatkan dirinya sebsgai koran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Dinamisasi politik masyarakat yang begitu tinggi pun menjadi satu sorotan penting bagi SOLOPOS. Dengan sajian yang lebih berani mengungkap fakta dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas, SOLOPOS berusaha menjadi jembatan penghubung dengan mengutamakan fakta dan kebenaran. Masih dalam buku yang sama, Presiden Komisaris PT Aksara SOLOPOS yang sekaligus Pemimpin Umum Harian Umum SOLOPOS, Sukamdani S. Gitosardjono mengatakan bahwa sejak awal diterbitkannya koran ini, dia memang berharap SOLOPOS bakal menjadi motivator, dinamisator pembangunan warga Solo dan sekitarnya. commit to user



Visi dan misi penerbitan koran SOLOPOS adalah untuk membangun opini masyarakat Solo dan sekitarnya agar termotivasi bekerja keras dan berkarya nyata dalam membangun kota Solo menjadi: 1) kota budaya dan pariwisata serta pusat perdagangan batik, tekstil, hasil industry manufaktur, dan kerajinan rakyat yang didukung oleh daerah kabupaten sekitar eks Karesidenan Surakarta. SOLOPOS dengan konsep dua koran dalam satu koran, tampil dengan dua seksi. Seksi satu menampilkan isu-isu global dan seksi dua menampilkan informasi local. Masalah politik, ekonomi, sosial, budaya berskala nasional selalu hadir pada seksi satu. Sedangkan informasi berskala local disajikan dengan penuh keragaman, menarik, dan lengkap di seksi dua. SOLOPOS berusaha mendinamisasikan masyarakat dengan sentuhan gaya jurnalistik yang inovatif. Misi ini terekam dalam motto yang dirumuskan oleh SOLOPOS yakni “Meningkatkan Dinamika Masyarakat”. Arti dari motto ini sendiri adalah SOLOPOS sebagai surat kabar berusaha untuk tampil lebih baik dan aspiratif atas kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan motto tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat pembacanya termotivasi

untuk bertindak jujur, disiplin,

tanggungjawab, kerja keras dan berprestasi yang optimal dan hasil prestasinya itu agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, lingkungan hidup, dan masyarakat banyak. commit to user



4. Data Media Bahasa

: Indonesia

Edisi Terbit

: Harian pagi, 7 Hari Sepekan

Jumlah halaman Per Edisi

: 28 Halaman

Dimensi Per Halaman

: (V) 540 mm X (H) 325 mm

Jumlah kolom

: 8 kolom

Proses Percetakan

: web

Jenis Kertas

: CD Prima 45 gram

Harga Eceran

: Rp. 3.000;

Harga Langganan

: Rp. 70.000;

5. Rubrikasi Edisi Minggu SOLOPOS/UTAMA UMUM SOLORAYA SEPAKBOLA OLAHRAGA CESSPLENG HIBURAN MODE KELUARGA HOBI&KOMUNITAS JEDA

commit to user



GRIYA DUNIA ANAK GAUL OTOMOTIF IPTEK SELULER Edisi Harian SOLOPOS/UTAMA UMUM JATENG & DIY GAGASAN PENDIDIKAN PERGELARAN EKONOMI BISNIS HUKUM & KRIMINALITAS INTERNASIONAL OLAHRAGA SEPAKBOLA SOLORAYA KOTA SOLO WONOGIRI SUKOHARJO KLATEN

commit to user



BOYOLALI SRAGEN KARANGANYAR CESSPLENG

Tabel 2.2 Prosentase Pembaca Per Wilayah Konsentrasi Pembaca Kota Solo

40.18%

Karanganyar

11.13%

Sukoharjo

21.13%

Klaten

8.63%

Sragen

3.87%

Wonogiri

4.17%

Boyolali

9.23%

Madiun

0.60%

Surabaya

0.60%

Semarang

0.30%

Total

100.00%

(Sumber: PT Aksara SOLOPOS)

6. Kebijakan Redaksi dan Kebijakan Produksi a. Kebijakan Redaksional Masih dalam buku yang sama (Mulyanto Utomo, 2007:62), sejak awal SOLOPOS bertekad menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara commit to user baik dan benar. Tidak hanya soal sikap wartawan dalam menulis beritu,



tapi pola penulisan di Harian SOLOPOS pun dibuat seprofesional mungkin dengan membukukan standar gaya penulisan. Secara umum, dari berbagai pedoman penulisan itu, satu prinsip yang dipegang, bahwa SOLOPOS menerapkan prinsip kejujuran dalam penulisan berita. Sedangkan kebijakan redaksi SOLOPOS yang terkait dengan pemberitaan mencoba mengedepankan netralitas karena menyadari adanya pluralism dalam masyarakat Solo. Di satu sisi SOLOPOS tidak memperbolehkan wartawan berpolitik aktif sebagai fungsionalis parpol. Dalam penulisan judul, SOLOPOS menerapkan prinsip haruslah ditulis semenarik mungkin sehingga pembaca terus bertahan membaca berita hingga akhir. Judul ditulis harus mencerminkan isi berita, tidak bombamtis dan tidak manipulatif. Sebagai koran yang menjunjung tinggi kejujuran, SOLOPOS menerapkan standar tegas dalam penyebutan cara wartawan dalam memperoleh beritanya. Apakah wartawan menemui langsung narasumber, menghubungi narasumber melalui telepon, narasumber yang menghubungi wartawan, atau memperolehnya melalui siaran pers/konferensi pers. Wartawan SOLOPOS mesti menulis sumber itu secara jelas. Agar bisa menulis secara baik dan benar, independensi wartawan menjadi suatu yang penting. Wartawan SOLOPOS boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini tetapi tidak sama sekali dalam berita. Wartawan SOLOPOS harus bersikap indepen terhadap orang-orang yang mereka liput.

commit to user



Hal itu juga tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Independen bararti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk : 

Sekretaris redaksi adalah penunjang kelancaran tugas operasional keredaksian. Bagian ini bertugas membantu pelaksanaan fungsi kesekretariatan redaksi sebagai wahana penhubung antar sektoral di dalam penerbitan dan luar perusahaan.



Fotografer adalah karyawan pers yang melakukan pekerjaan merekam gambar dan menyajikan dalam bentuk foto berita.



Operator lay out dengan Macintosh adalah karyawan yang merupakan unsure pendukung dalam persiapan pra cetak. Bagian ini mempertanggungjawabkan kerjanya kepada bagian produksi dan kreatif.



Design grafis adalah karyawan pers yang melakukan pekerjaan menggambar kartun.



Setter adalah karyawan pers yang membantu menyiapkan pengetikan naskah dari redaktur atau naskah-naskah facsimile dari luar kota yang akan dimuat di surat kabar harian.

commit to user





Staf

perpustakaan adalah karyawan yang merupakan unsure

penunjang dan unsure bantuan bagi kelangsungan dan kelancaran di redaksi dan perusahaan. b. Kebijakan Produksi PT Aksara SOLOPOS menghasilkan produk berupa harian SOLOPOS dengan mesin percetakan sendiri yang diberi nama percetakan PT. Solo Grafika Utama yang berada di bawah PT. Aksara SOLOPOS. Gambar 2.1 Skema Proses Produksi SOLOPOS Pencarian

Redaktur

Lay out

Percetakan

Berita Edit dan Pengetikan

evaluasi

Pengiriman

Layak/tidak-

Cetak

Dibuat

melalui

nya keluar

dalam

bentuk plate

jaringan komputer

bentuk film Pengetikan

Surat Kabar Dicetak

Dalam skema proses produksi surat kabar umum SOLOPOS di atas, agar surat kabar siap didistribusikan, setidaknya butuh empat tahapan peroduksi. Tahap pertama yakni dilakukan oleh reporter yang bertugas commit to user



mencari, mengumpulkan lalu menyusun berita jaringan computer. Kebudian berita yang sudahdibuat dikirim ke radaktur. Tahap kedua adalah penyeleksian berita sekaligus evaluasi yang dilakukan redakstur. Pada tahap ini diputuskan berita mana yang layak atau tidak dimunculkan dalam surat kabar keesokan harinya. Berita yang siap terbit kemudian menjalani tahap produksi ketiga oleh tim lay outer. Selanjutnya berita dibuat versi film. Tahap keempat dikerjakan oleh percetakan. Namun sebelum surat kabar dicetak, terlebih dahulu dibuat versi plate yang digunakan untuk mencetak surat kabar dalam mesin cetak di PT. Solo Grafika Utama. Terakhir, distribusi dikembalikan lagi ke PT. Aksara SOLOPOS. C. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

1. Pengertian E-KTP

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi

commit to user



administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. 33

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

2.

Latar Belakang

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam halhal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota 33

http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/. commitDiakses to user25 September 2012



3. Mengamankan korupsi 4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP

3. Dasar hukum a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

"Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup". Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

b) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:

commit to user



-

KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

-

Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan

-

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan

-

Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat

(3) dilakukan pada

saat

pengajuan

permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana -

Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

-

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri commit to user



4. Fungsi Dan Format E-KTP a. Fungsi e-KTP 34

Gambar 2.3 Ilustrasi Target Fungsi e-KTP Jangka Panjang

1) Sebagai identitas jati diri 2) Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya 3) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP 4) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan

34

commit to user http://www.e-ktp.com/2011/06/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/.Diakses 25 September 2012



b. Format e-KTP

Tampilan depan e-KTP

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral) 4. Printing,yaitu pencetakan kartu 5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 6. Laminating,

yaitu

penutupan

pengaman

commit to user

kartu

dengan

plastik



E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

5. Keunggulan Dan Kelemahan E-KTP a. Keunggulan e-KTP

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs remi e-KTP, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, eIC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari commit to user



6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena eKTP dilengkapi dengan biometrik dan chip.

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP

biasa/KTP

nasional,

keunggulan-keunggulan

tersebut

diantaranya:

1) Identitas jati diri tunggal 2) Tidak dapat dipalsukan 3) Tidak dapat digandakan 4) Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

1) Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain 2) Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores 3) Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar commit to user



b. Kelemahan e-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, eKTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

6. Syarat Dan Prosedur Pengurusan E-KTP a. Syarat

1) Berusia 17 tahun 2) Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan 3) Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan 4) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) commit to user



b. Prosedur

1) Pemohon

datang

ketempat

pelayanan

membawa

surat

panggilan 2) Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean 3) Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan 4) Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data 5) Petugas mengambil foto pemohon secara langsung 6) Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan 7) Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata 8) Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari 9) Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan

7.

Perbedaan e-KTP dengan KTP Nasional

KTP Nasional 2004 Karakteristik a.

Photo dicetak pada kartu

Tanda Tangan/Cap Jempol commit to user c. Data tercetak dengan komputer b.


d.

Berlaku Nasional

e.

Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)


Teknologi 1)

Bahan terbuat dari plastik

2)

Nomor serial khusus

3)

Gulloche Pattrens pada kartu

4)

Hanya untuk Keperluan ID

5)

Scanning photo dan tanda tangan/cap jempol

Verifikasi / Validasi -

Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst

KTP Elektronik / e-KTP (2011) Karakteristik

a)

Photo dicetak pada kartu

b)

Data tercetak dengan komputer

c)

Berlaku Nasional

d)

Mampu menyimpan data

e)

Data dibaca/ditulis dengan card Reader

f)

Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal commit to user



g)

Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi

Teknologi 1)

Bahan terbuat dari PVC/PC

2)

Nomor serial khusus

3)

Guilloche Patterns pada kartu

4)

Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol

5)

Terdapat microchips sebagai media penyimpan data

6)

Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal

7)

Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi

Verifikasi / Validasi a.

Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst

b.

Multi Aplikasi

c.

Diterima secara International

d.

Tidak bisa dipalsukan

e.

Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)

f.

Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. ANALISIS ISI TEKS BERITA

1. Analisis Isi Teks Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli-Desember 2011 1.

Judul Tanggal Hal Rubrik Ringkasan Isi

Narasumber

Berita

Tak tinggal di Solo. KTP dicoret 1/7/20011 XVI Solo Raya Untuk mengantisipasi dobel data, Dispendukcapil menginstruksi ketua RT untuk mencoret warga yang tak berdomisili Solo. - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) - Dedy Purnomo (Anggota Komisi 1 DPRD) Di dalam berita ini Dispendukcapil merekomendasikan ketua RT untuk segera mencoret warga yang tidak sesuai dengan KTP. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya dobel data kependudukan. Dan Dispendukcapil disini menekankan sebelum pencoretan, ketua RT semestinya melakukan komunikasi dengan warga yang bersangkutan. Tujuannya supaya ada pemahaman dan tidak timbul konflik.

Selain itu Dispendukcapil juga mengungkapkan bahwa warga yang sudah pindah ke kota lain semestinya KTPnya disesuaikan. Sebab sesuai dengan UU yang berlaku, ketika seseorang meninggalkan tempat dia tinggal selama tiga bulan, sudah seharusnya commit to userketerangan KTP diganti.

80



2.

Pada paragraf pertama diatas, jelas kalimat tersebut cenderung pada cara pengungkapan gagasan yang bersifat saran. Kemudian pada paragraf kedua menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada warga, tentang aturan mengganti KTP ketika berdomisili ke Kota lain dalam jangka yang waktu tertentu. Judul Kartu keluarga tanpa SIAK terancam tak masuk e-KTP Tanggal 2/7/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Sekretaris Dispendukcapil menjelaskan pentingnya KK SIAK dan meminta warga yang masih memakai KK lama secara proaktif mengurusnya. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita “…KK SIAK adalah syarat umtlak bagi warga yang ikut program e-KTP. Jika keluarga tersebut masih memakai KK lama, pihaknya meminta warga agar secara proaktif mengurusnya…” “…sementara warga yang masih bermasalah, baik karena masih memakai KK lama atau masih bermukim di luar Solo, terangnya, diberi kesempatan hingga akhir desember 2011 untuk mengurus persyaratan. Jika sampai akhir Desember 2011 persyaratan belum juga kelar, terang Kristanti, warga harus mengurus perizinan sendiri mulai dari RT/RW hinga ke Dispendukcapil…”

3.

