KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) )

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) ( Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) )

Skripsi Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik OLEH : ARIFIANA NINGSIH ISTI OKTAVIA D0107034

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi ” KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) (KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE))” Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 15 Juni 2011

Mengetahui Pembimbing Skripsi

Dra. Retno Suryawati, M.Si NIP. 19600106 198702 2 001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari

: Selasa

Tanggal

: 19 Juli 2011

Panitia Penguji 1.

Dra. Sri Yuliani, M.Si NIP.

2.

3.

: (

)

19630730 199003 2 002

Ketua Penguji

Drs. Ali, M.Si NIP. 19504830 198503 1 002

(

Dra. Retno Suryawati, M.Si NIP. 19600106 198702 2 001

(

) Sekretaris Penguji

) Penguji

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prof. Drs. Pawito, Ph.D NIP. 1954 0805 1985 031 002 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. (James Thunder)

Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali sgala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat seakan hidup ini tak ada aertinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik ( Jangan menyerah by D’masiv)

Sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya, terkadang kita perlu melakukan pengorbanan untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, Maka terus berusaha dan berdoalah selagi kita mampu dan jangan menyerah pada keadaan yang mungkin kurang mendukungmu . (Penulis)

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Melalui karya kecilku ini aku persembahkan setulus hati kepada: -

Bapak & Ibu yang telah mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang yang sukses

-

Adik-adikku,

-

Teman- temanku yang selalu memberi warna di hidupku

-

Semua yang mengasihi dan kukasihi

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohiim Assalamu’alaikum Wr.Wb Alhamdullilahi rabbil’aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan P2FM ( Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE) ” Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Dra. Retno Suryawati, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. 2. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs, Suharsono, M.S selaku Pembimbing Akademis 4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas ilmu yang diberikan selama ini. 5. Bapak Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.yang telah bersedia membantu pengumpulan data. 6. Para anggota KUBE yang telah bersedia untuk memberikan informasi 7. Teman- teman baikku Tity, wulan, Lusy, Ike, Lia, Linda, Dwi ratna sari, farah. 8. Semua teman-teman angkatanku AN ’07. commit to user 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. vi


Penulis

digilib.uns.ac.id

menyadari

bahwa

penyusunan

skripsi

ini

banyak

kekurangan. Untuk itu penulis selalu terbuka untuk menerima masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Meskipun demikian penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan awal bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surakarta,

Juni 2011

Penulis

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Arifiana Ningsih Isti Oktavia, D0107034, Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, Hal. Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE karena perkembangan KUBE di Sragen masih rendah. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pengembangan KUBE. Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen digunakan tiga indikator yaitu efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Dengan ketiga indikator tersebut dapat diketahui sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial kaitannya dengan pengembangan KUBE. Teknik penarikan sampel yang digunakan bersifat purposif sampling yaitu dengan memilih sampel yang dianggap tahu tentang seluk beluk masalah. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder yang yang berasal dari dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE sudah cukup baik meskipun masih ada kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas, upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah cukup baik namun berdasarkan hasil perkembangannya, KUBE yang berkembang masih sedikit. Dilihat dari responsivitas Dinas Sosial dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan KUBE juga sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan yaitu dalam hal pemeliharaan kesehatan ternak, pihak Dinas Sosial belum mampu menyediakan mantri hewan. Lalu untuk Akuntabilitas Dinas Sosial kepada masyarakat maupun pemerintah juga sudah cukup baik. Tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih mengalami hambatan- hambatan sehingga realisasi target belum bisa dicapai oleh semua kelurahan. Hambatan- hambatan itu antara lain kurangnya SDM dan Dana, lalu rendahnya pendidikan anggota KUBE dan peran pendamping yang kurang optimal. Oleh sebab itu masih diperlukan upaya dalam mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan tersebut demi tercapainya tujuan program. Maka dari itu seorang pendamping harus dipilih dari seseorang yang paham tentang peternakan dan yang mau aktif. SDM dari Dinas Sosial yang mengurusi KUBE pun perlu ditambah. Selain itu dana yang digunakan untuk perkembangan KUBE juga perlu ditambah supaya perkembangan bisa optmal terlaksana. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

. DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

PERSETUJUAN .............................................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................

iii

MOTTO................................................................................................. ..........

iv

PERSEMBAHAN............................................................................................

v

KATA PENGANTAR .....................................................................................

vi

ABSTRAK....................................................................................................... viii DAFTAR ISI....................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR............................................................................... ........

xi

DAFTAR TABEL............................................................................................

xii

BAB

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................... ..

1

B. Perumusan Masalah ................................................................ .. 11 C. Tujuan Penelitian....................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian..................................................................... 12 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kinerja.................................................................................... ... 13 B. Pengembangan KUBE............................................................... 33 C. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan KUBE......................................................... D. Kerangka Pikir........................................................................

BAB III

36 38

METODE PENELITIAN A. Bentuk Penelitian ................................................................... .. 41 B. Lokasi Penelitian....................................................................... 41 C. Teknik Penarikan Sampel....................................................... .. 42 D. Sumber Data...................................................................... ..... .. 43 E. Teknik Pengumpulan Datato..................................................... .. 44 commit user

x


digilib.uns.ac.id

F. Validitas Data................................................................ .......... . 46 G. Teknik Analisis.................................................................. ..... . 47 BAB IV

PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi ......................................................................

49

B. Pembahasan .............................................................................

67

1. Produktivitas............................................................. .........

68

2. Responsivitas................................................................ .....

86

3. Akuntabilitas............................................................... ....... 103 4. Faktor Penghambat ………………………………………. 107 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 114 B. Saran ........................................................................................ 118

DAFTAR PUSTAKA REFERENSI LAIN LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 40 Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif……………………………………….. 48 Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen……... 54 Gambar 4.2 Meknisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha …………………. 79

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Data Kecamatan, Jumlah KUBE, Jumlah KK FM penerima P2FM, Jumlah KK FM Keseluruhan…………………………….. 8

Tabel 1.2

Data Perkembangan KUBE Di Kecamatan Penerima Dana KUBE di Kabupaten Sragen……………………………………………… 9

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen berdasarkan Tingkat Pendididkannya......................................................... ...... 66

Tabel 4.2

Matriks Kegiatan dan hasilnya …………………………………. 82

Tabel 4.3

Perbandingan Target dan Realisasi Perkembangan KUBE masingmasing Kelurahan tahun 2009..................................................... . 84

Tabel 4.4

Data Anggota KUBE berdasarkan tingkat Pendidikan di Kelurahan Geneng............................... ........................................................... 112

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai

oleh

pengangguran,

keterbelakangan

dan

ketidakberdayaan.

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang sangat mendasar, karena disatu sisi hal ini menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan yang terutama diderita oleh fakir miskin merupakan masalah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun telah dituliskan dengan jelas mengenai tujuan negara kita yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya suatu pembangunan

secara

merata.

Pembangunan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Misalnya, dibidang pendidikan, pemerintah melancarkan pemberantasan buta huruf di sekolah formal dan non toformal commit user kemudian dilanjutkan dengan 1

2 digilib.uns.ac.id


dicanangkan wajib belajar 9 tahun pada era pak Soeharto. Dibidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial, Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di tingkat kecamatan (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa yang merupakan suatu program untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga. (www.yobeldki.com)

Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah meluncurkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres pasar, Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan seterusnya. Dapat dicatat juga program-program perberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberian Beras Mskin (Raskin), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya. (www.yobeldki.com)

Berbagai

upaya penanggulangan

kemiskinan

telah

dilakukan

pemerintah dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program- program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah. Untuk tahun 2005, alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan mencapai 23 Triliun. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 66,2 Triliun, sedangkan pada tahun 2010 commit to user

3 digilib.uns.ac.id


alokasi

dananya

meningkat

lagi

menjadi

sekitar

80

Triliun.(economy.okezone.com)

Namun, dengan jumlah alokasi dana yang besar itu belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia secara maksimal. Penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun hanya sekitar 1 % saja. Menurut data dari BPS yang dihitung setiap bulan maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa atau 16,58 % dari jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42 % drai jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 % dari jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. (www.bps.go.id)

Kegagalan

Pemerintah

untuk

memaksimalkan

upaya

dalam

memerangi masalah kemiskinan kiranya bersumber dari cara pemahaman yang salah dari penanggulangan kemiskinan yang selalu ditekankan pada permasalahan ekonomi semata. Pada kenyataannya penanganan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sepihak yaitu pada masalah ekonomi saja melainkan haruslah memperhatikan masalah-masalah lain. Masalahmasalah lain yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan itu seperti ketersediaan sarana fisik, sumber daya alam yang menunjang, budaya masyarakat, kemampuan manajerial serta sikap dan perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara bersamaan agar kebijakan yang commit to user

4 digilib.uns.ac.id


dibuat Pemerintah dapat ditekankan pada akar

penyebab kemiskinan itu

sendiri.

Kebijakan/ Program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada aspek ekonomi seperti Program Bantua Langsung Tunai (BLT) dan Program Pemberian Beras Miskin (Raskin) menjadikan masyarakat miskin menjadi ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah dan menjadi kurang mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupya. Salah satu strategi pembangunan guna meningkatkan sumber daya manusia dan mengentaskan penduduk miskin, Pemerintah mencanangkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang merupakan tindak lanjut dari Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang berorientasi pada pemberdayaan, pelembagaan dan kemandirian pembangunan. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) ini diselenggarakan pada tahun 2004.

Landasan Hukum Pelaksanaan P2FM adalah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Fakir Miskin. Selain itu Landasan Hukum lainnya adalah Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 466/218 tanggal 15 Maret 2007 periahal Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) merupakan program untuk meningkatkan kapasitas para Keluarga Binaan Sosial (KBS) agar mereka memiliki kemempuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya.

commit to user Program ini mengupayakan

kemandirian

dan

5 digilib.uns.ac.id


kesejahteraan Fakir Miskin . Mandiri berarti mampu mengorganisasikan diri untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada disekitarnya dan mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya masalah kemiskinan. Para Keluarga Binaan Sosial (KBS) diberikan dana amanah yang dalam pelaksanaan P2FM diposisikan sebagai dana stimulan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar dapat sejahtera. Dana stimulan yang dikelola KBS kemudian akan digulirkan ke KBS lainnya yang belum terkena program ini. (www.banjar-jabar.go.id)

Dalam

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin

(P2FM)

yang

sasarannya para fakir miskin atau Keluarga miskin mempunyai tujuan untuk mengupayakan agar mereka mampu memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya sehingga dapat hidup layak tanpa ketergantungan pada pihak/ orang lain dan akhirnya akan mampu berperan dalam proses pembangunan. Sebagai salah satu upaya untuk memperlancar pelaksanaan P2FM itu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang terdiri dari 10 orang yang atas bimbingan dan kesadaran bersama berupaya meningkatkan kesejahteraannya dengan diberi tanggung jawab untuk mengelola Stimulan Ekonomis Produktif

yang

merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota dengan aturan mengembangkan dan menggulirkan stimulan tersebut commit to user


6 digilib.uns.ac.id

kepada warga lainnya sebagai wujud rasa kesadaran tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. (Buku Petunjuk Praktis Pengelolaan KUBE, 1: 2003)

Tujuan utama pelaksanaan KUBE adalah :

1. Meningakatkan taraf kesejahteraan fakir miskin dari segala kondisi keterbatasannya secara bersama-sama. 2. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE fakir miskin melalui usaha yang mandiri. 3. Meningkatkan kemampuan KUBE fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar dan pasar perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. 4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. (Buku Petunjuk Teknis P2FM melalui KUBE, 2008:2) Pemberian bantuan melalui KUBE dalam P2FM sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan memberikan dana untuk kegiatan ekonomi produktif yang disalurkan langsung kepada masyarakat sangat bermanfaat untuk mengatasi ketergantungan pada bantuan tunai saja. Dengan modal yang diberikan melalui P2FM, masyarakat dilatih untuk belajar mengelola bantuan dan memanfaatkannya untuk kegiatan usaha yang terus menerus sehingga masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri. Dengan bantuan modal yang diberikan, KUBE diharapkan bisa mandiri dalamcommit meningkatkan to user kesejahteraan masyarakat.

7 digilib.uns.ac.id


Salah satu kabupaten yang melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) adalah Kabupaten Sragen. Berdasarkan data rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen tahun 2009 bahwa jumlah Kepala Keluarga Fakir Miskin masih cukup besar yaitu 61.003 KK atau 24,67 % dari jumlah penduduk Sragen menurut BPS yang berjumlah 247.230 KK (856.483 jiwa) . Dengan jumlah kepala keluarga fakir miskin di Kabupaten Sragen yang masih cukup besar , maka ini masih menjadi masalah utama yang harus segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) khususnya KUBE diharapkan dapat menekan populasi kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Bentuk kegiatan KUBE ini berbentuk usaha pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak itu berupa ternak kambing atau ternak sapi. Pelaksanaan KUBE di Kabupaten Sragen dilaksanakan di empat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Tabel 1.1 Data Kecamatan, Jumlah KUBE, Jumlah KK FM Penerima Bantuan P2FM, Jumlah KK FM keseluruhan

No

Kecamatan

Jumlah KUBE

1

Tanon

20

Jml KK Penerima Program 200

2

Miri

20

200

2.956

3

Gesi

20

200

1.356

4

Karang Malang

10

100

3.021

Jumlah

70

700

11.173

Jml KK FM keseluruhan 3.831

Sumber: Data Perkembangan KUBE FM dan Rekapitulasi PMKS Kab.Sragen thn 2009 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah KK miskin penerima bantuan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanon, Miri, Gesi, dan Karang Malang masih belum sepenuhnya menerima bantuan. Didalam tabel yang mendapat bantuan hanya 6,3 % saja dari jumlah keseluruhan fakir miskin di 4 Kecamatan tersebut. Rata- rata setiap kecamatan yang menerima bantuan hanya 200 KK saja kecuali Karang Malang yaitu 100 KK.

