IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e-KTP) DI KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 Oleh : Amron Nadzib Azid 1110511006 ABSTRACT This research discuss about implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric Bondowoso regency,by using implementation policy of George C.Edward III model.In this research,researchers use a descriptive research with a qualitative methode.The subject of this research is Tenggarang subdistric administration as implementator or implementer and part of society which is involved in the implementation policy of e- KTP program.The technique of collecting data uses an interview, observation and a documentation technique.The research conclusion is from four factors which can influence the success or the failure in the implementation policy,two of them influence the implementation policy of e- KTP program in Tenggarang subdistric.Both factors are communication factor that is not going smoothly and reasource factor,the amount of both human resource and equipment resource are lack in the implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric Bondowoso regency. Key Word : Implementation policy, electronic identity card (e-KTP) program ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Pemerintah Kecamatan Tenggarang selaku implementator atau pelaksana dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan program e-KTP ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dari empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, dua faktor diantaranya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program e-KTP di Kecamatan Tenggarang. Kedua faktor tersebut adalah faktor komunikasi yang berjalan belum secara lancar dan faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Kata Kunci
: Implementasi Kebijakan, program e-KTP
1. PENDAHULUAN
penyelenggaraan
pelayanan
tersebut
kependudukan
berhasil. Bahwa ukuran keberhasilan
menyangkut hajat hidup seluruh warga
penyelenggaraan pelayanan ditentukan
negara mulai lahir hingga menemui
oleh
ajalnya. Ketika lahir undang-undang
pelayanan,
mewajibkan
pelayanan dicapai apabila penerima
Administrasi
setiap
warga
negara
tingkat
memiliki akta kelahiran yang nantinya
pelayanan
berguna
pelayanan
untuk
persyaratan
memenuhi
dan
berbagai
kewajiban
dalam
kepuasan
penerima
kepuasan
penerima
dicapai sesuai
memperoleh dengan
yang
dibutuhkan dan diharapkan. Masyarakat
berbagai aktivitas seperti bersekolah,
dan
pemerintah
Penduduk
membutuhkan terjadinya suatu sistem
(KTP), bepergian keluar negeri, mencari
keterkaitan dengan membentuk negara
pekerjaan, menikah dan sebagainya.
dan
Begitu strategisnya urusan administrasi
masyarakat guna melayani kepentingan
kependudukan,
rakyat.
mengurus
Kartu
Tanda
maka
pemerintah
pemerintah
yang
Gagasan
pelayanan
diberikan
pelayanan administrasi kependudukan
rakyat
secara berkualitas. Berbagai kebijakan,
seiring meningkatnya tuntutan rakyat
program dan kegiatan selama ini telah
dan
ditempuh
sendiri,
meningkatkan
pemerintah kualitas
guna
pelayanan
administrasi kependudukan tersebut. Saat
ini
seiring
dengan
berkembangnya tuntutan agar pelayanan administrasi
yang
diberikan
terus
pemerintah
yang
diharapkan mampu menyelenggarakan
oleh
oleh
mengatur
mengalami
perlembagaan
perubahan
pemerintah
namun
memuaskan
kepada
itu
masih
belum
arti
posisi
dalam
masyarakat dan pemerintah sudah mulai menguntungkan
dalam
kerangka
KTP
Elektronik
pelayanan. Penerapan
oleh
penyelenggara pemerintahan tersebut
dilatar belakangi oleh sistem pembuatan
haruslah pelayanan yang prima yang
KTP konvensional di Indonesia yang
mempunyai sistem pelayanan yang
memungkinkan
berorientasi
kepentingan
memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal
pengguna jasa dan dapat memberikan
ini disebabkan belum adanya basis
kepuasan kepada pengguna jasa tersebut
sistem
sehingga
menghimpun
kepada
dapat
dikatakan
seseorang
pelayanan data
dapat
terpadu
yang
penduduk
dari
seluruh
Indonesia.
Kenyataan
memiliki
Katu
Tanda
Penduduk
penggunaannya dapat disalah gunakan
selanjutnya disingkat dengan (KTP).
dan tidak dipertanggung jawabkan.
Karena
Misalnya, untuk menghindari pajak,
spesifikasi dan format KTP Nasional
sengaja
menyembunyikan
identitas
dengan
aslinya
guna
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
teoritis, dan lain-lain. Untuk mengatasi
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
duplikasi
perubahan
melakukan
tersebut,
sekaligus
menciptakan kartu indentitas tunggal maka
diterapkan
tersebut
mempunyai
pengamanan
atas
khusus,
peraturan
presiden
nomor 26 tahun 2009.
