PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Oleh: INTAN PUJI LESTARI NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 E-mail:
[email protected]
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksananaan PNPM-MP pada tahun 2012 masih terdapat masyarakat yang tidak memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PNPM-MP menyebabkan kurang berhasilnya kegiatan-kegiatan PNPM-MP.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bangka Belitung Laut.Teori yang digunakan untukmengevaluasi PNPM-MP adalah dengan menggunakan kriteria evaluasimenurut Dunnyang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yakni: efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan PNPM-MP mencakup 3 bidang yaitu bidang lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Adanya PNPM-MP dapat membantu pada tataran pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Karena kegiatan PNPM-MP dalam bidang lingkungan yang bisa ditangani dalam skala pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam skala yang kecil. Pada tahun 2012 tidak dilaksanakan kegiatan bidang sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan. Karena kegiatan pelatihan pada tahun 2011 hanya sebatas formalitas. Kegiatan PNPM-MP dalam bidang ekonomi yang berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah dikelola dengan baik. Pinjaman dana bergulir hanya akan dipinjamkan dengan kelompok-kelompok yang sudah memilik usaha. Pinjaman dana bergulir dijadikan modal usaha. Namun, masih ada beberapa KSM pinjaman dana bergulir yang menunggak.Saran yang dapat diberikan adalah semestinya kegiatan bidang ekonomi berbentuk pinjaman dana bergulir dengan pengembaliannya tidak berbunga. Kata-kata Kunci: Evaluasi, PNPM-MP, Kriteria evaluasi, Bidang lingkungan, Bidang sosial, Bidang ekonomi
Abstract The problem in this research is the implementation of PNPM-MP in 2012 that is since there are still people who do not understand either participate in the activities or events of PNPM-MP it caused the events of PNPM-MP was unsuccessful.The purpose of this research was to evaluate PNPM-MP in Kelurahan Bangka Belitung Laut. The theory that used to evaluate PNPM-MP is using evaluation criteria according to Dunn to measure the successful program or the public policy: effectiveness, effeciency, adequacy, equality, responsiveness and appropriateness. The method that used in this research is descriptive method, qualitative approach. The result of this research, showed the action of PNPM-MP was divided by 3 sectors: environment, social and economy. The existance of PNPM-MP can help the government officials, district and subdistrict because the action of PNPM-MP in environmental sector can be handled in scale of development that required by society in smale scale. In 2012, there was no action in social sector in the form of training because the training activity in 2011 was only formality. The action of PNPM-MP in economic sector in the form of the loan of revolving fund is only for groups of people who have own business. The loan of revolving fund is being a modal to run a business. However, there are some KSM of the loan of revolving fund that are in overdue. The suggestion regarding this research in addition in economic sector about the loan of revolving fund should be not having interest in the repayment Keywords: evaluation, PNPM-MP, evaluation criteria, environmental sector, social sector, economic sector.
1 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tahun
A. PENDAHULUAN
Kemiskinan
menjadi salah satu
2012
tentang
Kemiskinan
Di
Kota
Keputusan
Walikota
penanggulangan Pontianak
dan
Pontianak
No
masalah di Kota Pontianak. Kemiskinan
31.1/Bappeda/Tahun
seringkali
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana
dipahami
sebagai
gejala
rendahnya tingkat kesejahteraan semata,
Program
padahal kemiskinan merupakan gejala yang
Pontianak.
2013
(TKPP)
tentang
PNPM-MP
Kota
bersifat kompleks.Kemiskinan tidak hanya
Kelurahan Bangka Belitung Laut
milik masyarakat di kawasan perdesaan
mulai melakukan dan melaksanakan PNPM-
yang pekerjaan di kawasan perdesaan lebih
MP sejak tahun 2009. Badan Keswadayaan
didominasi oleh petani, buruh tani, buruh
Masyarakat (BKM)di Kelurahan Bangka
dan nelayan. Tetapi kawasan perkotaan juga
Belitung Laut
tidak lepas dari permasalahan kemiskinan.
Laut Abadi. BKM Bangka Belitung Laut
Masalah
Abadi menyusun PJM Pronangkis secara
kemiskinan
bisa
dilihat
dari
rendahnya tingkat kesejahteraan.
bernama Bangka Belitung
partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat
Dalam menanggulangi kemiskinan di
untuk
menanggulangi
kemiskinan
di
Kota Pontianak, pada tahun 2007 pemerintah
Kelurahan Bangka Belitung Laut secara
telah membuat
mandiri.
program penanggulangan
kemiskinan perkotaan
yang sasarannya
Pelaksanaan
PNPM-MP
di
adalah masyarakat atau komunitas. Program
Kelurahan Bangka Belitung Laut telah
penanggulangan
melakukan
tersebut
adalah
kemiskinan
perkotaan
Program
Nasional
menunjang dan meningkatkan kapasitas
Mandiri
masyarakat di BKM Bangka Belitung Laut
PemberdayaanMasyarakat Perkotaan(PNPM-MP). Adapun
kegiatan
untuk
Abadi. Kegiatan PNPM-MP terbagi menjadi dasar
3 bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat
hokumPNPM-MPadalah Peraturan Presiden
yaitu :ekonomi, program atau kegiatan yang
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
dilaksanakan oleh PNPM-MP adalah adanya
Penanggulangan Kemiskinan. Peran PNPM-
Bantuan
MP
permasalahan
Dalam bidang ekonomi berbentuk bantuan
kemiskinan tersebut, ditindaklanjuti oleh
pinjaman dana bergulir yang diberikan
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat
untuk
yang
beberapa
menjadi
mengentaskan
Langsung
Masyarakat
(BLM).