Pelaksanaan KUBE di Kabupaten Sragen dimulai dari tahun 2007 dan itupun masih 2 kecamatan saja yaitu Tanon dan Miri, sedangkan untuk kecamatan Gesi dan Karang Malang dimulai pada tahun 2008. Perkembangan KUBE dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


Tabel 1.2 Data Perkembangan KUBE Di Kecamatan Penerima Dana KUBE di Kabupaten Sragen Keterangan No

Kecamatan

Desa/ kelurahan

Gading 1

Tanon

Jml KUBE

10

Karang

Thn dibentuk

2007

Jenis Usaha

Perkembangan KUBE Maju

Stagnan (tetap)

Gagal

Ternak

-

10

-

Ternak

3

7

-

2007 10

Talun

2

Jeruk

10

2007

Ternak

2

8

-

Geneng

10

2007

Ternak

-

10

-

2008

Ternak

-

10

-

Ternak

1

9

-

Ternak

1

9

-

7

63

Miri

Gesi 3

Gesi Poleng

4

10

Karang Malang Jumlah

Mojorejo

10

10

70

2008

2008

Sumber: Data Perkembangan KUBE FM tahun 2009 di Kab. Sragen Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 70 KUBE yang ada di Kabupaten Sragen hingga tahun 2009 yang masih dalam kategori “maju” hanya terdapat 7 KUBE saja. Untuk 63 KUBE yang lainnya masuk dalam kategori “stagnan (tetap)”, dalam artian tidak ada penambahan jumlah ternak dari awal dibentuk sampai tahun 2009. Sehubungan dengan tabel 1.2, jumlah commit to user

10 digilib.uns.ac.id


KUBE yang mengalami kemajuan hanya 10 % dari jumlah KUBE seluruhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan KUBE di Kabupaten Sragen masih kurang maksimal yang ditandai dengan masih sedikitnya KUBE yang mengalami perkembangan. Dalam

pelaksanaan

P2FM

khususnya

KUBE Dinas

Sosial

Kabupaten Sragen mempunyai tugas seperti melakukan Seleksi Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE, seleksi pendamping, Sosialisasi program, pemberian stimulan Bantuan Modal Usaha. Sedangkan setelah KUBE terbentuk

Dinas Sosial berperan sebagai pembina KBS sasaran

penerima KUBE yang dibantu oleh pendamping dan Kepala Desa atau Kelurahan setempat. Selain itu, Dinas Sosial juga mempunyai peran untuk melakukan Evaluasi. (Buku Petunjuk Teknis P2FM melalui KUBE,

4-

11:2008) Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin meneliti tentang sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) khususnya Kinerja Dinas Sosial dalam pengembangan KUBE. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan nantinya akan memperoleh gambaran mengenai Kinerja Dinas Sosial dalam pengembangan khususnya diwilayah Kabupaten Sragen.

commit to user

KUBE



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan maka perumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan P2FM khususnya dalam pengembangan KUBE di Kabupaten Sragen ? “

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis, antara lain :

1. Tujuan Operasional a. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskim (P2FM) khususnya dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). b. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam

pengembangan Kelompok Usaha Bersama

(KUBE). 2. Tujuan Fungsional Untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi) sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user



D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan, baik oleh penulis maupun orang lain. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) khususnya dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di wilayah Sragen. 2. Merupakan informasi untuk kepentingan penelitian lanjutan tentang Kinerja birokrasi yang menyangkut perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sragen.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI A. Kinerja 1. Pengertian kinerja Istilah kinerja

merupakan terjemahan dari performance yang

sering diartikan diartikan oleh para cendikiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi’. Sedangkan dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary

(1998; 606), istilah ini menunjukkan “the execution or

fulfillment of a duty” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau a person’s achievement under test conditions e13tc. (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb). (Keban, 2004:192) Menurut Otley dalam Mahmudi (2005: 6), kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Menurut Rogers dalam Mahmudi (2005:6), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberi keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Bernardin dan Russel dalam Keban (2004: 192) mendefinisikan kinerja sebagai ‘’.... the record of outcomes produced on a specified job function or activity during specified time period....’’ dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut commit to user 13

adalah catatan



tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Sedangkan Widodo (2008: 7879) menyebutkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Widodo (2008: 79) menyatakan bahwa pada hakikatnya kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan kinerja atau performance merupakan capaian/hasil kerja dari suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai dari kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan tugasnya sesuai dengan target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh organisasi atau instansi tersebut.

commit to user



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja merupakan suatu hal yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanannya. Menurut Mahmudi (2005:20), Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer terhadap team leader. c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesame anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi. e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yuwono dkk dalam Tangkilisan (2007: 180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan commit to user



tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Mengenai gaya kepemimpinan, Andre A. de Wall dalam jurnal “Performance Performance-driven behavior as the key to improved organizational performance, vol 14. No 1. 2010.” (2010: 83) menyatakan bahwa: “A manager with an effective style is able to explicitly steer on results while simultaneously giving support to employees to help them in obtaining the desired results. Steering entails making clear agreements, monitoring, discussing progress issues and calling upon the own responsibility of employees. Support asks for a coaching management style which is aimed at enlarging people’s insight into their possibilities for influencing their own results and at stimulating their feelings of responsibility. When the management style is restricted to only steering, a directive style without much regard for the importance of individual responsibility will be the result. However, when the management style is limited to only supporting and coaching, decreased commitment and disorientation will be the result. The combination of result-oriented steering and coaching equals the style of result-oriented coaching.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manajer dengan cara yang efektif sangat berperan dalam mengendalikan dan memberi dukungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada dua gaya manajemen, yaitu gaya manajemen yang menekankan pada hasil (result oriented steering) dan gaya manajemen pembinaan (coaching) yang berorientasi pada pembinaan dan memberikan kebebasan pada karyawan. Ketika manajer hanya berorientasi pada gaya manajemen yang menekankan pada hasil, maka akan tanggung jawab individual akan sedikit diperhatikan.

Apabila

commit to userhanya manajemen

berorientasi

pada

gaya



manajemen

pembinaan,

maka

akan

mengurangi

komitmen

dan

disorientasi. Karena itu keduanya harus berjalan secara seimbang. Ruky dalam Tangkilisan (2007 : 180) mengidentifikasikan faktorfaktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut : a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. e. Kepemimpinan

sebagai

upaya

untuk

mengendalikan

anggota

organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain. Sedangkan Soesilo dalam Tangkilisan (2007 : 180-181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan commit to user fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.



b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi. Atmosoeprapto

dalam

Tangkilisan

(2007:

181-182)

mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal berikut ini : a. Faktor eksternal yang terdiri dari : 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar. 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos commit user kerja yang dibutuhkan bagitopeningkatan kinerja organisasi.



b.

Faktor internal yang terdiri dari : 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 2) Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi

sebagai

penggerak

jalanya

organisasi

secara

keseluruhan. 4) Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. Kedua faktor ini adalah berbagai hal yang ada di dalam maupun diluar organisasi yang akan selalu dihadapi oleh organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Penilaian Kinerja Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 195) penilaian kinerja adalah “…an evaluation of an employee’s progress or lack of progress measured in terms of job effectiveness….”. batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Sedangkan Bernadin dan Russel dalam Keban (2004 : 195 ) mendefinisikan penilaian kinerja itu sebagai “… a way of measuring the contributions of individuals to their organization…”. Yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara commit to user mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi



organisasinya. Dan tujuannya adalah memberikan insentif atau desentif kepada hasil kerja yang dicapai masa lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja dimasa mendatang. Menurut aktivitas

menilai

Widodo kinerja

(2008: 95), pengukuran kinerja merupakan yang

dicapai

oleh

organisasi,

melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja

dalam

yang telah

ditetapkan. Dengan pengukuran kinerja maka dapt dilihat tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana strategis. Menurut Mahmudi (2005: 14) tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah : a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya d. Memberikan

pertimbangan

yang

sistematik

dalam

pembuatan

keputusan pemberian reward and punishment e. Memotivasi pegawai f. Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat. Simon dalam Mahsun (2009 : 26) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu commit to user manajer dalam memonitor implementasi stategi bisnis dengan cara



membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi suatu keharusan bagi setiap unit organisasi instansi pemerintah, karena: a. Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. b. Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat menghargainya. c. Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan menghargai kegagalan. d. Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar dari kegagalan. (Widodo 2008:94) Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui commit to user



mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut. Menurut Widodo (2008: 95) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara: a. Membandingkan antara rencana dengan realisasi b. Realisasi tahun ini dengan tahun lalu c. Membandingkan organisasi lain yang sejenis d. Membandingkan antara realisasi dengan standarnya Dalam menilai suatu kinerja, ada berbagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil suatu penilaian kinerja. Menurut Decotiit dan Petit dalam Keban (2004: 201), mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan efektivitas suatu penilaian kinerja, yaitu: a. Relevansi dari kriteria kinerja yang dipilih b. Kemampuan penilai dalam mengevaluasi kinerja pihak yang dinilai secara benar c. Motif penilai dalam mengevaluasi secara tepat. d. Penerimaan pihak yang dinilai terhadap proses penilaian Menurut Siagian yang dikutip oleh Keban (2004: 197), sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu commit to user pegawai dalam menentukan rencana kariernya.



Sistem pengukuran kinerja organisasi yang baik juga sangat diperlukan karena merupakan suatu kerangka dasar untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan dengan unsur-unsur utamanya yaitu: a. Perencanaan dan penetapan tujuan b. Pengembangan cara pengukuran yang sesuai (relevan) c. Perencanaan dan penetapan tujuan d. Pengembangan cara pengukuran yang sesuai (relevan) e. Pelaporan hasil secara formal f. Pemanfaatan informasi (widodo 2008:95) Karena sebagai kerangka dasar inilah, sistem pengukuran kinerja hendaknya dibuat sebaik dan seefektif mungkin untuk mencapai pengukuran kinerja yang akurat demi tercapainya tujuan pengukuran kinerja organisasi. 4. Indikator Kinerja Dalam mengukur kinerja suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya diperlukan indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian kerja organisasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar indikator tersebut atau tidak. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Widodo 2008:97). commit to user



Indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur kinerja hendaknya perlu mempertimbangkan berbagai hal dalam penyusunannya. Menurut Mahmudi (2005: 91), indikator yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Sederhana dan mudah dipahami b. Dapat diukur c. Dapat dikuantifikasikan d. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja e. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi f. Dikaji secara teratur Menurut Mahmudi (2005: 91-94), penentuan indikator kinerja juga perlu mempertimbangkan komponen berikut: a. Biaya pelayanan Indikator biaya merupakan elemen penting untuk mengukur ekonomi dan efisiensi. Manfaat indikator biaya adalah untuk menilai kelayakan tariff pelayanan dengan tingkat pelayanan yang diberikan serta untuk melakukan analisis keuangan. b. Tingkat pemanfaatan Indikator tingkat pemanfaatan (utilisasi) diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kapasitas yang menganggur (idle capacity) atas sumber daya yang dimiliki organisasi. Tingkat utilisasi dapat diketahui commit to user



dengan cara membandingkan tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia. c. Kualitas dan standar pelayanan Indikator kualitas pelayanan ini misalnya kecepatan pelayanan, ketepatan

waktu,

kecepatan

respon,

keramahan,

kenyamanan,

kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan, etika dan sebagainya. Standar pelayanan terkait dengan tingkat pelayanan minimal yang harus diberikan. d. Cakupan pelayanan Indikator cakupan pelayan diperlukan uuntuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan (supply) dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan (demand). Pembuatan indikator pelayanan penting untuk perencanaan mengenai peningkatan kapasitas pelayanan, alternatif pelayanan atau substitusi pelayanan. e. Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan merupakan salah satu bentuk hasil suatu pelayanan publik. Kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam suatu system pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pembuatan indikator kinerja harus memasukkan indikator kepuasan pelanggan.

commit to user



Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:179- 182) menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan ukuran yang berorientasi pada hasil. Adapun ukuran atau indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: a. Indikator kinerja yang berorientasi pada Hasil, yamg meliputi: 1) Evektivitas Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus mengacu pada visi organisasi. 2) Produktivitas Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat 3) Efisiensi Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya Pemerintah harus dapat menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang sedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang commit to user



telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang sesingkatsingkatnya dan dengan biaya yang semurah-murahnya. 4) Kepuasan Kepuasan artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat. 5) Keadilan Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan pelayanan

yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah harus

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. b. Indikator kinerja yang berorientasi pada proses, yang meliputi: 1) Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.

commit to user



2) Responsibilitas Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hokum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Akuntabilitas Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan ukuran- ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 4) Keadaptasian Adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 5) Kelangsungan hidup Artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah atau program dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain. 6) Keterbukaan/transparasi Keterbukaaan atau transparasi adalah bahwa prosedur/tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan commit to user



dengan proses pelayanan umum, wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 7) Empati Adalah perlakuan atau perhatian Pemerintah Daerah atau penyelenggara jasa pelayanan atau peoviders terhadap isu-isu actual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mithat Zeydan dan Cu¨ neyt C¸ olpan dalam International Journal of Production Research Vol. 47, No. 15, 1 August 2009 hal 4327– 4349 (dalam www.informaworld.com) disebutkan bahwa: “The choice of performance indicators has a major impact on the operation of any organization and the direction it takes for the future. Thus, knowledge of the factors which drive the behaviour of the organisation and influence its performance becomes crucial (Audit Commission for Local Authorities 2000). The performance indicators could be, in general, considered as measures of efficiency and effectiveness. It is worth expanding here on these two words which sound similar but are often used interchange ably albeit mistakenly. Effectiveness is a measure of obtaining desired results such as the right product with expected quality. Efficiency is defined as the ratio of output to input as in data envelopment analysis (DEA) (Meredith 1992, Vonderembse and White 1995). In other words, effectiveness is doing the right things, and efficiency is doing things right (Chase and Aquilano 1992)” commit to user



(Pemilihan indikator kinerja memiliki pengaruh besar terhadap pengoperasian setiap organisasi dan arah yang diperlukan untuk masa depan. Dengan demikian, pengetahuan tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku organisasi dan mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi sangat penting (Komisi Audit Pemerintah Daerah 2000). Indikator kinerja dapat, secara umum, dianggap sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas. Perlu memperluas dua kata yang terdengar serupa tetapi sering digunakan dengan kemampuan pertukaran meskipun keliru. Efektivitas adalah ukuran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti produk yang tepat dengan kualitas yang diharapkan. Efisiensi didefinisikan sebagai rasio output terhadap input seperti dalam balutan analisis data (DEA) (Meredith 1992, Vonderembse dan White 1995). Dengan kata lain, efektivitas adalah melakukan hal yang benar, dan efisiensi adalah melakukan hal yang benar (Chase dan Aquilano 1992) " Agus Dwiyanto (2008: 49-51) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya menggunakan indikatorindikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada penggunan

jasa,

seperti

kepuasan

pengguna

jasa,

akuntabilitas,

responsivitas. Untuk itu Agus Dwiyanto mengemukakan lima indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

commit to user



a. Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. b. Kualitas layanan Dengan menggunakan indikator ini, informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. c. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. d. Responsibilitas Responsibilitas

menjelaskan

apakah

pelaksanaan

kegiatan

organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

commit to user



e. Akuntabilitas Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Menurut Widodo (2008: 91-92) terdapat lima indikator kinerja yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator masukan merupakan suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator keluaran merupakan segala sesuatu berupa produk sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator hasil merupakan suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Merupakan seberapa jauh setiap produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsungoleh masyarakat, dapat berupa fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Indikator dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

commit to user

dimulai oleh capaian



Sehubungan dengan penelitian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain Efektivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Alasan pemilihan indikator tersebut adalah ketiga indikator tersebut sesuai untuk menilai kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan P2FM khususnya dalam pengembangan KUBE di Kabupaten Sragen.

B. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ) 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wujud kegiatan dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dan P2FM merupakan bagian dari kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) merupakan program untuk meningkatkan kapasitas para Keluarga Binaan Sosial (KBS) agar mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya.

