IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI KECAMATAN KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN Oleh : Lia Amelia/Hery Nariyah/Moh. Sutarjo Abstrak Judul skripsi adalah : “ Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan “. Masalah yang penulis kemukakan adalah kurang efektif dan efisiennya perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pengawasan dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang dihasilkan melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) , hal itu dikarenakan KTP-el yang dihasilkan melalui rumusan dan ususlan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, karena aparat belum mampu mengoptimalkan sosialisasi program KTP-el. Parameter yang penulis ajukan adalah : Jika Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kecamatan Kramatmulya dapat berjalan dengan baik dan tercapai. Parameternya adalah “ terdapat indikator bahwa hasil yang signifikan dari implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi yang mana faktor yang lebih dominan pada pelaksanaan KTP-el adalah faktor Komunikasi dan Disposisi/Sikap. Sehingga mendorong kualitas penerapan pada pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Kramatamulya Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterprestasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Dengan demikian Implementasi Kebijakan KTP-el dapat dikatakan berhasil jika Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pada prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan melalui KTP-el.
Abstract Thesis title is: "Policy Implementation Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of Kuningan Regency Kramatmulya".
Writer suggested that the problem is less effective and efficient planning, implementation, and monitoring system in the management of population administration generated through the Electronic Identity Card (KTP-el), it is because KTP-el generated through the formulation and ususlan yet fully realized well , because authorities have not been able to optimize the socialization program KTP-el. Parameters that authors ask is: If the policy implementation Electronic Identity Card by the District Kramatmulya can run well and achieved. Parameter is "there are indicators that the significant results from the implementation of policies Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of Kuningan Regency Kramatmulya. Factors that influence policy implementation Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of Kuningan Regency is Kramatmulya Communication, Resources, Disposition / Attitude, bureaucratic structure which is more dominant factor in the implementation of the KTP-el is a factor of Communication and Disposition / attitude. Boosting the quality of the implementation of the ID card implementation in Sub-el Kramatamulya Kuningan district. The method used in this research is qualitative method is observation, interview, or the document reviewers. Then the data is analyzed and interpreted, and assisted with additional information that can support the research. Thus KTP-el Policy Implementation can be said to be successful if the planning, implementation, monitoring the process can be run effectively and efficiently in accordance with the priorities generated through the KTP-el.
Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan dalam bertransaksi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel), Pendidikan dan pengajaran (e-Education and e-Learning), kesehatan dan laboratorium (eMedicine and e-Laboratory),dan lainnya. Yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan pemerintahan elektronik atau e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memeberikan informasi dan playanan bagi warganya, contoh urusan dalam berbisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahaan. Dengan demikian yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, akuntabel, adil, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. e-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain, seperti yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi,dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang terwujudnya tertib keterangan kependudukan, tertib penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), tertib dokumen kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis NIK secara Nasional sebagaimana (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa penerapan KTP Elektronik sudah harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2012.Untuk merealisasikan amanat Peraturan Presiden dimaksud. Program Nasional Penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. KTP-el merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009. Perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena KTP-el merupakan KTP elektronik yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharpakan lebih mudah, cepat dan akurat, pemerintah membuat kebijakan program KTP-el baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya dokumen kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial
pemilih pemilu, sehingga daftar pemilih tetap pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.Dengan adanya KTP-el ini tentu masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI illegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Program penerapan KTP-el di Kabupaten Kuningan, khususnya Kecamatan Kramatmulya merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai daerah yang menerapkan KTP Elektronik pada tahun 2012. Untuk itu implementasinya perlu disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahap dan waktu yang telah ditetapkan. Program KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan ini diterapkan untuk mengatasi sering terjadinya duplikasi data seseorang atau istilah lainnya KTP ganda. Karena dalam KTP-el ini memiliki sebuah chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data dari seseorang. Rekaman elektronik ini berbasis biodata, pasfoto, tanda tangan, sidik jari dan iris (foto retina) penduduk. Program ini dimaksudkan supaya dapat digunakan sebagai identitas tunggal agar mempermudah penduduk untuk memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerluakan KTP setempat. Pemberlakuan KTP-el selain ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik demi keamanan Negara termasuk mencegah adanya daftar pemilih tetap yang tidak akurat, mencegah manipulasi data kependudukan lainnya. Pelaksanaan program strategis ini tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berat. Meskipun demikian, kita semua wajib tetap optimis dan bekerja keras agar program strategis ini akan berjalan lancar dan tercapai hasilnya sesuai tahapan dan waktu yang telah ditetapkan. Peran peserta pengurus RT/RW dalam tahap pemanggilan penduduk wajib KTP diwilayah dan diberikan informasi yang benar. Sehingga mereka termotivasi untuk datang ketempat pelayanan KTP elektronik sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Kecamatan Kramatmulya telah melaksanakan program KTP-el Sejak bulan November tahun 2012 sejauh ini pemerintah Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan telah melaksanakan program KTP-el secara optimal, agar dapat mencapai waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan akan terus memaksimalkan program KTP-el dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar program KTP-el tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu selesai pada akhir tahun 2012. Karena nantinya KTP-el tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan . Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan telah melaksanakan program KTP-el tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan dilapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, dalam proses implementasinya terjadi beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah kecamatan, diantaranya:
