IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KELOMPOK USAHA BERSAMA DIKECAMATANNUNUKAN

42336.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KELOMPOK USAHA BERSAMA DIKECAMATANNUNUKAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MARSELINUS BIN HENDRIKUS NIM. 500893926

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42336.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMA TAN NUNUKAN

Marselinus Bin Hendrik.us rnarcelhendrikus 1(['grnai I.com Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Penelitian m1 bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Nunukan dan hambatan dalam implementasi program tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Program KUBE merupakan salah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana kepada masyarakat miskin sebagai stimulus untuk melaksanakan usaha bersama dalam kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 10 orang kepala keluarga dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 20 juta rupiah yang di salurkan melalui rekening kelompok di BRI. Data di peroleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi program ini belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Hal ini di tandai dengan banyaknya KUBE yang tidak berjalan maupun yang tidak aktif lagi. Hambatan yang di temui adalah adanya kepentingan aktor/aparat pada proses awal pembentukan kelompok , pemilihan jenis usaha yang tidak tepat, kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota KUBE dalam mengelola dana dan mengembangkan usaha serta minimnya tenaga pendamping yang ada. Program KUBE tetap dibutuhkan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan namun memerlukan perbaikan baik dari proses awal pembentukan, pengelolaan bantuan maupun dalam menjalankan usaha. Hal ini perlu di dukung dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin, memberikan pembekalan dan pelatihan kepada anggota kelompok serta peningkatan kualitas dan jumlah pendamping sehingga lebih optimal dalam memberikan pendampingan.

Kata Kunci: Implementasi, kemiskinan, pemberdayaan, KUBE,


42336.pdf

ABSTRACT

A POLICY IMPLEMENTATION OF POVERTY REDUCTION THROUGH EMPOWERMENT PROGRAM POOR BUSINESS GROUPS IN NUNUKAN DISTRICT

Marselinus Bin Hendrikus marcelhendrikusrci gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

This study aimed to describe and analyze the implementation of programs with business groups (KUBE) in Nunukan District and obstacles in implementing the program. This type of research used qualitative research. KUBE program is poverty reduction programs based on community empowerment through the provision of financial assistance to the poor as a stimulus for doing business together in groups. Each group consisted of l 0 heads of families and assistance funds amounting to Rp 20 million were channeled through a group account in BRI. Data obtained through observation, interviews and documentation study. Research shows that the implementation of this program has not been run in accordance with the objectives to be achieved. It is marked with the number of KUBE are not running or are no longer active. Obstacles encountered is the interests of the actor I apparatus at the beginning of the process of group formation, selection of the type of business that is not appropriate, the lack of understanding and the ability of members of KUBE manage funds and develop the business and the lack of co-existing power. KUBE program is still needed as a poverty reduction program but require a good improvement from the beginning of the formation, management and assistance in running the business. This needs to be supported by giving socialization to the poor, giving knowledge and training to group members and increase the quality and quantity so that more optimal companion in providing assistance.

Keywords: Implementation, poverty, empowerment, KUBE,

ii


42336.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASAR.JANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

T APM yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Nunukan, 23 Juli 2016 Yang Menyatakan


42336.pdf

PERSETUJUAN T APM

Judul TAPM

: lmplementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan

Penyusun TAPM NIM Program Studi Hari!fanggal

: : : :

Marselinus Bin Hendrikus 500893926 Magister Administrasi Kebijakan Publik Sabtu/23 Juli 2016

Menyetujui:

Pe~~

Pembimbing I,

Ir. IDA ZUBAIDAH, M.A,. Ed.D NIP: 19620803 198903 2 002

DR. H. M. DJAMAL AMIN, M.Si NIP: 19641231 198903 034

Mengetahui, Ketua Bidang llmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik

~r~

DR. Darmanto, M.Ed NIP : 19591027 198603 I 003

iii


42336.pdf

UNIVERSIT AS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PENGESAHAN

Nama NIM Program studi Judul TAPM

Marselinus Bin Hendrikus 500893926 Administrasi Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan N unukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (T APM) Administrasi Kebijkan Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: Hari/Tanggal Waktu

Sabtu/23 Juli 2016 23.00 wita

Dan telah dinyatakan LULUS PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Penguji Ahli Nama: Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.Publ

Pembimbing J Nama: Dr. H. Muhammad Djamal Amin, M.Si

Pembimbing II Nama: Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D

iv


.

~.r~

Ketua Komisi Penguji Nama: Dr. Darmanto, M.Ed

42336.pdf

KA TA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan Berkat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir Program Magister

dengan judul " Implementasi

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan . TAPM ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister dalam ilmu administrasi publik pada Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Terbuka. Dalam menyelesaikan TAPM ini peneliti ban yak menemui kendala clan tantangan namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat clan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada: 1. Pemerintah

Kabupaten Nunukan

dalam

memberikan dukungan

untuk

mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka (UT) 2. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka. 3. Kepala UPBJJ-UT Samarinda beserta jajarannya selaku penyelenggara Program Pascasarjana. 4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. M. Djamal Amin, M.Si

clan Dosen

Pembimbing II Ibu Ir. Ida Zubaidah, MA., Ed.D yang telah memberikan bimbingan clan arahan kepada peneliti sehingga penyusunan TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik.

v


42336.pdf

5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Drs. H.Abdul Karim, MSi beserta jajarannya yang telah membantu dalam memberikan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis. 6. Kepada lbunda Katharina Nogo Keraf dan ayah tercinta Alm. Hendrikus Keraf serta seluruh keluarga besar Keraf di Nunukan (Abang Eman, Abang Lambert, Adik Ben, Pet dan Luku) untuk semua kasih sayang

dukungan maupun

nasehatnya. 7. Kepada Istri tercinta (Maria Raimunda Helma Dapit) dan anak-anakku tercinta (Michelle, Hills

&

Audrey), yang telah memberikan dukungan penuh cinta

sehingga T APM ini dapat terselesaikan dengan baik. 8. Teman-teman

Mahasiswa

Pokjar

Nunukan

atas

dukungan

dan

kebersamaannya, Staf di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk semua bantuannya. Dengan segala keterbatasan yang di miliki, pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa T APM ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat Kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan TAPM ini. Akhimya, peneliti berharap T APM ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan Kabupaten Nunukan.

vi


dan kemajuan

42336.pdf

DAFTAR ISi

Abstrak ................................................................................ . Lembar Persetujuan ......................... ...................... ....................

ii

Lem bar Pengesahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

111

Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

1v

Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v

Daftar Gambar ....................... .................. .. .............................

vi

Daftar Tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

vu

Daftar Lampiran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

BABI

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................ .

BAB II

BAB III

BAB IV

B. Perumusan Masalah ..................................................

7

C. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7

D. Kegunaan Penelitian ............................................... ..

8

TINJAUAN PUST AKA A. Kajian Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ...

9

B. Penelitian Terdahulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

C. Kerangka Berpikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

D. Operasionalisasi Konsep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

49

METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

51

B. Sumber lnformasi dan Pemilihan Informan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

C. lnstrumen Penelitian . ....... ..... ... ....... .. .... .. . ... .. .... .. . .. . ..

54

D. Prosedur Pengumpulan Data.......................................

54

E. Metode Analisis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Objek Penelitian.................................. ...... ..

60

B. Hasil ....................................................................

72

C. Pembahasan ...........................................................

97

vii


42336.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

116

B. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

DAFTAR PUSTAKA ................................................................

119

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Lampiran 2 Transkrip Wawancara

viii


42336.pdf

DAFT AR GAMBAR

Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan van Hom..................................................................................

20

Gambar 2.2

Model lmplementasi Kebijakan Edward Ill . . . . . ..................

25

Gambar 2.3

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle..........

28

Gambar 2.4

Model lmplementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier ..

33

Garn bar 2.5

Kerangka Pikir Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Garn bar 4.1

Struktur Organisasi . ......... ... . .. . ... .. ....... .. . ......... .......

80

Gambar 4.2

Proses Pencairan Dana............................................

91

ix


42336.pdf

DAFT ART ABEL Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Jumlah RT Perkelurahan/Desa Tahun 2014 ............................ ······················ ............ ...

Tabel 4.2

61

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga ....... .....................................................................

62

Tabel 4.3

Jumlah Prasarana Kesehatan di Kecamatan Nunukan..... ...

64

Tabel 4.4

Jumlah Tenaga Medis............................................................

65

Tabel 4.5

Jumlah Prasarana Pendidikan . .. .. ........ ....... ..... ....... ....

66

Tabel 4.6

Jumlah tempat lbadah......................................... .....

67

Tabel 4.7

Jumlah Fasilitas Ekonomi. .... .....................................

68

Tabel 4.8

Izin Usaha yang di Terbitkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

68

Tabel 4.9

Luas Lahan dan Produksi Padi dan Palawija . . . . . . . . . . . . . . ....

70

Tabel 4. I 0

Jumlah Rumah Tangga Nelayan berdasarkan Prasarana Angkut ..............................................................

70

Tabel 4.11

Jumlah Area Usaha Pemeliharaan Ikan ............. ...........

71

Tabel 4.12

Jumlah Rumah Tangga dan Individu dengan Tingkat Kesejahteraan di bawah 40 Persen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

72

Tabel 4.13

Jumlah KUBE dan Jen is Usaha 20 I I...........................

88

Tabet 4. I 4

Jumlah KUBE dan Jenis Usaha Tahun 2012 .. . .. . . . . .. . . . ....

89

x


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf


42336.pdf

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Gambaran Umum Kecamatan Nunukan Kecamatan Nunukan merupakan salah satu dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan

Pada awal terbentuknya,

terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Nunukan

Barat, Desa Nunukan Timur, Desa Nunukan Utara dan Desa Nunukan Selatan yang wilayahnya merupakan

Pulau Nunukan dan sebagian

wilayahnya berada di Pulau Kalimantan. Pada Tahun 2003 Desa Nunukan Barat dimekarkan menjadi I (satu) desa yaitu Desa Binusan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2003. Pada tahun yang sama Desa Nunukan Barat, Desa Nunukan Timur, Desa Nunukan Utara dan Desa Nunukan Selatan mengalami perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003. Selanjutnya Kelurahan Nunukan Tengah terbentuk pada tahun 2006 dari Wilayah Nunukan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. Pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan Nunukan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu

Kecamatan

Nunukan

dan

berdasarkan Peraturan Daerah

Kecamatan Nomor 26

Selatan,

selanjutnya

Tahun 2011 tentang

pembentukan Kecamatan Semenggaris yang merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Nunukan.

60


42336.pdf

61

Kecamatan Nunukan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia TimurSabah, b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Barat, c) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sembakung, d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Manggaris Kecamatan Nunukan saat ini memiliki 4 Kelurahan dan l desa yaitu Kelurahan

Nunukan

Utara,

Kelurahan Nunukan

Barat, Kelurahan

Nunukan Tengah, Kelurahan Nunukan Timur dan Desa Binusan. Table 4. l Luas Wilayah dan Jumlah RT per Kelurahan-Desa di Kecamatan Nunukan N

Luas Wilayah Ha

Km 2

Presentase (%)

Nama Kelurahan/Desa

0

Jumlah RT

l

Kelurahan Nunukan Timur

207.21

2.07

1.77%

19

2

Kelurahan Nunukan Utara

48.72

0.49

0.42%

12

3

Kelurahan Nunukan Barat

963.47

9.63

8.22%

25

4

Kelurahan Nunukan Tengah

783.30

7.83

6.68%

20

5

Desa Binusan

9716.04

97.16

82.91%

15

11.718.74

117.19

100%

91

Jumlahffotal

Sumber: Profil Kecamatan Nunukan 2015


42336.pdf

62

Kecamatan Nunukan memiliki jumlah penduduk paling banyak di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan

yang lain di Kabupaten

Nunukan. Hal ini di pengaruhi juga oleh posisinya sebagai Kabupaten dan merupakan daerah transit

ibukota

sehingga migrasi penduduk

menjadi sangat tinggi. Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan KK

r:.

Penduduk (Jiwa) Nama Desai Kelurahan

Laki-Laki

I Perempuan

Jumlah

Jumlah Jiwa

\

KK \

!

(3)

(4)

(5)

Nunukan Timur

5.889

6.740

12.629

3625

2

Nunukan Utara

3.232

3.151

6.383

l.777

3

Nunukan Barnt

6.441

5.934

12.375

2.893

4

Nunukan Tengah

6.083

6.077

12.160

2.858

5

Binusan

2.169

1.774

3.943

1.350

JUMLAH

23.814

23.676

47.490

12.503

(I)

(2)

1

(6)

f--

Sumber: Profil Kecamatan Nunukan 2015 Keberhasilan pembangunan suatu wilayah harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada pada daerah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit pembangunan yang diharapkan dapat terwujud. Fasilitas-fasilitas yang lengkap dan mendukung menjadi acuan bagi perkembangan suatu daerah. Fasilitas seperti pasokan listrik untuk saat ini masih diupayakan oleh pemerintah, dan sebagian besar penduduk sudah menggunakan listrik


42336.pdf

63

PLN, meskipun ada juga sebagian masyarakat yang belum terlayani jaringan listrik PLN. Untuk pemakaian bahan bakar rumah tangga, sampai saat ini masih didominasi pemakaian minyak tanah dan gas, walaupun ada juga yang masih

menggunakan kayu bakar. Satu kendala yang dihadapi adalah

kurang tersedianya minyak tanah sehingga banyak sebagian masyarakat harus rela mengantri di pangkalan-pangkalan BBM minyak tanah guna mendapatkannya. Fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sudah tersedia di beberapa tempat yang kemudian akan diangkut oleh petugas DKPP, selain itu fasilitas seperti tempat buang air besar untuk di kecamatan Nunukan sendiri sebagian masyarakatnya sudah menggunakan jam ban sendiri. Kesehatan menjadi indikator vital bagi perkembangan suatu daerah, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengupayakan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang mudah urusannya, murah dan baik pelayanannya kepada masyarakat. Dengan mudahnya akses terhadap fasilitasi kesehatan diharapkan berbagai keluhan kesehatan yang ada dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, dengan

demikian

meningkat.


diharapkan

derajat

kesehatan

masyarakat

dapat

42336.pdf

64

Tabet 4. 3 Prasarana Kesehatan di Kecamatan Nunukan No

Prasarana Kesehatan

1

Rumah Sakit Um urn

2

Rumah Sakit Bersalin

3

Poliklinik

4

Puskesmas lnduk

5

Puskesmas Pembantu

6

Puskesmas Keliling I

Jumlah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit I

7

Praktek Bidan

8

Posyandu

9

Polindes {Pondok Bersalin Desa)

10

Apotik dan toko Obat

18 Unit 33 Unit 1 Unit 16 Unit --

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Ketersediaan Prasarana dukung dengan

dan fasilitas kesehatan harus juga di

jumlah sumberdaya yang memadai baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Dengan posisinya sebagai ibukota Kabupaten, maka Kecamatan Nunukan menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan yang berada di luar wilayah Pulau Nunukan di mana Kecamatan Nunukan berada untuk mendapaatkan pelayanan kesehatan secara lebih lengkap.


