PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS NANANG SUPRIYANTO (
[email protected]) NPM: 3506120071 Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS. Penelitian ini mempunyai masalah yaitu masih ada masyarakat yang baru datang dan masyarakat yang pindah tidak melapor sampai ke tingkat Desa dan Kecamatan hanya melapor ke RT, RW setempat, sehingga data yang ada di Desa dan Kecamatan berbeda. Tujuan penelitian yaitu pertama untuk mengetahui peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok, yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, ketiga upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah Kecamatan Lakbok dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis berjalan efektif dan efisien, namun perlu peningkatan, terutama sarana dan prasarana untuk menunjang dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Faktor hambatan dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk yang di dapat yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur unuk menjadi warga baru, sarana dan prasarana yang harus perlu ditingkatkan lagi serta peningkatan kinerja pegawai petugas pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Lakbok dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Publik, Pembuatan surat keterangan pindah penduduk.
ABSTRACT DISTRICT GOVERNMENT ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF SERVICE DEVELOPMENT CERTIFICATE MOVE CITIZEN IN DISTRICT LAKBOK CIAMIS. This research has the problem that there are still people who had just arrived and did not report people who moved to the village and subdistrict levels only report to RT, RW, so that the data is in a different village and subdistrict. The purpose of research is the first to determine the role of government subdistrict in service of a letter of explanation to move residents in District Lakbok, the second to determine what factors are the obstacles in the implementation of the manufacturing certificate moved residents in District Lakbok Ciamis, third what efforts have been made in the implementation of the manufacturing certificate moved residents in the district of Ciamis regency Lakbok. The method used is a qualitative research method. These results indicate that the role of government in the implementation of the District Lakbok the manufacturing certificate moved residents in the district of Ciamis regency Lakbok run effectively and efficiently, but need improvement, especially facilities and infrastructure to support the implementation of the public service. The obstacles in the implementation of the manufacturing certificate moved residents in the can that there are still people who do not know the procedure transform and become new citizens, facilities and infrastructure that should need to be improved as well as increased employee performance certificate service officer manufacture relocate residents. Efforts made by the government of the District Lakbok in the implementation of the manufacturing certificate moved population that is by improving the quality of service and then disseminate to the public about the procedures in the implementation of the manufacturing certificate moved residents. Keywords: Role of Government, Public Service, Manufacture letter relocate residents.
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Pemerintahan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten atau Kota. Pemerintah yang kuat adalah pemerintahan mendapat dukungan penuh dari rakyat, oleh karena itu sebagai wujud terima kasih atas dukungan tersebut, selayaknya pemerintah (aparat birokrasi) memberika n pelayanan dengan sebaik-baiknya yang berorientasi pada rakyat, karena salah satu tugas pokok pemerintah yang paling penting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga organisasi pemerintah sering pula disebut pelayanan masyarakat. Sebab aparatur pemerintahan bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam terselengaranya suatu pelayanan umum. Sistem pelayanan umum terdiri atas beberapa faktor diantaranya yang pertama yaitu sistem prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Ke-dua personil, personil dalam hal pelayanan aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus prefisional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan atau masyarakat. Ke-tiga sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dalam pelayanan umum berbentuk peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan umum lainnya seperti ruang tunggu, tempat parkir dan ruang kerja yang memadai. Terakhir masyarakat masyarakat sebagai pelanggan atau pihak yang harus di dilayani dalam pelaksanaan pelayanan umum. Masalah pelayanan dibidang pemerintahan tidak kalah pentingnya, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum atau bisa di katakan sebagai kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peran pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri semakin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan diatas penelitian melakukan observasi mengenai pembuatan surat keterangan pindah penduduk yang dibatasi hanya ruang lingkup Kecamatan, peneliti menemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan atas pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan Lakbok. Bisa dilihat bagaimana pemerintahan di Kecamatan yang masih belum optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat butuh pelayanan yang baik.
Adapun masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Kecamatan Lakbok dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Diantaranya tempat kerja yang kurang memadai sehingga tidak menunjang pelaksanaan tugas, kurangnya peralatan kerja secara jumlah maupun kualitasnya, tekknologi dan jaringan yang kurang bagus sehingga menghambat pekerjaan ketika pelayanan sedang berlansung. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Lakbok ke dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul: “ Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk Di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis”. RUMUSAN MASALAH Berdasakan uraian tersebut di atas, maka peneliti memutuskan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di pemerintah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk? 3. Bagaimana upaya-upaya pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan memberikan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk? TINJAUAN PUSTAKA Kajian Pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan variabel yang mendukung dalam suatu penelitian. Disamping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Fungsi kajian pustaka Untuk menemukan teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, maka perlu adanya kajian pustaka yang mempunyai beberapa fungsi: 1. Menyediakan kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan 2. Menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang akan datang. 3. Memberikan rasa percaya diri sebab, melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian kita tersedia.