1. Banyak warga yang telah wajib KTP tetapi tidak terdata, hal tersebut membuat warga Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan banyak yang belum melakukan perekaman KTP-el. Warga yang tidak terdata merupakan warga pendatang dari luar, selain itu sebagian warga bekerja diluar Kota, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP. 2. Dalam pelaksanaan program KTP-el pihak Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan merasa kekurangan alat dan kebanyakan alat yang rusak adalah kamera foto dan perekam retina. Hal ini menyebabkan jumlah alat yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah alat yang dibutuhkan oleh setiap Kecamatan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan alat yang dibutuhkan pemerintah Kecamatan yaitu 2 paket alat, tetapi yang diberikan Pemerintah Kabupaten hanya 1 paket alat. Pemerintah Kecamatan memastikan bahwa pegawai operator akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatan KTP-el. Dengan jumlah masyarakat di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang cukup banyak yaitu berjumlah 44.406 orang dan dengan alat yang terbatas serta waktu penyelesaiannya yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dirasa akan menjadi kendala bagi pegawai dalam pembuatan KTP-el tersebut. 3. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang KTP-el itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, terlihat bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan serta manfaat dari KTP-el tersebut,karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan cara pembuatan KTP-el tersebut. Akibatnya pegawai yang menangani KTPel cukup kesulitan dan membutuhkan waktu untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat . Kondisi tersebut terjadi karena kurang adanya sosialisasi tentang KTP-el yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan kepada masyarakat sekitar. Jika dilihat dari perencanaan pemerintah tentang pelaksanaan sosialisasi KTP-el tingkat Kecamatan terlihat bahwa program sosialisasi tersebut sangat memberikan manfaat bagi masyarakat nantinya, dengan mengetahui tujuan dan maksud serta tata cara pelaksanaan maka prograam KTP-el ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut , maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan”. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah ada maka rumusan masalah yang terbentuk adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan terhadap program KTP-el ( Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulismengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan? Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah : 1. Mengetahui Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Tujuannya tidak hanya mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah tetapi penulis mempunyai tujuan lain demi terlaksananya dengan baik suatu kebijakan dalam pelaksanaan KTP-el dengan menggunakan observasi, survei dan penelitian. Tujuan penelitian dalam Implementasi Kebijakan ini karena penulis ingin melihat target dari keberhasilan Implementasi Kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis meneliti seperti apakah pencapaian Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Kegunaan Penelitian Kegunaan teoritis 1. Agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan khususnya bagi penyusun pelaksanaan Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan KTP-el diKecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 3. Diharapkan dapat mengetahui tata cara prosedur mekanisme implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Kegunaan praktis 1. Berperan serta meningkatkan kualitas efektivitas pelaksanaan Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 2. Diharapkan pelaksanaan proses kegiatan KTP-el lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. 3. Sebagai bentuk rekomendasi dari pembuat kebijakan dalam rangka proses pendataan kependudukan. Kerangka Pemikiran Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, pemerintahan harus diajukan kearah tujuan yang hendak dicapai , yakni telah ditetepkan menjadi garis-garis haluan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Implementasi kebijakan merupakan proses keseluruhan yang akan menghasilkan suatu keputusan rasional. Untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya.
Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan. Pemahaman mengenai bentuk dan sisitem pemerintahan menjadi sangat penting. Dinamika dan mekanisme relasi haruslah sejalan dengan sistem dan struktur politik yang sah dan baku, baik secara prosedur hukum maupun kebiasaan-kebiasaan praktis. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakankebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan diinginkan oleh pemerintah, (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhinya, (Winarno 2008 :26). Dunn (DalamDwidjowijoto, 2007 : 11) menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Fase penyusunan agenda, sebuah isu berhasi lmendapatkan status sebagaimana salah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumberdaya publik yang lebihdari pada isu lain. 2. Fase formulasi kebijakan, dimana di dalamnya pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dirumuskan. 3. Adopsi kebijakan, dalam tahap adopsi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. 4. Implementasi kebijakan, yang di dalamnya kebijakan yang dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia. Tujuan-tujuan kebijakan merupakan sebuah pencapaian hasil (ends) dari proses kebijakan, maka instrumen kebijakan adalah alat-alat atau sarana (means) yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Dunn yang dikutip oleh Riant Nugroho (2011 : 270) bahwa: “Analisis kebijkan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan”. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang menurut Dunn, dengan mengutip Thomas R. Dye, dapat digambarkan sebagai berikut:
Pelaku Kebijakan
Lingkungan Kebijakan
Kebijakan Publik Gambar 1.1 Model Dasar Proses Kebijakan
Mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalm pemecahan masalah manusia, yaitu: 1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. 2. Prediksi : Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa medatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. 3. Preskripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang. 4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. 5. Evaluasi : Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. MenurutGeorge C. Edwards yangdikutip oleh Winarno (2012 : 177) faktor yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung dalam proses implementasikebijakanyaitusebagaiberikut: 1. Communication 2. Resources 3. Disposition 4. Bureaucratic Structure 1. Communication (Komunikasi) Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distrosi atas kebijakan. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 2. Resources (Sumber-sumber) Menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh
kelompok sasaran. Sumber daya manusia finansial adalah kecukupan modal investasi atassebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program kebijakan pemerintah. Sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3. Disposition (Disposisi/Sikap) Menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. 4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) Mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertanggungjawaban di antara unit organisasi. Model Implementasi di atas dari George C. Edwards yang dikutip oleh Winarno dapat digunakan sebagai alat mencitra Implementasi Kebijakan program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat faktor yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra Implementasi Kebijakan Publik. Serupa dengan itu, keleluasaan yang diberikan oleh komunikasi-komunikasi yang longgar menyebabkan para pelaksana untuk terus menggunakan cara-cara yang lazim yang telah ditentukan sebelumnya. Pada sisi yang lain, komunikasi-komunikasi yang sangat terinci mungkin mengurangi semangat dan kebebasan para pelaksana, menimbulkan penggantian tujuan dan memboroskan sumber-sumber yang tersedia, seperti keterampilan-keterampilan staf, kreativitas dan penyesuaian. Dengan demikian, dampak dari komunikasi-komunikasi pada implementasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan (lingkages) dengan sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur-sturuktur birokrasi. Kecenderungan para pelaksana kebijakan juga akan berpengaruh pada penggunaan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kecenderungan parapelaksana akan berpengaruh juga pada para pelaksana menafsirkan pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Oleh karena itu, para pelaksana memegang peran penting dalam implementasi kebijakan publik, maka usaha-usaha untuk memperbaiki kecenderungan-kecenderungan mereka menjadi penting. Hal ini dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1.2 Model Kerangka pemikiran
Kebijakan e-KTP
Faktor penguat kebijakan e-KTP :
Output/rekomend
1.Komunikasi
asi kinerja
2.Sumber-sumber
kecamatan dalam
3.Disposisi/sikap
menyikapi e-KTP
4.Struktur Birokrasi Feedback George C. Edwards III (2011: 177)
Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan produk kebijakan yang dibuat pemerintah berupa tindakan pemerintah, mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan golongan tertentu saja. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards yang dikutip oleh Winarno, memberikan referensi yang cukup berarti untuk mengkaji implementasi kebijakan. 1. Administrasi Kependudukan Pada dasaranya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1, disebutkan bahwa: Adminstrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan kependudukan dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pada dasarnya sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan. Dengan adanya pelaksanaan informasi kependudukan dengan pemuktahiran data hasil pendaftaran penduduk untuk penertiban dokumen penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut.
Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif (Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). 2. Program Elektronik KTP (e-KTP) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi elektronik, dalam artian baik segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 april 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 Kecamatan dan 197 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el. Secara sederhana, KTP-el berasal dari kata Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Lebih rincinya menurut situs resmi KTP-el, KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. KTP-el merupakan program resmi pemerintah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan KTP-el mempunyai dasar hukum sebagai berikut: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “ penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (Satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi: 1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. 2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. 3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan. 4) Pengambilan keseluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: untuk WNI (Warga Negara Indonesia), dilakukan dikecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan diinstansi pelaksana. 5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaiman dimaksud pada ayat (2), berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri. Secara detail KTP-el mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) KTP sebagai identitas jati diri 2) Berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. 3) Mencegah KTP ganda dan Pemalsuan KTP 4) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Struktur KTP-el terdiri dari layer yaitu lapisan tembus pandang pada sebuah layer bersifat transparan, layer dapat ditumpuk dan diatur susunannya. Dengan menggunakan layer, efek-efek akan berlaku dalam layer tertentu saja, tanpa mengganggu layer yang lain, yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam diantara plastik putih dan transparan pada dua layar teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek.Gelombang yang akan dikenali oleh alat pendeteksi KTP-el sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada ditangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan KTP-el dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 1) Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. 2) Pick and pressure, yaitu menempatkan chip dikartu. 3) Implanter, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berulang menyerupai spiral) 4) Printing, yaitu pencetakkan kartu 5) Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 6) Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakkan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar dibawah sinar ultra violet serta anti copy design, penyimpanan data dalam chip sesuai dengan Standar Internasional. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.Dari perbedaan KTP-el dengan KTP biasa diatas, mutlaknya bahwa KTP-el mampu menampung data lebih banyak dengan teknologi yang tinggi, dan hal yang paling penting dalam pengecekan kevalidan dan serta keabsahannya KTP-el menempati prioritas hampir 100% valid.Dari keseluruhan uraian KTP-el diatas maka dapat disimpulkan bahwa KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi berbasis pada basis data kependudukan nasional yang merupakan program resmi pemerintah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan KTP-el mempunyai dasar hukum undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian Definisi Konsep Penelitian A. Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan adalah peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkaan kesejahteraan rakyat yang di hasilkan oleh peranan birokrasi serta gagasan-gagasan yang konseptual untuk mendorong kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih kompeten.