42336.pdf

65

Tabet 4.4 Jumlah Tenaga Medis Tenaga Kesehatan

Laki-Laki

Perempuan

--

Dokter Umum

13

14

Dokter Spesialis

5

3

Dokter Gigi

2

2

Perawat

42

121

Bid an

-

59

Ahli Kesehatan Masyarakat

4

15

-

7

Apoteker

-

7

Anilisis Laboratorium

6

6

-

1

76

235

AhliGizi I

-----~-

--

Dokter Anak Jumlah Sumber: RSUD Kab. Nunukan

Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang lengkap dan merata menjadi

salah satu faktor yang di gunakan untuk

mengetahui

perkembangan pendidikan di suatu daerah. Fasilitas pembelajaran yang lengkap dan baik mendukung lancamya kegiatan belajar mengajar. Di kecamatan Nunukan tercatat ada sejumlah sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan

keterampilan

masyarakatnya.


yang

membantu

peningkatan

kecerdasan

42336.pdf

66

Tabel 4.5 Prasarana Pendidikan di Kecamatan Nunukan Prasarana Pendidikan

No

Jumlah

l

Pendididkan anak Usia Dini (PAUD)

2

Taman kanak-kanak (TK) Negeri

3

Taman Kanak-kanak (TK) Swasta

4

Sekolah Dasar Negeri

5

Sekolah Dasar Swasta

6

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri

7

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta

I8 I

25 Unit

13 Unit 13 Unit 6 Unit 3 Unit 5 Unit

-

2 Unit

Sekolah Menengah Umum Negeri

3 Unit

9

Sekolah Menengah Umum Swasta

10

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

11

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

12

Akadem i/PT dan yang sederajat

13

Sekolah Luar Biasa

I Unit I Unit - Unit I Unit

Sumber : Dinas Pendidkan Kab. Nunukan Kehidupan Sosial Budaya di Kecamatan Nunukan begitu beragam dan bervariasi. Sebagai daerah transit, komposisi penduduk Kecamatan Nunukan sangat beragam yang juga tergambar dari etnis maupun agamanya.

Keberagaman

kehidupan

beragama

terlihat jelas

ketersediaan rumah ibadah yang dapat di lihat pada table 4.6


dari

42336.pdf

67

Tabet 4.6 Jumlah Tempat lbadah di Kecamatan Nunukan Kelurahan Dan Desa No

Sarana lbadah

Nunukan Barat

Nunukan Timur

Nunukan Utara

Nunukan Tengah

Binusan

Juml

I

Masjid

12

10

5

5

6

38

2

Musho\a

2

5

l

2

-

10

3

Gercja Protestan

l

l

I

20

1

24

4

Gereja Katolik

-

-

-

I

-

I

s

Pura

-

-

-

-

-

-

6

I Vihara

1

-

-

-

-

1

~

I

I

1

Sumber: Profit Kecamatan Nunukan 2015

I

I

Kegiatan ekonomi di kecamatan ini sebagian besar dalam sektor jasa dan perbankan. Walaupun pada kenyataannya sektor-sektor lain juga berkembang, seperti perdagangan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang berdagang tidak hanya makanan, tapi juga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Sebagai daerah yang transit yang juga menjadi pintu keluar masuk ke Malaysia, maka mobilitas penduduk menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menjadi permasalahan sekaligus peluang bagi masyarakat Nunukan. Tersedianya hotel menjadi satu salah peluang usaha yang dimanfaatkan. Tercatat hingga saat ini terdapat 15 buah hotel yang tersebar di kecamatan ini. Fasilitas yang juga mendukung adalah adanya 12

unit Automatic

Teller Machine (ATM). Disamping itu terdapat unit Koperasi Unit Desa

(KUO) yang membantu perekonomian masyarakat keciL


I

42336.pdf

68

Tabet 4.7 Fasititas Perekonomian

No

lnstansi

Jumlah

l

Perbankan

7

2

Perhotelan/Penginapan

15

3

Perum pengadain

l

4

Oeler Motor

7

5

KUO (Koperasi Unit Desa)

-

6

Pasar

5


Perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecamatan Nunukan juga cukup maju dengan ditandainya minat masyarakat datam mengurus izin usaha sebagaimana tabel terlihat pada table 4.8

Tabet 4.8 Jenis ljin Usaha yang Diterbitkan

No.

Kelurahan

ljin Gangguan (HO)

SKDP

SIUP MIKRO DAN KECIL

TDP

Total

I

Kelurahan Nunukan Utara

43

28

29

28

128

2

Kelurahan Nunukan Timur

100

80

60

51

291

119

97

87

81

384

83

57

40

38

218

345

262

216

198

1.021

3

4

Kelurahan Nunukan Barat

Kelurahan Nunukan Tengah JUMLAH



42336.pdf

69

Kecamatan Nunukan mempunyai

wilayah yang sangat luas dan

memiliki lahan potensial yaitu sekitar 155 ha dan lahan fungsional sekitar 45, 15 ha yang terdapat di desa Binusan sedangkan 4 (empat) Kelurahan lainya tidak memiliki lahan persawahan baik untuk sawah tadah hujan, sawah pengairan, ataupun sawah pasang surut. Yang hanya ada lahan palawija, kebun sayur dan buah-buahan. Dari luas wilayah tersebut diatas sebagian

besar wilayah

Kecamatan

Nunukan

merupakan

wilayah

Pemukiman. Sedangkan di sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pengembangan ekonomi, sosial maupun ekologi. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam. Dari hasil pendataan sebagian besar wilayah Kecamatan Nunukan hanya sedikit yang memiliki lahan perkebunan. Hal ini disebabkan karena faktor kehidupan perekonomian diwilayah Kecamatan Nunukan perdagangan serta pertanian

lebih condong ke bidang jasa dan begitu juga di sektor petemakan dan

perikanan. Luas lahan dan produktivitas padi dan palawija dapat di lihat pada tabel 4.9.


42336.pdf

70

Tabet 4.9 Luas Lahan dan Produksi Padi dan Palawijaya Luas Lah an (Ha)

Tingkat Produktifitas (Kw/Ha)

Jumlah Produksi (Ton)

Padi Sawah

155

45,15

280

Padi Ladang

40

1500

15

Jagung

3

5450

9,5

Ubi Kayu

255

600,5

6,5

Ubi Rambat

10,5

300,5

3,5

Komoditas

Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau I

Sumber: Profil Kecamatan Nunukan 2015 Selain setor pertanian dan perkebunan, sebagai wilayah yang terletak di pulau maka sebagian besar masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan.

Tabel 4.10 Jumlah Rumah Tangga Nelayan Berdasarkan Prasarana Rumah Tangga Perikanan

Jumlah

Perahu Motor Tempel

270

Kapa! Motor

30 Jumlah

Sumber: PPL Dinas Perikanan dan Kelautan


300

42336.pdf

71

Tabel 4.11 Luas Area Usaha Pemeliharaan Ikan Jenis Usaha

Luas Area

Tambak

194 Ha 2.920 M 2

Ko lam Keramba

197.062 ML

Pantai/Laut

Sumber: PPL Dinas Perikanan dan Kelautan

Kecamatan Nunukan mempakan ibu kota dari Kabupaten Nunukan sehingga bukan saja menjadi pusat pemerintahan tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, lalulintas perdagangan dan menuntut

Kecamatan

Nunukan

untuk

secara

jasa. Kondisi ini terns

menerus

mengembangkan diri sesuai dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang dan semakin maju. Perubahan dan perkembangan ini di satu sisi membawa keberhasilan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan persoalan-persoalan baru yang menjadi masalah dan tantangan.

2. Potret Kemiskinan di Kecamatan Nunukan Kemiskinan

di suatu wilayah dapat di lihat

berdasarkan data

penduduk miskin, persentase penduduk miskin maupun penyebarannya. Mengacu pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K),


menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di

42336.pdf

72

Kecamatan Nunukan sebanyak 15 .596 j iwa atau sekitar 26 persen dari total penduduk miskin Kabupaten Nunukan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kecamatan Nunukan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sekitar 32,8 persen dari total penduduk 47.490 jiwa. Tabel 4.12 Jumlah Rumah Tangga dan lndividu Dengan Kesejahteraan dibawah 40 Persen

I

Kel NunukanBarat

2 \ Desa Binusan

112

199

321

316

119

166

224

150

948 6591

805

1.127

1.545

1.188

777

825

890

429

482

654

Ll35

802

297

565

1.260

Ll63

110

284

684

574

Status

4.665 2.921

I

Kel NunukanTengah j

64

106

218

195

4 Kcl Nunukan Timur

39

90

244

276

5 Kel Nunukan Ulllra

16

50

142

153

ml 649 361

--- - -

3200

3.073 3285 1.652 15596

Sumber : TNP2K Tahun 2016

Melihat data penyebaran penduduk miskin di Kecamatan Nunukan dapat di ketahui bahwa jum lah keluarga m iskin terbanyak (desi I I) berada di Desa Binusan

dan di ikuti oleh Kelurahan Nunukan Barat. Desa

Binusan merupakan satu-satunya desa yang ada di wilayah Kecamatan Nunukan. Hampir sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan dengan tingkat penghasilan yang tidak menentu. Kelurahan Nunukan Barat merupakan

wilayah

pesisir yang

pemukiman padat penduduknya berada di pinggir/atas laut dengan ciric1n:

a) Sanitasi yang kurang memadai


42336.pdf

73

b) tidak memiliki tempat pembuangan sampah c) tidak adajarak antara rumah sehingga ventilasi udara sangat minim d) rumah seringkali berfungsi juga sebagai tempat usaha e) jumlah penduduk yang sangat padat Kondisi pemukiman yang sama juga terdapat di Kelurahan Nunukan Utara dan Kelurahan Nunukan Timur. Selain dua kondisi diatas, terdapat juga kelompok masyarakat miskin lainnya yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang di deportasi dan kemudian memilih untuk tidak kembali ke Malaysia maupun kembali ke daerah asalnya. Kelompok ini biasanya menjadi buruh tani yang tinggal di lahan-lahan warga untuk mengolah lahan/kebun untuk menghidupi keluarganya. Kondisi mereka

sering sangat memprihatinkan karena

kebanyakan tidak mengenyam pendidikan formal

dan tidak memiliki

keahlian maupun modal.

B. Hasil 1. Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program Penanggulangan kemiskinan Kementerian sosial yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin mdalui pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Adapun bentuk program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).


42336.pdf 74

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah melalui:

a) peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin secara bersama dalam kelompok b) peningkatan pendapatan c) pengembangan usaha d) pemberdayaan masyarakat miskin

Pendapat yang

sama juga di kemukakan oleh Kepala Bidang Sosial,

dalam wawancaranya sebagai berikut:

" memang program ini di tujukan untuk masyarakat miskin melalui kelompok yang di bentuk o/eh masyarakat sendiri untuk mengembangkan usaha mereka sehingga penghasilan bisa meningkat, lebih kepada pemberdayaan masyarakat miskin " .... Sasaran penerima

manfaat adalah keluarga sangat miskin/fakir

miskin (desil 1), keluarga miskin dan hampir miskin. Pembentukan KUBE didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Tempat tinggal berdekatan (wajib dalam satu desa/kelurahan) b) Ketersediaan potensi di bidang ekonomi/usaha tertentu c) Kesamaan motivasi d) Kemampuan menyesuaikan diri dalam kelompok

Keanggotaan KUBE di tetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a) Kepala keluarga dan /atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin maupun hampir miskin;


42336.pdf 75

b) Berdomisili tetap c) Berusia 15 -55 tahun dan telah berkeluarga d) Bersedia bergabung dalam kelompok e) Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu

Tahapan-tahapan dalam pembentukan KUBE terdiri dari:

a) Persiapan

yang meliput pemetaan sosial terkait kemiskinan,

identifikasi dan sosialisasi program; Tahapan ini menjadi dasar yang akan menentukan apakah sasaran program ini tepat atau tidak sekaligus memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran sehingga bukan sekedar

memahami tetapi juga memiliki pemahaman yang sama

dengan sesama anggota kelompok, dengan Pekerja sosial Masyarakat yang menjadi fasilitator maupun dengan Dinas Sosial selaku pelaksana program. b) Pelaksanaan yang meliputi pembentukan kelompok, pemilihan dan penentuan jenis usaha, pemilihan pengurus kelompok, pembuatan dan pengajuan proposal, verifikasi, pencairan bantuan, pengelolaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan (monev). Tahapan ini di laksanakan ketika kelompok sasaran yag di tuju telah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap sehingga mereka dengan

inisatif

sendiri

membentuk

kelompok,

memilih

dan

menentukan jenis usaha yang akan di laksanakan/dikembangkan oleh kelompok serta memilih pengurus kelompok. Setelah anggota


42336.pdf

76

kelompok memilih jenis usaha yang akan di laksankan serta memilih pengurus kelompok di lanjutkan dengan pembuatan dan pengajuan proposal. Proposal yang di ajukan oleh kelompok akan diverfikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan kelompok yang di anggap layak akan di berikan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi untuk di ajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan. Kementerian Sosial melalui Dirjen Dayasos selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan tentang jumlah dan nama kelompok yang

mendapat

bantuan

untuk

setiap

Kabupaten

berdasarkan

usulan/proposal yang di ajukan. Bantuan dana sebesar 20 juta rupiah akan di transfer ke rekening kelompok yang ada di BRI. kelompok yang telah mendapat bantuan akan mengelola bantuan tersebut sesuai dengan jenis usaha yang telah di sepakati bersama. Seluruh tahapan tersebut di atas di damping oleh PSM/Pendamping yang Dinas

Sosial

juga

akan

melakukan

monev

untuk

bersama melihat

perkembangan dan kemajuan usaha yang dilaksanakan oleh KUBE.

