PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) Oleh :Sri Umiatun Andayani* Abstrak Pembangunan yang terpusat yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi oleh kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasioanal yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi disegala bidang dilakukan untuk bangkit kembali memperteguh kepercayaan diri atas kemampuanya dan melakukan langkah–langkah penyelamatan pemulihan, pemantapan dan pengembagan pembangunan dengan paradigma baru Iindonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita–cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan
A. PENDAHULUAN Setidaknya menyiratkan
GBHN
adanya
tersebut
suatu
nampaknya
pengakuan
bahwa
telah
paradigma
pertumbuhan yang dikenal dengan istilah menetes kebawah telah membawa kegagalan dalam dinamika pembangunan di Indonesia.
Seorang
Tjokrowinoto
(1996:120)
Indonesia
1065
dalam
pakar
pembangunan
menyatakan
berbagai
variasi
Moeljarto
penegasanya
bahwa
penekananya,
sejak
awal
menganut
strategi
pertumbuhan
dan
sekaligus
pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (growth – cum – poverty alleviation and social equity ). Berawal
dari
suatu
kegagalan
tersebut
sebuah
pemikiran yang kemudian muncul adalah pandangan untuk segera beralih pada paradigma baru dalam pembangunan nasional
berupa
paradigma
pemberdayaan
dalam
pembangunan di Indonesia. Melihat persoalan tersebut di atas, nampaknya persoalan kemiskinan tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh pembangunan, artinya disuatu negara yang melaksanakan pembangunan maka
yang
ditekankan
adalah
sejauhmana
permasalahan
kemiskinan dapat diturunkan atau di tanggulangi karena permasalahan kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang bersifat komplek dan multidimensional sebagaimana dikemukakan
oleh
Moeljarto
Tjokrowinoto
(1996:
122-
123), yaitu: Kemiskinan bukanlah suatu sosok yang amorfhous, tetapi merupakan suatu fenomena yang bersifat komplek dan
multidimensioanal.
seringkali
dijadikan
Rendahnya
alat
tingkat
pengukur
hidup
yang
kemiskinan,
pada
hakekatnya hanyalah merupakan suatu mata rantai dari sejumlah faktor yang mewujudkan sindroma kemiskinan. Dari
segi
politik
ekonomi
ini,
kemiskinan
dipandang
sebagai konsekwensi kekayaan dan kekuasaan disatu pihak dan menumbuhkan masa pinggiran yang mempunyai posisi menawaryang
lemah
dilain
pihak.
Dari
segi
sosial
ekonomi, profil kemiskinan juga merupakan produk dari dampak saring (filtering–efect) pelapisan sosial dan struktur akses dalam suatu masyarakat, yang menghambat peluang kaum miskin dalam memperoleh berbagai pelayanan
1066
dan buah pembangunan. Sementara itu, ekologi fisik juga dapat
dijadikan
kluster
katalis
ekologi
sebagai
ini
fenomena
fenomena
kemiskinan
fisik,
kemiskinan. di
Dalam
interpretasikan
teknis
dan
statistik:
pertumbuhan penduduk yang tinggi: kerusakan lingkungan, tekanan
yang
menurunkan
pada
sumber
yang
menurunkan
carrying capasity, keterisolasian dan seterusnya. Apa yang dikemukakan oleh Tjokrominoto tersebut mengenai profil kemiskinan
merupakan persoalan yang
bersifat struktural dan multidimensional yang mencakup politik, kehidupan
sosial,
ekonomi,
sehari–hari
aset dan
dimensi
lain–lain.
kemiskinan
Dalam
tersebut
muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain: a. Dimensi
politik,
dimilikinya
wadah
memperjuangkan
sering
muncul
organisasi
aspirasi
tidak
yang
dan
mampu
kebutuhan
masyarakat miskin, sehingga mereka benar–benar tersingkir
dari
proses
pengambilan
keputusan
penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai keberbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan
hidup
mereka
secara
dalam
bentuk
layak, termasuk akses informasi. b. Dimensi tidak kedalam
sosial,
sering
muncul
terintegrasikanya institusi
terinternalisaikanya
masyarakat
miskin
sosial
yang
ada
dan
budaya
kemiskinan
yang
merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka. c. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan
1067
sehingga
tidak
mampu
memenuhi
kebutuhan hidup mereka sampai pada batas yang layak. d. Dimensi
aset,
kepemilikan
ditandai
masyarakat
dengan
miskin
rendahnya
keberbagai
hal
yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya Melihat
karakteristik
penanggulangan kelembagaan
kemiskinan
dituju
masyarakat,
keberdayaan
kelembagaan
kemiskinan
baik
ke
tersebut arah
dilihat
maupun
maka
pengokohan dari
penguatan
aspek
organisasi
masyarakat. Berdasarkan profil kemiskinan yang sifatnya struktural
dan
multidimensional
tersebut
maka
dapat
dikatakan persoalan kemiskinan bentuk solusinya adalah dengan
paradigma
pemberdayaan.