Judul Tanggal Hal Rubrik

Anjuran kepada warga untuk segera memperbarui KK lama tersebut memang untuk kebaikan dan kepentingan warga. Sebab tanpa memiliki kode SIAK mereka tidak akan terdata dalam program e-KTP 2011. Data kependudukan diverifikasi 14.000 warga solo di luar daerah 2/7/2011 XII to user commit



Ringkasan Isi 14.000 warga Solo yang tercatat sebagai warga Solo diketahui tidak bermukim / berdomisili di Kota Bengawan. Narasumber

- Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil) - Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) - Sony Warsito (Anggota Komisi 1 DPRD)

Berita

“…ada sekitar 6.000-8.000 kepala keluarga yang berstatus warga Solo, namun secara fisik mereka tak bermukim di Solo. Kalau total jiwanya mencapai 14.000an jiwa…” “…verifikasi ulang data kependudukan perlu dilakukan supaya undangan bisa diterima oleh masyarakat. Sebab dikhawatirkan tanpa adanya verifikasi ulang , warga di luar Kota tetap menerima undangan sehingga tujuan Dispendukcapil mengajak masyarakat memproses e-KTP menjadi sia-sia…”

4.

Jumlah warga yang terdata tersebut diketahui Dispendukcapil setelah melakukan validitas data menjelang pelaksanaan e-KTP. Hal ini merupakan kesalahan pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Seharusnya pemerintah daerah sudah siap jauh-jauh hari sebelum e-KTP dimulai. Selain itu berita ini juga mengandung saran atau usulan untuk melakukan verifikasi ulang. Judul 1 petugas layani 3,714 warga Tanggal 9/7/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Jumlah warga wajib KTP tak seimbang dengan jumlah petugasnya. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita “…jumlah wajib e-KTP tak seimbang dengan jumlah petugasnya…” commit to user Kalimat ini mengarah ke kritik lantaran



Pemkot Solo hanya menyediakan 116 personil dimana mereka harus layani 430.868 wajib e-KTP. 5.


Narasumber Berita

6.

Beberapa instansi siap manfaatkan e-KTP 18/7/2011 II Solo Raya Sekretaris Dispendukcapil menjelaskan, EKTP ini seperti nyawa. Kalau sampai tak mengurus atau tak memiliki, akan menemui banyak kendala di setiap instansi pemerintah dan swasta. Ia juga menjeaskan pentingnya eKTP dan tujuan e-KTP. - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) “…e-KTP ini seperti nyawa. Kalau sampai tak mengurus atau memiliki, akan menemui banyak kendala di setiap instansi pemerintah dan swasta…”

Kalimat ini bersifat sugestif sebab berita ini berisi dorongan untuk menggerakkan seseorang dengan maksut tertentu yaitu mendorong masyarakat untuk secara aktif mengurus e-KTP. Dan berita ini menjelaskan peranan serta fungsi e-KTP sangatlah vital. Sehingga hal ini positif sebab Dispendukcapil mensosialisasikan e-KTP kepada warga melalui media. Judul Ribuan warga belum terdata e-KTP Tanggal 22/7/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Jumlah warga e-KTP di wilayah Pasar Kliwon mencapai 52.265jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk warga lainnya yang tak terdata lantaran berbagai sebab, seperti masih memakai KK lama atau berdomisili di luar Kota. Narasumber - Siwinarno (Kasi Pemerintahan Pasar Kliwon) -

Djoko Sulistyo (Camat Serengan)

- Sri Wirasti (Sekretaris Kecamatan commit to user



Pasar Kliwon) - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Ribuan warga tak terdata akibat beberapa kendala diantaranya memakai KK lama dan berdomisili di luar kota. Hal ini menjadi kritikan tersendiri karena kurangnya sosialisasi kepada warga untuk mengganti KK yang lama. Judul Nasib ribuan warga belum jelas Tanggal 23/7/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Tidak ada kepastian aturan dan hukum dari pemerintah pusat mengenai nasib warga yang belum terdata e-KTP 2011. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita Nasib warga yang belum terdata pada tahun 2011 tidak jelas. Hal ini disebabkan karena belum ada aturan ataupun kebijakan dari pemerintah pusat mengenai gratis atau tidaknya warga yang mengurus e-KTP tahun 2012. Masih atau tidaknya ketersediaan blanko dsb. Disini komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dirasa kurang. Sehingga menyebabkan Pemkot kebingungan ketika warga mengurus e-KTP. Judul Banjarsari dan Jebres dipantau Tanggal 26/7/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Hal-hal teknis seperti mengatur jadwal undangan untuk menghindari antrean panjang, keamanan kendaraan harus diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan eKTP berjalan lancar. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita Potensi terjadinya antrean panjang dalam pelaksanaan e-KTP sangat besar apalagi di daerah Banjarsari dan Jebres dimana jumlah wajib e-KTPnya paling banyak. Sehingga Dispendukcapil akan atasi dengan menjadwal undangan. Namun bagaimana praktiknya Dispendukcapil belum tau. Selain itu hal-hal commit to user teknis yang harus diantisipasi sejak dini Berita

7.

8.



adalah masalah keamanan dan lahan parkir. Hal ini telah menjadi evaluasi bersama anggota Dispendukcapil bagaimana nantinya.

9.

10.

Berita ini bersifat netral dan gagasan di dalamnya berupa usulan sebagai arahan dalam mengatasi masalah. Judul Wajib e-KTP bisa ajukan cuti kerja Tanggal 30/7/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Demi kelancaran pelaksanaan program eKTP, Dispendukcapil menyiapkan dispensasi atau keringanan kerja bagi warga yang ingin meminta cuti kerja. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita Berita ini bersifat netral. Berita ini berisi informasi bagi warga wajib e-KTP yang jadwalnya bentrok dengan jam kerja bisa ajukan cuti kerja. Judul Peralatan belum datang, Program e-KTP molor Tanggal 2/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Kedatangan perangkat e-KTP tidak sesuai yang dijadwalkan pemerintah pusat sehingga ini berdampak pada pelaksanaan e-KTP. Narasumber

Berita

11.

-

Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil)

-

Agus Wiyono (Camat Laweyan)

“…kami pusing, padahal rencananya awal Agustus ini program sudah bisa duimulai. Tapi alat saja belum datang…”

Kritikan terhadap pemerintah pusat mengenai ketidakpastian datangnya peralatan ini berdampak pada pelaksanaan program e-KTP. Judul Dana e-KTP kurang Rp 749 juta Tanggal 3/8/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Lantaran harus menunggu pengesahan APBD commit to user2011, anggaran belum bisa cair Perubahan



Narasumber

sehingga terpaksa masing-masing kecamatan harus menalangi dengan dana pribadi. - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) -

Berita

12.

13.

Agus Wiyono (Camat Laweyan)

“…pihaknya sebenarnya telah mengajukan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut. Namun, lantaran harus menanti pengesahan APBD Perubahan 2011, anggaran tak bisa cair dalam waktu dekat ini…”

Ketersendatan dana ini menjadi kendala dalam pelaksnaan program e-KTP. proses pengajuan anggaran yang begitu lama ini menimbulkan kritikan. Dan hal ini menimbulkan serentetan permasalahan dari sarana dan prasarana yang belum terpenuhi atau masih dibawah standar. Judul E-KTP di persimpangan jalan Tanggal 15/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Program e-KTP semestinya sudah dimulai serentak awal Agustus, namun pada kenyataannya di tingkat pusat masih terlilit masalah tender yang diduga melanggar Peraturan Presiden No.54/2010. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita “…mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat, program e-KTP mestinya sudah dimulai serentak awal Agustus. Kenyataannya, hingga kini proses lelang barang dan jasanya saja di tingkat pusat masih menuai polemik…”

Judul Tanggal Hal

Kritikan yang ditujukan pemerintah pusat ini bukan yang pertama kalinya. Bahkan surat edaran dari Mendagri yang ke sekian kalinya program e-KTP bakal dimulai, Kamis (18/8). Namun hal ini tetap menjadi kritikan mengenai ketidaksiapan pemerintah dalam menyelenggarakan program e-KTP ini. Warga antusias Pemerintah tak siap 15/8/2011 commit II to user



Rubrik Ringkasan Isi Pemerintah kedodoran. Proyek raksasa ini dinilai sebagai program yang dipaksakan. Hal ini mencirikan ketidakjelasan program. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) Berita

Murjioko (Pengurus LPMK Jagalan)

“…saying, antusiasme warga itu seperti gayung tak bersambut. Pemerintah yang menggagas program itu malah kedodoran disana sini. Alhasil, proyek raksasa itu dinilai sebagai program yang dipaksakan. Istilah itu, nggege mongso. Programnya bagus tapi tak siap semua…” “…bukti nyata dari ketidaksiapan pemerintah itu terlihat dari belum terdistribukannya perangkat e-KTP ke daerah hingga saat ini…”

14.

Kritikn pedas mengenai program pemerintah ini menuai kecaman dari pemerintah daerah dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Judul Kalau berhasil Itu luar biasa Tanggal 15/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Belum ada kepastian bantuan mesin. Narasumber - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil)

Berita

-

Sony Warsito (Anggota Komisi 1 DPRD)

-

Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD)

“…saya prediksi rencana tersebut bakal molor. Sebab hingga saat ini belum ada kepastian soal bantuan mesin. Dari dulu kan katanya mesin masih dalam perjalanan. Jadi kapan sampainya…” Ketidakpastian kapan datang peralatan tersebut membuat pemerintah daerah pesimis. Selain itu dampaknya berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja commit to user pemerintah.



15.


Narasumber

Berita

16.

Kedatangan perlatan e-KTP kembali molor 16/8/2011 II Solo Raya Peralatan terhenti di Pemkot, Pemerintah Kecamatan Jebres masih belum menerima peralatan tersebut. - Kristanti (Sekretaris Dispendukcapil) -

Budi Suharto (Sekretaris Daerah Kota Solo)

-

Tamso (Sekretaris Camat Jebres)

“…pemerintah Kecamatan Jebres menunggu peralatan untuk pembuatan KTP elektronik (e-KTP) yang dijanjikan Pemkot akan datang Senin (15/8). Namun, hingga Seninn sore sekitar pukul 15.00 WIB, peralatan tersebut belum tiba…”

Bahasan topik yang sama pada sebelumnya mengenai kedatangan peralatan e-KTP yang kemabali molor. Tambahan point negative untuk peralatan. Ketidaksiapan pemerintah Nampak jelas disini. Judul Program e-KTP kian tak jelas Tanggal 19/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Kedatangan 1 perangkat, namun belum bisa terhubung dengan server pemerintah pusat. Narasumber - Siwinarno (Kasi Pemerintahan Pasar Kliwon) Berita


Berita ini masih membahas mengenai perangkat. Kini sudah diterima satu perangkat dari total 29 unit perangkat yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Namun satu-satunya perangkat ini masih belum bisa terhubung dengan server pemerintah pusat. Sehingga perangkat ini masih belum bisa digunakan untuk mendata warga wajib e-KTP. commit to user Namun pada berita ini yang di gagas adalah



17.

program pemerintah yang makin tidak jelas tersebut. Sehingga disini tendensi lebih mengarah pada program pemerintah yang sebenarnya belum siap untuk dijalankan. Judul Anggaran e-KTP kurang 1 M Tanggal 23/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Anggaran e-KTP masih kurang sekitar Rp 1 M, hal ini dinilai hamburadul. Narasumber - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) Berita

18.

YF Sukasno (Ketua DPRD Solo)

“…kurangnya anggaran tersebut menjadikan program e-KTP kian tidak jelas…”

Pemerintah daerah kekurangan dana sebesar 1M ini. Kurangnya dana ini menghambat pelaksanaan program e-KTP. Sehingga nada negative tentang dana ini menjadi suatu kritikan. Judul E-KTP dipaksakan berjalan Tanggal 24/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Peralatan terbatas, e-KTP dipaksakan berjalan. Narasumber - Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil)

Berita

-

Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil)

-

Danang Sulindriyanto (Camat Banjarsari)

“…camat Banjarsari, menyatakan pihak kecamatan telah siap 50% dalam hal tempat, petugas serta alur untuk mengurus e-KTP tersebut. Hanya, yang ia sayangkan alat untuk pembuatan e-KTP belum semua diterima pihak kecamatan…” Meski peralatan terbatas, namun program ecommit to user KTP siap untuk digelar secara serentak.


19.

20.


Program ini seakan dipaksakan berjalan. Namun hal ini tetap menjadi kritikan mengenai perangkat yang terbatas. Sehingga berita ini memiliki tendensi terhadap minimnya perangkat program e-KTP. Judul 30 menit habis untuk memindai sidik jari Tanggal 25/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Serangkaian proses e-KTP berjalan normal, namun sampai pada memindai jari alat yang konon didatangkan dari Amerika tersebut bekali-kali muncul keterangan Invalid. Narasumber - Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil) Berita Proses imput data e-KTP bejalan normal namun sesampai pada memindai jari alat yang didatangkan dari Amerika tersebut berulang kali muncul tulisan “invalid”. Petugas teknis mulai kebingungan. Selama 30menit berlangsung hanya untuk memindai jari saja. Program e-KTP akan tersendat jika hal ini terulang. Judul Perangkat ditambah, E-KTP di launching seusai lebaran Tanggal 27/8/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Kota Solo mendapat tambahan perangkat pembuatan e-KTP guna melengkapi kebutuhan penyelesaian program tersebut di masing-masing kecamatan. Narasumber - Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) Berita “…Kota Solo mendapat tambahan perangkat pembuatan e-KTP guna melengkapi kebutuhan penyelesaian program tersebut di masing-masing kecamatan…” “…hari ini tambahan perangkat e-KTP untuk masing-masing kecamatan sudah datang. Sehingga nantinya di setiap kecamatan ada dua perangkat untuk memroses e-KTP…” Beritato user ini bersifat informatif mengenai commit tambahan perangkat yang telah datang.



21.

22.

Sehingga ini bernada positif. Warga joyosuran siap ikuti e-KTP 5/9/2011 III Solo Raya 8.138 warga Joyosuran siap mengikuti pembuatan e-KTP. Narasumber - Hariyoseno (Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Joyosuran) Berita Berita ini bersifat informative dan tidak terdapat nada positif maupun negative. Judul E-KTP terganjal dana Tanggal 7/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Tambahan alokasi anggaran Rp 1,9 M dalam anggaran perubahan belum bisa dicairkan lantaran Berita sampai saat ini masih di tingkat kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUPAPPAS). Narasumber - YF Sukasno ( Ketua DPRD Solo) Judul Tanggal Hal Rubrik Ringkasan Isi

Berita

23.

Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD)

Tambahan anggaran yang di ajukan Dispendukcapil masil terhenti pada Ketua DPRD Solo. Hal tersebut terjadi karena surat permohonan kegiatan mendahului anggaran dari Walikota Solo baru diterima dan baru akan diproses. Sehingga dalam segi dana ini tidak mendukung penyelenggaraan program e-KTP. Jelas ini masuk kategori Unfavourable masalah dana. Judul 20 % warga tak urus e-KTP Tanggal 8/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Wakil Walikota Solo mengkritisi ketidaksiapan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan program e-KTP. Pemerintah seharusnya secara detail memperhitungkan biaya-biaya lainnya sehingga anggaran semestinya tidak sampai commit to user memberatkan daerah.



Narasumber

-

FX Hadi Rudyatmo (Wakil Walikota Solo)

-

Budi Prasetyo (Wakil Ketua Komisi 1 DPRD)

-

Siwinarno (Kasi Pemerintahan Pasar Kliwon)

Berita

24.

Jelas di atas disinggung masalah dana yang memberatkan daerah. Kritikan tersebut ditjukan kepada Pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai tidak siap menyelenggarakan program ini. Judul Warga tuding pemkot tak fair Tanggal 9/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Warga tuding penarikan administrasi pembuatan e-KTP senilai Rp 35.000 /orang mulai 2012, dianggap tidak masuk akal. Banyak warga yang keberatan. Narasumber - Farhat Kamil (Ketua RT.4/RWVIII Sangkrah)

Berita

25.

-

Sahid (Warga RT7/RWXIX Semanggi)

-


Berita ini berisi kritikan dari warga kepada pemerintah Kota Solo. Sebab mereka mendengar isu adanya penarikan biaya mengurus e-KTP mulai tahun depan sebesar Rp 35.000/orang. Hal ini warga mengungkapkan bahwa biaya ini memberatkan warga. Dan warga menilai Pemkot tak fair. Judul Pembuatan KTP biasa tetap dibuka Tanggal 9/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Meski program e-KTP tengah bergulir, namun Pemkot Solo tetap membuka layanan pembuatan KTP reguler/biasa. commit to user



Narasumber

-

Siwinarno (Kasi Pemerintahan Pasar Kliwon)

-


Berita

26.

Berita ini bersifat informatif. Sebab Dispendukcapil hanya memberitahu bahwa pembuatan atau perpanjangan KTP biasa tetap dibuka. Dan arah pemberitaan ini bersifat netral. Judul Target e-KTP terancam molor Tanggal 10/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Ketua Komisi 1 DPRD Solo kecewa dengan program e-KTP ini. Pasalnya meski program sudah berjalan, rencana pengadaan 29unit mesin yang terealisasi saat ini baru 10unit. Sisanya sebanyak 19 unit mesin belum jelas kapan datangnya. Narasumber - Maryuwono (Ketua Komisi 1 DPRD Solo)

Berita

27.

-


-

Budi Prasetyo (Wakil Ketua Komisi 1 DPRD)

“…kami sangat kecewa dengan program ini. sebab Pemkot maupun DPRD sudah berupaya sunguh-sungguh supaya program ini bisa berjalan dengan baik…”

Berita ini menunjukkan kekecewaan dari pemerintah daerah dan warga kepada pemerintah pusat karena ketidakpastian alat ini berimbas pada warga secara langsung. Sebab wargalah yang menanggung ketidakpatian pemerintah pusat. Judul Belum bisa dioperasikan, Alat e-KTP harus ditukar Tanggal 12/9/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya commit to user Ringkasan Isi Sebagian perangkat yang sudah diterima



28.

masih ada beberapa yang belum bisa dioperasikan. Hal ini bisa mengancam pelaksanaan e-KTP akan molor dari rencana yang sudah ditentukan yaitu desember 2011. Narasumber - Joko Widodo (Walikota Solo) Berita Disini Walikota Solo menilai persoalan tersebut akan menghambat pelaksanaan program e-KTP di Kota Solo. Dari segi perangkat jelas tidak mendukung sebab perangkat belum bisa dioperasikan. Judul Anggaran e-KTP terancam dipangkas Tanggal 13/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Anggaran yang disediakan untuk program eKTP sekitar Rp 2 M terancam dipangkas, sehubungan dengan rekam data yang baru mencapai 5.206 orang dari jumlah total warga wajib e-KTP 409.000 orang. Narasumber - YF Sukasno (Ketua Badan Anggaran DPRD Solo) Berita

29.


Karena jumlah wajib e-KTP, hingga kebutuhan operasional setiap harinya meleset dari perkiraan. Maka anggaran terancam dipangkas. Hal ini bersifat netral karena tidak ada nada negative ataupun nada positif. Judul Kisah baju batik di sudut kantor kecamatan serengan Tanggal 14/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Djoko meghimbau warga wajib e-KTP untuk berbusana rapi dan sopan ketika membuat eKTP. Hal itu dilakukan agar warganya tidak kecewa dengan hasil foto lantaran penampilannya yang pas-pasan. Narasumber - Djoko (Camat Serengan) Berita Camat serengan memberi saran kepada warga yang hendak mengurus e-KTP dimohon memapai pakaian rapi dan sopan. Hal ini dilakukan karena dia tidak ingin warganya commit to user kecewa lantaran hasil fotonya pas-pasan.



30.


Narasumber

Berita

31.

32.

Warga wajib e-KTP bertambah 21/9/2011 II Solo Raya Jumlah warga Solo yang mengikuti rekam data e-KTP bakal naik sekitas 2.000 orang mengingat masih banyak warga yang mulai cukup umur. - Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil) -

Joko Riyanto (Anggota staf Kelurahan Sudiroprajan)

-

Irien (Kasi Pemerintahan Kecamatan Laweyan)

“…kami banyak menerima warga yang mina dimasukkan data sebagai wajib e-KTP karena usianya telah 17 tahun lebih…”

Dari segi sosialisai ini terbilang berhasil sebab mereka secara proaktif datang untuk mengurus e-KTP. Judul 86% wajib e-KTP terancam tak tercakup Tanggal 20/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Sekitar 2,9% warga yang sudah mengurus eKTP. Minimnya warga yang sudah mengurus berkaitan erat dengan ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam mengirimkan mesin e-KTP. Narasumber - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) Berita Hal tersebut diatas mengandung kritikan terhadap pemerintah pusat terkait masalah fasilitas. Akibatnya 86% warga wajib e-KTP tak tercakup tahun ini. Judul Dicanangkan pembuatan KTP & KK berstandar ISO 9001 Tanggal 29/9/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Ditengah lambannya program e-KTP, commit to user Pasar Kliwon dan Serengan Kecamatan



Narasumber

mencanangkan program pembuatan KTP dan KK berstandar ISO 9001. Program tersebut menjanjikan pembuatan KTP cepat dan murah. - Suwinarno (Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon) -

Sri Wirasti (Sekretaris Kecamatan Pasar Kliwon)

Berita

33.

Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan kini mencanangkan pembuatan KTP dan KK berstandar ISO 9001. Pembuatan KTP dan KK berstandar ISO 9001 ini memiliki kelebihan dibanding dengan e-KTP yang menjadi program besar pemerintah ini. Sebab pembuatan berstandar ISO ini lebih cepat dan murah. Namun di dalam berita ini juga disinggung mengenai lambannya program eKTP. Judul Warga antusias, Pemkot yakin dana terserap 100% Tanggal 3/10/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Melihat antusiasme warga yang meningkat tajam, Pemkot Solo optimis anggaran Rp2 M bakal terserap 100%. Narasumber - Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) Berita

34.

Heru Sunardi (Camat Pasar Kliwon)

Dispendukcapil berargument bahwa angaran sebanyak Rp2 M tidak berlebihan. Sebab terjadi lonjakan cukup tajam akhir-akhir ini. Sehingga Pemkot yakin anggaran Rp2M mampu terserap 100%. Hal ini cenderung dari segi dana mendukung pelaksanaan program eKTP. Judul Pemborosan e-KTP diduga Rp 2 M Tanggal 3/10/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi DPRD Kota Solo memprihatinkan pemborosan commit to user dana e-KTP yang mencapai Rp 2 M. hal itu diperkuat dengan adanya data yang



35.

36.

menunjukkan jumlah wajib e-KTP yang sudah terdata baru 28.161 orang. Pencapaian ini maih jauh dari target yang diharapkan. Narasumber - YF Sukasno (Ketua Badan Anggaran DPRD Solo) Berita Berita ini berisi argument Ketua DPRD Kota Solo, yang membantah atau bertolak belakang dengan steatment Dispendukcapil sebelunnya. Bahwa DPRD menilai anggaran sebanyak Rp 2 M ini di anggap pemborosan. Judul Komisi 1 ogah loloskan anggaran e-KTP 2012 Tanggal 5/10/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Komisi 1 DPRD masih menunggu tambahan perangkat dari pusat, jika tidak kunjung datang Komisi 1 DPRD Kota Solo tidak akan meloloskan anggaran e-KTP untuk tahun 2012. Narasumber - Maryuwono (Ketua Komisi 1 DPRD Kota Solo) Berita Masalah fasilitas yang tak kunjung datang sebagai penyebab sedikitnya jumlah wajib eKTP yang sudah terdata. Dan dampaknya Komisi 1 ogah loloskan anggaran e-KTP 2012. Judul November, e-KTP digunakan Tanggal 6/10/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi atau kepentingan pemungutan suara cukup memanfaatkan e-KTP dengan cara e-voting. Narasumber - Kun Wildan (Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal Kemendagri) Berita

37.

Judul Tanggal Hal


Usulan mengenai penggunaan e-KTP dalam pesta demokrasi menjadi suatu keunggulan dari e-KTP ini. E-KTP rentan diserang hacker 7/10/2011 commit to user II



Rubrik Ringkasan Isi Data e-KTP yang berbasis website harusnya dilengkapi sistem pngamanan informasi agar tidak diserang hacker. Narasumber - Ir Bambang Heru TjahJono (Direktur Kemanan Informasi Kemenkominfo) -

Kun Wildan (Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal Kemendagri)

Berita

38.

Beita ini berisi kritikan mengenai data e-KTP yang belum memiliki sistem pengamanan informasi. Sehingga nada negative ini merujuk kepada fasilitas atau teknologinya. Judul Hujan ganjal e-KTP Tanggal 24/10/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Disusulkan pelayanan tetap buka pada Minggu. Narasumber - Suwinarno (Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon) -

Heru Sunardi (Camat Pasar Kliwon)

Berita

39.

Berita ini berisi usulan tentang pelayanan hari Minggu tetap buka untuk melayani warga yang bekerja dl luarkota dan demi mengejar target e-KTP. Dan arah pemberitaan berita ini bersifat netral. Judul DPR soroti e-KTP dan sengketa sriwedari Tanggal 1/11/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Jajaran Komisi II DPR, mendapati laporan mengenai kerusakan dan keterbatasan alat. Narasumber - Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR) Berita

40.

Judul


DPR mengkritisi pelaksanaan e-KTP yang tersendat masalah perangkat. Banyak laporan masuk mengenai kerusakan alat dan minimnya alat untuk memproses e-KTP. commit user dianggarkan Rp 1,2 M 2012,toe-KTP



Tanggal Hal Rubrik Ringkasan Isi

Narasumber

8/11/2011 XVI Solo Raya Anggaran Rp 1,2 M guna melanjutkan program e-KTP 2012 dianggap Ketua DPRD Kota Solo masih terlalu besar jika melihat Jumlah wajib e-KTP turun, maka anggaran juga harus ikut turun. - YF Sukasno (Ketua Badan Anggaran DPRD Solo) -

Joko Widodo (Walikota Solo)

Berita 41.

Ketua DPRD mengkritisi anggaran Rp 1.2 M masih teralu besar. Judul Kedatangan 19 alat e-KTP masih tanda Tanya Tanggal 12/11/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Pemerintah pusat dianggap bohong, karena dari 19 alat yang dijanjikan sampai November belum ada tambahan alat. Narasumber - Budi Suharto (Sekretaris Daerah Solo) Berita

42.


“…kepala Dispendukcapil Solo, mengungkapkan sesuai janji pemerintah pusat, mestinya 19 alat pembuatan e-KTP itu sampai ke Solo antara 5-12 November. Namun hingga Jumat, belum ada kabar soal pengiriman alat itu…”

Gagasan tersebut bersifat mengkritik pemerintah pusat mengenai kejelasan alat tambahan yang telah dijanjikan selama ini. Judul Pengurusan undangan e-KTP dikeluhkan Tanggal 19/11/2011 Hal XII Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Banyak warga yang mengeluh tidak mendapatkan undangan membuat e-KTP. Hal ini disebabkan verifikasi data administrasi program e-KTP amburadul. Narasumber commit- to Bambang Sunarto (Ketua RT 6/ RW. user



V Jagalan) -

Murjoko (Ketua RT6/RW I)

Berita

43

Pelayanan e-KTP di Jebres tidak memuaskan. Warga mengeluh karena mereka tidak mendapat undangan. Padahal mereka sudah tercantum di database . selain itu proses untuk membuat e-KTP sangat ribet karena harus membawa fotocopi KTP, KK dan surat pernyataan RT setempat. Judul Pemanfaatan e-KTP molor Tanggal 24/11/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Tidak hanya pemanfaatan e-KTP yang molor, penambahan alat e-KTP pun bernasib sama. Parahnya baru dikirim satu alat, itupun tak lengkap karena tidak ada alat iris mata, tanda tangan dan lain dsb. Narasumber - Kun Wildan (Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal Kemendagri) Berita

44.


“…sebanyak 19 alat e-KTP yang dijanjikan dikirim November oleh pemerintah pusat rupanya juga tak terealisasi…”

Berita ini bersifat kritik karena alat yang dijanjikan belun juga datang. Judul Alat tambahan datang, e-KTP ditarget tuntas April 2012 Tanggal 8/12/2011 Hal XVI Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Pemkot telah menerima tambahan alat sebanyak 10 unit dari pemerintah pusat. Narasumber - YF Sukasno (Ketua Badan Anggaran DPRD Solo) Berita

Joko Widodo (Walikota Solo)

Berita ini bersifat informative karena berisi informasi mengenai kedatangan 10 alat tambahan dan alat tersebut sedang di setting commit to user di Dispendukcapil.