Sebagai

salah

satu

Program

Kementerian

Sosial

untuk

penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh di Kabupaten/Kota, kewenangan dalam menetapkan kabupaten penerima dan jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) yang mendapatkan bantuan sepenuhnya berada di Kementerian Sosial (Dirjen Rehabilitasi Sosial sebelumnya di Dirjen DayaSos).


42336.pdf

77

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan KUBE adalah sebagai berikut;

a) Penentuaan nasib sendiri anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dalam nilai seperti ini pendamping yang terlibat dalam KUBE berperan sebagai fasilitator dan motivator. b) Kekeluargaan prinsip ini menekankan bahwa KUBE di bentuk dan di jalankan atas semangat kekeluargaan antar sesama anggota KUBE maupun dengan pendamping dan lingkungannya. Nilai seperti ini diharapkan akan mampu mewujudkan semangat dan sikap tanpa pamrih dalam meewujudkan impian bersama melalui KUBE c) Kegotongroyongan Sikap ini menuntut adanya semangat kebersamaan di antara sesama anggota dan tidak menonjolkan perbedaan maupun kedudukan. d) Berbasis potensi local Penbentukan maupun pengelolaan KUBE harus di dasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anggota KUBE. Selain itu juga melihat potensi dan ketersediaan sumber

daya yang ada di

wilayah masing-masing sehingga tidak menjadi kendala dalam perkembangaan kelompok usaha. e) Keberlanjutan


42336.pdf

78

Pembentukan dan pengelolaan KUBE melalui kegiatan dan usahanya harus diwujudkan dalam bentuk program yang berkelanjutan dan bukan merupakan keinginan sesaat.

t) Usaha yang berorientasi pasar Pengelolaan dan pengembangan KUBE melalui usaha yang di laksanakan oleh kelompok harus diarahkan pada jenis usaha yan memiliki prospek yang baik serta sesuai dengan kebutuhan pasar. g) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan KUBE harus di lakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pembentukkan KUBE maupun pengelolaan KUBE yang telah mendapatkan bantuan dana/berjalan dibutuhkan seorang pendamping sehingga tujuan dan sasaran yang ingin di capai melalui program

ini

dapat

tercapai.

Pendamping

diperlukan

untuk

menjembatani/memfasilitasi permasalahan yang ada di KUBE maupun dengan

pihak yang terkait dalam keberhasilan program KUBE di

wilayahnya sesuai tugas dan fungsinya. Setiap Desa/Kelurahan memiliki seorang pendamping yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan di tetapkan oleh Kementerian Sosial. Sebelum melaksanakan tugasnya, pendamping mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang di laksanakan oleh Kementerian Sosial. Hal senada di sampaikan oleh KT, salah seorang pendamping:

"Pelatihannya di Jogya selama delapan hari, yang laksanakan dari Kementerian " ....


42336.pdf

79

Seorang Pendamping KUBE mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Sebagai perencana: yaitu membantu menetapkan tujuan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, memberikan gambaran awal kepada anggotanya; b) Sebagai

pembimbing:

memberikan arahan agar anggota

lebih

mengerti, memahami dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi; c) Pemberi informasi: memberikan penjelasan

gambaran pengelolaan

UEP dengan pendekatan KUBE, cara mengembangkan sosial, ekonomi dan kelembagaan d) Motivator: memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada anggotanya. Selain itu juga mampu menghubungkan sumber-sumber yang di butuhkan; e) Fasilitasi: memberikan berbagai kemudahan dan mengatasi berbagai kesulitan baik sarana maupun prasarana; f) Mobilisator: mengembangkan dan menggerakan seluruh sumber untuk

mencapai kualitas yang optimal sekaligus sebagi evaluator untuk memberikan penilaian, masukan dan saran seluruh program KUBE.


42336.pdf

80

KETUA

I

PENDAMPING ---------------1~-

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Garn bar 4.1 Struktur organisasi KUBE

Kepengurusan KUBE pada hakekatnya di bentuk dari, oleh dan unruk a11ggota kelompok. Pengurus dipilih dari anggota kelompok yang bersedia dan mampu mendukung pengembangang KUBE, memiliki kualitas seperti

kesediaaan

mengabdi,

JIWa

kepemimpinan,

mempunyai

kemampuan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dan anggota, pengetahuan dan pengalaman dan yang terutama adalah mendapatkan dukungaan dan kepercayaan dari seluruh anggota kelompok.

Agar KUBE dapat berjalan dengan baik dan lancar maka pengurus maupun pendamping KUBE hams memiliki administrasi yang baik yang mengatur keanggotaan, kegiatan, keuangan, pembukuan dan hal-hal lain yang di butuhkan oleh kelompok dalam menjalankan usahanya.

Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaporan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan KUBE. pembinaan di lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna dari KUBE disamping untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan anggota kelompok maupun pendamping. pembinaan di lakukan oleh Dinas Sosial


42336.pdf

81

Kabupaten dan di damping oleh pendamping kelompok.

Monitoring

evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi sehingga anggota kelompok maupun usaha yang di jalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan. Dalam pelaksanaannya evaluasi dan pelaporan di

monitoring

lakukan secara berjenjang mulai dari

pendamping KUBE yang ada di desa/kelurahan kemudian Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Hal ini di maksud agar perkembangan maupun permasalahan yang di hadapi di lapangan dapat di ketahui secara lengkap dan utuh sehingga proses evaluasi dan solusi yang akan di berikan sesuai dengan kondisi/permasalah yang ada.

2. Implemeotasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatao Nuoukao

Kecamatan Nunukan sebagai penerima dan pelaksana program ini sangat merasakan manfaat dari program ini sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmingrasi Kabupaten Nunukan.

" !tu banyak membantu _ Dananya berasal dari pusat, tentu yang kita evaluasi terns itu samrannya atau penerimanya efektif atau tidak ". Kabupaten Nunukan mulai menerima program KUBE ini pada tahun 2011 dan terns berlanjut hingga tahun 2012 melalui dana Dekon Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan program ini sempat terhenti pada tahun 2013 -


42336.pdf

82

2105 ketika Kabupaten Nunukan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagaiman hasil wawancara dengan staf bidang Dayasos:

"" kita mulai dapat bantuan KUBE itu tahun 2006, banyaknya itu di Sebatik Krayan, Sebuku sama Sembakung, 2011, 2012 baru di Kecamatan Nunukan. Terhitung mulai tahun 2012 semenjak kita transisi ke Kaltara, sehingga tahun 2013 - 2015 terputus karena Kaltim gak ho/eh masuk. Mudah-mudahan tahun ini akan ada lagi '.

a. Tabapan Persiapan Pembentukan KUBE Tahapan persiapan pembentukan KUBE di Kecamatan Nunukan yang seharusnya diawali dengan pemetaan kondisi kemiskinan maupun potensi yang di miliki dan di lanjutkan dengan identifikasi kelompok masyarakat miskin yang akan menjadi sasaran dari program KUBE tidak sepenuhnya di jalankan oleh PSM/pendamping yang ada di desa/kelurahan. Proses ini penting akan menentukan kelompok saasaran yang dituju oleh program ini sehingga dapat mengurangi penyelewengan maupun ketidaktepatan sasaran. Hal ini sesuai dengan informasi yang di peroleh dari pendamping:

"Orang dari dinas hubungi kami suruh bentuk KUBE. kami cari orang, mereka kita suruh nyari anggota 10 orang untuk bentuk kelompok yang usahanya sama. kalo petani ya petani semua, kalo sembako begitu juga. nanti di kasi bantuan dari kementerian. tinggal kita tunggu kalo mereka perlu mereka hubungi kita jadi kita datang bantu sekalian jelasin ke mereka lagi. " Pemyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh staf Dayasos :

"Seharusnya memang diidentifikasi dan dipetakan kondisi kemiskinan yang ada di setiap wilayah. ini yang jalankan PSM!pendamping. setelah itu kita lakukan sosialisasi. tapi kenyataanya gak seperti itu.. Ya kendala pekeTjaan PSM!pendamping juga trus dananya juga gak ada. Jadi kita informasikan kalo ada


42336.pdf

83

program ini ke PSM/pendamping surnh bentuk kelompok untuk di usulkan biar dapat bantuan, nanti dia yang nyampaikan ke masyarakat, bantu trns damping mereka. " Sosialisasi menjadi langkah berikutnya pada tahapan persiapan yang harus di lakukan agar program ini dapat di ketahui dan di pahami oleh masyarakat luas terutama masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program KUBE. Walaupun demikian tahapan ini juga tidak maksimal di laksanakan baik karena keterbatasan dana yang di anggarkan oleh Kementerian maupun tidak adanya dukungan dana dan komitmen yang kuat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Hal ini nampak dari hanya sekali di laksanakan sosialisasi

program

ini

yang

bahkan

dilaksanakan

bukan

di

desa/kelurahan yang menjadi lokus dari program ini tetapi di laksankan di Gedung gad is satu yang jauh dari wilayah kelompok sasaran.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial, peserta yang hadir sebagian besar bukan merupakan kelompok sasaran program:

"Sosialisasi secara langsung kemasyarakat memang tidak di laksankan karena kendala anggaran jadi kita manfaatkan PSM yang ada di kelurahan dan desa untuk menginformasikan sekaligus mengidentifikasi kondisi kemiskinan yang ada di wilayahnya . Memang ada anggarannya tapi gak sesuai dengan standar di sini, terlalu rendah jadi kita siasati dengan mengadakannya di Au/a gadis satu. Yang datang memang kebanyakan bukan yang menjadi sasaran dari program ini. " Seorang

anggota

KUBE juga

menyampaikan

mendukung pemyataan Kepala Bidang sosial:


informasi

yang

42336.pdf

84

"!ya sekali, disuruh ikut di Sedadap." Pendamping dari Kelurahan Nunukan tengah dan Nunukan Utara juga menyampaikan pemyataan yang sama:

Kalo sosialisai;i itu yang ngadakan dari Dinas, pernah sekali di Gadis Satu. Kalo untuk di kelurahan be/um pemah. " "kita jelaskan ke mereka bahwa ada bantuan dari pemerintah tetapi harus bentuk kelompok dulu, buat proposal , nanti kita dampingi untuk di usulkan ke Dinas" ... Sebagian besar anggota KUBE juga menyatakan bahwa mereka hanya mendapatkan informasi tentang program KUBE ini dari pendamping maupun aparat desa. Bahkan ada yang mendapatkan informasi ini dar! teman mengajak untuk menjadi anggota kelompok .

"Saya taunya dari !bu ....... di ajak ikut kelompok katanya supaya menggenapi anggota merljadi I 0 orang.. " Dalam tahapan ini PSM/pendamping bertindak sebagai narasumber sekaligus fasilitator bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program ini.

Peran PSM menjadi vital karena hampir sebagian besar masyarakat miskin tidak mendapatkan akses maupun informasi yang berkaitan dengan program pemerintah khususnya program/bantuan untuk masyarakat miskin. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah masyarakat yang peduli dan secara sukarela menangani masalahmasalah sosial di lingkungannya masing-masing. Berbeda dengan Pendamping yang mendapatkan honor, PSM tidak mendapat honor sehingga sering menimbulkan rasa iri. Hal ini di sikapi oleh Dinas


42336.pdf

85

Sosial dengan menjadikan PSM juga sebagai pendamping mengingat tugas dan fungsinya yang saling berkaitan. PSM mensosialisasikan program KUBE dan memfasilitasi pembentukan Kelompok (KUBE) sampai dengan mengajukan proposal usulan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan pendamping mulai melakukan pendampingan ketika kelompok sudah mendapatkan SK dari Dirjen Dayasos Kementerian Sosial bantuan.

tentang

KUBE yang mendapatkan

Berikut basil wawancara dengan staf

DayaSos bidang

Sosial:

"Memang yang membentuk KUBE itu awalnya dari PSM, pendamping itu mulai ada ketika KUBE sudah mendapatkan bantuan, mereka di latih dan ada honornya. Sedangkan PSM itu kerja sosial jadi tidak ada honor atau gaji sehingga kita siasati dengan mengusulkan PSM yang ada di wilayahnya merljadi pendamping supaya gak ada kecemburuan "..

b. Tabapan Pelaksanaan

Proses pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) menjadi langkah awal pada tahapan pelaksanaan yang penting. Pendamping bertindak sebagai fasilitator dan komunikator dalam menjembatani keinginan dan kebutuhan anggota kelompok.

Hal ini di perlukan

supaya tidak ada anggota yang memaksakan kehendak/keinginannya atau mendominasi di dalam kelompok. Semua anggota kelompok harus mempunyai pemahaman yang sama tentang kelompok dan rencana usaha yang akan di kembangkan. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya banyak KUBE yang di


bentuk tanpa adanya

42336.pdf

86

pendampingan dari pendamping. Hasil wawancara dengan seorang anggota KUBE menunjukan kondisi ini:

"waktu diajak, katanya ada bantuan uang kalo kita jadi anggota ke/ompok makanya saya langsung mau. Ma/ah saya langsung di tunjukjadi ketua KUBE. ..." Kelompok yang di bentuk memang seharusnya merupakan inisiatif dari seluruh anggota tetapi tetap memerlukan pendamping sehingga menjadi lebih terarah, fokus dan sesuai dengan tujuan program. Hal ini juga termasuk dalam menentukan jenis usaha yang akan di jalankan secara bersama oleh kelompok sehingga jenis usaha yang dipilih dan disepakati merupakan jenis usaha yang sudah ada di kalangan anggota kelompok/memiliki potensi dan tinggal membutuhkan pengembangan. Anggota KUBE yang berjumlah l 0 orang merupakan warga miskin (desil 1,2,3) namun 3 orang anggota biasanya merupakan warga yang masuk kategori hampir miskin (desil 4) atau tidak miskin dimana di harapkan

akan

mampu

membantu

mengorganisasikan

keberlangsungan kelompok usaha bersama yang telah di bentuk.

