PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS RIYANTO (
[email protected]) NPM. 3506120052 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STISIP BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini mengambarkan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program e-KTPmeliputi dari kejelasan informasi, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan e- KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP tersebut, baik itu secara internal maupun eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang di butuhkan dalam penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan program e-KTP dapat dikatakan cukup jelas, sudah sederhana dan tidak terlalu membingungkan masyarakat sebagai pemohon, sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan cukup menunjang kegiatan pelayanan. Penelusuran lebih jauh, hal ini tidaklah lepas dari peran aparatur pemberi pelayanan dan partisipasi masyarakat sebagai penerima pelayanan agar pelayanan yang diterima sesuai dengan apa diinginkan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih harus dihadapi. Kata Kunci: persepsi masyarakat, pelaksanaan program e-KTP
1
ABSTRACT
RIYANTO, NPM: 3506120052, "PUBLIC PERCEPTION OF THE POPULATION OF ELECTRONIC CARD PROGRAM (e-KTP) IN DISTRICT DISTRICT CIDOLOG CIAMIS" This research is a portrait of how the public perception on the implementation of e-ID programs include on the clarity of the information, procedures, facilities and infrastructure that support the e-ID card service in the District Cidolog Ciamis, and constraints faced in the implementation of the e-ID services, both internally and externally. This research was conducted in the district of Ciamis regency Cidolog. Data were collected by library research, observation, and interviews. Analysis of the data used is qualitative data analysis that begins with data collection process simplification, data presentation and conclusion. In this study using techniques of data collection by conducting a literature study, field study is to collect data through interviews to obtain more detailed information in accordance with what is needed in research. The findings of this research is in the implementation of e-ID card can be quite clear, it is simple and less confusing the public as an applicant, infrastructure and facilities available can be quite support service activities. Search further, it is not out of the role of personnel service providers and community participation as the recipient of the service so that the service received in accordance with what you want. Although in practice there are still some obstacles still to be faced. Keywords: public perception, the implementation of e-ID card program
PENDAHULUAN Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. (http://id.wiki/wiki/Kartu_Tanda_ Penduduk, diambil tanggal 23 November 2015 pukul 09.00 WIB).
2
Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/ nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTPnya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (eGovernment) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. e-KTP merupakan hal yang baru bagi penduduk Indonesia, meskipun pelaksanaaan secara konvensional telah berlangsung sejak lama. Kebijakan yang baru tentu harus disebar luaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik dari masyarakat. Media massa memang berperan dalam penyebarluasan informasi e-KTP ini, namun tentu saja dalam konten yang sangat terbatas, karena perlu disadari bahwa orientasi komersial media massa akan lebih di depan dari pada kepentingan pemahaman masyarakat terhadap e-KTP. Oleh karena itu, tentu saja informasi yang diberitakan adalah e-KTP dalam format informasi yang lebih bersifat umum, tidak sampai yang bersifat teknis yang perlu dipahami masyarakat dalam pelaksanaan program e-KTP.Kepentingan utama adalah pada pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai unsur pendukungnya. Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat nasional, mendapatkan giliran pelaksanaan e-KTP pada Tahun 2011, telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-KTP. Kecamatan Cidolog sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis yang kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani membuat penduduk sekitar masih banyak yang belum melakukan e-KTP dikarenakan kesibukan mereka mencari nafkah setiap harinya. Pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cidolog sampai dengan akhir November 2015 sudah mencapai 82,97% dari jumlah wajib e-KTP 14.712 orang atau sudah terealisir sejumlah 12.206 orang. Aparatur pemerintah Kecamatan Cidolog menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan rekam data e-KTP sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi, dia mengakui jika pelaksanaannya kurang maksimal karena tidak semua warga bersedia datang ke kantor kecamatan untuk melakukan proses rekam data, khususnya para lanjut usia. Sosialisasi program e-KTP sudah diselenggarakan di masing-masing desa. Sebagian warga menyambut antusias dengan datang sendiri ke kantor kecamatan. Namun begitu, tidak semua warga bersedia mengantarkan kalangan usia lanjut untuk melakukan rekam data e-KTP. Hal itu diperparah dengan rendahnya tingkat ketertarikan orang yang berusia lanjut untuk memiliki e-KTP. Keadaan tersebut disebabkan karena belum adanya pengalaman tentang eKTP, dan belum mengertinya masyarakat dalam menafsirkan informasi terkait dengan pentingnya e-KTP yang disampaikan oleh pemerintah setempat, dimana pengalaman dan kesalahan penafsiran informasi itu seringkali disebut dengan istilah persepsi. Disamping itu salah satu hal lain yang menyebabkan