4. Memberikan informasi-informasi tentang metode-metode penelitian yang digunakan, populasi dan sample, instrumen dalam penumpulan data dan penghitungan-hitungan statistic yang digunakan pada penelitian sebelumnya. 5. Menyediakan temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan penyelidikan yang dapat dihubunkan dengan penemuan dan kesimpulan kita. 6. Kepustakaan penelitian meliputi laporan yang di tertibkan dari penelitian yang sebelumnya. Dalam penyusunan usulan penelitian, peneliti mengutip teori-teori dari buku, yaitu: a. Drs, H. A. S. Moenir, judul buku Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, mengkaji bahwa bagaimana cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan sangat membantu kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-orang yang bersangkutan. Disini termasuk prosedur dan metode yang sederhana sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien, mencapai sasaran yang telah ditentukan. b. Prof. Dr. Lijan Poltak Sinabela, judul buku Reformasi Pelayanan Publik, mengkaji bagaimana Pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat terhadap masyarakat pada hakikatnya merupakan implikasi dari pelaksanaan fungsi birokrat sebagai pelayan masyarakat. c. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. judul buku Eika Pemerintahan, mengkaji bagaimana pemerintah memberikan sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki dalam memberikan pelayanan. d. Dr. Pandji Santosa, M. Si, judul buku Administrasi Publik mengkaji bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemberian jasa, baik pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat. e. Pasolong, Harbani, judul buku Teori Administrasi Publik, dll. Peran Menurut Sarwono (2014 : 215) teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antopologi. Peranan ( role ) merupakan proses dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia melaksanakan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk peranan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.
Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dari arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah semua yang mencakup aparatur negara yang meliputi semua organorgan, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Menurut Syafiie dalam buku Etika Pemerintahan (2010 : 61), mengemukakan bahwa: Pemerintah merpakan sebuah ilmu yang mempelajajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif, pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa dan gejala pemerintahan. Dalam penyelenggaraan sebuah pemerintah merupakan aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Kecamatan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kumpulan dari beberapa Kecamatan akan membentuk sebuah Kabupaten, atau bisa dikatakan Kecamatan adalah susunan organisasi pemerintah yang tingkatannya lebih rendah dari Kabupaten. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten atau Kota, juga sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Organisai Kecamatan dipimpin oleh satu Camat, satu Sekretaris (Kecamatan), paling banyak lima seksi yang masing-masing dikepalai oleh satu kepala sub bagian. Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut: 1. Sebagai wadah untuk koordinassi dan pemberdayaan masyarakat. 2. Institusi yang menjaga penegakan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintah. 4. Membina pemerintah tingkat Desa atau Kelurahan. 5. Mengevaluasi pelayanan pemerintah di Desa atau Kelurahan. Wilayah Kecamatan mempunyai batas-batas tertentu. Wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebahai sebuah kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisassi pemerintahan dibawah Kabupaten. Batas Kecamatan perlu ada untuk menentukan lingkup kerja perangkat pemerintah. Bidang kerjanya melipiti sektor ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintah lainya. Pembentukan, pemberian nama, penentuan batas wilayah, serta penentuan letak
Ibu Kota, Kecamatan, maupun penghapusan wilayahnya, diatur melalui peraturan pemerintah dalam pasal 18 UUD1945 sebagai asas dekonsentrasi. Definisi Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi Moenir (2010 : 26) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Selanjutnya Sampara dalam Ridwan (2010 : 18) berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik menurut Sinambela (2010 : 5), adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau kesaatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat menghargai dan berbangga terhadap korps karyawan atau pegawai pemerintahan, masyarakat akan patuh terhadap aturan pelayanan, menggairahkan usaha dalam masyrakat, dan menimbulkan penigkatan dan pengembangan dalam masyarakat. Kualitas Pelayanan Publik Secara umum belum terdapat keseragaman batasan tentang konsep kualitas pelayanan, namun menurut Parasuraman (dalam Pasolong 2011 : 135) mmengatakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut konsumen, dengan kelima indikatornya adalah sebagai berikut: a. Tangible (kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata misalnya berupa faslitas sarana perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya). b. Reliability (mempuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya).
c. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen). d. Assurance (kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam menyakinkan kepercayaan konsumen). e. Empathy (sikap tegas, tepat dan penuh perhatian kepada konsumen). Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor.65 Tahun 2005 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan perundang-undangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat Pemerintah pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kata lain melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan yang pelayanan tersebut tidak memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyrakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Dwiyanto dalam Sugandi (2011 : 124) pelayanan publik oleh birokrasi seharusnya digerakan oleh visi dan misi pelayanan, namun pada kenyataannya justru digerakan oleh peraturan dan anggaran yang tidak dimengerti oleh publik karena tidak di sosialisasikan secara transparan. Menurut Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara NO.63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa hakekat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Peryataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik, maereka bertanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Pelayanan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang di lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pemerintah. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengurusi tentang administrasi kependudukan mulai dari surat keterangan pindah penduduk, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan lain-lain. Bukti penduduk yang dimiliki setiap penduduk harus jelas dan dan tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu identitas kependudukan. Pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terutama di wilayah Kecamatan. Adapun surat keterangan pindah penduduk sangatlah penting untuk validasi data agar lebih memudahkan dalam pergantian identitas di KTP, KK, dan lain sebagainya. Maka setiap ada warga baru atau setiap kejadian penting masyarakat harus melapor ke instansi terdekat. Menurut Dwiyanto (2012 : 2) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perolaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan. Berbagai pelayanan yang administratif, seperti Surat Keterangan Pindah Penduduk, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Sertifikat Tanah dan Perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan tersebut sangatlah penting dalam kehidupan bermasyrakat karena menjamin keberadaan identitas warga dan hak sipilnya, dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh Negara. Syarat-syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk, sebagai berikut: 1. Sesuai Undang-Undang No 23 Pasal 15 Tahun 2006, penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) di daerah asal yang dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil, untuk mendapatkan surat keterangan pindah (SKP). 2. Selanjutnya penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di tempat tinggal tujuan dengan membawa SKP, untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang (SKPD).
3. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penertiban KK bagi penduduk yang bersangkutan. 4. Sesuai Pasal 59, penandatanganan Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Untuk pindah-datang dalam satu desa atau kelurahan atau antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). b. Untuk pindah-datang antar Kecamatan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Prosedur dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah: 1. Menandatangani RT dan RW tempat tinggal untuk mengurus Surat Pindah (SP). 2. Surat dari RT/RW dibawa ke Kelurahan dan Kecamatan, Surat Pindah tersebut akan diganti oleh Kelurahan atau Kecamatan akan terbit Surat Keterangan Pindah (SKP). Sebagai data arsip, KTP, dan KK yang akan diserahkan akan disimpan. 3. Surat Keterangan Pindah memiliki dua lembar. Lembar pertama akan di dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana alamat yang lama akan diganti dengan selembar surat yang akan di cap dan ditanda tangani serta dilengkapi oleh alamat yang baru. Lembar kedua Surat Keterangan Pindah adalah tembusan untuk Kelurahan atau Kecamatan yang baru. 4. Mengurus surat kelakuan baik, mulai dari Koramil sampe Kepolisian. 