2 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
(KSM). Untuk KSM yang telah terbentuk di
padakajianevaluasi
BKM
Bangka Belitung Laut pada tahun
menyelesaikan
2012
adalah 3 kelompok pemula dan 9
menggunakan kriteria evaluasi disesuaikan
KSM lanjutan dari tahun sebelumnya.
pada
kegiatan
masalah
dalam tersebut
dengan permasalahan PNPM-MP disetiap
Dibidang lingkungan yang difokuskan
ketiga
PNPM-MP
bidangnya.
infrastruktur.
Manfaat teoritis dalam penelitian ini
Kegiatan lingkungan yang telah terlaksana
diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
pada tahun anggaran 2012 adalah jalan rabat
untuk penelitian sejenis dan meningkatkan
beton dan rehab rumah tidak layak huni.
khasanah displin ilmu dalam kebijakan
Namun ada beberapa kegiatan lingkungan
publik bagi Studi Ilmu Administrasi Negara,
tidak terlaksana seperti: perbaikan jalan cor
khususnya, yang berkaitan dengan evaluasi
gantung,
gertak,
kebijakan. Manfaat praktis dari penelitian
dan
ini, hasil dari penelitian ini diharapkan
pembangunan
jalan
saluran
drainase
pembuatan
pembangunan MCK.
menjadi suatu acuan dalammelaksanakan
Pemanfaatan dana BLM dibidang
sebuah kebijakan atau program-program
sosial yaitu dengan melakukan berbagai
pemerintah dan
kegiatan pemberdayaan yang dimaksudkan
masukan untuk pihak pemerintah, khususnya
kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM-MP
Jenis peningkatan kapasitas seperti pelatihan
yang
penguatan BKM/UP/Aparat kelurahan dan
perkotaan dan meningkatkan pengetahuan
pelatihan
peneliti
keterampilan
anggota
dan
sebagai salah satu bahan
melaksanakan
tentang
PNPM
program
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
pemberdayaan
yang terbentuk dan masih aktif agar mampu
perkotaan di Kota Pontianak
memperkuat
dan
pembangunan
Mandiri
nasional masyarakat
mengembangkan
kemampuan KSM. Namun pada tahun 2012, kegiatan sosial seperti pelatihan tersebut
B. TINJAUANPUSTAKA
ditiadakan. Di sisi lain, tidak maksimalnya dalam
melaksanakan
kegiatan pelatihan
sebelumnya.
1.
Kebijakan Publik Friedrich (dalam Agustino, 2012:7)
Berdasarkan permasalahan di atas,
adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan
maka peneliti memfokuskan penelitian ini
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 3
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
atau pemerintah dalam suatu lingkungan
Secara umum, menurut Dunn (2003:608)
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
istilah evaluasi dapat disamakan dengan
(kesulitan-kesulitan)
penaksiran (appraisal), pemberian angka
kemungkinan
kemungkinan-
(kesempatan-kesempatan)
(rating)
dan
penilaian
(assessment).
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar
Mengevaluasi suatu program atau kebijakan
berguna
publik diperlukan adanya suatu kriteria
dalam
mengatasinya
untuk
mencapai tujuan yang dimaksud.
untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja
2.
Konsep Evaluasi Kebijakan Publik Menurut
Anderson
(dalam
kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:
Kusumanegara,2012:121)
berpendapat
evaluasi
memusatkan
Istilah efektivitas merupakan kata
perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan
yang tidak asing yang sering muncul dalam
taksiran terhadap implementasi (proses) dan
kajian Ilmu Administrasi Negara. Efektivitas
akibat-akibat
kebijakan.
berasal dari kata efektif yang mengandung
Sedangkan menurut Lester dan Stewart
pengertian dicapainya keberhasilan dalam
(dalam
Evaluasi
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan
kegagalan
antara hasil yang diharapkan dengan hasil
kebijakan
(dampak)
Agustino,
suatu
2012:185)
kebijakan
dan
untuk
a. Efektivitas
mengetahui apakah kebijakan yang telah
yang
dirumuskan
dan
sesungguhnya
dicapai.
dilaksanakan
dapat
WilliamDunn
menghasilkan
dampak
yang
berkenaan dengan apakah suatu alternative
diinginkan.Nugroho
(2006:157)
evaluasi
mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,
kebijakan publik memiliki fungsi untuk
atau mencapai tujuan dari diadakannya
menilai evaluasi formulasi kebijakan publik,
tindakan. Yang secara dekat berhubungan
evaluasi implementasi kebijakan publik dan
dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari
evaluasi
unit
lingkungan
kebijakan
publik.