3
ketidakpercayaan masyarakat terhadap e-KTP adalah distribusi e-KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang hingga saat ini masih belum terlaksana seluruhnya. Alat identifikasi yang belum sampai dari Dirjen Dukcapil menjadi penyebab belum bisa dibagikannya e-KTP ini kepada warga. Setiap warga yang ingin mengambil e-KTP ini harus diperiksa terlebih dahulu oleh alat identifikasi ini. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah : 1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis? 3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis? TINJAUAN PUSTAKA 1. Persepsi Persepsi, menurut Jalaludin (2004:17), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi didapatkan dari simpulan informasi dan tafsiran pesan yang disampaikan orang lain mengenai suatu obyek. Gibson dan Donely (1994:21) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989: 358). Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dari beberapa pengertian-pengertian persepsi dapat diketahui bahwa persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasi merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. 2. Masyarakat Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, artinya bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Menurut Koenjaraningrat (2012: 122) “masyarakat merupakan kesatuan
4
hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan (Syani, 1987: 30), dijelaskan bahwaperkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia)”. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergatungan antara individu satu dan individu lainnya. 3. Administrasi Kependudukan Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1, disebutkan bahwa “administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintah terkecil seperti desa dan kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tetang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut. Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia di antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus suratsurat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Dimana yang berperanan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka (Miftha Thoha, 2008: 85). 4. Electronic-KTP (e-KTP) Electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. (www.e-ktp.com, diambil tanggal 24 November 2015, jam 09.00) Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi
5
dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. Berdasarkan teori-teori di atas, berikut ini merupakan bagan yang telah peneliti buat untuk memperjelas dan mempertajam teori dan konsep yang telah peneliti uraikan. PELAKSANAAN PROGRAM e-KTP
Indikator:
Indikator Persepsi Masyarakat:
1. Kejelasan terhadap sosialisasi pelaksanaan program e-KTP 2. Prosedur pelaksanaan program e-KTP 3. Sarana dan prasarana pendukung program e-KTP
1. Pengalaman 2. Pengetahuan 3. Penilaian atau evaluasi
(Jalaludin, 2004: 17)
(UU RI Nomor 23 Tahun 2006)
PERSEPSI MASYARAKAT
6
Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan hipotesis penelitian seperti pada umumnya,hal ini sesuai dengan Sugiyono (2010:210) yang mengemukakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu”. Sejalan dengan pendapat tersebut lebih lanjut lagi Moleong (2007:35) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif, berkembang dan didasarkan pada sesuatu studi tertentu”. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk penggambaran terhadap objek atau variabel yang diteliti, baik fenomena-fenomena yang ada dalam kenyataan, maupun faktor faktor apa saja yang mendorong atas perilaku manusia untuk mencapai tujuannya.Penelitian ini membuat penafsiran atau interpretasi dan menganalisa data bersama dengan dilakukannya pengumpulan data. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk memaparkan/menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan jangka waktu dilakukan selama 10 bulan terhitung mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci dalam tabel jadwal penelitian sebagai berikut: JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
No
Kegiatan
Tahun Tahun 2016 2015 Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags
1 Tahap Persiapan a. Pengajuan judul b. Penyusunan proposal penelitian c. Seminar proposal penelitian d. Mengurus surat izin penelitian 2 Tahap Pelaksanaan a. Observasi b. Penyebaran kuesioner c. Pengolahan dan analisis data 3 Tahap Akhir a. Penyusunan skripsi
7
b. Ujian sidang skripsi c. Perbaikan hasil ujian sidang skripsi
8
HASIL PENELITIAN 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis a. Persepsi Masyarakat Terhadap Kejelasan Sosialisasi Pelaksanaan Program e-KTP Kejelasan informasi dalam kebijakan pembuatan e-KTP melalui penjabaran secara menditail tentang buku panduan teknis atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku agar bisa dimengerti dan dipahami oleh aparatur dalam menjalankan aplikasi pembuatan e-KTP. Kejelasan informasi tidak hanya mengenai buku panduan teknis atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami pelayanan yang diberikan supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP. TABEL PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEJELASAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PROGRAM e-KTP No
Alternatif Jawaban
Jumlah
Persentase
1.
