VII. EVALUASI DAN RUMUSAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI KUBE DI KELURAHAN MAHARATU
7.1. Evaluasi dan Strategi Pemberdayaan Keluarga Miskin 7.1.1. Evaluasi Kegiatan KUBE di Kelurahan Maharatu. Pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Maharatu dilakukan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta memberikan bantuan permodalan kepada KUBE untuk dapat menyalurkan kepada anggotanya dengan bentuk dana bergulir sebagai bantuan permodalan bagi usaha produktif anggotanya. Pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Maharatu mulai dilakukan sejak tahun 2001 terhadap keluarga miskin yang secara umum mempunyai usaha kebun sayuran. Pemberdayaan keluarga miskin dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dengan menempatkan tenaga pendamping maupun petugas fungsional dalam bentuk pembinaan, pembentukan dan penguatan kelembagaan KUB melalui proses partisipatif. Melalui proses pendampingan yang partisipatif saat itu terbentuk KUB yang diberi nama Suka Makmur. Kegiatan pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Provinsi Riau telah memenuhi proses pelaksanaan kegiatannya yaitu : 1. Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan bertujuan untuk memahami karakteristik wilayah, pendataan seluruh keluarga yang dikategorikan fakir miskin, dan pemahaman terhadap karakteristik masalah kemiskinan, serta identivikasi terhadap karakteristik maslah kemiskinan. Pada saat awal program didapat 23 orang yang dapat digolongkan sebagai keluarga miskin dan kemudian dijadikan prioritas untuk dijadikan pemanfaat program pemberdayaan keluarga miskin.
84
2. Sosialisasi program Sosialisasi program bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap program pemberdayaan fakir miskin dan membangun persamaan persepsi terhadap langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan kepada pihak kelurahan, tokoh masyarakat serta masyarakat yang menjadi target pelaksanaan program. Sosialisasi berisi tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan program, mekanisme dan prosedur pelaksanaan program serta administarsi program 3. Pendampingan sosial Pendampingan sosial bertujuan untuk memberikan motivasi kepada keluarga
fakir
miskin
untuk
mengakses
dan
memanfaatkan
program
pemberdayaan keluarga fakir miskin dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga fakir miskin. Dinas Sosial Provinsi Pekanbaru telah menugaskan satu orang pendampingnya yang secara khusus telah diberikan penguatan tentang metodologi pendampingan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah menjalin relasi sosial antara KUBE, LKM dan masyarakat sekitar dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya. 4. Identifikasi dan seleksi Identivikasi dan seleksi bertujuan untuk mengidentivikasi calon sasaran program dan menyeleksi keluarga fakir miskin yang menjadi prioritas sasaran dan memenuhi kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping sosial dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, aparat desa, petugas dinas sosial dan pihak lainnya yang terkai terhadap program. 5. Studi kelayakan usaha Studi kelayakan usaha bertujuan untuk mengkaji kelayakan usaha ekonomi yang sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berdasarkan hasil
85
identifikasi dan seleksi ini diketahui anggota masyarakat yang akan menjadi target program dan diketahui jenis usaha yang layak dan prospektif yang akan dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut didapat 23 orang petani yang kemudian bergabung kedalam KUBE Suka Makmur dengan jenis usaha kebun sayur. 6. Peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumberdaya manusia yang dilakukan pada anggota KUBE Suka Makmur adalah melalui pendampingan, peningkatan kapasitas pengelolaan lembaga pembiayaan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, studi banding serta pertemuan-pertemuan lainnya. 7. Bantuan Sosial Bantuan sosial bertujuan untuk mendorong peningkatan produktuvitas ekonomi keluarga fakir miskin melalui pemberian modal usaha. Pemberian bantuan sosial yang
dilakukan kepada KUBE Suka Makmur sebanyak Rp.
