VII. KEBLIAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTAS1PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA Bab VII ini menjelaskan tentang perkembangan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan keluarga sejahtera di tingkat daerah (kabupaten ke bawah) di Indonesia dibatasi pada periode PJP I dan periode
PJP II. Analisis diarahkan untuk menjawab sejauhmana kebijakan. strategi, dan implementasi program pembangunan keluarga sejahtera sebagai suatu upaya penanggulangan ketidaksejahteraan keluarga telah memberi peluang partisipasi peserta program. Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa golongan Cdak sejahtera bewpaya meningkatkan kesejahteraannya dengan melakukan tindakan kolektif yang berdri gerakan, yaitu: (1) bertujuan meredefinisi kesejahteraan (mengubah simbol dan mengembalikan peranan pelaku), (2) bewpaya mencapai status yang mensyaratkan kesamaan motivasi anggota dan tujuan, (3) bewpaya meningkatkan partisipasi yang mensyaratkan solidaritas berdasar ikatan ketetanggaan dan bentuk kelompok kecil, (4) berupaya memperoleh rasa aman (slamet) dan tentram. Dengan demikian akan tumbuh partisipasi aktif peserta jika keempat persyaratan tersebut dapat dipenuhi program. Dengan kata lain program tersebut telah berakar dalam gerakan masyarakat.
7.1. Perkembangan Kebijakan dan Strategi KB Nasional PJP I : Upaya Membangun Keluarga dengan Pendekatan Ekonomi, Peningkatan Produksi (Pendapatan) Melalui Peningkatan Kemampuan tndividu Meskipun selama PJP I pengelola utama program KB adalah pemerintah tetapi perubahan pendekatan dari klinik ke keluarga mencerminkan bahwa telah terbuka peluang parlisipasi masyarakat didalamnya7' .Hal ini berarti bahwa program KB Nasional dapat menjadi bagian dari sebuah gerakan besar-besaran oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan kesqahteraan bangsa melalui 11
Pada masa awd pngrrmtantagan temadap ide KB mash sangat W, W
n melalui kesetetan drasa
palin4 temt. Pada pel& V dkenal pendekaan keluama. b e t t u i i n menmalakbn ~ar(isiuadnmsvada rnehki
perubahan kelernbagaan keluarga secara kuantitas (ukuran kecil) maupun kualitas (sejahtera). Perkernbangan kebijakan dan strategi gerakan KB Nasional pada PJP 1 dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut :
Tabel 7.1. Kebijakan dan Strategi Gerakan KB Nasional PJP I
: pmgram KE (U1 70) : menurunkan angka fertilitas dan mortalitas
mengendalikan uibanisasi, pendiikan dan penciptaan lapangan keja. Pelaksana Pelita I :
pemerintah. swasta, dan ulama agar mendukung pelaksanaanKB.
50% th 1990 dibanding 1971, shg sistem target dlm perencanaan sangat kelat.
pembangunan lainnya. Dimulai proses pelembagaan Pendidikan Kependudukan dg kebij. benama BKKBN dan Dept. Pendidikan, yi pola pengembangan latihan
Tujuan Kebij Program KB : mengemb. Pelaks di 10 prop luar Jawa meningkatkan kapasitas organisasi dan
Panca Kawa dan Calur Bhava Mama untuk mempertajam segmentasi.
sisa) Pendekatan Alih Kelola (desentralisasi manajemen) program : masy.mengelola peningkatan pendidikan kependudukan sdr meningkatkan partisipasi masyarakat Pelita IV (84185-88109) : Pelita IV :Tujuan Kebij program KB : pendekatan Koordinasi Aktif : pemerintah menurunkan angka kelahiran, meningkatsbg dinamisator dan fasilitator; prinsip kan kesejahteraan ibu dan anak. meningkemitraan antara pelaksana & pengelola. katkan angka harapan hidup, menurunkan angka mortalitas bayi dan anak. pendekatan kualitas : petugas profesional meningkatkan jumlah peserta KB b a dan ~ pendekatan wilayah paripurna :daerah mengembangkan program sesuai wrak memantapkan partisipasi dlm program KB u l menjangkau seluruh strata sosial. keunikan, segmentasi kependudukan & hasil . meningkalkan kesadaran masyarakai thd masalah kependudukan dlrn rgk strategi pembagian wilayah: laju mewujudkan penerimaan NKKBS. kec.pmgram pendekatan kemandirian : lanjutan pendemeningkatkan peranan wanita & remaja u l mengendalikan mslh kependudukan katan alih kelola u l kesadaran masy. Upaya perkuat institusi prof : IDI, IBI, lSFl meningkatkan kesadaran, peranan & ianggung jawab keluarga &masyarakai & Populer dengan kampanye LIB1 : kontrasepsi LIB1 manajemen pmgram KB o mengernbangkan usaha untuk meningkat kan kualitas sumberdaya dalam rangka melembagakan nilai keluarga kecil Pelita V (89190-93/94) : Kebijakan Gerakan KB Pelita V : mengendalikan pertumbuhan penduduk peningkatan kualitas sdm dan pelayanan dlm rgk meningkatkan sdm KB, kampanye lingkaran emas (Limas) dg jenis kontrasepsi dan kampanye Keluarga o menurunkan angka kelahiran me1 KB dan Kecil Mandiri (KKM). peningkatkan kesj penduduk Bmasy. Peningkatan usia kawin & tunda anak pendekatan keluarga : menggalakan periama. partisipasi masy. dlm gerakan KB nas, mel. institusi dan tomas, pendekatan pd menurunkan angka mortalitas bayi, anak & seiiap unit keluarga ul mencapai keluarga ibu, meningkatkan angka harapan hiup, sejahtera. meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan lingkungan. gerakan ibu sehat sejahtera (GISS) : peranan wanita dlm pelembagaan NKKBS. meningkatkan kualitas penduduk dg tingkat kegiatan telpadu lintas sektoral. kan standar kesehatan, gizi dan pendidikan. UU 10 th 92 : perkemb kependudukan dan Pelaksana Pelita V : Pemb Kel. Sejahtera; kebijakan diarahkan untuk mewujudkan KKS melalui penunda Gerakan KB Nasional; pelembagaan an usia kawin, penjarangan kelahiran, manajemen program oleh masyarakat, dg pembinaan ketahanan keluarga, pening mencipiakan gerakan masyarakat & katan kesejahteraan keluarga. Jadi meningkatkan kernandinan. sasaran terfokus pada keluarga.
0
.
Tujuan
peningkatan
kesejahteraan
bangsa
melalui
peningkatan
kesejahteraan keluarga, memiliki strategi yang berbeda dari p e l i ke p e l i semasa PJP I. Pada masa P e l i I dan II, strategi yang dilakulcan masih diupayakan
untuk
pengurangan
jumlah
konsumsi
atau
pengeluaran
~ m a h t a n g g adengan mengatur jumlah anak (angka beban tanggungan). Hal ini berarti perubahan keluarga dilakukan melalui perubahan fungsi reproduksi.
Sedangkan mulai Pelita Ill stmtegi yang dilakukan diarahkan untuk peningkatan produksi atau pendapatan rumahtangga. Hal ini berarti perubahan keluarga dilakukan melalui perubahan fungsi pmduksi.
Pada awal PJP II strategi
pembangunan keluarga sejahtera semakin nyata dilakukan melalui perubahan fungsi produksi dalam keluarga sehingga dapat terwujud keluarga sejahtera yang secara ekonomi dapat meningkat pendapatannya dan secara sosialbudaya dapat menentukan perencanaan keluarganya secara mandiri. Hal ini berarti melalui perubahan fungsi produksi keluarga maka diharapkan tejadinya perubahan pada fungsi-fungsi yang lain dalam keluarga sehingga telwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. lmplikasi terhadap upaya penanggulangan ketidaksejahteraan keluarga adalah bahwa upaya tenebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan rumahtangga agar dapat menjadi keluarga sejahtera. Ide atau gagasan tentang Keluarga Berencana justru munwl untuk pertama kali dari kalangan Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM)~yang berorientasi pada Keluarga Berencana melalui pengaturan
kehamilan dengan pendekatan kesehatan. Mereka percaya bahwa perubahan keluarga melalui pengaturan kehamilan membantu memecahkan masalah kependudukan di Indonesia. LSOM merupakan organisasi mumi swasta karena dana, sarana maupun prasarana diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan pada rnasa itu pemerintah masih mengutamakan program t r a n ~ r n i ~ r a s i ~ ~ sebagai cam yang paling tepat untuk mengatasi masalah kependudukan. Sebelum menjadi program Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970 (tahun I1 P e l i I), pengelola Keluarga Berencana adalah Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai lembaga semi pemerintah".
