BAB VII RUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM 7.1 Landasan Penentuan Strategi dan Program Penentuan strategi dan program perencanaan pembangunan wilayah selayaknya
harus
berdasarkan
data
atau
informasi
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan tersebut harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang akan disusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Bertolak dari analisis AHP yang telah dilakukan sebelumnya, dengan hasil bahwa peran serta dan pemberdayaan masyarakat merupakan faktor dengan bobot terbesar (0,344), selanjutnya pada analisis bobot alternatif yang menunjukkan aspek pengembangan kapasitas unsur masyarakat selalu berada pada urutan pertama, maka beberapa program pembangunan yang disusun menitikberatkan pada pengembangan kapasitas masyarakat. Penyusunan program untuk pengembangan ekowisata berkaitan erat dengan instansi teknis terkait dengan urusan pariwisata. Penyusunan program baru hendaknya dapat saling mengisi dengan rumusan program pariwisata yang ada di Kota Depok sehingga dapat memberi masukan konstruktif untuk pembangunan dan perencanaan ekowisata. Masukan dan program yang sinergis antara rencana pemerintah dan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi optimal, dengan mengedepankan keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial budaya masyarakat. Institusi kepariwisataan Kota Depok menetapkan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam hal kepariwisataan adalah sebagai berikut (Bappeda, RIPDA, 2008) : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata, Seni dan Budaya. 2. Meningkatkan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata. 3. Mewujudkan pelayanan prima dalam Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. 4. Meningkatkan peranan artis dan seniman dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kreasi dan daya tarik seni budaya lokal serta menata dan memelihara cagar budaya. 6. Menjalin kemitrausahaan dengan investor di bidang pariwisata. Pada butir pertama dalam misi kepariwisataan disebutkan bahwa pemerintah Kota Depok akan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata, butir ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengembangan kapasitas unsur
masyarakat
merupakan
alternatif
terpenting
tidak
hanya
pada
pengembangan ekowisata, namun juga untuk sektor pariwisata tingkat Kota Depok. Pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata di Kota Depok yang sudah dilaksanakan yaitu berupa pelatihan teknis kepada para pramusaji di beberapa hotel dan restoran. Sedangkan untuk pelaksanaannya, pelatihan kepariwisataan lainnya dilaksanakan pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Depok, berdasarkan usulan yang diajukan oleh instansi terkait. Pengembangan usaha produktif sebagai faktor dari pengembangan ekowisata pada penelitian ini termasuk pada pengembangan daya tarik wisata, dimana usaha produktif itu sendiri berorientasi pada peningkatan mutu komoditas lokal yang ada di Kota Depok sebagai daya tarik wisatawan. Pengembangan usaha produktif yang berkaitan dengan pengembangan bidang pariwisata belum sepenuhnya optimal, namun hal ini sudah menjadi wacana dari instansi kepariwisataan di Kota Depok untuk menjadi program kegiatan di waktu mendatang. Peningkatan usaha produktif saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan untuk pembibitan dan pembinaan para petani. Penataan kawasan untuk pengembangan wisata saat ini tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok, serta setiap perubahan tata ruang
perlu
ada
pengawasan
agar
pemanfaatan
lahan
sesuai
dengan
peruntukannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai prioritas rancangan program berdasarkan hasil analisis AHP, maka strategi pengembangan dalam konteks pengembangan kawasan ekowisata di Kota Depok adalah penjabaran dari alternatif penelitian yang juga dilengkapi dengan aspek-aspek lainnya sebagai kriteria pengembangan ekowisata seperti aspek pengembangan
institusi atau kelembagaan, pengembangan produk wisata dan pengembangan pemasaran.
7.2 Pelaksanaan Strategi Pengembangan Ekowisata di Kota Depok Rumusan strategi pengembangan ekowisata disusun dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan kondisi yang berlaku di Kota Depok. Program yang dibuat dapat memperkaya ataupun melengkapi program kepariwisataan yang sudah berlangsung di Kota Depok. Melalui analisis dengan metode AHP yang memperoleh nilai bobot paling tinggi untuk pengembangan kapasitas unsur masyarakat, maka prioritas rancangan program yang disusun adalah sebagai berikut.