13.000.000,-. Pencairan dilakukan dua tahap, tahap pertama Rp. 10.000.000,- dan tahap kedua dilakukan beberapa bulan berikutnya dengan jumlah Rp. 3.000.000,-. Modal usaha ini direncanakan digunakan sebagai usaha simpan pinjam yang mendukung proses kegiatan usaha kebun sayur anggota KUBE. Dengan Bantuan modal sosial tersebut pada tahun 2003 KUBE Suka Makmur telah dianggap menjadi KUBE Mandiri dan telah mampu mengentaskan kemiskinan anggotanya. 8. Pengembangan kemitraan sosial Pengembangan kemitraan sosial yang dilakukan adalah pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, organisasi sosial atau lembaga sosial masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan perbankan. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan membentuk kemandirian masyarakat dalam memperkuat akses jaringan kerja dan secara bertahap diharapkan keluarga miskin tersebut dapat keluar dari persoalan kemiskinan dan ketergantungan dengan pihak lain terutama bantuan Dinas Sosial Provinsi Riau. 9. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan
sosial
terutama
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
program
86
pemberdayaan keluarga fakir miskin. Dengan Monitoring dan evaluasi diketahui progress pelaksanaan kegiatan baik keberhasilan, permasalahan serta langkahlangkah yang telah diambil dalam pemecahan permasalahan, sehingga berguna bagi pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Maharatu yaitu dengan Bapak Martias (ketua RW. 06), petikannya sebagai berikut : “Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kelurahan Maharatu yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, pada awal pelaksanaannya dulu dapat dikatakan sangat berhasil, saat ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota KUBE yang dibina tahap pertama dulu telah dapat dientaskan kemiskinannya, hal ini tentu saja dapat dilihat dari tampilan fisik rumah, kendaraan yang mereka pakai serta pendidikan anak-anak mereka. Hanya sangat disayangkan bahwa pembinaan tersebut terputus begitu saja tanpa ada solusi yang lebih baik untuk melaksanakan pembinaan lebih lanjut. Pada awal – awal pelaksanaannya program ini telah memenuhi semua proses pembinaaan maupun tatacara pelaksanaan program, namum demikian akhir pelaksanaan program kurang mendapat perhatian yang lebih baik, sehingga pengurus KUB maupun anggotanya secara spontan langsung membagi-bagikan uang yang telah berkembang secara baik pada lembaga keuangan mikro yang telah mereka bentuk sendiri secara merata kepada semua anggotanya setelah kelompok dianggap mandiri dan pembinaan tidak ada lagi. Hal ini tentu sangat disayangkan, sebab modal keuangan yang telah berkembang baik tersebut jika dikelola secara baik dan benar tentu akan mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar lagi, baik terhadap jumlah masyarakat yang menjadi pemanfaat maupun terhadap besaran modal yang diberikan. Saat ini misalnya, lahan pertanian sayuran semakin lama semakin menyempit di Kelurahan Maharatu akibat pembangunan perumahan untuk masyarakat. Hal ini disebabkan petani sayuran yang ada pada umumnya tidak mempunyai lahan pribadi untuk usahanya. Umumnya lahan tersebut pinjam kepada orang lain yang mempunyai lahan kosong dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun demikian lahan tersebut sewaktu-waktu dapat saja dijual oleh pemiliknya kepada developer pengembang perumahan. Jika saja modal yang ada pada KUBE tersebut terus berkembang atau ditambah dengan sumber modal lainnya tentu tanahtanah tersebut dapat dibeli oleh petani, walaupun dengan sistem pembayaran kredit kepada lembaga keuangan yang mereka bentuk sendiri. Namun demikian saat ini sebagai RW.
87
06, untuk kesejahteraan petani disekitar Kelurahan Maharatu telah mengeluarkan kebijakan agar petani yang belum mempunyai lahan pribadi dapat saja memanfaatkan lahan tidur yang ada dengan tujuan mengurangi lahan semak dan sebagai RW.06 siap untuk memfasilitasinya kepada pemilik tanah” 7.1.2. Keragaan Keluarga Miskin Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE Suka Makmur secara umum telah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin keluar dari kemiskinan. Indikator yang diamati dari meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin adalah penguasaan lahan (keluarga), tingkat pendapatan keluarga, pendidikan anak, perumahan (milik sendiri atau sewa), kesempatan kerja dan kendaraan. Keragaan ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan 6 orang anggota KUBE Suka Makmur, dengan membandingkan keadaan anggota kelompok sebelum mendapat bantuan dan bergabung dengan KUBE Suka Makmur dan kondisi saat ini setelah Program Pemberdayaan Keluarga Miskin berakhir di KUBE Suka Makmur Bentuk keragaan keluarga miskin anggota KUBE Suka Makmur pada tabel 13.