Kelompok-Kelompok

yang

telah

terbentuk

kemudian

membuat proposal usulan permohonan bantuan dana untuk usaha mereka yang ditujukan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan. Usulan ini akan di verifikasi

baik

secara

administrasi

menyangkut

kelengkapan

persyaratan maupun verifikasi ke lapangan untuk melihat secara langsung data-data yang di sampaikan termasuk kondisi anggota


42336.pdf

87

kelompok dan jenis usaha bersama yang di usulkan. Hal

m1

di

sampaikan oleh kepala Bidang Sosial:

"jadi setelah semua usu/an masuk kita perikasa kelengkapannya kemudian ada tim yang turun ke lapangan untuk verifikasi, sesuai apa tidak dengan yang diusulkan, sesuai gak dengan yang dipersyaratkan " ... Kelompok yang telah diverifikasi dan di nyatakan lengkap serta sesuai persyaratan akan di berikan rekomendasi untuk di ajukan ke Kementerian Sosial. Tidak semua usulan KUBE yang di ajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten mendapatkan persetujuan atau bantuan dari Kementerian Sosial.

Data jumlah KUBE dan jenis usahanya yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial tahun 2011 dan 2012 dapat di lihat pada tabel 4.13 dan tabel 4.14 berikut:


42336.pdf

88

Tabel 4.13 Jumlah KUBE dan Jenis Usahanya Tahun 2011 No

Nama KUBE

Jenis Usaha

Lokasi

I

Bina Bersama

Sembako

Kel. Nunukan Barat

2

Nelayan Bersama

Nelayan

Kel. Nunukan Barat

3

Maju Jaya

Sembako

Kel. Nunukan Barat

4

Nunukan Tengah I

Pertanian

Kel. Nunukan tengah

5

Solata

Sembako

Kel. Nunukan Tengah

6

Sinar Tani

Pertanian

Desa Binusan

7

Bunga Jagung

8

Bina Karya

Pertanian

Desa Binusan

9

Bunga Padi 1

Pertanian

Desa Binusan

10

Bunga Padi 2

Pertanian

Desa Binusan

11

Bunga Padi 3

Pertanian

Desa Binusan

12

Bunga Timun

Pertanian

Desa Binusan

13

Bunga Sawi

Pertanian

Desa Binusan

I

Pert..ania.'1

I

Desa Binusan

Sumber: Dinsosnakertrans (diolah)

Pada tahun 2011 Kecamatan Nunukan mendapat bantuan untuk 13 (tigabelas) KUBE yang tersebar di tiga lokasi yaitu Desa Binusan, Kelurahan Nunukan Tengah dan Kelurahan Nunukan Barat.


42336.pdf

89

Tabel 4.14 Jumlah KUBE dan Jen is Usahanya Tahun 2012 No I 2 3 4 5 6

7 8

9 IO 11 12 13 i4 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29

Nama Kube Damai Maju Bersama Maju Jaya Persemaian Persemaian Jaya Salumaiting Sipatuo KNT Sirenden Sang Baine Sanda Mairi Gabman TKI Bunga Melati Sejahtera Abadi Sinvaling Nusantara Bun~a Padi 5 Buang Sayang Rezky Sungai Butun Sembako Taka Mapitkon Bina Bersama Pada ldi Pada Idi II Ketada Taka Jagung Jaya Sipatuo -·--·-Tunas Unggul Bunga Kacang Tanjung Berjaya

Jenis Usaha Kue Pertanian Sembako Pertanian Petemakan Pertanian Pertanian Pertukangan Petemakan Pertanian Sembako Pertanian perkebunan pertanian pertanian pertanian pertanian Sembako Sembako Sembako Sembako Rumput laut Pertanian Penjahitan Pertanian Pertanian Pertanian Perkebunan Rumput laut

Lokasi Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Ten~ah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Ket. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Kel. Nunukan Tengah Desa binusan Desa binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan

-~

Sumber: Dinsosnakertrans Tahun 2012 Kecamatan Nunukan mendapatkan bantuan untuk duapuluh sembilan KUBE yang tersebar di dua lokasi yaitu Kelurahan Nunukan tengah dan Desa Binusan.

Dari jumlah KUBE yang

terbentuk dan di setujui tersebut, sebagian besar KUBE berusaha di bidang pertanian yaitu sebanyak

14 KUBE, sembako 6 KUBE,

petemakan 2 KUBE, kue I KUBE, penjahitan I KUBE, pertukangan


42336.pdf

90

I KUBE, perkebunan 2 KUBE dan rumput laut 2 KUBE. Sejak tahun 2012 KUBE di bedakan menjadi 5 jenis yaitu KUBE Perbatasan, KUBE Pedesaan, KUBE Perkotaan, KUBE Pesisir dan

KUBE

Pedalaman.

Jika melihat data pada tabel 4.13 dan 4.14 diatas maka jumlah KUBE penerima bantuan terbanyak berada di Desa Binusan yang memang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak (desil 1) di Kecamatan Nunukan diikuti Kelurahan Nunukan Barat dan Kelurahan Nunukan Tengah. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dan sasaran program ini yaitu mengurangi jumlah masyarakat miskin melalui program pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Setiap KUBE yang telah di tetapkan

melalui SK Dirjen Dayasos Kementerian Sosial

memperoleh bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000 yang di transfer ke rekening kelompok di Bank BRI. Berikut kutipan wawancara dengan Staf Seksi Dayasos:

"tahun 2006 sampe 2008 itu tiap KUBE dapat 40 juta tapi sejak 2009 sampe 2012 turun jadi 20 juta karena menurut Kementerian Sosial yang 40 Juta terlalu memanjakan masyarakat, karena yang dana 40 juta itu seharusnya masyarakat mulai berdiri, tetapi mereka ma/ah terkesan berlebih sehingga manja, tuntutannya semakin besar akhirnya di turunkan dengan 20 juta ditransfer langsung ke rekening kelompok di BRI" ...


42336.pdf

91

Disampaikan Pengurus Bersama pendamping ke BRI

Proposal UEP

oleh Bank BRI

Verifikasi kesesuaian dengan SK Dirjen

---------·

t

Pemanfataan

....

Pemberitahuan

Kepada Dinas/instansi sosial

.....

Rekomendasi Dinas/lnstansi Sos ial

...._

..... Pencairan dana P2FM BLPS

Garn bar 4.2 Proses Pencairan Dana Sumber: Buku Saku Pendamping Sosial P2KPD-BLPS Selain tahapan pembentukan kelompok, tahapan pencairan uang bantuan kelompok juga merupakan tahapan yang krusial sehingga memerlukan pendampingan dan bimbingan dari pendamping maupun Dinas selaku pelaksana program. Pendampingang di butuhkan agar dana yang diterima dapat di manfaatkan sesuai dengan perencanaan awal oleh kelompok.

Lamanya rentang waktu dari pengusulan proposal KUBE sampai dengan disetujuinya bantuan dan pencairan dana seringkali membuat komitmen anggota kelompok berubah sehingga dana yang di terima tidak di gunakan untuk usaha produktif sebagaimana di sepakati pada saat pembentukan KUBE. Hal ini di sampaikan juga oleh seorang anggota kelompok:


42336.pdf

92

"pa~

uangnya cair ada kebutuhan lain yang perlu jadi di pake untuk keperluan itu " ... Selain itu godaan untuk melakukan penyimpangan juga terjadi ketika pencairan dana di laksanakan. Rendahnya motivasi komitmen

dan

awal antara anggota kelompok menjadi celah yang di

manfaatkan oleh beberapa pengurus/anggota lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berikut petikan wawancara dengan ibu MR salah satu anggota merangkap pengurus KUBE yang mendapat bantuan:

" yang saya bagikan itu 4 orang anggota, untuk anggota yang lain di ambil sama ibu ..... katanya nanti dia yang nyerahkan ke anggote yang lain tapi waktu saya tanya anggota lain ada yang bilang di krui tapi cuma segini ma/ah ada yang gak di krui sama sekali, makanya kelompok kami gak jalan salah satu ya itu tadi " ... Selain Pendampingan yang harus di lakukan secara intensif kepada anggota kelompok pada saat akan di lakukan pencairan dana, Dinas Sosial juga seharusnya memberikan bimbingan maupun sosialisasi kepada anggota KUBE yang akan menerima bantuan sehingga mereka mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut.

Namun kenyataannya Dinas Sosial

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tidak pemah mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Sosial:

"seharusnya gitu mill, sebelum mereka terima uangnya mereka di beri bimbingan dan pe/atihan singkatlah bagaimana mengelola dan menggunakan dana tersebut. Anggarannya selalu di coret sama pangar katanya tidak menyentuh, itu kendala kami..tidak bisa kami laksanakan " ...


42336.pdf

93

Pengelolaan Usaha bersama akan sangat di pengaruhi oleh langkahlangkah pada tahapan persiapan maupun langkah-langkah pada tahapan pelaksanaan. Pengelolaan

KUBE di Kecamatan Nunukan

sejak tahun 2011 hingga 2012 be Iurn sepenuhnya berjalan dengan baik. Jenis usaha maupun komitmen anggota kelompok sering tidak berjalan sepenuhnya seperti yang telah di rencanakan di awal ketika akan membentuk KUBE. Beberapa KUBE yang telah mendapatkan bantuan dana malah tidak berjalan. KUBE kue tidak berjalan karena kendala pada pemasaran produk mereka yang sulit.

Hal ini sesuai dengan

pernyataan salah seorang anggota KUBE kue:

"kue-kuenya banyak yang tidak laku, kalo kue kering susah mau jualnya gak ada tempat, mau dititip di warungjuga susah lakunyajadi lama-lama gak jalan " ... Demikian halnya dengan KUBE sembako yang kebanyak juga tidak berjalan karena banyaknya usaha sejenis di wilayah KUBE berada. Hal ini di sampaikan oleh seorang anggota KUBE sembako yang sudah tidak berjalan lagi:

"banyak pak yangjualan sembako di sini, saingannya banyak, trus kita kalah modal jadi sudnh gak jalan lagi. Tapi adn anggota yang masih jalan sendiri-sendiri usahanya " ... Kedua pernyataan ini di benarkan oleh pendamping KUBE Kelurahan Nunukan Tengah :

"yang masih jalan tinggal separohnya pak, kue sama sembako yang gak jalan. Pemasarannya yang susah kalo kue, sama banyak usahanya yang sama ka/o sembako jadi kalah bersaing paling yang masih jalan yang pertanian sama nelayan, petemakan juga gak jalan sudnh"..


42336.pdf

94

Walaupun demikian di temukan juga KUBE yang secara kelompok tidak berjalan namun beberapa anggota masih

tetap menjalankan

usaha mereka secara perorangan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perencanaan awal KUBE maupun tujuan KUBE di bentuk sebagai sebuah kelompok yang menjalankan usaha secara bersama-sama melalui pemberdayaan anggotanya.

Selain kendala pemasaran dan persamgan usaha sejenis yang menyebabkan banyaknya KUBE tidak berjalan, permasalahan lain yang juga sangat mempengaruhi kegagalan KUBE adalah scringnya anggota kelompok berkurang karena ada yang pergi merantau ke Malaysia atau kembali ke daerah asalnya. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang pendamping KUBE:

" anggotanya ada yang merantau ke sebelah..ada yang pulang kampung.. makanya banyak kelompoknya gak jalan, di sinikan pak banyak yang pendatang ... Setiap KUBE di damping oleh seorang pendamping yang juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan.

Setiap desa/kelurahan memiliki sorang pendamping yang akan mendampingi KUBE yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah pendamping KUBE untuk Kecamatan Nunukan sebanyak tiga orang dengan wilayah pendampingan:


42336.pdf

95

a) Satu Pendamping di Kelurahan Nunukan Barat dan Kelurahan Nunukan Timur b) Satu pendamping di Kelurahan Nunukan Tengah dan Kelurahan Nunukan Utara c) Satu pendamping di Desa Binusan Minimnya jumlah pendamping di bandingkan dengan luasan wilayah pendampingan juga di keluhakan oleh Staf Dayasos:

" pendampingnya kurang, yang mengangkat itu dari Kementerian. Kita hanya mengusulkan dari setiap desalkelurahan satu orang.Jodi kalo ada KUBE barn di desa atau kelurahan ya pendampingnya yang sudah ada itu. Persoalan ini juga menjadi kendala bagi dalam melaksanakan tugas pendampingan karena selain jumlah kelompok yang di damping banyak juga memerlukan biaya operasional

mengingat jarak yang

harus di tempuh antar kelurahan yang relatif berjauhan. Hal ini di keiuhkan oleh salah seorang pendamping yang di wawancarai:

" kami harus keluarkan biaya sendiri untuk mendampingi KUBE yang ada di wilayah tugas kami, sedangkan honor kami sangat kecil dan hanya di berikan satu kali saja padahal pendampingan harus berjalan terns. Ma/am-ma/am kalo di panggil sama kelompok kami harus tetap datang" ... Di sisi pendamping, KUBE yang di damping sangat banyak bahkan harus mencakup dua kelurahan seperti pendamping untuk Kelurahan Nunukan Tengah dan Kelurahan Nunukan Utara yang hanya memiliki satu orang pendamping padahal KUBE yang harus di damping berjumlah 13 KUBE. Demikian halnya dengan pendamping Kelurahan Nunukan Barat dan Kelurahan Nunukan Timur yang juga hanya


42336.pdf

96

memiliki satu orang pendamping dengan jumlah KUBE yang harus di dampingi sebanyak

3 KUBE.

Desa Binusan memang memilik

seorang pendamping tetapi jika melihat jumlah KUBE yang harus didampingi sebanyak 26 KUBE tentu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan kondisi Desa Binusan yang sangat luas dan masih sangat terbatas sarana prasarananya. Walaupun mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar namun hal ini tidak di imbangi dengan tingkat kesejahteraan yang di berikan kepada pendamping. Honor yang di berikan kepada pendamping dari Kementerian Sosial hanya di berikan sekali, sedangkan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, pendamping tidak di berikan honor maupun

tunjangan/dana

operasional

untuk

melaksanakan

pendampingan. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang pendamping:

"Honomya di kasi satu kali , cuma 900 ribu dari kementerian kerjanya setahun honornya Cuma sekali .. jadi kalo ada perminlaan dari kelompok baru kami datang gak bisa rutin " ... Hal ini juga di akui oleh Kepala Bidang Sosial;

"memang tidak ada anggaran untuk pendamping, sebenarnya ada kami usulkan untuk biaya pertemuan dengan kelompok tapi tidak pernah di setujui oleh panggar ".. Bahkan dari hasil wawancara dengan staf Dayasos Bidang Sosial, di peroleh informasi bahwa pendamping KUBE Desa Binusan sudah lama tidak menjalankan tugasnya karena sakit dan sudah pulang ke daerah asalnya (Nusa Tengara Timur).