5. Pada saat pindah berkas harus ada Surat Keterangan Pindah yang bersetempel dan bertanda tangan kepala kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pindah yang bersetampel dan bertanda tangan kepala Kelurahan atau Kecamatan, dan dua lembar Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian. 6. Ditempat alamat baru, yang perlu dilakukan adalah lapor ke RT/RW dan mendaftar atau memasukan data keluarga yang pindah kedalam Kartu Keluarga (KK), kemudian lapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melapor ke kantor Kelurahan atau Kecamatan dan proses pembuatan KK dan KTP. Kerangka Pemikiran Kegiatan pelayan publik diselengaakan oleh instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan merupakan sebuah kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan dan non departemen, sekertariat lembaga tertinggi dan tinggi Negara, dan instansi pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum. Pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun oleh instansi pemerintahan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau kepuasan kepada konsumen atas pelayan yang diberikan. Adapun pelayanan publik menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 1 Ayat (1) tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang sesuai oleh penyelenggara pelayanan publik. Alur Pikir Realita Masih banyak warga yang tidak jelas kependudukanya Indikator Pelayanan Publik Pelayanan Publik Bidang pelayanan : Surat keterangan pindah penduduk
Faktor Sarana Pelayanan
Sarana kerja Fasilitas pelayanan (Moenir, 2010 : 119)
Peralatan kerja Perlengkapan kerja Perlengkapan bantu atau fasilitas Fasilitas ruangan Telepon umum Alat panggil
Tujuan Pelayanan dilakukan dengan efektif dan efisien
GAMBAR ALUR / KERENGKA PIKIR Faktor sarana pelayanan merupakan segala jenis peralatan, perlrngkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi lain. Fungsi sarana pelayanan yaitu, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas,baik barang atau jasa, kualitas produk yang lebih baik atau terjamin, lebih mudah atau
sederhana dalam gerak para pelakunya, menimbulkan rasa perasaan puas (kepuasan) pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional. Oleh karena itu peran sarana pelayanan sangat penting disamping sudah tentu peranan unsur manusianya sendiri. Menurut Moenir (2010 : 119) dalam faktor sarana terdapat dua kelompok, yaitu : a. Sarana Kerja Sarana kerja yang ada harus senantiasa dipelihara sesuai standar, prosedur dan metodenya serta dijaga kesiapgunaanya. Sarana kerja ditinjau dari segi kegunaannya terdiri atas tiga golongan, yaitu : 1. Peralatan kerja Yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang menjadi barang lain yang berlainan fungsi dan gunanya. 2. Perlengkapan kerja Yaitu semua benda yang berfungsi sebagai alat bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambahkan kenyamanan dalam pekerjaan. 3. Perlengkapan bantu atau fasilitas Yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan. b. Fasilitas pelayanan Beberapa fasilitas antara pelayanan lain : 1. Fasilitas ruang yang terdiri dari ruangan-ruangan : a. Ruang pelayanan yang cukup aman dan tertib. b. Ruang informasi dilengkapi dengan bahan-bahan yang penting secara umum ingin ddi ketahui oleh orang lain yang berkepentingannya. c. Ruangan tunggu dilengkapi dengan penerangan yang cukup untuk dapat membaca, tempat duduk, meja kecil seperlunya, asbak dan bak sampah. d. Ruang ibadah terutama bagi mereka yang beragama Islam (musola) agar sambil menunggu selesainya urusan mereka dapat melaksanakan kewajiban untuk beribadah. e. Ruang kamar kecil dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik,agar tidak enimbulkan bau tidak sedap dan terjaga kebersihannya. f. Ruang kantin murah selain untuk keperluan pegawai juga melayani orang-orang yang sedang menunggu. 2. Telepon umum Fasilitas telepon umum di kota-kota besar sudah menjadi perlengkapan fasilitas umum dan sangat membantu orang-orang yang sedang dalam keperluan mendesak melakukan komunikasi dengan keluarga atau teman, lokasi telepon umum hendak tidak terlalu jauh dengan ruang tunggu dan masih dalam lingkup kantor.
3. Alat panggil Untuk ruang tunggu yang luas dan banyak atau pintu sangat perlu fasilitas alat panggil yang mudah didengar atau dibaca orang-orang yang sedang menunggu. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian juga biasanya digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar SI (Sarjana). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskriptifkan dan yang mengkaji data yang diperoleh. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat dicermati. Pendekatan deskriptif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit diketahui. Selain itu metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Dalam Sugiyono (2011 : 8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang ilmiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif . Adapun mengenai permasalahan yang akan diteliti samar sehingga dengan metode kualitatif masalah ditemukan pada saat penelitian. Pada penelitian yang akan diamati yaitu peran pemerintah dalam pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi Penelitian Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Lakbok jalan raya Lakbok No. 597 Telp/Fax (0265) 695300 Ciamis Adapun alasan melakukan penelitian di Kecamatan Lakbok yaitu peran pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Lakbok supaya terciptanya kepuasan masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia baik di lembaga terkait maupun masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Lakbok bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan.