88
83
Tabel 13. Keragaan Kesejahteraan Keluarga Miskin Setelah Bergabung dengan KUBE Suka Makmur
NO
Nama Anggota
1
Surapin
2
Didin
3
Ujang
4
Selamat
Penguasaan lahan Sebelum: lahan pinjam luas lahan 400 m2 Saat ini: Lahan milik pribadi, luas 1.000 m2, masih ada lahan pinjaman 400 m2 Sebelum: lahan pinjam luas lahan 200 m2 Saat ini : Lahan milik pribadi, luas 600 m2, masih ada lahan pinjaman 400 m2 Sebelum: lahan pinjam luas lahan 200 m2 Saat ini : Lahan milik pribadi, luas 800 m2, masih ada lahan pinjaman 400 m2 Sebelum: lahan pinjam luas lahan 200 m2 Saat ini : Lahan milik pribadi, luas 400 m2, masih ada lahan pinjaman 800 m2
Tingkat pendapatan keluarga Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 7 juta sampai 10 juta per bulan Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 3 juta sampai 5 juta per bulan Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 3 juta sampai 5 juta per bulan Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 4 juta sampai 5 juta per bulan
Indikator Pendidikan Anak
Perumahan
Kesempatan Kerja
Jumlah anak 3 orang, Sebelum : rumah sewa. Sebelum: 1 jenis tamat SLTA dan Saat ini rumah pribadi pekerjaan, saat ini 3 melanjutkan ke luas 70 m2, lantai keramik jenis pekerjaan : tani, pedagang, kontraktor perguruan tinggi saprodi
Kendaraan Sebelum : sepeda motor, saat ini mobil 2 unit, (station dan pick up) sepeda motor 2 unit
Jumlah anak 2 orang, Sebelum : rumah sewa. pendidikan anak tidak Saat ini rumah pribadi ada masalah luas 45 m2, lantai keramik
Sebelum: 1 jenis Sebelum : sepeda , pekerjaan, saat ini 2 saat ini sepeda motor jenis pekerjaan : tani, 2 unit pedagang.
Jumlah anak 3 orang, Sebelum : rumah darurat pendidikan anak tidak di kebun sayur, Saat ini ada masalah rumah pribadi luas 54 m2, lantai keramik
Sebelum: 1 jenis Sebelum : sepeda pekerjaan, saat ini 2 sepeda motor 2 unit jenis pekerjaan : tani, pedagang.
Jumlah anak 2 orang, Sebelum : rumah sewa. pendidikan anak tidak Saat ini rumah pribadi ada masalah luas 45 m2, lantai keramik
Sebelum: 1 jenis Sebelum : sepeda pekerjaan, saat ini 2 sepeda motor 2 unit jenis pekerjaan : tani, dan dagang kelontong
89
84
NO
Nama Anggota
5
Gatot
6
Jemu
Penguasaan lahan Sebelum: lahan pinjam luas lahan 200 m2 Saat ini : Lahan milik pribadi, luas 400 m2, masih ada lahan pinjaman 400 m2 Sebelum: lahan pinjam luas lahan 200 m2 Saat ini : Lahan milik pribadi, luas 2.500 m2,
Tingkat pendapatan keluarga Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 3 juta sampai 5 juta per bulan Sebelum : pendapatan keluarga/bulan Rp. 500.000 s.d 700.000 per bulan, saat ini pendapatan Rp. 3 juta sampai 5 juta per bulan
Indikator Pendidikan Anak
Perumahan
Kesempatan Kerja
Sebelum: 1 jenis pekerjaan, saat ini 3 jenis pekerjaan : petani, pedagang.daan tukang : rumah sewa. Sebelum: 1 jenis rumah pribadi pekerjaan, saat ini 2 m2, lantai jenis pekerjaan : tani, pedagang.