Adapun
aplikasi
dari
paradigma tersebut dalam hal untuk mengatasi persoalan kemiskinan
tersebut
pemerintah
berupaya
memecahkanya
dalam bentuk proyek-proyek pembangunan seperti
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan. yang target
utamanya
kemiskinan
di
adalah
wilayah
pedesaan.
Sedangkan
kantong–kantong untuk
proyek
pengentasan kemiskinan yang target utamanya penduduk miskin
di
perkotaan,
pemerintah
mengeluarkan
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Proyek
( P2KP ).
Adapun beberapa hal yang dibiayai oleh BLM adalah sbb: 1. Hibah,
penggunaan
dana
hibah
tersebut
hanya
untuk kegiatan yang benar– benar mendesak dan bermanfaat
langsung
bagi
kepentingan
serta
kebutuhan riil masyarakat langsung yaitu hibah untuk
1068
pembangunan
pelayanan
prasarana
dan
sarana yang
dasar
sifatnya
perumahan untuk
dan
pemukiman,
membangun
hibah
kapasitas
dan
daya saing kelompok masyarakat miskin dalam hal ini pelatihan–pelatihan,
hibah untuk santunan
fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lain. 2. Pinjaman (kredit mikro), yaitu: pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat
( KSM ) yang
membutuhkan dana untuk usaha produktif termasuk kredit mikro perumahan atau perbaikan rumah dan atau
perbaikan
ketrampilan
yang
langsung
terkait dengan kegiatan usaha tersebut dengan batas pinjaman pertama kali Rp. 500. 000, 00 dan maksimal pinjaman 2 juta rupiah. Berdasarkan penjelasan dan uaraian di atas, bahwa kelompok-kelompok
sadaya
masyarakat
sangat
berperan
dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, tanpa adanya wadah atau kelompok yang
ada
pemerintah
di
masyarakat
yang
desa,
digulirkan
di
maka
program-program
masyarakat
tidak
akan
mencapai sasaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih
jauh
(KUBE)
bagaimana
dalam
peranan
meningkatkan
Kelompok
pendapatan
Usaha
Bersama
masyarakat
di
desa. B. Pembahasan 1.Pengertian KUBE 1.1. Hakekat KUBE Keberadaan
Kelompok
Usaha
Bersama
(KUBE)
bagi
fakir miskin di tengah-tengah masyarakat telah mencari sarana
1069
untuk
meningkatkan
usaha
ekonomi
produktif
(
khususnya dalam peningkatan pendapatan ), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga fakir miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar keluarga fakir miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah bebagai pengalaman antar anggota. Kehadiran KUBE fakir miskinmerupakan media untuk meningkatkan
motivasi
warga
miskin
untuk
lebih
maju
secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber-sumber
ekonomi
lokal,
mempperkuat
budaya
kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan
sosial
ekonomi
dengan
berbagai
pihak
yang
terkait. Melalui
kelompok,
setiap
keluarga
miskin
dapat
saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal,
dapat
menyelesaikan
berbagai
masalah
dan
kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, kegiatan usaha
yang
tadinya
dilakukan
secara
sendiri-sendiri
kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
kegiatan
usaha
ekonomi
produktif,
usaha
kesejahteraan sosial serta kemampuan berorganisasi. Melalui
KUBE
diharapkan
dapat
meningkatkan
pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka
dituntut
megelola
usaha
suatu
yang
kemampuan
sedang
manajerial
dijalankan,
dan
untuk
berupaya
menggali dan mamanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap-sikap yang
1070
berorganisasidan
semakin
baik
serta
pengendalian dapat
emosi
menumbuhkan
yang rasa
kebersamaan, kepedulian
kekeluargaan, dan
kegotongroyongan,
kesetiakawanan
sosial,
baik
rasa diatara
keluarga binaan maupun kepada masyarakat secara luas. 1.2. Tujuan KUBE a. meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di
dalam
memenuhi
sehari-hari, pendapatan
kebutuhan-kebutuhan
ditandai ,
dengan
meningkatkan
hidup
meningkatnya
kualitas
pangan,
sandang, kesehatan dan tingkat pendidikan; b. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi
dalam
keluarganya
maupun
dalam
lingkungan sosial, c. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya; 1.3.