45.


Narasumber Berita

46.

2012, Solo cetak sendiri e-KTP 22/12/2011 XVI Solo Raya Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon memperkirakan Januari 2012 rekam data eKTP bakal selesai semua sebab peralatan per 22 Desember telah lengkap. Bahkan di daerah Serengan sudah hampir selesai. - Suwinarno (Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon) “…rekam data hanya kurang 20.000an warga. Dengan asumsi bahwa rekam data bisa menyelesaikan minimal 1.000 warga /hari, rekam data warga yang tersisa hanya membutuhkan waktu 20 hari ke depan…”

Berita ini menunjukkan progress yang signifikan karena terjadi lonjakan input data wajib e-KTP. Sehingga Kasi Pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon memprediksi bahwa Januari 2012 rekan data e-KTP bakal selesai. Judul Antre e-KTP warga tewas Tanggal 29/12/2011 Hal II Rubrik Solo Raya Ringkasan Isi Wasi, 63, warga Jl Merpati Kelurahan Kerten, Laweyan, Solo meregang nyawa saat antre membuat e-KTP di kantor kecamatan setempat, Jumat (30/12), pukul 19.00 WIB. Narasumber - Irien (Kasi Pemerintahan Kecamatan Laweyan) Berita

47.

HM Sungkar (Tokoh Masyarakat Solo)

Berita ini bersifat informasi seputar warga yang tewas saat antre e-KTP. Dan arah pemberitaaan pada berita ini bersifat netral. Judul Program e-KTP ditunggangi jalur Liar Tanggal 31/12/2011 Hal 2 Rubrik Umum Ringkasan Isi Program e-KTP yang kini masih berjalan di commit to user masing-masing kecamatan mulai



dimanfaatkan juru parker (Jukir) liar untuk mengeruk keuntungan. - Sardi (Anggota Linmas Kerten) Program e-KTP yang sedang berlangsung kini ditunggamgi juru parkir liar. Itulah gambaran mengenai informasi atau isi berita dengan arah pemberitaannya bersifat netral ini.

Narasumber Berita

2. Analisis Isi Teks Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli-Desember 2011

1.


Narasumber

Akhir agustus, e-KTP dimulai 4/8/2011 E SoloMetro Proses Bintek akan selesai pertengahan bulan Agustus, sehingga antara tanggal 20 sampai 25 Agustus, pembuatan e-KTP sudah dimulai. - Joko Widodo (Walikota Solo)

Berita

2.

Berita ini berisi informasi seputar persiapan yang diselenggarakan Pemkot yang bakal selesai tanggal 20 sampai 25 Agustus. Sehingga pembuatan e-KTP dapat direalisasikan akhir bulan Agustus 2011. Arah pemberitaan pada berita ini bersifat netral. Judul Dua alat rusak, program e-KTP tertanggu Tanggal 7/9/2011 Hal E Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Alat belum dipakai sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki ini jelas akan mengganggu. Narasumber - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) -

Berita

Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) Menilik permasalahan tersebut hal ini menjadi kritikan terhadap pemerintah pusat mengenai fasilitas. Jika dari dua alat yang dimiliki yang satu rusak, maka yang bisa diporeasikan hanya satu alat. Sedangkan commit to user untuk melayani warga wajib e-KTP



3.

jumlahnya tidak sedikit. Sehingga hal ini sangat mengganggu proses rekam data eKTP. Judul Kalau lancar, lima menit selesai Tanggal 7/9/2011 Hal E Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Program e-KTP resmi diluncurkan (6/9). Kecanggihan alat ini memang teruji, namun Wakil Ketua DPRD Solo menyangsikan keandalan alat ini dalam waktu lama. Narasumber

-


-

Supriyanto ( Wakil Ketua DPRD Solo)

-

Ponco Wibowo (Asisten Sekda)

Berita

4.

Hal tersebut dilontarkan oleh Wakil ketua DPRD Solo lantaran alat canggih tersebut jika seharian digunakan untuk malakukan rekam data dalam waktu yang lama, apakah alat tersebut akan baik-baik saja? Oleh karena itu dia menyangsikan keandalan alat ini dalam waktu lama. Apalagi didukung dengan ketidakpastian kapan datangnya alat tambahan sebanyak 19 unit. Sehingga berita ini termasik krtikan mengenai peralatan. Judul Sosialisasi keluarga RT dilibatkan Tanggal 8/9/2011 Hal A Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Aparat pemerintah mulai dari Lurah, pengurus RW sampai tingkat RT dilibatkan langsung dalam sosialisasi.keluarga RT dilibatkan Narasumber - Supriyanto ( Wakil Ketua DPRD Solo) -

Berita

Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil)

Intiati (Kasi Pemerintahan Kelurahan Kadipiro) commit to user tersebut Sosialisasi dilakukan untuk



5.

mendukung penyelenggaraan program e-KTP sehingga ini bersifat positif. Berita ini bersifat informatif dimana isi teks berita ini hanya memberi informasi mengenai sosialisasi yang melibatkan keluarga RT, RW dan Lurah saja. Judul Khawatir rusak, penggunaan pelan-pelan Tanggal 9/9/2011 Hal A Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Mesin satu-satunya sempat error maka penggunaan pelan-pelan. Narasumber - Hendro Pranomo (Sekretaris Kecamatan Banjarsari) -

6.

Prastiko Galih (Pendamping teknis dan Konsorsium tender e-KTP) Berita Cara pengungkapan gagasan berita ini bersifat kritik karena gagasan-gagasan di dalamnya mempermasalahkan perlatan yang sempat error. Maka dikhawatirnya error lagi penggunaan pelan-pelan. Hal ini sangat mengganggu pelaksanaan program e-KTP sehingga arah pemberitaan ini bersifat negatif. Judul KTP konvensional tahap berlaku Tanggal 10/9/2011 Hal A Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Selama masyarakat belum memiliki KTP baru, KTP yang lama masih dinyatakan berlaku. Narasumber - Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) - Djoko Sulistyo (Camat Serengan) Berita ini hanya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KTP konvensional masih berlaku. Dan cara pengungkapan gagasan pada berita ini bersifat informatif. Karena hanya sekedar memberitahukan kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Judul Kisah petugas teknis e-KTP Tanggal 10/9/2011 Hal A Rubrik SoloMetro commit to user Ringkasan Isi Karena takut sewaktu-waktu perangkat error Berita

7.



Narasumber Berita

8.

maka untuk perawatan kalau istirahat yakni Duhur dan Magrib, Pendamping teknis dan Konsorsium tender e-KTP me-restart sebentar agar alat-alatnya adem. - Prastiko Galih (Pendamping teknis dan Konsorsium tender e-KTP) “…makanya untuk perawatan kalau saat istirahat yakni saat duhur dan magrib saya restart sebentar, biar alat-alatnya adem…”

Pendamping teknis tersebut berargument seperti itu. sebab dia khawatir sewaktu-waktu alat tersebut error atau data dari server tidak masuk ke computer operator saat sedang melakukan pendataan. Kemudian dari dua alat yang didatangkan dari pemerintah pusat sebanyak dua di Banjarsari, satu alat tidak bisa beroperasi. Sehingga arah pemberitaan bersifat negative karena dari segi peralatan tidak mendukung jalannya program e-KTP. Judul Fraksi-fraksi kritisi program e-KTP Tanggal 21/9/2011 Hal E Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Laporan ketidaklancaran program percontohan terus masuk ke DPRD. Lagi-lagi permasalahan alat yang tak kunjung datang. Narasumber - Joko Widodo (Walikota Solo) -

Maria Sri Suarni (Jubir Fraksi Partai Golkar Sejahtera)

-

Hammy Murjadid Irsyad (Ketua FPAN)

-

Asih Sunjto Putro (Jubir FPKS)

-

Berita

Mamiek Miftahulhadi (Kepala Dispendukcapil) Fraksi-fraksi dari berbagai partai tersebut mengkritisi program e-KTP mengenai ketersendatan pengiriman mesin. Sehingga jelas disini beraifat kritik, sebab mereka mengkritisi penyelenggaraan program e-KTP yang molor-molor terus. Dan arah pemberitaan commit to user ini bersifat negative mengenai maslah alat. Dimana perlatan disini menjadi



9.


Narasumber

factor kenapa pelaksanaan berjalan molor. Rekam data e-KTP baru 2,9% 22/9/2011 E SoloMetro Karena rekam data e-KTP baru 2,9% maka Kepala Dispendukcapil mengusulkan pengunduran waktu hingga tahun 2012. - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) -


- Joko Widodo (Walikota Solo) Usulan Dispendukcapil tersebut langsung disampaikan kepada Kemendagri terkait sedikitnya wajib e-KTP yang sudah terdata. Dan hal ini terjadi dikarenakan minimnya jumlah peralatan yang ada. Judul Capaian e-KTP baru 30 persen Tanggal 26/9/2011 Hal B Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Selama ini masing-masing kecamatan hanya mengguanakan dua alat saja, sehingga pencapaian 30% sampai dengan akhir November sudah cukup maksimal. Berita

10.

Narasumber Berita

11.

Judul Tanggal Hal

-

Subandi (Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil)

Selama tiga bulan capaian e-KTP sebanyak 30% dari 430.986 warga itu sudah maksimal hanya dengan menggunkan dua alat saja. Sehingga tidak heran jika capaian rekan data hanya segitu sebab mereka hanya memakai alat seadanya. Akibatnya pelaksanaan ini akan molor hingga awal tahun depan. Kendala mengenai alat membuat serentetan masalah lain ikut terseret. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dari segi peralatan masih belum mendukung penyelenggaraan program e-KTP, maka hal ini bersifat negative. April 2012, program e-KTP kelar 8/12/2011 commit to user A



Rubrik Ringkasan Isi Anggota Komisi 1 DPRD yakin sebelum April rekam data e-KTP bakal kelar melihat persiapan Pemkot dan DPRD yang maksimal serta tambahan alat yang sudah dikirim meski baru 10 unit. Narasumber - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) -


Berita

12.

Hal tersebut bersifat positif karena Pemkot telah menerima tambahan alat dari pemerintah pusat. Dan sugesti Anggota Komisi 1 DPRD tersebut semakin kuat dengan didukung persiapan Pemkot yang maksimal serta tambahan alat yang suadah dikirim meski baru 10unit. Sugesti Anggota Komisi I DPRD tersebut secara tidak langsung menggerakkan personil atau pemerintah daerah untuk bekerja secara maksimal agar e-KTP kelar sebelum bulan April sesuai dengan pernyataan tersebut. Judul Ketua RT-RW diminta proaktif dorong warga miliki e-KTP Tanggal 29/12/2011 Hal E Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Anggota Komisi 1 DPRD meminta bantuan Ketua RT/RW semakin proaktif mengingatkan warga yang sudah mendapatkan undangan untuk segera datang ke Kecamatan. Hal ini untuk menyukseskan program e-KTP. Narasumber - Asih Sunjoto Putro (Anggota Komisi 1 DPRD) -

Berita

YF Sukasno (Ketua Badan Anggaran DPRD Solo)

Kristi yuli (Ketua Rt.1 RW 1, Keluarahan Sudiroprajan, Jebres) Anggota Komisi I DPRD tersebut meminta RT/TW lebih proaktif mengingatkan warga dan memberikan informasi sebanyakbanyaknya commit to userke warga terkait program itu. Hal itu untuk memanfaatkan tenggang waktu yang



13.

diberikan oleh Kmendagri sampai April 2012 mendatang. Sehingga arah pemberitaan ini bersifat positif dalam segi sosialisasi. Judul E-KTP diminta prioritaskan para lansia Tanggal 30/12/2011 Hal E Rubrik SoloMetro Ringkasan Isi Minimnya tempat duduk yang disediakan panitia, banyak warga yang sudah berusia lanjut harus ikut berdesak-desakan dengan warga lain dan mengantre. Narasumber - YF Sukasno (Ketua DPRD Solo) Berita

14.

Pelayanan ini dinilai negative sebab masalah teknis seperti ini sampai bisa terbaikan. Hal ini menjadi kritikan mengenai pelayanan yang tidak memuaskan karena tidak mempertimbangkan para wajib e-KTP yang sudah tua. E-KTP Kecamatan Jebres rampung maret

Judul Tanggal Hal Rubrik Ringkasan Isi Narasumber

31/12/2011 B SoloMetro Pelayanan e-kTP bisa digenjot maksimal karena kebutuhan alat sudah tersedia. - Basuki Anggoro Heksa (Camat Jebres) -

Berita

Saniyah dan Ny Slamet (Warga RT 002/RW 012, Manahan)


“…Camat Jebres Basuki Anggoro Hexa menyatakan, pelayanan e-KTP bisa digenjot maksimal, karena kebutuhan perangkat tersedia. Kebutuhan enam perangkat sudah dikirim Dispendukcapil...” Dia berargument seperti itu juga didukung bukti nyata adanya kelengkapan mesin eKTP, Shif pelayanan dari pagi sampai malam, dan jumlah wajib e-KTP yang sudah terdata mencapai 50%. Namun isi berita ini lebih cenderung bersifat positif dari segi peralatan. commit to user



B. HASIL UJI RELIABILITAS

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menguji keterandalan atau kepercayaan data penelitian, yaitu dengan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang dilakukan adalah untuk menguji seperangkat kategori yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti dibantu oleh rekan yang berperan sebagai pembanding atau hakim yang dalam penelitian ini disebut pengkoding II. Tes dilakukan dengan mengkode 47 item berita penyelenggaraan program e-KTP di solo pada surat kabar Solopos dan 14 item berita penyelenggaraan program e-KTP di solo pada surat kabar Suara Merdeka.

Hasil uji reliabilitas untuk tiap kategori berita yang telah dikoding oleh peneliti dan pengkoding satu adalah sebagai berikut, pada surat kabar Solopos, tingkat reliabilitas kategori cara pengungkapan gagasan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 0,81 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,73 %. Untuk kategori arah pemberitaan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 0,92 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,88 %. Sedangkan untuk kategori sumber informasi pada berita tingkat relabilitasnya adalah 1 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 1 %.