Elektronik
Dalam program penerapan e-
bersasis NIK. KTP Elektronik yang
KTP tersebut berbasis NIK (Nomor
berbasis NIK Nasional memuat kode
Induk Kependudukan) nasional yang
keamanan
elektronik
untuk digunakan sebagai identitas jati
sebagai alat ferifikasi dan validasi data
diri seseorang yang bersifat tunggal
jati diri seseorang. Rekaman elektronik
dengan
ini berisi biodata, pas photo, tanda
penduduk ataupun masyarakat untuk
tangan dan sidik jari tangan penduduk
mendapatkan pelayanan dari lembaga
yang bersangkutan. Program penerapan
pemerintah maupun swasta karena tidak
KTP Elektronik yang berbasis NIK
lagi memerlukan KTP setempat. KTP
Nasional
untuk
ini juga wajib dimiliki bagi warga
digunakan sebagai identitas jati diri
negara indonesia (WNI) yang memiliki
seseorang yang bersifat tunggal.
izin tinggal tetap yang sudah berumur
dan
KTP
KTP
rekaman
tersebut,
dimaksud
demikian
mempermudah
Sebagaimana yang di amanatkan
17 tahun atau sudah pernah kawin atau
dalam undang-undang nomor 23 Tahun
telah kawin. KTP berlaku selama lima
2006
tahun
tentang
administrasi
dan
tanggal
berakhirnya
kependudukan bahwa pemerintah wajib
disesuaikan dengan tanggal dan bulan
memberikan
lahirnya yang bersangkutan.
Nomor
Induk
Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk
Indonesia
mencantumkannya
dalam
serta setiap
dokumen kependudukan. Selanjutnya, penduduk
indonesia
juga
wajib
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah
implementasi
program elektronik kartu tanda penduduk
(
e-KTP
)
di
Kecamatan
Tenggarang
masukan pada pihak-pihak yang
Kabupaten Bondowoso ?
berkepentingan
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi
dalam
permasalahan
implementasi
implementasi
program elektronik kartu tanda
program elektronik kartu tanda
penduduk ( e-KTP ) serupa,
penduduk
di
sebagai bahan kajian bagi pihak
Tenggarang
yang terkait dengan kebijakan
(
e-KTP
Kecamatan
)
Kabupaten Bondowoso ?
ini
mengoptimalkan
1.3 Tujuan Penelitian
dapat keberhasilan
kebijakan.
1. Memberikan gambaran imple mentasi
sehingga
program
2. Dari
elektronik
segi
keilmuan
hasil
penelitian ini diharapkan dapat
kartu tanda penduduk ( e-KTP )
menjadi
di
mengaplikasikan berbagai teori
Kecamatan
Kabupaten
Bondowoso.
untuk
yang dipelajari, sehingga akan
2. Mengidentifikasikan faktor
media
yang
faktor
–
berguna dalam pengembangan
mempengaruhi
pemahaman,
penalaran,
dan
program
pengalaman
penulis,
juga
implementasi
elektronik kartu tanda penduduk
berguna
(
Kecamatan
ilmu pengetahuan dalam bidang
Kabupaten
ilmu
e-KTP
)
di
Tenggarang Bondowoso.
bagi
sosial,
pengembangan
khusunya
ilmu
administrasi publik, sehingga
1.4 Manfaat Penelitian
dapat dikembangkan lebih lanjut dalam
Manfaat penelitian ini antara
penelitian-penelitian
berikutnya.
lain: 1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan a. Pengertian Implementasi Implementasi merupakan tahap
2. KAJIAN PUSTAKA dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut Van
meterdan Van 2001;
35)“.
dalam proses kebijakan publik dalam
(wahab
sebuah
Implementasi
Implementasi adalah tindakan-tindakan
dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
yang dilakukan baik oleh individu-
Negara.
solichin,
horn
individu
/
pejabat-pejabat
atau
lain-lain. Kedua, menyiapkan sumber
kelompok-kelompok pemerintah atau
daya
swasta
implementasi
yang
di
arahkan
kepada
guna
mengerakan termasuk
kegiatan didalamnya
tercapainya tujuan-tujuan yang telah di
sarana dan prasarana, sumber daya
gariskan dalam keputusan kebijakan”.