produk
:Efektivitas
Menurut
atau
(effectiveness)
layanan
Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan
moneternya” (Dunn, 2003:429).
publik berkenaan dengan apakah formulasi
b. Efisiensi
kebijakan publik telah dilaksanakan.
atau
nilai
Adapun menurut William Dunn mengemukakan bahwa:Efisiensi (efficiency) 4
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
berkenaan
dengan
diperlukan
untuk
jumlah
usaha
menghasilkan
yang
f. Ketepatan
tingkat
Menurut William Dunn (2003:438),
efektivitas tertentu. (Dunn, 2003:430).
ketepatan berkenaan dengan berhubungan
c. Kecukupan
dengan rasionalitas substansif. Ketepatan
Kecukupan dalam kebijakan publik
merujuk pada nilai dari tujuan program dan
dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai
kepada kuatnya asumsi yang melandasi
sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai
tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan menilai
hal. Menurut William Dunn: kecukupan
sebuah program dapat menghasilkan sesuai
(adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh
yang diinginkan dan benar-benar berguna.
suatu
Dalam
tingkat
efektivitas
memuaskan
mengevaluasi
kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
Kelurahan
menumbuhkan
menggunakan
adanya
masalah
(Dunn,
2003:430).
Bangka keenam
PNPM-MP Belitung kriteria
di Laut
evaluasi
kebijakan publik.
d. Perataan Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam
masyarakat
(Dunn,
2003:434). e. Responsivitas Menurut William Dunn (2003:437) menyatakan
bahwa
responsivitas
(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. 5 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
3.
menggambarkan
Kerangka Pikir Penelitian
dengan hasil data dilapangan yang kemudian
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara
1. 2.
fenomenayang terjadi
dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan
KEBIJAKAN Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak
untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulanMaret 2015 hingga Januari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Koordinator PNPM-MP dan Assisten
MASALAH : 1. Kegiatan dibidang lingkungan berupa: perbaikan jalan cor gantung, pembangunan jalan gertak, rehab rumah tidak layak huni, pembuatan saluran drainase dan pembangunan MCK. Pelaksanaan perbaikan lingkungan dinilai hanya memenuhi keadaan yang sangat mendesak. 2. Kegiatan dibidang sosial seperti kegiatan pelatihan tidak terlaksana dengan efesien dan hanya bersifat formalitas. 3. Kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam bidang ekonomi berupa kegiatam pinjaman dana bergulir, ada KSM ditahun 2011 belum mngembalikan (menunggak) sehingga menimbulkan kesulitan untuk menggulirkan dana pinjaman ke calon peminjam berikutnya.
Kriteria-kriteria evaluasi Dunn (2003) 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas dan 6. Ketepatan.
Koordinator PNPM-MP Kota Pontianak, Kasi
Ekbang
Kecamatan
Pontianak
Tenggara, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Belitung
(BKM) Laut
Tenggara,
Kelurahan
Kecamatan
Sekretaris,
Unit
Bangka Pontianak Pengelola
Keuangan, Unit Pengelola Lingkungan dan Unit
Pengelola
Belitung
Sosial
Laut
BKM
Abadi
Bangka
berjumlah
4
orang.(KSM) penerima PNPM-MP Kota HASIL KEBIJAKAN Memberikan gambaran mengenai Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam kegiatan bidang lingkungan, kegiatan bidang sosial, dan kegiatan bidang ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2012
Pontianak berjumlah 3 kelompok. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu
Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2016
observasi,
wawancara
dan
dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan
C. METODEPENELITIAN
Huberman mengemukakan
Dalam
penelitian
ini,
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian
pendekatan
kualitatif.
inidigunakan
Jenis
(Sugiyono, bahwa
2011:91),
aktifitas
dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis
untuk 6
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
data-data dan informasi yang ada, peneliti
efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan,
menggunakan
responsivitas, dan ketepatan.
tiga
tahap
analisis
data
diantaranya: reduksi data, display data danverifikasi.Mendekati
masalah
kebijakan yang sangat krusial dan penting.
secara langsung, dirasakan sulit apabila
evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil
tanpa mengenal masalah tersebut secara
yang dicapai mencerminkan tujuan yang
umum. Analisis domain mampu mengatsi
dihendaki. Agar suatu kebiajakan yang buat
kesulitan
dan telah dilaksanakan tersebut dapat dinilai
ini.
Teknik
suatu
Evaluasi merupakan suatu tahapan
analisis
domain
digunakan untuk menganalisis gambaran-
berhasil
gambaran objek penelitian secara umum atau
mengevaluasi
ditingkat permukaan, namun relatif utuh
menilai PNPM-MP di Kelurahan Bangka
tentang objek penelitian tersebut (Bungin,
Belitung Laut dalam bentuk 3 bidang
2001:293). Adapun untuk menguji validitas
kegiatan atau tridaya yaitu :
data,
1.
penulis
menggunakan
triangulasi
atau
tidak
berhasil.