Kendaraan
Jumlah anak 4 orang, Sebelum : rumah sewa. pendidikan anak tidak Saat ini rumah pribadi ada masalah luas 45 m2, lantai keramik
Sebelum : sepeda sepeda motor 2 unit
Jumlah anak 4 orang, Sebelum pendidikan anak tidak Saat ini ada masalah luas 70 keramik
Sebelum : sepeda sepeda motor 3 unit
90
7.1.3. Analisis Permasalahan, analisis Tujuan serta Strategi KUBE pada Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kelurahan Maharatu Analisis permasalahan dibuat untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi
KUBE
dalam
pemenuhan
kebutuhannya
pada
perkembangan
organisasinya. Analisis permasalahan ini dibuat sebagai dasar penyusunan kegiatan pengembangan kelembagaan KUBE pada masa yang akan datang, serta arah kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin Dinas Sosial Provinsi Riau, khususnya pelaksanaan program kegiatan di Kelurahan Maharatu. Kutipan wawancara dengan ketua RT. 06 Kelurahan Maharatu mengenai beberapa permasalahan pokok perkembangan kelembagaan KUBE Suka Makmur adalah sebagai berikut : “Pada awal pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, kelembagaan KUBE Suka Makmur berkembang cukup baik, bahkan telah menjadi KUBE teladan di Provinsi Riau. KUBE Suka Makmur telah mampu mensejahterakan semua anggota kelompoknya. Interaksi sosial KUBE Suka Makmur juga cukup baik dengan masyarakat di sekitar Kelurahan Maharatu, khususnya disekitar Jalan Kertama Kota Pekanbaru. Namun kemanfaatan kelembagaan KUBE Suka Makmur belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Maharatu, khusunya para petani kebun sayur. Hal ini terjadi disebabkan terhentinya kelembagaan yang mengelola kegiatan usaha simpan pinjam, sehingga kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang cukup baik dalam menerima kemanfaatan tersebut menjadi gagal dalam menerima kemanfaatan penambahan modal usahanya, akibat modal yang telah ada tersebut kemudian menjadi tidak berkembang. Sangat disayangkan bahwa pendampingan yang telah dilakukan belum mampu merubah pola pikir anggota kelompok untuk tetap melanjutkan usaha simpan pinjam yang telah dikelola dengan baik. Sisi baiknya kelembagaan masyarakat tetap berkembang dengan adanya bantuan lain dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru, sehingga semakin banyak masyarakat yang berusaha di bidang kebun sayur menjadi terbantu usahanya, walaupun modal yang baru ini tidak menjadi tambahan bagi memperkuat modal usaha yang telah ada. Kelembagaan KUBE Suka Makmur, baik pengurus, anggota dan usahanya saat ini telah melebur menjadi Gapoktan Karya Makmur. Saran saya sebagai RT. 06 hendaknya agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu, hendaknya pemerintah mau
91
membangun sebuah tempat pencucian sayuran yang bersih dan sehat, mengingat saat ini petani mencuci sayur di sungai kecil yang berada di Jalan Kertama, dengan kondisi air yang diragukan kebersihannya. Petikan wawancara di atas adalah sebagian kecil permasalahan yang didapat yang berpengaruh terhadap perkembangan kelembagaan KUBE. Dari hasil diskusi kelompok yang melibatkan pengurus, anggota, tokoh masyarakat serta kemudian dikomunikasikan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau dibuat sebuah analisis permasalahan dengan bantuan alat analisis pohon masalah dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, serta menyusun hubungan tersebut menjadi pohon masalah (problem tree), seperti pada gambar 6. Kegiatan Kelembagaan (usaha) KUBE fakum
akibat Kelembagaan KUBE melemah
Prosedur Pendampingan belum mengarahkan pada keberlanjutan usaha
Mekanisme Pendampingan KUBE tidak berjalan dengan baik
Petujuk pelaksanaan belum mengatur tentang mekanisme pendampingan untuk keberlanjutan usaha
Terjadi perubahan kelembagaaan KUBE menjadi Gapoktan
Modal usaha habis dibagikan merata pada anggota kelompok
Bergantinya satker yang mendampingi komunitas, tanpa adanya serah terima kegiatan
Bantuan modal usaha dan Pendampingan yang ada di bidang pertanian
Koordinasi antar satker di lingkungan Pemprov Riau masih lemah dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan
Usaha Masyarakat dominan di bidang pertanian
Belum adanya aturan baku mengenai pembagian kegiatan program pembangunan di suatu komunitas
Potensi SDM maupun SDA menonjol dibidang pertanian
Tidak berjalannya aturan main dalam kelompok
Rendahnya partisipasi anggota kelompok
Gambar 6. Analisis Permasalahan Kelembagaan KUBE
sebab
92
Dari hasil analisis masalah di atas maka dibuat analisis tujuan yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai serta mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Analisis tujuan ini dipakai sebagai dasar pembuatan rencana tindak lanjut kegiatan di masa yang akan datang. Hasil Analisis tujuan pada gambar 7. Kelembagaan (usaha) KUBE berjalan baik