Program

ini

mengupayakan

kemandirian dan kesejahteraan Fakir Miskin . Mandiri berarti mampu mengorganisasikan diri untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada disekitarnya dan mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya masalah kemiskinan. Para Keluarga Binaan commit to user Sosial (KBS) diberikan dana amanah yang dalam pelaksanaan P2FM



diposisikan sebagai dana stimulan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar dapat sejahtera. Dana stimulan yang dikelola KBS kemudian akan digulirkan ke KBS lainnya yang belum terkena program ini. (www.banjar-jabar.go.id)

Dalam

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin

(P2FM)

yang

sasarannya para fakir miskin atau Keluarga miskin mempunyai tujuan untuk mengupayakan agar mereka mampu memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya sehingga dapat hidup layak tanpa ketergantungan pada pihak/ orang lain dan akhirnya akan mampu berperan dalam proses pembangunan. Sebagai salah satu upaya untuk memperlancar pelaksanaan P2FM itu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang terdiri dari 10 orang yang atas bimbingan dan kesadaran bersama berupaya meningkatkan kesejahteraannya dengan diberi tanggung jawab untuk mengelola Stimulan Ekonomis Produktif

yang

merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota dengan aturan mengembangkan dan menggulirkan stimulan tersebut kepada warga lainnya sebagai wujud rasa kesadaran tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. (Buku Petunjuk Praktis Pengelolaan KUBE, 1: 2003)

commit to user



Ciri- ciri sasaran program ini yang akan menjadi anggota KUBE antara lain: a. Ekonomi tidak mampu b. Memilikki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan,perumahan, ketrampilan,hubungan sosial c. Usia 21- 55 tahun d. Memiliki embrio usaha e. Bersedia mengembangkan KUBE secara berkelanjutan f. Berdomosili di Desa/ Kelurahan lokasi kegiatan g. Mempunyai kemauan dan keinginan untuk berkembang dan mandiri (Buku Petunjuk Teknis P2FM melalui KUBE, 2008:2)

Tujuan utama pelaksanaan KUBE adalah :

a. Meningakatkan taraf kesejahteraan fakir miskin dari segala kondisi keterbatasannya secara bersama-sama. b. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE fakir miskin melalui usaha yang mandiri. c. Meningkatkan kemampuan KUBE fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar dan pasar perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. commit to user (Buku Petunjuk Teknis P2FM melalui KUBE, 2008:2)



2. Pengembangan

Pengertian

Pengembangan

menurut

J.S

Badudu

dan

Sutan

Muhammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994) memberikan definisi pengembangan adalah hal, cara, atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan mengembangkan itu berarti membuka, memajukan, membuat jadi maju dan bertambah baik. Jadi Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk memajukan atau menjadikan lebih maju suatu obyek atau hasil kerja agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mempunyai hasil guna bagi kepentingan bersama. Biasanya pengembangan dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memajukan atau membuat lebih maju KUBE agar menjadi lebih baik dan dapat mempunyai hasil guna bagi kepentingan bersama yang sesuai dengan tujuan KUBE yang hendak dicapai.

C. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dari pengertian- pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan KUBE adalah commit to user upaya atau kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam memajukan



atau menjadikan lebih maju KUBE untuk

mencapai

tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini kinerja yang dinilai adalah kinerja dalam jangka waktu mulai dari sejak pertama kalinya KUBE dibentuk di Kabupaten Sragen yaitu pada tahun 2007 sampai sekarang.

Sehubungan dengan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen ada berbagai indikator yang dapat digunakan, antara lain Efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas Beberapa indikator ini dapat memberikan gambaran penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam kurun waktu tertentu dimana pada akhirnya dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya. Secara spesifik indikator-indikator tersebut juga mampu memberikan penilaian tentang tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya yang lemah ekonominya, kaitannya dengan penelitian ini adalah mengenai pengembangan KUBE yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan pada akhirnya juga akan memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan atau target dari program tersebut. Penjelasan indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu dengan mengukur tingkat tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan baik itu dalam bentuk target dalam jangka waktu tertentu. Selain itu indikator Efektivitas ini dapat untuk mengukur seberapa besar commit to user



pengembangan itu memiliki hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen. 2. Responsiveness atau responsivitas yaitu dengan mengukur daya tanggap atau kemampuan kebutuhan

Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan masyarakat mengenai pelaksanaan

pengembangan KUBE itu sendiri agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja ini tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti pencapaian target, tetapi harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan yang dimiliki oleh stakeholder. Ketiga indikator inilah yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

D. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan proses berpikir peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Dalam merealisasikan kinerjanya dalam pengembangan program ini dapat diketahui melalui beberapa indikator, diantaranya adalah Efektivitas, commit to user responsivitas dan akuntabilitas. Indikator-indikator itu dipilih karena dapat



digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai bagaimana pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sragen. Apakah proses tersebut sudah sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kenyataannya, perkembangan KUBE di Kabupaten Sragen kurang dapat berkembang secara maksimal. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam menghadapi masalah ini tentunya tidak terlepas dari faktor- faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pengembangan KUBE Untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengembangan KUBE Di Kabupaten Sragen maka Dinas Sosial harus dapat mengatasi berbagai faktor penghambat yang ada. Upaya yang dilakukan tersebut tentunya digunakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mencapai tujuan dari KUBE itu sendiri. Kerangka berpikir dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini dapat dilihat dari gambar 2.1 :

commit to user



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kurang berkembangnya KUBE yang ada di Kabupaten Sragen

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen: 1. Efektivitas 2. Responsivitas 3. Akuntabilitas

Faktor Penghambat

commit to user

Berkembangnya KUBE


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Bentuk Penelitian Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai kinerja

Dinas

Sosial

Kabupaten

Sragen

dalam

pelaksanaan

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) khususnya pengembangan KUBE. Menurut H.B Sutopo (2002: 48) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitiam kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang atau perspektifnya. B. Lokasi penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen, dengan pertimbagan sebagai berikut : 1. Kabupaten Sragen

merupakan wilayah yang masih mempunyai jumlah

penduduk miskin yang cukup besar besar yaitu 61.003 KK atau 24,67 % dari

commit to user 41


digilib.uns.ac.id 42

jumlah penduduk Sragen menurut BPS yang berjumlah 247.230 KK (856.483 jiwa) . 2.

KUBE di Kabupaten Sragen yang bentuk usahanya berupa pemeliharaan ternak dari segi produktivitasnya masih kurang maksimal padahal Sragen merupakan daerah yang subur yang mudah untuk mencari makanan ternak.

3. Adanya izin dari pihak-pihak terkait untuk melakukan penelitian di daerah– daerah tersebut. C. Teknik Penarikan Sampel Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, dimana informan diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2009: 53-54) Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri- ciri atau sifat- sifat tertentu yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat dari populasinya tersebut, sehingga dalam mencari informasi didasarkan pada sumber atau informan yang dianggap tepat yaitu orang yang mengetahui tentang seluk beluk masalah tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen bidang pemberdayaan sosial yang menangani P2FM melalui KUBE yang berperan

commit to user



sebagai pelaksana program tingkat kabupaten dan warga masyarakat atau keluarga binaan sosial (KBS) penerima KUBE. D. Sumber Data Menurut Sugiyono (2009: 62), dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat wawancara maupun pengamatan. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau arsip. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut: 1.

Informan Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (informan/ narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi narasumber lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H.B. Sutopo, 2002:50). Informan dalam penelitian ini terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang menangani KUBE b. Masyarakat atau KBS penerima KUBE

commit to user



c. Kepala Desa yang ada dilingkungan KUBE d. Pendamping dari KUBE 2.

Dokumen/arsip Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (H.B. Sutopo, 2002: 54). Dokumen- dokumen tersebut meliputi buku petunjuk praktis pengelolaan KUBE tahun 2003, buku petunjuk teknis P2FM melalui KUBE tahun 2008, data perkembangan KUBE di Sragen tahun 2009 dan Data Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen tahun 2009 dan dokumendokumen lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang kami lakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, antara lain : 1. Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya-jawab secara langsung dengan nara sumber atau responden yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.

commit to user



Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009 : 72), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai akan dilakukan

pada

pegawai

Dinas

Sosial

Kabupaten

Sragen

bidang

pemberdayaan sosial yang menangani P2FM melalui KUBE, dan warga masyarakat atau KBS penerima KUBE. 2. Observasi Observasi merupakam teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung dilokasi penelitian mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengamati wujud keadaan kegiatan KUBE yang ada dimasing- masing warga masyarakat atau KBS penerima KUBE. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

monumental

dari

seseorang.(Sugiyono, 2009: 82). Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian ini demi kesempurnaan penulisan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, buku-buku, laporan-laporan serta dokumen yang

commit to user



berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dokumen- dokumen tersebut meliputi buku petunjuk praktis pengelolaan KUBE tahun 2003, buku petunjuk teknis P2FM melalui KUBE tahun 2008, data perkembangan KUBE di Sragen tahun 2009 dan Data Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen tahun 2009 dan dokumendokumen lain yang mendukung penelitian ini.

F. Validitas Data Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan tehnik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan yang senyatanya. Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Untuk menguji kebenaran dari hasil yang diperoleh maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Menurut

H.B.Sutopo

(2002:79)

triangulasi

data

atau

sumber

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi data digunakan

untuk mengarahkan peneliti agar

mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang satu dapat lebih teruji kebenarannya bila digali dari sumber data yang berbeda. Yang penekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan

commit to user



data atau yang lain. Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi data digunakan dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini triangulasi metode dilakukan melalui metode wawancara dengan berbagai informan baik dari pihak pegawai Dinsos Sragen, masyarakat atau KBS penerima KUBE, Kepala Desa yang ada dilingkungan KUBE serta Pendamping KUBE, observasi, dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang valid. G. Teknik Analisis Data: Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yaitu data yang telah terkumpul akan dianalisisa melalui 3 tahap yaitu: 1. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data yang kasar yang dilaksanakan dalam penelitian dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. 2. Penyajian Data Penyajian data ini adalah rangkaian informasi yang digunakan memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

commit to user



lebih jauh menganalisa/mengambil tindakan berdasar atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan susah diraih. 3. Penarikan kesimpulan Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah mulai mengerti hal-hal yang diteliti, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang longgar tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan mula-mula belum jelas kemudian menguat menjadi lebih rinci dan mengakar kuat. (Miles&Huberman dalam Sutopo, 2002).

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (H.B. Sutopo, 2002: 96) Pengumpulan data Reduksi data

Sajian data

Penarikan simpulan/ verifikasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan terkait dengan hasil penelitian terhadap Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memperoleh data-data dari berbagai pihak terkait, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi, maupun data-data tertulis lainnya. Adapun Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut : A. DESKRIPSI LOKASI 1. Gambaran umum wilyah Kabupaten Sragen a. Kondisi Geografis Kabupaten sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah.Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah da Jawa Timur.Batas batas wilayah Kabupaten Sragen: 1) Sebelah Timur

: Kabupaten Ngawi ( propinsi Jawa Timur)

2) Sebelah Barat

: Kabupaten Boyolali

3) Sebelah Selatan

: Kabupaten Karanganyar

4) Sebelah Utara

commit to user : Kabupaten Grobogan 49



Luas Wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kelurahan dan 200 desa. Secara fisiologi, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas : a) 40.037,93 Ha (42,52%)

Lahan Basah (Sawah)

b) 54.117,88 Ha (57,48%)

Lahan Kering

Kabupaten Sragen terletak pada : a) 7º 15 LS dan 7º 30 LS b) 110º 45 BT dan 111º 10 BT Wilayah kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata- rata 109 M diatas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 ºC. Curah hujan rata-rata dibawah 300mm per tahun dengan hari hujan dibawah 150 hari per tahun. b. .Kondisi Penduduk Berdasarkan data dari BPS tahun 2010, mata pencaharian penduduk usia 10 tahun keatas pada tahun 2009 adalah 1) Pekerjaan di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 197.588 jiwa 2) Pekerjaan di bidang pertambangan dan penggalian sebanyak 565.000 jiwa

commit to user



3) Pekerjaan di bidang industri pengolahan sebanyak 26.623 jiwa 4) Pekerjaan di bidang listrik, gas dan air sebanyak 328.300 jiwa 5) Pekerjaan di bidang bangunan sebanyak 22.397 jiwa 6) Pekerjaan di bidang Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 64.533 jiwa 7) Pekerjaan

di

bidang

Angkutan,

penggudangan

dan

komunikasi sebanyak 5.923 Jiwa 8) Pekerjaan di bidang keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebanyak 2.233 jiwa 9) Pekerjaan di bidang Jasa kemasyarakatan sebanyak 112.776 jiwa 2. Visi dan Misi Dinas Sosial a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah : Mewujudkan Dinas Sosial menjadi dinas terdepan dalam inovasi kepemerintahan

yang

membangun

kesejahteraan sosial.

commit to user

kepercayaan

rakyat

dibidang



b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah ; Mewujudkan rakyat yang unggul, produktif dan sejahtera. Penjelasan Misi : 1) Sesuai dengan makna visi Dinas Sosial Kabupaten Sragen bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang permasalahan sosial di Kabupaten Sragen, maka diperlukan perumusan pperencanaan dan kebijakan serta evaluasi penanganan permasalahan sosial harus senantiasa terus diupayakan 2) Mengembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta memelihara, memperkuat stabilitas dan integritas sosial maksudnya bahwa untuk mewujudkan visi Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu terwujudnya

kondisi

kesejahteraan

sosial

masyarakat

harus

diusahakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat sehingga prakarsa dan peran serta masyarakat untuk diupayakan dan pemerintah tidak akan bisa mewujudkan kondisi dimaksud tanpa peran aktif masyarakat. 3) Mengembangkan

dan

memperluas

eksistensi

keluarga

serta

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan maksudnya bahwa eksistensi keluarga serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan menjadi faktor penting dalam terwujudnya kesejahteraan social masyarakat, oleh karena itu pengembangan kearah positif selalu diupayakan. commit to user



4) Mencegah, mengendalikan dan mengatasi penyakit masyarakat, penderita cacat, remaja bermasalah serta korban bencana alam/ sosial. Maksudnya adalah bahwa untuk menuju dan mewujudkan suatu kesejahteraan sosial masyarakat, maka upaya pencegahan, pengendalian dan pengentasan permasalahan sosial sebagai dampak pembangunan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. 3. Susunan Organisasi,

Pejabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Sragen Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen pasal 2 (dua) mengenai susunan organisasi yang meliputi: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pemberdayaan Sosial d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial f. Bidang Pengembagan Sosial g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional commit to user



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Bantuanan dan Jaminan Sosial

Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial

sosial

Seksi Pemberdayaan Potensi kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial anak & lanjut usia

Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana

Seksi Pengembangan dan Pengkajian Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Bantunan Sosial Korban Tindak Kekerasan & pekerja Migran

Seksi Penyuluhan dan Hubungan Kelembagaan

Seksi Kesetiakawanan Sosial keperintisan dan pelestarian nilainilai kepahlawanan

Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza

Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial

commit to user UPTD Penitipan Bayi dan Anak

4 UPTD Eks Pembantu Bupati

UPTD Panti Asuhan Anak PEMDA



Sedangkan uraian tugas dan fungsi dari masing- masing bagian tersebut menurut Peraturan Bupati Sragen nomor 26 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas 1) Kepala