Untuk
PNPM-MP
Evaluasi
merupakan
PNPM-MP
diBidang
mengevaluasi
berjalannya
sumber dan teknik yakni peneliti mengecek
Lingkungan
data yang telah diperoleh dari berberapa
Untuk
sumber atau informan yang di teliti dengan
kegiatan bidang lingkungan menggunakan
berbagai teknik diantaranya wawancara,
kriteria evaluasi dunn yaitu efektivitas
observasi dan dokumentasi.
PNPM-MP bidang lingkungan di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Istilah efektivitas berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan apakah
Dalam menganalisa evaluai PNPM-
suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang
MP di Keluarahan Bangka Belitung Laut
diharapkan, atau mencapai tujuan dari
Kecamatan Pontianak Tenggara, penulis
diadakannya
menggunakan teori yang diungkapkan oleh
efektivitas kegiatan PNPM-MP di Kelurahan
William N. Dunn mengemukakan beberapa
Bangka Belitung Laut Apakah telah dicapai
kriteria
mengevaluasisuatu
?. Yang berarti sesuatu yang dilakukan
program diperlukan adanya suatu kriteria
dalam kegiatan atau pelaksanaan PNPM-MP
untuk mengukur keberhasilan program yaitu:
telah
yangdapat
tindakan.
dilaksanakan
Dalam
dengan
hal
baik
ini
atau 7
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tidak.Berikut adalah wawancara langsung
Belitung Laut. Ketepatan merujuk pada nilai
yang penulis lakukan dengan Bapak “I”
dari tujuan program dankepada kuatnya
yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan
asumsi
Pembangunan
tersebut.Ketepatan menilai sebuah program
Kecamatan
Pontianak
yang
melandasi
tujuan-tujuan
Tenggara. Beliau mengatakan:
dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan
“Dengan adanya PNPM-MP ini cukup
dan benar-benar berguna. Untuk menilai
efesien dan sedikit banyak membantu pada
ketepatan dari PNPM-MP di Kelurahan
tataran
dan
Bangka Belitung Laut menggunakan sesuai
kelurahan. Karena diPNPM-MP ini kegiatan
atau tidak pihak BKM dalam melaksanakan
yang bisa ditangani hanya dalam
kegiatan-kegiatan PNPM-MP.
pemerintah
kecamatan
skala
pembangunan yang dibutuhkan masyarakat
Dalam
strategi
penanggulangan
dalam skala yang kecil”. (Wawancara, 08
kemiskinan, kegiatan lingkungan mencakup
september 2015)
meningkatkan
Dalam
artian
pembangunan
seperti
kegiatan-kegiatan
lingkungan
perumahan dan permukiman warga miskin
atau
di Kelurahan Bangka Belitung Laut seperti
perbaikan jalan yang ada di Kelurahan
perbaikan infrastruktur lingkungan yaitu
dalam skala yang kecil sehingga dapat
jalan, jembatan, saluran drainase, barau,
ditangani
Dengan
sarana persampahan dan menciptakan rumah
demikian, meskipun menggunakan dana
yang layak huni seperti memperbaiki rumah
yang minim, dana yang diberikan digunakan
warga miskin di Kelurahan Bangka Belitung
sebagai dana stimulan yang harus gunakan
Laut yang non permanen sehingga bisa layak
secara arif dan cermat dan ditetapkan
huni. Agar sesuai dengan tujuan PNPM-MP
berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
itu
sepenuhnya
tepat.Berikut
Diharapkan dana ini dapat menggugah
wawancara yang dilakukan
oleh peneliti
keswadayaan masyarakat untuk mampu
terhadap bapak “B” yang menjabat sebagai
memberi kontribusi
koordiantor BKM Bangka Belitung Laut
oleh
infrastruktur
kualitas
PNPM-MP.
dalam memberikan
belum
tenaga dan dana agar kegiatan ini menjadi
mengenai
lebih besar.
lingkungan.Beliau mengatakan:
Selain efektivitas, kriteria evaluasi
“Program
ketepatan
PNPM-MP
kegitan
dalam
bidang
menurut dunn yaitu:Ketepatan PNPM-MP
kegiatan lingkungan bisa dikatakan sudah
bidang lingkungan Di Kelurahan Bangka
cukup tepat. Kami ingin membangun dan 8
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
memperbaiki semua jalan-jalan yang ada
di masyarakat seperti terjalinnya kembali
dalam ususlan mau pun tidak dalam ususlan
budaya gotong royong, tolong menolong
tapi kembali lagi kami kesulitan untuk
antar
mengembangkan
kewirausahaan, dan kerja sama. Untuk
dana.
Dalam
warga,
integritas,
membahas
APBD dan APBN. APBD pun itu dari tahun
bidang sosial menggunakan kriteria evaluasi
2012 itu udah mengecil dari 40 % menjadi
dunn adalah:Efesiensi PNPM-MP bidang
10
sosial Di Kelurahan Bangka Belitung Laut.
Jadi
kami
kesulitan
untuk
kegiatan
kerja,
pembangunan kami menggunakan dana
%.
berjalannya
etos
dalam
mengembangkan dana yang terbatas itu.”