7.2.1
Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan sumber daya
manusia pariwisata Kota Depok adalah : 1. Analisa
hasil
penilaian
AHP
yang
menunjukkan
tingginya
bobot
pengembangan peran serta masyarakat ditinjau dari faktor pengembangan ekowisata. 2. Isu dan permasalahan yang dihadapi Kota Depok terkait dengan SDM, khususnya kualitas SDM yang belum merata. 3. Kesadaran akan pentingnya kualitas SDM yang pentingnya investasi di bidang SDM pariwisata. Arah Kebijakan Pengembangan SDM : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, terutama di lokasi studi, baik tenaga profesional maupun tenaga trampil, seperti pemandu wisata, petugas di objek wisata, awak bus, dan tenaga trampil di fasilitas lainnya. 2. Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan. 3. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya. 4. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata (termasuk masyarakat) terhadap pariwisata.
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat secara spesifik untuk pengelolaan lingkungan, seperti pemanfaatan sampah, pengendalian banjir dan pengolahan sampah. Usulan dan Rancangan Program : 1. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pariwisata. Penyusunan kurikulum formal berupa pengenalan materi kepariwisataan di sekolah pariwisata, sedangkan yang non formal dapat berupa penyelenggaraan pelatihan atau penyuluhan yang ditujukan untuk level pendidikan tertentu pada kelompok masyarakat.
Penyusunan
kurikulum ini
dibawah
kewenangan
Dinas
Pendidikan yang menyebutkan bahwa Kota Depok memiliki 5 sekolah pariwisata diantaranya SMKN 1 (Cimanggis), SMK 2 Wisata Perintis (Pancoran Mas), SMK Wisata Kharisma (Beji), SMK Kharismawita (Sawangan), dan SMK Karya Muda (Beji). Sedangkan pada pendidikan informal dijabarkan pada kegiatan pelatihan penyelenggara ekotourisme (tour operator), pengelolaan lingkungan seperti daur ulang sampah, pembuatan sumur resapan, pembuatan lubang biopori, pemilahan dan pengolahan sampah dengan mesin UPS dan lain-lain, yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kantor Budpar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pengenalan dan pendidikan ekowisata juga dapat dilakukan melalui iklan/layanan masyarakat oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya. 2. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada program ini masyarakat dipacu dengan pemberian penghargaan untuk kelompok masyarakat yang berhasil dalam pengelolaan lingkungannya misalnya terhadap aplikasi dari materi yang telah disampaikan pada pelatihan sebelumnya, yang dapat diklasifikasikan menurut kriteria tertentu berdasarkan capaian prestasi seperti pada proper lingkungan, dengan pemberian trophy dan subsidi pemerintah. Selain itu juga pemberian kesempatan untuk menjadi pilot project kota sehingga masyarakat lebih termotivasi. Program peningkatan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah berjalan, namun belum ada penekanan pada wilayah pengembangan ekowisata.
7.2.2
Aspek Penataan Ruang dan Pembiayaan Dasar pertimbangan dalam penataan ruang dalam konteks pengembangan
ekowisata di Kota Depok adalah : 1. Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antar kecamatan di Kota Depok. 2. Terpusatnya
pengembangan
pariwisata
Kota
Depok
di
beberapa
kawasan/wilayah tertentu. 3. Pemanfaatan ruang dan potensi yang ada dimana Kota Depok memiliki prospek pengembangan ekowisata terpadu berbasis potensi Sumber Daya Alam pada bantaran sungai (23 km) yang dimuat pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Depok Lama. 4. Pengembangan kawasan wisata unggulan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang potensial, dalam kerangka meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Arah Kebijakan : 1. Membuat perencanaan pengembangan lokasi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan melalui penetapan zonasi pengembangan. 2. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokkan objek dan daya tarik wisata di kawasan ekowisata, yang memiliki pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata. 3. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan objek dan daya tarik wisata. 4. Menentukan segmen pasar yang sesuai arah pengembangan kawasan. Usulan dan Rancangan Program : 1. Penguatan Kawasan Ekowisata. Penjabaran dari program ini adalah perancangan design tata ruang untuk site-plan kawasan ekowisata. Perancangan tata ruang dapat dilakukan dengan cara kompetisi antar masyarakat maupun pihak pengembang (swasta) sebagai pelaku, hal ini
dilakukan untuk memancing kreatifitas masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Pemenang yang terpilih dapat diberi penghargaan dari pemerintah (sertifikat) sehingga dia memperoleh hak tertentu untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain/swasta lainnya. Perancangan tata ruang diarahkan untuk mampu memenuhi semua kebutuhan kawasan untuk ekowisata dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Konsep pengembangan ekowisata diarahkan untuk pengembangan bantaran sungai menjadi tempat pelatihan bio konservasi, ekologi dan biologi. Pemanfaatan bantaran sungai diarahkan sebagai wahana rekreasi air rakit, outbound, dan cross country. Selain itu, dari sisi ekonomi, bantaran sungai tersebut dapat dijadikan tempat pengembangan breeding satwa, pasar burung, wahana film, dan pembibitan. 2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Revisi Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan. Penegasan penataan ruang sesuai design tata ruang yang sudah disepakati yang diperkuat dengan penyusunan Perda atau Revisi RTBL yang sudah ada, agar pengembangan dapat segera terealisasi. 3. Perencanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk membuat analisa kelayakan ekonomi dan sosial. Pemerintah Kota sesuai dengan kemampuannya perlu melakukan analisa kelayakan ekonomi dan sosial untuk merencanakan anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan pelaku pengembangan (privatisasi atau swakelola). Disini Pemerintah Daerah tidak hanya mengalokasikan anggaran dari APBD saja namun dapat memperoleh bantuan dari Propinsi, Pemerintah Pusat atau swasta.