Dinas

mempunyai

fungsi

melaksanakan

urusan

pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial. 2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, Kepala Dinas Mempunyai tugas : a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang Sosial b) Merumuskan kebijakan teknis bidang sosial sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati c) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial d) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial e) Melaksanakan kesekretariatan Dinas, melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan social, pelayanan dan rehabilitasi sosial, commit to user



bantuan

dan

jaminan

sosial

serta

pengkajian

dan

pengembangan kesejahteraan sosial f) Melaksanakan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan di bidang sosial b. Sekretariat Sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Dinas Sosial dibidang kesekretariatan, yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 1)

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; Mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kegiatan sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan tugas b) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas- tugas c) Menyiapkan data tentang masalah sosial sebagai bahan untuk menyusun kebijakan d) Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang e) Mengevaluasi laporan dari masing-masing bidang

commit to user



f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya 2)

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kegiatan kerja dibidang keuangan sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan tugas b) Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c) Menyiapkan data kebutuhan keuangan secara rinci yang sudah diseleksi dan ditentukan untuk penyelenggaraan kegiatan, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku d) Melaksanakan tugas laian yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya 3)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a) Menyusun

rencana

kegiatan

kerja

dibidang

umum

dan

kepegawaian sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan tugas b) Menerima, mengatur klasifikasi, mengagendakan surat-surat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencatat semua pengiriman surat-surat dinas/ paket/ wesel serta menyampaikan kepada yang berkepentingan commit to user



c) Melakukan administrasi dan inventarisasi mupun pemeliharaan/ perawatan barang-barang inventaris milik pemerintah yang berada di Dinas Sosial baik barang bergerak maupun tidak bergerak d) Melakukan administrasi kepegawaian antara lain : Cuti PNS, Ijin perkawinan dan percerian, kenaikan pangkat, gaji berkala dll. e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya c. Bidang Pemberdayaan sosial Bidang pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan sosial masyrakat, kesetiakawanan sosial, keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. 1) Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social b) Merencanakan

kegiatan

kerja

meliputi

penggalian

pengembangan-pengembangan pendayagunaan potensi sumber commit to user



kesejahteraan sosial, sumber daya alam, PSM, Karang Taruna, orsos, dunia usaha c) Menyampaikan

laporan

rutin

mengenai

kegiatan

seksi

pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi pemberdayaan Kesejahteraan Sosial masyarakat, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan

dibidang

pemberdayaan

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat b) Merencanakan kegiatan kerja seksi pemberdayaan kesejahteraan sosial masyarakat c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Seksi Kesetiakawanan Sosial keperintisan dan Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan, mempunyai tugas:

commit to user



a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembinaan dan pelaksanaan dibidang kesetiakawanan social, keperintisandan pelestarian nilai- nilai kepahlawanan b) Melaksanakan kegiatan kerja seksi kesetiakawanan Sosial, Keperintisan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bidang menyelenggarakan

Pelayanan fungsi

dan

Rehabilitasi

pelaksanaan

penyiapan

Sosial perumusan

kebijakan teknis, pembianaan, dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban narkoba. 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas: a) Merencanakan

kegiatan

kerja

dibidang

pelayanan

rehabilitasi sosial b) Mengumpulkan dan mengolah data lansia dan anak terlantar commit to user

dan



c) Melaksanakan upaya pembinaan dan pemberian bantuan kepada lansia dan anak terlantar d) Membantu penyaluran lansia terlantar ke panti-panti yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial e) Membantu proses pengadopsian anak f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, mempunyai tugas: a) Menyusun rencana kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan tugas b) Mengupayakan tersedianya data sumber-sumber dan potensi yang ada, yang dapat melayani dan merehabilitasi para penyandang cacat c) Melaksanakan

upaya

pembianaan

dan

rehabilitasi

pemberian bantuan kepada para penyandang cacat

commit to user

serta



d) Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban Napza, mempunyai tugas : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

pelayanan

dan

rehabilitasi tuna sosial dan korban narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya b) Melaksanakan upaya pembinaan dan rehabilitasi kepada para tuna sosial dan korban narkoba psikotropika c) Mengupayakan penyaluran para tuna sosial dan para korban narkoba psikotropika ke panti- panti/ lembaga-lembaga yang menangani psikotropika

para

tuna

untuk

sosialdan

mendapatkan

para

korban

pembinaan,

narkoba pelatihan

ketrampilan serta bantuan lainnya. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan commit to user fungsi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan



pelaksanaan dibidang bantuan sosial korban bencana, bantuan social korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, jaminan kesejahteraan sosial dan pengumpulan pengolaan sumber dan sosial. 1) Seksi bantuan Sosial Korban Bencana Mempunyai tugas menyiapkan bahan Rencana dan Program, melaksanakan teknis program bantuan Sosial korban Bencana. Bantuan pemulangan untuk orang terlantar dan kehabisan bekal serta Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya 2) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan Teknis serta monitoring/evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Sosial terhadap Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah. 3) Seksi

Jaminan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Pengumpulan

Pengelolaan Sumber Dana Sosial Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana teknis dan program bidang

jaminan

kesejahteraan

sosial

dan

pengumpulan

pengelolaan sumber dana sosial. Melaksanakan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) dan Bantuan Kesejahteraan commit to user



Sosial Permanen (BKSP) serta Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Melaksanakan dan pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik, Mental, Lanjut Usia tidak potensil dan terlantar yang berasal dari masyarakat

rentan

dan

tidak

mampu

skala

kabupaten.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya f. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Bidang

Pengembangan

Kesejahteraan

Sosial

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pelaksanaan

dibidang

pengembangan dan pengkajian kesejahteraan sosial, penyuluhan dan hubungan kelembagaan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial. 1) Seksi Pengembangan dan Pengkajian kesejahteraan sosial Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, melaksanakan kegiatan dan memantau serta mengavaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan pengkajian kesejahteraan sosial. Selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya commit to user



2) Seksi Penyuluhan dan Hubungan kelembagaan kesejahteraan Sosial Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

rencana

dan

penyelengaaraan pengembangan kerja sama, melaksanakan kegiatan, serta memantau dan mengavaluasi pelayanan program kegiatan bidang penyuluhan dan hubungan kelembagaan kesejahteraan sosial. Selain itu juga melaksanakan tugas lain yang

diberikan

oleh

kepala

bidang

Pengembanggan

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya 3) Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial, mempunyai tugas: Mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

rencana

kegiatan,

pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian tugas Dians Sosial sesuai dengan bidang tertentu dan atau wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya. commit to user



4. Kondisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Sragen memiliki sumber daya manusia berupa pegawai yang berada di organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masingmasing. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena pegawai adalah pelaksana dari masing-masing bagian tugas di setiap bidang dan semuanya berfungsi menunjang penyelesaian segala tugas organisasi. Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen Berdasarkan Tingkat Pendidikannya No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

%

1

S2

4

8,7 %

2

S1

22

47,83 %

3

D3

3

6,52 %

4

SLTA

16

34,78 %

5

SD

1

2,17 %

46

100 %

JUMLAH

Sumber ; Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dari tabel diatas dapat dilihat kalau pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sragen, tingkat Pendidikan pegawainya kebanyakan commit to user adalah Strata-1 (S1) yaitu 22 orang atau 47,83 %. Sedangkan untuk



tingkat pendidikan pegawai yang paling rendah adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu hanya 1 orang saja. B. PEMBAHASAN Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja suatu instansi pemerintah dalam bidang tertentu yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi dalam bidang tersebut. Penilaian Kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya untk mencapai visi yang ingin dicapai maupun tujuan dari suatu program yang ingin dicapai. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Dengan demikian penilaian kinerja dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya penilaian kinerja organisasi publik dapat membantu dalam membentuk pencitraan diri pemerintah di hadapan publik, karena jika kualitas pelayanan publik semakin baik maka kepercayaan masyarakat dapat meningkat pula. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki kembali image pemerintah di mata masyarakat. commit to user



Dalam penelitian ini ada tiga indikator yang digunakan untuk melaksanakan penilaian kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Sragen . Ketiga indikator tersebut antara lain Efektivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Dari hasil penelitian dapat dijabarkan tentang bagaimana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian terhadap sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara, mengkaji dokumen tertulis dan observasi di lapangan berdasarkan ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas Konsep efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target dalam jangka waktu tertentu. Efektivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator karena Efektivitas dapat untuk menilai tingkat pencapaian target/ hasil yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE. Dalam penelitian ini konsep Efektivitas ditekankan pada upaya- upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE dan bagaimana realisasi target yang dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE

commit to user



a. Upaya- upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan KUBE Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada berbagai upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE. Upaya- upaya tersebut meliputi beberapa tahapan. Secara umum ada tiga tahap yaitu tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi kegiatan. Sebagaimana yang dingkapkan oleh Bp.Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: ” upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam mengembangkan KUBE itu melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap Evaluasi Kegiatan. Kalau tahap persiapan terdiri seleksi baik itu seleksi KBS penerima KUBE maupun seleksi pendamping lalu dilakukan sosialisasi.. kalau tahap Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah pemberian Stimulan Bantuan Modal Usaha. Lalu selanjutnya adalah tahap untuk mengevaluasi kegiatan” (wawancara 11 Maret 2011) 1) Tahap Persiapan Pada tahap persiapan hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah Seleksi Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE, Seleksi Pendamping, Sosialisasi program. a) Seleksi Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE Untuk tahap awal pelaksanaan kegiatan KUBE, pihak Dinas Sosial melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap Kelarga Binaan Sosial (KBS) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas commit to user Sosial. Keluarga Binaan Sosial adalah keluarga yang masuk dalam



kategori miskin yang perlu dibina. Proses seleksi dilakukan agar program tepat sasaran dan tujuan pembentukkan KUBE yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Didalam melaksanakan proses seleksi terhadap Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen dibantu oleh Kelurahan di lokasi tersebut. Dalam hal ini Kelurahan merupakan suatu organisasi yang ada didesa tersebut yang lebih mengetahui siapa saja masyarakat yang ada didesanya itu yang layak dijadikan anggota KUBE sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriteria bagi KBS penerima KUBE adalah sebagai berikut: -

Keterbatasan penghasilan

-

Keterbatasan kepemilikan

-

Perumahan yang tidak memadai

-

Keterbatasan pendidikan

-

Keterbatasan ketrampilan

-

Keterbatasan penghayatan kehidupan beragama

-

Keterbatasan kehidupan normatif

-

Rendahnya tingkat kesehatan

-

Keterbatasan hubungan sosial dalam keluarga

-

Keterbatasan hubungan sosial antar keluarga/ kelompok commit to user



-

Keterbatasan hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas (Sumber : Petunjuk Teknis P2FM melalui KUBE Tahun 2008) Kaitannya dengan proses seleksi KBS penerima KUBE, cara penyeleksiannya adalah pihak Kelurahan melakukan pendataan terhadap masyarakatnya yang sekiranya masuk dalam kategori keluarga miskin yang masih produktif, mau berusaha dan mau dibina. Setelah data-data KBS calon penerima KUBE itu terkumpul maka pihak kelurahan memberikan data-data itu ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Sebagaimana yang dikemukakan Bp. Parsudi selaku kepala Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri: “Kelurahan sebelumnya melakukan pendataan kepada masyarakat sini dengan pertimbangan masyarakatnya dari keluarga miskin yang sekiranya masih produktif, mau berusaha dan yang mau dibina. Dari data-data tersebut nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Sragen..” (wawancara 28 Maret 2011) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bp. Eddy Indaryatno, Bsc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu: “Untuk tahap seleksi kami memerintahkan pihak kelurahan untuk menyerahkan data masyarakat miskin yang kiranya masih produktif dhek karena mereka kan yang lebih tahu siapa saja masyarakatnya yang layak menjadi anggota Kube, tapi kita juga tetap harus menyeleksinya dhek apakah bener-benar tepat atau tidak” (wawancara 11 Maret 2011)

commit to user



Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp.Joko selaku Ketua KUBE “Rigen Manunggal” Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri yaitu: “ Kalau seleksi-seleksi begitu yang menentukan dari kelurahan mbak tau-tau kami ditawari untuk menerima Kube, lha wong kami tu orang miskin kami yam mau-mau saja lumayan mbak buat nambah-nambah penghasilan” (wawancara 17 Maret 2011) Dari pernyataan- pernyataan diatas maka dapat disimpulkan kalau proses penyeleksian Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan, dan dalam penyeleksiannya pihak Dinas Sosial dibantu oleh Kelurahan di daerah tersebut. Sedangkan untuk hasil kegiatan seleksi KBS penerima KUBE yaitu berupa terpilihnya 100 anggota Keluarga Binaan Sosial (KBS) penerima KUBE dimasing- masing kelurahan yaitu Kelurahan Gading, Karang Talun, Jeruk, Geneng, Gesi, Poleng dan Mojorejo. b) Seleksi Pendamping Setelah mengadakan seleksi KBS penerima KUBE, maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi Pendamping. Pendamping adalah seseorang yang mendampingi atau membimbing KUBE supaya kegiatan KUBE dapat berjalan dengan lancar. Selain bertugas mendampingi/ membimbing KUBE, Pendamping KUBE juga mempunyai tugas untuk mengarahkan para anggota KUBE untuk mengurusi administrasi KUBE seperti Buku Inventaris, Buku Kas/ commit to user



Keuangan Kelompok, Buku Daftar Anggota, Buku Kegiatan Kelompok dan Buku Simpan Pinjam. Untuk pemilihan pendamping, Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga dibantu oleh Kelurahan yang ada didaerah tersebut. Biasanya Pendamping dipilih dari tokoh masyarakat yang ada didaerah tersebut, hal ini bertujuan supaya pendamping disegani oleh penerima KUBE sehingga pendamping bisa dijadikan pembimbing yang baik bagi anggota KUBE. Sebagaimana di kemukakan oleh Bp. Parsudi selaku Kepala Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri: ” Pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi KUBE kami pilih dari tokoh masyarakat sini misalnya kalau pendamping untuk daerah jeruk kami menunjuk bayan-bayannya lalu pak mudin juga. Tujuannya supaya pendamping-pendamping bisa disegani oleh para KUBE sehingga bisa memperlancar pendampingan” (wawancara 28 Maret 2011) Hal serupa juga diungkapkan oleh Bp. Eddy Indaryatno, Bsc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu: “ untuk pemilihan Pendamping Kube biasanya dipilih dari tokoh masyarakat yang disegani oleh para penerima Kube dhek” (wawancara 11 Maret 2011)’

Hasil dari kegiatan seleksi pendamping yaitu berupa terpilihnya 20 pendamping untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2007 dimana satu pendamping mendampingi 2 KUBE, sedangkan untuk commit to user



KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 dipilih 6 Pendamping dimana satu pendamping mendampingi 5 KUBE. c) Sosialisasi Program Setelah melakukan seleksi, pada tahap Persiapan selanjutnya adalah diadakannya Sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai suatu kegiatan yang merupakan bagian dari suatu program kepada para pelaksana kegiatan. Dalam hal Sosialisasi, pihak Dinas Sosial memperkenalkan apa itu Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dan juga memperkenalkan KUBE pada khususnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan secara mendalam apa itu KUBE agar KBS penerima KUBE dapat paham mengenai tujuan dan manfaat KUBE untuk dirinya. Dengan Sosialisasi diharapkan para penerima KUBE mengerti dan memahami secara utuh tentang konsep, prosedur dari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan KUBE. Tahap Sosialisasi untuk pengenalan KUBE yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial hanya diselenggarakan satu kali saja karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sosialisasi diselenggarakan di kantor Kelurahan setempat yang dihadiri oleh para anggota penerima KUBE beserta pendamping-pendampingnya, sedangkan untuk perwakilan dari kepemerintahan adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas commit to user