Hal ini
merupakan proses peralihan dalam rangka menemukan fakta
bahwa
masyarakat telah siap menerima program Keluarga Berencana, karena pemerintah menyadari bahwa Ketuarga Berencana mencakup tidak hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah sosial budaya.
73
.
.
ememtah Mak membm banluan dan tidak mekmg, merela berpendapal transnigrasl clra yang paling t q a t pnoulaa pertmnbehan pnduduk Jars. k&n dn Wi (Alhusa (€87) pemerintah menyehjui program nasbnal KB yang dselenggarakanoleh masysrak& atbwi bntuan dm binbhgan pemerintah; fungsi LKBN : m e h b @ a n KB dan meylelola segala jenii bantuan
,.
&.
Kebijakan Gerakan KB Nasional pada masa PJP I terus mengalami perubahan dalam pendekatannya. namun tetap bemrientasi pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah menghadapi masalah kependudukan : pertumbuhan penduduk tinggi, penyebaran penduduk tidak merata, penduduk usia muda besar, dan kualiis sumberdaya manusia rendah. Oleh karena itu dilakukan cara-cara penurunan angka kelahiran agar tercapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada produksi (pertumbuhan ekonomi), sehingga masalah kependudukan harus segera diatasi untuk dapat rnendukung pernbangunan. Perubahan mendasar terjadi pada akhir PJP I, dimana program KB Nas~onalsejak Pelita I berkernbang menjadi gerakan KB Nasional pada Pelita
v*.
Gerakan KB Nasional selain berorientasi pada pengendalian laju
pada perwujudan Norma pertumbuhan penduduk (kuantitatif), juga beror~entas~ Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (kualitatif). Pada masa awal PJP II gerakan KB Nasional lebih bemrientasi pada pembangunan keluarga sejahtera melalui peningkatan kualiis keluarga dalam rangka mengembangkan kualitas sumberdaya pembangunan. Artinya, perubahan berfokus pada keluarga sebagai subjek untuk mengembangkan keluarga kecil yang sudah terbentuk rnenjadi keluarga kecil yang sejahtera secara mandiri. lmplikasi tefiadap upaya penanggulangan ketidaksejahteraan keluarga adalah bahwa pendekatan ekonomi yang digunakan, yaitu upaya peningkatan pendapatan rumahtangga dilakukan dengan cara merencanakan jumlah (kuantitas) keluarga dan meningkatkan kualitas sumberdaya keluarga.
7.1 .lPerkembangan . Pengelolaan Gerakan KB Nasional PJP I: Pengelola Tunggal
dan Menjalin Koordinasi Lintas Sektoral dan Pelaku Non
Pemerintah Berdasar lkatan Kerja Secara historis organisasi keluarga berencana dimulai dari organisasi yang mumi swasta (1957). kemudian wadah yang berstatus semi pemerintah
"
Dalam GBHN m 1:GKBN sehgai salah satu k e g i n pdcak &m upaya manapaikefuarga ejahtera d w d h n utuk mengendaliin laju pettumbrhan penduduk gngan cara penurunan angka kelahiran u t u k mencapai keseimbanganantaa piunbuhan +dm pertMbuhan ekonanisehhggatamrjud penhgldan kesejahteraan keluarga
,
(1968) dan pada tahun 1970 dibentuklah wadah resmi pemerintah sebagai pengelola keluarga berer~cana~~. Dalam perkembangannya pengelolaan program KB Nasional semakin dilakukan dengan pendekatan mutu terpadu. Hal ini berarti pengelolaan program
KB
Nasional semakin
membuka
peluang
partisipasi pelaku
(masyarakat) dengan mernperhatikan koordinasi dan keterpaduan. lmplikasi terhadap upaya penanggulangan ketidaksejahteraan keluarga adalah upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan membuka peluang partisipasi pelaku, :rnelalui koordinasi lintas sektoral yang dilandasi oleh ikatan ketja. Pemerintah berperan sebagai dinamisator dan fasilitor ddam rangka menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan keluarga berencana. Masyarakat diharapkan untuk semakin menghayati NKKBS, sadar pentingnya usaha pengendalian pertumbuhan penduduk bagi pembangunan, dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan keluarga sebagai kebutuhan hidup masyarakat. Perkembangan Organisasi Pengelolaan Keluarga Berencana PJP 1 dapat dilihat pada tabel 7.2. Tabel 7.2 Perkembangan Organisasi Pengelolaan Keluarga Berenmna PJP I .. .
Organisasi Pengelota 1. PKBl :konares oertama l PKBl usul -KB dijadikan program pemerintah. 2. LKBN : lembaga semi pemerintah
. .-
TugasPokok
melembagakan KB& mengelola bantuan
Keterangan
KB sbg program nasional hatihati, menyangkut masalah sosial budaya bangs. pem. menyetujui pmgram nasional KB yg diseleng garakan masy, diberi ban tuan & bimbingan pem. dilihat dr struktur orgs. LKBN menonjol dli orgs kemasyarakatannya, km berfungsi mengernbangkan KB.Ada tokoh Islam : HSM Nazarudin Latif.
3. BKKBN Kepres No8 Th70:
program KB nas ditingkatkan dg lebih memanfaatkemampuan fasilitas dan sumber yg tersedia
menjalankan koord, integr 8 sinkron thd usaha pelaksanaan pro gram ol unit pelaksana
PKBl se-i a@sad mum d. LKBN sehgai resm pemerintah psngelola Keluarga Berrncana
Penyelengg;m a; pmg a rdI di daerah cukup lancar. karena mengintegrasikan program pemb.daerah, & gub. pen.
serri penmintah dan BKKBN sabagai lerrbaga
ttg penyeleng garaan KB menyusun pedomanpelaksKB mengadakan kerjasama dg negara asing mengatur penggunaan ban tuan dr dlm maupun luar negeri sesuai kebij pem.
program diiiatkan dg ikut sertakan masy dan pem scr maksimal program diselenggara kan scr teratur , terencana dan terarah ke tujuan&sasaran yg dittpkan BKKBN Kepres No33 Th72 penyempurnaan organisasi & tata kerja BKKBN : Lembaga Pemerintah non departemen Yg berkedudukan langsung di bawah presiden fungsi : mengkoordinir KB Nas 5. BKKBN Kepres No38 th 78 integrasi pmgram KB dg pm gram kependudukan; BKKBN sbg dapur konsep pemecahan mas kepen dudukan 8 dipadukan dg konsep pembangunan
Jawab program (pende legasian wewenang). Motor penggerak dlm koord KB adalah tenaga Yg instansi lain diperbantukan pd BKKBN
4.
6.
. ..
.
BKKBN Kepres No109 th93, utantisipasi UU No1OTh 92 gerakan KB dan pemb kel. sejahtera sbg bag integral pemb nas dilaks dg pefluas wmanfaaan sumberdaya untuk percepat wujud Ke luaiga Kecil Bahagia Sejah tern Wflu tktkan peranserta pemamasy, scr terkoord, inte grasi 8 sinkmn dlrn gerakan
.
