IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Oleh : Yuliana Nuraini S.Muhamad
ABSTRAKSI Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 adalah terwujudnya tertib DataBase Kependudukan, tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tertib Dokumen Kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi Kependudukan tersebut.Perlu, penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang bersifat NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara ini masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui antara lain kurangnya fasilitas alat perekaman, waktu pelayanan perekaman yang singkat, sering terjadinya pemadaman listrik, dan sosialisasi yang kurang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 9 orang. Impelementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang MOngondow Utara dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya.
Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan
dalam
memperoleh
informasi
dan
kemudahan
bertransaksi.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia
dalam
menjalakan
aktivitasnya.
Perkembangan
teknologi
dan
komunikasi
memperlihatkan bermunculan berbagai jenis kegiatan yang berbasis teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (E-government) yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (EKTP), pendidikan (E-education, E-learning), kesehatan (E-medicine, E-laboratory), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan egovernment yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsive, efektif, dan efisien.E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagi aspek kehidupan serta peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 adalah terwujudnya tertib DataBase Kependudukan, tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tertib Dokumen Kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi Kependudukan tersebut.Perlu, penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang bersifat NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, antara lain mengamanatkan bahwa penerapan KTP Elektronik sudah harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2012.
Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009. Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaikbaiknya. Berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta. Berlakunya E-KTP bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi Negara. Untuk mendukung terwujudnya DataBase Kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP. Dengan adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu. Penerapan KTP elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya Kecamatan Kaidipang kiranya perlu disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahap dan waktu yang telah ditetapkan.
Di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, E-KTP diterapkan untuk mengatasi sering terjadinya duplikasi data seseorang, atau istilah lainnya KTP ganda. Karena dalam E-KTP ini memiliki sebuah chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi data biodata, pasfoto, tanda tangan, sidik jari, dan iris (foto retina) penduduk. Ini dimaksudkan supaya dapat digunakan sebagai identitas tunggal agar mempermudah penduduk untuk memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Pelaksanaan
E-KTP di kantor Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara akan terus dimaksimalkan. Meskipun begitu dalam pelayanannya banyak terdapat beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya adalah sering terjadinya pemadaman listrik , hal tersebut membuat keterlambatan dalam proses pembuatan E-KTP di Kecamatan Kaidipang. Dalam proses pelayanan perekaman waktu yang diberikan begitu singkat, juga pihak dari Kecamatan merasa kekurangan alat. kebanyakan alat yang rusak adalah kamera foto dan perekam retina. Disamping itu juga, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang E-KTP. Sebab, kurangnya pihak Kecamatan dalam mensosialisasikan fungsi dan kegunaan E-KTP itu sendiri.
Perumusan Masalah
a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda PendudukElektronik
(E-KTP)
di
Kecamatan
Kaidipang
Kabupaten
Bolaang
Mongondow Utara? b. Hal-Hal apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Pelayanan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
Tujuan dan Manfaat penulisan a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan hal-hal apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (EKTP) di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang mendalam tentang Implementasi Pelayanan Kebijakan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmuilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan.
Pembahasan Kurangnya Fasilitas Alat Perekaman
fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan tersebut. Seperti pengadaan alat berupa, komputer, jaringan internet, komputer, kamera foto, perekaman sidik jari, dan perekaman retina mata. Apabila alat tersebut tidak mengalami kendala dan hambatan seperti kerusakan. Maka, secara langsung akan menghambat proses berjalannya pembuatan E-KTP tersebut. Permasalahan dalam pengadaan alat memang merupakan hal yang banyak terjadi disetiap Kecamatan termasuk Kecamatan Kaidipang sendiri. karena dari pihak Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memang tidak menyediakan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap Kecamatan, termasuk Kecamatan Kaidipang. Hal ini di karenakan pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah Kabupaten sangat terbatas. Selain itu terdapat banyak alat-alat yang rusak telah di kembalikan kepada Pemerintah Pusat untuk diganti dengan yang baru. Sedangkan untuk alat yang kurang, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah mengajukan melalui surat keterangan untuk meminta lagi alat serta meminta pegawai operator dari Pemerintah Pusat yang dapat mempebaiki alat perekaman yang rusak.