keuangan dan tentu saja penetapan siapa
Sedangkan Afan Gafar 295)
Menurut Syaukani,
dan Ryas Rasyid
“
mengatakan
implementasi rangkaian
(2002;
bahwa:
merupakan
aktivitas
menghantarkan
“
yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan
kebijakan
kongrit
kepada
masyarakat.
suatu
dalam
secara
Kedua,
rangka
perancanaan.
kepada
dipercayakan
interprestasi Badan-badan
dan yang untuk
masyarakat sehingga kebijakan tersebut
mengimplementasikan suatu kebijakan
bisa
sebagaimana
harus terlebih dahulu menerjamahkan
diharapkan”. Ini dapat diartikan proses
kebijakan tersebut kedalam arahan-
implementasi
pengandalian
arahan, peraturan-peraturan serta desain
tidak
terjadi
dan rencana program yang rill. Ketiga,
dan
organisasi pelaksana, badan pelaksana
untuk
membawa
hasil
sebagai
menjaga
agar
penyimpangan
sumber
penyimpangan dari tujuan implimentasi,
yang
menjaga supaya implementasi benar-
implementer kebijakan harus mengatur
benar sampai kepada masyarakat.
perancanaan
Dari pendapat tersebut diatas dapat
ditarik
kesimpulan
implementasi
adalah
memastikan
terlaksananya
bahwa
proses
untuk
diberikan
otoritas
dan
aktivitas
sebagai
dengan
membantuk unit-unit pelaksana serta rincian kegiatan rutin sesuai dengan badan kerjanya.
suatu
Keempat,
penentuan
sasaran
kebijakan dan tercapainya kebijakan
kebijakan, yaitu siapa saja yang akan
kegiatan
mendapatkan
tersebut.
Jadi
rangkaian
keuntungan
atau
kegiatan tersebut mencakup : pertama,
pelayanan dari kebijakan dan siapa saja
persiapan
yang tidak termasuk dalam lingkup
seperangkat
peraturan
lanjutan yang merupakan interpretasi
target kebijakan tersebut.
dari kebijaksanaan tersebut dari undang-
b. Kebijakan publik
undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden dan
Dewasa ini istilah kebijakan lebih
sering
dan
secara
luas
dipergunakan dalam kaitannya dengan
a.
tindakan-tindakan
kebijakan
kegiatan
atau
kegiatan-
pemerintah serta
Penetapan
agenda
perilaku
b.
Formulasi kebijakan
negara pada umumnya, atau seringkali
c.
Adopsi kebijakan
diberikan
tindakan
d.
Implementasi kebijakan
Amara
e.
Penilaian kebijakan
makna
politik.
sebagai sedangkan
Raksasataya
Dalam pemahaman mengenai
menyebutkan bahwa kebijakan
ada
kebijakan publik masih terjadi adanya
lah suatu taktik dan
silang pendapat dari para ahli. Namun
strategi yang diarahkan untuk men
dari
capai suatu tujuan. oleh karena itu
kebijakan publik terdapat beberapa
suatu kebijaksanaan harus memuat 3
persamaan,
(tiga) elemen, yaitu :
disampaikan oleh (Dye Islamy; 2001)
a.
Identifikasi
dari
tujuan
beberapa
pendapat
mengenai
diantaranya
yang
yang mendifinisikan kebijakan publik
yang ingin dicapai.
sebagai
b.
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
Taktik atau strategi dar
yang
i berbagai langkah unt
dilakukan.
uk mencapai
c. Implementasi Kebijakan
tujuan y
ang diinginkan. c.
apapun
Kebijakan
dipilih
publik
oleh
selalu
Penyediaan berbagai input
mengandung
untuk
komponen dasar, yaitu tujuan yang
memungkinkan
pelaksana secara
nyata
dari taktik atau strategi.
publik
sendiri
jelas, sasaran yang spesifik, dan cara
masih
yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus
terjadi adanya silang pendapat dari para
menerjemahkannya sebagai
ahli.
aksi Dalam mecahan penting masalah
perannya masalah dalam publik
kebijakan adalah :
untuk
tiga
mencapai sasaran tersebut. Komponen
Sedangkan pemahaman mengen ai kebijakan
setidak-tidaknya
dan
proyek.