•
mengajukan saran pd pem pelaks program ad. unit pelak sana : iflstansi pem 8 omas. menyusun program KB menjalankan k ~ r d & dan wajib melapor scr berkala awal program berorientasi super visi thd usaha unit klinik, th 74 berkembang pelaksana ke arah pendekatan masy menjalankan koord & : pos KB, sub klinik super visi thd sgl jenis (PPKBD) dan munwl bantuan kelompok peserta KB mengadakan kerjasama In memmuskan kebijprog KB rumuskan kebij. kepddkan mengkoord perenCanaan days, dana dan sarana kegiatan kerjasama dg In menyelenggarakan diklat tenaga progKB 8 kepddkan
BKKBN melaks hub kerjasa ma dg instansi fungsional dan lembaga di masy yg berkaiian kerja dg keg KB & kependudu kan. (prinsip integrasi dlrn perencanaan, kwrd 8 sinkron) pendamping TP3
perurnusan kebij umum koord81aksanaka admum koordaperencaanalisis prog (perenc, pelap & statis, pengolahan&sistem data, analisis&evaluad, jaringan infomasi&dokumentasi) koord pembinaan : pene rangan,pelajtanan,tk peran koord pembinaan ketahan an fisik KS, non fisik KS, pengemb pelks kepddkan koord pelatihan program koord pengawasan program
unit pelaksana ad : departe men pem pusatgdaerah dsr fungsional; perkum pulanlorgs masy formall informal dsr Suka
' kernamwan
Sendili. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 8 sinkmn isasi dlrn laks kejasama unit pelaksana wajib laporan tertulis scr berkala
Pengelolaan program KB Nasional yang diharapkan dapat menjadi suatu gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah telah dirnulai pada akhir PJP I dan dilanjutkan pada awal PJP II. Puncak komitmen politis tersebut tenvujud dalam UU No 10 th 92 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, yaitu rnewujudkan keluarga kecil yang sejahtera yang serasi dan selaras dengan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan. Salah satu contoh kegiatan strategis tenebut adalah Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) dan Kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM) yang semakin dikembangkan secara rnantap.
7.1.2.
Koordinasi SeMoral (Antar Departemen) Di Tingkat Pusat dan
Peranserta Masyarakat Koordinasi antar sektoral dapat dilihat dari bentuk kejasama yang terwujud. Meskipun demikian, persoalannya adalah bagairnana memberi makna pada koordinasi tersebut baik dalam proses perencanaan rnaupun dalam pelaksanaan dan evaluasi hasilnya. Sejauhrnana sudah tejalin kejasama berdasar asas rnanfaat dan kepentingan bersama." Peranserta masyarakat dalam kegiatan program Keluarga Berencana pada dasarnya ditunjukkan oleh sejauhmana masyarakat diberi tanggungjawab untuk mengelola Keluarga Berencana. Ciri gerakan akan muncul jika dalam struktur kelembagaan yang terbenhlk, masyarakat ikut menentukan dan merniliki kesadaran sebagai bagian dari kelembagaan tersebut Bentuk kejasarna dalam kegiatan program Keluarga Berencana yang dilakukan antar sektoral maupun partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel
7.3. Tabel 7.3. Bentuk Kegiatan Antar Sektoral dan Partisipasi Masyarakat Pelita
Dari awal Program : sbg unit pelaksana KB
Pelaku Dep.Kesehatan DepAgama
" ~ebdsmamp-cgram p
Kerjasarna pendekatan klinis : petugas Depkes dan pelaya nan KB; mendilikan posyandu & pos obat desa ; menernpatkanbidan desa. Unit KB Depag bertugas memotivasi, ul komu nikasi bersff kooidinatif, informatif, konsultatif.
e m m n desa yang bgagam lklakjarangdwamai egokne sektoral atau aturan main clan tiap dep&emn (Maschab. 192-4)
Dep.Dagri r
Menko Kesra Dep.Penerangan Deptrans 8 PH
r
Dep Pendidikan
r
Dep. Koperasi & PPK Dep.Tenaga Kerja Dep.Sosial Dep.Pertanian
Menneg Pemuda OR Menneg peranan Wanita Dep.Kehutanan
Pelita II Pelia IV
Pelita IV
Swasta : KB Perusahaan
-
r
r
Keg.KB tanggung jawab Depdagri dr tk pusat sampai pedesaan. Th 68 : membentuk LKBN Membantu KIE me1 Media massa & Jurpen Keg KIE pd transmigran. Keg KBTrans : pos yandu, UPGK, BKB, pemberian modal UPPKA Pendidikan Kependudukan di sekolah dan luar sekolah Distfibusi kontrasepsi me1 KUD & modal rnel koperasi bg kelompok akseptor KB mendidik PLKB agar dpt memberikan pengetahuan pd kader atau akseptor KB melalui Karang Taruna dlm pelaks KB melalui PPL melaks KIE terpadu dan dlm program Kelapa Hybrida bagi akseptor KB. Sejak Pelita IV ul peningktan sosek keluarga melalui KNPl mendidik KB di kal remajapmd Bina Keluarga Balita peningkatan KB di kawasan hutan dan : inlegrasi menjaga kawasan hutan pemberian bibitpohon produktif & latihan ketrampilan pelayanan KB bg hruhlkaryawan, peningkatan kesejahteraan bumh me1KB
Masyarakat : KB Perkotaan
* KB Mandiri
Pembinaan Institusi Masyarakat : ambil alih tanggung jawab pengelola gerakan KB Klasifikasi Masy : awal : institusi yg ada pengurus & tlh laku kan keg. MD~N~s~ dasar: ada peng urus, keg. Motivasi, pelayanan ulang 8 rujukan , pertemuan rutin & keg pendataan PUS pengembangan : sdh ads keg
Lima Pola Pembinaan peserta KBlPUS : I. pembinaan peserta KBIPUS lgsng PPKBD II. pembinaan peserla KBIPUS langsung tk dusunfRW, PPKBD membina subPPKBD Ill. pembinaan lgsng di tk RT (kelompok pe serta KB); PPKBD subPPKBD kelompok KB IV. pembinaan lgsng di dasawisma; PPKBD subPPKBD kelompok KB - klmpk dasawisma V. pembinaan lgsng di kelompok keluarga (panca wisma) yg berfungsi membantu kelompok peserta KB Th 91 : pembinaan langsung keluarga.
-
: penataan manajemen operasional KB yg tergabung dlm IDI, IBI dan lSFl Th 75 : pelembagaan KB di dm, SKD di Jateng Th 76 menjadi PPKBD (pembantu pembina KB desa), sub PPKBD di tk dusun, kelompok peserta KB tk RT, Dasawisma di lk masy.
-
-
-
Fungsi institusi masyarakat berkembang : integrasi mandiri : keg. 0 perpanjangan petugas KB : motivasi & Pl~nan Pendanaan klmpk 8 upaya lainnya. pencatatan pendataan PUS U tktkan I kesj akseptor : keg program integrasi (posyandu, UPPKA & BKB) usaha kemandirian : pengumpulan dana scr berkelompoWorang u/ dptkan kontrasepsi & pelayanan. Sebelum program nasi Peransetla Lembaga Swadaya & Organisa onal KB th 70 si Masy (LSOM) : nasihat perkawinan, pemeriksaan th 52 : Yayasan kesehatan, pengaturan kehamilan; Kesejahteraan Keluarga (YKK) di Yogya Kongres I : PKBI membantu pem. sampai th 57 : Pelkumpulan Keluarga pelosoW slrh lapisan Berencana Indonesia (PKBI) Jkt Perkumpulan Kon pelayanan KIE dan bantuan kontrasepsi, trasepsi Mantap khusus : vasektomi dan tubektomi In donesia (PKMI) sarana dialog LSOM ttg KB & kepen Forum lnd ul Swa dudukan bantuan pemikiran dan dana dayaKependuduk an Pramuka KIE & pendidikan kependudukan di remaja pelayanan KIE dan kontrasepsi me1 klinik Yayasan Kusuma Bangsa (YKB) di pelkotaan membantu KIE dan keg KB lainnya Karang Taruna Peranan Ulama dan Awal gerakan KB perintis dali kal islam dan rnedis : Tokoh Masyarakat dukungan agama dlm KB kecuali IUD Munas Ulama th 83 : IUD boleh dipasang wanita, kontrasepsi mantap haram th 90 : kontap boleh, punya anak bukan kewajiban mutlak pribadi ('mubah' hukumnya) Organisasi PKK th 67 Jateng : gerakan nasional lh 72 Wanita berperan kunci dim mengemb KB. Punya jaringan nas sampai tk desa, KB ad slh st dr 10 program dasamya. Pendekatan khusus KB ad program dasa wisma & panca wisma : pertemu an bulanan mencatat jml wanita hamil dst, merencanakan program peningkatan pendapal an; PKK-BKKBN-Depkes : mendirikan posyan du di desa u l tktkan kesj kel. Posyandu dikelola kader PKK, Depkes alat. BKKBN motivasi; mendirikan kelompok Akseptor KB (Tk RT) u/ membina partisipasi KB pd tkt 'grass-mot' dg pelayanan yang tejangkau.