Sosial Kabupaten Sragen, perwakilan kecamatan,dan perwakilan kelurahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc : “Setelah adanya seleksi tahap selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan Sosialisasi. Dalam tahap Sosialisasi ini kami memberikan pemahaman bagi penerima KUBE mengenai manfaat dan Tujuan dari kegiatan KUBE itu sendiri biar penerima KUBE tidak bingung. Biasanya Sosialisasi dilaksankan di Kantor Kelurahan setempat dan penerima KUBE itu dikumpulkan disitu. Kalau untuk sosialisasinya sendiri dilakukan satu kali saja karena keterbatasan dana.” (wawancara 11 Maret 2011) Hal senada juga dinyatakan oleh Bp. Muji Widodo selaku Ketua Kube “Kenanga I” Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Karang Malang: “ Setelah kami diberitahukan oleh pihak kelurahan kalau kami jadi penerima KUBE maka kami disuruh kumpul di kantor kelurahan untuk diberikan arahan-arahan. Sosialisasi itu dilakukan satu kali saja mbak waktu awal-awal dulu, yang datang dulu itu ya dari DinSos Jateng, Dinsos Sragen ada, petugas kecamatan ada sama petugas kelurahan juga ada mbak. Ya dengan sosialisasi itu kami cukup tahu mbak tentang KUBE ” (wawancara 15 Maret 2011) Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan Sosialisasi ini adalah KBS penerima KUBE dapat mengerti dan mengenal tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu sendiri. 2) Tahap Pelaksanaan Pada tahap Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah pemberian Stimulan Bantuan Modal Usaha. Pemberian Stimulan Bantuan Modal Usaha adalah pemberian sejumlah uang kepada anggota penerima KUBE untuk dijadikan modal usaha yang akan dikelola commit to user bersama-sama. Tujuan dari Pemberian Stimulan Bantuan Modal Usaha



ini adalah untuk membantu para anggota penerima KUBE memperoleh modal usaha, selain itu juga membantu anggota penerima KUBE mewujudkan rencana usaha yang akan dijalankan secara bersama-sama. Stimulan Bantuan Modal Usaha yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah sebesar Rp.17.000.000,00 (17 juta ) per KUBE untuk KUBE yang terbentuk tahun 2007 dan Rp. 16.000.000,00 (16 juta) per KUBE untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2008. Perbedaan dana bantuan terjadi karena anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah memang mengalami penurunan. Adapun penyerahan Bantuannya melalui transfer rekening bank BRI. Penyaluran bantuan bermula dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditansfer ke Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan selanjutnya diserahkan ke penerima KUBE melalui transfer rekening bank BRI atas nama Ketua KUBE masingmasing. Ddidalam pencairan Bantuan Modal di bank, Ketua KUBE didampingi oleh Pendamping KUBE-nya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc : ” Untuk penyaluran dan penyerahan dana stimulan modal usaha, prosedurnya ya seperti di buku petunjuk teknis, dana dari Dinas Sosial Provinsi dikirim ke Rekening Dinas Sosial sini lalu dikirim ke rekening ketua KUBE masing-masing, besarnya itu untuk KUBE 2007 sebesar 17 juta sedangkan KUBE tahun 2008 sebesar 16 juta. Alasannya ya emang anggaran dari pemerintah itu ya segitu kok dhek” (wawancara 11 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Sarwoto selaku Bendahara KUBE Jaya Abadi Kelurahan Gading kecamatan Tanon: commit to user



“Bantuan dana yang KUBE kami peroleh itu dulu 17 juta mbak terus penyerahan uangnya dikirim lewat rekening mbak pas ke bank-nya diantar sama pendamping setelah itu buku rekeningnya dibawa pendamping” (wawancara 18 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Ngalim selaku Ketua KUBE “ Kenanga II” Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Karang Malang: “ Jumlah uang yang didapat kelompok saya itu sebesar 16 juta mbak waktu itu ngambilnya lewat rekening bank BRI mbak” (wawancara 15 Maret 2011) Adapun

mekanisme

penyaluran

dan

penyerahan

Stimulan

berdasarkan buku Petunjuk Teknis adalah : a) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Dinas Sosial Kabupaten lokasi kegiatan dalam hal ini adalah Kabupaten Sragen berkaitan dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) khususnya mengenai KUBE. b) Daftar alokasi dana modal stimulan masing- masing kabupaten Sragen diajukan ke KPPN akan disalurkan ke Rekening Bank atas nama Kepala Dinas Kabupaten Sragen c) Kepala Dinas Kabupaten Sragen mendistribusikan stimulan modal usaha kepada KUBE fakir miskin yang berhak menerima melalui rekening bank atas nama Ketua KUBE selambat-lambatnya 10 hari setelah dana diterima.

commit to user



d) KUBE

fakir

Miskin

sesuai

dengan

proposal

yang telah

direkomendasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen atas dasar survey pasar digunakan sebagai dasar rencana pembelian barang e) KUBE fakir miskin mencairkan alokasi dana Stimulan ke bank yang telah ditunjuk f) Pembelian Stimulan didampingi oleh pendamping g) Pendamping memotivasi KBS penerima KUBE agar mau dan mampu mengelola usaha secara bersama-sama dalam suatu kelompok h) Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyerahkan laporan hasil penyaluran atau bukti pengiriman dana stimulan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah i) Bahwa

stimulan

tersebut

semata-mata

kegunaannya

untuk

pengadaan usaha bukan untuk pengadaan sarana lain : untuk usaha ternak sapi, maka modal stimulan tersebut digunakan untuk pembelian sapi seluruhnya, sedang kandang dan obat-obatan hendaknya diusahakan melalui swadaya KBS atau sumber dana APBD Kabupaten dan Dinas serta pihak lain yang tidak mengikat.

commit to user



Gambar 4.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha

KKPN

Dinsos Prov.Jateng

Rekening Bank MOU

SPJ Asli

Dinsos Kab.Sragen

koordinasi + pembinaan

Kecamatan/

rekening bank

desa

----------------------- rekomendasi pembelian barang

Bimbingan Usulan proposal No. Rek Ketua KUBE

KBS

KUBE

SPJ Perorangan/ anggota KUBE

commit to user



3) Tahap Evaluasi Kegiatan Tahap Evaluasi Kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan dimana pelaksana dari evaluasi itu adalah Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan karena bertujuan untuk menilai kegiatan KUBE apakah sudah memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya atau belum. Dalam tahapan Evaluasi ini, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE itu seperti melakukan monitoring perkembangan KUBE

secara Periodik yaitu dilakukan

setiap satu tahun sekali. Selain melakukan monitoring secara periodik, upaya yang lainnya adalah membina dan mengarahkan anggota dan pengurus KUBE. Dengan memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pengurus dan anggota KUBE maka ini dapat meningkatkan motivasi anggota maupun pengurus KUBE. Dengan motivasi yang kuat dan besar, maka perkembangan KUBE dapat berjalan dengan lancar. Sebaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc : “Upaya-upaya Dinas Sosial dalam mencapai target yaitu memonitor perkembangan KUBE secara periodik, biasanya monitoring dilakukan satu tahun sekali. Selain itu upaya lainnya adalah membina atau mengarahkan anggota dan pengurus KUBE supaya KUBE dapat termotivasi untuk berkembang.” (wawancara 11 Maret 2011) Namun dalam realisasinya, monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial kurang dapat dilakukan secara optimal. Monitoring hanya commit user dilakukan satu kali saja. PihaktoKelurahan maupun Pendamping yang



dalam hal ini berperan sebagai tangan panjang Dinas Sosial di lapangan juga jarang melakukan monitoring. Akibat kurangnya monitoring ini membuat anggota penerima KUBE menjadi berbuat semaunya terhadap hewan ternak mereka. Salah satu akibatnya adalah hewan ternaknya dijual tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak Dinas Sosial, kelurahan setempat maupun pendamping. Salah satu alasan yang melatarbelakngi anggota KUBE

menjual ternaknya adalah untuk

memenuhi kebutuhan mereka karena keterbatasan penghasilan yang mereka peroleh sehari- hari. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Muji Widodo selaku Ketua KUBE ”Kenanga I” Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Karang Malang menyatakan : “Evaluasi yang dilakukan oleh dinas tu cuma satu kali saja mbak itu aja pas ada lomba dari provinsi pas awal-awal dulu mbak, setelah itu tidak ada lagi kontrol-kontrol dari dinas, pendamping, sama kelurahan. Lha karna desakan ekonomi mbak kami jual sapinya buat nyarutang sama buat makan mbak ”(wawancara 15 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Narto Sekretaris KUBE “Jaya Abadi” yang berasal dari Kelurahan Gading, Kecamatan Tanon : ”Kontrolan itu ya cuma pas awal- awal dulu mbak pas ada lombalomba habis itu tidak ada kontrolan lagi, dari pendamping juga tidak ada, kelurahan juga tidak ada. Karna kami butuh makan akhirnya ternaknya dijual mbak” (wawancara 19 Maret 2011 )

commit to user



Tabel 4.2 MATRIKS KEGIATAN DAN HASILNYA NO 1

2

KEGIATAN TAHAP PERSIAPAN : a. Seleksi KBS penerima KUBE

Terpilihnya 100 anggota KBS penerima KUBE di masing- masing Kelurahan seperti kelurahan Gading, Karang Talun, Jeruk, Geneng, Gesi, Poleng, dan Mojorejo.

b. Seleksi Pendamping

Terpilihnya 20 pendamping pada tahun 2007 dimana satu pendamping mendampingi 5 KUBE dan pada tahun 2008 terpilih 6 pendamping dimana satu pendamping mendampingi 2 KUBE.

c. Sosialisasi Program

KBS penerima KUBE dapat mengerti dan mengenal tentang KUBE

TAHAP PELAKSANAAN: Pemberian Stimulan Modal Usaha

3

HASIL

Bantuan Tersalurkannya Stimulan Bantuan Modal Usaha ke KUBE sebesar 17 juta untuk per KUBE untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2007, sedangkan untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 sebesar 16 juta per KUBE.

TAHAP EVALUASI: b. Melakukan Monitoring

Dilakukan monitoring perkembangan KUBE secara periodik yaitu setiap satu tahun sekali. namun realisasinya monitoring kurang dapat optimal.

c. Membina dan mengarahkan Dapat memotivasi anggota dan pengurus KUBE berkembang commit to user

KUBE

untuk



b. Realisasi Target dari pergembangan KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen Untuk kegiatan KUBE ini, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen membuat suatu target. Target tersebut adalah dalam satu kelurahan minimal ada satu KUBE saja yang berkembang. Dinas Sosial hanya menargetkan satu KUBE saja yang berkembang dalam satu kelurahan, karena penerima KUBE mayoritas adalah masyarakat miskin yang mempunyai

keterbatasan

penghasilan

maupun

pengetahuan

yang

menyebabkan mereka kurang bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan pada tahun 2009, target yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen belum bisa tercapai, buktinya masih ada kelurahan yang belum mencapai target tersebut. Kelurahan- kelurahan yang belum mencapai target tersebut antara lain Kelurahan Gading, Kelurahan Geneng, dan Kelurahan Gesi. Adapun perbandingan antara target dengan realisasi adalah sebagai berikut:

commit to user



Tabel 4.3 Perbandingan target dan realisasi perkembangan KUBE Masing- masing Kelurahan Tahun 2009 REALISASI NO

KELURAHAN

TARGET

THN 2009

1

GADING

1 KUBE

__

2

KARANG TALUN

1 KUBE

3 KUBE

3

JERUK

1 KUBE

2 KUBE

4

GENENG

1 KUBE

__

5

GESI

1 KUBE

__

6

POLENG

1 KUBE

1 KUBE

7

MOJOREJO

1 KUBE

1 KUBE

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat kalau didalam realisasinya, Kelurahan yang dapat mencapai target adalah Kelurahan Karang Talun, Kelurahan

Jeruk,

Kelurahan

Poleng,

dan

Kelurahan

Mojorejo.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc : “Untuk kegiatan KUBE ini pihak Dinas Sosial menetapkan target yaitu satu kelurahan setidaknya ada satu KUBE yang berkembang. Tapi target itu belum dapat tercapai karna ada 7 KUBE saja yang berkembang, Tapi ada 3 kelurahan yang belum bisa mencapai target yaitu Gading, Geneng, dan Gesi ” (wawancara 11 Maret commit to user 2011)



Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan serta realisasi target yang di peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen khususnya dilihat dari indikator efektivitas adalah kurang baik, buktinya masih sedikitnya KUBE yang mengalami perkembangan, selain itu juga masih banyak terdapat kekurangan dalam tahapan-tahapan tersebut. Misalnya saja Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam tahap Evaluasi, dalam tahap ini Dinas Sosial masih belum bisa melakukan evaluasi/ monitoring secara optimal. Dengan kurang optimalnya evaluasi/ monitoring yang dilakukan, maka banyak KUBE yang menjual ternak mereka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Kelurahan maupun Pendamping didaerah setempat.

commit to user



2. RESPONSIVITAS Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan, dan mengembangkan program-program kegiatan

publik sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan kedalam salah satu indikator karena responsivitas dapat menggambarkan dan mengukur secara langsung daya tanggap Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap aspirasi, minat dan kebutuhan KBS penerima KUBE terkait dengan pengembangan kegiatan KUBE tersebut. Dalam pengembangan KUBE, Daya tanggap atau Responsivitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam memenuhi aspirasi, minat dan kebutuhan KUBE antara lain dapat dilihat dari: a. Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap aspirasi masyarakat penerima KUBE Salah satu bentuk responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap

aspirasi

penerima

KUBE

yang

berkaitan

dengan

pengembangan KUBE adalah dalam pemilihan jenis usaha yang akan dikelola oleh para penerima KUBE. Dalam pemilihan jenis usaha yang akan dikelola oleh masing- masing KUBE ini, pihak Dinas Sosial Kabupaten menyerahkan sepenuhnya kepada masing- masing KUBE mengenai bentuk usaha apa yang cocok dan sesuai dengan minat serta commit to user kebutuhan KUBE itu sendiri.