Menurut
Dunn (2003:430),
(Wawancara,15 September 2015).
efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha
Di Kelurahan Bangka Belitung Laut
yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat
telah melaksanakan kegiatan lingkungan
efektivitas tertentu. Usaha apa saja yang
dalam
tepat.
dilakukan untuk sebuah program tersebut
perbaikan
agar mengasilkan program yang efisien
infrastruktur di Kelurahan Bangka Belitung
untuk masyarakat sebagai sasaran program.
Laut
Untuk menilai efesiensi dari PNPM-MP di
PNMP-MP
Meskipun
sudah
pembangunan
tidak
merata.
cukup dan
Karena
dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan
Kelurahan
seperti perbaikan infrastruktur, pihak BKM
menggunakan
sangat sulit untuk menyesuaikan dana yang
dilakukan oleh pihak BKM dan UP-UP
masuk ke rekening BKM. Sehingga dalam
dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP.
melaksanakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur
memilah-milah
dan
menyesuaikan dana yang tersedia.
Pada
Bangka
Belitung
usaha-usaha
apa
Laut yang
Keefesiensian kegiatan sosial dapat dinilai dari terlaksananya kegiatan sosial di kelurahan
tersebut.
keberhasilan
dapat
beberapa usaha untuk mencapai hasil yang
dari
beberapa
usulan-usulan kegiatan perbaikan.
sosial
menunjang
tahun 2012 hanya ada 2 jenis kegiatan yang implementasikan
kegiatan
Untuk
diperlukan
diinginkan dan diharapkan. Usaha yang dilakukan berupa melakukan kegiatan rapat
2.
Evaluasi PNPM-MP diBidang Sosial
koordinasi.
Komponen kegiatan di bidang sosial
Berikut wawancara yang dilakukan
merupakan kegiatan yang secara langsung
pada tanggal 15 September 2015 kepada
mampu menumbuhkan kembali modal sosial 9 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
bapak
”B” sebagai Koordinator BKM di
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat
Kelurahan Bangka Belitung Laut.
diartikan sebagai respon dari suatu program.
“Kalo kegiatan sosial itu tidak efesien.
Berarti tanggapan sasaran kebijakan publik
Karena kami menyesuaikan dana yang turun
atas
dari APBD itu kecil. Supaya kegiatan sosial
program.
itu bisa efesien
penting
kami perlu dana besar.
penerapan suatu Kriteria karena
kebijakan
dan
responsivitas analisis
yang
memuaskan
sesudahnya
(efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan)
pelatihan
satpam.
gagal
jika
kriteria
dapat
Seperti pelatihan yang bisa dimaanfaatkan contoh
semua
adalah
belum
lainnya
Pelatihan satpam itu mahal sedangkan dana
masih
nya yang diberikan untuk kegiatan pelatihan
kebutuhan aktual
hanya berjumlah Rp 3.000.000,-Jadi kami
semestinya diuntungkan dari adanya suatu
juga dalam membuat kegiatan pelatihan
kebijakan.
harus menyesuaikan dana itu sendiri. Kalo
berbentuk
kami turutkan supaya efesien, dana itu tidak
kegiatan yang secara langsung mampu
cukup.”
menumbuhkan
dari
kelompok
Komponen kegiatan
menanggapi
bidang
sosial
kembali
yang
sosial
merupakan
modal
sosial
Selanjutnya wawancara langsung yang
dimasyarakat seperti terjalinnya kembali
penulis lakukan denganIbu “W” sebagai
budaya gotong royong, tolong menolong
pengurus BKM Bangka Belitung Laut
antar
Abadi. Beliau mengatakan:
kewirausahaan, dan kerja sama. Dalam hal
“Kegiatan Sosial di Kelurahan Bangka
ini responsivitas
Belitung Laut berbentuk untuk kegiatan
berkaitan dengan hasil kebijakan yang
pelatihan.
Namun
pada
tahun
memuaskan
kegiatan
pelatihan
tidak
ada.
2012, Karena
warga,
integritas,
etos
kerja,
kegiatan PNPM-MP
kebutuhan
bagi
kelompok-
kelompok dibidang kegiatan sosial.
Selama beberapa tahun ada yang tidak
Kegiatan sosial di Kelurahan Bangka
mengadakan pelatihan. Ndag setiap tahun
Belitung Laut, secara umum kegiatannya
ada kegiatan pelatihan. Karena dilarikan ke
berbentuk
dana bergulir.” (Wawancara, 15september
pelatihan bertujuan untuk meningkatkan
2015).
keterampilan warga miskin agar memiliki
Selain PNPM-MP responsivitas
efesiensi,
mengevaluasi
menggunakan PNPM-MP
bidang
kriteria sosial.
kemampuan diri.Dalam
kegiatan
pelatihan.
memberdayakan meningkatkan
Kegiatan
potensi
keterampilan
warga miskin dalam sasarannya adalah 10
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kelompok-kelompok yang tergolong miskin.
tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,
Agar kelompok-kelompok tersebut memiliki
nilai atau kesempatan yang menumbuhkan
kemampuan dalam memberdayakan dan
adanya masalah. Dalam hal ini kecukupan
mengembangkan potensi didalam diri.
kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka
Berdasarkan
yang
Belitung Laut berkaitan dengan biaya atau
dilakukan peneliti dengan ibu ”S” sebagai
dana yang digunakan dalam melaksanakan
Unit
kegiatan
Pelayanan
wawancara
Sosial
BKM
Bangka
kegiatan
PNPM-MP.