Singkatnya Waktu Dalam Proses Pelayanan Perekaman E-KTP Proses pelayanan perekaman E-KTP sangatlah penting, dalam tahap perekaman warga yang telah wajib E-KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah diberikan, kemudian warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama. Setelah itu pegawai operator akan mencocokan data serta mencatat dan memberikan nomor panggilan bagi warga tersebut. Pegawai operator melakukan verifikasi data di DataBase setelah itu dilakukanlah proses perekaman. Perekaman dimulai dari sidik jari tangan, mulai dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Selanjutnya dilakukan perekaman tanda tangan dan pengambilan perekaman pas foto. Perekaman retina mata warga agar identitas makin akurat. Setelah proses perekaman telah selesai maka pegawai operator menandatangani dan diberikan stempel pada surat panggilan yang telah melalui perekaman juga sebagai bukti pengambilan E-KTP nanti. Pegawai operator akan menyimpan data warga yang telah melalui proses perekaman ke dalam DataBase, yang akan dikirim ke server automated fingerprint identification system . data tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi tunggal jati diri warga. Dalam proses perekaman akan dihasilakan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, pekerjaan, status, golongan darah, agama, dan pas foto warga tersebut.
Dalam proses pelayanan perekaman di Kecamatan Kaidipang, pemerintah Kecamatan sendiri telah memaksimalkan dan terus berupaya agar terlaksana dengan baik. Namun tetap saja banyak ditemui persoalan berupa singkatnya waktu dalam proses pelayanan perekaman terhadap tiap warga. Kecamatan Kaidipang memiliki 13 desa dan jumlah penduduk 12.832 jiwa. Sedangkan waktu yang diberikan dari pihak Kecamatan pada setiap desa, warganya dilakukan perekaman hanya 1 hari saja. Inilah yang membuat banyak sebagian warga yang belum melakukan perekaman. Sering Terjadinya Pemadaman Listrik Pelaksanaan program E-KTP di Kecamatan Kaidipang Kabupeten Bolaang Mongondow utara masih terus berjalan. Namun program ini ditemui beberapa hambatan dan kendala salah satunya ialah sering adanya pemadaman listrik di Kecamatan ini. Sering padamnya listrik di Kecamatan Kaidipang membuat server macet karena adanya daya listrik yang tidak stabil. Alhasil data yang terkirim secara online tidak lancar. Yang menyebabkan adanya perbedaan antara data yang terkirim ke pusat dan yang sudah melakukan perekaman.
Sosialisasi Berupa Informasi Dari Pemerintah Kurang Jelas Faktor penting dalam penerapan satu kebijakan khususnya mngenai E-KTP adalah sosialisasi yang baik terhadap stakeholder dalam hal ini Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara untuk memberikan sosialisasi sebaik mungkin berupa seluruh informasi baik berupa data, teori maupun pratek dilapangan mengenai program EKTP baik kepada masyarakat, agar pelaksanaan program E-KTP ini berjalan dengan baik dan tepat. Sosialisasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan dan penerapan kebijakan itu sendiri. sebaliknya jika sosialisasi yang dilakukan tidak sesuai atau kurang jelas maka akan banyak menimbulkan permasalahan dalam program E-KTP. Kesimpulan Bentuk kegiatan implementasi dari E-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan E-KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian ini mengenai pelaksnaan implementasi program E-KTP di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan E-KTP belum efektif, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat masih banyak kekurangan yang dialami oleh pemerintah Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow. Daftar pustaka
Solichin, Abdul Wahab A. 1991. Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan, Jakarta. Intermedia Jakarta. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and company, USA. Nakamura, Robert and Frank Smallwood. Abdul Wahab.2001.Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Governace: Good Governace.Universitas Brawijaya Malan: JurnalAdministrasi. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Edward III, George C (edited), 1984 Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London –England. Nugroho Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Gramedia. Mayer R. Robert, 1984. Rancangan penelitian kebijakan sosial. Jakarta: CV rajawali. Rifaiza,
2007,
Definisi
dan
manfaat
utama
E-Government.
http://fifaiza.wordpress.com. Moleong, Lexy J, 2005. Metodelogi Penelitian Kulitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Sugiyono, 2008.,Metode penelitian kualitatif.Alfabeta Bandung. Andrianto, Nico. 2007. Good Government: transparasi dan akuntabilitas melalui egovernment . Malang: Bayumedia Publishing.
Korompot Usman, 1990, mengenang Kaidipang dalam sejarah, Bolaang Mongondow utara. Tribun Sumber-Sumber lainnya:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
PP No. 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.
PERPUB No: 24 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan Kaidipang dan Kelurahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Catalog BPS: 1102001. 7107050. Kecamatan Kaidipang Dalam angka 2013 (2013 kaidipang district in figures).
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika ( telekomunikasi, Media, dan Informatika.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Penyiapan DataBase Kependudukan Berbasis NIK Nasional). Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Jakarta, November 2007.