42336.pdf

97

"Pendamping Binusan Pak Jon Abdulrahman sudah pulang ke kampungnya, sakit-sakit dia jadi untuk Desa Binusan itu sementara saudara11)'a yang ganti " ... Pendamping untuk Kelurahan Nunukan Barat dan Nunukan Timur juga tidak maksimal karena pendamping yang ada telah di angkat menjadi PNS dan belum mendapatkan pengganti. Pendamping ini tetap mendampingi KUBE di wilayahnya walaupun tidak dapat secara maksimal karena harus menyesuaikan dengan pekerjaannya sebagai

Kondisi

PNS.

ini

pendampingan yang di berikan kelompok dari

sering mengakibatkan

kegiatan

lebih mengarah kepada permintaan

seharusnya yang di laksanakan secara rutin dan

terjadwal. Jika ada permintaan dari KUBE karena adanya kendala atau permasalahan barulah pendamping turun menemui anggota KUBE.

Kondisi ini di dukung oleh pemyataan pendamping dalam hasil hasi wawancara berikut:

"Saya kan juga honor pak, jadi kalo ada permintaan dari kelompok baru kami datang gak bisa rutin. tapi kalo ma/am di panggil sama kelompok kami tetap datang ..." Kegiatan

pendampingan

yang

di

laksanakan

hanya

sebatas

memberikan saran dan masukan ketika KUBE mengalami kesulitan, belum mengarah pada upaya peningkatan kemampuan/skill maupun kreatifitas anggota KUBE. Sehingga pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) lebih banyak di laksanakan sebagai formalitas saja. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pendamping yang lain:


42336.pdf

98

"Kalo mereka ada masa/ah atau kendala kita di panggil. jadi kita datang bantu mereka . kalo juga gak bisa Irita laporkan ke Dinas. jadi tergantung dari kelompoknya. kalo kayak pelatihan gak ada pak.. " Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk mengukur dan melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta untuk mengetahui kelemahan dan kendala yang di hadapi. Namun hal ini tidak di lakukan secara maksimal oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Nunukan.

Kewenangan

yang

di

miliki

ini

tidak

dilaksanakan karena ketiadaan anggaran pendukung sehingga hanya memanfaatkan pendamping yang ada untuk mendapatkan laporan.

Hasil wawancara dengan seorang pendamping menunjukan kondisi seperti ini;

"mau minta /aporan kita di hubungi. atau minta data begitu aja. Kita sampaikan supaya di bantu opersional tapi gak ada anggaran katanya ... " Pernyataan Kepala Bidang sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh pendamping:

"tidak ada anggaran jadi tidak pernah turun langsung melaksanakan monev. Kita lewat pendamping saja. jadi apa yang di laporkan pendamping ya itu juga yang kita laporkan Turun ke lapangan paling hanya waktu verfikasi untuk proposal yang di ajukan oleh kelompok di awal pembentukan KUBE ... "


42336.pdf

99

C. Pembahasan

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah di implementasikan di Kecamatan Nunukan dari tahun 2011 sampai tahun 2012. lmplementasi program ini dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan yang di buat oleh Kementerian Sosial dan di laksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan di Kecamatan Nunukan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui implementasi program KUBE di kecamatan Nunukan

di gunakan model implementasi Mazmanian & Sabatier yang

menyatakan bahwa ada tiga variabel

yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan yaitu karakteristik dari masalah (tractability of the

problem),

karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute of

structure impelemntation) dan variable lingkungan (nonstatutory variabe/s affecting implementation. Walaupun demikian, dari ketiga variabel yang di kemukan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut tidak semua unsur yang ada pada ketiga variabel tersebut di gunakan dalam penelitian ini. Peneliti hanya menggunakan

beberapa

unsur

pada

setiap

variabel

sesuai

dengan

permasalahan yang di teliti oleh peneliti.

1. Karakteristik dari Masalah (Tractability Of The Problem) a)

Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah Masalah dapat di artikan sebagai

ketidaksesuaian antara

harapan dengan kenyataan yang ada. Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama


di Kecamatan Nunukan di dasari oleh adanya

42336.pdf 100

permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah, bahkan menjadi permasalahan nasional bersifat multidimensi dan lintas sektor sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam menanggulanginya. Kondisi kemiskinan berbeda di setiap daerah sehingga upaya penanggulangan yang di laksanakan harus di sesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada. Kecamatan Nunukan sebagai lbukota Kabupaten

juga memiliki

permasalahan

kemiskinan.

Jumlah

penduduk miskin (desil 1-4) tahun 2015 sebesar 32,8 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Nunukan. Selain sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Nunukan juga menjadi pintu masuk dan keluar bagi pencari kerja yang akan ke Malaysia. Dalam kenyataannya banyak tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan

dari

Malaysia

dalam

kondisi

yang

sangat

memprihatinkan. Mereka yang kemudian memilih menetap di Kecamatan

Nunukan

menjadi

penyumbang

terbesar

angka

kemiskinan. Selain itu Desa Binusan yang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Nunukan juga menjadi salah satu kantong kemiskinan. Hal ini dapat di lihat dari jumlah penduduk sangat miskin (desil I) terbanyak yang berada di Desa Binusan. Walaupun demikian kemiskinan yang ada di Desa Binusan maupun Kecamatan Nunukan secara umum bukan semata-mata pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimal, tetapi lebih


42336.pdf 101

kepada terbatasnya akses dan inforrnasi serta masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Bahkan jika 14 indikator kemiskinan yang di gunakan oleh BPS untuk menetapkan seseorang di kategorikan miskin diterapkan secara kaku maka hampir di pastikan sulit untuk menemukan orang miskin dengan kriteria tersebut di Kecamatan Nunukan maupun Kabupaten Nunukan secara umum. Dengan demikian maka program ini walaupun bersifat pemberdayaan yang di tujukan untuk mengurangi angka kemiskinan narnun sulit untuk berhasil pada tahapan implementasinya.

b) Tingkat kemajemukan Kelompok Sasaran Sebagai daerah transit yang juga merupakan pintu keluar masuk ke Malaysia maupun ke daerah-daerah lain di Indonesia, mengakibatkan penduduk Kecamatan Nunukan bersifat heterogen. Hanya Desa Binusan yang hampir 99 persen penduduknya masih homogen yakni suku Tidung yang juga merupakan suku asli Pulau Nunukan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai salah satu

upaya

mengurangt

jumlah

penduduk

miskin

melalui

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok yang inisiatif, persiapan,

pembentukan

maupun

pengelolaannya

berasal

dari

masyarakat miskin. Sebagai sebuah kelompok usaha yang terdiri dari l 0 orang kepala keluarga maka tidak dapat di pungkiri bahwa dalam satu


42336.pdf

102

kelompok terutama yang berada di wilayah Kelurahan Nunukan Barat, Nunukan Tengah maupun Nunukan Timur terdiri dari anggotaanggota yang heterogen. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri jika tidak mampu di fasilitasi maupun di jembatani kepentingan setiap anggota. Latar belakang budaya dan tradisi dapat membuat perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan sehingga dapat membuat KUBE yang sudah terbentuk tidak dapat berjalan dengan efektif bahkan bubar. Kondisi ini tentu tidak menjadi persoalan yang berarti bagi KUBE yang berada di Desa Binusan mengingat seluruh anggotanya berasal dari masyarakat yang homogen. Hal ini tampak dari antusias anggota KUBE di Desa Binusan dalam menjalankan Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS).

IKS selain di gunakan untuk

operasional KUBE juga menjadi dana simpan pinjam yang dapat di gunakan oleh anggota KUBE. c)

Proporsi Kelompok Sasaran T erhadap Populasi Kecamatan Nunukan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar disatu

sisi

merupakan

potensi yang dapat mendorong

keberhasilan suatu pembangunan jika jumlah tersebut di imbangi dengan kualitas yang tinggi juga. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan berbagai persoalan seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.


42336.pdf

103

Data BPS tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Nunukan pada tahun 2014 sebanyak 47. 490 jiwa atau sebesar 28 persen dari total penduduk Kabupaten Nunukan dengan jumlah rumah tangga mencapai 12.065 rumah tangga. Mengacu pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K), menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Nunukan sebanyak I 5.596 jiwa atau sekitar 32.8 persen dari total penduduk sebanyak 47. 490 jiwa denganjumlah rumah tangga miskin mencapai 3.200 rumah tangga. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin yang di tujukan kepada rumah tangga miskin. Salah satu persyaratan menjadi anggota KUBE adalah kepala rumah tangga. miskin

Dengan jumlah 3.200 rumah tangga

maka jika program ini dilakukan

tepat sasaran dan

mendapatkan dukungan dari semua pihak akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok yang secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan jumlah sasaran yang kecil seharusnya program ini mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari program ini, namun dalam implementasinya banyak KUBE yang anggotanya bukan merupakan masyarakat miskin di wilayahnya. program ini lebih banyak salah sasaran


dan di manfaatkan oleh

42336.pdf 104

kelompok yang memiliki akses

infonnasi

untuk mendapatkan

keuntungan pribadi maupun kelompok.

2. Karakteristik

(Ability

Kebijakan/Undang-undang

of Statute

to

Structure Implementation) a)

Kejelasan Isi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di laksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan merupakan salah satu program andalan dalam mengentaskan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat. penanggulangan kemiskinan mampu

Secara umum program

tercantum dalam beberapa

peraturan baik yang di keluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden maupun yang di keluarkan oleh

Kementerian

Sosial sebagai

kementerian teknis yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan.

Beberapa peraturan terkait program ini seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan


42336.pdf

105

Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tentang Pedoman Tipologi Kelompok Usaha Bersama

Selain itu Kementerian Sosial yang secara teknis menangani Program KUBE juga membuat pedoman yang menjadi panduan semua pihak dalam pelaksanaan KUBE baik di tingkat Kementerian, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Melalui Keputusan Menteri Sosial nomor 84/HUK 1999 tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial keluarga fakir miskin Panduan ini secara rinci memuat pengertian dari KUBE, sasaran, tujuan dari program sampai dengan bagaimana kelompok di bentuk dan di kembangkan usahanya termasuk buku saku untuk pendamping. Dengan kondisi seperti ini masyarakat/kelompok sasaran seharusnya dapat menerima informasi dan kejelasan mengenai program ini secara utuh. Hal ini di maksud agar mereka secara sadar memahami dan mau ikut melaksanakan program ini. Sosialisasi tidak di lakukan sehingga akses informasi menjadi terbatas. Hanya kelompok tertentu

dan

sebagian kecil masyarakat miskin yang mengetahui keberadaan program ini dan mau terlibat didalamnya.


42336.pdf 106

b)

Besamya Alokasi Sumberdaya Finansial terhadap Kebijakan Sumberdaya keuangan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Setiap program yang di laksanakan juga membutuhkan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi maupun lapangan yang membutuhkan biaya. Dalam pelaksanaan program KUBE, setiap kelompok yang terdiri dari l 0 orang kepala keluarga mendapat bantuan sebesar 20 juta per kelompok. Dana tersebut di gunakan untuk mengembangkan usaha yang telah di rencanakan dan di sepakati bersama pada saat pembentukan KUBE. Dana ini berasal dari APBN yang merupakan anggaran Kementerian Sosial. Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana program di Daerah seharusnya juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung program ini. Anggaran pendukung tersebut dapat di gunakan untuk memberikan pembekalan maupun pelatihan kepada anggota KUBE baik untuk pengelolaan keuangan maupaun peningkatan kemampuan dan kretivitas anggota KUBE. Selain itu juga dapat di gunakan untuk membantu operasional pendamping dalam melakukan pendampingan sehingga menjadi lebih optimal.

Namun

hat

ini

tidak

dapat

di

laksanakan

karena

Dinsosnakertrans tidak memiliki alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.


42336.pdf 107

Selain dana bantuan kelompok yang berasal dari Kementerian Sosial, pendanaan KUBE juga dapat bersumber dari anggota KUBE yaitu Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS). Iuran Kesejahteraan Sosial merupakan mran yang sepakati dan ditetapkan sendiri besarannya anggota KUBE . IKS

selain di

gunakan untuk opersional KUBE juga menjadi dana simpan pinjam anggota KUBE yang dapat di pinjam/digunakan oleh anggota KUBE itu sendiri. IKS juga merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga dan mempertahankan keberlangsungan KUBE oleh anggotanya. c)

Seberapa besar ad an ya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Program ini berasal dari Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten. Ketiga institusi ini seharusnya memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan program ini. Koordinasi dan konsultasi seharunya berjalan dengan baik sehingga program ini pada tataran implementasi juga diharapakan akan dapat berjalan dengan baik. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan hanya sekedar formalitas dalam menjalankan program ini. Kementerian Sosial juga merasa ketika sudah memberikan bantuan maka tugasnya selesai sehingga tidak memberikan dukungan dalam tahapan selanjutnya. Demikian halnya dengan Dinas Sosial Provinsi yang hanya sekedar memberikan rekomendasi terhadap usulan dari Kabupaten.