Dalam kegiatan KUBE ini bentuk usaha yang dipilih oleh para anggota KUBE yang ada di Kabupaten Sragen khususnya adalah memilih usaha yang berbentuk pemeliharaan ternak. Jenis ternak yang dipelihara oleh anggota KUBE di Kabupaten Sragen adalah ternak sapi atau ternak kambing. Didalam menentukan hewan ternak yang akan anggota KUBE itu pelihara, masing- masing anggota KUBE mendiskusikan terlebih dahulu jenis hewan apa yang akan para anggota KUBE itu pilih. Setelah para anggota KUBE mantap dengan jenis ternak yang akan dipelihara maka minat/ aspirasi tersebut disampaikan ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota KUBE di masingmasing kelurahan yang mendapat bantuan. Dalam pertemuan itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen mendengarkan aspirasi/ minat para anggota KUBE mengenai jenis usaha yang akan para anggota KUBE kelola sesuai dengan kebutuhan anggota KUBE. Didalam pertemuan itu para anggota KUBE menyampaikan aspirasi/ minat mereka mengenai jenis usaha ternak yang mereka pilih sesuai hasil kesepakatan kelompok. Setelah pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen mendengar aspirasi/ minat para anggota KUBE maka tanggapan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi/ minat para anggota KUBE. Tanggapan positif itu commit to usaha user yang para anggota KUBE pilih adalah dengan menyetujui jenis



yaitu pemeliharaan ternak, baik itu pemeliharaan ternak sapi maupun maupun kambing. Pertimbangan Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyetujui jenis usaha pemeliharaan ternak adalah jenis usaha tersebut merupakan jenis usaha yang sudah mereka diskusikan terlebih dahulu kepada masing- masing anggota sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu jenis usaha ternak juga sudah sesuai dengan kemampuan atau ketrampilan yang para anggota KUBE miliki. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSc mengungkapkan : “Upaya dinas selama ini dalam mendengarkan aspirasi anggota kube itu ya dengan menghadiri pertemuan anggota kube dhek. Dalam pertemuan itu kan nanti dinas sosial dapat menggali aspirasi mereka dan dinas ya berusaha menanggapi positif aspirasi mereka agar kegiatan KUBE dapat berjalan lancar. waktu pertemuan itu para warga menginginkan usaha yang dibentuk itu dengan pemeliharaan ternak, ada yang pengen ternak sapi dan ada yang pengen ternak kambing, itu tergantung kesepakatan kelompoknya saja. Kalau menurut dinas usaha itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka lalu dinas ya setuju- setuju saja, pokoknya jenis usaha yang dipilih tersebut benar-benar keinginan para anggota KUBE itu sendiri.” (wawancara 11 maret 2011)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko salah satu Ketua KUBE yang berasal dari Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri : ” waktu awal- awal dulu memang ada pertemuan di Kelurahan yang dihadiri oleh Dinas Sosial sama semua naggota KUBE di seluruh Kelurahan Jeruk mbak. Dalam pertemuan itu salah satu pembahasannya commit itu mengenai to user jenis usaha yang akan kami



pilih.disitu kami menyampaikan keinginan kami yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan oleh kelompok saya yaitu untuk pelihara sapi. Lha pihak Dinas Sosial menanggapi baik minat kami itu dengan menyetujuinya.” (wawancara 28 Maret 2011) Namun tidak semua jenis usaha yang para anggota KUBE itu pilih berasal dari usulan anggota KUBE. Ada sebagian kelompok di suatu kelurahan, jenis usaha yang dilaksanakan oleh KUBE sudah ditetapkan dari Kelurahan setempat yaitu jenis usaha ternak. Namun jenis usaha tersebut dapat diterima oleh anggota KUBE karena jenis usaha ternak masih dalam kapasitas kemampuan anggota KUBE. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Muji Widodo selaku Ketua Kube Kenanga I Kelurahan Mojorejo, Kalang Malang mengungkapkan: ”kalau soal pemeliharaan sapi yang kelompok saya laksanakan itu sudah ditentukan sama pihak kelurahan mbak karna kami juga sudah cocok sama usaha tersebut maka kami ya mau-mau saja mbak” (wawancara 15 Maret 2011) b. Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap kebutuhan KUBE Salah satu bentuk ukuran responsivitas itu adalah daya tanggap suatu organisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Kaitannya dengan pengembangan KUBE, Dinas Sosial Kabupaten sekiranya harus tahu dan tanggap tentang kebutuhan para penerima KUBE. Kebutuhan- kebutuhan KUBE itu antara lain:

commit to user



1) Pembuatan Kandang Ternak Kandang Ternak merupakan tempat yang akan digunakan untuk memelihara hewan- hewan ternak yang diberikan kepada penerima KUBE. Dalam pembuatan kandang ternak, Dinas Sosial Kabupaten Sragen memberikan bantuan dana untuk membuat kandang sebesar Rp. 1.000.000,00 (1 juta) yang diambil dari dana APBD. Sedangkan dalam pembuatannya diserahkan sepenuhnya ke pihak penerima KUBE. Bantuan dana tersebut diberikan kepada penerima KUBE untuk membuat kandang atau untuk memperbaiki kandang apabila KUBE sudah mempunyai kandang sendiri. Hal ini bertujuan untuk menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi hewan-hewan ternak yang mereka pelihara, karena dengan tempat yang layak maka dapat mempengaruhi kesehatan hewan ternak mereka. Apabila hewan- hewan ternak sehat, maka ini akan membuat hewan ternak cepat berkembang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: “Untuk pembuatan kandang kami berikan dana sebesar satu juta dan untuk pembuatannya kami serahkan sepenuhnya kepada anggota KUBE, kalau yang sudah punya kandang uangnya untuk perbaikan kandangnya itu.” (wawancara 11 Maret 2011)

commit to user



Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bp. Suratno selaku Ketua KUBE ”Ngudi Urip” yang berasal dari kelurahan Gesi, Kecamatan Gesi : ” Kalau untuk pembuatan kandang, kami dikasih uang mbak dari sragen. Jumlahnya dulu tu kalau nggak salah satu juta mbak. Katanya uang itu untuk buat kandang, kalau udah punya kandang ya uangnya suruh untuk memperbaiki kandang biar layak pakai.” (wawancara 18 Maret 2011) Namun tidak semua KUBE memperoleh dana untuk pembuatan kandang. Dana untuk pembuatan

kandang ataupun

pemeliharaan kandang hanya diberikan pada KUBE yang terbentuk pada tahun 2008, sedangkan untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2007 tidak memperoleh dana untuk pembuatan ataupun perbaikan kandang. Hal itu terjadi karena itu sudah menjadi ketentuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: “ dana untuk membuat atau memperbaiki kandang itu hanya diberikan untuk KUBE yang terbentuk tahun 2008 saja sedangkan KUBE yang terbentuk tahun 2007 tidak mendapatkan bantuan dana untuk membuat/ memperbaiki kandang. Alasannya ya dananya udah di tentukan sama Dinas Sosial Jawa tengah kami ya tinggal ngejalanin saja” (wawancara 24 Maret 2011) Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sragen kurang dapat memberikan respon yang merata terhadap kebutuhan kandang kepada KUBE. to usertempat yang digunakan untuk Padahal kandang commit merupakan



merawat ternak- ternak KUBE. Bantuan pembuatan/ perbaikan kandang hanya diberikan kepada KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 saja

sedangkan KUBE yang terbentuk tahun 2007 tidak

diberikan uang bantuan pembuatan atau perbaikan kandang. 2) Kesediaan makanan Ternak Makanan ternak merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para penerima KUBE dalam mengembangkan ternak yang mereka pelihara. Dalam pemeliharaan ternak makanan ternak utama yang diberikan kepada ternak KUBE adalah jerami padi dan rumput. Dalam pemberian makanan ternak jerami atau rumput, KUBE mencari sendiri jerami dan rumput- rumput tersebut dengan cara swadaya. Kaitannya dengan ketersediaan makanan pokok ternak- ternak KUBE, respon yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah dengan menanyakan kepada KUBE mengenai ketersediaan

jerami atau

rumput di lingkungan KUBE apakah sudah tercukupi. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: ”Makanan pokok yang diberikan ke hewan ternak itu jerami kalau nggak ya rumputrumputan dhek, kalau soal ketersediaannya KUBE mereka swadaya dhek. Untuk respon yang diberikan oleh Dinas itu ya hanya sekedar menanyakan ketersediaan pakan disana apakah sudah tercukupi atau belum. Dan menurut mereka ketersediaan pakanan pokok sudah cukup dhek.” (wawancara 26 April 2011) commit to user



Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko salah satu Ketua KUBE yang berasal dari Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri: “ Makanan pokok ternak kelompok kami itu jerami mbak kalau nggak ya rumputrumputan mbak, seadanya saja pokoknya. Kalau jerami susah ya kami kasih rumputrumputan. Untuk ketersediaannya kami ya cari sendiri mbak sistemnya ya gantian mbak seumpanya hari ini saya besoknya gantian siapa gitu mbak.lha emang mau dibantu siapa lagi kalau nggak cari sendiri. Respon dinas sosial untuk ketersediaan pakan itu ya cuma tanya aja pakan ternak disini gimana sudah cukup atau belum.” (wawancara 27 April 2011) Namun selain makanan pokok yang diberikan ke ternak- ternak KUBE, ternak- ternak tersebut perlu diberikan makanan tambahan berupa bekatul agar dapat mempercepat pertmbuhan. Kaitannya dengan ketersediaan bekatul, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak memberikan bantuan makanan ternak bekatul kepada para penerima KUBE. Hal itu terjadi karena terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dana yang berasal dari APBD maupun APBN. Dalam anggaran dana yang diberikan, tidak ada rincian anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan makanan ternak bekatul kepada para penerima KUBE. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bp. Eddy

Indaryatno, BSc selaku

Seksi

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: ” untuk bantuan makanan ternak kepada KUBE itu nggak ada

dhek. Gimana ya, dana yang tersedia terbatas dhek rincian anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD nggak ada yang untuk pemberian makanan ternak.” (wawancara 14 April 2011) commit to user



Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko selaku ketua KUBE yang berasal dari Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri : ” kalau soal bekatul, nggak ada itu mbak bantuan pakan ternak bekatul dari Dinas Sosial. Kalau ada uang kami ya beli sendiri mbak tapi kalau nggak ada uang kami nggak beli mbak” (wawancara 14 April 2011) Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sragen sudah cukup responsiv terhadap kebutuhan KUBE dalam hal penyediaan makanan pokok ternak KUBE seperti jerami atu rumputrumputan yaitu dengan cara menanyakan kepada KUBE mengenai ketersediaan makanan pokok ternak KUBE. Namun untuk ketersediaan makanan tambahan ternak seperti bekatul, Dinas Sosial belum mampu menyediakannya.

Padahal dengan makanan

tambahan seperti bekatul ini bisa membuat ternak- ternak KUBE cepat berkembang. Ketidak responnya Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam penyediaan makanan tambahan ternak dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan untuk bantuan KUBE, sehingga KUBE harus mampu swadaya dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak- ternaknya. 3) Pemeliharaan Kesehatan Ternak Kebutuhan KUBE lainnya untuk mengembangkan ternaknya adalah

kebutuhan

yang

berkaitan

dengan

kesehatan

ternak.

Pemeliharaan kesehatan ternak sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan keadaan yang sehat maka hewan ternak dapat commitlancar. to userKaitannya dengan pemeliharaan berkembang biak dengan



kesehatan ternak, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyediakan mantri atau dokter hewan yang berada di lingkungan KUBE. Selain menyediakan mantri hewan, pihak Dinas Sosial juga memberikan bantuan vaksinasi kepada ternak para penerima KUBE.. Namun, keberadaan mantri atau dokter hewan tersebut tidak dapat berperan secara aktif. Hal itu terjadi karena mantri atau dokter hewan yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak melakukan pengontrolan kesehatan hewan ternak KUBE secara periodik. Kalaupun para penerima KUBE itu memerlukan bantuan dari mantri atau dokter hewan tersebut, KUBE tetap harus membayar sendiri biaya pemeriksaannya. Dengan kata lain pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak menyediakan biaya untuk pemeliharaan ternak para KUBE, Dinas Sosial Kabupaten Sragen hanya menunjuk mantri atau dokter hewan setempat untuk biaya obat maupun pemeriksaan ditanggung sepenuhnya oleh KUBE itu sendiri. Hal itu terjadi karena keterbatasan dana yang ada dan anggaran yang ada tidak ada rincian untuk biaya kesehatan ternak KUBE. Sedangkan untuk vaksinasi yang pernah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen hanya diberikan pada KUBE yang terbentuk pada tahun 2007 saja sedangkan untuk KUBE yang terbentuk tahun 2008 tidak mendapatkan Vaksinasi. KUBE yang terbentuk tahun 2008 tidak mendapatkan Vaksinasi karena sudah ketentuan dari pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. commit Vaksinasi to user pihak Dinas Sosial Kabupaten Sedangkan dalam pemberian



Sragen bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan untuk dana Vaksinasi

tersebut

berasal

dari

dikemukakan oleh Bp. Eddy

APBN.

Sebagaimana

Indaryatno, BSc selaku

yang Seksi

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: ” untuk kebutuhan kesehatan ternak KUBE, Dinas sudah menunjuk mantri setempat, tapi kalau mau minta tolong mantri ya pakai biaya dari KUBE sendiri karna tidak ada anggaran untuk biaya mantri. Lalu dulu pernah dilakukan vaksinasi oleh Dinas Peternakan tapi tahun 2007 saja, lha ketentuannya seperti itu kok dhek, sedangkan untuk dana Vaksinasi itu berasal dari dana APBN” (wawancara 14 April 2011)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko selaku Ketua KUBE yang berasal dari Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri: “ kalau hewan ternak kami sakit, kami cari mantri sendiri mbak pakai uang sendiri. Nggak ada itu mbak bantuan dari Dinas Sosial. Dengar- dengar ada mbak mantri yang ditunjuk dinas tapi daripada lama ngurus-ngurusnya kami cari sendiri aja mbak. Kalau untuk vaksinasi dulu pernah ada tahun 2007 pokoknya, lha wong itu pas awal-awal terbentuk dulu kok mbak habis itu nggak ada Vaksinasi lagi. (wawancara 14 April 2011) Hal serupa juga diungkapkan oleh Bp. Margono selaku manti hewan di daerah Kecamatan Miri: “Untuk biaya pemerikasaan ternak KUBE ya bayar sendiri mbak, karena dinas tidak memberikan biaya pemeriksaan. Namun selama ini belum ada mbak KUBE yang datang ke saya untuk memeriksakan hewan ternaknya. Nggak tau mbak kenapa. (wawancara 27 April 2011) Dari wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa dalam hal pemeliharaan kesehatan ternak, Dinas Sosial Kabupaten Sragen kurang dapat responsive. Buktinya mantri/ dokter hewan yang disediakan oleh commit to user



Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak dapat berperan secara aktif. Mantri/ Dokter hewan yang disediakan Dinas Sosial Kabupaten Sragen hanya sebatas ada tetapi apabila KUBE ingin minta bantuan ke mantri/ dokter hewan tersebut maka KUBE harus membayar sendiri biayanya, karena Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak mrmpunyai anggaran untuk hal tersebut. Selain itu dalam hal Vaksinasi, KUBE yang mendapatkan vaksinasi hanya KUBE yang terbentuk pada tahun 2007 saja untuk KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 tidak mendapatkan vaksinasi. 4) Penyediaan Pendamping Salah satu bentuk Responsivitas lainnya yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah dengan menyediakan seorang pendamping bagi anggota KUBE agar dapat membantu membimbing atau mendampingi KUBE agar KUBE dapat cepat berkembang. Pendamping dalam hal ini mempunyai tugas untuk memberikan arahan langsung baik diminta maupun tidak oleh KUBE, serta memberikan fasilitas bagi KUBE misalnya saja menyediakan mantri hewan yang ada dilingkungan setempat. Pendamping juga membantu KUBE dalam membuat administrasi KUBE. Pendamping biasanya dipilih dari tokoh masyarakat yang ada disekitar lingkungan KUBE supaya sewaktuwaktu KUBE dapat meminta tolong atau berkomunikasi dengan pendamping. commit to user