Implementasi kebijakan merupakan suatu prosespelaksanaan atas hasil musyawarah atau kerjasama yang dikerjakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan hasil kinerja yang maksimal agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. B. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas jati diri penduduk, yang terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan dan memuat sistem keamanan atau pengendalian dari sisi administrasi yang berbasis pada database kependudukan nasional. Operasionalisasi Konsep Penelitian Penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Kratmulya Kabupaten Kuningan. Secara teoritis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber-sumber, sikap dan struktur birokrasi, maka dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kondisi keempat faktor tersebut, dengan asumsi jika keempat faktor tersebut dalam kondisi baik maka secara otomatis akan berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Keempat faktor tersebut dapat dilihat pada kerangka pemikiran dan operasionalisasi parameter dalam tabel pada halaman berikut:
Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep Penelitian Konsep/ aspek Dimensi kajian Implementasi 1.Komunikasi Kebijakan hasil ( KTP-el) George C. Edwards III (2011: 177)
2.Sumber-sumber
3.Disposisi/Sikap 4.Struktur Birokrasi
Parameter 1. Komunikasi koordinasi 2. Komunikasi sosialisasi 3.Komunikasi aparat kepada pelaksana 1. Proses Administrasi 2. Hambatan-hambatan pada Pelaksanaan KTP-el 1. Sikap pelaksana 2. Tanggungjawab pelaksana 1. Struktur Birokrasi aparat dan pelaksana 2.Faktor-faktor koordinasi aparat dengan pelaksana
Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Bogdan dan Biklen (1998 : 4-7) mengemukakan bahwa: “metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi, deskripsi peristiwa atau keadaan tersebut”. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Pendekatan kualitatif, digunakan juga untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi dibelakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Pada penelitian kualitatif, peneliti mempunyai lebih banyak keleluasaan dalam menyusun proses penelitian dan menganalisa catatan lapangan. (Lexy J. Meleong :2004: 158). Penelitian kualitatif juga memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, seperti secara berpikir positif untuk mencapai kebenaran obyektif. Tetapi sebaliknya, kepribadian peneliti subyektif diangkat kepermukaan sebagai cara untuk menarik informasi. Hal tersebut mengacu atas sifat kealamiahan sumber data sesuai dengan karakteristik paradigma kualitatif itu sendiri yaitu (1) dilakukan pada latar alamiah, (2) bersifat deskriftif, (3) lebih mementingkan proses daripada hasil, (4) menggunakan analisis indiktif dan (5) pengungkapkan makna adalah tujuan esensinya. a.
b.
c. d.
Maka fokus dalam penelitian ini adalah : Pengungkapan data kondisi objektif tentang implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan data yang benar-benar ada dan terjadi dilapangan. Deskripsi merupakan suatu cara yang dianggap paling tepat untuk menguraikan berbagai fenomena yang sedang terjadi dilapangan penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Lebih menekankan pada sisi pengamatan daripada hasil. Penggunaan analisis data bersifat kerucut terbalik artinya menguraikan permasalahan yang berifat umum terlebih dahulu, guna menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus yakni tentang penelitian ini berusaha untuk mengangkat kondisi yang sedang terjadi dilapangan tentang implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan penelitian ini benar-benar dirancang guna memperoleh data serta informasi yang akurat dengan berusaha menggambarkan fenomena-fenomena dan konsep-konsep dalam Ilmu Administrasi Negara, sedangkan prosedur penelitian ini bersifat naturalistik. ( Lexy J. Meleong 2008 : 241-244).
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Kuningan terletak dibagian timur Provinsi Jawa Barat. Bagian timur wilayah Kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan
puncaknya Gunung Ciremai (3.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai adalah Gunung tertinggi di Jawa Barat. Dilihat dari posisi geografisnya terletak dibagian Timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah priangan timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengan yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif berbatasan dengan: a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat
: Kabupaten Cirebon : Kabupaten Berebes (Jawa Tengah) : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah) : Kabupaten Majalengka
Berdasarkan topografinya permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan bagian Selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut, sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian Timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut. Kondisi wilayah Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ceremai (lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut) sangat bervariasi yaitu dengan ketinggian antara 25-2.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut yang mencapai 58,90%, sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 dpl hanya 6,08%. Kondisi itupun menyebabkan Kabupaten Kuningan mempunyai kemiringan yang bervariasi. Ketinggian di suatu tempat mempunyai pengaruh terhadap suhu udara, oleh sebab itu ketinggian merupakan salah satu faktotyang menentukan dalam pola penggunaan lahan untuk pertanian, karena setiap jenis tanaman menghendaki suhu tertentu sesuai dengan karakteristik tanaman yang bersangkutan Kemiringan tanah yang dimiliki Kabupaten Kuningan terdiri dari: dataran rendah, datran tinggi, perbukitan, lereng, lembah dan pegunungan. Karakter tersebut memiliki bentang alam yang cukup indah dan udara yang sejuk sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Berdasarkan tinjauan tanah Kabupaten Kuningan memiliki 7 (tujuh) golongan tanah yaitu: 1. Tanah Andosol, yaitu tanah yang berasal dari abu gunung api. Tanah andosol terdapat di lorong-lorong api . vegetasi yang tumbuh di tanah andosol adalah hutan hujan tropis, bambu, dan rumput. 2. Tanah Alluvial, yaitu tanah yang terbentuk dari material harus hasil pengendapan aliran sungai di dataran rendah atau lembah. 3. Tanah Podzolik, yaitu tanah yang terbentuk disebabkan oleh tinggi rendahnya curah hujan di suatu daerah. Sifat dari tanah podzolik adalah mudah menjadi basah bila terken air . Secara umum tanah podzolik merupakan tanah yang subur. Tanah ini memiliki warna yang kuning atau kuning kelabu. Tanah podzolik banyak ditemukan di daerah gunung atau dataran tiggi.