program
Komponen
cara
pe
berkaitan siapa pelaksananya, berapa
tahap
besar dan dari mana dana diperoleh,
pemecahan
siapa kelompok sasarannya, bagaimana
melalui
program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana
keberhasilan atau kinerja kebijakan
Implementasi kebijakan yang
diukur. Komponen inilah yang disebut
dikembangkan oleh Edward III disebut
dengan implementasi (Wibawa, dkk.,
dengan Direct and Indirect Impact on
1994: 15). Mengenai hal ini Wahab
Implementation. Menurut model yang
(2002:
bahwa
dikembangkan oleh Edward III, ada
merupakan
empat faktor yang berpengaruh terhadap
59)
implementasi
menegaskan kebijakan
aspek penting dari keseluruhan proses
keberhasilan
kebijakan.
implementasi suatu kebijakan, yaitu
Oleh
sebab
itu
tidak
atau
berlebihan jika dikatakan implementasi
faktor
kebijakan
yang
komunikasi dan disposisi (Agustino :
proses
2006 : 156 ). Pandangan lain mengenai
(dalam
implementasi kebijakan dikemukakan
Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa
oleh William dan Elmore sebagaimana
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu
dikutip
yang penting, bahkan jauh lebih penting
didefinisikan sebagai “keseluruhan dari
daripada pembuatan kebijakan.
kegiatan
penting
merupakan dari
kebijakan.
aspek
keseluruhan
Bahkan
Senada
Udoji
apa
yang
pelaksanaan
dikemukakan para ahli diatas, Winarno
Mazmanian
(2002:
dkk,1986:
mengemukakan
bahwa
daya,
Sunggono
yang
29)
dengan
sumber
kegagalan
birokrasi,
(1994:
berkaitan
kebijakan”. dan 21)
139),
dengan Sementara
Sabatier
(Wibawa
menjelaskan
bahwa
”suatu program kebijakan akan hanya
mempelajari
menjadi catatan-catatan elit saja jika
kebijakan
program
memahami apa yang senyata-nyata
tersebut
tidak
dimplementasikan”. implementasi
Artinya,
kebijakan
merupakan
terjadi
masalah berarti
sesudah
implementasi
berusaha
suatu
untuk
program
diberlakukan atau dirumuskan yakni
tindak lanjut dari sebuah program atau
peristiwa-peristiwa
kebijakan,
suatu
kegiatan yang terjadi setelah proses
program kebijakan yang telah diambil
pengesahan kebijakan negara, baik itu
sebagai alternatif pemecahan masalah
usaha untuk mengadministrasikannya
harus
maupun usaha-usaha untuk memberikan
oleh
karena
itu
diimplementasikan,
dilaksanakan administrasi
oleh
yakni
badan-badan
maupun
pemerintah di tingkat bawah.
agen-agen
dampak
tertentu
dan
pada
kegiatan-
masyarakat
ataupun peristiwa-peristiwa, Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa
“implementasi
kebijakan
berarti
2. Berlaku
Nasional,
sehingga
pelaksanaan dari suatu kebijakan atau
tidak perlu lagi membuat KTP
program”.
lokal untuk pengurusan izin
d. Program elektronik Kartu Tanda
rekening
Penduduk (e-KTP) Elektronik
bank
dan
lain
KTP
ganda
dan
sebagainya.
Kartu
Tanda
3. Mencegah
Penduduk (e-KTP) adalah suatu kartu
pemalsuan KTP.
tanda penduduk yang dibuat mesin
Berdasarkan Undang – Undang
elektronik dan ditulis dengan data
No.
digital. Menurut pendapat lain bahwa e-
Administrasi Kependudukan, Peraturan
KTP
dokumen
Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun
kependudukan yang memuat sistem
2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP
keamanan/pengendalian baik dari sisi
berbasis NIK Nasional pasal 2 ayat (1),
administrasi
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
merupakan
informasi
suatu
ataupun dengan
teknologi
berbasis
pada
database kependudukan nasional. Berdasarkan uraian diatas dapat
23
Tahun
2006
Tentang
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal
Pemerintahan
Dalam
Bidang Negeri
di
disimpulkan bahwa e-KTP adalah suatu
Kabupaten / Kota bahwa target SPM
dokumen yang memuat kode keamanan
khusus
dan rekaman elektronik sebagai alat
kependudukan adalah jenis pelayanan
verifikasi
yang
dan
validasi
data
diri
seseorang. e-KTP ini sengaja diadakan untuk mempermudah pemerintah untuk mengambil dengan langsung elektronik
data
penduduk,
e-KTP
Cakupan
karena
KTP
pada
harus
Undang-Undang
tanpa
yang harus disensus
penerbitan
Kartu
Tanda Penduduk (KTP),
data
tersebut
dokumen
kependudukan, dengan indikator :
bisa
dari
administrasi
berkenaan
pemerintah
melihat
menunggu data
bidang
Dengan target 100% cakupan tahun
2011
(sesuai
Nomor
23
amanat Tahun
2006). Cakupan penerbitan KTP ini
terlebih dahulu.