Kelembagaan KUBE menguat Hasil Prosedur Pendampingan diarahkan pada keberlanjutan usaha
Mekanisme Pendampingan KUBE berjalan dengan baik
Revisi petunjuk pelaksanaan kegiatan, terutama pada mekanisme keberlanjutan usaha
Kelembagaan KUBE berjalan berdampingan dengan Gapoktan
Perkembangan modal usaha KUBE diperkuat dengan modal gapoktan
Begantinya satker pendamping masyarakat, dari dinas sosial kepada dinas tanam pangan dan hortikutura
Penguatan dan serah terima Pendampingan oleh 2 satker terkait
Penguatan Koordinasi antar satker di lingkungan Pemprov Riau dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan
Peningkatan kesempatan kerja masyarakat
Pembuatan dan pelaksanaan aturan baku mengenai pembagian kegiatan program pembangunan di suatu komunitas
Peningkatan Potensi SDM untuk pemanfaatan SDA
Mengembangkan sistem koordinasi antar satker
Penetapan dan penerapan aturan baku pelaksanaan program pembangunan
Berjalannya aturan main secara partisipatif
Peningkatan partisipasi anggota kelompok
Training teknis usaha
Tindakan
Pengemban gan usaha produktif baru
Penguatan kelembagaan usaha kelompok
Gambar 7. Analisis Tujuan Peningkatan Kelembagaan KUBE
Pembuatan dan pelaksanaan aturan main secara partisipatif
93
Berdasarkan analisis tujuan di atas maka dibuat strategi melalui tindakantindakan yang harus di ambil dalam memecahkan permasalahan KUBE dibagi atas dua tindakan yaitu tindakan pertama yang merupakan stretegi penguatan kelembagaan internal KUBE seperti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan kelembagaan, pendampingan usaha kelompok melalui fasilitasi kerjasama,penciptaan jaringan usaha dan jaringan sosial (baik antar komunitas maupun lembaga formal), pendampingan pembuatan aturan main, pendampingan pengembangan usaha produktif baru, serta penguatan kapasitas melalui training teknis usaha maupun manajemen usaha. Tindakan kedua melalui penguatan sistem koordinasi dan sinergitas program pembangunan oleh satuan kerja terkait melalui kegiatan revisi petunjuk pelaksanaan kegiatan, terutama pada mekanisme keberlanjutan usaha, mengembangkan sistem koordinasi antar satker, serta penetapan dan penerapan aturan baku pada program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat.
7.2. Rumusan Program Kelembagaan KUBE
Pemberdayaan
Keluarga
Miskin
Melalui
Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok
yang dihadiri oleh pengurus
kelompok dan anggota kelompok KUBE Suka Makmur dan 2 orang tokoh masyarakat Kelurahan Maharatu. Perencanaan program
tersebut disusun
berdasarkan hasil (1) identifikasi potensi, (2) analisis masalah dan analisis tujuan pengembangan kelembagaan KUBE. Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan merupakan partsisipasi warga untuk menjawab permasalahan yang diprioritaskan pada pemecahan masalah dan kebutuhan warga. Melalui kegiatan diskusi, secara bersama-sama peserta merancang program, jenis kegiatan, tujuan dan indikator, langkah kebijakan, pelaksana program, waktu pelaksanaan , serta hal laninnya berkaitan dengan pengembangan kelembagaan KUBE.
94
7.2.1. Penyusunan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Penguatan Kelembagaan KUBE
Anggota kelompok KUBE Suka Makmur secara umum mempunyai usaha di bidang pertanian yaitu kebun sayur, pada awal pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin secara umum merupakan petani
miskin yang
mempunyai modal terbatas dalam mengembangkan usahanya. Keberadaan program pemberdayaan keluarga miskin
yang diselenggarakan Dinas
Sosial
Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga miskin di Kelurahan Maharatu. Kelembagaan KUBE Suka Makmur yang berkembang baik di awal program hingga akhir program pendampingan kemudian menurun bahkan saat ini kegiatan kelembagaan maupun kegitan usaha bersama sudah tidak ada lagi atau dapat dikatakan fakum. Kejadian ini dipicu oleh berakhirnya program pendampingan pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Maharatu yang kemudian timbulnya wacana pembagian aset KUBE yaitu modal usaha simpan pinjam secara merata kepada seluruh anggota kelompok. Kejadian ini sebenarnya dapat diantisipasi jika kegiatan pendampingan telah berhasil menyusun, menetapkan serta menjalankan aturan main secara partisipatif kepada seluruh anggota KUBE, sehingga fungsi-fungsi organisasi dan kelembagaan KUBE menjadi berjalan dan mampu menciptakan pola-pola hubungan yang lebih baik di tingkat internal kelompok maupun ekesternal kelompok. Pola Pendampingan yang dilakukan hendaknya juga mampu merubah pola pikir anggota kelompok untuk mempunyai kesadaran untuk dapat hidup mandiri serta kemampuan mengelola usaha bersama secara berkelanjutan. Penurunan aktivitas kelembagaan KUBE Suka Makmur juga disebabkan kurangnya kemampuan kelompok untuk menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama usaha maupun memperluas jaringan usaha KUBE untuk kepentingan usaha kelompok maupun anggotanya. Untuk itu rumusan program pemberdayaan keluarga miskin melalui kelembagaan KUBE di masa yang akan datang harus dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan untuk peningkatan partisipasi anggota kelompok, peningkatan kegiatan usaha kelompok, menyusun dan merencanakan kegiatan kelompok,
