MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KUBE DI KABUPATEN ENREKANG

Vol. 2 No.1 Jan– Mar 2017 [Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9351

MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KUBE DI KABUPATEN ENREKANG Abdul Karim STIE AMKOP Makassar e-mail: [email protected] Abstrak Hasil penelitian untuk mengetahui realisasi manajemen pengelolaan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dari program KUBE adalah KSM yang (utamanya) sudah purnabina dari program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) ataupun RTSM lain yang belum mendapatkan program bantuan. Selain itu, untuk mempercepat capaian untuk mengantarkan sasaran keluar dari kemiskinan, dimungkinkan KUBE disinergikan dengan program Kementerian Sosial lainnya walaupun belum purnabina. Selain ini merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam kaitannya dengan penetapan sasaran layanan penanggulangan kemiskinan. Kata kunci: Manajemen kebijakan dan Pemberian program KUBE. Abstract Results of a study to determine the realization of management empowerment poverty alleviation program KUBE is KSM (mainly) already purnabina of the program of the Ministry of Social such as Family Hope Program (PKH) and the empowerment of Remote Indigenous Communities (KAT) or RTSM others who have not received assistance program. In addition, to accelerate the achievement of the target to deliver out of poverty, it is possible KUBE synergized with other Social Ministry program, although not purnabina. This addition refers to Government Regulation No. 42 of 1981 regarding Social Welfare Services for the Poor and Social Affairs Ministerial Decree No. 146 / HUK / 2013 on Stipulation of criteria and Documenting the Poor and Disadvantaged People in relation to the poverty reduction target setting services. Keywords: Policy management and administration of KUBE program. menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia. Teknologi boleh saja maju, negaranegara merdeka makin bertambah, dan negaranegara kaya semakin banyak dan semakin kaya tetapi jumlah orang

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun realitas hingga saat ini kemiskinan masih 117

Website

http://journal.stieamkop.ac.id/


miskin di dunia tak pernah berkurang, bahkan kemiskinan dapat digambarkan telah bertransformasi menjadi wajah teror yang menghantui dunia. Negara-negara sedang berkembang berada di sebagian wilayah Asia dan Afrika, sangat berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rakyat di kawasan ini masih menyandang kemiskinan. Sementara bagi negara maju, mereka pun sangat tertarik membahas kemiskinan. Ketertarikan itu karena kemiskinan di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka, pada akhirnya kemiskinan menjadi urusan semua bangsa dan menjadi musuh utama (common enemy) umat manusia di dunia. Pemerintah Indonesia, selama melaksanakan pembangunan, baik pada masa orde lama, orde baru dan hingga kini di orde reformasi masih belum banyak mencapai keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Pembangunan dengan berbagai konsepnya yang telah dilakukan pemerintah masih nyata belum menyentuh perbaikan kondisi sosial masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan, hal tersebut terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin hingga Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang. Adapun pada September 2012 turun menjadi 28,59 juta orang, sementara pada Maret 2013 kembali turun menjadi 28,07 juta orang. Justru pada beberapa kota besar kemiskinan menjadi permasalahan yang merepotkan pemerintah daerah, dimana pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan penduduknya tidak jarang memunculkan gejolak sosial. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskian, antara lain dengan mengkoordinasikan semua Camat yang ada di Kabupaten, tujuannya adalah memberikan keterampilan bagi warga miskin di Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi atau yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sehingga dengan memberikan keterampilan akan dapat diserap oleh perusahaan. Selain itu, strategi yang akan diterapkan adalah memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi yang diterapkan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau Ekonomi Rakyat Miskin. Dengan pemberdayaan ekonomi diharapkan masyarakat mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan melakukan aktivitas produksi sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi adalah dengan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana masingmasing individu fakir miskin diberikan bantuan permodalan, dan KUBE, dimana masyarakat secara berkelompok membentuk suatu usaha. Untuk membantu permodalan dan pemasaran hasil produksi UEP dan KUBE, maka dikembangkan pula Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) yang dibentuk dari, oleh, dan untuk UEP dan anggota KUBE. Diharapkan dengan strategi yang dilakukan tersebut, akan dapat 118

Website



mempercepat penurunan angka kemiskinan. KUBE adalah himpunan yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, dan tinggal dalam satuan wilayah kecamatan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Data dari seluruh kecamatan yang telah memiliki KUBE–LKMS di serta UEP di wilayah masing-masing. Data Dinas Sosial Kabupaten Enrekang menyebutkan bahwa jumlah total KUBE adalah sebanyak 289 KUBE, 29 LKMS dan UEP 144. Berikut adalah rinciannya. B. Fokus Penelitian Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini, yakni: bagaimana implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui KUBE di Kabupaten Enrekang? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui KUBE di Kabupaten Enrekang. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori Pemikiran tentang kemiskinan telah banyak berubah seiring dengan perubahan waktu dan zaman. Namun demikian, pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar (Silas, 1993:194).

Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Penjelasan didasarkan bahwa masyarakat miskin mempunyai hakhak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan, menjadikan seseorang menjadi miskin (Ridlo, 1990:8). Pengertian dengan tinjauan yang sama, bahwa kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Adapun dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat (Nugroho, 2004: 165-166). Pengertian kemiskinan ditinjau dari basis keluarga, didefinisikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003: 25), dinyatakan: keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi Website

119



seluruh kebutuhan sosio psikologinya tidak dapat memenuhi standar seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan minimum tertentu. interaksi dalam keluarga dan Ketidakmerataan lebih menekankan lingkungan serta transportasi. pada standar hidup relatif diantara Penjelasan beberapa pengertian anggota masyarakat. Keterisolasian kemiskinan tersebut di atas, bahwa menyangkut ketidakmampuan kemiskinan ditinjau dari aspek-aspek sekelompok orang untuk berhubungan terutama aspek sosial, ekonomi dan secara teratur dan mudah dengan politik yang menitikberatkan pada masyarakat lainnya, sedangkan ketidakmampuan pemenuhan keterbelakangan menyangkut kebutuhan hidup pangan, sandang, kurangnya kesadaran dan papan dan kesehatan serta beberapa pengetahuan mengenai kebutuhan serta akses pengembangan diri seseorang kondisi kehidupan yang lebih baik. untuk hidup layak. Oleh karena itu, B. Kerangka Pikir menurut Rusli, (1995:51-52), Berdasarkan studi implementasi menjelaskan bahwa: harus dibedakan kebijakan program pemberdayaan antara kemiskinan, ketidakmerataan, penanggulangan kemiskinan melalui keterisolasian, dan keterbelakangan. (KUBE) di Kabupaten Enrekang, maka Kemiskinan adalah suatu kondisi peneliti menggambarkan model berpikir dimana orang atau sekelompok orang sebagai berikut: Kerangka Pikir Sumber Daya 1. Human Resources (Sumber Daya Manusia) 2. Non Human Resources (bukan manusianya)

Manajemen Pengelolaan Program Penanggulangan C. D. Kemiskinan KUBE E.

Karakteristik Organisasi 1. SOP 2. Pragmentasi Komunikasi antar Organisasi 1. Penyampaian informasi 2. Sumber informasi 3. Koordinasi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 1. Kondisi lingkungan eksternal yang kondusif 2. Kondisi lingkungan internal yang F. kondusif G.

120

Website



sosial, reaksi antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situsional yang melingkupi penelitian, serta sifat syarat dari penelitian. Fokus penelitian kualitatif untuk menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna. Adapun deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluasluasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. B. Unit Analisis Adapun unit analisis dalam penelitian adalah Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Enrekang.

METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap dan mendalam tentang kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama di Kabupaten Enrekang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan pemaknaan atau realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun frekuensi. Penelitian kualitatif ditekankan pada konstruksi realitas C. Metode Pengumpulan Data 1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai tentu dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. Adapun urutan daftar wawancara informan: 2. Observasi, yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap penerima program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui program KUBE di Kabupaten Enrekang. 3. Studi dokumentasi yakni dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian. D. Instrumen Pengumpulan Data Instrumen pengumpulan data penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan dokumentasi sebagai berikut: 1. Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan

wawancara dengan informasi penelitian. 2. Pedoman observasi adalah panduan yang digunakan peneliti dalam melakukan pengamatan secara langsung implementasi kebijakan implementasi program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang. 3. Telaah dokumentasi berupa datadata pendukung yang dijadikan sumber pembahasan yang relavan dengan penelitian. E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data. Kegiatan analisis data kualitatif mencakup pengujian, mengerutkan, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensistensiskan dan menkontempelasikan data-data yang dikode seperti halnya mereview data mentah dan data yang direkam. Sesuai dengan kegiatan tersebut, maka secara garis besar analisis data yang dilakukan 121