.
'
7.2. Pengembangan Konsep dan Indikator Keluarga (Kecil) Sejahtera
Keberhasilan program KB tahap pertarna untuk melembagakan norma keluarga kecil telah mendorong pengembangan keluarga sejahtera secara mandiri. Keberhasilan selama 20 tahun menjelang akhir PJP I tersebut dilihat dari p e n u ~ n a nlaju pettumbuhan penduduk, perubahan nilai anak banyak menjadi anak sediki pola hidup
keluarga besar menjadi keluarga kecil.
Selanjutnya, memasuki tahapan kedua program KB dikembangkan rnenjadi ge&kan KB berorientasi pembangunan keluarga sejahtera secara mandiri. Hal ini berarti dimulainya pelembagaan norma keluarga sejahtera.
7.2.1. Pengembangan Konsep Keluarga (Kecil) Sejahtera Pengembangan keluarga sejahtera dalam gerakan KB rnernbutuhkan konsep keluarga kecil sejahtera yang dapat menjadi pedoman masyarakat. Dalam semiloka nasional pengembangan konsep keluarga kecil sejahtera, kepala
BKKBN dan sekaligus ketua umum IS1 mengemukakan (BKKBN
bekerjasama ISI, 1991:50, 54): 'kalau semiloka nasional ini melahian rumusan keluarga kecil sejahtera yang digali dari berbagai wilayah Indonesia, maka sebagian tujuannya tercapai. Rumusan ilu mudah-mudahan lebih berakar dan terutama dapat dijabarkan sehingga
menghasilkan semacam pola nasional yang dalam kegiatan operasional dapat menjadi pedoman untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuannya membangun dinnya sandin menjadi keluarga kecil yang sejahtera. Gerakan KB tahap kedua juga membangun sumberdaya manusia yang tangguh, membangun dengan orientasi kualitas, dibanding kebiasaan Ma membangun dengan orientasi kuantitas'. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsep keluarga kedl sejahtsra sesungguhnya merupakan konsep yang berasal dari 'masyarakat' pelaku pembangunan keluarga kecil sejahtera itu sendiri, yang dapat diserap dri universalnya dan berorientasi kualiis sehingga dapat menjadi pedoman secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, rnelalui forum semiloka nasional tersebut, IS1 sebagai organisasi profesi dan BKKBN sebagai organisasi pemerintah berupaya merumuskan konsep keluarga kecil sejahtera dan diiejemahkan secara operasional. Dalam menggali konsep yang berasal dari masyarakat. lhmmi (IS1 pusat) rnemberi pemikiran sebagai berikut (BKKBN dan ISI, 1991:165-172): 'Di setiap masyarakat tetdapat keluarga nuklir (kelompok sosial terkecil. tetdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum kawin) maupun keluarga luas (tiga generasi kerabat tinggal bersama dan memenuhi sejumlah kebutuhan mereka secara bersama). Hasil sampingan dari pmses modernisasi dan urbanisasi adalah: menghilangnya bentuk kehiiupan keluarga luas. Tetapi dalam kehiiupan masyarakat kita, arti kelualga luas belum mengalami kepudaran. Kebersamaan warga keluarga luas dihayati sebagai nilai penuh makna, yang memberi
perasaan emosional
memuaskan (sejahtera). Keluarga adalah wadah dimana kita sejak dini dipersiapkan untuk melakukan berbagai peranan dalam masyarakat sesuai nilai yang dianut masyarakat Ma. Peranan keluarga sebagai pranata sosial pentin9 sekali dalarn praktek pengasuhan nilai-nilai suku bangsa tertentu yang relevan dengan tuntutan masyarakat industri'. Hal ini menjelaskan bahwa keluarga merupakan wadah dimana anggotanya rnernenuhi kebutuhan hidup k r s a m a sesuai dengan nilai-nilai yang rnenjadi pedoman perilaku mereka, dan menegaskan bahwa konsep keluarga kecil sejahtera pedu didasarkan pada aspirasi yang hidup di masyarakat. Dalam kesernpatan itu, Soemardjan (IS1 Pusat) memberi arahan bagi pengembangan indikator keluarga kecil sejahtera (BKKBN dan ISI. 1991:211-
2f 3): 'indikator keluarga kecil bahagia sejahtera adalah kualitas intern dalam keluarga dan kuahtas ekstem yang dilihat masyarakat temadap keluarga. Kualitas intern mencakup hubungan antara anggota keluarga yang akrab dan rukun. dan kewkupan bidang materiil masing-masing anggota keluarga. Kualitas ekstem mencakup status sosial yang terpandang dalam masyarakat, dan kegunaan sosialnya untuk masyarakat (memberi jasa sesuai kemampuannya), serta
keselarasan dalam pola hidup keluarga dan masyarakat (pola hidup kebahagiaan dan kesejahteraan)'. Hal ini mencerrninkan bahwa ukuran sejahtera sebuah keluarga adalah kedudukan dan peranan anggota dalam keluarga dan rnasyarakat, kecukupan rnateriilnya, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Keluarga sebagai unit analisa kesejahteraan jelas berbeda dengan unit rumahtangga, seperti ditegaskan Soemardjan (1997:2) bahwa rumahtangga adalah perangkat f a s i l i s - f a s i l i s serta alat-alat dan cara penggunaannya untuk hidup sehari-hari sekelompok rnanusia yang bersarna-sarna menghuni suatu tempat tinggal. Beberapa pemikiran dari IS1 Daerah (7 propinsi) dan BKKBN Pusat (3 OeputiBiro) menunjukkan 2 kelornpok pernikiran. Kelompok pertama memberi peluang partisipasi masyarakat dalam pembentukan konsep keluarga sejahtera, seperti dikemukakan (BKKBN dan ISI, 1991:149, 135,177): 'Kesejahteraan merupakan konsep kualiiatif, mengenai realm sosiobudaya yang sesungguhnya hadir in abstract0 - tak mudah dikenali lewat konstruksi rasional dan indikator obyeldii yang dikembangkan dalam instrumen para pakar, melainkan lersembunyi dalam dunia simbolik dan alam pikiran rnasyarakat awam. Keluarga kecil sejahtera adalah pmduk perkembangan interaksi antara variabel internal dan eksternal keluarga. dan proses perkembangan dimana keluarga berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, mhani dan sosial. Ukuran kesejahteraan keluarga bersifat indivau sebagai anggota keluarga terdiri dali ayah, b u dan anak-anak.