95
membuat aturan main yang baku untuk keberlanjutan usaha kelompok, serta kemampuan memperluas kerjasama dalam bentuk pengadaan akses permodalan, jaringan usaha dan sosial, peningkatan kapasitas teknis usaha dan kelembagaan anggota kelompok. Hal lainnya yang membuat kelembagaan KUBE melemah adalah masuknya program pemberdayaan sejenis yang berasal dari satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan pendekatan kelembagaan yang berbeda dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan program pemberdayaan keluarga miskin. Kejadian seperti ini bukan merupakan hal baru di masyarakat. Kejadian seperti ini telah banyak terjadi di desa maupun kelurahan di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat koordinasi yang sangat lemah diantara satuan kerja dalam menjalankan kegiatan program pemberdayaan yang sama sama bertujuan mengentaskan kemiskinan tersebut. Masuknya program pemberdayaan yang berasal dari satuan kerja lain seharusnya akan menambah penguatan kelembagaan KUBE
maupun modal
usahanya. Kejadian sebaliknya terjadi disebabkan tidah adanya kesepakatan mengenai sistem koordinasi, mekanisme kolaborasi program, pembagian tugas, wewenang, batasan waktu pendampingan, kriteria yang jelas saat suatu satuan kerja masuk menggatikan peran satuan kerja lain atau saat kapan kolaborasi program dapat diterapkan pada suatu komunitas. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau sebenarnya telah menetapkan kapan berakhirnya suatu pendampingan dalam program pemberdayaan yang dilakukannya. Berakhirnya suatu pendampingan terjadi ketika suatu komunitas atau kelembagaannya telah dinilai mandiri atau sudah meningkat taraf hidupnya (tidak miskin lagi). Seharusnya ketika telah tercapai keaadan ini Dinas Sosial Provinsi Riau dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas atau satuan kerja lainnya untuk membuat semacam serah terima program untuk dilanjutkan pengembangannya oleh satuan kerja yang lain, sehingga kelembagaan maupun modal usaha yang telah dikembangkan oleh komunitas tidah hilang dan habis, serta diharapkan menjadi bertambah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja lainnya tersebut. Dengan penguatan koordinasi dan sinergitas program, diharapkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk di masyarakat tidak menjadi hilang atau berganti
96
ganti. Kelembagaan KUBE yang telah ada dapat menjadi bagian kelompok yang berada di bawah kelembagaan gabungan kelompok tani (Gapoktan), yang sama kedudukannya seperti kelompok-kelompok tani yang berada di bawah gapoktan, tanpa harus adanya perubahan sistem kelembagaan, baik struktur organisasi maupun manajemen usaha dan keuangannya. Berdasarkan paparan singkat di atas maka diperlukan sebuah rumusan yang baru mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin dengan pendekatan strategi pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kelembagaan KUBR dengan menekankan jalur koordinasi antar satuan kerja dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. 7.2.2. Tujuan Program Tujuan program ini dibuat didasarkan pada dua masalah pokok yang membuat kelembagaan KUBE menjadi melemah yaitu berasal dari dalam KUBE sendiri (pengurus dan anggota) serta yang berasal dari pengaruh luar, seperti tidak efektifnya sistem pendampingan, serta tidak adanya sinkronisasi dan kooordinasi yang baik diantara satuan kerja dalam menjalankan aktifitas program pembangunan. Tujuan program yang dibuat merupakan tujuan program untuk menjawab persoalan kelembagaan KUBE yang saat ini telah dinyatakan mandiri, akan
tetapi
dalam
kenyataan
di
lapangan
terjadi
penurunan
aktifitas
kelembagannya. Tujuan program tersebut, yaitu : 1. Penguatan kelembagaan KUBE
untuk meningkatkan kegitan usaha
ekonomi produktif masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 2. Berjalannya pembuatan dan pelaksanaan aturan main KUBE secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. 3. Peningkatan kemampuan kelompok dalam mengelola permodalan yang telah berkembang serta mencari sumber tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. 4. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat memalui peningkatan sumber daya manusia untuk pemanfaatan sumber daya lokal potensial lainnya.