Namun
Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:
berdasarkan data lapangan kegiatan PNPM-
“Responsivitas atau tanggapan kelompok-
MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut
kelompok kegiatan sosial cukup merespon.
pada tahun 2012 tidak semuanya sesuai
Namun ketika pelaksaanannya kegiatan
dengan rumusan strategi penanggulangan
pelatihan,
kemiskinan.
kelompok-kelompok
kegiatan
sosial tersebut tidak memanfaatkan dengan
Komponen bidang ekonomi berupa
ilmu atau pengalaman yang didapatkan dari
kegiatan yang memberikan manfaat dan
kegiatan pelatihan. Sehingga pada tahun
peningkatan pendapatan bagi individu atau
anggaran
keluarga maupun kelompok secara langsung.
2012
kegiatan
pelatihan
ditiadakan. Karena tujuan dari kegiatan
Sehingga
bermanfaat
langsung
bagi
pelatihan tidak memuaskan”. (Wawancara,
peningkatan pendapatan keluarga miskin
22 september 2015).
atau KSM. Dalam hal ini kriteria kecukupan kegiatan PNPM-MP berkaitan biaya atau
3.
Evaluasi
PNPM-MP
diBidang
dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan pencapaian hasil
Ekonomi Manfaat dari kegiatan ekonomi ialah
yang diharapkan dari kegiatan ekonomi.
sebagai pinjaman kepada KSM dan harus
Manfaat
dikembalikan kepada UP. Untuk membahas
Kelurahan Bangka Belitung Laut ialah
dalam berjalannya pinjaman dana bergulir
sebagai pinjaman
kegiatan bidang ekonomi menggunakan
diberikan
kepada
kriteria evaluasi dunn adalah:Kecukupan
peminjam
atau
PNPM-MP
bidang
dikembalikan
kecukupan
menurut
ekonomi. Dunn
Istilah
(2003:430)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu
pinjaman
dari
kegiatan
di
dana bergulir yang kelompok-kelompok KSM
kepada
dana
ekonomi
dan
UPK.
bergulir
ini
harus Kegiatan bersifat
berkelanjutan. 11
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota
dan
mewakili
setiap
RT
di
pinjaman pertama. Tujuannya disini untuk memotivasi setiap KSM dapat berusaha dan
Kelurahan Bangka Belitung Laut. Untuk
semakin
tahap awal, setiap KSM yang mengajukan
ditekuninya. Dengan modal yang lebih besar
pinjaman dana bergulir akan menerima
usaha yang dimilikinya tersebut dapat
pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh
semakin berkembang dan maju. Sehingga
UPK bagian dari BKM Bangka Belitung
dapat menambah pendapatan perekonomian
Laut
keluarga.
Abadi.Berikut
wawancara
yang
dilakukan penulis dengan Ibu “S” yang
giat
terhadap
usaha
yang
Selain kriteria kecukupan, untuk
menjabat sebagai UPK di BKM Bangka
mengevaluasi
Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:
kriteria
“Setiap kelompok-kelompok pinjaman dana
ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung
bergulir hanya menerima 2.500.000 dan
Laut. Menurut Dunn ketepatan merujuk pada
setiap bulannya harus mengembalikan 20%
nilai dari tujuan program dankepada kuatnya
pinjaman. Jadi dalam 10 bulan, kami
asumsi
menerima pengembalian pinjaman dana
tersebut. Ketepatan menilai sebuah program
bergulir berjumlah 3.000.000,-.itupun jika
dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan
KSM
dan benar-benar berguna.
pinjaman
dana
bergulir
itu
mengembalikan sesuai dengan tepat waktu”. (Wawancara, 26september 2015). Bentuk kemiskinan
strategi dalam
ketepatan
yang
PNPM-MP
melandasi
bidang
tujuan-tujuan
dan
mewakili
setiap
RT
di
Kelurahan Bangka Belitung Laut. Berikut
ekonomi
nama-nama KSM di Kelurahan Bangka
mencakupmeningkatkan pendapatan warga
Belitung Laut yaitu Multi Peduli, Mulia,
miskin.
pinjaman
Mandiri, Pelita Hati, Mahoni Abadi, Sehat,
bergulir dengan bunga rendah. KSM yang
Sinar Abadi, Kasih, Mawar, Melati, Bunda,
menggunakan pinjaman dana bergulir, setiap
Mekar, Multi Peduli2, Teratai2, dan Bunda2.