Rumusan keluarga kecil sejahtera sebagai pedoman adalah: satuan terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku, yang h i p berkewkupan dengan mata pencaharian tertentu (ekonomi). dalam suasana
kekeluargaan yang harmonis, ~ k u dan n penuh tanggungjawab (pikologis), berada dalam kondisi sehat dan mampu mengembangkan dirinya sendiri (fisik, psikis. sosial), mengalami jenjang pendiiikan tertentu, dan mampu hidup sesuai dengan lingkungan sosial budaya (wsbud) dan nilai-nilai keagamaan (agama), sehingga memiliki kemampuan mengembangkan dirinya sendiri (kemandirian) wrla mampu
,
berperan aktif dalam proses pembangunan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat secara keselumhan'. Konsekuensi dari kelompok pertama ini adalah bangunan pemikiran kesejahteraan haruslah dibentuk dari bawah (bottom up) dengan menggunakan pendekatan mikro-subyektif (kualiiatif) yang akhimya dapat ditemukan ciri universal sebagai pedoman pembangunan keluarga sejahtera. Selain itu unit analisanya adalah keluarga (ayah, ibu, anak) dengan ukuran yang diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Kelompok kedua, cenderung menggunakan pendekatan makro obyektif , dimana bangunan pemikiran kesejahteraan sudah dibentuk dari atas dan menetapkan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, sebagai berikut (BKKBN dan ISI, 1991:98, 75, 85): ' ~ u m u k nkonsep kesejahteraan demikian memiliki ruang lingkup pengertian yang sangat luas dan kompleks, sehingga ilmuwan sosial hanya dapat menemukan instrumen pengukurannya di dalam bentuk indikator dan proksi simbolik hanya dapat menangkap manifestasinya yang bersifat obyektif. Instrumen pengukuran yang demikian d a m dimmuskan diipanjang dua aksis penting: (1) pmduktivitas dan kemakmuran. (2) distribusi. lndikator keluarga sejahtera mencakup dimensi: demografi, perkawinan, gizi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, agama, sosial'. Hasil akhir rumusan semiloka nasional pengembangan konsep keluarga kecil sejahtera, adalah sebagai berikut (BKKBN dan ISI, 1991:l-2): 'Keluarga kecil sejahtera adalah satuan masyarakat terkecil yang diiasarkan pada perkawinan yang sah, memiliki jumlah anggota sebanyak-banyaknya dua, mampu memenuhi kebutuhan hiiup material dan spiritual secara layak. memiliki hubungan yang serasi, seimbang dan selaras antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat, lingkungan alam dan Tuhannya. lndikator keluarga kecil sejahtera: (1) ekonomi: pendapatan pehpita, persentase keluarga di bawah garis kemiskinan. persentase keluarga dengan ~ m a hpermanew sehat, persentase keluarga mernpunyai anak usia di bawah 15 tahun telah memasuki lapangan kerja; jumlah anggota usia antara 15-55 tahun yang menganggur; (2) kesehatan: IMR, MMR; (3)
pendiikan: persentase keluarga yang memiliki ishi tamat SO, memiliki anak berusia >I 15 tahun tamat SLTP; (4) sosiakbudaya-psikologi: angka perceraian. jumlah anggota keluarga mengikuti organisasi; (5) agama: jumlah anggota keluarga beribadat secara leratur'. Rumusan tersebut
menunjukkan
kecenderungan masih kuatnya
pendekatan makm obyektif dalam pembentukan konsep keluarga sejahtera. Hal ini juga mencerminkan sikap pemerintah yang mendua, di satu sisi seolah memberi peluang partisipasi masyarakat dengan menggali budaya Iokal, di sisi lain merumuskan konsep dan ukuran keluarga sejahtera yang dibangun dari atas (top down). Ini berarti masih dominannya peranan pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan yang rnasih berorientasi ekonomi. Unit rumahtangga yang cenderung digunakan dalam mengukur keluarga sejahtera membuktikan ha1 itu.
7.2.2. Pembentukan lndikator Keluarga Sajahtera Dalam rangka penyusunan perangkat indikator keluarga sejahtera, IS1 dan BKKBN telah melakukan serangkaian kegiatan pada tahun 1993. Kerangka konseptual disusun melalui pendekatan sistem. Keluarga sebagai satuan kehidupan sosial terkecil, secara internal mempunyai bagiawbagian sendiri, secara ekstemal adalah bagian satuan kehidupan komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Perurnusan perangkat indikator keluarga sejahtera merupakan upaya untuk mengukur 'output' sebagai hasil interaksi antara faktor 'internal' dengan faktor 'ekstemal' dalam struktur keluarga. (Tim Empat, 1993:4; Dawam, 1994:12; Haryanto dan Tomagola, 199734). Selanjutnya, perangkat indikator keluarga sejahtera meliputi tiga kelompok variabel kunci yang disusun menurut pemenuhan kebutuhan keluarga, mencakup (Dawam, 1994:7; Haryanto dan Tomagola, 199736): (1) kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan dan kesehatan; (2) kebutuhan sosial psikologis: pendidikan, rekreasi, transportasi dan interaksi sosial internal dan eksternal; (3) kebutuhan pengembangan: tabungan, pendidikan khususl
kejuwan, akses terhadap informasi. Variabel ini rnerupakan konsep kunci yang kemudian dijabarkan secara rinci dalarn satuan ukuran yang lebih riel sebagai pewujudan indikator yang 'sensitive, simple, obse~vable, measurable dan workable' di lapangan. (lihat larnpiran). Perangkat indikator keluarga sejahtera ini kemudian diterapkan dalarn pendataan keluarga sehingga menghasilkan gambaran status kesejahteraan keluarga di Indonesia. Keluarga sejahtera di seluruh Indonesia dapat dikategorikan dalarn lima tahap, yaitu keluarga P& Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera Ill
(KS Ill) dan Keluarga Sejahtera Ill Plus (KS Ill+) (lihat lampiran). Dalam upaya mencapai kesejahteraan pedu dipaharni keadaan infrastruktur yang dirniliki oleh masyarakat (Soemardjan, 1997:4) yaitu: (1) infrastruktur budaya: berisikan sikap hidup, sistern nilai dan sistem kaidah sosial yang dimiliki masyarakat dan meresap ke dalarn jiwa warganya; (2)infrastruktur pendidikan:
tidak hanya terbatas pendidikan formal tetapi juga pendidikan non
formal, tenasuk tempat latihan untuk bemagai keperluan; infrastruktur fasilkas: berbagai ha1yang dipedukan untuk merealisasikan usaha kesejahteraan seperti teknologi dalam bentuk alat-alat sederhana sampai canggih. Selanjutnya, Haryanto dan Tornagola (1997:40) mengemukakan bahwa jika
ketiga
infrastruktur yang dimiliki masyarakat atau keluarga dalarn keadaan lemah, mereka akan cenderung mengalami keadaan yang tidak sejahtera alias rnenyandang kemiskinan. Dengan rnengkaji proses pembentukan indikator keluarga sejahtera tersebut, beberapa ha1 dapat dikemukakan:
(1) Pendekatan sistern mengasurnsikan bahwa keluarga merupakan bagian dari suatu sistern yang lebih besar (masyarakat). Dengan dernikian dalarn upaya mencapai kesejahteraan, keluarga hanya rne~pakansalah satu faktor bukan pelaku utama pernbangunan keluarga sejahtera. Demikian pula sistem nilai budaya dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan
keluarga
bukan
sebagai dasar
(pedornan)
perilaku
pembentukan keluarga sejahtera. Sebagai konsekwensinya, pernbangunan keluarga sejahtera sangat ditentukan oleh sistem yang lebih besar. bukan oleh keluarga itu sendiri.
(2) Jika diternukan keluarga yang tidak sejahtera, lebih disebabkan oleh faktor ekstemal (budaya, pendidikan dan fasilitas) yang rnempengaruhi keluarga. Misatnya, nilai-nilai kesejahteraan yang dimiliki keluarga tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kesejahteraan yang ada pada sistem.
(3) Konsep keluarga sejahtera mengartikan sejahtera sebagai
-
pernenuhan
kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rnerniliki hubungan yang serasi, selaras dan seirnbang antar anggota, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Di sisi lain, dalarn pengembangan indikator disusun berdasarkan tiga kelornpbk pemenuhan kebutuhan keluarga, yang mencakup kebutuhan dasar,
sosial psikologis dan pengembangan. Penjabaran kelompok
variabel dalam indikator rnenunjukkan bahwa sebagian besar ukuran sejahtera tersebut rnerupakan hal-ha1 yang bersifat 'material'. Ini berarti bahwa individu anggota keluarga lebih dipandang sebagai surnberdaya manusia (pendekatan ekonorni) daripada anggota suatu unit sosial terkecil (pendekatan sosiologis).