42336.pdf

108

d)

Tingkat Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan Sebagai SKPD yang di beri kewenangan untuk melaksanakan program ini, kemampuan dan komitmen staf di bidang sosial dalam melakukan monitoring dan evaluasi bersama pendamping menjadi hal penting demi keberlangsungan program ini. Kondisi ini akan sangat bergantung kepada kualitas dan kuantitas staf Bidang Sosial khususnya pada Seksi Pemberdayaan Sosial yang menjadi bagian dari pelaksanaan program ini. Dengan posisinya sebagai Bidang pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, kewenangan, anggaran dan staf menjadi sangat terbatas sehingga menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan program ini. Pendamping

mempunyai

banyak

peran

dalam

melakukan

pendampingan terhadap anggota KUBE. Peran tersebut mulai dari narasumber, fasilitator, motivator, mediator maupun edukator. Walaupun memilik begitu banyak peran, namun kemampuan dan kualitas pendamping tidak pemah di perhatikan. Pelatihan kepada pendamping hanya di berikan sekali pada saat awal di tunjuk sebagai pendamping. Selanjutnya terpulang kepada komitmen pendamping untuk terns meningkatkan kemampuan secara swadaya atau hanya menjadikan fungsi pendamping sebagai formalitas. Selain faktor peningkatan kemampuan pendamping yang tidak pemah di perthatikan, permasalahan kesejahteraan pendamping juga turut mempengaruhi komitmen dan kinerja pendamping. Honor


42336.pdf 109

pendamping hanya di berikan sekali pada saat mereka di tunjuk sebagai pendamping dan selanjutnya tidak mendapat apa-apa.

3. Lingkungan

Kebijakan

(Nonstatutory

Variabels

affecting

Implementation) a)

Kondisi

Sosial

Ekonomi

Masyarakat dan

Tingkat

Kemajuan

Teknologi Pengaruh

lingkungan

seperti

kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi suatu kebijakan apakah telah berjalan dengan baik atau mengalami kegagalan. Masyarakat yang majemuk, maju dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik akan lebih

mudah menerima program-

program baru di bandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dengan tingkat pendidikan yang rendah akan lebih sulit dalam menerima

program-program

baru termasuk

perkembangan

dan

kemajuan teknologi. Sebagai Kecamatan yang juga merupakan ibukota kabupaten, Kecamatan Nunukan memiliki masyarakat yang Jebih terbuka, majemuk serta rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Walaupun memiliki Desa Binusan yang mayoritas masyarakatnya masih homogen dan agak tertutup tetapi karena adanya pengaruh kemajuan teknologi dan informasi sehingga mereka dengan mudah


42336.pdf 110

dan cepat dapat menerima program-program yang di laksanakan oleh pemerintah. b) Komitmen dan Keterampilan Aparat dan Implementor Kecamatan Nunukan yang merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan segala keterbatasan dan ketertinggalannya masih sangat membutuhkan program pemberdayaan masyarakat seperti KUBE dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebagai program yang (Kementerian Sosial)

berasal dari pemerintah pusat

dan di laksanakan di daerah maka dalam

implementasinya setiap tingkatan memilki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kementerian

Sosial sebagai

pembuat kebijakan,

regulator dan

pengendali secara keseluruhan terhadap implementasi program KUBE. Dinas Sosial Provinsi sebagai penanggungjawab program di wilayah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai pelaksana program di wilayah masing-masing. Ketiga unsur ini harus mempunyai komitmen, dukungan dan semangat yang sama dalam menjalankan program ini. Tanpa adanya kom itmen maupun dukungan

maka program ini akan sia-sia di

lapangan karena rawan penyimpangan. Semangat yang sama juga harus di miliki oleh aparatur dari ketiga unsur di atas sehingga progam KUBE yang merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik. Komitmen dan semangat ini harus diikuti juga oleh kemampuan dan keterampilan staf di Dinas Sosial maupun


42336.pdf 111

pendamping di lapangan. Keterampilan dan kemampuan pendamping yang menjadi pelaksana di lapangan sangat rendah sehingga sulit mengharapkan adanya terobosan maupun inovasi. Hal ini juga karena Dinas Sosial sendiri hanya memiliki seorang staf yang menangani program tm, sedangkan

program ini mencakup satu Kabupaten

sehingga sangat sulit untuk mengharapkan keterlibatan secara optimal.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam implementasi suatu kebijakan kadang tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

Demikian halnya dengan implementasi

kebijakan program KUBE di Kecamatan Nunukan banyak di temui hambatan

yang

mengakibatkan

tujuan

program

ini

yaitu

untuk

memberdayakan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama belum mencapai hasil yang di harapkan. a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan. lmplementasi KUBE sebagai salah satu program untuk penanggulangan kemiskian yang di laksanakan di Kecamatan Nunukan seharusnya juga di laksanakan seperti itu. Namun dalam kenyataanya persoalan kemiskinan oleh oknum tertentu manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Persoalan


42336.pdf 112

kemiskinan di jadikan topeng untuk melegalkan mereka mendapatkan keuntungan melalui bantuan untuk kelompok. b. Tingkat Kemajemukan kelompok Kelurahan Nunukan tengah dengan komposisi penduduknya yang majemuk ikut memberikan pengaruh maupun dampak terhadap keberlanjutan dan kelangsungan KUBE. Hampir sebagian besar KUBE yang berada di wilayah ini tidak aktif dan bubar. Perbedaan latarbelakang

budaya

dan

tradisi

mengakibatkan

perbedaan

pemahaman terhadap persoalan yang di hadapi. Peran pendamping yang sangat kurang dalam menjembatani perbedaan ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya KUBE yang bubar. Selain itu dengan komposisi anggota yang majemuk/heterogen

dan didukung dengan

letak Pulau Nunukan di perbatasan membuat banyak anggota KUBE yang dengan mudahnya berpindah baik yang pergi merantau ke Malaysia maupun yang kembali ke kampung halamannya. c. Kejelasan lsi Kebijakan Program KUBE sebenamya merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah lama di Jaksanakan dan memiliki Jandasan hokum maupun

pedoman pelaksanaan yang jelas. Kondisi ini

seharusnya membuat pelaksanaan KUBE di Kecamatan Nunukan dapat berjalan dengan baik. Namun dalam implementasinya program ini tidak di sampaikan secara jelas kepada masyarakat kelompok penerima sasaran. Terbatasnya sosialisasi yang di

laksanakan

membuat masyarakat kelompok sasaran program ini tidak memiliki


42336.pdf

113

pengetahuan dan gambaran yang jelas dan utuh mengenai program ini, sebaliknya informasi mengenai program ini oleh oknum/aparat tertentu

di

manfaatkan

untuk

mengakomodir

kepentingan

kelompoknya. d.

Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program KUBE tidak memiliki anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KUBE . Hal ini menyebabkan proses pembentukan KUBE dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan tidak dapat di laksanakan sesuai pedoman yang ada karena kendala anggaran. Pendampingan KUBE yang di lakukan oleh

pendamping juga

menjadi

tidak

optimal

karena

tidak

mendapatkan dukungan anggaran untuk opersional mereka, padahal mereka hams mendampingi kelompok dalam jumlah besar dengan jarak dan kondisi goegrafis yang sulit. e.

Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai intitusi pelaksana. Program KUBE mempakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang di luncurkan oleh Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Sosial Provinsi dan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai pelaksana program. Ketiga institusi ini salin terkait dalam menyukseskan program ini sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana di atur dalam pedoman pelaksanaannya. Kenyataannya koordinasi antar ketiga


42336.pdf 114

intitusi ini juga tidak berjalan dengan baik sehingga implementasi program KUBE juta tidak berjalan dnegan baik. Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Nunukan sebagai pelaksana lebih kepada formalitas dalam melaksanakan program ini. Tidak adanya dukungan anggaran dan SOM yang terbatas serta tidakadanya rasa memiliki menyebabkan pelaksanaan program hanya menyesuaikan target yang sudah di tetapkan. Kementerian Sosial juga sepertinya hanya memikirkan realisasi anggaran tanpa pemah turun untuk melihat manfaat pelaksanaan program ini di lapangan. Dinas Sosial juga hanya sekedar memberikan rekomendasi pada saat pengusulan tanpa pemah mengetahui secara langsung realisasi program ini di lapangan. Buruknyan komunikasi dan koordinasi ini juga berdampak pada implementasi program ini di Kecamatan Nunukan. Disamping itu, Dinas Sosial di Kabupaten Nunukan yang tergabung bersama dengan Bidang tenaga kerja dan transmigrasi juga menjadi kendala karena hanya menjadi bidang sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena panjangnya rentang kendali birokrasi.

f.

Tingkat Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan. Keberhasilan implementasi program salah satunya di tentukan oleh tingkat komitmen aparat. Dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Nunukan, rendahnya komitmen aparat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menjadi

salah satu faktor

penghambat. Program KUBE yang bertujuan untuk memberdayakan


42336.pdf 115

masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dengan kegiatan ekonomi produktif tidak tercapai karena sejak tahapan persiapan pelaksanaannya tidak mengikuti pedoman yang ada. Aparat Dinas Sosial menyerahkan tugas dan tanggungjawab mereka kepada pendamping/Pekerja sosial masyarakat

dan aparat desa/kelurahan

yang dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan dan manipulasi untuk kepentingan tertentu. Dengan alasan ketiadaan anggaran tujuan program tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan tetapi lebih kepada menjalankan rutinitas dan formalitas pekerjaan. g.

Komitmen dan Keterampilan Aparat dan Implementor Komitmen yang rendah dari aparat di dukung pula oleh rendahnya keterampilan

aparat

maupun

implementor dalam

pelaksanaan

program. Pendampingan oleh pendamping tidak optimal, pendamping hanya turun jika ada masalah dan di minta oleh KUBE, sehingga pengelolaan dan pengembangan KUBE tidak terkontrol dengan baik. Pendamping yang telah menjadi PNS belum dig anti sehingga terjadi kekosongan dalam memberikan pendampingan. Pelatihan dan pembekalan secara rutin harus di berikan kepada pendamping

sehingga

mereka

memiliki

keterampilan

dalam

melakukan pendampingan. Demikian juga dengan anggota KUBE agar mendapat pembekalan terutama pada saat akan melakukan pencairan dana sehingga mereka memiliki mengelola dan menjalankan usahanya.


pengetahuan dalam

42336.pdf

BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: I. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana untuk pengembangan usaha bersama di dalam kelompok. Implementasinya belum berjalan sesuai tujuan program yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif yang secara tidak langsung akan memperbaiki kualitas kesejahteraan mereka.

Tahapan

Persiapan yang meliputi pemetaan,

identifikasi dan sosialisasi tidak di jalankan sehingga akses informasi menjadi terbatas dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program m1

tidak memiliki pemahaman yang berakibat rendahnya kesadaran

untuk menjalankan program ini. Tahapan Pelaksanan yang terdiri dari pembentukan kelompok/pemilihan pengurus, pemilihan dan penentuanjenis usaha, verifikasi, pencairan dana bantuan, pengelolaan usaha dan monev juga tidak di laksanakan secara utuh sehingga mengakibatkan banyaknya KUBE yang tidak aktif/bubar. Di samping itu dukungan Dinas Sosial selaku pelaksana program ini juga masih sangat rendah sehingga terkesan program ini di jalankan sebagai

116


42336.pdf

117

formalitas belaka. Kualitas dan kuantitas pendamping juga menjadi salah satu faktor banyaknya KUBE yang tidak aktif dan bubar. 2. Implementasi program Kelompok Usaha Bersama mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan banyaknya KUBE yang tidak berjalan bahkan bubar. Adanya jenis usaha yang tidak berjalan karena mengalami kendala pemasaran, kelompok yang bubar karena anggotanya berpindah, rendahnya pemahaman dan kemampuan anggota kelompok dalam mengelola dana dan usaha serta jumlah pendamping yang sangat terbatas sedangkan kelompok yang harus di damping banyak sehingga tidak optimal dalam memberikan pendampingan. Selain itu pembentukan kelompok yang di boncengi kepentingan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak adanya dukungan dana dari Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi juga menjadi

hambatan tersendiri

dalam

implementasi program ini.

B. SARAN

Sebagai upaya memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi program KUBE maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Program perlu di sosialisasikan secara jelas kepada masyarakat terutama yang menjadi sasaran program ini; 2. Pelaksanaan program agar mengikuti tahapan-tahapan yang ada sehingga menjadi lebih terarah, fokus dan tepat sasaran yang pada akhimya akan


42336.pdf

118

meminimalisir

penyimpangan

maupun

penyelewengan

dalam

pelaksanaan program; 3. Kelompok sasaran penerima program supaya menggunakan data yang valid dan mengacu pada kondisi riil di lapangan; 4. Jumlah pendamping di tambah dan kualitasnya di tingkatkan 5. Pembekalan terhadap anggota KUBE pada saat akan menerima bantuan sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dana bantuan 6. Alokasi anggaran oleh Kabupaten (Dinsosnakertrans) untuk mendukung program KUBE; 7. Pemisahan Bidang Sosial menjadi SKPD tersendiri

dari Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan berimplikasi kepada anggaran maupun staf untuk mendukungn pelaksanaan program ini


42336.pdf

119

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang Agustinus, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Agustino, Leo, 2009. PILKADA dan Dinamika Politik Lokal. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Anderson, James E., 1987, Public Policy Making Second Edition, New York: University of Houston Arsyad, Lincolin, 1997, Ekonomi Mikro , BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Creswell, Jhon W, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. California : Sage Publication. 1994 Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan, Jakarta:LP3ES Laswell, Harold, & Abraham Kaplan, 1970, Power And Society, New Heaven: Yale University Press. Dye, Thomas R. ( 1975). Understanding Public Policy, Eleventh Edition. New York: Eanglewood Cliff. Edward III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Washington DC: Congresional Quarterly Press Grindle, Merilee S., I 980, Politics and Policy Implementation in The Third World, USA: Princeton University Press Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research . Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Hagwood, Brian W. And Lewis A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. New York: Oxford University Press. Joko Widodo, 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik Malang: Bayu Media.