bulannya harus mengembalikan 20% dari
Dari 15 KSM tersebut ada 2 KSM yang
pinjaman. Jika pengembalian peminjaman
fiktif yaitu Mekar dan Melati. Karena KSM
itu lancar
tersebut
Dengan
bidang
menggunakan
Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota
penanggulangan
PNPM-MP
memberikan
dalam jangka waktu 10 bulan,
merupakan
kelompok
yang
maka dapat meminjam kembali diputaran
bergabung pada tahun lalu. Sehingga dalam
kedua dengan mendapat kelipatan dari
pembukuan pinjaman dana bergulir dua 12
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
KSM yang fiktif tersebut tetap menjadi
Ketepatan
penggunanaan
pinjaman
anggota pinjaman dana bergulir. Berikut
bergulir bertujuan untuk dapat meningkatkan
wawancara dengan Ibu “S” yang menjabat
pendapatan warga miskin atau KSM-KSM
sebagai UPK di BKM Bangka Belitung Laut
yang meminjam pinjaman dana bergulir
Abadi mengenai ketepatan pinjaman dana
sehingga dapat menggurangi kemiskinan.
bergulir. Beliau mengatakan:
Berikut
“Saya rase KSM di BBL ini menggunakan
bergulir ke setiap KSM di BKM Bangka
benar benar pinjaman dana bergulir ini
Belitung
untuk modal usaha. Namun, tahun 2012
wawancara
Cuma ada 3 KSM yang baru masuk. Sisanya
mengatakan:
itu KSM-KSM yang lanjutan. Karena kondisi
“Pinjaman dana bergulir sangat tepat, jika
dananya juga memang ndag ada.
Jadi
disiplin. Karena Saya dengar banyak KSM
begitu dapat nagih terkumpul untuk satu
yang sering macet. Sehingga menghambat
orang, baru bisa minjamkan. Sedangkan
KSM lain untuk meminjam pinjaman dana
pada tahun 2011 ksm ksm itu banyak yang
bergulir. Untuk pendistribusiannya tetap
macet.Sehingga Kalo ada yang nyangkut
sama
nyangkut tuh yang buat ndag bisa mutarkan
menerimaRp.
ke kelompok lain.(wawancara, 26 September
ketentuan baku di kelurahan Babel. Ini
2015)
merata tapi untuk kemajuan KSM cenderung
pendistribusian
Laut
Abadi.
dengan
dalam
pinjaman
satu
Ibu
dana
Berdasarkan “N”.
kelompok
2.500.000,-Sudah
Beliau
tetap menjadi
KSM KSM di Kelurahan Bangka
kurang karena makin banyak KSM yang
Belitung Laut menggunakan dana pinjaman
mogok atau berlubang-lubang. Coba KSM
bergulir dengan yang ditentukan, yaitu untuk
yang lancar ditambah modalnya, setidaknya
menjadikan modal awal berusaha. Karena
KSM
kendala yang dihadapi oleh setiap KSM-
maju.”(wawancara, 18 november 2015).
KSM
berbeda-beda
bisa
semakin
mereka
Adanya pinjaman dana bergulir bagi
mengembalikan
KSM di Kelurahan Bangka Belitung Laut
pinjaman tersebut. Dengang adanya KSM-
dirasakan sudah tepat jika setiap KSM-KSM
KSM yang tidak lancar dalam pengembalian
peminjam dana bergulir mengembalikannya
pinjaman menyebabkan setiap KSM yang
tepat dan disiplin. Dalam pendistribusian
lancar dan ingin melanjutkan pinjaman dana
pinjaman dana bergulir setiap KSM yang
bergulir tetap menerima Rp. 2500.000,-.
lancar tetap menerima Rp. 2.500.000,-
terkadang
sulit
sehingga
tersebut
untuk
13 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
karena sudah menjadi ketentuan baku di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Tidak ada
2. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang sosial
kemajuan bagi KSM yang lancar dan tidak
Dalam
kriteria nasional
evaluasi
dapat peningkatan pendapatan keluarga jika
efesiensiprogram
pemberdayaan
tidak ditambah pinjaman dana bergulir untuk
masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang
modal usaha.
sosial
yang berbentuk kegiatan pelatihan
tidak efesien. Karena tidak setiap tahun diadakan
kegiatan
berbentuk
pelatihan
sehingga dana yang dianggarkan untuk
E. PENUTUP
kegiatan pelatihan diberikan ke kegiatan ekonomi yaitu pinjaman dana bergulir.
a) Kesimpulan Berdasarkan pada pembahasan yang
ResponsivitasPNPM-MP
dalam
telah dikemukakan, maka dapat diambil
bidang sosial yang berbentuk kegiatan
kesimpulan sebagai berikut :
pelatihan, tanggapan kelompok-kelompok kegiatan sosial cukup merespon. Namun
1. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang
ketika pelaksaanannya kegiatan pelatihan, kelompok-kelompok kegiatan sosial tersebut
lingkungan. Dalam
evaluasi
tidak memanfaatkan dengan ilmu atau
efektivitasprogram nasional pemberdayaan
pengalaman yang didapatkan dari kegiatan
masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang
pelatihan.
lingkungan
kriteria
yang
berbentuk
perbaikan
infrastruktur sudah cukup efektif. Dengan adanya
PNPM-MP
membantu kecamatan
pada dan
ini
sedikit
tataran kelurahan.
banyak
pemerintah Karena
3. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang ekonomi. Dalam
kriteria
evaluasi
di
kecukupanProgram nasional pemberdayaan
PNPM-MP kegiatan lingkungan yang bisa
masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang
ditangani hanya dalam skala pembangunan
ekonomi yang berbentuk pinjaman dana
yang dibutuhkan masyarakat dalam skala
bergulir
yang kecil.
memberikan
dinilai
sudah
pinjaman
cukup
karena
bergulir
dengan
bunga rendah.