(4) Terdapat ketidakkonsistenan antara penjabaran indikator dengan apa yang dihasilkan dalam
pentahapan keluarga
sejahtera.
lndikator jurnlah
melakukan ibadah bersama selama sebulan terakhir, di rumah atau di luar rurnah merupakan penjelasan variabel interaksi sosial (pemenuhan kebutuhan sosial psikologis yang bersifat 'mental spiritual'). Namun dalam pentahapan keluarga sejahtera, dijelaskan sebagai pernenuhan kebutuhan dasar yang justru cenderung bersifat 'material' individu (sumberdaya rnanusia).
dan sebagai produk dari
7.3. lmplementasi Program Keluarga Berencana Nasionat di Kabupaten
Sukoharjo lrnplernentasi program Keluarga Berencana Nasional akan dianalisis di tingkat Kabupaten. Kecamatan dan Desa berdasar kasus-kasus yang ada, yang rnencakup : kerjasarna sektoral, partisipasi rnasyarakat, struktur pelayanan dan kelembagaan yang terbentuk Analisis diarahkan untuk menjawab sejauhmana kerjasama berdasar asas 'manfaat dan kepentingan bersama' sudah terbentuk berdasarkan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat (golongan sasaran); Sejauhmana pula sudah muncul ciri gerakan : partisipasi aktif masyarakat berdasar kesadaran sebagai satu kelompok atau mernpunyai 'niiai' yang sarna. 7.3.1. Koordinasi Sektoral di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan: Banyak
Patron, Banyak Tujuan, Satu Pendekatan: Ekonomi Dalam penyelengaraan gerakan KB dan pembangunan keluarga sejahtera
nasional,
BKKBN wilayah
berfungsi
rnelakukan
koordinasi
pelaksanaan kegiatan, sedangkan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh unitunit pelaksana dan pelaksanam. Sebagai penanggung jawab kegiatan KB di wilayah adalah Bupati, yang merupakan pengelola utarna seluruh kegiatan sektoral pembangunan secara terintegrasi. Kegiatan perencanaan dalam penyusunan program dan anggaran tahunan di kabupaten Sukohajo sudah dilakukan dengan pendekatan tiga arahm dan pendekatan wilayah paripuma. Pola liga arah ini mencerminkan partisipasi aktrf pelaksana program dalarn proses penyusunan rencananya. Kegiatan rapat perencanaan program ini biasanya dilakukan sekaligus dengan rapat evaluasi pelaksanan program tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, tidak setiap dinas1 instansi terkait menghadiri rapat koordinasi tersebut dan peserta rapat belurn tentu kepala dinas atau orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kegiatansO.Hal ini terjadi karena rapat evaluasi pada dasamya merupakan 'pensahan' kegiatan
Yang dmaksud unt urit pMsaw@&ksana adalah deprlemnnrstard-it dan perkunpuhnlwganisasi rpqarakat f m a l maupun h f d Seem teknii daunakan nwhnisme'arsh ke h w M dsn 'arah ke atas" mna d i i n denam omses
terkait dan mugaskan pegawaiya. Hal iibiasa terjadi, menun* kepala BKKEN
yang telah dilaporkan oleh masing-masing unit pelaksna (dinas). Sebagian besar kegiatan program KB mewpakan kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN (peserta KB dan pelayanan KB; pendataan KS dan kelompok Takesra
-
Kukesra). Sedangkan kegiatan dari instansi terkait merupakan bagian integral dari kegiatan BKKBN (Posyandu dan UPPKS).
Tabel 7.4. Upaya Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera Tahun 1994A995 Sasaran Pangan
Dukungan Program penyuluh an
bantuan modal
Sandang
Penyuluh an
.
Bentuk Kegiatan
Leading dipertan Wn
dipertan Pgn
Deperind
--
bantuan modal r
Papan
penyuluhan
Pelaksana
Sektor
Bangdes
peningkatan pmduksi pangan & makanan pokok non beras makanan bergizi, pemanfaatan hala man & tan.horti impitan beras kesetiakawanan sos & gotong roYOn9 kewiraswastaan sumberdaya nabati 8 hewani P 2 W (peningkat peranan an wanita) UPPWKS UP2K sandangeupaya mengatasinya cara perawatan agar tahan lama pengumpulan pa kaian bekas pasar murah pengumpulan zakatl infak UPPW modal, pakaian BS dana stimulan seragam sekolah tata ruang rumah 8 keluarga rumah sehat sanitasi tatacara perbaikanlpengadaan Nmah
dipertan pgn dinkes
.
.
PKK dlnsos depag deppen, deperjnd, petemakan Deptan BKKBN lnpres Bangdes; Pemerintah Pusat
BKD deperind 0
-
BKKBN, PKK deperind, pabrik tekstil & garmen PKK,DW,DP dinsos, depag BKKBN PemDaBangdes DinasP&K
Bangdes PKK Dinkes Deppen
'
bantuan modal
Kesehatan
kredit lunak perba ikan ~ m a h P2LDT UPPKA
Penyuluhan
Dinkes
. .
Bantuan obatobatan
imrnunisasi balita 8 calon penganten posyandu kesehatan dan ling kungan kesehatan KB mengatur ~ m a h sehat AMD
Bakti Sosial Pelayanan Gratis
BUMN Bangdes,PU,Dins 0s
Indosat,Telkorn. BKKBN,Kimia Farma Dinkes Kodim, Polres BKKBN PKK Kodim lBl. IDI, PMI Dinkes. IDI. IBI
Demikian pula dalam perencanaan kegiatan tahun selanjutnya, BKKBN sebagai kootdinator berkepentingan rnenjelaskan kegiatan BKKBN betdasarkan kebijakan program KB Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera yang telah
ditetapkanO',
dimana
unit-u~it pelaksana
diharapkan
dapat
mengintegrasikannya dengan kegiatan yang mereka miliki. Dalam pelaksanaan kegiatan yang terpadu, siapa yang menjadi 'leading sector' yang seharusnya dapat diusulkan dari bawah dari sejumlah 65 dinas terkait, ternyata ditugaskard ditunjuk oleh Bupati sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. Dan tabel 7.4. diatas nampak bahwa dukungan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtet-a Nasional dari lintas sektoral lebih berupa : penyuluhan-3pelaksanaan Komunikasi lnformasi dan Edukasi) secara terpadu dan bantuan modal (peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera) melalui program yang dimiliki masingmasing dinas atau secara terpadu melalui UPPKA.