4. Tanah Grumosol, yaitu tanah yang terbentuk dari material halus berlempung, jenis tanah ini berwarna kelabu hitam dan bersifat subur. Tanaman yang tumbuh di tanah grumosol adalah padi, jagung, kedelai, tebu, kapas, tembakau, dan jati. 5. Tanah Mediteran atau tanah kapur merupakan tanah yang terbentuk dari bebatuan kapur yang sudah melapuk. Tanah kapur ini memiliki unsur hara sama sekali sehingga tanah ini tidak subur. Walaupun demikian tanah ini masih bisa digunakan untuk pertanian yaitu, sebagai media penurun tingkat keasaman tanah menjadi netral dengan pemaikaian yang sesuai. 6. Tanah Latosol, yaitu tanah berbatu-batu, bahan pembentukannya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Tanaman yang tumbuh di tanah latosol adalah rumput ternak, palawija, dan tanaman keras. 7. Tanah Regosol, yaitu tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Tanah regosol berupa tanah alluvial yang baru diendapkan dan tanah pasir. Tanah regosol sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Golongan tanah andasol terdapat dibagian Barat Kecamatan Kuningan. Golongan tanah alluvial, terdapat di bagian timur Kecamatan Kuningan, Kecamatan Kadugede bagian Utara, Kecamatan Lebakwangi bagian Utara. Golongan tanah podzolik terdapat di Bagia Selatan Kecamatan Kadugede, bagian Timur Kecamatan Ciniru. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kuningan bermatapencaharian sebagai petani (petani penggarap dan buruh tani), dan lainnya bekrja sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polisi, Wiraswasta dan sebagainya. Ketentuan dari hasil pemilihan Lokasi Penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kecamatan Kramatmulya yang merupakan aspek kajian yang akan membahas mengenai permasalahan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektrnoik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Gambaran Umum Kecamatan Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya terletak di Daerah Jawa Barat Kabupaten Kuningan, tepatnya di Jalan Kecamatan Desa Kalapagunung. Dimana daerah tersebut memiliki jumlah SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang relatif cukup baik. Karena tingkat kualitas perekonomian dari segi pembangunan cukup merata. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kecamatan Kramatmulya adalah masyarakat petani, pedagang dan pengusaha serta masyarakat yang konsumtif dan juga terus menerus berkembang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Letak Geografis Kantor Kecamatan Kramatmulya terletak pada pusat pemerintahan Kecamatan Kramatmulya yang mana terdiri dari 14 Desa dan memiliki SDA dan SDM yang dapat dijalankan melalui fungsi pemerintahan kecamatan yang telah terselenggara dan tersusun atau hasil musyawarah. Wilayah Kecamatan Kramatmulya a. b. c. d.
Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat
: Kecamatan Jalaksana : Kecamatan Kuningan dan Sindangagung : Kecamatan Cipicung : Kecamatan Cigugur
Implementasi Kebijakan Hasil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Implementasi kebijakan hasil KTP-el adalah suatu hasil kinerja pemerintah dalam melaksanakan proses kegiatan KTP-el yang telah di rencanakan, di analisis dan di buatkan suatu kebijakan serta di evaluasi pada pelaksanaan KTP-el, yang telah di rumuskan serta diusulkan pada tahap pelaksanaan KTP-el, hal itu berdasarkan rumusan kebijakan pada pelaksanaan KTPel. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib melaksanakan KTP-el guna sebagai penyempurnaan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk , pencatatan sipil, yang berdasarkan tujuan, visi dan misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Pada Bulan Juni sampai Oktober 2012 telah dilaksanakan KTP-el secara massal di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya untuk merumuskan arah kebijakan penataan kependudukan. Perumusan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi kebijakan yang dirumuskan harus dapat: 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. 3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. 4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Langakah-langkah perumusan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan: a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi KTPel. b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menguji rumusan rancangan implementasi kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. 3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Permasalahan mengenai KTP-el yang telah mempengaruhi sistem administrasi di Kecamatan Kramatmulya yang mana telah dirancang dan dibahas oleh masing-masing berdasarkan birokrasi-birokrasi yang menguasai proses pelaksanaan KTP-el.