Sedangkan untuk surat kabar Suara Merdeka untuk kategori cara commit to tingkat user reliabilitasnya adalah 0,86 %, pengungkapan gagasan pada berita



dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,82 %. Untuk kategori arah pemberitaan pada berita tingkat reliabilitasnya adalah 86 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0,77 %. Sedangkan untuk kategori sumber informasi pada berita tingkat relabilitasnya adalah 0,93 %, dengan nilai kesepakatan antara peneliti dengan pengkoding satu sebesar 0, 73 %.

Hasil diatas dianggap telah memenuhi tingkat kepercayaan antar pengkoding, karena menurut Laswall dalam Florney nilai antara 70-80% kesamaan antar para pengkoding dapat diterima sebagai kepercayaan yang memadai.1

Sedangkan dalam teori lainnya mengatakan bahwa ambang batas yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi adalah 75%.2 Maka peneliti yakin bahwa reliabilitas tiap kategori dalam penelitian ini adalah reliable

atau memiliki tingkat kepercayaan tinggi, karena hasil uji

reliabilitas kategori menunjukkan prosentase diatas 70%.

1 2

Don Michael Flournoy, Op.Cid, hal:189-193 Rachmat Kriyantono, Op.Cid, hal:236

commit to user



C. TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Setelah

melakukan

uji

reliabilitas,

kemudian

data

hasil

pengkodingan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tujuan untuk menggambarkan distribusi frekuensi untuk tiap kategoti.

Kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori cara pengungkapan gagasan pada berita, arah pemberitaan berita, dan sumber informasi pada periode yang telah ditentukan. Kategori-kategori ini akan diukur dari frekuensi pemuatan berita yaitu tingkat keseringan surat

kabar

Solopos

dan

Suara

penyelenggaraan program e-KTP

Merdeka

dalam

memberitakan

2011 di kota Solo periode Juli -

Desember 2011.

1. Penyajian Data Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011

Berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Solopos berjumlah 47 item. Penyajian data berita ini akan didiskripsikan berdasarkan pada kategori masing-masing, yaitu kategori cara pengungkapan gagasan, arah pemberitaan, dan sumber informasi pada berita.

commit to user



a) Sajian Data Kategori Cara Pengungkapan Gagasan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011. Tabel 3.1 Distribusi Data Kategori Cara Pengungkapan Gagasan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011 No

Kategori

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Informatif

5

10,64%

2

Sugestif

6

12,77%

3

Kritik

25

53,19%

4

Saran

8

17,02%

5

Argumentatif S Jumlah

3

6,38%

47

100,00%

Sumber data: Hasil koding data primer Dari tabel di atas memperlihatkan

bahwa cara pengungkapan

gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2012 di kota solo pada surat kabar Solopos paling banyak adalah berita yang bersifat kritik. Cara pengungkapan gagasan berita disebut bersifat kritik apabila berita berisi kecaman atau tangapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, tindakan, pendapat, program, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program e-KTP ini. Hal commit to user



tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 25 kali atau 53,19% dari total pemuatan. Gagasan yang bersifat kritik tersebut lebih banyak menyoroti tentang

kendala yang terjadi semenjak persiapan penyelenggaraan

program e-KTP berlangsung. Seperti disebutkan surat kabar Solopos edisi 9 Juli 2011, dengan judul “1 petugas layani 3.714 warga”. “…petugas program e-KTP di kota solo harus bekerja keras melayani jumlah wajib e-KTP Solo yang mencapai 430.898 jiwa. Pasalnya, jumlah pegawai yang disediakan Pemkot Solo hanya 116 personel lantaran harus menyesuaikan minimnya jumlah peralatan yang disediakan pemerintah pusat. Proses imput data itu akan nglembur sampai tengah malam. Soalnya, jumlah warga wajib KTP tak seimbang dengan jumlah petugasnya…” Contoh berita lain yang berisi kritikan mengenai peralatan adalah berita edisi 2 Agustus 2011, “Peralatan belum datang, program e-KTP molor.” “…program e-KTP di Kota Solo terancam molor. Persoalannya adalah perangkat e-KTP yang dijadwalkan didatangkan sebelum Agustus oleh pemerintah pusat rupanya hingga kini tak kunjung datang…” Hal tersebut termasuk dalam kategori cara pengungkapan gagasan secara kritik karena di dalam pernyataan itu mengandung kecaman terhadap pemerintah pusat yang tidak kunjung mengirimkan perangkat eKTP. Kemudian pada berita edisi 22 Juli 2011, menunjukkan kendala dalam pendataan warga. “…nasib ribuan warga Solo yang belum terdata program e-KTP masih belum jelas…mengacu kepada peraturan saat ini, program ecommit to user KTP tersebut gratis. Namun, program gratis tersebut hanya berlaku



pada 2011. Pada 2012, program e-KTP tersebut belum ada aturannya. Apakah masih gratis atau tidak, masih tersedia blangkonya atau tidak? Jika belum ada aturannya, kami pasti kebingungan ketika warga yang tak terdata itu berbondongbondong mencari e-KTP…” Selain kritikan masalah keterbatasan peralatan dan masalah pendataan, program e-KTP juga mendapat kritikan mengenai anggaran. Fakta itu benar adanya, seperti yang tersirat dalam berita edisi 8 September 2011. “…pemerintah kota Solo menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya siap melaksanakan program e-KTP… Menurut Hadi Rudhyatmo, ketidaksiapan pemerintah terlihat pada masih ditemukannya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program itu. Wakil Walikota solo ini menilai seharusnya pemerintah pusat lebih detail dalam mempersiapkan program, sebelum memutuskan untuk melaksanakannya. Termasuk memperhitungkan biaya-biaya lainnya sehingga anggaran semestinya tidak sampai memberatkan daerah…”

Sedangkan

cara

pengungkapan

gagasan

pada

berita

penyelenggaraan program e-KTP yaang menduduki posisi kedua paling banyak adalah saran. Gagasan berita bersifat saran apabila berisi tentang nasihat, anjuran atau usulan yang baik dan perlu sebagai pertimbangan atau arahan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 8 kali atau 17,02% dari total pemuatan. Berita pada surat kabar Solopos edisi 1 Juli 2011 dengan judul “Tak tinggal di Solo, KTP dicoret” merupakan contoh cara pengungkapan gagasan berita yang berisi saran. commit to user



“…ketua RT semestinya melakukan komunikasi dengan warga yang bersangkutan. Sebaiknya penyebab dia dicoret sebagai warga Solo dikomunikasikan. Tujuannya ya supaya ada pemahaman dan tidak timbul konflik…” Berita lain yang berisi saran adalah pada edisi 2 Juli 2011, dengan judul “Kartu keluarga tanpa SIAK terancam tak masuk e-KTP”. Berita edisi ini berisi mengenai pentingnya memiliki kode Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam program e-KTP. “… Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Kristanti, menjelaskan KK SIAK adalah syarat mutlak bagi warga yang ikut program e-KTP. Jika keluarga tersebut masih memakai KK lama, puhaknya meminta warga agar secara proaktif mengurusnya…” Pada edisi yang sama dengan berita yang berbeda, berita yang berjudul “14.000 warga Solo di luar daerah” ini berisi instruksi dari Kepala Dispendukcapil kepada para pengurus RT supaya mendata warga ber-KTP Solo namun domisilinya di daerah lain. “…verifikasi data kependudukan perlu dilakukan supaya undangan bisa diterima oleh masyarakat. Sebab dikhawatirkan tanpa adanya verifikasi ulang, warga di luar daerah tetap menerima undangan sehingga tujuan Dispendukcapil mengajak masyarakat memproses e-KTP menjadi sia-sia…” Cara pengungkapan gagasan berikutnya adalah Sugestif. Berita bersifat sugestif apabila berisi dorongan atau pengaruh untk menggerakkan hati seseorang dengan maksud tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 6 kali atau 12,77% dari total pemuatan. Sebagai contoh, berita edisi 18 Juli 2011 yang berisi tentang penjelasan peranan ecommit to user KTP yang sangat vital dalam urusan sehari-hari.



“…E-KTP ini seperti nyawa. Kalau sampai tidak mengurus atau tidak memiliki akan menemui banyak kendala di setiap instansi pemerintah dan swasta, bahkan bisa jadi banyak hak-hak warga dalam berbagai urusan akan sulit dipenuhi…” Kalimat tersebut mengandung sugesti bahwa kalau tidak memiliki e-KTP akan menemui kesulitan di kemudian hari. Kalimat di atas dimaksudkan menggugah hati masyarakat untuk segera mengurus e-KTP. Sebab e-KTP sangat penting dalam urusan sehari-hari. Seperti halnya, urusan pernikahan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, pertanahan, hingga urusan hukum.

Cara pengungkapan gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP yang keempat adalah

informatif. Berita dikatakan bersifat

informatif apabila berisi tulisan dengan memberikan informasi atau menerangkan suatu hal kepada para pembaca, dengan tujuan memperluas pengetahuan dan menjauhkan prasangka. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 5 kali atau 10,64% dari total pemuatan. Pada surat kabar Solopos cara pegungkapan gagasan secara informatif ini terlihat pada berita edisi 5 September 2011 yang berjudul “Warga joyosuran siap ikuti e-KTP”. “…sebanyak 8.138 warga Joyosuran, Pasar Kliwon siap mengikuti pembuatan e-KTP. Menurut Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Joyosuran, Hariyoseno, para wajib e-KTP itu akan mengikuti foto e-KTP, rekam data dan pengambilan sidik jari. Dia mengatakan sesuai jadwal dari kecamatan Pasar Kliwon, warga Joyosuran akan mengikuti kegiatan tersebut pada, Selasa (6/9). “Dimulai dari RW 1 dan seterusnya hingga RW XII. Diharapkan warga hadir tepat waktu undangan yang telah disampaikan,” commitsesuai to user



papar Hariyoseno melalui pesan sigkatnya kepada kepada Espos, Kamis (1/9)…” Kalimat di atas hanya sekedar memberi informasi bahwa sebanyak 8.138 warga Joyosuran siap mengikuti pembuatan e-KTP. Lalu pada kalimat “Dimulai dari RW I dan seterusnya hingga RW XII,” jelas merupakan sebuah penerangan suatu informasi. Yang tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan pembaca.

Sedangkan cara pengungkapan gagasan berita yang bersifat argumentatif disini adalah berita yang berisi pembelaan atau mendukung argument atau alasan yang dikemukakan atas suatu pandangan tertentu. Dengan kata lain, menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat.

Dari 47 berita penyelenggaraan program e-KTP di surat kabar Solopos, hanya ada beberapa berita yang bersifat argumentatif. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 3 kali atau 6,38% dari total pemuatan. Berita yang berisi argument ini terlihat pada berita edisi 3 Oktober 2011, dengan judul “Pemborosan e-KTP diduga Rp 2 miliar.” “DPRD Kota Solo memprihatinkan pemborosan dana pelaksanakan program e-KTP yang diduga mencapai Rp 2 miliar. Pemborosan tersebut terjadi lantaran anggaran yang diperuntukkan bagi program e-KTP tetap dipergunakan hingga akhir tahun. Sehingga meski target e-KTP tidak tercapai yakni 431.076 orang namun anggaran tersebut tetap digunakan supaya program tetap berjalan…” “…laporan terakhir yang saya terima, dri 431.076 orang yang commit to user ditarget menjadi wajib e-KTP yang sudah memenuhi undangan



baru sebanyak 28.161 orang. Jelas masih jauh dari target yang diharapkan…” “…meski target tidak bisa dicapai tapi anggaran yang sudah dialokasikan tetap harus dipergunakan. Tidak bisa, imbuhnya, Pemkot melakukan penghematan supaya anggaran masih tersisa dan bisa kembali ke kas daerah…” Pada kalimat di atas, nampak jelas bahwa ia berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah kota Solo. DPRD Kota Solo, YF Sukasno, juga memperkuat pendapatnya dengan data yang ia miliki. Hal ini yang menjadikan berita ini masuk dalam kategori cara pengungkapan gagasan berita yang bersifat argumentatif.

Dari prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa media surat kabar Solopos lebih banyak menyoroti tentang kendala penyelenggaraan program e-KTP 2011 di Kota Solo, sehingga sebagian besar berita berisi kritikan. Selain itu frekuensi berita yang bersifat saran, sugestif, informative, dan argumentatif lebih sedikit dibanding berita yang bersifat kritik.

Hasil tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan redaksional pers lokal yang lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologi (proximity) dalam segala dimensi dan implikasinya. Dimana wilayah sirkulasi Solopos meliputi daerah-daerah yang ada di Surakarta sehingga sebagai Koran local, Solopos menempatkan dirinya sebagai Koran daerah yang terbit di daerah. Maka commit to user



sudah seharusnya apabila Solopos lebih intens dalam pemberitaan program e-KTP di Kota Solo ini.

b) Sajian

Data Kategori

Arah

Pemberitaan

Pada Berita

Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011.

Tabel 3.2 Distribusi Data Kategori Arah Pemberitaan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011 No

Kategori

Sub Total

1

Favourable

2

Netral

3

Unfavourable

Prosentase (%)

1

2

3

4

5

6

Frekuensi

2

0

1

0

4

0

7

14,89%

11

23,41%

29

61,70%

47

100,00%

4

1

7

2

Jumlah Sumber data: Hasil koding data primer

Ket : 1 2 3 4 5 6

Total

: Sosialisasi : Sumber Daya Manusia (SDM) : Dana : Pelayanan : Fasilitas : Program

commit to user

12 3



Dalam kategori ini frekuensi arah atau sifat berita, mengikuti teori yang dikembangkan Lasswell yaitu favourable (mendukung atau positif), netral, dan unfavourable (tidak mendukung atau negatif). Berita dinyatakan favourable apabila di dalam isi berita pada surat kabar Solopos bersifat mendukung penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo, baik dari segi sosialisasi, sumber daya manusia (SDM), dana, pelayanan, fasilitas, dan program. Sifat berita disebut netral apabila isi berita pada surat kabar Solopos membahas mengenai pernyataan pendapat secara eksplisit maupun implisit bersifat netral dalam penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo. Kemudian sifat berita disebut Unfavourable apabila isi berita pada surat kabar Solopos bersifat tidak mendukung penyelenggaraan program eKTP 2011 di kota Solo, baik dari segi sosialisasi, sumber daya manusia (SDM), dana, pelayanan, fasilitas, dan program. Berikut sajian data dalam tabel distribusi frekuensi.