Website



dalam penelitian ini melalui tahapan pengelolaan data sebagai berikut: 1. Reduksi Data, peneliti melakukan redaksi data dengan memilih data dan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap kebijakan program pemberdayaan peanggulangan kemiskinan. 2. Display Data, dengan penyajian data dalam bentuk gambaran atau HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Kemiskinan Di Kabupaten Enrekang Komitmen Perintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan daerah sangat tinggi. Agar program penangulangan kemiskinan dapat lebih fokus dan tepat sasaran, maka harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Indikator yang dipakai adalah indikator lokal yang diintegrasikan dengan indikator BPS yakni 15 indikator verifikasi dan validasi data kemiskinan derah pada awal tahun 2010 dengan melibatkan para anggota Dasa Wisma di setiap desa, pendataan kemiskinan memperolah data dan informasi kemiskinan daerah yang lebih detail ‘’by name by address’’ pada semua kecamatan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi. Data kemiskikan tercatat 8.111 RTM (Rumah Tangga Miskin), mengalami penurunan sebesar 31,85 %, dari tahun 2008 sebanyak 11.902 RTM. Penyebab penurunan angka miskin antara lain: 272 RTM atau 02,28%. Pindah tempat tinggal: 468 atau 03,93% dan yang telah sejahtera:3.051 atau 25,63%. Pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan dari pendekatan general ke pendekatan personal ‘’door to door’’. Hal ini di

tabel. Hal ini untuk memudahkan membaca data informasi yang diperoleh dari penelitian. 3. Pengambilan Keputusan dan verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk pengambilan keputusan atas data-data penelitian yang telah direduksi, sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan teori. dasarkan pada berbagai kendala dan masalah penanggulangan kemiskinan yang selama ini belum maksimal akibat pendekatannya yang kurang tepat, yang mana selama ini sifatnya yang menggeneralisasi intervensi kepada kelompok RTM, yang sebenarnya masing-masing RTM memiliki permasalahan dan kebutuhan yang belum tentu sama. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sejak tahun 2010 hingga 2013 mendatang, Pemkab Enrekang mencanangkan sebagai tahun untuk Website

122



penurunan tingkat kemiskinan. Cara animo pihak swasta dan pribadi pengentasan kemiskinan ini antara lain masyarakat yang ingin turut serta adalah setiap keluarga harus menghuni mengentaskan kemiskinan juga tinggi. rumah yang layak serta memiliki usaha Mereka telah menyampaikan keinginan mandiri. Berlandaskan hal tersebut untuk dapat berpartisipasi sebagai Pemkab Enrekang sudah pembina warga miskin. Salah satu memprogramkan beberapa kegiatan target Pemkab Enrekang melalui untuk mengatasi hal ini. Adapun program ini adalah mengurangi program yang telah dilaksanakan oleh kemiskinan minimal 50 persen setiap pemkab adalah menjadikan setiap tahun sehingga tahun 2018 masalah ini SKPD yang ada untuk membina satu bisa diatasi. rumah tangga miskin, dengan tidak B. Deskripsi Hasil Penelitian menggunakan dana APBD. Untuk lebih Metode penelitian yang mendekatkan pimpinan SKPD dengan digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang dibinanya. Setiap deskriptif kualitatif. Karena itu untuk pimpinan SKPD beserta staf diwajibkan mendapatkan hasil yang maksimal dari untuk mendalami kehidupan rumah informan, peneliti menggunakan tangga miskin. panduan wawancara sesuai dengan Pemerintah Kabupaten telah pemilihan unit analisis informan yang memiliki data serta foto-foto rumah telah ditentukan pada Dinas Sosial warga miskin yang akan dibantu serta Kabupaten Enrekang dan penerima usaha yang layak bagi mereka untuk bantuan KUBE serta beberapa bisa lepas dari masalah ekonomi. Tahun informan terkait lainnya. Jumlah 2016 ada 64 rumah tangga miskin yang penerima KUBE di Kabupaten dibina oleh Pemkab Enrekang, namun Enrekang pada tabel berikut. Tabel. Jumlah Penerima KUBE di Kabupaten Enrekang Jumlah No Kecamatan LKMS KUBE UEP 1 Maiwa 3 37 19 2 Cendana 1 13 11 3 Enrekang 5 38 22 4 Bungin 1 14 6 5 Anggeraja 3 28 17 6 Baraka 5 40 12 7 Pasui 1 17 7 8 Malua 1 18 8 9 Alla 6 33 20 10 Curio 1 26 9 11 Masalle 1 13 5 12 Baroko 1 12 8 Jumlah 29 289 144 Sumber: Data Sekunder Dinas Sosial Kabupaten Enrekang 2016 Dalam penyusunan panduan (empat) bagian pokok sub variabel wawancara peneliti telah membagi 4 berdasarkan Model Of The Policy 123