adalah cakupan penduduk yang telah
Adapun fungsi e-KTP sebagai berikut :
memperoleh
1. Sebagai identitas diri.
KTP
sesuai
dengan
Standar Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan
KTP.
Dengan
diberlakukannya KTP Elektronik saat
c. Keterpaduan sumber daya yang
ini, maka target cakupan penerbitan
diperlukan;
KTP Elektronik direvisi menjadi 100%
d. Implementasi didasarkan pada
pada Tahun 2015.
hubungan
kausalitas
yang
handal; Cakupan
Penerbitan
Akta
e. Hubungan
Kelahiran.
tahun
2011
Undang-Undang
(sesuai
Nomor
23
rantai penghubung;
amanat
f. Hubungan ketergantungan harus
Tahun
dapat diminimalkan;
2006) bahwa seluruh penduduk yang
g. Kesamaan
lahir di tahun bersangkutan memperoleh
h. Tugas-tugas
kelahiran adalah cakupan penduduk
i. Komunikasi
sebagai bentuk registrasi kependudukan
j. Pihak-pihak
harus selesai diterbitkan. Mencermati
e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; b. Tersedia waktu dan sumber
dan
dan
koordinasi
yang
berwenang
dapat menuntut kepatuhan pihak
berbagai permasalahan yang terjadi,
tahun 2020.
diperinci
yang baik;
sesuai dengan standar pelayanan 7 hari
kelahiran direvisi menjadi 90% pada
dan
diurutkan secara sistematis;
lahir yang memperoleh akta kelahiran
maka target cakupan penerbitan akta
persepsi
kesepakatan terhadap tujuan;
akta kelahiran. Cakupan penerbitan akta
daya;
bersifat
langsung dan hanya sedikit mata
Dengan target 100% cakupan pada
kausalitas
lain. Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi
kebijakan
dan
konteks
implementasinya, Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan implementasi
pandangan kebijakan
bahwa
dipengaruhi
oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi,
(2)
sumberdaya,
(3)
disposisi(sikap), (4) stuktur birokrasi. Adapun Van Metter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada
lima
variabel
yang
mempengaruhi
4.
HASIL
PENELITIAN
kinerja implemantasi,
PEMBAHASAN
yaitu :
1.Implementasi Program e-KTP
a. Standar dan sasaran kebijakan;
DAN
Implementasi Program e-KTP di
b. Sumber daya;
Kecamatan
c. Komunikasi antar organisasi dan
Bondowoso sudah berjalan cukup baik.
penguatan aktivitas;
Dalam
Tenggarang
Kabupaten
pelaksanaan
program
d. Karakteristik agen pelaksana;
implementasi e-KTP yang dilaksanakan
e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi,
di Kecamatan Tenggarang Kabupaten
dan politik
Bondowoso, terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Proses yang
3. METODE PENELITIAN Metode
dimaksud yaitu tahap awal dalam
penelitian
yang
sebelum pelaksanaan sampai perekaman
digunakan adalah deskriptif kualitatif.
yang dilakukan kepada masyarakat.
Dengan
teknik
Proses pelaksanaan implementasi e-
pengumpulan data dengan wawancara,
KTP tersebut antara lain : sosialisasi,
terjun
pendataan
menggunakan
langsung
ke
lapangan
atau
dan
penyerahan
obsevasi dan studi dokumentasi akan
panggilan, serta perekaman.
didapatkan data yang dituangkan dalam
A. Sosialisasi
surat
bentuk tulisan yang deskriptif. Dalam
Berdasarkan hasil wawancara
penelitian ini yang menjadi informan
yang dilakukan peneliti dengan para
penelitiannya adalah orang yang berada
informan
dalam badan pemerintah daerah yaitu
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
pimpinan
Kecamatan Tenggarang yang dalam hal
atau
permasalahan
yang
dalam
memahami
dikatakan
bahwa
ini.