Dari tabel di atas, arah pemberitaan berita penyelenggaraan program e-KTP dengan nada negatif atau tidak mendukung adalah sebanyak 61,70% atau sebanyak 29 item. Unfavourable dalam hal ini lebih didominasi

dengan

pemberitaan

mengenai

fasilitas

yang

kurang

mendukung penyelenggaraan program e-KTP 2011 yaitu sebanyak 12 item. Seperti yang sudah disinggung pada kategori pertama banyak user kritikan yang membahas commit kendalato mengenai fasilitas. Artinya, fasilitas



menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini. Akibatnya pelaksanaan program e-KTP tidak berjalan lancar. Sedangkan faktor kedua yang tidak mendukung penyelenggaraan program e-KTP adalah dana. Hal tersebut dapat dilihat dari sub total frekuansi, sebanyak 7 item berita mempermasalahkan dana, dan mengarah pada nada negatif. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan pemerintah. Baik dari mempersiapkan perangkat hingga masalah krusial seperti dana, sosialisasi, pelayanan, peraturan program e-KTP dan sebagainya. Bahkan dapat disimpulkan bahwa program e-KTP 2011 tidak berhasil. Sebab deadline penyelesaian program e-KTP nyatanya diundur sampai bulan April 2012. Factor ketiga yang menunjukkan nada negative adalah sosialisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya item berita yang menyoroti permasalahan sosialisasi yaitu sebanyak 4 item. Kemudian faktor keempat yang tidak mendukung pelaksanaan program e-KTP adalah permasalahan program. Pada berita edisi 15 Agustus 2011, yang dibahas lebih mengarah pada program besar pemerintah yaitu e-KTP itu sendiri. “Kehadiran e-KTP barangkali mirip satrio piningit. Meski masih samar, namun banyak orang terlanjur menaruh harapan besar kepada megaproyek kependudukan itu…sayang, antusiasme warga itu seperti gayung tak bersambut. Pemerintah yang menggagas program itu malah kedodoran di sana-sini. Alhasil, proyek raksasa itu dinilai sebagai program yang dipaksakan. “Istilahnya itu, nggege mongso. Programnya bagus tapi tak siap semua.” commit to user



Kalimat di atas secara tersirat mengutarakan kekecewaan terhadap megaproyek pemerintah pusat tersebut. Disinggung istilah jawa nggege mongso, yang seharusnya belum bisa dilaksanakan namun dipaksakan berjalan. Penyelenggaraan program KTP Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Benar jika dikatakan program e-KTP ini bagus, namun yang punya gawe akan proyek ini terkesan belum siap menyelenggarakan program ini. Dari sub total frekuensi pada tabel 3.2 diatas nampak jelas bahwa pelayanan dan SDM dalam penyelenggaraan program e-KTP pada berita Solopos tidak banyak mengungkapkan

nada negative di dalamnya.

Sehingga dapat disimpulkan, hal yang tidak mendukung penyelenggaraan program e-KTP paling banyak adalah dari segi fasilitas dan dana. Sedangkan dari segi sosialisasi, program, pelayanan dan SDM masingmasing beda tipis. Kemudian sifat berita disebut netral apabila isi berita pada surat kabar Solopos membahas mengenai pernyataan pendapat secara eksplisit maupun implisit bersifat netral dalam penyelenggaraan program commit to user



e-KTP 2011 di kota Solo. Hal itu dapat dilihat pada frekuensi sebanyak 23,41% atau sebanyak 11 item. Pada berita yang berjudul “Antre e-KTP, warga tewas”, edisi 31 Desember 2011 ini bersifat netral sebab tidak ada nada yang bersifat mendukung ataupun tidak mendukung penyelenggaraan program e-KTP. Berikut adalah cuplikan dari isi berita yang bersifat netral. “…sekitar pukul 18.30 WIB, Pak Wasi sudah sempoyongan. Tak berapa lama, ia ambruk pingsan. Ia lantas dilarikan ke Kasih Ibu. Saat mengantre, ia ditemani istrinya... “ Sedangkan dari kategori arah pemberitaan secara favourable, arah pemberitaan berita penyelenggaraan program e-KTP dengan nada positif atau mendukung adalah sebanyak 14,89% atau sebanyak 7 item. Dengan rincian 4 item membahas perihal fasilitas, 2 item membahas hal sosialisasi, dan 1 item membahas perihal dana. Berita edisi 22 Desember 2011, dengan judul “2012, Solo cetak sendiri e-KTP”. Pada berita ini menjelaskan bahwa perangkat rekam data e-KTP kini telah komplet sehingga terjadi lonjakan target rekam data eKTP. “…jika dulu, sehari hanya 500-an warga yang bisa di-input data, sekarang 1.000 lebih warga dalam sehari bisa ter-input datanya…” Kalimat diatas menunjukkan nada positif atau bersifat mendukung program e-KTP khusunya dari segi fasilitas. Dengan adanya kelengkapan commit to user



perangkat rekam data maka secara otomatis akan memperlancar dan mendukung penyelenggaraan program e-KTP 2011. c) Sajian

Data

Kategori

Sumber

Informasi

Pada

Berita

Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011. Pada

kategori

sumber

informasi

ini,

informan

memiliki

kepentingan mendukung dalam pemberitaan yang akan dimuat di media massa. Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua

kategorisasi yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah dan masyarakat umum. Sumber informasi berasal dari pejabat/pegawai pemerintah apabila di dalam berita menyebutkan Walikota, Pemerintah Kota/Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, Perangkat Desa, camat, RT/RW sebagai sumber informasi. Sedangkan sumber informasi berasal dari masyarakat umum apabila di dalam berita menyebutkan warga masyarakat, perserta e-KTP sebagai sumber informasi. Dari tabel di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa sumber informasi paling banyak berasal dari pejabat atau pegawai pemerintah. Hal ini disebabkan di dalam penyelenggaraan program e-KTP, pemerintah kota memiliki peranan dan tanggungjawab yang besar atas pelaksanaan pada masing-masing daerah. Sehingga kondisi seperti apa, bagaimana dan kenapa di dalam penyelenggaraan program e-KTP, mereka akan lebih commit to user paham dibanding masyarakat umum.



Tabel 3.3 Distribusi Data Kategori Sumber Informasi Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Periode Juli - Desember 2011 No

Kategori

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Pejabat/Pegawai Pemerintah

43

91,49%

2

Masyarakat Umum

4

8,51%

47

100,00%


Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, terdapat hambatan mengenai peralatan, dana, sosialisasi, pelayanan, SDM, sampai masalah teknis di dalam pelaksanaan program e-KTP 2011 itu berlangsung. Maka para pejabat pemerintahlah yang mendominasi sebagai sumber informasi dari mana informasi itu diperoleh. Penyajian data pada surat kabar Solopos tersebut diatas tidak lepas dari karakteristik media sebagai Koran daerah yang terbit di daerah. Dimana kedekatan secara geografis dan spikologi selalu diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan yang ada di masyarakat. Hal ini terbukti, dengan adanya pemberitaan secara intens dan mendalam menganai penyelenggaraan program e-KTP di Kota Solo. Solopos berusaha tampil lebih baik dan lebih aspiratif atas kebutuhan pembaca.

commit to user



2. Penyajian Data Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka

Berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di kota Solo pada surat kabar Suara Merdeka berjumlah 14 item. Penyajian data berita ini akan didiskripsikan

berdasarkan pada kategori masing-masing, yaitu

kategori cara pengungkapan gagasan, arah pemberitaan, dan sumber informasi pada berita. a) Sajian Data Kategori Cara Pengungkapan Gagasan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011. Tabel 3.4 Distribusi Data Kategori Cara Pengungkapan Gagasan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011

No

Kategori

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Informatif

3

21,43%

2

Sugestif

1

7,14%

3

Kritik

7

50%

4

Saran

2

14,29%

5

Argumentatif

1

7,14%

14

100,00%

Jumlah

commit to user



Sumber data: Hasil koding data primer Dari tabel di atas memperlihatkan

bahwa cara pengungkapan

gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2012 di kota solo pada surat kabar Suara Merdeka didominasi oleh berita yang bersifat kritik. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi sebanyak 7 kali atau 50% dari total pemuatan. Cara pengungkapan gagasan pada berita penyelenggaraan program e-KTP 2012 yang berisi kritikan ini lebih banyak menyinggung perihal kendala yang terjadi selama penyelenggaraan. Seperti disebutkan oleh surat kabar Suara Merdeka edisi 21 September 2011, berita berjudul “Fraksi-fraksi Kitisi Program e-KTP” ini berisi pertanyaan-pertanyaan kritis dari beberapa fraksi kepada Pemkot seputar kejelasan pelaksanaan eKTP di Solo. “…sayangnya, Pemkot tidak memasukkan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan e-KTP tersebut..” (dari Jubir Fraksi Partai Golkar Sejahtera, Maria Sri Suarni) “...kalau memang program e-KTP memerlukan waktu lebih panjang, kenapa demikian. Lalu kendalanya pada sisi mana…” (dari ketua Fraksi PAN, Hammi Mujadid Irsyad) Fraksi PKS, dan Nurani Indonesia Raya juga mengkritisi hal serupa. Mereka meminta kejelasan mengenai kendala yang terjadi dan bagaimana solusinya. Jika melihat permasalahan yang terjadi, deadline program e-KTP yang jatuh pada 31 Desember 2011 itu takkan selesai. Tidak adanya kepastian kelengkapan alat, jelas akan berdampak pada commit kesuksesan program e-KTP tahun to ini.user



Apalagi pada berita edisi 7 September 2011, disinggung bahwa dua alat rusak, program e-KTP terganggu. Pada edisi 9 September 2011, dengan judul “Khawatir rusak, penggunaan pelan-pelan”, menimbulkan kekhawatiran lantaran minimnya peralatan sementara warga wajib e-KTP yang belum terdata ribuan orang. Kemudian berita yang bersifat informatif terlihat jelas dari frekuensi sebanyak 3 kali atau 21,43% dari total pemuatan. Berita informatif dalam hal ini lebih banyak menjelaskan tentang sosialisasi pelaksanaan program e-KTP. Pada edisi 4 Agustus 2011, pemerintah kota mensosialisasikan kapan program ini benar-benar direalisasikan. Berita ini juga berisi tentang persiapan pemerintah kota sebelum datangnya peralatan dari pemerintah pusat yaitu menggelar bimbingan teknis kepada operator pelayanan administrasi e-KTP, mempersiapkan baik tempat . Dijelaskan pula, bahwa pembuatan e-KTP bisa memakan waktu lebih panjang dibanding KTP biasa. Jika pada umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam, namun e-KTP bisa memakan waktu sampai tiga hari. EKTP merupakan program pemerintah pusat untuk menekan maraknya KTP ganda. Dalam kartu tersebut akan terimpan data pribadi seperti sidik jari, rekam retina hingga tanda tangan milik pemegang kartu. Solo sendiri merupakan salah satu dari 197 kabupaten atau kota di Indonesia, yang menjadi pilot project program tersebut. Berita edisi 8 September 2011, juga menjelaskan informasi commit to user mengenai sosialisasi program e-KTP yang melibatkan keluarga RT.



Pemerintah kota tidak kehabisan akal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Semua aparat pemerintah mulai dari, Lurah, pengurus RW, pengurus RT sampai keluarga pengurus RT juga dilibatkan. Trik ini sebagai langkah mensukseskan proyek besar pemerintah pusat. Contoh berita informatif lain selanjutnya adalah berita edisi 10 September 2011. Berisi sosialisasi bahwa KTP konvensional tetap berlaku. Sehingga pelayanan memperpanjang KTP lama tetap dilayani dan pembuatan e-KTP tetap diselenggarakan meski dilakukan di loket yang berbeda. Terbatasnya alat pembuat e-KTP dan pembagian undangan secara bertahap, membuat masyarakat tidak semuanya memiliki e-KTP dalam waktu bersamaan. Untuk itu selama masyarakat belum memiliki e-KTP maka KTP lama masih dinyatakan berlaku. Sedangkan berita yang bersifat saran, memliki frekuensinya sebanyak 2 item atau 14,29% dari total pemuatan. Saran adalah anjuran, usulan, nasehat yang baik dan perlu sebagai pertimbangan untuk mengatasi masalah. “…para ketua RT dan RW di kota Solo diminta bantuannya untuk menyukseskan program e-KTP. Caranya adalah dengan memberikan informasi terbaru soal program ini. Bagi warga yang sudah mendapatkan undangan agar diajak berbondong-bondong ke kecamatan membuat KTP baru tersebut…” Kalimat permintaan tersebut mengandung anjuran kepada ketua RT dan RW untuk mengajak warga yang sudah mendapat undangan untuk segera datang ke kecamatan. Hal ini untuk menyukseskan program e-KTP commit to user



yang telah melebihi batas waktu dari ketentuan pemerintah pusat yaitu 31 Desember 2011, program e-KTP selesai. Sebab kesempatan kedua yang diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam surat edarannya tidak boleh disia-siakan. Surat edaran Kemendagri itu menegaskan bahwa e-KTP harus sudah selesai pada 31 April 2012. Cara pengungkapan gagasan yang memiliki frekuensi paling sedikit adalah sugestif dan argumentatif, masing-masing memiliki frekuensi sebanyak 1 item atau 7,14%. Berita yang bersifat sugestif bisa dilihat pada edisi 8 Desember 2011, dari judul “April 2012, program e-KTP kelar”, saja sudah bersifat sugestif sebab dia meyakinkan orang lain dan dirinya sendiri bahwa April 2012 penyelenggaraan program e-KTP bakal rampung. “…tapi kalau melihat kesiapan Pemkot, saya yakin sebelum April sudah kelar…” Secara langsung kata ini merupakan sebuah keyakinan yang menyimpan harapan. Namun secara tidak langsung kalimat di atas memiliki dorongan kepada pemerintah kota untuk segera menyelesaikan program e-KTP ini sebelum April 2012. Kemudian berita yang bersifat argumentatif, seperti yang diberitakan pada edisi 1 September 2011. Berita ini berisi tentang kisah petugas teknis e-KTP di Solo. Petugas teknis tersebut menerangkan commit to user



bahwa, menurutnya untuk perawatan perangkat e-KTP tersebut perlu di restart ketika istirahat. Tujuannya agar alat-alat menjadi adem. Berdasarkan penyajian data mengenai kategori cara pengungkapan gagasan pada surat kabar Suara Merdeka diatas, berita yang paling sering muncul adalah berita yang bersifat kritik dengan frekuensi sebanyak 50%. Yang menjadi topik utama dalam hal ini adalah kerusakan alat dan keterlambatan pengiriman perangkat e-KTP dari pemerintah pusat. b) Sajian Data Kategori Arah Pemberitaan Pada Berita

Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011.