Pendamping

merupakan

tangan

panjang

Dinas

Sosial

Kabupaten Sragen di lapangan untuk memberikan tanggapan terhadap masalahmasalah yang dihadapi oleh anggota KUBE. Dengan adanya komunikasi yang lancar antara pendamping dengan anggota KUBE maka diharapkan KUBE akan dapat cepat mengalami perkembangan. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyrakat menyatakan: “untuk memperlancar kegiatan dilapangan kami menyediakan seorang pendamping dhek, pendamping tersebut kami pilih dari tokoh masyarakat sekitar supaya Kube bisa lancar berkomunikasi dengasn pendamping. Tugasnya ya memberikan arahan baik diminta atau tidak kepada Kube, pendamping juga memfasilitasi dengan mantri hewan setempat lalu pendamping juga membantu dalam mengisi administrasi KUBE ” (wawancara 11 Maret 2011) Namun sejauh ini yang dilakukan oleh pendamping dalam perkembangan KUBE masih belum bisa optimal. Komunikasi antara pendamping dengan anggota KUBE tidak dapat terjalin dengan lancar. Pendamping yang seharusnya mampu memberikan bimbingan atau arahan kepada KUBE walaupun tidak diminta, namun realisasinya komunikasi antara pendamping dengan anggota KUBE hanya terjadi waktu proses awal- awal saja sedangkan pada waktu pelaksanaan pendamping kurang aktif mendampingi KUBE. Alasannya adalah pendamping menganggap para anggota KUBE tersebut sudah dewasa yang mampu mengatasi masalah- masalahnya sendiri, lalu kalau para anggota KUBE ada yang minta tolong barulah dibantu . Hal ini commit to user menurut Pendamping dilakukan karena agar para anggota KUBE tidak



tergantung terus kepada pendamping. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Jimin selaku salah satu pendamping di kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri mengungkapkan : “ selama ini dalam hal pendampingan, kalau ada yang minta tolong, baru saya bantu mbak supaya mereka itu tidak tergantung terus lagipula saya anggap mereka itu kan sudah dewasa biar bisa mengatasi masalahnya sendiri lah mbak tujuannya biar mereka bisa mandiri” (wawancara 28 Maret 2011) Hal senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko selaku salah satu ketua KUBE dari Kelurahan Jeruk , Kecamatan Miri: “iya mbak, memang ada pendamping Kube. Pandampingnya dipilih dari tokoh masyarakat sekitar sini saja. Tapi ya begitulah mbak kami jarang komunikasi dengan pendamping. Cuma 2 atau 3 kali saja mbak soalnya kami tidak tahu pendamping tu dapat gaji atau tidak jadinya kami ya sungkan mbak mau ngapa-ngapain lagian pendamping bisanya teori saja mbak tidak tahu gimana kenyataannya, jadi kami juga kurang terbantu dengan adanya pendamping mbak maka dari itu komunikasinya juga tidak lancar karna pendamping juga tidak aktif mbak” (wawancara 28 Maret 2011) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen, para pendamping ini diberikan gaji sebagai upah lelah mereka. Hal ini dalam rangka bentuk responsivitas

Dinas

Sosial

Kabupaten

Sragen

kepada

para

Pendamping. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebesar Rp.150.000,00/ bulan yang dibayarkan pada tahun pertama saja. Demikian yang diungkapkan oleh Bp. Eddy Indaryatno, BSC menyatakan: “ pihak dinas memberikan uang lelah bagi para pendamping perbulannya tucommit seratustolima userpuluh ribu dhek dan itu dibayar



hanya untuk tahun pertama saja karna aturannya memang seperti itu” ( wawancara 11 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Sukardi, Bsc selaku Pendamping KUBE “ Jaya Abadi” di kelurahan

Gading,

Kecamatan Tanon: “ emang mbak pendamping diberi uang lelah pas tahun pertamanya saja setelah itu nggak ada lagi “ (wawancara 15 Maret 2011) Dari pernyataan- pernyataan diatas dapat dilihal kalau pendamping belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik padahal pendamping merupakan tangan panjang Dinas Sosial dalam merespon kebutuhan- kebutuhan KUBE. Dengan kurang aktifnya peran pendamping ini perkembangan KUBE menjadi kurang dapat berjalan dengan lancar karena sasaran dari kegiatan KUBE ini salah satunya adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan pendidikan sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam hal pengetahuan. Dengan keterbatasan itulah anggota KUBE seharusnya diberikan pendampingan yang aktif supaya para anggota KUBE tidak salah langkah. Seharusnya dengan gaji yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen, pendamping setidaknya mampu menjalankan tugasnya dengan baik yaitu mendampingi dan membimbing KUBE.

commit to user



5) Pemberian motivasi Bentuk Responsivitas lain yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah pemberian motivasi. Motivasi sangatlah penting untuk diberikan kepada anggota KUBE karena dengan adanya motivasi maka anggota KUBE dapat semangat dalam melaksanakan kegiatannya sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan KUBE itu sendiri. Motivasi merupakan dorongan yang dapat membuat anggota KUBE mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Motivasi dapat muncul dari pihak luar maupun dari dirinya sendiri. Kaitannya dengan kegiatan KUBE ini, motivasi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam mengembangkan KUBE adalah dengan cara mengajak anggota KUBE untuk berkunjung ke UPTD Peternakan di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo. Dalam kunjungan tersebut diharapkan anggota KUBE dapat bertambah pengetahuannya tentang bagaimana cara merawat ternak dengan baik dan benar agar ternak mereka dapat berkembang biak dengan lancar. Dengan pengetahuan itu para anggota KUBE dapat menerapkannya ke ternak- ternak mereka. Selain itu bentuk motivasi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah Dinas Sosial memberikan reward

atau hadiah bagi KUBE yang terbaik berdasarkan hasil

evaluasi KUBE yang dilaksanakan oleh piahk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya reward atau hadiah tersebut maka commit to user diharapkan KUBE dapat termotivasi untuk berlomba-lomba menjadi



yang terbaik dan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Dinas Sosial. Dengan semangat menjadi yang terbaik itulah yang dapat memperlancar perkembangan KUBE. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSC menyatakan: “bentuk motivasi yang Dinas Sosial berikan yaitu mengajak KUBE ke UPTD Peternakan di Desa Dawung kecamatan Sambirejo tujuannya supaya para anggota Kube bisa tahu bagaimana cara merawat ternak dengan baik. Selain itu kami juga memberitahukan kepada para anggota Kube kalau ada kegiatan Evaluasi Kube oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan ada hadiah bagi para juara hal ini bertujuan untuk memotivasi Kube untuk bersemangat memajukan Kube mereka untuk menjadi yang terbaik” (wawancara 11 Maret 2011) Dari pernyataan- pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam hal pemberian motivasi sudah cukup baik, buktinya pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen mengajak KUBE untuk berkunjung ke UPTD Peternakan di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo untuk memberikan pengetahuan kepada KUBE mengenai cara merewat ternak yang baik agar ternak- ternak KUBE dapat berkembang dengan baik pula. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga memberikan reward atau hadiah bagi KUBE yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Dari bentuk- bentuk Responsivitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan KUBE tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen commit to user



dilihat dari indikator Responsivitas dinilai sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan- kekurangan. Dinas Sosial Kabupaten Sragen belum dapat memberikan respon terhadap kebutuhan- kebutuhan KUBE seperti dalam segi makanan tambahan ternak maupun Kesehatan Ternak padahal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ternak- ternak KUBE. Selain itu pihak Dinas Sosial juga belum bisa mengoptimalkan peran seorang pendamping. Padahal pendamping merupakan tangan panjang Dinas Sosial Kabupaten Sragen di lapangan yang berperan untuk merespon segala kebutuhan KUBE namun hal itu kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para Pendamping. Dengan kurang responnya pendamping terhadap anggota KUBE membuat perkembangan KUBE menjadi terhambat.

3. AKUNTABILITAS Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan kegiatan publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada publik, maupun pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam kegiatan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan petunjuk teknis yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan kegiatan kepada pihak commit to user



yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Selain itu akuntabilitas juga menunjukkan kesesuaian antara penyelenggaraan kegiatan pengembangan KUBE dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerjanya terutama dalam Kegiatan KUBE, Dinas Sosial Kabupaten Sragen berusaha melakukan pertanggungjawaban baik terhadap masyarakat maupun Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin penerima KUBE karena program ini merupakan

salah satu program pengentasan Kemiskinan,

maka hal yang dilakukan adalah dengan berusaha memberikan bantuan maupun daya tanggap yang maksimal terhadap anggota KUBE agar bisa melancarkan pelaksanaan KUBE. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap KUBE supaya kelompok tersebut mampu berkembang. Dengan pelaksanaannya yang lancar, hal ini dapat membuat kesejahteraan penerima KUBE menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat mengungkapkan: ”Dinas sosial mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat khususnya fakir miskin karena program ini kan salah satu program penuntasan kemiskinan jadi kami juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan commitkepada to user anggota KUBE, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap KUBE supaya



kelompok itu cepat berkembang. Karena dengan berkembangnya KUBE ini kan dapat membuat kesejahteraan KUBE menjadi membaik”. (wawancara 11 Maret 2011) Selain bertanggung jawab terhadap masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam hal Kegiatan KUBE juga bertanggungjawab terhadap pemerintah. Bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan membuat Laporan Perkembangan KUBE secara berkala yaitu setiap tahun sekali pada akhir tahun. Laporan Perkembangan KUBE dilaporkan ke Dinas

Sosial

Provinsi

Jawa

Tengah.

Selama

ini

Laporan

Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sejak tahun pertama KUBE terbentuk di Kabupaten Sragen yaitu pada tahun 2007. Namun, untuk tahun 2010 Dinas Sosial Kabupaten Sragen belum membuat Laporan Perkembangan KUBE. Alasan Laporan Perkembangan KUBE tahun 2010 belum dibuat adalah untuk KUBE yang terbentuk tahun 2007 sudah purnabina yang artinya KUBE sudah lepas dari binaan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, sedangkan untuk laporan perkembangan KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 belum bisa dilaksanakan oleh Bp. Eddy Indaryatno selaku pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang mengurusi KUBE dikarenakan masih banyak tugas dari program-program lain sehingga belum sempat membuat laporan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bp. Eddy Indaryatno, BSc selaku Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat mengungkapkan: ”Selain itu pertanggungjawaban kami terhadap pemerintah itu ya dengan membuat Laporan Perkembangan KUBE secara berkala ke Dinas Provinsi Jawa Tengah. Secara berkala itu ya setiap tahun commit to user sekali dan biasanya dibuat pada akhir tahun dhek kalau



pelaksanaan pembuatan laporan ya sejak KUBE terbentuk dhek dari tahun 2007 tapi untuk tahun 2010 belum ada laporan. Alasannya ya untuk KUBE 2007 sudah purnabina jadi sudah tidak dibina lagi dhek kalau laporan KUBE 2008 belum sempat dibuat karena masih banyak kerjaan dari program lain dhek” (wawancara 11 Maret 2011) Dalam Laporan Perkembangan KUBE yang di serahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berisikan tentang nama- nama KUBE yang mendapatkan bantuan, tahun terbentuknya KUBE, lalu jenis usaha yang dijalankan. Selain itu didalam laporan itu juga berisikan tentang perkembangan KUBE sampai tahun laporan perkembangan itu dibuat, apakah KUBE dalam keadaan maju, stagnan (tetap) atau gagal. Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi pertanggungjawaban, Dinas Sosial Kabupaten Sragen sudah melakukan pertanggung jawaban yang cukup baik kepada masyarakat dan pemerintah, meskipun

masih

terdapat

kekurangan.

Kekurangannya

adalah

pertanggungjawaban terhadap pemerintah berupa membuat laporan perkembangan KUBE yang diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2010 belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Penilaiannya adalah sampai pada tahun 2009 laporan perkembangan KUBE yang ditujukan untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selalu diterima laporannya.

commit to user



4. Faktor Penghambat Didalam menjalankan Kinerjanya dalam pengembangan KUBE, Dinas Sosial Kabupaten Sragen mengalami beberapa masalah yang menghambat kinerjanya dalam mengembangan KUBE, Faktor- faktor penghambat itu adalah: a. Faktor Intern 1) Sumber daya Manusia Salah satu faktor intern yang menghambat Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE adalah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia kaitannya dengan perkembangan KUBE ini adalah Sumber Daya Manusia yang mengurusi perkembangan KUBE baik itu yang ada didalam organisasi maupun yang berada diluar organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada diluar organisasi itu adalah Pendamping. Untuk jumlah pendamping pada tahun 2007 sebanyak 20 pendamping dimana satu pendamping mendampingi 2 KUBE, sedangkan untuk tahun 2008 sebanyak 6 orang pendamping dimana satu pendamping mendampingi 5 KUBE. Dengan jumlah pendamping tersebut, SDM di lapangan sudah mencukupi untuk mengembangkan KUBE. Namun yang menjadi penghambat adalah sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang bertugas untuk commit toKUBE user sangatlah terbatas jumlahnya mengurusi Pengembangan



yaitu cuma ada satu pegawai saja, padahal KUBE yang terbentuk cukup banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten Sragen. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia ini, membuat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE

kurang

dapat terlaksana dengan maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSc mengungkapkan : “Kalau dilihat dari faktor intern yang mengahambat pelaksanaan pengembangan KUBE itu jumlah Sumber Daya Manusianya dhek. Kalau SDM diluar organisasi seperti pendamping itu sudah cukup dhek tahun 2007 ada 20 kalau tahun 2008 ada 6. tetapi SDM dari Dinas yang mengurusi tentang KUBE itu ya cuma saya jadi saya ya kerepotan ngurusngurus 70 KUBE yang tersebar di wilayah Sragen. Lha tugas saya itu nggak cuma ngurusi KUBE dhek masih banyak program- program lainnya. ” (wawancara 11 Maret 2011) 2) Dana Selain Sumber Daya Manusia yang terbatas, faktor yang menghambat Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam mengembangkan KUBE dilihat dari faktor internnya adalah Dana. Dana merupakan alat yang digunakan untuk memperlancar suatu kegiatan, maka dari itu apabila ada dana yang mendukung maka kegiatan pun dapat berjalan dengan lancar.