Struktur Organisasi
Struktur
organisasi
merupakan
suatu
bentuk
tanggung jawab yang harus dijalankan, dengan struktur organisasi pengurus
dapat
dan
tergantung
memberikan
anggotanya. pada
tugas
Struktur
kegiatanatau
pokok
terhadap
organisasi
jenis
usaha
sangat yang
dijalankan oleh KUBE tersebut. Namun demikian, di bawah ini ditawarkan struktur yang baku tentang struktur KUBE tersebut.
1071
Gambar : Struktur Organisasi KUBE
Ketua
Ketua
Ketua Urusan
1.4.
Pinsip-Prinsip Pengembangan KUBE 1) Penentuan Nasib Sendiri 2) Kekeluargaan 3) Kegotong royongan 4) Potensi anggota 5) Sumber-sumber setempat 6) Keberlanjutan 7) Usaha yang berorientasi pasar
1.5.
Tahap Pembentukan KUBE
1) Tahap Persiapan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Pengembangan 4) Tahap Kemitraan 5) Tahap Monitoring dan Evaluasi
1.6.
Bidang Kegiatan KUBE 1) Bidang Kelembagaan 2) Bidang Sosial 3) Bidang Ekonomi
2.Konsep Pemberdayaan
1072
a.
Konsep
Pemberdayaan
diterjemahkan
dalam
sebagai
arti
perolehan
luas
dapat
kekuatan
dan
akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. b.
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan,
memiliki perspektif yang lebih luas. o Menurut pearse dan Stiefel (Inequality Into Participation : A. Research Approach, 1976), menyatakan kekhasan
bahwa
local,
peningkatan
menghormati
dekonsentrasi
kemandirian
kebinekaan, kekuatan
merupakan
dan
bentuk-
bentuk pemberdayaan partisipatif. o Menurut
paul
(community
Development
Participation
Project,
1987)
in
mengartikan
pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil,
sehingga
ada
peningkatan
kesadaran
politis dan kekuasaan kelompok yang lemah, serta
proses
memperbesar
pengaruh
mereka
terhadap ”proses dan hasil pembangunan” 3.Konsep Pemberdayaan dalam wacana Kemiskinan o Menurut Chambers ( Rural Development : Puting The Last First, 1983 : 113 – 114 ), mengatakan bahwa
penyebab
kemiskinan
sebagai
sutau
kompleksitas serta hubungan sebab akibat yang saling
berkaitan
(powerlessness), Kelelemahan kemiskinan (isolation). menyatakan
dari kerapuhan
fisik
(Vulnerability),
(physical
(poverty) Selain bahwa
ketidakberdayaan
ada
dan itu
Weekness), keterasingan
Chambers
keterkaitan
juga antara
ketidakberdayaan dan dimensi perangkat lainnya. Ketidakberdayaan
1073
membatasi
akses
terhadap
sumber daya negara, memperumit keadilan hukum bagi
penyelewengan,
menyebabkan
hilangnya
kekuatan tawar-menawar, membuat rakyat semakin rapuh
terhadap
pembayaran
permintaan
pinjaman
atau
mendadak
terhadap
untuk
permintaan
uang suap dalam suatu persengketaan. o Menurut
konsep
Gender
Kabeer
Hierarchies
(Reserved
in
Realities
Development
:
Thought,
1994), berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah
pada
sekali,
akan
tampak
hanya
ternyata
tidak tetapi
adanya pada
memiliki
sama
kenyataannya
yang
sedikit
justru
bertahanmenggulingkan
kekuatan
kekuatan,
mampu dan
untuk
kadang-kadang
perlu
dikembangkan dan ditampakkan. Dari beberapa konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh
para
bahwa
teoritisi
di
ketidakberdayaan
bukanlah
merupakan
ketidakberdayaan
dan
atas,
maka
dan
kondisi
dapat
disipulkan
kemiskinan alamiah,
kemiskinan
mesyarakat akan
masyarakat
tetapi bukanlah
merupakan kondisi alamiah, akan tetapi ketidakberdayaan dan
kemiskinan
ketidakadilan pemerintah, yang karena
dalam
sehingga
dimiliki itu
dikembangkan
masyarakat
oleh
kondisi dan
pendistribusian mengakibatkan masyarakat
ditampakkan
1074
Definisi Masyarakat
akibat
dari
kekuasaan
oleh
daya
semakin
masyarakat
maju.