Website



Implementation dari Van Meter dan antar organisasi, dan (4) lingkungan Van Horn, secara rinci variabel-variabel ekonomi, sosial, dan politik. implementasi kebijakan bantuan Sedangkan usaha ekonomi peralatan mesin Kepada pelaku Industri produktif yang mengajukan kecil di kabupaten Enrekang dijelaskan permohonan untuk mendapatkan sebagai berikut: (1) Sumberdaya, (2) bantuan KUBE berdasarkan karakteristik organisasi, (3) komunikasi jenis usaha yang akan dilakukan, digambarkan pada tabel berikut: Tabel. KUBE Menurut Jenis Usaha NO

NAMA KUBE

1

Baru

2

Serumpun

3

Habib Laundry

4

Fharel

ALAMAT Kel.Galonta, Kec. Enrekang Kel. Puserren, Kec. Enrekang Kel. Kambiolangi, Kec. Alla Kel. Buntu Sugi, Kec. Alla

5

Buntu Duri

Kel. Malua, Kec. Malua

6

Gorro

JENIS USAHA Pengolahan Jagung Perbengkelan /barang campuran Laundry Warung Makan Pembuatan Kue Tradisional Bengkel Motor

Kel. Malua, Kec. Malua Kel. Tomenawa, Kec. 7 Cinta Damai Ternak Kambing Baraka 8 Mandiri Baraka Kel. Baraka, Kec. Baraka Indutri Rumah Tangga Kel. Tomenawa, Kec. 9 Buntu Susu Ternak Kambing Baraka Kel. Lakawan, Kec. 10 Langgeng Barang Campuran Anggeraja Kel. Mataran, Kec. 11 BERKAH Menjahit Anggeraja Kel. Lakawan, Kec. 12 Maccora laundry Laundry Anggeraja 13 Tanete I Kel. Tanete, Kec. Anggeraja Air Mineral Kel. Mataran, Kec. 14 Tallang Tani Anggeraja Kel. Mataran, Kec. 15 Bunga Bawang Tanam Bawang Anggeraja Utama mandiri Kel. Lakawan, Kec. 16 Alat dn Variasi Motor motor Anggeraja Kel. Lakawan, Kec. 17 Buntu Kiki Dagang Kemiri Anggeraja Sumber: Data Sekunder Dinas Sosial Kabupaten Enrekang 2016 Dalam melaksanakan perannya KUBE, pendamping dilengkapi dengan dalam pencatatan Perkembangan Buku Catatan Pendamping sebagai 124

Website



instrumen pemantauan. Buku ini disiapkan sebagai media bagi pendamping untuk mendokumentasikan perkembangan KUBE yang didampingi, baik itu perkembangan positif maupun perkembangan yang kurang menggembirakan. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui KUBE Di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang di tinjau dari sumberdaya cukup memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Program ini dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti KUBE dapat berkembang dengan optimal dan kesejahteraan anggotanya akan meningkat. 2. Implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang di tinjau dari karakteristik organisasi. Keberadaan pendamping KUBE melalui Dinas Sosial Kabupaten Enrekang ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) Pendamping KUBE memilik peranan yang sangat strategis, yakni sebagai narasumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. 3. Implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang di tinjau dari komunikasi antar organisasi cukup bagus karena adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan yakni Kementerian Sosial RI, Dinas/Instansi Sosial Propinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/kelurahan, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha, sampai Pendamping Desa. 4. Implementasi kebijakan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang di tinjau dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik cukup memberikan pengaruh kepada penerima program KUBE karena mampu melanjutkan kehidupannya dan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat tersebut menuju kelompok masyarakat prasejahtera yang ada di Kabupaten Enrekang. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung. Andersen, E. James, 1997, Public Policy-Making, Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston. Andre, Bayo, 1981, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogjakarta, Liberty. 125