42336.pdf

120

Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik . Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta : Erlangga Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik - Kualitatif. Bandung: Mandar Maju Nugroho, Heru. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan. Yogyakarta: Aditya Media. Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Media Komputindo Payne, Malcolm. 1997, Modern Social Work Theory : Second Edition, London Macmillan Press Ltd Platteau, J.P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. Development and Change, 35(2), 223-46. Prof. Dr. Budi Winamo, MA, 2007. Kebijakan Publik, teori dan Proses, Jakarta: Media Pressindo Rusastra, I Wayan dan Togar A.Napitupulu, 2006."Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan : Basis Perumusan lntervensi Kebijakan". Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.

Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Bisnis. Edisi 1, Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2006. Metodologio Penelitian Bisnis,, Alfabeta, Bandung Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung Suparjan dan Hempri, 2003. Suryawati, 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards . Yogyakarta: Lukman Offset.


42336.pdf 121

Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga . Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia Usman, Nurdin, 2004. Konteks lmplementasi Berbasis Kurikulum .Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Van Meter, Donald & Vanhorn, Carl, 1975, , Ohio State University Winamo, Budi, 2002. teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Press in do.


42336.pdf

122

Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang No 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Peraturan Presiden Norn or 15 T ahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penangganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Penanggulangan Kemiskinan

Nomor

13

Tahun 2015

tentang

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 2010-2015 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Pola Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan


42336.pdf 123

TES IS Puji Meilita Sugiana, (FI SI POL UI, 2012) Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan Disi Djunaedi (Studi Administrasi Publik UT, 2013) Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Seruyan Ariesanti Suryaningrum (FEB UGM, 2015) Analisis lmplementasi Program Kelompok Usaha Bersama "Penumbuhan 2010" di Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

http://\\:\v\v .kcrnsos.go.idhnodules.php?natne==Ne'A.:s&fi le=article&sid= 1855 1

(diunduh tanggal 30 april 2016) https://inspirasitabloid. wordpress.com/20I0/0712 7/kube-kelompok-usahabersama-sebagai-_model-untuk-pengcm hangan-pemberdavaan-masyarakat/

(diunduh tanggal IO mei 2016) https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdavaan masvarakat (diunduh mei 2016)


42336.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama

Marselinus Bin Hendrikus

NIM

500893926

Program Studi

Administrasi Kebijakan Publik

Tempatffanggal Lahir

Waiwejak 29 Desember 1972

Riwayat Pendidikan

Lulus SD di SRK Ranggu Tawau pada tahun 1985 Lulus SMP di SMPK ST. Gabriel Nunukan pada Tahun 1989 Lulus SMA di SMAK W. Poerwadarminta Tarakan pada tahun 1992 Lulus S l di ITN Malang pada tahun 1999

Riwayat Pekerjaan

: Tahun 2001 s/d 2003 sebagai QNQC di PT. Platinum Ceramic Indonesia Gresik Jawa Timur Tahun 2007 s/d 2008 sebagai Kepala Seksi pengawasan Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaporan

di

Dinas

Pertambangan dan Energi Kab. Nunukan Tahun 2008 s/d 2012 sebagai Kepala Seksi Pengawasan Migas di Distamben Kab. Nunukan Tahun 2012 s/d 2015 sebagai Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan di Bappeda Kab. Nunukan Tahun 2015

s/d

sekarang sebagai

Kepala Seksi

Olahraga di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Nunukan

Nunuka

124


42336.pdf

125

Lampiran 1

PEDOMAN WAW ANCARA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NUNUKAN

1. Latar belakang kebijakan program KUBE 2. Tujuan dan manfaat program KUBE bagi daerah 3. Sasaran program KUBE 4. Bagaimana kewenangan yang di miliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten sebagai pelaksana program 5. Panduan dan SOP 6. Koordinasi dan keterkaitan dari Provinsi maupun Kementerian Sosial 7. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program 8. Sosialisasi program kepada kelompok masyarakat miskin 9. Jumlah staf maupun pendamping yang berperan dalam pelaksanaan program 10. Bentuk Pendampingan dari pendamping 11. Dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten 12. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program KUBE 13. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 14. Harapan terhadap pelaksanaan program KUBE

125


126

PEDOMAN WA W ANCARA PEND AMPING KUBE 1. Proses perekrutan pendamping

2. Pelatihan yang di terima 3. Melaksanakan Sosialisasi program 4. Pendampingan dalam proses persiapan

5. Pendampingan dalam pengelolaan KUBE 6. Jumlah KUBE yang di damping 7. Bentuk Pendampingan yang di berikan 8. Dukungan dari Dinas Sosial 9. Hubungan dengan Dinas Sosial maupun dengan anggota KUBE 10. Kendala yang di hadapi 11. Harapan kedepan agar program KUBE lebih baik

126


42336.pdf

127

PEDOMAN WA WAN CARA ANGGOT A DAN PENG UR US KUBE 1. Proses mendapatkan informasi program KUBE

2. Motivasi mengikuti program KUBE 3. Pernah mengikuti sosialisasi 4. Proses pembentukan KUBE 5. Hubungan dengan sesama anggota dalam kelompok 6. Jenis usaha yang di pilih dalam kelompok 7. Pelatihan yang di terima 8. Pendampingan oleh pendamping 9. Keaktifan anggota dalam kelompok 10. Manfaat yang di peroleh 11. Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan KUBE 12. Harapan untuk program KUBE

127


42336.pdf

42336.pdf

128

Lampiran 2

Hasil Wawancara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama

: Ors. H. Abdul Karim, MSi

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Tanggal: 03 Mei 2016

T

: Apa latar belakang kebijakan program KUBE ini pak? Program ini kan kebijakan dari Pusat, dari Kementerian Sosiai yang dilaksanakan di daerah sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah penduduk miskin. Ada banyak tu program kemiskinan, nah salah satunya ini KUBE ini.

T

Apa tujuan dan manfaat program KUBE? Ini bersifat pemberdayaan ..jadi tujuannya itu untuk memberdayakan masyarakat miskin. pemberdayaannya melalui usaha produktif sehingga meningkatkan penghasilan. kalo manfaatnya pasti ada . Banyak membantu kan dananya dari pusat . Saat saya masuk ke sini kita evaluasi. Ada yang jual bensin botolan pun dapat bantuan .. padahal bukan itu sasarannya kan. Arahnya lebih ke usaha-usaha produktif. ini yang kita evalusai terns, sasaran atau penerimanya efektif atau tidak.

T

Bagaimana kewenangan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program KUBE? Sudah saya sampaikan tadi ini program pemerintah pusat dari Kementerian Sosial. Kita sebagai Dinas Sosial di Kabupaten hanya melaksanakan apa yang sudah di tentukan. kewenangan harusnya disertai dengan anggaran tapi ini tidak. Ada sosialisasi ke masyarakat tapi standar anggaran dari pusat sesuai dengan kondisi di daerah. anggaran yang ada hanya cukup satu kali itupun kita laksanakan di aula

128


42336.pdf

129

gadis satu. Verifikasi ke lapangan juga tidak bisa maksimal, anggaranya gak ada. Dari APBD usu! kami selalu di coret sama panggar. T

Bagaimana koordinasi dan dukungan dari provinsi dan Kementerian? Kalo dari provinsi kan hanya memberikan rekomendasi terhadap proposal usulan dari kabupaten. koordinasi selalu kita lakukan baik dengan provinsi maupun dengan Kementerian. Dukungan

mungkin

yang perlu diberikan kepada kita baik dari provinsi maupun kementerian terutama dengan anggaran, kita kan terbatas jadi perlu di bantu baik untuk pelatihan maupun monev. T

: Bagaimana Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi? : Kita sudah berupaya tapi memang belum optimal. SOM kita terbatas belum lagi permasaiahan dan urusan tenaga kerja terns transmigrasi. Jadi memang sebaiknya Bidang Sosial ini berdiri sendiri, jadi SKPD.

T

Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program KUBE di kecamatan Nunukan pak? Secara umum saja ya.. kalo lebih teknisnya nanti bisa dengan kepala Bidangnya. yang pertama data sasaran kita masih belum valid, harus terus di up date supaya gak salah sasaran. trus sosialisasi harus di laksanakan di tengah masyarakat supaya masyarakat miskin mengerti dan memahami program ini dengan baik sehingga akan tergerak sendiri untuk ikut program ini. berikutnya anggaran utk mendukung program ini supaya ada baik dari kementerian maupun dari APBD.

T

: Terakhir pak, harapanya untuk program KUBE ini? : program ini bagus sebetulnya, hanya di lapangan yang kadang ada penyimpangan .. kita maunya program ini terus ada .. kan membantu masyarakt miskin supay lebih berdaya.

129


42336.pdf

130

Hasil Wawancara Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama

: Alis Sujono, BSc

Jabatan : Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanggal: 29 April 2016

T

Sasaran program KUBE di Kecamatan Nunukan? memang program mt di tujukan untuk masyarakat miskin melalui kelompok

yang

di

bentuk

oleh

masyaraakat

sendiri

untuk

mengembangkan usaha mereka sehingga penghasilan bisa meningkat, lebih kepada pemberdayaan masyarakat T

Kapan program KUBE mulai di laksanakan di Kecamatan Nunukan? Kita mulai dapat bantuan KUBE itu tahun 2006, banyak di Sebatik, Krayan, Sebuku dan Sembakung. tahun 2011, 2012 barn di Kecamatan Nunukan.

T

Apakah pemah di laksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang program KUBE ini? Sosialisasi secara langsung kemasyarakat memang tidak di laksankan karena kendala anggaran. jadi kita manfaatkan PSM yang ada di kelurahan dan desa untuk menginfonnasikan sekaligus mengidentifikasi kondisi kemiskinan yang ada di wilayahnya .

Memang ada

anggarannya tapi gak sesuai dengan standar di sini, terlalu rendah jadi kita siasati dengan mengadakannya di Aula gadis satu. Yang datang memang kebanyakan bukan yang menjadi sasaran dari program ini T

Berapa jumlah staf dan pendamping yang berperan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Nunukan Staf di bidang Sosial terbatas sedangkan urusan yang kami tangani banyak, yang khusus nangani KUBE hanya satu orang Pak Heri. Kalo pendampingnya jug kita kekurangan .. dari jumlah KUBE yang ada hanya 3 orang pendamping. satu di Desa Binusan, satu di Kelurahan

130


42336.pdf

131

Nunukan Barat dan Nunukan Timur dan satu lagi di Kelurahan Nunukan Tengah dan Kelurahan Nunukan Utara. T

Bagaimana hubungan dengan pendamping? mereka itu perpanjangan tangan dinas. Kita lebih banyak monitor dan terima laporan dari pendamping. jumlahnya harus di tambah, sekarang ada yang sudah jadi PNS dan ada yang sakit jadi pulang ke kampungnya. pengganti mereka belum ada.

T

Kendala dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Nunukan? banyak kendala. mulai dari tahapan persiapan sampai pembentukan kelompok dan pengelolaannya. Mulai dari kendala anggaran, staf dan jumlah pendamping yang kurang. anggota KUBE pada saat akan melakukan pencairan bantuan seharusnya juga di beri bimbingan dan pelatihan supaya tau bagaimana mengelola uangnya dan menjalankan usaha.

T

Bagaimana dengan Monev, apakah berjalan dengan baik? ltu tadi,

tidak ada anggaran jadi tidak pemah turun langsung

melaksanakan monev. Kita lewat pendamping saja. jadi apa yang di laporkan pendamping ya itu juga yang kita laporkan. Turun ke lapangan paling hanya waktu verfikasi untuk proposal yang di ajukan oleh kclompok di awal pembentukan KUBE. T

Harapan terhadap program KUBE? Kita maunya jangan ada yang bubar atau gak jalan. tapi di lapangankan tidak demikian. padahal KUBE

ini bagus , banyak membantu

masyarakat kita terutama yang di desa dan yang di deportasi.

131


42336.pdf

132

Hasil Wawancara Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama

: Hery Marsudiyono

Jabatan : Staf Dayasos Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Tanggal: 29 April 2016

T

: Bagaimana perkembangan KUBE di Kecamatan Nunukan? KUBE di Kecamatan Nunukan baru dilaksanakan pada tahun

2011

dan 2012. Tahun 2012 kita transisi ke Kaltara sehingga mulai 20 i 3

~

2015 terputus karena Kaltim gak boleh masuk. mudah-mudahan tahun ini akan ada lagi. T

Peran PSM dan Pendamping? Memang yang membentuk KUBE itu dari proses awalnya bersama Pekerja sosial masyarakat (PSM). PSM menjadi fasilitator sekaligus narasumber kepada anggota masyarakat tentang program PSM. kalo PSM ini tidak ada gaji atau honomya, mereka kerja sukarela. mereka itu honor di kelurahan atau desa. kalo Pendamping itu ada setelah KUBE terbentuk dan akan mendapatkan bantuan. mereka di usulkan dari kelurahan/desa ke Dinas lalu di usulkan ke Kementerian untuk di angkat. Di beri pelatihan dan ada honomya. Makanya supaya gak ada kecemburuan kita siasati yang PSM dia juga yang jadi pendamping di wilayahnya.

T

Dukungan dari Dinas Ada ... kan ini program pemerintah .. jadi kita bantu misalnya ada yang kesulitan

buat proposal, trus kita juga verifikasi . Memang untuk

anggarannya gak ada makanya gak bisa maksimal. Sebenamya ada kami usulkan untuk Operasional, tambahan honor pendamping dalam melakukan pendampingan dengan kelompok tapi gak pemah di setujui oleh panggar, katanya gak menyentuh.