4.
merupakan
agar
seperti lebih
dan
potensi
lemah.
Oleh
ini
perlu
berdaya
dan
Istilah “syaraka” Dalam
Masyarakat
yang
bahasa
berasal
berarti inggris
ikut
dari
akar
serta,
dipakai
kata
Arab
berpartisipasi.
istilah
society
yang
berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan. Ada beberapa
para
ahli
yang
memberikan
definisi
tentang
masyarakat, antara lain sebagai berikut: 1. Koentjaraningrat kesatuan menurut
menyatakan
hidup suatu
manusia
sistem
masyarakat yang
adat
adalah
berinteraksi
istiadat
tertentu
yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 2. Selo
Soemardjan
adalah
mengatakan
orang-orang
yang
bahwa
hidup
masyarakat
bersama,
yang
menghasilkan kebudayaan. 3. J.L
Gillin
masyarakat terbesar
dan
J.P
adalah dan
Gillin
mengatakan
bahwa
manusia
yang
kelompok
mempunyai
kebiasaan,
tradisi,
sikap, dan perasaan persatuan yang sama. 4. Ralph
Linton
menyebutkan
bahwa
masyarakat
adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan
bekerja
sama
cukup
lama
sehingga
mereka
dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka
sebagai
suatu
kesatuan
sosial
dengan
batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 5. Emile
Durkheim
adalah hubungan
suatu antar
berpendapat sisitem anggota
yang
bahwa
masyarakat
dibentuk
sehingga
dari
menampilkan
suatu realitas tertentu yang mempunyai ciricirinya sendiri.
1075
6. M.J
Herskovits
mengemukakan
bahwa
masyarakat
adalah kelompok individu yang diorganisasi dan mengikuti satu cara hidup tertentu. 7. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah cara,
suatu dari
berbagai
sistem
dari
wewenang
dan
kelompok
pengawasan
kebiasaan kerja
dan
tingkah
dan
sama
antara
penggolongan,
laku
serta
manusia.
Keseluruhan
yang
disebut
masyarakat.
Masyarakat
tata
dari
kebebasan
selalu
berubah merupakan
jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. 5.
Konsep Partisipasi Masyarakat o Konsep partisipasi menurut Midgley (Community Participation
:
History
Concepts
and
Controversies, 1986 : 38 – 44) menjadi bentuk yang pasif, artinya negara termasuk birokrasi sebagai
pengambil
keputusan
yang
utama,
sehingga tipe partisipasi seperti ini membuat masyarakat
tetap
tersingkir
di
dalam
proses
pembangunan. o Sedangkan
menurut
Cohen
&
Uphoff
(Participation’s Place in Rural Development : Seeking Clarity Trought Specifity, a980 : 215223) menyatakan bahwa dalam partisipasi harus melibatkan pembuatan
masyarakat keputusan,
mulai penerapan
dari
tahap
keputusan,
penikmatan hasil dan evaluasi. Dalam saatnya
mewujudkan
melihat
pembangunan
pentingnya
alternatif,
masyarakat
tidak
sudah lagi
sebagai obyek, tapi sebagai subyek pembangunan. Dalam
1076
konteks ini partisipasi masyarakat sepenuhnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Mengapa demikian ? karena selama ini keterlibatan masyarakat
hanya
dilihat
dalam konteks
yang
sempit,
artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk
mengurangi
peran
serta
biaya
masyarakat
pembangunan
sosial.
”terbatas”
pada
Sehingga
implementasi
atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima
keputusan
yang
sudah
diambil
pihak
luar.
Dengan demikian partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk
mengatasi
membantu
masalah
masyarakat
mereka.
miskin
Partisipasi
untuk
melihat
juga
realitas
sosial ekonomi yang ada di sekitarnya.