Kaitannya dengan kegiatan KUBE ini, dana yang

dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE jumlahnya terbatas karena dana yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan- kebutuhan KUBE seluruhnya. commit to user



Jumlah Dana APBN yang di peroleh oleh Dians Sosial Kabupaten Sragen untuk mengembangkan program KUBE sebesar Rp.1.037.050.000,00 itu untuk tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008 sebesar Rp. 512.100.000. lalu untuk dana APBD nya sebesar Rp.30.000.000,00. Dana APBN tersebut dianggarkan untuk kebutuhan sosilaisasi, seleksi, bantuan stimulan modal usaha tahun 2007 sebesar 17 juta per KUBE dan 16 Juta untuk bantuan Stimulan modal usaha tahun 2008 per KUBE. Selain itu juga untuk pemberian gaji pendamping sebesar 150 ribu untuk tahun pertama saja untuk tahuntahun berikutnya pendamping sudah tidak mendapatkan gaji lagi padahal tanpa adanya gaji, seorang pendamping tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Untuk dana bantuan stimulan usaha dan gaji pendamping berasal dari APBN. Sedangkan untuk dana pembuatan/perbaikan kandang sebesar 1 juta yang diberikan untuk KUBE 2008, adapun sumber dananya berasal dari APBD. Dengan keterbatasan jumlah Dana itulah yang membuat Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE menjadi kurang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSC mengungkapkan : ” Selain SDM yang jumlahnya terbatas, faktor intern yang lain adalah sumber Dananya juga terbatas dhek. Alasannya itu ya masih banyak kebutuhan KUBE yang belum terpenuhi seluruhnya. Jumlah dana APBNnya untuk tahun 2007 sebesar commit to user Rp. !.037.050.000 sedangkan untuk tahun 2008 sebesar



Rp.512.100.000,00. Anggarannya itu ya buat melakukan sosialisasi, seleksi, bantuan modal usaha, gaji pendamping dan lain- lain dhek. Kalau sumber dananya yang berasal dari APBD itu sebesar Rp. 30.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk pembuatan/ perbaikan kandang dhek.” (wawancara 14 April 2011) b. Faktor Ekstern 1) Rendahnya Pendidikan Anggota dan Pengurus KUBE Dilihat dari faktor eksternalnya, faktor yang menghambat perkembangan KUBE salah satunya adalah Pemdidikan Anggota dan Pengurus KUBE yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah itulah yang membuat perkembangan KUBE menjadi kurang berjalan dengan baik. Dengan pendidikan yang rendah membuat anggota KUBE menjadi pribadi yang kurang bisa berpikir maju dan susah untuk diarahkan. Padahal program ini merupakan program yang dapat membuat tingkat kesejahteraan penerima KUBE menjadi lebih baik apabila dilaksanakan dengan baik pula. Dengan rendahnya tingkat pendidikan para anggota dan pengurus KUBE membuat mereka hanya bisa berpikir pendek yaitu dengan menjual hewan ternak mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bp. Eddy Indaryatno, BSc mengungkapkan: “ Salah satu yang menghambat perkembangan Kube dilihat dari eksternalnya ya karna pendidikan anggota dan pengurus Kube yang rendah, rata- rata anggota penerima KUBE itu dulunya tidak bersekolah atau hanya lulusan SD saja. Karna pendidikan rendah itulah yang membuat kegiatan Kube itu tidak berkembang. Mereka masih belum sadar kalau program ini itu commit to user sebenarnya bagus untuk perbaikan perekonomian mereka, ya



begitulah dhek orang desa susah buat di arah-arahin.” (wawancara 11 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Suyatno selaku ketua KUBE Kelurahan Geneng, Kecamatan Miri: “ begitulah mbak orang desa susah diatur, lha wong anggota saya itu kebanyakan dulunya nggak sekolah ada yang sekolah tapi cuma SD saja mbak. Sebenarnya saya semangat mbak sama kegiatan ini tapi anggota-anggota saya susah diatur soalnya mereka itu kebanyakan lebih tua dari saya. Mereka piker buat apa susah-susah beli makanan ternak lha wong buat makan sendiri saja susah, pikiran mereka cuma pengen menjual ternaknya saja mbak. Karna saya diserbu 9 orang ya saya ngalah akhirnya ternaknya pada dijual mbak.” (wawancara 30 Maret 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bp. Joko selaku salah satu ketua KUBE dari Kelurahan Jeruk , Kecamatan Miri: “ untuk pendidikan kelompok saya itu kebanyakan lulusan SD mbak, jadi mereka itu susah buat kerja bareng-bareng. Sulit mbak ngatur orang- orang yang lulusannya cuma SD lagipula kebanyakan anggota saya itu sudah tua- tua mbak pikirannya ya susah buat diajak rembukan.” (wawancara 27 April 2011) Pernyataan diatas didukung oleh data anggota penerima KUBE berdasarkan tingkat pendidikan di salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Geneng. Kaitannya dengan laporan perkembangan KUBE tahun 2009, Kelurahan Geneng merupakan kelurahan yang KUBE-nya tidak mengalami perkembangan sama sekali.

commit to user



Tabel 4.4 Data anggota KUBE berdasarkan tingkat pendidikan Di Kelurahan Geneng Tingkat Pendidikan

Jumlah

No (orang) 1

Tidak sekolah

12

2

SD

78

3

SMP

10

Jumlah

100

Sumber: Data anggota Penerima KUBE Kelurahan Geneng tahun 2007 2) Peran Pendamping KUBE belum Optimal Selain pendidikan anggota KUBE yang rendah, faktor lain yang menghambat Perkembangan kegiatan KUBE adalah peran pendamping yang belum Optimal dalam mendampingi dan membimbing anggota KUBE. Pendamping KUBE dalam kegiatan ini seharusnya mempunyai tugas untuk mendampingi dan membimbing aggota KUBE.

Namun

dalam realisasinya,

pendamping kurang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap anggota KUBE. Selain itu, pendamping juga kurang mampu memberikan perhatian maupun pantauan ke anggota KUBE. Padahal pendamping itu merupakan pembimbing lapangan yang merupakan

tangan

mengembangkan

panjangnya

KUBE.

Dinas

Sehubungan

commit to user

Sosial

dengan

hal

dalam tersebut



Bp.Narto sekretaris Kube ”Jaya Abadi” yang berasal dari kelurahan Gading, Kecamatan Tanon mengungkapkan : “wah kami tu jarang mbak komunikasi sama pendamping, paling komunikasi tu pas awal-awalnya saja satu kali aja mbak itu pas pembentukan dulu setelah itu pendamping tidak pernah memantau lagi, para anggota kan juga bingung mbak, setelah pembentukan itu tidak ada lagi pantauan-pantuan baik itu dari pihak pendamping, kelurahan, maupun sragen mbak, ya kami jual saja mbak lha sapinya mencret-mencret, mau nyari mantri hewan kami nggak punya uang mbak makan aja susah kok. (wawancara 18 Maret 2011) Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ngalim ketua KUBE Kenanga II kelurahan Mojorejo, kecamatan Karang Malang “ ada pendamping nggak ada pendamping sama aja mbak. Pendamping aja nggak pernah bimbing/ dampingi ya udah kami menjalankan kegiatan ini yang semampu kami sebisanya sajalah mbak” (wawancara 15 Maret 2011)

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen terkait dengan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sragen sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dalam penelitian ini Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dapat dilihat dari ketiga indikator seperti Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. 1. Indikator Efektivitas Dilihat dari indikator Efektivitas terdapat beberapa kesimpulan antara lain dapat dinilai dari upaya- upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE dan dapat dinilai dari realisasi target yang telah ditentukan oleh Dinas sosial Kabupaten Sragen. Dilihat dari upaya- upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE, Dinas Sosial Kabupaten Sragen sudah melakukan beberapa upaya yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah seleksi KBS Penerima KUBE, seleksi Pendamping dan Sosialisasi. Untuk proses seleksi KBS penerima KUBE maupun pendamping, Dinas

commit to user 114



Sosial Kabupaten Sragen dibantu oleh kelurahan didaerah setempat. Sedangkan untuk sosialisasi diselenggarakan dikantor kelurahan setempat. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian Stimulan Bantuan Modal Usaha. Bantuan Modal Usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada KUBE sebesar 17 juta per KUBE untuk KUBE yang terbentuk tahun 2007 sedangkan KUBE yang terbentuk pada tahun 2008 bantuannya sebesar 16 juta per KUBE. Untuk tahap ketiga adalah tahap evaluasi kegiatan. Upaya yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan monitoring secara periodik dan melakukan pembinaan serta pengarahan kepada anggota dan pengurus KUBE. Selain itu indikator efektivitas juda dapat diukur melalui realisasi target yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Dalam realisasinya berdasarkan data evaluasi pada tahun 2009, KUBE yang mencapai target adalah kelurahan Karang Talun, Jeruk, Poleng, dan Mojorejo. Sedangkan untuk kelurahan Gading, Geneng, dan Gesi tidak memenuhi target.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Dinas

Sosial Kabupaten Sragen dari segi efektivitas adalah masih kurang baik, buktinya masih sedikit KUBE yang mengalami perkembangan. 2. Indikator responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE antara lain dapat dilihat dari bentuk responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap aspirasi masyarakat penerima KUBE dan Responsivitas Dinas

commit to user



Sosial

dalam

memenuhi

kebutuhan-

kebutuhan

KUBE.

Bentuk

responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap aspirasi masyarakat Penerima KUBE selama ini sudah cukup baik yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyerahkan sepenuhnya kepada anggota KUBE mengenai jenis usaha yang akan dikelola agar sesuai dengan minat dan kebutuhan KUBE. Sedangkan bentuk Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap kebutuhan KUBE antara lain kebutuhan akan kandang

ternak,

makanan

ternak,

kesehatan

ternak,

penyediaan

pendamping dan pemberian motivasi. Responsivitas Dinas Sosial dalam pembuatan kandang Ternak, Dinas Sosial kurang dapat memberikan respon yang merata karena bantuan pembuatan ternak hanya diberikan pada KUBE yang terbentuj pada tahun 2008 saja. Untuk Responsivitas Dinas Sosial dalam kesediaan makanan pokok ternak sudah cukup baik, namun untuk kesediaan makanan tambahan seperti bekatul, Dinas Sosial belum mampu menyediakannya karena anggaran terbatas. Sedangkan Responsivitas Dinas Sosial terhadap Kesehatan ternak kurang baik, hal itu terjadi karena mantri/ dokter hewan yang disediakan Dinas Sosial tidak berperan aktif. Selain itu KUBE yang mendapatkan Vaksinasi hanya KUBE yang terbentuk pada tahun 2007 saja. Selanjutnya adalah bentuk responsivitas Dinas Sosial terhadap penyediaan Pendamping, didalam realisasinya seorang pendamping kurang mampu berperan aktif dalam melakukan pendampingan sehingga perkembangan KUBE tidak dapat

commit to user



berjalan dengan lancar. Lalu untuk Responsivitas Dinas Sosial dalam pemberian motivasi sudah cukup baik yaitu dengan mengajak KUBE untuk berkunjung ke UPTD Peternakan di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo dan memberikan reward / hadiah bagi KUBE yang terbaik. Dari keseluruhan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dilihat dari indikator Responsivitas dinilai sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan- kekurangan. 3. Indikator Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dinilai dari sisi Akuntabilitas dapat dilihat dari dua aspek yaitu Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen terhadap masyarakat dan Akuntabilitas terhadap Pemerintah. Akuntabilitas terhadap masyarakat khususnya penerima KUBE dilakukan dengan memberikan bantuan dan tanggapan yang maksimal terhadap KUBE, selain itu Dinas Sosial juga memberikan bimbingan atau pembinaan kepada anggota KUBE supaya dapat berkembang. Sedangkan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Sragen kepada Pemerintah sudah cukup baik yaitu dengan membuat laporan perkembangan KUBE ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah setiap satu tahun sekali yang dibuat pada akhir tahun. Namun untuk tahun 2010 laporan perkembangan KUBE belum dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

commit to user



B. Saran Setelah melakukan penelitian dan analisa data, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kabupat en Sragen: 1. Pendamping merupakan seseorang yang bertugas untuk membimbing atau mendampingi KUBE supaya kegiatan KUBE dapat berjalan dengan lancar dan mengalami perkembangan. Pendamping seharusnya mampu menjadi tangan panjang Dinas Sosial Kabupaten Sragen di lapangan supaya bisa memberikan tanggapan terhadap masalahmasalah yang dihadapi oleh anggota KUBE. Dalam realisasinya selama ini di lapangan, seorang pendamping belum mampu berperan aktif dalam membimbing atau mendampingi KUBE. Pendamping selama ini kurang dapat berkomunikasi dengan lancar dengan KUBE-nya. Dalam pemilihan pendamping yang nantinya dapat menjadi tangan panjang Dinas Sosial Kabupaten Sragen di lapangan seharusnya dipilih dari seseorang yang mengetahui tentang caracara berternak dan yang mau aktif mendampingi supaya apabila KUBE mengalami masalah, seorang pendamping dapat memecahkan masalah tersebut. Maka dari itu seorang pendamping seharusnya dipilih dari petugas yang bekerja di UPT Dinas Peternakan di masing- masing kecamatan Selain itu seorang Pendamping perlu untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kerjanya karena pendamping juga mendapatkan gaji meskipun hanya

commit to user



pada tahun pertama saja. Hal ini bertujuan agar pendamping mampu menjalankan tugasnya dengan baik dari waktu ke waktu. 2. Sumber Daya Manusia merupakan sesuatu yang penting untuk melaksanakan suatu kegiatan karena tanpa adanya Sumber Daya Manusia suatu kegiatan tidak dapat terealisasi dengan baik. Selama ini Sumber Daya Manusia yang menangani KUBE di Dinas Sosial Kabupaten Sragen sangatlah minim yaitu cuma satu orang. Dengan jumlah SDM yang satu orang tersebut membuat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam pengembangan KUBE menjadi kurang maksimal misalnya saja untuk proses monitoring pengembangan KUBE khususnya untuk tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu terjadi karena untuk Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tidak hanya bertugas untuk mengurusi KUBE saja tetapi banyak program- program lain yang harus ditangani. Maka dari itu Sumber Daya Manusia dari

Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang menangani KUBE

sebaiknya ditambah supaya perkembangan KUBE dapat terpantau dengan baik. Penambahan SDM bisa dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan seksi lain yang masih satu bidang yaitu bidang pemberdayaan sosial atau berkoordinasi dengan bidang lain. Dengan Sumber Daya Manusia yang cukup maka sebuah kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 3. Dana merupakan alat yang digunakan untuk memperlancar suatu kegiatan, maka dari apabila ada dananya cukup maka kegiatan pun dapat berjalan dengan lancar. Dalam pengembangan KUBE ini salah satu masalah yang

commit to user



dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah terbatasnya dana. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan KUBE masih kurang dapat mencukupi

kebutuhan dasar KUBE, misalnya saja dalam pemeliharaan

Kesehatan dan pemberian gaji pada pendamping. Untuk pemeliharaan kesehatan , pihak Dinas Sosial belum mampu menyediakan seorang mantri/ dokter hewan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ternak- ternak KUBE. Lalu untuk pemberian gaji Pendamping, pihak Dinas Sosial hanya memberikan gaji hanya satu tahun padahal masa pembinaan itu selama tiga tahun. Dengan demikian seorang pendamping menjadi kurang semangat untuk melakukan pendampingan. Maka dari itu alokasi dana yang digunakan untuk pengembangan KUBE perlu untuk ditambah. Penambahan dana bisa dilakukan dengan mengambil dari anggaran APBD di Sragen untuk menunjang kegiatan KUBE agar dapat berkembang dengan maksimal.

commit to user

KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) )

Recommend Documents