132


42336.pdf

133

T

bagaimanajumlah dan kapasitas pendamping? Memang jumlahnya kurang. tapi ketentuannya dari kementerian itu begitu. Pendamping yang sudah ada di desa/kelurahan tersebut yang jadi pendamping KUBE yang ada di wilayah tersebut juga. Jumlah untuk Kecamatan Nunukan ada 3 orang, namun untuk yang binusan sudah pulang ke daerahnya karena sakit sehingga untuk sementara diganti sama saudaranya. sementara untuk Kelurahan Nunukan Barat dan Nunukan Timur Pendampingnya telah di angkat menjadi PNS. Kalo kapasitasnya memang kurang, pelatihannya kan Cuma sekali waktu diangkat pertama..itu saja , setelah itu gak ada lagi.

T

Bagaimana proses awal yang di lakukan sebelum KUBE di bentuk? Seharusnya memang diidentifikasi dan dipetakan kondisi kemiskinan yang ada di setiap wilayah.

ini yang jalankan PSM/pendamping.

setelah itu kita lakukan sosialisasi. tapi kenyataanya gak seperti itu .. Ya kendala pekerjaan PSM/pendamping juga trus dananya juga gak ada. Jadi kita informasikan kalo ada program ini ke PSM/pendamping suruh bentuk kelompok untuk di usulkan biar dapat bantuan, nanti dia yang nyampaikan ke masyarakat, bantu trus damping mereka. T

Apakah ada panduan atau SOP ? Panduannya ada, Cuma sulit kita terapkan kondisinya sering gak sesuai. kalo mau di ikuti panduannya semua bisa-bisa gak ada yang masuk . Suratnya dari Kementerian sering terlambat turun trus waktunya sudah di batasi untuk masukan usulan. Makanya kita supaya ada KUBE yang di usulkan , kita gak ikutilah panduannya langsung aja suruh PSM/pendamping bentuk KUBE di wilayahnya.

T

Jenis-jenis usaha apa saja yang di jalankan KUBE di Kecamatan Nunukan? Paling banyak memang pertanian itu kebanyakan di Desa Binusan, trus sembako, nelayan perkebunan, petemakan, kue .. ada juga rumput laut, penjahit sama pertukangan .. yang masih banyak jalan itu pertanian

T

: Kendala yang di hadapi pak?

133


134

42336.pdf

Banyak .. yang ngurusi KUBE ini cuma saya. Di suruh nangani semua., Kasi malah gak gak tau apa-apa. trus anggarannya untuk ndukung operasional juga gak ada.

134


135

42336.pdf

Hasil Wawancara Pendamping KUBE

Nama

: KT

Wilayah: Pendamping KUBE Kelurahan Nunukan Utara dan Nunukan Tengah Tanggal: 30 April 2016

T

Bagaimana proses menjadi Pendamping? Saya itu di usulkan oleh Lurah, kebetulan honor

T

Pemah mengikuti pelatihan? lya sekali yang laksanakan dari Kementerian . pelatihannya di Jogya selama delapan hari.

T

Pemah melaksanakan sosialisasi program KUBE? Kalo sosialisasi itu yang ngadakan dari Dinas, pemah sekali di Gadis Satu. Kalo untuk di kelurahan belum pemah. Dari Dinas biasanya nyampaikan kc kami supaya bentuk KUBE ada bantuan makanya kami sampaikan ke masyarakat kalo ada bantuan dari pemerintah tetapi harus bentuk kelompok, buat proposal. Nanti kita damping untuk di usulkan ke Dinas.

T

Bagaimana Pendamping dalam proses persiapan. Orang dari dinas hubungi kami suruh bentuk KUBE. kami cari orang, mereka kita suruh nyari anggota l 0 orang untuk bentuk kelompok yang usahanya sama. kalo petani ya petani semua, kalo sembako begitu juga. nanti di kasi bantuan dari kementerian. tinggal kita tunggu kalo mereka perlu mereka hubungi kita jadi kita datang bantu sekalian jelasin ke mereka lagi.

T

Bagaimana pendampingan

dalam pengelolaan KUBE yang sudah

terbentuk/berjalan? Saya kan juga honor pak, jadi kalo ada permintaan dari kelompok baru kami datang gak bisa rutin. tapi kalo malam di panggil sama kelompok kami tetap datang. kita minta laporan mereka yang masih jalan. banyak

135


42336.pdf

136

yang sudah gak jalan, bubar. kalo kue katanya susah pemasarannya, trus sembako banyak yang sama usahanya jadi kalah bersaing. yang pertanian sama nelayan yang masih jalan, petemakan juga gak jalan sudah.

trus juga yang bubar kama anggotanya ada yang merantau

kesebaelah,

ada

yang

pulang

kampung .. makanya

gak

jalan

kelompoknya. di sinikan banyak yang pendatang. jadi yang masih jalan saja kita dampingi. T

Jumlah KUBE yang di damping? Saya damping di Kelurahan Nunukan Tengah sama Nunukan Utara. Kebetulan yang di Nunukan Utara gak ada . Ada 13 di

Nunukan

Tengah tapi yang masih aktif tinggal separohnya saja. T

: Bentuk Pendampingan yang di berikan, misalnya bimbingan atau peningkatan kemampuan? : Seperti yang tadi, kalo mereka ada masalah atau kendala kita di panggil. jadi kita datang bantu mereka . kalo juga gak bisa kita laporkan ke Dinas. jadi tergantung dari kelompoknya. kalo kayak pelatihan gak ada pak.

T

: Ada panduan atau SOP? ada pak buku saku untuk pendamping

T

Bagaimana Dukungan dari Dinas? Kato anggaran gak ada. paling kalo mau verifikasi kita di hubungi, atau mau minta laporan kita di hubungi. atau minta data begitu aja. Kita sampaikan supaya di bantu opersional tapi gak ada anggaran katanya. kan kita hams keluar biaya sendiri.

T

Kendala yang di hadapi? Banyak pak .. Honomya kan Cuma satu kali padahal kerjanya terus. trus kalo ke kelompk kita pake biaya sendiri gak ada bantuan dari Dinas padahal jumlah KUBEnya banyak, trus wilayahnya luas.

136


137

42336.pdf

Hasil Wawancara dengan Anggota KUBE

Nama KUBE

Maju Jaya

Jenis Usaha

Sembako

Nama Anggota: Marta

T

Dari mana ibu mendapat informasi tentang program KUBE Saya taunya dari lbu ....... di ajak ikut kelompok katanya supaya menggenapi anggota menjadi l 0 orang.

T

Motivasi ibu menjadi anggota KUBE? waktu diajak, katanya ada bantuan uang kalo kita jadi anggota kelompok makanya saya langsung mau. Malah saya langsung di tunjuk jadi ketua KUBE.

T

lbu pemah mengikuti sosialisasi tentang KUBE? Gak pemah pak, kalo sama pendamping kita pemah di jelaskan cara membuat proposalnya. di bantu sama dia.

T

Hubungan dengan sesama anggota kelompok? Saya kan masuknya belakangan jadi gak begitu kenal semua. Nah waktu Sayakan di tunjuk jadi ketua pak mau gak mau saya harus tau anggota saya semua. Waktu dana bantuan cair yang saya bagikan itu 4 anggota, untuk yang anggota lain di ambil sama ibu ..... katanya nanti dia yang nyerahkan ke anggota lainnya tapi waktu saya Tanya anggota lain ada yang bilang di kasi tapi Cuma segini, malah ada yang gak di kasi sama sekali. Makanya kelompok kami gak jalan. Anggota ada yang usahanya tetap jalan tapi ya sendiri-sendiri.

T

Jenis Usaha yang di pilih kelompok? Sembako pak, tapi di sini banyak saingannya

T

Apakah pemah mengikuti/menerima pelatihan? Gak pemah pak ... yajalan begitu aja

T

Bagaimana dengan pendampingan oleh pendamping?

137


138

42336.pdf

Kalo pendamping ka nada bantu kita buatkan proposal, trus waktu mau pencairan juga ikut tandatangan. pemah di hubungi juga sama pendamping tapi saya bilang kelompoknya gak jalan. makanya kita gak di damping T

Manfaat yang di peroleh menjadi anggota KUBE? Kelompok kami kan gak jalan pak jadi ya mungkin hanya terima dana bantuan itu saja. buat nambah modal sama tambah-tambah kebutuhan di rumah

T

Kendala yang di hadapi oleh kelompok ? Saya kan gak begitu tau, rnasuknya juga di ajak jadi kenalnya juga gak seberapa sama semua anggota. Terns kelompok gakjalan kama ada yang gak dapat dana, ada yang dapat tapi kurang. usaha kami juga banyak saingan kita kalah modal.

138


139

42336.pdf


Nama KUBE

Damai

Jenis Usaha

Kue

Nama Anggota: Sri Maryati

T

Dari mana ibu mendapat informasi tentang program KUBE Saya taunya dari teman ajak ikut sosialisasi di Gadis satu katanya mau di kasi bantuan.

T

Motivasi ibu menjadi anggota KUBE? Waktu ikut sosialisasi itu saya tertarik sama program ini buat nambah penghasilan.Kita dapat bantuan

T

lbu pemah mengikuti sosialisasi tentang KUBE? Ya Cuma sekali itu aja di ajak di gadis satu,

T

Hubungan dengan sesama anggota kelompok? Habis sosialisasi kita ketemu sama teman-teman sepakat mau bentuk kelompok. Teman-teman kita satu RT jadi kenal semua.

T

: jenis Usaha yang di pilih kelompok? Kebetulan saya bisa buat kue-kue .. teman-teman yang lain juga ada yang bisa makanya kita sepakat buat kue-kue

T

: Apakah pemah mengikuti/menerima pelatihan? : gak Pemah pak ... ya jalan begitu aja

T

bagaimana dengan pendampingan oleh pendamping? Kato pendamping ada bantu kita buatkan proposal, trus waktu mau pencairan juga ikut tandatangan. kita hubungi juga waktu susah mau jualkan kuenya .. minta di bantu. Katanya mau di bicarakan dengan Dinas tapi gak ada kabamya sampe kelompok bubar.

T

Manfaat yang di peroleh menjadi anggota KUBE?

139


140

42336.pdf

sebenarnya bagus, buat nambah penghasilan. ya buat bantu bapaknya lah pak. T

: Kendala yang di hadapi oleh kelompok ? : Susah mau jualnya, gak ada tempat. trus musiman juga kalo mau hari Raya baru banyak pesanan. mau di titip di warung juga susah lakunya.

140


141

42336.pdf


Nama KUBE

Persemaian Jaya

Jenis Usaha

Pertemakan

Nama Anggota: Daniel Yakub

T

Dari mana Bapak mendapat informasi tentang program KUBE Kami di kasi tau sama Katito, katanya ada bantuan dari pemerintah tapi harus bentuk kelompok.

T

Motivasinya menjadi anggota KUBE? Kita mau usaha tapi gak punya modal makanya waktu di kasi tau kalo ada bantuan kita langsung ikut.

T

Pemah mengikuti sosialisasi tentang KUBE? Gak pemah .. sama Katito saja di kasi penjelasan

T

Hubungan dengan sesama anggota kelompok? Kita semua kenal

T

Jenis Usaha yang di pilih kelompok? Kita mau temak ayam makanya kita pilih itu

T

Apakah pemah mengikuti/menerima pelatihan? Gak pemah pak ... kebanyakan kita kan lama di sebrang. kerjanya juga begitu makanya ada pengalaman

T

Bagaimana dengan pendampingan oleh pendamping? Banyak juga di bantu kita waktu awal mau buat proposal..tapi kelompok kita gak jalan.waktu cair dananya ada kebutuhan lain yang perlu jadi di pake untuk keperluan itu. teman-teman juga ada yang begitu , kan lama ni pak waktunya baru cair dananya.

T

Manfaat yang di peroleh menjadi anggota KUBE? Kelompknya gakjalan pak, bubar.Ya dapat uangnya itu aja

T

Kendala yang di hadapi oleh kelompok ?

141


142

42336.pdf

Kami banyak yang pake uangnya untuk kebutuhan yang lain, trus ada anggota yang kembali ke seberang makanya bubar. T

Harapannya pak dengaan program ini. Kalo bisa ada lagi lah pak, kita butuh modal untuk buka usaha

142


143

42336.pdf


Nama KUBE : Tunas Unggul Jenis Usaha

: Pertanian

Nama Anggota: Mustika

T

kelomponya masih jalan Bu? Alhamdulilah .. Masih pak ..

T

Dari mana ibu tau tentang program ini? Kita dapat informasi dari staf Desa katanya ada bantuan dari Kementerian

T

Ibu pemah mengikuti sosialisasi tentang KUBE? Ya sekali disuruh ikut di sedadap,

T

Hubungan dengan sesama anggota kelompok? Kita satu RT jadi kenal semua, kerjaanyajuga sama-sama petani

T

Jenis Usaha yang di pilih kelompok? Kita kan petani semua pak, makanya usahanya ya pertanianjuga

T

Apakah pernah mengikuti/menerima pelatihan? Gak pernah pak ... kalo ada kita juga mau ikut pak

T

Bagaimana dengan pendampingan oleh pendamping? Kalo pendamping kan dia orang sini pak makanya kita sering ketemu Dia bantu kita buat proposal, kita kan gak tau pak yang begitu. trus kalo ada masalah kita juga panggil dia. Cuma orang sekarang gak ada pak, sakit jadi pulang ke kampungnya.

T

Manfaat yang di peroleh menjadi anggota KUBE? Banyak pak ... kita bisa dapat tambahan modal buat beli pupuk, bibit. anggota juga makin semangat . kita juga punya IKS, jadi anggota kalo ada perlu bisa di pinjam.

T

: Kendala yang di hadapi oleh kelompok ?

143


144

42336.pdf

Bisa kita juga di kasi pelatihan, trus dari dinas juga turun supaya bisa tau kondisi kita di lapangan. soalnya kalo ada masalah kita sampaikan ke pendamping, katanya nanti di sampaikan ke Dinas. Begitu aja. T

Harapannya kedepan? : programnyajalan terus ... bagus buat nambah penghasilan

144


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KELOMPOK USAHA BERSAMA DIKECAMATANNUNUKAN

Recommend Documents