Ya
21
21%
2.
Tidak
78
79%
99
100 %
Jumlah Sumber : Rekapitulasi hasil penelitian, 2016
Proses komunikasi kebijakan pembuatan e-KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, berdasarkan mekanisme yang baik yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain. b. Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur Pelaksanaan Program e-KTP
Usaha untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan maksimal, sudah dilakukan oleh aparatur Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yaitu dengan memenuhi apa saja kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan e-KTP. Khusus kaitannya dengan kebijakan e-KTP sendiri 9
aparatur Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan yang kadang muncul dilapangan, baik itu masalah teknis ataupun hal non teknis yang berhubungan dengan pelayanan perekaman e-KTP. KTP Elekronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Namun berdasarkan laporan yang didapat ternyata masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terutama dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Dalam pemberian pelayanan prosedur yang ada dibuat sesederhan mungkin. Kesederhanaan yang dimaksud di sini yaitu bahwa prosedur atau tata cara pelayanan yang ada diselengarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah di laksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan prosedur tidak di maksud untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanakan pelayanan. Prosedur yang sederhana tentunya akan mempermudah segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna mencapai tujuan tercapainya yang prima untuk masyarakat yang ada. Adanya prosedur pelayanan yang baik akn memberikan terhadap peningkatana dalam pelayanan yang bisa di rasakan oleh masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat yang ada tidak merasa pusing terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan yang ada.Jadi dalam hal ini penulis ingin melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembuatan e-KTP yang di ambil prosedur pelayanan e-KTP, yang ada di kantor Camat Cidolog Kabupaten Ciamis. Berdasarkan wawancara dengan bapak camat bahwa prosedur pembuatan e-KTP sudah dijalankan dengan baik, karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan yaitu membawa undangan dari kecamatan, membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan melanjutkan perekaman e-KTP yang dimana akan mengikuti nomor urut yang sudah ditentukan dan menunggu pemangilan dari pegawai, sehingga prosedur pelayanan dalam pembuatan e-KTP saat ini sudah berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu cara untuk mengetahui tinggi rendahnya pelayanan pembuatan pembuatan e-KTP dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik.Jadi dalam hal ini penullis ingin melihat kinerja pegawai dilihat dari kualitas pelayanan penbuatan e-KTP yang diambil dari hasil pelayanan pegawai dalam perekaman e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Unang Gunara, S.IP, bahwa dalam pembuatan e-KTP tidak dilakukan pemungutan biaya terhadap masyarakat yang sedang membuat e-KTP, karena sudah ada peraturan walikota samarinda nomor 31 tahun 2006 tentang dasar hukum pembebasan biaya dalam pembuatan e-KTP ketika ada seorang pegawai yang melakukan pungutun liar terhadap masyarakat berarti dia melanggar peraturan walikota. Berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat Kecamatan Cidolog yang telah melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP, masyarakat telah mengetahui informasi mengenai mekanisme-mekanisme dan prosedurprosedur untuk melakukan perekaman data kependudukan e-KTP. Proses perekaman e-KTP yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan telah
10
dikomunikasikan oleh Kecamatan Cidolog kepada masyarakat dengan maksimal, membuat proses perekaman e-KTP berjalan dengan baik. c. Persepsi Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Pendukung Program eKTP
Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana memegang peran yang penting. Sarana disini berkaitan dengan fasilitasfasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi peralatan kantor yang digunakan dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dari hasil wawancara dengan bapak Taufik Rahman bahwa dalam penyelesaian pembuatan e-KTP belum sesuai dengan target waktu karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dan juga tidak adanya alat pencetakan e-KTP di daerah atau di tiap-tiap kantor kecamatan sehingga dalam penyelesaiaan e-KTP ini melenceng dari waktu yang sudah ditargetkan. Sumber daya fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung aparatur dalam menjalankan operasional baik sarana dan prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan modern memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia Pemerintahan (e-government), yang di dalamnya memiliki program seperti e- KTP. Fasilitas-fasilitas yang ada di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis telah mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pendukung lainnya dari fasilitas adalah dukungan dari segi informasi baik dari hardware dan software yang dimana juga harus didukung oleh keahlian aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi sehingga akan membantu pelaksanaan kebijakan e- KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis memerlukan fasilitas yang lengkap dalam memberikan pelayanan kebijakan e-KTP agar kebijakan e-KTP berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari kebijakan e-KTP. Penyediaan fasilitas alat perekaman e-KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis disediakan dan mendapatkan pinjaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis dengan jumlah peralatan sebanyak 2 set alat perekaman e-KTP. Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan perekaman data e-KTP menghadapi kendala atau kesulitan mengenai peralatan perekaman eKTP yang diberikan oleh Disdukcapil. Peralatan perekaman e-KTP kadangkala mengalami gangguan kerusakan pada sistem hardware maupun software. Sedangkan, aparatur pelaksana baik dari Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki keahlian dalam memperbaiki kendala pada peralatan perekaman e-KTP tersebut. Kerusakan atau gangguan teknis pada peralatan perekaman e-KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis antara lain alat irish scanner (perekam retina mata) dan UPS. Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sudah melaporkan
11
hal tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten Ciamis yang kemudian pihak Disdukcapil Kabupaten Ciamis mengganti dengan cadangan alat perekam retina yang masih berfungsi ke Kecamatan Cidolog, sedangkan untuk alat perekam retina yang rusak, Disdukcapil sudah melaporkan ke pemerintah pusat dan menunggu datangnya alat baru dari pemerintah pusat, akan tetapi pergantian yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan yang menyebabkan peralatan yang mengalami gangguan teknis terbengkalai, ini tentunya menjadi kendala tersendiri karena jika alat perekam retina mata tidak segera diganti akan menghambat target data jumlah masyarakat yang belum melakukan pembuatan eKTPdi Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara dengan masyarakat mengenai fasilitas tempat di Kecamatan Cidolog, fasilitas tempat yang dimiliki Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sudah terbilang cukup memadai seperti ruang tunggu dengan jumlah kursi atau tempat duduk yang lebih dari cukup sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses perekaman e-KTP dapat menunggu dengan rasa nyaman. Peralatan perekaman data e-KTP yang berada di kantor Kecamatan dan Kelurahan Cidolog Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencapai target jumlah masyarakat yang belum melakukan proses perekaman e-KTP. Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mempuyai alasan selain untuk mengejar target jumlah masyarakat yang belum melakukan proses perekaman e-KTP, tetapi untuk menghindari penumpukan proses perekaman yang terpusat di kantor Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang mengungkapkan, “Proses perekaman dapat dilakukan di kantor Kecamatan atau juga di kantor Kelurahan, hal ini kami lakukan untuk pencapaian target jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dan menghindari penumpukan proses perekaman e- KTP di kantor Kecamatan.” (Wawancara, Mei 2016). Berdasarkan uraian di atas, fasilitas pendukung pelaksanaan e-KTP untuk melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP lengkap dan terpenuhi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun Disdukcapil Kabupaten Ciamis. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dialami Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis namun Camat Cidolog selalu mengintruksikan petugas untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa facilities dalam hal ini cukup baik tetapi belum maksimal. 2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis a. Faktor Internal Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) di Kantor Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis diantaranya yaitu peralatan, kendala yang signifikan terjadi adalah kerusakan dan perawatan pada