97
5. Memformulasikan kegiatan koordinasi untuk pencapaian sinergitas kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 7.2.3. Sasaran Sasaran
program
penguatan
kelembagaan
KUBE
pada
program
pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Maharatu adalah keluarga miskin yang tergabung pada kelompok usaha bersama (KUBE) yang telah mendapat modal keuangan dari Dinas Sosial Provinsi Riau, dimana modal tersebut dijadikan unit usaha simpan pinjam dan pengadaan sarana produksi pertanian. Sasaran program juga pada sinergitas pelaksanaan program pemberdayaan dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Sasaran program juga termasuk upaya penguatan kelembagaan usaha masyarakat yang secara umum telah terbentuk di Kelurahan Maharatu yang diharapkan tetap terus berkembang dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. 7.2.4. Manfaat Program Program pemberdayaan keluarga miskin memalui penguatan kelembagaan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Provinsi Riau umumnya serta Kelurahan Maharatu khusunya. Manfaat program yang dibuat meliputi: 1. Kelembagaan KUBE kembali berjalan , kemauan anggota KUBE meningkat dalam kegitan usaha
ekonomi
produktif masyarakat secara mandiri dan
berkelanjutan. 2. Pelaksanaan aturan main KUBE dapat dibuat secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. 3. Kemampuan kelompok dalam mengelola permodalan menjadi lebih baik serta secara bertahap mempunyai keinginan secara mandiri
mencari sumber
tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. 4. Terjadi peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya local yang ada yang mendorong terjadinya peningkatan kesempatan kerja.
98
5. Tidak terjadi benturan program-program pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 7.2.5. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dalam pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE secara umum adalah kembali berjalannya usaha simpan pinjam dan aktivitas kelembagaan KUBE, serta masuknya kelembagaan KUBE sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat yang lebih besar yaitu gabungan kelompok tani yang telah ada di Kelurahan Maharatu. Hasil konkritnya yaitu : 1. Kelembagaan KUBE berjalan baik dan menjadi bagian dari kelembagaan masyarakat yang lebih besar (gapoktan), terjadi peningkatan kegitan usaha ekonomi produktif masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 2. Disepakati dan berjalannya aturan main KUBE secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. 3. Kelembagaan KUBE mampu mengelola permodalan yang telah berkembang serta mampu mencari sumber tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. 4. Meningkatnya taraf hidup keluraga miskin melalui penciptaan kesempatan kerja baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal potensial lainnya. 5. Terjadinya sinergitas pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan koordinasi dan disepakatinya batasan pelaksanaan program di tingkat satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menjamin keberlanjutan setiap kegiatan program pembangunan. 7.2.6.
Alat Pencapaian Untuk mencapai tujuan dan menghasilkan yang diharapkan maka
direncanakan program pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE. Adapun kerangka logis untuk mencapai tujuan dapat di lihat pada tabel 14.
99
Tabel 14.
Kerangka Kerja Logis Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Penguatan Kelembagaan KUBE
Tujuan 1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sasaran
Penguatan kelembagaan KUBE untuk meningkatkan kegitan usaha ekonomi produktif masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Berjalannya pembuatan dan pelaksanaan aturan main KUBE secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. Peningkatan kemampuan kelompok dalam mengelola permodalan yang telah berkembang serta mencari sumber tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat memalui peningkatan sumber daya manusia untuk pemanfaatan sumber daya lokal potensial lainnya. Memformulasikan kegiatan koordinasi untuk pencapaian sinergitas kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Manfaat
1. Kelembagaan dan usaha KUBE menguat, baik pelaksanaan aturan main, peningkatan partisipasi dan peningkatan taraf hidup pada tahun 2012 2. Tersinerginya kelembagaan usaha masyarakat yang didampingi beberapa satuan kerja pada tahun 2012
Pengurus dan anggota KUBE, masyarakat, Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi,
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
Kelembagaan KUBE kembali berjalan , kemauan anggota KUBE meningkat dalam kegitan usaha ekonomi produktif masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan aturan main KUBE dapat dibuat secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. Kemampuan kelompok dalam mengelola permodalan menjadi lebih baik serta secara bertahap mempunyai keinginan secara mandiri mencari sumber tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. Terjadi peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya
1. Aktifitas kelembagaan seperti pertemuan kelompok berjalan minimal 1 bulan sekali. 2. Peningkatan modal keuangan bertambah maksimal 200 % pada tahun 2012 3. Terciptanya aturan main yang menjamin keberlanjutan kelembagaan usaha kelompok, aturan main berjalan dan dilaksanakan secara partisipatif (Juni 2011). 4. Didapatnya kerjasama dan jaringan usaha kelompok minimal 2 kontrak kerjasama dengan pihak lain sampai juni 2011. 5. Sistem koordinasi antar satker di lingkungan Pemprov. Riau berjalan 3 bulan sekali, Kesepakatan dalam sinergitas kegiatan program pembangunan terjadi pada akhir tahun 2011.
Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengurus dan anggota KUBE, masyarakat, Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi,
100
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
local yang ada yang mendorong terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Tidak terjadi benturan program program pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Hasil Kelembagaan KUBE berjalan baik dan menjadi bagian dari kelembagaan masyarakat yang lebih besar (gapoktan), terjadi peningkatan kegitan usaha ekonomi produktif masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Disepakati dan berjalannya aturan main KUBE secara partisipatif dengan tujuan utama keberlanjutan usaha. Kelembagaan KUBE mampu mengelola permodalan yang telah berkembang serta mampu mencari sumber tambahan modal baru untuk penguatan modal yang telah ada. Meningkatnya taraf hidup keluraga miskin melalui penciptaan kesempatan kerja baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal potensial lainnya. Terjadinya sinergitas pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan koordinasi dan disepakatinya batasan pelaksanaan program di tingkat satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Hasil Akhir Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE yang disinergikan dengan kelembagaan lain yang setingkat atau lebih besar untuk keberlanjutan usaha produktif kelompok masyarakat
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
1. Berjalannya pertemuan kelompok miimal satu bulan sekali. 2. KUBE menjadi bagian dari kelembagaan Gapoktan, terjadi serah terima antar dua satuan kerja terkait pada tahun 2011. 3. Ditetapkannya aturan main dalam rapat anggota kelompok serta dilaksanakannya aturan main secara partisipatif 4. Transparansi pengelolalan keuangan pada kelembagaan KUBE, pembukuan dan informasi keuangan kelompok diketahui oleh anggota (setiap bulan ditampilkan pada papan pengumuman di kantor KUBE). 5. Kewirausahaan kelompok dan anggotanya , munculnya jenis minimal 2 jenis usaha baru baru untuk peningkatan kesempatan kerja
Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengurus dan anggota KUBE, masyarakat, Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi,
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
1. Tidak ada lagi anggota KUBE yang berada di garis kemiskinan pada tahun 2012
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengurus dan anggota KUBE, masyarakat, Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi,
101
Alat Pencapaian 1. Penguatan kelembagaan kelompok melalui pembuatan dan pelaksanaan aturan main KUBE secara partisipatif yang difasilitasi pendamping serta dilaksanakan oleh seluruh anggota KUBE. 2. Pendampingan dan Pelaksanaan Pelatihan teknis usaha dan kelembagaan KUBE 3. Nota kesepahaman antar yang ditandatangani satuan kerja terkait yang menangani program pembangunan, terutama mengenai penetapan lokasi program, akhir pelaksanaan program, keberlanjutan usaha yang telah dilaksanakan, satuan kerja yang melanjutkan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara bersama 4. Ditetapkannya aturan main secara formal dan dilaksanakan secara partisipatif oleh anggota
Indikator Kerja 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kelembagaan dan usaha produktif KUBE tetap berjalan dan berkembang serta merupakan salah satu bagian unit usaha dari gabungan kelompok tani yang ada di Kelurahan Maharatu. Aturan main yang dibuat, dilaksanakan dalam setiap kegiatan kelembagaan dan administrasi serta menjamin keberlanjutan usaha maupun kelembagaan usaha masyarakat. Serah terima pendampinganKUBE dari Dinas sosial kepada Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura atau dinas terkait lainnya, setelah dinyatakan mandiri. Diterima dan diakuinya kelembagaan KUBE sebagai salah satu kelompok yang berada dibawah kelembagaan Gapoktan yang dibina oleh dinas pertanian terkait. Ditandatanganinya nota kesepahaman oleh pimpinan satuan kerja terkait, setelah dilakukannya kajian dan penyusunan rencana kerja secara bersama oleh tim koordinasi yang merupakan representasi satuan kerja terkait Dilaksanakannya hasil nota kesepahaman oleh setiap satker dan dimonitoring dan evaluasi secara bersama oleh tim koordinasi.
Alat Verifikasi
Sasaran
Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengurus dan anggota KUBE, masyarakat, Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi,
Dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan KUBE pada program pemberdayaan keluarga miskin oleh Dinas Sosial Provinsi Riau serta terjadinya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan ke arah yang lebih baik diantara satuan kerja pelaksana kegiatan program pembangunan, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui penguatan kelembagaan KUBE yang disinergikan dengan kelembagaan lain yang setingkat atau lebih besar untuk keberlanjutan usaha produktif kelompok masyarakat.