7.2.3
Aspek Pengembangan Institusi/Kelembagaan Dasar pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan
Kota Depok adalah : 1. Efisiensi kelembagaan pariwisata yang belum optimal. 2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga. 3. Peningkatan kemitraan antara institusi atau lembaga.
Arah Kebijakan : 1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar wilayah di Kota Depok maupun di Tingkat Propinsi Jawa Barat dengan provinsi lain/nasional/internasional melalui lembaga pariwisata dan budaya terkait, termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata. 2. Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga. 4. Pengembangan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi, 5. Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi. Usulan dan Rancangan Program : 1. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Masyarakat. Program ini menekankan pada penyediaan pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Pelayanan masyarakat dalam hal ini khususnya untuk pengembangan ekowisata dapat diperkuat dengan kemudahan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Sedangkan dalam peningkatan kualitas SDM dilakukan kegiatan studi banding ke daerah yang sudah berhasil dalam pengembangan wisatanya. 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Melalui program ini dilakukan kerjasama pemerintah dengan akademisi dalam hal perencanaan dan kajian, kerjasama regional Pemda Depok dengam Pemda Kota/Kabupaten lainnya dengan penguatan fungsi institusi sehingga menjadi koordinator pengembangan ekowisata. Kemitraan antar intsitusi dan lembaga perlu disusun secara terpadu dan sinergis melalui program ini dengan leading sector sesuai dengan kewenangan instansi terkait.
7.2.4
Aspek Pengembangan Produk Wisata dan Usaha Produktif Dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan produk
wisata adalah : 1. Potensi, permasalahan dan isu strategis pengembangan produk wisata Kota Depok ditinjau dari keragaman, sebaran dan perbedaan daya tarik maupun pengelolaan dan peningkatan kualitas produk itu sendiri. 2. Kecenderungan permintaan pariwisata/pasar wisatawan regional, nasional yang sangat dinamis. 3. Kebutuhan pengembangan basis ekonomi wilayah yang potensial untuk dikembangkan melalui pariwisata. 4. Potensi untuk membuka peluang bisnis dan investasi tidak hanya bagi pengusaha skala besar, tetapi juga skala kecil dan menengah, termasuk masyarakat lokal setempat. Arah Kebijakan : 1. Produk wisata Kota Depok dikembangkan dalam kerangka memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 2. Produk wisata unggulan yang dikembangkan adalah produk wisata yang unik, tradisi khas Kota Depok, dan mencerminkan jati diri masyarakat yang berakar pada alam dan budaya setempat. 3. Produk wisata unggulan dikembangkan untuk menciptakan keragaman daya tarik wisata Kota Depok sehingga berdaya saing dan memperkuat daya tarik wilayah, khususnya dalam tingkat Kota/Propinsi. 4. Pengembangan
produk
wisata
unggulan
harus
mendukung
upaya
konservasi/preservasi dan bahkan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung spesifik setiap daerah. Usulan dan Rancangan Program : 1. Pemberian kemudahan produksi barang khas Depok dalam hal investasi dan ijin usaha. Pelaku usaha dapat dilaksanakan secara privatisasi maupun
swakelola melalui program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Masyarakat. 2. Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi dan UKM. Usaha koperasi yang kini dikembangkan adalah produksi batik khas Depok, daur ulang, pengembangan industri kecil yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Melalui koperasi dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar kawasan ekowisata. 3. Pengembangan Agribisnis Perkotaan. Kegiatan pengembangan agribisnis pada Dinas Pertanian meliputi pembibitan tanaman hias promosi komoditas unggulan seperti belimbing dan peningkatan mutu produk melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi (Halal, SNI, ISO 9001).