12
fasilitas pendukung dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP) seperti perawatan terhadap alat signature scanner, iris scanner, fingerprint scanner yang butuh di awat agar tidak mengalami kerusakan, dan gangguan pada komputer yang biasanya disebabkan oleh virus-virus computer mengingat diberlakukannya sistem administrasi kependudukan melalui jaringan internet (online). Alat perekam e-KTP yang ada di kantor Camat Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis saat ini hanya memililki satu alat perekam e-KTP saja sedangkan masyarakat yang datang kekantor kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP sangat banyak sekali, sehingga waraga yang datang melakukan perekaman e-KTP harus sabar menuggu pangilan dari pihak kecematan sesuai dengan nomor urut yang di berikan oleh Camat Cidolog tersebut, sehingga dalam mebuat e-KTP ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan membuatan e-KTP. Selain itu ketidaklengkapan persyaratan pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan e-KTP dan kesadaran pentingnya dalam memiliki e-KTP. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat dalam proses dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), karena petugas operator Kecamatan dan Kelurahan akan mengalami kesulitan dalam memproses pembuatan e-KTP jika persyaratan yang ditentukan tidak lengkap dan kesadaran masyarakat yang tidak peduli mengenai e-KTP. Ketidaklengkapan persyaratan yang diberikan masyarakat dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang masyarakat dapatkan mengenai prosedur pembuatan e-KTP. Informasi menyangkut prosedur pembuatan e-KTP akan sangat bermanfaat apabila diketahui oleh masyarakat, tetapi fakta yang ada, mengenai prosedur yang berlaku, sehinngga mengakibatkan kurangnya peran aktif dan kerja sama dari masyarakat selaku pemohon pembuatan e-KTP. b. Faktor Eksternal Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diantaranya yaitu adanya pedaman listrik yang sering terjadi yang mengakibatkan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi terhambat dan menjadi salah satu kendala, mengingat perlatan yang digunakan proses pembuatan e-KTP adalah perlatan elektronik. Jika terjadi pemadaman listrik tersebut, segala bentuk kegiatan dalam proses pembuatan e-KTP menjadi terhenti. Adanya genset tidak menjadi jalan keluar yang menjanjikan, penggunaan genset dikhawatirkan akan membuat peralatanperalatan tersebut rusak. Sering padamnya listrik menjadi pelayanan pegawai dalam hal kualitas pekerjaan pegawai, dan juga kuantitas pegawai menjadi menurun, karena penyelesaian pekerjaan dalam jumlah yang ditargetkan menjadi berkurang.Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan pekerjaan pegawai menjadi bertambah banyak di saat memulai pekerjaan di saat listrik sudah normal kembali, inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Terjadinya pemadaman listrik yang tidak menentu menjadi kendala perekaman e-KTP, yang menggunakan fasilitas listrik yaitu alat perekam seperti
13
computer, alat iris mata dan tempat tanda tangan sehingga pemadam listrik yang terjadi menjadi faktor penghambat bagi pelayanan pegawai dalam menjalankann tugas yang telah diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Percetakan e-KTP yang dilakukan di pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penghambat, karena di mana Pemerintah daerah tidak bisa memproses secara cepat pembuatan e-KTP tersebut karena terkendala dengan alat percetakan e-KTP yang tidak di miliki oleh pemerintah daerah dan hanya di pemerintah pusat saja. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Surahmat, S.IP selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cidolog mengenai waktu penyelesai pembuatan e-KTP: “Bahwa penyelesaian pembuatan e-KTP belum sesuai dengan target waktu karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekam e-KTP sedangkan yang wajib direkam sekitar dua puluh ribu tetapi faktanya yang sudah direkam baru tujuh ribu lebih KTP yang sudah jadi.” Dari hasil wawancara dengan Bapak Surahmat, S.IP bahwa dalam penyelesaian pembuatan e-KTP belum sesuai dengan target waktu karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dan juga tidak adanya alat pencetakan e-KTP di daerah atau di tiap-tiap kantor kecamatan sehingga dalam penyelesaiaan e-KTP ini melenceng dari waktu yang sudah ditargetkan. Sehingga dengan tidak adanya alat percetakan e-KTP yang dimiliki oleh pemerintah daerah, atau pihak kecamatan Cidolog hanya bisa melakukan perekaman e-KTP yang sudah di lakukan oleh kecamatan Cidolog kota samarinda langsung di kirim ke pemerintah pusat dan pemerintah pusatlah yang berwenang untuk melakukan percetakan e-KTP dan pemerintah daerah hanya bisa menunggu hasil percetakan e-KTP yang di lakukan oleh pemerintah pusat dan juga menunggu kiriman dari pemerintah pusat untuk di bagi kepada masyarakat. 3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Sebagaimana seperti yang diklasifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta. Untuk optimalisasi pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu penetapan saat pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas operator dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis seperti yang telah dijelaskan pada poin diatas. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menyingkapi masalah tersebut pemerintah Kecamatan Cidolog telah berupaya semaksimal mungkin demi kelancaran pelaksanaan program e-KTP yaitu diantaranya adalah melakukan sosialisasi dengan terkoordinasi kepada masyarakat, menekankan
14
disiplin kepada aparat Kecamatan Cidolog, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pembuatan e-KTP yang tersedia, serta berupaya menyelesaikan permasalahan seringnya pemadaman listrik sehingga dapat melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP lengkap dan terpenuhi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun Disdukcapil Kabupaten Ciamis. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dialami Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Selain itu Camat Cidolog selalu mengintruksikan petugas untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam hal ini cukup baik tetapi belum maksimal. PENUTUP 1. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembuatan ( e-KTP ) di kantor Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Persepsimasyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis a. Kejelasan informasi berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa kesulitan dan ketidakpahaman masyarakat akan persyaratan dan mekanisme pembuatan e-KTP dapat langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan umum. Petugas pelayanan umum di Kantor Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP, dikarenakan melalui petugas pelayanan umum pelaksanaan pembuatan e-KTP akan terlaksana dengan baik karena informasinya jelas dan sangat membantu masyarakat agar tidak menjadi bingung b. Prosedur pelayanan pembuatan e-KTP, sudah berjalan dengan baik, di mana masyarakat mendapatkan undangan dari kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP dan juga masyarakat mendapatkan nomor antrian untuk menunggu pemanggilan dari pegawai kecamatan dan selanjutnya akan melakukan perekaman e-KTP.Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sudah berjalan dengan baik di lihat dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses perekaman e-KTP, dan juga di lihat dari kerajinan pegawai datang ke kantor dengan tepat waktu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang inggin merekam e-KTP.Waktu penyelesaian perekaman e-KTP belum berjalan dengan baik di lihat dari tidak adanya target waktu yang di lakukan oleh camat Cidolog, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP.Biaya pelayanan pembuatan e-KTP maupun KK (kartu keluarga), tidak dipunggut biaya dikarenakan adanya peraturan walikota samrinda nomor 31 tahun 2006 tentang dasar hukum pembebasan biaya dalam pembuatan e-KTP. c. Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana memegang peran yang penting. Fasilitas-fasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi peralatan kantor yang digunakan dalam
15
proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Fasilitas tempat yang dimiliki Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sudah terbilang cukup memadai seperti ruang tunggu dengan jumlah kursi atau tempat duduk yang lebih dari cukup sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses perekaman e-KTP dapat menunggu dengan rasa nyaman. 2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dalam menjalankan pekerjaan pegawai kecamatan sering terkendala karena adanya ganguan / hambatan seperti halnya perekaman eKTP yang di lakukan di pemerintah pusat, karena camat tidak bisa menjamin e-KTP yang sudah di rekam bisa selesai dengan cepat, karena pihak kecamatan hanya bisa menunggu percetakan dari pemerintah pusat. Selain itu faktor seringnya pemadaman listrik mengakibatkan pelayanan perekaman eKTP akan terhenti, dikarenakan alat perekam e-KTP yang menggunakan tenaga listrik. Selain itu faktor kurangnya alat perekam e-KTP yang ada di kantor Camat Cidolog, dimana hanya memiliki satu alat perekam e-KTP saja, sedangkan ratusan warga yang datang tiap hari untuk melakukan perekaman eKTP sehingga proses perekaman e-KTP terhambat. 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis demi kelancaran pelaksanaan program e-KTP yaitu diantaranya adalah melakukan sosialisasi dengan terkoordinasi kepada masyarakat, menekankan disiplin kepada aparat Kecamatan Cidolog, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pembuatan e-KTP yang tersedia, serta berupaya menyelesaikan permasalahan seringnya pemadaman listrik sehingga dapat melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP lengkap dan terpenuhi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun Disdukcapil Kabupaten Ciamis. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dialami Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Selain itu Camat Cidolog selalu mengintruksikan petugas untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam hal ini cukup baik tetapi belum maksimal. 2. Saran Berdasarkan uraian diatas, setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian maka disini penulis mencoba sedikit memberikan saran yang berupa masukan, setidaknya saran yang disampaikan ini ada manfaatnya dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya pemerintah kecamatan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap program e-KTP kepada masyarakat di Kecamatan Cidolog, dan lebih memperjelas prosedur e-KTP dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang e-KTP tersebut. Selain itu agar memperhatikan perawatan alat-alat pembuatan e-KTP agar pada saat pembuatan e-KTP alat tersebut bisa berkerja dengan maksimal.
16
2. Diharapkan kepada petugas pelaksana pembuat e-KTP agar mempersiapkan blangko pengisian disetiap RT agar masyarakat tidak bingung dalam rangka pembuatan e-KTP. Serta petugas/pegawai kecamatan maupun desa untuk membuka diri tidak kaku dalam hal pembuatan e-KTP terhadap masyarakat. 3. Hendaknya masyarakat yang tidak mempunyai KTP (SIAK) atau pun Kartu Keluarga (KK) sebagai prosedur untuk pengambilan e-KTP agar segera membuat Kartu Keluarga (KK) di kelurahan agar dapat mengambil e-KTP nya. Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP hendaknya segera melakukan perekaman e-KTP, karena E-KTP itu sebagai bukti identitas diri sebagai warga masyarakat di Kecamatan Cidolog.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. EdisiRevisi V. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. Atkinson,R.C. dan E.R. Hilgar.1991. Pengantar Psikology, diterjemahkan oleh Nurjanah,Taufik dan Rukmini. Jakarta: Barhana. Erlangga Chaplin, C.P. 1989. Kamus Lengkap Psikologi. Penerjemah Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press Gibson, James1986. Organisasi Perilaku,Struktur dan Proses, diterjemahkan oleh Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga Hadari, Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. Moleong , L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nasir, Moh.. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Prastowo, Andi. 2011.Metodologi Penelitian Kualitatif : dalam perpektif Rancangan Penelitian.Yogyakarta : Arruzz Media. Rahmat, Jalaludin. 1998. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Rosdakarya Ruch, Floyd.1967. Psykologi and Life, 7 Edt. Atlanta: Scott Foresman andCompany Sarlito, Wirawan .1984. Teori- teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. ------------. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ------------. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Thoha, Miftah. 1990. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Yusuf, Y. 1991. Psikologi Antar Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
17