6.Model-Model Pemberdayaan Masyarakat
Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Penanggulangan problema kemiskinan nampaknya masih mengabaikan
masalah
mata
masalah
hanya
kemiskinan
juga
ketidakberdayaan, ekonomi
bersumber
saja,
karena
padahal
pada kondisi
semataproblema
politik
bagi
kelompok miskin, sehingga mekanisme menetes ke bawah akan tercecer. Proses individual
pemberdayaan maupun
dapat
kolektif
dilakukan
(kelompok).
secara
Proses
ini
merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau
hubungan
dengan
adanya
antara
lapisan
polarisasi
sosial
ekonomi,
yang maka
dicirikan kemampuan
individu ”senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu
1077
kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendiskripsikan suatu situasi, mendiskripsikan opini dan emosi mereka atau
dengan
kata
lain
mereka
belajar
untuk
mendifinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya. Strategi Pemberdayaan Masyarakat miskin : Strategi
yang
digunakan
untuk
memberdayakan
masyarakat miskin anatara lain : 1) Pembentukan artinya
Kelompok
masyarakat
Swadaya
miskin
Masyarakat,
diberi
kebebasan
untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang diinginkan; 2) Pendampingan, hal ini sangat penting mengingat bahwa
tugasnya
kelompok,
menyertai
penyelenggaraan komunikator pendampingan tergantung
adalah
proses
kelompok atau
aktivitas
pembentukan
sebagai
pihak
Agar luar
dan
fasilitator,
dinamisator.
diperlukan? pada
membina
Mengapa
kelompok (agar
tidak
berfungsi
secara mandiri); 3) Melibatkan
aparat
desa
setempat,
yang
dibutuhkan dalam penyaluran dana.
Model Pemberdayaan Masyarakat Petani
Problema
yang
dihadapi
petani
miskin
kian
hari
kian sama saja, yakni: para petani menghadapi masalah
1078
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi kemudian menghadapi masalah baru dengan pemilik lahan, tengkulak, dll. Problema
besar
yang
dihadapi
petani
miskin
tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai lahan yang cukup
(lahannya
sempit)
bahkan
sama
sekali
tidak
mempunyai lahan. Ketidakberdayaan dalam masalah lahan tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor pendukung lainnya
seperti
produktivitas
rendahnya
tanah.
Oleh
pendidikan, sebab
itu
rendahnya
mereka
harus
dikeluarkan dari lingkaran yang membelitnya atau paling tidak
mereka
diberdayakan
agar
mandiri
dan
lebih
produktif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bergesernya tata guna lahan menjadi sempit (<0,50 Ha) yaitu dari tanah pertanian menjadi daerah industri dan perumahan adalah sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya sektor ekonomi yang kurang memperhatikan aspek lingkungan yaitu pergesaran lahan tersebut telah memanfaatkan lahan subur pertanian yang masih tinggi produktivitasnya.
Menurut
pendapat
Thorbecke
(
Analysing
Rural
Povety, 1993:63-64 ), petani berlahan sempit dan buruh tani
merupakan
kelompok
petani yang
hidupnya
paling
menderita, karena mereka hanya mampu memproduksi hasil pertanian yang sedikit sehingga pendapatannya kecil. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani : Usaha-usaha memberdayakan petani
yang
dengan :
1079
yang
kelompok tidak
harus petani
mempunyai
dilakukan berlahan
lahan,
untuk
sempit
dapat
dan
dilakukan
1) Meningkatkan
pendidikan
dengan
wajib
belajar
untuk dapat mengenal teknologi pertanian; 2) Meningkatkan
peran
lembaga-lembaga
sosial
seperti KUD, HKTI; 3) Mencari alternatif-alternatif usaha-usaha lain selain bercocok tanam. 7.Sasaran Pemberdayaan Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah orang miskin di kota dan di desa, buruh, nelayan, petani, dan masyarakat pinggiran. Masyarakat tersebut diberdayakan agar dapat mandiri, sehingga posisi tawar masyarakat khususnya
masyarakat
lapisan
bawah
semakin
kuat.