14 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Ketepatan pemberdayaan
Program
nasional
bergulir ini wajib dikembalikan dengan
masyarakat
mandiri
berbunga
perkotaan dalam bidang ekonomi yang
sehingga
semakin
memberatkan bagi warga miskin.
berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah cukup tepat jika tingkat kesadaran kesadaran masyarakat yang tinggi.
F. REFERENSI 1. Sumber Buku:
b) Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
berkaitan
dengan
Evaluasi
PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Berdasarkan komponen bidang sosial seharusnya dalam mengadakan kegiatan sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan tidak serta merta hanya memikirkan pembiayaan
saat
kegiatan
pelatihan
dilaksanakan melainkan keberlanjutan manfaat dari kegiatan pelatihan tersebut
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. --------------------. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Format-format kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press Dunn, William N.2003.Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
agar berjalan dengan baik. 2. Berdasarkan komponen bidang ekonomi, seharusnya kegiatan bidang ekonomi berbentuk
pinjaman
dana
bergulir.
Dengan alas an dana tersebut dapat terpelihara
dan
berkelanjutan
dan
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi.Jakarta: Elex Media Komputindo. --------------------.2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang ModelModel Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo..
beranggapan dengan adanya pinjaman dana bergulir dapat membantu warga
Silalahi,Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rifka Aditama
miskin. Namun menimbulkan adanya penambahan beban bagi warga miskin yang meminjam karena pinjaman dana
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 15
INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Sugiyono.2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Anggaran 2014.
---. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ------. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. ------. 2014. Kebijakan publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
2. Perda dan Perwa: Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak.
3. Sumber lain : Tim Persiapan PNPM Mandiri Perkotaan. Desember 2007. Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008. Diakses pada 7 september 2015 dari http://www.p2kp.org/ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Februari 2015. Laporan Hasil Evaluasi 16 INTAN PUJI LESTARI, NIM. E01111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA ; FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POUTIK
I
.
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA JalaD Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, PODtiaoak Kotak POI 78124
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK. MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura. yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lutus Tanggal Lulus ,Fakultasl Jurusan E-mail addresl liP
. ~t\\ I\~~ .................
\)Uj' .lt~\A~ ; .~9.!.~tt
: .:l·...:\·~·~~·~~~l\t·~ \(" : ISIP I ..\~.~.~ ~.~.t' ..~~.I¥.:~.~.~ .
: }!\t~.\).:~.l~.\~~~~ f¥.••• J.....Q.~~.~....~~.~~. q~4 ~a.~cc.
(..o.\d
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulilsan mahasiswa (S 1), . _.' .••.• _ ....1. 1..__ :t~. k ..,_.f.. P enge 101a Jumal Mahas'JSW8......................... PUb li ~a *) pada nogram n.o Studi menY-vJul WlWl\. mem~an \\..Mu ADN\tJ\c;\~)-M\ l-JtbAtLl'rF i:lAWUIl:I ..knltas IlmU soSta "ldanllm u n li""'J..U·nrversitas . T'anjungpura, HakBeb .................................. TO:ua. . as Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul·*) :
tV ALukS\
~ROb~"'N.
\'n\b\::~Dt\:fItAN
M/t;S\Q\JAL
tvtlt~)il't~~\<:.(\\
N A;t:rly\·~\..·····(1"f(f~o~··A·AW······rf>~·p·H\··.:··Pl? ····D·\···K·€·Cu·~·;\·;rA·ri ~~ti·G·~·f_..··..···....··..· ............... .,. ~fI"!J."" ,. "•• 2 ,. .}I'''''''''''. . ...J?~.U.I~.t\~ ~.!:.~.I !::.~.£~!j_!:.:I!'5.yj £.f?~..I.l.0.1j.::.~ TI~.~.~.t)..~.!:. . JI
'!•• "
,.
,.
., ".,
~!fcfl ,.,
beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimp~ mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):
o Secarafulltex
C2f content artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk bukum yang, timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiQh saya ini.
tuntutan
Dibuat di Pada tanggal
: Pontianak
:
?-.~....~.C2i§.~.L.1.9).{.:..
~~ \~,A~
~ PUjl
\.t.~iA-'\2-\
····..·····..····..···..·itt···..•··
MM..~.9.~.~~.~.l? ~
· ·····
.
Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi masipg-masing (publikaiGovernanceiAspirasVSociodev/Sosiologique) Setelab mendapat persetujuan dari pengelola Jumal, berkas ini hams di scan dalam format PD~ ~ dilamj»irkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author) .