Hal ini sejalan dengan kebijakan KB dan
Tujuan kegialan kofia9786 adatah pen-tan lam4tss Wvaga (NKKBS) den penga*asan kanisknnn, dewan Mols : p e n m a n KB mandm, tina kduarga (BKB. BKR. BKL) dengan pninglcaEan funga kehrpa. pmberdaVaan elanmi @keawkukcsra utuk usaha) "
Pernbangunan KS yang diarahkan pada : reproduksi keluarga sejahtera, pembangunan ketahanan keluarga sejahtera dan ekonomi keluarga sejahtera*. Meskipun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program KB dan Pembangunan KS sudah dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral, namun nampaknya belum tejadi kesamaan persepsi mengenai siapa golongan sasaran yang hams digarap dan sejauhmana wilayahl daerah keja rnasingmasing sektor serta tanggungjawab dalam pengelolaannyas. Sebagai contoh, dalam kegiatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) :yang merupakan wadah usaha ekonomi produktif untuk keluarga pra KS dan KS I, dulunya merupakan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB). Dalam pelaksanaannya dibentuk pokja (kelompok keja) yang rnempakan gabungan dari dinas terkait yang mernberikan bantuan modal, bertugas membina dan mengawasi kegiatan tersebut. Dalam pemberian bantuan modal tersebut, di satu sisi setiap dinas/instansi mempunyai persyaratan dan golongan sasaran sendiri
yang
sesuai dengan program yang mereka miliki, di sisi lain mereka juga memiliki jangkauan wilayah keja dan tugasl tanggung jawab yang berbedaM. Hal ini berarti dalam pelaksanaan kegiatan yang rnendukung program secara lintas :sektoral terpadu, diperlukan adanya suatu kesamaan persepsi mengenai golongan sasaran yang digarap dan mekanisme pembagian keja yang jelas sesuai kewenangan masingmasing dinas, dan yang terpenting berorientasi pada kepentingan kemanfaatan golongan sasaran itu sendiri. Peiaksanaan kegiatan program KB Nasional di kecamatan Mojolaban juga telah dilakukan secara terpadu dengan pendekatan tiga arah yang diwujudkan dalam : a. Rakerda Cngkat kecamatan sebagai sarana pernbentuk kornitmen politis dan teknis bagi segenap pengelola di semua tingkatan (kecamatan-desa)
keluarga ~ h v akwerssi . merriuu ianairauan b a sarmai ~ tk kecamata ~ K U Db&okd di kec),dan wnva w d desa k&n& tan, prsoal;r;ba begamma m&&md-an UPPKS dg KUD Ke(ompdc UPPKS mendspat bantuan modal dad m m hbtansl twk& BKKBN (takesm, kukesra). PKK (UPZK), martan (PW. tmoamrtaa 8 D(KUB). ~eodktudIKBU). ~ n hnrnatd k ( B M n vam sebanamva
"
. ,
b. Rapat koordinasi di semua tingkatan (kecarnatan-desa) dan dinasnernbaga terkait (lintas sektoral) setiap bulan
c. Rapat koordinasi struktur pelayanan di tk kecamatan (Ajun, penyuluh KB, PLKB) setiap rninggu d. Rapat bulanan struktur pelayanan di tk desa se kec. Mojolaban (PPKBD dan Kaur Kesra) Rapat koordinasi di tingkat kecarnatan tersebut merupakan wadah penggalangan
komitrnen operasional
(kecamatan-desa,
lintas
sektoral)
sekaligus wadah evaluasi penilaian pelaksanaan kegiatan bulan talu, rnelakukan identifikasi masalah dan pemecahannya serta penyusunan rencana operasional untuk bulan yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan program KB nasional secara terpadu di kecarnatan Mojolaban rnencakup ketiga bidang : penerangan dan rnotivasi, pelayanan .kontrasepsi dan peningkatan pendapatan 1 pemberdayaan ekonomi keluarga. Sebagai leading sektor ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab bergiliran selama satu episodes Pada tahun 199311994 sebagai leading sektor per episode di kec..Mojolaban adalah : a. awal pelaksanaan GKBN episode I sebagai leading sektor adalah jajaran
polsek. b. episode IIsebagai leading sektor adalah jajaran TP PKK c. episode Ill sebagai leading sektor adalah jajaran Bangdes. Pelaksanaan kegiatan secara terpadu tersebut menunjukkan bahwa setiap sektori instansi terkait telah melaksanakan tugasnya secara fungsional untuk rnendukung kebemasilan program KB dan pernbangunan KS, dan tetap dapat rnencapai kepentingan programnya masing-masing. 7.3.2. Kasus Lomba KB-Kesehatan Di Desa Joho: Peran Pendampingan
Desa Joho pada tahun 199611997 menjadi juara pertama tk nasional dalarn lomba KB-Kes operasi rnanunggal ABRI. Sebagai leading sektor dalarn kegiatan tersebut adalah korarnil Mojolaban, dalarn upaya menggerakkan rnasyarakat dan berpartisipasi secara aktif membangun keluarga sejahtera. strategi epi: e p i ~ ~ dIde i i n h pada konddad tercapairya sasararwpsode II pelaksanaan GKBN dan pembangunan Wuarga sejahbm s e a m irta\siRdg
[email protected],mjcnal mupun %I; epibode Ill pwnbinaan dan pernantapan h d - h d l kegiatanyang tclah dn -
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu lintas ssktoral dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Jenis kegiatan dan bentuk kegiatan, sasaran dan pelaksana dapat dilihat pada tabel 7.5. Tabel 7.5. Upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Operasi Manunggal K B K e s ABRl tahun 19W1997 Jenis Kegiatan
Bentuk Kegiatan
Penyuluhan KIE bi dang KB-Kes, pem bangunan KS, GlSS dan Kesling
penyebarluasan in forrnasi GISS, : Ks, forum sarasehan; cerarnah, lomba penyuluhan kese hatan masyarakat Pelayanan kontra KB : pelayanan sepsi, kesehatan ibu. kontrasepsi balita, lansia kepada PUS istri berusia kurang 35 th menUNnkan angka kematian BUMlL perneriksaan burnil menekan angka' kematian bayi : PIN meningkatkan umur harapan hiiup : posyandu lansia rneningkatkan mu tu lingkungan hidup : Sarnijaga, SPAL PUS Pembinaan penga pengayoman istri berusia lebih 35 yoman peserta KB tahun dg MKJP kuanti Peningkatan tas&kualitas institu si rnasyarakat
pendanaan gotong myong u/ KB Mandi ri anggotanya pernbinaan PPKBD sub PPKBD, kelom pok KB, dasa wisrna. keluarga sbg jaringan pelaya nan KB di desa
Sasaran
Pelaksana
PUS muda usia, peserta KB dg cara kurang efektif Non PUS, calon PUS/ Gen. muda kel pra K S 8 KS I
PLKB, PPKBD. PPKB, Puskesrnas, B i a n Desa
Bumildan Buteki Bayi dan Balita Anak usia pra sekolah & sekolah WUS Lansia
PLKB, Puskesmas dan Bidan Desa dibantu kader posyandul PKK
peserta KB Lestati 5 th, 10 th, 16 th 8 KB Mandiri LKMD, posyandu, PPKBD, Sub PPKBD PKB RT, PKK dg BKB. BKR, BKMM, BKD, BKL, UPPKS PKMD (pemb kes masy desa) Polindes orgswanita.agarna
LKMD, TP PKK, PLKB
Peningkatan tahap an kel PraKS menja di
keluarga yang LKMD. Karang Ta masuk tahapan runa, FKPPI, PLKB, PKK, BUMN, Swas ta, pra KS dan KS I
peningkatan KIE 8 fungsi kel
(L
indika tor KS plesterisasi ketrampilan usaha ek. pmduktif, take sra, kukesra. UPZK, UPPKS pemeliharaan kebugaran pemahaman bid ke agamaan gerakan orangtua asuh : wajar 9 th
KS I
Pelaksanaan kegiatan Operasi Manunggal KEKes ABRl ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 1996 sampai dengan September 1996. Selama pelaksanaannya muncul partisipasi aktif masyarakat baik dari peserta KB Mandiri ( tercapai 87.26% dari PPM), lembaga yang sudah ada : Posyandu, UPPKS maupun lembaga bentukan barn : BKB. BKR, BKMM. Keberhasilan kegiatan tersebut tidak lepas dari partisipasi aktif kader posyandul PKK dan bidan desa yang rnerupakan motor penggerak dari keseluruhan lernbaga tersebuta6. Dalam ha1 koordinasi lintas sektoral, nampak bahwa kasus Lomba K B Kes rnenunjukkan belum adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait
87.
Pelaku utama dalam kegiatan KBKes adalah bidan desa yang mewakili dinas kesehatan dan PLKB (tk kecamatan) dibantu PPKBD (tk desa) yang mewakili BKKBN. Setiap data yang dibutuhkan oleh Koramil (sebagai leading sektor) dalam lomba tersebut diperoleh dari Bidan desa dan PLKB. Dalam kenyataannya, data yang diperoleh berbeda hasilnya karena mencerminkan kepentingan masing-masing dari dinas terkait, meskipun pendukung pelaksana pendataan adalah sama yaitu kader PKKI posyandu. Para kader PKKI Posyandu inilah yang akhimya mendapatkan tugas paling banyak karena haws rnernbuat beragam buku administrasi pendataan.
a8
pefaksanaan baqym keglatan lomba :W. EKE. BKR. BKL. W,UPPKS,Takesra dan KWesa. Runah Sshat lebh banyak dlaklen oleh k%bpmyandul PKK '' 8BLama ini k e r ndi taparg (posyandu) lebih banyak diakulcan dsh B i n R s a dengandbantu kader p o s W PKK, aadangkao PLKB maupnPPKBD desa larang ddil dalam mamberlen penyuluhan; pembuatan
hku a
d
m
b
n juga d W n kader m
K
K
Struktur Pelayanan dan Kelembagaan : Kasus Pembentukan
7.3.3.