Waktu Penelitian TABEL JADWAL PENELITIAN TAHUN 2015 No
0kt 1 2
3
4 5 6
TAHUN 2016
Kegiatan Nov
Des
Jan
Feb Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Observasi/ Pengajuan Judul Penyusunan Proposal Seminar Proposal & Revisi hasil Seminar Proposal Penelitian Dan Pengumpula n Data Penyusunan Skripsi & Bimbingan Sidang Skripsi
Operasionalisasi Variabel Konsep merupakan definisi dari sekelompok fakta atau gejala (yang akan di teliti). Konsep ada yang sederhana dan dapat dilihat seperti konsep meja, kursi dan sebagiannya dan ada konsep yang abstrak dan tak dapat dilihat seperti konsep partisipasi, peranan dan sebagainya. Konsep yang tidak dapat dilihat disebut construct. Karena construct bergerak di alam abstrak maka perlu diubah dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris, atau dalam kata lain perlu ada definisi operasional. Proses pengukuran operasionalisasi variabel dalam penelitian kualitatif sebagai dasar untuk dijadikan pedoman wawancara. Teknik Penentuan Informan Teknik penentuan infoman menerangkan beberapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu juga menerangkan metode pengambilan sampel. Sampel menurut Sugiyono (2011 : 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik penarikan sampel dalam penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Sampling Purposive menurut Sugiyono (2011 : 85) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari pengertian diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Camat Kecamatan Lakbok : 1 orang 2. Kasubag Umum : 1 orang 3. Kepala Desa (Desa Puloerang) : 1 orang 4. Lima orang tokoh masyarakat : 5 orrang Jumlah
: 8 orang
Teknik Pengumpulan Data Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data pleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis balam penelitian. Tanpa mengetahuhi teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai seting, dan berbagai sumber. Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011 : 225) teknik pengumpulan data yaitu: Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 0bservation ), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Literatur ini berhubungan dengan dokumen dan referensi. Menurut Sugiyono (2011 : 291)menyayakan bahwa “ Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti “. Teoritis dan referensi dalam hal ini adalah referensi yang mendukung penelitian yaitu buku-buku sumber. Hal lain adalah dokumen yang merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Catatan tersebut berupa dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen life histories, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gamar misalnya : foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
Studi Lapangan 1. Observasi Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bias penglihatan, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandinggkan dengan teknik pengumpuulan data lainnya, yaitu dengan wawancara dan kuesioner. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011 : 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. 2. Wawancara Wawancara merupakan proses komunikasi atau ineraksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian, wawancara bias saja dilakukan dengan cara tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk meningkatkan mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspekaspek relevan tersebut sudah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman wawancara demikian harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara. Adapun langkah-langkah wawancara menurut Sugiyono (2011 : 235) menerangkan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu : 1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 2. Menyiapkan poko-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 4. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 7. Mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2011 : 232) menyatakan bawa dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik partisifatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya.
Selain wawancara dan observasi informan jugadat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumentasi ini bias dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar banyak yang tidak bermakna. 4. Triangulasi Dalam teknik pengumpulan data triangulasi dalam Sugiyono (2011 : 241) menggunakan dari berbagai teknik data dan sumber yang telah ada, peneliti menggunakan teknik pengumpulann data yang berbeda-beda bentuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang berlangsung secara terus menerus. Analisis data dalam penelitian dilakukan sejak sebelum memasuki lapanagan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “ Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan , dan berlangsung terus sempai penulisan hasil penelitian.” Sugiyono (2011: 245). Analisis data menurut Sugiyono (2011 : 244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan bahan-bahan lainya, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya menurut Miles dalam Sugiyono (2011 : 243) mengemukakan bahwa : Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction,data display, dan clonclusion drawing/verification : 1. Data Reduction (reduksi data) Data Reduction (reduksi data) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatancatatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perludan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data di lakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di pilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data. 2. Data Display (penyajian data) Data Display (penyajian data) adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini,data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara
deskriptif yang di dasarkan pada aspek yang diteliti yaitu peran Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah penduduk (studi kajian di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis). 3. Conclusion Drawing/verification Conclucion Drawing/verification adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh artinya, makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam arti pernyataan singkat dan mudah di pahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.