Tabel 3.5 Distribusi Data Kategori Arah Pemberitaan Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011 No

Kategori

Sub Total

1

Favourable

2

Netral

3

Unfavourable

Total

Prosentase (%)

1

2

3

4

5

6

Frekuensi

3

0

0

0

2

0

5

35,72%

1

7,14%

8

57,14%

14

100,00%

0

0

0

1


commit to user

7

0



Ket : 1 2 3 4 5 6

: Sosialisasi : Sumber Daya Manusia (SDM) : Dana : Pelayanan : Fasilitas : Program Dari tabel di atas, arah pemberitaan berita penyelenggaraan

program e-KTP dengan nada negatif atau tidak mendukung adalah sebanyak 57,14% atau sebanyak 8 item. Nada negatif dalam pemberitaan ini tidak jauh berbeda dengan pemberitaan pada surat kabar Solopos. Hal yang sama diungkapkan juga pada surat kabar Suara Merdeka. Pada berita edisi 7 September 2011, yang berjudul “Kalau lancar, lima menit selesai” ini berisi kalimat sindiran yang bernada negatif sehingga berita ini termasuk ke dalam kategori unfavourable dari sisi fasilitas yang dilihat. “…target kita 409.300 dari 530.000 penduduk Solo. namun demikian, itu semua baru bisa terlaksana jika ketersediaan alat terpenuhi. Kalau tenaga ada tapi alat tidak ada, buat apa…” Kalimat

tersebut

mempermasalahkan

ketersediaan

alat.

Ketidakjelasan kedatangan alat tambahan yang notabene sesuai kebutuhan di setiap kecamatan pun, menjadi perhatian. Selain itu nada negatif juga tersirat pada berita edisi 30 Desember 2011, yang berisi tentang pelayanan yang kurang memadai. Sebab banyak para lansia di atas 60 tahun yang datang ke kecamatan untuk mengurus ecommit to user



KTP, datang dari pagi namun harus mengantre selama empat jam dan parahnya mereka banyak yang tidak mendapatkan tempat duduk. “…ya capek tapi bagaimana lagi antreannya cukup panjang…” Kata inilah yang terlontar dari mulut sang nenek yang lanjut usia. Dan Ketua DPRD YF Sukasno pun mengharapkan evaluasi menyeluruh mengenai penjadwalan undangan dan penataan antrean. Para pemangku kepentingan yang mengurusi pelaksanaan program e-KTP semestinya memikirkan lapisan masyarakat yang masuk kategori lanjut usia. Para lansia ini memiliki keterbatasan tersendiri khususnya kemampuan fisik. Hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam berita edisi ini. Terdapat nada-nada negatif baik dari segi fasilitas dan pelayanan. Lain halnya dengan favourable , nada positif mendominasi pada berita dari segi sosialisasi yaitu sebanyak 3 item dari 5 total item kategori favourable.

Di dalam liputan berita, sosialisasi program e-KTP yang

dilakukan pemerintah kota bersifat positif yang artinya penempatan berita sosialisasi program e-KTP pada media khususnya surat kabar Suara Merdeka cukup baik. Kemudian dari segi fasilitas memiliki frekuensi sebanyak 2 item pada kategori arah pemberitaan. Hal ini dikarenakan banyak sekali pemberitaan media mengenai permasalahan perangkat e-KTP yang sebelum-sebelumnya di beritakan dengan nada negatif. Sehingga nada to user menjelang deadline selesainya positif mengenai fasilitascommit baru muncul



program e-KTP karena perangkat yang selama ini dinanti-nanti oleh Pemkot Solo akhirnya didatangkan oleh pemerintah pusat. Arah pemberitaan yang ketiga adalah netral. Dimana pemuatan berita pada kategori ini bersifat informatif sehingga isi dari berita ini tidak bersifat favourable dan unfavourable. Hal ini bisa dilihat pada berita edisi 4 Agustus 2011. Di dalam berita ini dijelaskan, bahwa pembuatan e-KTP bisa memakan waktu lebih panjang dibanding KTP biasa. Jika pada umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam, namun e-KTP bisa memakan waktu sampai tiga hari. E-KTP merupakan proram pemerintah pusat untuk menekan maraknya KTP ganda. Dalam kartu tersebut akan terimpan data pribadi seperti sidik jari, rekam retina hingga tanda tangan milik pemegang kartu. Solo sendiri merupakan salah satu dari 197 kabupaten atau kota di Indonesia, yang menjadi pilot project program tersebut. Maka secara eksplisit isi berita ini bersifat netral. Dari hasil penyajian data mengenai kategori arah pemberitaan berita diatas, maka dapat disimpulkan bahwa arah pemberitaan yang memiliki frekuensi paling banyak adalah unfavourable dengan topik pembicaraan mengenai fasilitas program e-KTP yang tidak mendukung. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penyajian data surat kabar Solopos, dimana hasilnya menunjukkan kategori arah pemberitaan berita yang lebih commit to user



mendominasi

adalah

unfavourable

dengan

topik

pembicaraan

permasalahan fasilitas. c) Sajian Data Kategori Sumber Informasi Pada Berita

Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di KSolo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011.

Tabel 3.6 Distribusi Data Kategori Sumber Informasi Pada Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Suara Merdeka Periode Juli - Desember 2011 No

Kategori

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Pejabat/Pegawai Pemerintah

13

92,86%

2

Masyarakat Umum

1

7,14%

14

100,00%


Sumber informasi yang memiliki frekuensi sebanyak 92,86 % berasal dari pejabat pemerintah, seperti Walikota/ Wakil Walikota, Wakil/Ketua Dispendukcapil, Wakil ketua DPRD, Sekretaris/Kepala Kecamatan, anggota Komisi 1 DPRD, Ketua/Sekretaris/Jubir Fraksi Partai di DPRD, dan Ketua RT. Hal

ini

menunjukkan

bahwa

pihak-pihak

yang

memiliki

kepentingan, yang banyakcommit memberikan to userinformasi seputar penyelenggaraan



program e-KTP. Sementara informasi yang berasal dari kalangan masyarakat sangat sedikit. Kecilnya jumlah frekuensi ini disebabkan karena liputan menganai warga memang lebih berdasar pada bagaimana pandangan atau perasaan mereka mengikuti program ini. Sehingga pada berita yang bersumber dari masyarakat umum, lebih menekankan pada kisah keluh, kesah mereka ketika mengurus e-KTP.

Ketertarikan surat kabar Suara Merdeka dalam memberitakan penyelenggaraan program e-KTP di kota Solo jika dibandingkan dengan surat kabar Solopos jelas sangat berbeda. Hal ini dilihat dari seberapa jauh kedua surat kabar ini dalam memberitakan penyelenggaraan program eKTP di Solo pada periode Juli – Desember 2011.

Sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa kedekatan secara geografis dan spikologis dalam hal ini menjadi salah satu faktor perbedaan muatan berita pada masing-masing media.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Statistik Uji beda isi berita penyelenggaraan program eKTP di kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka Pada bagian ini akan membahas mengenai analisis hasil penghitungan terhadap data-data yang telah dikoding sebelumnya berdasarkan kategori cara pengungkapan gagasan, arah pemberitaan, dan sumber informasi berita. Untuk mengetahui perbedaan masing-masing kategori pada kedua surat kabar Solopos dan Suara Merdeka, dapat dilakukan dengan teknik statistik chi square. Adapun rumus chi square sebagai berikut:

Ket:

Oi : nilai Observasi (nilai pengamatan)

Ei : nilai Expectad (nilai diharapkan) ∑ : penyajian terakhir seluruh kategori yang kita ukur commit to user 137



Untuk dapat melakukan uji beda dengan rumus diatas, berikut langkahlangkah

dalam

analisis

uji

beda

dengan

chi

square:

35

a. Menghitung terlebih dahulu frekuensi yang diharapkan. Jumlah frekuensi yang diharapkan (Ei) dapat diperoleh dengan jalan mengalikan jumlah baris dan jumlah kolom untuk setiap sel dan kemudian membaginya dengan jumlah sampel.

Lalu masukkan angka-angka kedalam rumus chi square :

b. Kedua, tentukan derajat kebebasan (db/ degreeof freedom) dengan rumus (k-1)(b-1), dimana K adalah jumlah baris dan B adalah jumlah kolom. c. Tentukan level significant pada tabel critical values for

. Dalam hal

ini peneliti memilih level significant 5% (0,05). Ini berarti tingkat

commitUntuk to user Eriyanto, Analisis Isi, Pengantar Metodelogi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Kencana, 2011, hal: 330 35



kemungkinan terjadinya kesalahan yang kecil adalah 5%, sedangkan yang benar 95%. d. Masukan hasil nilai chi square atau disebut kritis (

tabel) untuk

critical values for e. Interpretasi: jika

hitung kedalam

tabel nilai

chi square pada level significant 0,05 (dalam ).

hitung > dari

tabel maka

hipotesis diterima, tetapi jika

hitung < dari

ada perbedaan signifikan, tabel maka

tidak ada

perbedaan yang signifikan, hipotesis ditolak.

Tabel 4.1 Perbedaan Distribusi Frekuensi Berita Penyelenggaraan Program E-KTP di kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Dan Suara Merdeka Periode Juli – Desember 2011 No

Surat Kabar

Frekuensi

Prosentase (%)

1

Solopos

47

77,05%

2

Suara Merdeka

14

22,95%

61

100,00%

Jumlah Sumber: Hasil koding data primer

Dari data diatas, terllihat bahwa ada perbedaan dalam frekuensi pemuatan berita. Namun dari hasil perhitungan chi square yang dapat dilihat pada daftar lampiran tabel 2.1 perhitungan chi square untuk tabel perbedaan diatas adalah

hitung

= 17,86. Sedangkan derajat kebebasan

dapat diperoleh dengan jalan rumus dk untuk tabel yang terdiri dari kolom commit to user dan baris adalah (R-1)(C-1). Dalam ilustrasi ini berarti (2-1)(1-1) = 1.



Pada lampiran tabel 3, nilai tabel chi square pada derajat kebebasan (dk) = 1 dan p = 0,05 adalah 3,84. Perbedaan disebut signifikan apabila nilai chi square sama dengan atau lebih besar dari nilai tabel. Disini nilai chi square (

17,86 lebih

besar dari 3,84. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka dalam hal frekuensi pemunculan berita penyelenggaraan program e-KTP 2011. Kedua surat kabar ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pemberitaan e-KTP di Solo, sehingga frekuensi pemberitaan pada surat kabar Solopos lebih banyak dibanding surat kabar Suara Merdeka. Sudut pandang media ini dilihat dari nilai berita yang akan disebarluaskan. Nilai berita tersebut menyangkut kedekatan geografis, (timeliness) baru muncul, menyangkut kepentingan orang banyak, dsb. Hal ini sehubungan peran penting para editor sebagai “gate keeper” dalam memilih berita-berita mana saja yang akan dimuat dan yang tidak akan dimuat. Pemilihan ini jelas sangat subjektif dan tergantung pada visi dan misi atau ideologi yang ingin disampaikan oleh media tersebut kepada masyarakat. Sehingga wajar jika ada perbedaan dalam jumlah frekuensi pemberitaan penyelenggaraan program e-KTP di Solo pada surat kabar commit to user



Solopos dan Suara Merdeka. Sebab, Solopos adalah koran lokal yang terbit di daerah Solo dan memiliki pembaca terbesar se-Solo Raya. Pastinya,

sebagai

koran

lokal

“Solopos”

lebih

banyak

memberitakan program e-KTP di Solo jika dibandingkan dengan surat kabar regional “Suara Merdeka” menyangkut kedekatan secara geografis juga berbeda. Dengan demikian, uji beda masing-masing kategori pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka dengan chi square (

, penting

dilakukan untuk memastikan apakah perbedaan di masing-masing kategori adalah perbedaan yang signifikan ataukah perbedaan ini hanya terjadi secara kebetulan. Berikut analisa hasil uji beda dari masing-masing kategori pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka; 1. Analisis statistik uji beda kategori cara pengungkapan gagasan berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di Kota Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011. Tabel frekuensi di bawah ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah pemuatan berita penyelenggaraan program e-KTP pada kategori cara pengungkapan gagasan berita.

commit to user



Tabel 4.2 Perbedaan Distribusi Frekuensi Kategori Cara Pengungkapan Gagasan Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Solo Pada Surat Kabar Solopos Dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011

No

Cara Pengungkapan Gagasan

Surat Kabar Solopos

Suara Merdeka

Jumlah

Prosentase (%)

1

Informatif

5

3

8

13,11%

2

Sugestif

6

1

7

11,48%

3

Kritik

25

7

32

52,46%

4

Saran

8

2

10

16.39%

5

Argumentatif

3

1

4

6,56%

Jumlah

47

14

61

100,00%

Sumber: Tabel 2.2.1 Namun dari hasil perhitungan chi square yang dapat dilihat pada daftar lampiran tabel 2.2.3 perhitungan chi square untuk tabel perbedaan diatas adalah

hitung

= 1,4. Sedangkan derajat kebebasan dapat diperoleh

dengan jalan rumus dk untuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris adalah (R-1)(C-1). Dalam ilustrasi ini berarti (2-1)(5-1) = 4. Pada lampiran tabel 3, nilai tabel chi square pada derajat kebebasan (dk) = 4 dan p = 0,05 adalah 9,49. Perbedaan disebut signifikan apabila nilai chi square sama dengan atau lebih besar dari nilai tabel. Disini nilai chi square ( kurang dari 9,49. commit to user