ini sebagai pelaksana program e-KTP
Badan pemerintah tersebut yaitu :
masih kurang maksimal, dikarenakan
Camat,
infomasi
Sekretaris
penelitian
dapat
Camat,
Kasi
yang kepada
disampaikan Kepala
Pemerintahan, Operator e-KTP, Kepala
sebatas
Desa, Kepala Dusun dan masyarakat
dilanjutkan
selaku objek dari penelitian Kecamatan
mengumpulkan semua Kepala dusun
Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
untuk menyampaikan kepada RT/RW,
dengan
desa
hanya
Kepala
saja, desa
dan RT/RW menyampaikan kepada
menandatangani surat panggilan dan
masyarakat.
memberikan
B. Pendataan dan Penyerahan Surat
bahwa
Panggilan
telah melakukan perekaman e-KTP.
stempel
sebagai
bukti
penduduk yang bersangkutan
dan
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
penyerahan surat panggilan Kecamatan
Implementasi Program e-KTP di
Tenggarang sudah
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Dalam
hal
pendataan
melaksanakannya
dengan baik. Tahap pendataan sendiri
Bondowoso
dilakukan oleh petugas / pegawai dari
Dalam implementasi program e-
Dispenduk yang datang langsung ke
KTP, dalam pengimplementasiannya
Kecamatan
program nasional ini tidak mudah.
Tenggarang
untuk
melakukan pendataan dan dibuatkan
Menurut
surat panggilan, setelah surat panggilan
setidaknya terdapat empat hal yang
selesai Camat menandatangani surat
mempengaruhi
panggilan tersebut dan siap untuk
kebijakan publik yakni komunikasi,
diberikan kepada masyarakat.
sumber daya, disposisi (sikap), dan
C. PEREKAMAN
struktur birokrasi. Oleh karena itu untuk
Dalam tahap perekaman operator e-KTP
mengetahui faktor – faktor apa saja
memanggil nama salah satu penduduk
yang
sesuai nomor antrian dilanjutkan dengan
Kebijakan
Program
operator meminta surat panggilan dan
Kecamatan
Tenggarang
KTP yang lama kepada penduduk,
Bondowoso, maka digunakan model
setelah
implementasi
itu
operator
membacakan
George
database untuk memverifikasi agar tidak
A. Komunikasi
setelah
biodata
III
sebuah
Implementasi e-KTP
kebijakan
Edward III.
kesalahan,
Edward
implementasi
mempengaruhi
biodata penduduk yang bersangkutan di
terjadi
C.
di
Kabupaten
George
C.
Berdasarkan pernyataan yang
penduduk benar dilanjutkan dengan
telah
melakukan perekaman seluruh sidik
diketahui bahwa ternyata sosialisasi
jari,
yang
lalu
perekaman
retina
mata,
diutarakan
dilakukan hanya
oleh
oleh
informan
Kecamatan
dilanjutkan dengan pengambilan foto,
Tenggarang
sebatas
kepada
dan perekaman tanda tangan. Setelah
Kepala desa, Kepala desa kepada kepala
tahap perekaman selesai operator e-KTP
dusun, sedangkan untuk RT/RW serta
masyarakat
hanya
mendapatkan
C. Disposisi (Sikap)
undangan / surat panggilan untuk
Berdasarkan
perekaman
e-KTP
saja.
pada
hasil
Dapat
penelitian fenomena sikap pelaksana di
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
atas, maka dapat disimpulkan sebagai
implementasi
e-KTP,
berikut : Hasil penelitian terungkap
komunikasi dari Pemerintah Kecamatan
bahwa para pelaksana memiliki sikap
kepada
serta
yang baik terhadap program e-KTP dan
masyarakat masih belum maksimal. Hal
sangat mendukung program ini. serta
inilah
terlihat dari pembagian tugas yang
kebijakan
Pemerintah
yang
desa
menjadi
mempengaruhi
faktor
dalam
yang
implementasi
berhierarki
dan
kebijakan program e-KTP di Kecamatan
pelaksanaannya.
Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
D. Struktur Birokrasi
B. Sumber Daya Dapat
teratur
dalam
Berdasarkan hasil wawancara faktor
yang dilakukan peneliti dengan para
sumber daya manusia yaitu operator e-
informan di atas dapat disimpulkan
KTP
dalam
bahwa koordinasi dilakukan dengan
menjalankan tugasnya, terbukti dari
baik diantara para pelaksana program e-
hasil
dengan
KTP yaitu dilihat dari tugas masing-
mengenai
masing pelaksana yang terkoordinasi
jumlah operator e-KTP masih kurang
dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa
memadai dalam menjalankan program
struktur birokrasi yang ada sudah cukup
e-KTP tersebut, selain sumber daya
baik terlihat pada adanya bagian –
manusia, sumber daya peralatan juga
bagian yang telah ditentukan atau
menjadi kendala dalam hal jumlah yang
pembagian
hanya terdapat dua set alat perekaman
pelaksanaan program e-KTP ini.
sudah
disimpulkan
cukup
wawancara
masyarakat,
baik
peneliti
sedangkan
kewenangan
dalam
e-KTP untuk digunakan melakukan perekaman e-KTP kepada masyarakat
5. PENUTUP
Tenggarang
A. Kesimpulan
wajib
e-KTP
yang
jumlahnya mencapai 27.944, untuk
1. Implementasi Program e-KTP di
melayani masyarakat dengan jumlah
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
sebanyak itu peralatan yang disediakan
Bondowoso
masih terbilang kurang.
Implementasi program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
sudah
cukup
baik
B. SARAN 1. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi
kembali
oleh
terlihat dari sikap pelaksana yaitu
Kecamatan Tenggarang selaku
Kecamatan
pelaksana kebijakan program e-
struktur
Tenggarang
birokrasi
yang
serta sudah
KTP
kepada
masyarakat
cukup baik terlihat pada adanya
terhadap pentingnya melakukan
pembagian kewenangan atau tugas
perekaman
meski masih ada beberapa kendala
masyarakat benar – benar tahu
mengenai komunikasi (sosialisasi)
tentang manfaat melaksanakan
dan sumber daya (operator e-KTP
program ini.
dan peralatan).
2. Perlu
e-KTP.
adanya
Sehingga
penambahan
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
operator e-KTP dan peralatan
Implementasi Program e-KTP di
perekaman e-KTP agar program
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
e-KTP dapat berjalan dengan
Bondowoso
maksimal.
Berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu Direct and Indirect
DAFTAR PUSTAKA
Impact on Implementation yang
Adam, Ibrahim Indra Wijaya. 2000 . Komunikasi. Jakarta : PT. Bina Aksara
diperkenalkan
oleh
George
C.
Edward III dari empat faktor yang mempengaruhi
Implementasi
Kebijakan terdapat dua faktor yang menjadi
kendala
dalam
Implementasi Kebijakan Program eKTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten faktor
Bondowoso.
tersebut
adalah
Kedua faktor
komunikasi (sosialisasi) dan sumber daya
(operator
peralatan).
e-KTP
dan
Agustino, Leo. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta : Rineka Cipta Cangara, Hafied. 2001. Komunikasi politik, konsep, teori dan strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Gibson, dkk. 1993. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Gibson, dkk. 1996. Organisasi Jilid kedua (Savitri Soetrisno dan Agus Dharma, Penerjemah). Jakarta : Elangga Hessel, Nogi s. Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bandung : PT. Bina Aksara Bandung. Kuntjoro, dan Jasri. 2007. Standart Pelayanan Minimal. Jurnal Manajemen Pelayanan Mar’at. 1982. Sikap Manusia dan Pengukurannya. Jakarta : Ghalia Indonesia Mas’ud. 1989. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Moloeng, Lexy. J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : PT. Tarsito Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pesiden No. 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Patton, Poerwandari E. Kristi. 1998. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Depok : Fakultas Psikologi UI Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi : Edisi Kesepulu. Jakarta : PT. Indeks Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Sutarto. 1995. Dasar-Dasar Organisasi : Cetakan Ke-18. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Syaukani, dkk. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Wibawa. 1992. Kebijakan Publik : Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Umar, Husein, 2001. Strategic Management in Action. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Wibawa, Eddi dkk. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan
Widjaja. 2000. Komunikasi. Jakarta. PT. Bina Aksara
Usman dan Akbar. 2004. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : MedPress.
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Pertama. Jakarta : Bumi Aksara Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke
Winarno, Budi. 1989. Teori Kebijaksanaan Publik. Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Wiratmo, dkk. 1996. Pengantar Kewirausahaan. Jogjakarta: BPFE