Website



Bryant, Coralie dan White Lousie, G., 1987, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES. BPPN, 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium development Goal’s Indonesia 2007, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mikelsen. Biro Pusat Statistik (BPS), 2000, Profil Kemiskinan di Indonesia, Jakarta. Cox, David, 2004, Online of Pressentasion on Proverty Alleviation Programs in Asia Pacific Region, Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret 2004. Craswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: SAGE Publication, Inc. Dunn, N., William, 1994, Public Policy Analysis: An Introduction. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogjakarta. ______________, 2000, Pengantas Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogjakarta,

Gadjah Mada University Press. Effendi, Tajuddin Noer, 1993, Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogjakarta, PT. Tiara Wacana. Esmara, Hendra, 1986, Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Freidman, J and Sullivan F., 1974, The Absorbtion of Labour in The Urban Economy: The Case of Developing Country, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Isamy, M. Irfan, 1994, Prinsipprinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara. Jones, Charles O., 1991, Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy), Jakarta, Rajawali Press. Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pemberdayaan Masyarakat, bahan kuliah Program Pascasarjana program studi Pembangunan, institute Teknologi Bandung. Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta, Penerbit Erlangga. Mazmanian, Daniel & Sabatier, Paul, 1983, Contributors and Editors, Effective Policy Implementation, Lexington Books. Mubyarto, 2002, Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 126

Website



Kembali (Resetlement) Masyarakat Miskin (Daerah Studi: Pemukiman YSS Mangunharjo dan Mayangsari di Kota Semarang), Skripsi tidak diterbitkan, Juursan Teknik Planologi Universitas Islam Bandung. Rusli, Said, 1995, Metodologi Identifikasi Golongan Darah dan Daerah Miskin Suatu Tinjauan dan Alternatif, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor. Sahdan, Gregorius, 2005, Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005. Santosa, H., DG. Hidyata dan P. Indrayono, 2003, Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Daerah Istimewa Yogjakarta, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Tahun II No.2 April 2002, Jakarta, www.ekonomirakyat.org Sayogyo, 1996, Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, Yogjakarta, Aditya Media. Siagian, Sondang. 1983. Administrasi Pembangunan, Jakarta, CV. Haji Masagung. Silas, Johan, 1993, Pemukiman Kumuh di Jakarta, Tinjauan KontradiktifKomparatif, Jakarta: Masyarakat Jurnal Sosiologi

Jurnal, Ekonomi Rakyat, Tahun 02/April 2002. Muttaqien, 2005. Metode Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, Alfabeta Bandung. Mulyono, 2009: Implementasi Kebijakan, Jakarta, Ghalia Indonesia Yudistira. Moekijat, 1990, Analisa Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung. Narayanan V.K dan Raghu Nath, 1993. Teori Organisasi Dan Manajemen. Richard D. Irwin Inc, Boston. Nawawi, Ismail, 2009, Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, Surabaya: PMN. Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, 2004, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta, Rineka Cipta. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. Pressman and Wildavsky, 1973. The Privat Provision of Public Service in Developing Country. Oxford University Press , Washington DC. Parson, Wayne, 2006. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana, Ridlo, Muhammad Agung, 1990, Evaluasi Pemukiman 127

Website



Strategic Approach. Richard D. Irwin Inc, Boston. Wahab, Abdullah, 2004, Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara. Wibawa, Samudra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta, PT.Grafindo Persada. Widodo, 1994: Kebijakan Publik, Insan Cendikia, Cetakan ke VI, Bandung. Winarno, Haryo, Deni Zulkadi Pradono, dan Miming Diharja, 2002, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia, Bandung Departemen teknik Planologi ITB.

Jurusan FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama. Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogjakarta, Pustaka Fajar. Sumaryadi, 2005. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Grasindo, Jakarta, Subakti, A Ramlan, 1984, Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung: Kota Bermuka Dua, PRISMA, Nomor 5 tahun XIII. Supriyatna, Tjahya, 1997, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung, Humaniora Utama Press. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2007, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara. Sulistiayani, Ambar Tegu, 2001: Model Pemberdayaan, Yogyakarta, Gava Media Tim Koordinasi PNPM-PPK, 2007, Petunjuk Teknis Operasional PNPM-PPK, Jakarta, Depdagri. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Perencanaan Pembagunan, Haji Mas Agung, Jakarta. UNESCO, 2002, Human Development Index, Indek Pembangunan Manusia. Jakarta. Van Meter and Horn, Carl Van, 1975. Organization Theory : A

128

Website


MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KUBE DI KABUPATEN ENREKANG

Recommend Documents