Pemberdayaan tersebut berarti membela, melindungi dan memihak
kepada
yang
lemah
serta
mencegah
adanya
eksploitasi terhadap masyarakat lapisan bawah. Proses pemberdayaan
tersebut
tidak
dapat
dilakukan
secara
parsial tetapi harus dilakukan secara sinergi. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat meliputi : 4) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 5) Pengelolaan sudah
ada
(manajemen)
kegiatan
yang
berorientasi
Agro
Bisnis
usaha pada
yang pasar
(market); 6) Pengembangan
sebagai
alternatif
usaha masyarakat perdesaan. 8.Peran Lembaga Swasta dalam Pemberdayaan Peran
lembaga
swasta
dalam
memberdayakan
masyarakat antara lain: 1) Berperan sebagai fasilitator dan katalisator 2) Berperan sebagai pelatih dan pendidik 3) Berperan sebagai pemupuk modal dengan melakukan penghematan, menabung dan usaha produktif
1080
4) Penyelenggara proyek-proyek Adapun upaya yang harus dilakukan meliputi tiga cara : 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi petani masyarakat untuk berkembang 2) Memperkuat dengan
potensi
yang
menerapkan
dimiliki
oleh
langkah-langkah
rakyat nyata,
menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan
prasarana
yang
dapat
diakses
masyarakat
kepentingan
masyarakat
lapisan bawah 3) Melindngi
dan
membela
lemah Hakekat pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan bertujuan masyarakat
untuk
melakukan
miskin
dapat
perubahan-perubahan memainkan
agar
perannya
dalam
program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumber
daya
memprioritaskan
masalah
yang yang
dimiliki,
akan
dipecahkan
mampu sesuai
dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki serta mampu menyusun
rencana
kegiatan
untuk
menangani
atau
menyelesaikan masalah yang dihadapi. C.
Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa : 1. Pemberdayaan bersama
masyarakat
(KUBE)
sangat
melalui
bermanfaat
kelompok bagi
usaha
masyarakat,
karena dengan berkelompok masyarakat masyarakat akan memiliki wadah dalam melakukan kegiatannya. 2. Dengan
adaya
KUBE,
masyarakat
miskin
akan
mendapatkan bantuan untuk membuat kegiatan yang pada akhirnya akan dapat mendatangkan hasil keuangan
1081
3. Kelompok Usaha Bersama juga akan memberikan manfaat yang lebih bagi para nggotanya, baik manfaat secara finansial, maupun manfaat kebersamaan dan kegotong royongan
yang
saat
ini
sudah
mulai
pudar
di
masyarakat desa. D. Saran Berdasarkan tersebut
di
kesimpulan
atas,
maka
dari
peneliti
hasil
penelitian
memberikan
saran
–
saran sebagai berikut : 1. Perlu
adanya
peningkatan
ketrampilan
khusus
bagi
masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumberdaya yang ada, sehingga akan bermanfaat secara optimal 2. Perlu adanya peningkatan SDM dengan mengikut para anggota KUBE dalam pelatihan atau Life Skill yang diadakan oleh pemerintah 3. Perlu
adanya
intensif, Daerah
dukungan
baik
dan
dari
pemerintah
Pusat,
agar
pemerintah Desa
maupun
perkembangan
yang
lebih
Pemerintah KUBE
lebih
efesien dan efektif. * Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak
1082
DAFTAR PUSTAKA Bryant, Coraly dan White, Louise D, 1988, Manajemen Pembangunan, Terjemahan Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta. Ciptono, Fandy, 1997, Prinsip-Prinsip Service, Andi, Yogyakarta.
Total
Quality
Dun,
William. N, 1992, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye,
Thomas R, 1978, Understanding Public Policy, Pentice Policy, Pentice Hall, Englewod Cliff, New Jersey.
Denhart, Robert, 1995, Public Administration, Action and Orientation, Wordwort Publizing Company, Belmont. Dwianto, Agus, 1999, Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah, Makalah disampaikan pada Pelatihan TMKR, MAP-UGM, Yogyakarta. Edwards, III George, 1980, Implementing Public Policy, Cogresional Quartely Press, N. W. Washington DC. Khairudin, 1992, Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan, Liberty, Yogyakarta. Syahrir, 1998, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor, Bandung. Siegel, Sidney, 1996, Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial, gramedia, Jakarta. Sugiono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan V, Alfabeth, Bandung. Ghozali, Imam, 2002, Statistik Non Parametrik, Badan Peberbit Universitas Diponegoro, Semarang. Sumardi, Mulyanto dan Dieter, Ever Hans, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Rajawali Jakarta.
1083
1982, Pers,
Supriatna, Tjahja, 2000, Strategi Pembangunan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta.
dan
Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, Pembangunan: Dilema dan Tantangan, Pustaka Rajawali, Jakarta. Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Winanrno, Budi, 2002, Kebijaksanaan Publik: Teori dan Proses, MedPress, Yogyakarta.
1084