7.2.5
Aspek Pengembangan Pasar dan Pemasaran Beberapa pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pasar
dan pemasaran ekowisata Kota Depok adalah : 1. Kondisi dan karakteristik wisatawan eksisting dan potensial, serta segmentasi pasar wisatawan Kota Depok 2. Kemajuan sistem dan teknologi informasi kepariwisataan maupun teknologi lainnya yang sangat pesat. 3. Menyusun Rancangan atraksi/kegiatan yang sesuai dengan daya dukung kawasan dan kerentanan. Arah Kebijakan : 1. Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di tiap kawasan wisata unggulan. 2. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, terorganisir, efisien dan efektif. 3. Peningkatan teknik informasi dan promosi untuk pengembangan potensi obyek wisata di Kota Depok yang belum banyak diketahui oleh wisatawan.
Usulan dan Rancangan Program : 1. Sosialisasi dan Promosi Pengembangan Pariwisata. Kegiatan sosialisasi dan promosi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan wadah yang sudah ada seperti Tourist Information Centre (TIC) atau Pusat Informasi Pariwisata di Kota
Depok.
Kegiatan
lain
berupa
penyelenggaraan
pameran
dan
pengembangan atraksi yang menarik dan spektakuler. Pameran dapat menciptakan segmen dan jaringan pasar wisatawan baru khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat.
7.3 Ikhtisar Rumusan strategi memerlukan perencanaan yang partisipatif. Partisipatif yang bermakna bahwa ide dapat muncul dari masyarakat, pemerintah, ataupun swasta (stakeholder partisipatif) dan disinergiskan dalam suatu program pembangunan. Penyusunan program pada penelitian ini mengacu pada hasil analisis AHP serta masukan dari arah kebijakan sebagaimana dikutip dari RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) yang disusun Bapeda Kota Depok. Resume dari perumusan program untuk rencana pengembangan ekowisata dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29 Rumusan program untuk rencana pengembangan ekowisata No.
Aspek Pengembangan
1
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penataan Tata Ruang dan Pembiayaan
2
3
Pengembangan Institusi dan Kelembagaan
4
Pengembangan Produk Wisata dan Usaha Produktif
5
Pengembangan Pasar dan Pemasaran
Rancangan Program 1) Penyusunan kurikulum pendidikan pariwisata 2) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup 1) Penguatan kawasan ekowisata 2) Penyusunan Perda dan Revisi RTRW 3) Perencanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Bangunan 1) Peningkatan manajemen dan pelayanan masyarakat 2) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan 1) Peningkatan manajemen dan pelayanan masyarakat 2) Peningkatan produktivitas usaha koperasi dan UKM 3) Pengembangan agribisnis perkotaan 1) Sosialisasi dan promosi pengembangan pariwisata
Program peningkatan kualitas lingkungan hidup sudah lama berjalan di Kota Depok dan setiap tahun pelaksanaanya dapat berkembang sesuai kebutuhan kota. Pelaksanaan program ini berada di dinas teknis yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Beberapa kegiatan yang diturunkan dari program ini sangat banyak mendukung pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada Tabel 29 dapat dilihat bahwa program peningkatan manajemen dan pelayanan masyarakat dapat mencakup kedua aspek dalam pengembangan ekowisata, yaitu pengembangan institusi kelembagaan dan pengembangan usaha produktif. Penjabaran program ini diwujudkan untuk kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat misalnya dalam hal perijinan dan investasi. Salah satunya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT); Dinas Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar; Dinas Pertanian dan Perikanan; serta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya. Pengembangan agribisnis perkotaan yang terbanyak dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Perikanan. Beberapa program yang dirumuskan pada Tabel 29 sudah berjalan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Depok, namun ada yang diperoleh dari hasil penelitian, diantaranya penyusunan kurikulum pendidikan pariwisata, mengingat aspek tersebut sangat penting untuk ditingkatkan. Program penguatan kawasan wisata adalah program dimana Bapeda terbanyak memiliki peran untuk melaksanakan dan menjalankannya, di samping Dinas Tata Ruang Permukiman. Melalui program penguatan kawasan ekowisata dan penetapan Perda atau revisi RTRW, maka akan memudahkan dinas teknis lainnya untuk mengembangan ekowisata. Namun dalam hal pengembangan kepariwisataan seringkali terbentur oleh kepentingan yang lain, sehingga kekuatannya sangat lemah (powerless).