1,4



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kategori cara pengungkapan gagasan berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program e-KTP pada kedua surat kabar ini, dipandang buruk. Meskipun pemuatan berita pada Suara Merdeka lebih sedikit dibanding Solopos, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal isi pemberitaan yang bersifat kritik. Dari tabel frekuensi diatas menunjukkan sebanyak 52,46% berita Suara Merdeka dan Solopos berisi tentang kritikan. Kritikan tersebut lebih banyak menyoroti pelaksanaan program e-KTP yang tersendat karena berbagai kendala hingga mengakibatkan program tersebut molor melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Banyaknya kendala yang terjadi menggambarkan ketidaksiapan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan program e-KTP 2011 di Kota Solo. Sebagai pers lokal, Solopos berpegang teguh dengan teori proximity. Oleh sebab itu, surat kabar Solopos lebih sering memberitakan perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan program e-KTP 2011 di wilayahnya sendiri. Secara intens dan mendalam Solopos berusaha menyajikan isu yang berkaitan dengan program e-KTP. Dalam hal ini, kedekatan secara geografis dan psikologis sangat mempengaruhi seberapa pentingnya berita tersebut dimata media. commit to user



Sehingga muncul perbedaan jumlah pemuatan berita pada masing-masing media cetak tersebut. 2. Analisis statistik uji beda kategori arah pemberitaan berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di Kota Solo pada surat kaar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011. Tabel frekuensi di bawah ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah pemuatan berita penyelenggaraan program e-KTP pada kategori arah pemberitaan berita. Tabel 4.3 Perbedaan Distribusi Frekuensi Kategori Arah Pemberitaan Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 Di Solo Pada Surat Kabar Solopos Dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011 Surat Kabar No

Arah

Solopos

Suara Merdeka

Jumlah

Sosialisasi

2

3

5

SDM

0

0

0

Dana

1

0

1

Pelayanan

0

0

0

Fasilitas

4

2

6

Program

0

0

0

Jumlah

7

5

12

Pemberitaan 1

Prosentase (%)

Favourable

commit to user

19,67%



2

Netral Jumlah

3

11

1

12

19,67%

Sosialisasi

4

0

4

SDM

1

0

1

Dana

7

0

7

Pelayanan

2

1

3

Fasilitas

12

7

19

Program

3

0

3

Jumlah

29

8

37

60,66%

JUMLAH

47

14

61

100,00%

Unfavourable

Sumber: Tabel 3.2 dan 3.5 Namun dari hasil perhitungan chi square yang dapat dilihat pada daftar lampiran tabel 2.3.3 perhitungan chi square untuk tabel perbedaan ini adalah

hitung

= 3,86. Sedangkan derajat kebebasan dapat diperoleh

dengan jalan rumus dk untuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris adalah (R-1)(C-1). Dalam ilustrasi ini berarti (2-1)(3-1) = 2. Pada lampiran tabel 3, nilai tabel chi square pada derajat kebebasan (dk) = 2 dan p = 0,05 adalah 5,99. Perbedaan disebut signifikan apabila nilai chi square sama dengan atau lebih besar dari nilai tabel. Disini nilai chi square ( kurang dari 5,99.

commit to user

3,86



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kategori arah pemberitaan berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka. Kesamaan dalam hal arah pemberitaan pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka disebabkan oleh banyaknya isu bernada negatif yang ada dilapangan selama penyelenggaraan program e-KTP. Disini media berusaha menyajikan berita secara objektif. Nada negatif pada kedua surat kabar tersebut lebih banyak membahas menganai fasilitas yang kurang mendukung penyelenggaraan program e-KTP. Sehingga masing-masing media memiliki kecenderungan yang sama dalam hal isi pemberitaan. Kemudian masalah dana juga menjadi sorotan surat kabar Solopos yaitu sebanyak 7 item berisi nada negatif. Sedangkan Suara Merdeka sama sekali tidak menyoroti masalah dana. Perbedaan pemuatan berita penyelenggaraan program e-KTP kedua surat kabar tersebut sangat kontras. Seperti halnya arah pemberitaan pada kategori favourable dan netral. Sebagai Koran regional, Suara Merdeka juga ingin merekatkan dirinya kepada masyarakat Solo dengan menghadirkan rubrik SoloMetro. Namun dalam hal pemberitaan penyelenggaraan program e-KTP 2011 di Solo, Suara Merdeka tidak secara mendalam menyajikan isu-isu yang terjadi di dalam pelaksanaan program e-KTP. Ini membuktikan Suara Merdeka tidak bisa lepas dari teori proximity. commit to user



3. Analisis statistik uji beda kategori sumber informasi berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 di Kota Solo pada surat kaar Solopos dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011. Tabel 4.4 Perbedaan Distribusi Frekuensi Kategori Sumber Informasi Berita Penyelenggaraan Program E-KTP 2011 di Kota Solo Pada Surat Kabar Solopos Dan Suara Merdeka periode Juli – Desember 2011 Surat Kabar No

Sumber Informasi

Solopos

Suara Merdeka

Jumlah

Prosentase (%)

1

Pejabat/Pemerintah

43

13

56

91,80%

2

Masyarakat Umum

4

1

5

8,20%

47

14

61

100,00%

Jumlah Sumber: Tabel 2.4.1

Disini, tabel frekuensi menunjukkan adanya perbedaan jumlah pemuatan berita penyelenggaraan program e-KTP pada kategori sumber informasi berita. Namun dari hasil perhitungan chi square yang dapat dilihat pada daftar lampiran tabel 2.4.3 perhitungan chi square untuk tabel perbedaan diatas adalah

hitung

= 0,03. Sedangkan derajat kebebasan dapat

diperoleh dengan jalan rumus dk untuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris adalah (R-1)(C-1). Dalam ilustrasi ini berarti (2-1)(2-1) = 1. Pada lampiran tabel 3, nilai tabel chi square commit to user pada derajat kebebasan (dk) = 1



dan p = 0,05 adalah 3,84. Perbedaan disebut signifikan apabila nilai chi square sama dengan atau lebih besar dari nilai tabel. Disini nilai chi square (

0,03 kurang dari 3,84.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kategori sumber informasi berita penyelenggaraan program e-KTP 2011 antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka. Seperti yang terlihat pada tabel di atas sebanyak 91,80% sumber informasi berita berasal dari pejabat atau pegawai pemerintah. Sebagian besar isu yang diberitakan oleh kedua surat kabar ini berasal dari Walikota/ Wakil Walikota, Wakil/Ketua Dispendukcapil, Wakil ketua DPRD, Sekretaris/Kepala Kecamatan, anggota Komisi 1 DPRD, Ketua/ Sekretaris/ Jubir Fraksi Partai di DPRD, dan Ketua RT. Solopos dan Suara Merdeka menganggap pegawai pemerintah memiliki peranan dan tanggungjawab yang besar atas pelaksanaan pada masing-masing daerah. Sehingga pemerintah kota menjadi informan utama dalam peliputan program eKTP. Sebab kondisi seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, mereka akan lebih paham dibanding masyarakat umum. Banyak hambatan mengenai peralatan, dana, sosialisasi, pelayanan, SDM, sampai masalah teknis di dalam pelaksanaan program e-KTP 2011 itu berlangsung. Isu-isu berita tersebut berasal dari pejabat pemerintah dimana mereka memliki kepentingan dalam penyelenggaraan program e-KTP 2011, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. commit to user



Sedangkan isu-isu yang berasal dari masyarakat umum lebih pada pandangan serta tanggapan mereka mengikuti program e-KTP di Solo ini. Oleh karena itu, tidak banyak pemberitaan yang bersumber dari masyarakat umum. Pemilihan sumber informasi sebagai narasumber berita, adalah salah satu faktor bagaimana berita itu lolos menjadi sebuah berita surat kabar yang diterbitkan. Pejabat/pegawai pemerintah di anggap sebagai narasumber yang tepat dan kredibel atas keabsahan informasi mengenai isu-isu penyelenggaraan program e-KTP di Solo. Pemberitaan isu-isu penyelenggaraan program e-KTP pada kedua surat kabar tersebut tidak secara langsung mempengaruhi

pemikiran

khalayak terhadap masalah program e-KTP, namun berpengaruh terhadap gagasan atau pendapat yang akan dipikirkan oleh khalayak. Sehubungan dengan fungsi pers sebagai penyalur dan membentuk pendapat umum, disini surat kabar Solopos dan Suara Merdeka menyajikan berita atau informasi yang berisikan pendapat atau pikiran orang yang mampu mempengaruhi pendapat dan pikiran orang. Dalam konteks menjalankan fungsi kontrolnya pers akan melakukan pengawasan apa yang terjadi di dalam masyarakat di mana pers

berada.36

Solopos

yang

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan program e-KTP di Solo dengan memberikan data/ 36

commit to user Susilastuti Dwi N, hal:205-215



informasi yang bermanfaat bagi keperluan masyarakat atau lembaga. Banyaknya nada negative dalam pemberitaan program e-KTP akan menjadi kritikan tersendiri untuk program pemerintah pusat. Dampak media secara tidak langsung akan dirasakan pemerintah pusat sebagai pihak yang dirugikan sebab arah kritikan ini ditujukan kepada pemerintah pusat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

Dari hasil pengkodingan, perhitungan serta analisis yang telah dilakukan terhadap berita penyelenggaraan program e-KTP di Solo pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka edisi Juli-Desember 2011, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ini: 1) Kesimpulan Penyampaian opini, ide, gagasan, kritik, saran, dan informasi yang disampaikan melalui media massa, khususnya surat kabar Solopos dan Suara Merdeka ternyata berbeda-beda. secara umum, isi berita penyelenggaraan program e-KTP di Solo antara surat kabar Solopos dan Suara Merdeka memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi square (

hitung)

untuk frekuensi kemunculan berita

penyelenggaraan program e-KTP pada kedua surat kabar adalah 17,86, sedangkan nilai

tabel

adalah 3,84. Jadi nilai chi square (

17,86 lebih

besar dari 3,84. Namun, hasil uji beda kategori pengungkapan gagasan berita, arah pemberitaan, dan sumber informasi berita disini menunjukkan hasil yang bebeda dari hasil penghitungan frekuensi di atas. Berikut hasil penelitian commit to user yang telah dilakukan dari tiap kategori: 151



1) Untuk kategori cara pengungkapan gagasan berita, hasil analisa data menunjukkan

hitung

lebih besar dari

(1,4 < 9,49),

tabel

sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua surat kabar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program e-KTP pada kedua surat kabar ini, dipandang buruk. Meskipun pemuatan berita pada Suara Merdeka lebih sedikit dibanding Solopos, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal isi pemberitaan yang bersifat kritik. 2) Untuk kategori arah pemberitaan, hasil analisa data menunjukkan hitung

lebih besar dari

tabel

(3,86 < 5,99), dimana tidak ada

perbedaan yang signifikan antara surat kabar lokal dan regional ini. hal ini disebabkan kedua media ini memandang isu-isu program eKTP secara objektif. Sehingga masing-masing media memiliki kecenderungan yang sama dalam hal isi pemberitaan.. 3) Untuk kategori sumber informasi, hasil analisa data menunjukkan hitung

lebih besar dari

tabel

(0,03 < 3,84), dimana tidak ada

perbedaan yang signifikan pada surat kabar Solopos dan Suara Merdeka. Meskipun jumlah muatan berita pada surat kabar Solopos lebih banyak dibanding surat kabar Suara Merdeka, namun dari hasil perhitungan chi square menunjukkan sebanyak 91,80%, isu yang diberitakan oleh kedua surat kabar ini berasal dari pejabat/pegawai pemerintah. Sedangkan yang bersumber dari to user 8,20%. Dalam peliputan berita, masyarakat umum commit hanya sebanyak



kedua surat kabar ini memilih narasumber yang kredibel sehingga mereka berani mengangkat isu-isu tersebut menjadi berita, meskipun dampak media akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. B. Implikasi hasil penelitian 1) Secara garis besar terbukti perbedaan segmentasi, jenis maupun wilayah sirkulasi masing-masing surat kabar sangat mempengaruhi porsi pemberitaan penyelenggaraan program e-KTP pada kedua surat kabar tersebut. Kebijaksanaan redaksional pers lokal lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologi (proximity) dalam segala dimensi dan implikasinya. Sedangkan, pers regional juga tidak akan beranjak dari teori proximity, yaitu dengan cara membangun dan mengembangkan kedekatan geografis dan kedekatan sosiokultural dengan khalayak serta kultur daerahnya. Sehingga jelas disini Suara Merdeka berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat Solo dengan cara memberitakan program e-KTP di Solo, meskipun muatan berita tentang e-KTP jauh lebih sedikit jika dibanding Solopos. 2) Surat kabar Solopos terbukti lebih selektif dan kritis dibanding surat kabar Suara Merdeka. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dari kategori cara pengungkapan gagasan berita dan arah pemberitaan. Solopos lebih detail memberitakan program e-KTP di Solo, dari commit to user



persiapan hingga kelanjutan program tersebut berlangsung. Banyaknya kritikan yang bernada negatif menceruat tatkala pelaksanaan program e-KTP tersendat karena kendala perangkat dan dana, C. Saran Di dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih ada kelemahan, dimana peneliti tidak melacak prioritas isu media dengan menghitung luas – satuan sentimeter kolom atau penempatan berita pada halaman mana dan

melacak prioritas isu khalayak dengan

menggunakan metode survei. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi yang melakukan analisis isi berita surat kabar, untuk tidak sekedar mencermati isi pesan komunikasi serta membandingkan dua surat kabar yang berbeda, akan tetapi

lebih dari tujuan tersebut. Yaitu

menghubungkan kecenderungan pada media dengan kecenderungan pada khalayak melalui pendekatan agenda setting. Dengan demikian, maka ada tidaknya konvergensi antara agenda media dan agenda khalayak dapat diuji dengan menggunakan teknik analisis statistik tertentu, misalnya analisis regresi bivariate yang sekaligus membuktikan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh. commit to user

BERITA PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) 2011 PADA SURAT KABAR

Recommend Documents