KTP-el dijalankan dan ditetapkan berdasarkan rancangan arah kebijakan melalui proses kebijakan, analisis kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang dirancang serta di rumuskan berdasarkan mekanisme pembangunan daerah yang terselenggara atas hasil tujuan SKPD dalam mengakomodasi dan menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kualitas penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang baik, sehingga dengan proses kebijakan dan analisis kebijakan serta evaluasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. faktor komunikasi, komunikasi berpengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya, karena komunikasi adalah sumber informasi antara pemerintah terhadap masyarakat dalam mekanisme koordinasi dan sosialisasi yang mempengaruhi pada terhadap pelaksanaannya, hal itulah yang melatar belakangi arah kebijakan yang tersusun melalu skala prioritas dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, dalam komunikasi terdapat beberapa indikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Kecamatan Kramatmulya faktor tesebut adalah komunikasi koordinasi, komunikasi sosialisasi, dan komunikasi aparat terhadap pelaksana KTP-el. Faktor disposisi/sikap, disposisi/sikap para pelaksana menjadi hal penting terhadap keberhasilan KTP-el. karena, moralitas serta tanggung jawab para pemangku kepentingan yang memiliki hak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta bertujuan untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, akan tetapi pada pelaksanaan KTP-el ternyata ada faktor yang mempengaruhi sikap para Birokrasi khususnya antara aparat terhadap pelaksana diantaranya sikap para pelaksana dan tanggungjawab pelaksana KTP-el di Kecamatan Kramatmulya. Masalah-masalah yang dihadapi terhadap tersebut harusnya dapat dioptimalkan dengan baik agar tingkat keberhasilan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu mengoptimalkan SDM didalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan yang dihasilkan melalui KTP-el. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KTP-el di Kecamatan Kramatmulya kurang efektif dan efisien pada tahap pelaksanaannya hal tersebut disebabkan kurang optimalnya komunikasi serta disposisi/sikap para pelaksana dalam menjalankan KTP-el yang seharusnya dapat dioptimalkan melalu sistem perancanaan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi kebijakan hasil KTP-el tersebut seharusnya dapat diselaraskan melalu perencanaan yang baik dari pada Birokrasi dalam mewujudkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan yang baik atas hasil KTPel. Maka dari itu implementasi kebijakan sangat menunjang dalam perumusan hasil KTPel. itulah yang melatarbelakangi permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Pelaksanaan KTP-el berdasarkan perencanaan guna penertiban dan penataan penerbitan dokumen kependudukan seharusnya mencakup pengolahan kualitas penataan yang baik, namun pada kenyataannya masyarakat masih kurang memahami mengenai KTP-el tersebut. Hal itu di sebabkan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Implementasi kebijakan hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan KTP-el. Seperti pada sistem perencanaannya , pelaksanaannya dan pengawasannya. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi implementasi kebijakan hasil KTP-el tersebut yang seharusnya dapat terealisasi dengan baik. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pendataan ataupun penertiban sangat kurang efektif dan efisien yang seharusnya kebijakan tersebut harus diimplementasikan karena merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu, karena keberhasilan implementasi kebijakan hasil KTP-el ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hasil KTPel adalah : komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan stuktur birokrasi pada pelaksanaan KTP-el, dengan ini maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan pada sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hasil KTP-el yang saling berhubungan dengan keempat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi / sikap 4. Birokrasi 5. 4.2.1. Komunikasi Komunikasi adalah suatu proses penyampaian warta berita maupun informasi, baik berupa suaru, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak lain) untuk suatu tujuan tertentu. Sistem yang cukup penting dalam pelaksanaan omplementasi kebijakan hasil KTP-el adalah komunikasi karena memiliki keterjangkauan antara komunikasi dengan komunikator dan juga menentukan proses keberhasilan hasil KTP-el. Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mempengaruhi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kecamatan Kramatmulya Ibu Ahmiani Sediapatmi N,SE mengatakan bahwa: “Usulan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan memang terlalu mendadak hal inilah yang menimbulkan masyarakat kurang tahu apa itu KTP-el, dan kami juga sudah berusaha menyampaikan hanya kepada yang memiliki peranan di Desa”. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang warga yang bernama Ohim salah satu warga dari Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, mengatakan bahwa:
“ Tidak adanya sosialisasi dari Kecamatan sendiri, harusnya kan sebelum di adakan program itu, masyarakat mestinya di beri arahan atau sistem dalam pelaksanaan KTP-el. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa itu KTP-el dan apa fungsi KTPel itu, dan seberapa pentingkah buat orang yang memegang KTP-el itu”. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan hasil KTP-el tahun 2012/2013 di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut: a. Komunikasi koordinasi aparat pelaksana KTP-el b. Komunikasi sosialisasi aparat pelaksana KTP-el c. Komunikasi aparat dan pelaksana KTP-el Ketiga faktor itulah yang mempengaruhi implementasi kebijakan, karena pengaruh komunikasi sangatlah penting dalam menentukan tingkat keberhasilan KTP-el yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya dijalankan dan dilakukan oleh SKPD/OPD. Jika implementasi kebijakan menjadi efektif, maka Kecamatan Kramatmulya harus memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol atas pola komunikasi antar petugas pembuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Komunikasi antar petugas Kecamatan Kramatmulya merupakan salah satu faktor utama dalam koordinasi dan konsolidasi antar petugas pembuat KTP-el dalam mengimplementasikan kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi masyarakat. Sumber daya Sumber daya Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personil yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan progra. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknikteknik kelistrikan. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaiamana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerindah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para
pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada ditempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur pengadaan staff. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor,sarana dan prasarana, tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Berdasarkan pengamatan penulis, dari aspek sumber daya yang telah penulis sebutkan diatas terdapat beberapa indikasi sebagai berikut: 1. Sumber daya manusia Jumlah pegawai Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah cukup memadai, akan tetapi kemampuan petugas Kecamatan Kramatmulya yang memahami dan menguasai teknologi komputer masih belum maksimal, hal ini menyebakan sering terlambatnya pelayanan pembuatan KTP-el. 2. Fasilitas kantor Jumlah komputer di Kecamatan Kramatmulya secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal. Komputer yang layak dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Kramatmulya hanya berjumlah 1 Unit, sedangkan untuk komputer yang lainnya sebagian digunakan untuk bidangnya masing-masing. Sumber daya merupakan kapasitas yang dimiliki oleh Kecamatan Kramatmulya dalam mengimplementasikan kebijakan pembuatan Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), baik dalam hal personalia (SDM (Sumber Daya Manusia)), ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kewajiban Kecamatan Kramatmulya dalam penyelesaian pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang efektif. Jika sumber daya kurang maksimal, maka pelaksanaan implementasi kebijakan pembuatan KTP tidak akan berjalan secara efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber-sumber untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber-sumber tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumbersumber adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumbersumber kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen. Disposisi/sikap Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankannya kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari implementasi atas pelaksana/petugas pembuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kecamatan Kramatmulya. Disposisi adalah faktor ketiga dalam pendekatan implementasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Diharapkan para pelaksanaan memiliki sikap dan mental tanggung jawab dalam pelaksanaan pembuatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Dengan demikian apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka di akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kecamatan Kramatmulya Ibu Ahmiani Sediapatmi N,SE mengatakan bahwa: “secara umum pegawai Kecamatan Kramatmulya, dalam hal ini petugas pelaksana pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya sudah memiliki sikap dan tanggungjawab dalam penyelesaian pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terkadang mengalami keterlambatan, hal ini bukan tanpa sebab, tetapi memang dalam prakteknya disebabkan oleh banyak faktor, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal karena mengalami trouble, seperti komputer dan rekaman elektronik yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari serta retina mata, dan juga ketersediaan pegawai yang dapat memperbaiki masalah tersebut secara langsung masih terbatas, hal ini yang menyebabkan terlambatnya proses pembuatan KTP-el yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukkan bahwa petugas pelaksana Kecamatan Kramatmulya sudah memiliki tanggungjawab yang cukup, akan tetapi masih belum optimal, hal ini diindikasikan dengan terhambatnya proses pembuatan KTP-el yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan karena faktor sarana dan prasarana yang belum optimal. Hal ini seperti dikemukakan oleh pendukung informan dalam penelitian ini yaitu Dadang Gunawan,S.Sos selaku Seksi Pemerintahan mengatakan bahwa: “mendukung sepenuhnya kegiatan KTP-el karena itu adalah amanat Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan Kabupaten Kuningan yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar hasil yang dicapai dapat berjalan optimal guna meningkatkan keamanan data dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”. Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi dalam pelaksanaan KTP-el adalah sebagai berikut: a. Sikap pelaksana b. Tanggung jawab pelaksana Struktur birokrasi Penentuan struktur organisasi merupakan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokan secara formal, sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama. Dalam konteks desain organisasi sebagia proses penentuan keputusan untuk memilih alterrnatif kerangka kerja jabatan,proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan struktur organisasi. Ada 6 (enam) elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi Ke-enam elemen tersebut meliputi: 1. Spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. 2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. 3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah yang menjelaskan siapa yang bertanggungjawab
kepada siapa. Wewenang sendiri merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi. 4. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisisen dan efektif. 5. Sentralisasi-Desentralisasi, sentralisasi adalah sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. 6. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dilakukan. Birokrasi dapat diartikan mengandung pengertian sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena setelah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Serta cara kerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut aturan yang banyak liku-likunya. Dengan demikian birokrasi jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis, jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintahan. Birokrasi merupakan kepemimpinan yang diangkat oleh suatu jabatan yang berwenang, kepemimpinan birokrasi selalu dimulai dari peran yang formal, yang diwujudkan dalam hirarki kewenangan, dalam hal ini kewenangan birokrasi merupakan kekuasaan legitimasi jika pemimpin mempunyai otoritas berarti efektif kepemimpinannya. Kondisi masing-masing faktor tersebut sangat besar kaitannya dengan hasil KTP-el yang telah dilaksanakan tahun 2012/2013 yang dapat dijelaskan pada kenyataannya KTP-el yang telah dilaksanakan oleh masyarakat masih belum optimal pada proses pelaksanaannya dan juga kurangnya kualitas SDM yang memadai sehingga muncul masalah-masalah pada KTP-el diantaranya sebagai berikut: Permasalahan pada tahap pelaksanaan KTP-el yang lainnya sebagai berikut: 1. Kurangnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya 2. Kurang optimalnya proses pelaksanaan KTP-el 3. Proses pelaksanaan yang cenderung memakan waktu yang lama 4. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan KTP-el tehadap masyarakat Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan masih kurang efektif dan efisien pada pelaksanaannya dan juga sistem perencanaannya, pelaksanaan masih kurang optimal. Struktur birokrasi merupakan instrumen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. struktur birokrasi menggambrkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antara unit kerja dalam korrdinasi. Struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Jika sumber daya cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan pembuatan KTP-el dan para pelaksana tahu apa yang harus dikerjakan dengan penuh tanggungjawab, maka faktor berikutnya yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kramatmulya adalah adanya struktur birokrasi sesuai dengan fungsi-fungsi dan kewajiban dalam penyelesaian pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi masyarakat. Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau sebaliknya menghambat proses implementasi keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan pembuatan KTP-el. Hambatan-hambatan Pada Pelaksanaan Hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan KTP-el yang telah dilaksanakan selalu saja ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya entah itu dalam komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap serta struktur birokrasinya. Dan setelah penulis wawancara dengan petugas sebagai Operator Pelayanan KTP-el Bapak Dudung Supriadi, mengatakan bahwa: “ memang betul di sini hanya ada 1 unit alat perekaman pendataan penduduk yang khususnya untuk pembuatan KTP-el, sarana dan prasarana kurang mendukung dalam program KTP-el untuk saat ini, meskipun yang daftar atau yang bikin cuma satu orang kan kita lihat saja kedepannya misal yang daftar pas hari tersebut ada beberapa orang, nah pastikan ngantri itu menjadi tidak efektif ”. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan beberapa hambatanhambatan pada pelaksanaan KTP-el, yaitu: 1. Pelaksanaan masih kurang optimal pada pelaksanaan KTP-el. 2. Kurang efektifnya penyuluhan atau sosialisasi tentang prosedur Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan e-KTP atau masyarakat kurang memahami pentingnya KTP-el. 4. Kurangnya sarana dan prasarana misalnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu terjadinya suatu hambatan-hambatan pada pelaksanaan KTP-el adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Kramatmulya dalam pelaksanaan kebijakan KTP-el. Dengan demikian pemerintah harus lebih meningkatkan system pelaksanaan kebijakan KTP-el agar hasil pelaksanaan KTP-el dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Serta salah satunya berhubungan untuk meningkatkan penyempurnaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kesimpulan Dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan hasil KTP-el dalam meningkatkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan khusunya di Kecamatan Kramatmulya mencakup implementasi kebijakan yang diamanatkan berdasarkan dengan
UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memnuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalah kependudukan, namun ternyata kurang optimal hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menyikapi penertiban administrasi kependudukan di Kecamatan Kramatmulya sehingga pelaksanaanya tidak efektif dan efisien. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, serta struktur birokrasi, kondisi faktor komunikasi dalam komunikasi koordinasi masih kurang optimal karena kurang efektifnya komunikasi koordinasi antara aparat dengan pelaksana hal itu karena sosialisasi serta penerapannya masih kurang yang seharusnya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya memang jelas, karena adanya Sumber Daya Manusia guna melayani publik yang dihasilkan melalui KTP-el memakan waktu yang lama. Disposisi/sikap, sikap para aparat terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan masih kurang optimal, hal itu dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang menjadi kendala para pelaksanaannya. Serta struktur birokrasi, struktur birokrasi di Kecamatan Kramatmulya masih harus diperhatikan agar komunikasi aparat serta tanggungjawab pelaksanan dapat terus ditingkatkan. 3. Hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tersebut pada dasarnya saat ini menjadikan suatu unsur-unsur yang tepat terhadap birokrasi yang mana telah diamanatkan dan ditugaskan untuk melaksanakan UU No 23 tahun 2006 serta 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dengan demikian maka aparat pelaksana dan para birokrasi harus menjadi pedoman atau tolak ukur keberhasilan KTP-el terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan dan juga tahap pembentukan tim pengelolaan peraturan daerah yang digunakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan kelompok manusia dalam ruang lingkup kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tata cara yang efektif dan efisien. maka implementasi hasil KTP-el di Kecamatan Kramatmulya harus terus ditingkatkan agar kualitas pengelolaan maupun penertiban administrasi kependudukan semakin meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisisi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press Faried Ali. 2011. Studi Analisis Kebijakan. Makasar : Reflika Aditama Hasibuan Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Askara Moleong J. Lexy, M.A. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho Riant. 2011. Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Suharsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik ( konsep, teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suharto Edi, ph. D. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Wibawa Samudra. 2011. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu Winarno Budi, M.A. 2011. Kebijakan Publik, teori dan proses (Edisi & Revisi Terbaru) . Yogyakarta : Caps