Data
Data
collection
display
Data reduction Conclusion: drawing/verifying GAMBAR GAMBAR DALAM ANALISIS DATA (INTERACTIVE MODEL) Sumber : Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2011 : 247) 1. Proses I : Reduksi Data Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 2. Proses II : Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adaya penarikan kesimpulan dan penngambilan tindakan. 3. Proses III : Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Untuk langkah ini menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014 : 19) peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur-alur sebab akibat, dan proposisi. Pengujian Keabsahan Data Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), confirmability (objekivitas). Menurut Sugiyono (2011 : 267) Dalam penelitian kualitatif, krikteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. Validitas merupakan drajad ketetapan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitas interbal) terdapat data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kreadibilitas menurut Sugiyono (2011 : 270) 1. Perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. 2. Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 3. Triangulasi a. Triangulasi sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. b. Triangulasi teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbada. Misalnya data di peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. c. Triangulasi waktu Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, lebih kredibel. 4. Analisis kasus negatif Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. 5. Membercheck Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh penelitikepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui seberapa jauh
data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid. HASIL PENELITIAN Pada hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil pengolahan data dari pengamatan, studi pustaka, melalui sumber buku-buku, dokumen/arsip, serta jawaban informan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya seluruh data dianalisis untuk kemudian dibuat rangkuman inti. Adapun batasan penelitan objek penelitian dalam hal ini adalah peran pemerintah Kecamatan yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan surat keterangan pindah penduduk. Dalam peneletian ini, jelas dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Maka dari itu dari awal peneliti sudah menentukan siapa-siapa yang dianggap mengetahui dan akan dimintai keterangan dan digali informasinya mengenai judul skripsi yang peneliti ambil, yaitu “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk Di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis” Untuk mendukung peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan penbuatan surat keterangan pindah penduduk, maka hendaknya pemerintah Kecamatan harus sering mensosialisasikan kepada masyarakat, karena data kependudukan harus sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di suatu Kecamatan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran pemerintah Kecamatan dalam pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan hasil wawancara diketahui sudah berjalan dengan cukup baik. Kecamatan perlu mengetahui apabila ada warga baru yang datang dan warga yang pindah tempat. Begitupun warga baru wajib melapor ke RT, RW, Desa, kemudian ke Kecamatan. Supaya warga baru terdaftar di kecamatan untuk memperoleh haknya sebagai penduduk di Kecamatan. Selanjutnya sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan lainya. 2. Pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamtan Lakbok sudah cukup baik karena adanya
Sosialisasi kepada masyrakat bagaimana syarat menjadi warga yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran 1. Peran Pemerintah Kecamatan dalam pembuatan surat keterangan pindah penduduk perlu melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam menigkatkan pelayanan publik. Termasuk pemanfaatan aparat yang professional yang tidak diragukan untuk memfasilitasi Kecamatan Lakbok sebagai instansi yang memberikan pelayanan terus menerus melakukan pembinaan dan pengarahan untuk meperbaiki pola pikir aparatur yang melayani pembuatan surat keterangan pindah penduduk tentang tugas pokok bagaimana menjaga sikap, tutur kata, sopan santun serta perilaku sebagai individu yang mengemban amanat Negara dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk di Kecamatan Lakbok segi sarana dan prasarana, penataan ruangan dan kebersihannya harus lebih di perhatikan, agar masyarakat yang membuat surat keterangan pindah penduduk (SKP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan lainya bisa berjalan efektif dan efisien. 3. Pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk dikantor Kecamatan Lakbok untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu memberikan pengarahan-pengarahan kepada aparatur/petugas pelayanan. Tanggap terhadap pengaduan dan keluhan dari penerima pelayanan, menyikapi pengaduan dengan sikap yang baik, serta memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh masyarakat dalam proses pelayanan.
DAFTAR PUSTAKA Agus Dwiyanto, dkk, 2012. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia Gajah Mada University Press. Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M. H. dan Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M. H. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik. (Nuansa, 2010). Fandy, Tjiptiono. 2004. Total Quality Service. Yogyakarta. Penerbit Andi. Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Badung : Mandar Maju. Inu Kencana Syafiie, Djamaludin Tanjung, Supardan Modeong, 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta. Inu Kencana Syafiie, 2010. Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. Kotler Philip. 2003. Manajemen Pemasaran Tentang Analisis Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian. Jakarta PT. Prenhalindo. Kurniawan Agung, 2005. Trasformasi Pelayanan Publik. Pembaruan : Yogyakarta. Moenir,H.A.S. 2010.Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. Moenir,H.A.S. 2015.Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. Napitupulu, Pimin. 2014. Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction. Bandung: Alumni. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfaberta. Prof. Dr. Hj. Sudarmayanti. 2010, M.Pd.,APU. Good Governance & Good Corporate Governance. Mandar Maju. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. 2014, Teori-teori Psikologi Sosial. Rajawali Pers. Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta :STIA LAN Press, 2000).
Sinabela, Poltak Lijan dkk. 2010. Reformasi pelayanan publik. PT Bumi Aksara. Jakarta. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.Bandung. Alfaberta. Wasistiono, Sadu.2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah Bandung. Fokusmedia. Yogi Suprayogi Sugandi, 2011. Administrasi Publik Konsep Dan Pengembangan Ilmu Di Indonesia. Graha Ilmu.