Kelompok Takesra dan Kukesra di Desa Joho Dalam upaya mernantapkan keberhasilan GKBN
di
kecamatan
Mojolaban, salah satu upaya adalah mengernbangkan institusi rnasyarakat baik dari kualitas rnaupun kuanititas yang merata dan rnenjangkau seluruh seluruh tingkatan yang paling rnendasar yaitu tingkat RT. Sampai bulan Maret 1994, pelernbagaan institusi rnasyarakat di kecamatan Mojolaban sebagai berikut : a. Jumlah PPKBDISKD sebanyak 15 orang atau terdapat pada s e l u ~ hdesa yang ada b. Jurnlah subPPKBD atau PUB setingkat RW sebanyak 157 orang atau N ~ yang ada terdapat pada S ~ I U desa
c. Jurnlah Kelornpok Akseptor (PKB) tingkat RT sebanyak 502 kelornpok atau ~ h yang ada. terdapat pada s e l ~ desa Usaha pembinaan institusi rnasyarakat dilakukan dengan terlebih dulu rnengidentifikasi (klasifikasi) PKB yang ada berdasar 7 fungsi : kepengurusan, KIE, pelayanan mjukan, pencatatan dan pelaporan data, pertemuan rutin, pelayanan integrasi, pendanaan kelornpok (kemandirian). Klasifikasi PKB "awal" (3 fungsi). "dasaf (5 fungsi), "pengernbangan" (6 fungsi), dan "mandiri" (7
fungsi). Berdasarkan ketujuh fungsi institusi rnasyarakat rnaka peranan dari PPKBDI SKD desa temasuk kategori dasar, karena masih ada 2 fungsi yang lernah yaitu KIE (kurang aktif dalarn penyuluhanl motivasi) dan pendataan baik KB rnaupun KS (kader posyandu/PKK yang utama rnendata dibirnbing PLKB). Kelemahan tersebut lebih disebabkan oleh faktor pribadi (pria bujangan dan kurang pengetahuanl pengalaman dibanding kader posyandu)".
Peranan
subPPKBD di tk RW yang dalam prakteknya dirangkap oleh kader posyandulPKK justru sudah tennasuk
kategori pengernbangan. Upaya
kemandirian rnasih perlu terus ditumbuhkembangkan agar tidak lagi tergantung pada bantuan PKK.
hmbatnyaw dhadap PPKBD Degl menghadap 1bu4bumash maiu dm grogl. brena h - b u ka& lebh tngg unur dan pengalamannya
243
Tabel 7.6.Klasifikasi lnstiiusi Masyarakat dalam GKBN di Desa Joho
informasi tujukan
takesral kukesra
dan Kel Sejahtera
PPKBD (tk RVV)
Peranan PKB tk RT dan kelompok takesrakukesra masih termasuk kategori awal. Peranan PKB di tk RT lebih banyak digabungkan di tk RW (dusun) dalam kegiatan posyandu. Pertemuan rutin dalam arisan di tk RT hanya untuk mencatat perubahan data KB. Demikian pula kelompok takesralkukesra yang baru terbentuk. juga dalam pertemuan rutin arisan di tk RT untuk mencatat data takesra dan kukesra. Data tersebut kemudian langsung diserahkan ke PPKW SKD tk desa.
Upaya kemandirian dalam pengelolaan PKBD dilakukan oleh 3 unsur pelaksana PLKB (tk kec) dibantu PPKBD (tk desa); Bidan desa yang melayani peserta KB; dan institusi KB (PPKBD dan sub PPKBD) yang menjual alat kontrasepsi. Dalam prakteknya, di desa Joho fungsi PLKB dalam penyuluhan juga kurang aktif karena keterbatasan pribadi
=. Sedangkan fungsi
PPKBD
dalarn menjual alat kontrasepsi juga langsung dilakukan oleh puskesrnas kepada sub PPKBD tk RW (dusun). Petugas puskesrnas ikut datang dalam kegiatan posyandu yang diadakan setiap bulan. Dalam ha1 pengelolaan kelompok takesra-kukesra, di desa Joho sudah terbentuk 11 kelornpok. Pembentukan kelompok tersebut lebih mencerminkan bentukan dari atas daripada keinginan dari bawah (anggotanya). Tabel 7.6. Nama Kelompok, Ketua. Jumtah Anggota, Lokasi, Jenis Usaha
(ID
petusas PLKB dr kecaiaM seorang wane eulap u w (setahun lag pemun) dar mmbawahldua desa. la luga Mak hnak mata pedahal @anmssuk Ice desa Jaha 3 Ian (Id& ada kendarean unum)
Dan sisi gerakan, belum tumbuh kesadaran benama atau ikatan sebagai anggota kelompok, bahkan motivasi individu untuk ikut dalam kelompokpun belum munwlgO.Pembentukan kelompok berdasarkan wilayah, dimana setiap RW ada 1 kelornpok beranggotakan kurang lebih 20 orang. Anggota kelompok
adalah keluarga Pra KS dan KSI yang ditentukan atau d i n j u k berdasarkan hasil pendataan Keluarga Sejahtera 1995. Ketua kelompok adalah kader PKK yang ditunjuk oleh ketua TP PKK desa Joho, karena dipandang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengelola kelompok tersebut. Tidak ada pertemuan khusus kelompok takesra-kukesra untuk mewadahi interaksi antara anggota dan ketuanya. Dengan dernikian kelompok lebih berfungsi sebagai wadah 'pensahan' administratif daripada peningkatan ekonomi anggota. Dalam pelaksanaannya, banyak anggota kelompok yang hanya berupa nama saja, sedangkan yang menabung atau meminjam adalah orang lain yang rnenggunakan nama anggota yang terdaftar (termasuk kel Pra KS dan KS I). Dari sisi anggota kelompok yang terdaftar, alasannya adalah pinjaman terlalu kecil untuk usaha dan takut tak bisa mengembalikang'. Dari sisi ketua sebagai pengelola, alasan adalah tak semua anggota punya usaha, dan jika ekonomi kurang malah memberatkan kelompok karena menghambat pengembalian pinjaman. sehingga lebih baik dialihkan ke orang yang punya usahag2.Hal ini berarti belurn ada saling kepercayaan diantara anggota dalam mengelola kelompok, dan pengelolaan kelompok lebih bemrientasi pada pemenuhan target (ke atas) daripada pemberdayaan ekonomi anggotanya ( ke bawah). Struktur pelayanan takesra dan kukesra di desa Joho dalam pelaksanaannya dikelola oleh 2 orang : PPKBD/ SKD tingkat desa dan ketua kelompok. PPKBD yang menguntsi ke luar desa (berhubungan dengan Posindo), baik dalam penyetoranlpengambilan takesra dan pengajuan kredit kukesra, dan mendapat bantuan transportasi (biaya administrasi) dari kelompokgl. Sedangkan ketua kelompok bertugas menerirna angsuran takesra
-
90
seurdng awda, usaha M u bata, n w w t a b n pyaman kukesra t&(u k e d wkuk modal usahaya, dan ia taka brsa m n g a n t a l h n (an lerpakai konsumd posis~nya dgad*an DMbakul OW Dinhrn unhA W a n , tetaoi modal RD 18mO (setelah dikuranai vtuktakesral Mak m m c u k u ~ ~
a2
plakleknya kehm nwntup pmyaanggota yag W lancar supaya kukesra s&u
lanca dpndahkan ke
p wnya usaha atau wtuk mena-h modal strnpan pnpm PKK RW &w mndaml DMmanlDeI tahau I PPKBO mendaml bantuan adnlnlshpw Ro 23 m0 ketua kebmmk RD S3XI.-dan kepila &n Rp i5.CCO.- dan scbap kekynpak. Bantuan pnjaman k&& tah& I sehap & p k '
mendapkm : 23 orayl x Rp 23.032= Rp 4 L n . m(dlaargl Rp ZlXY orang ma-
ke takesra
tabugsn)
rnaupun kukesra dari anggotanya dan disetorkan ke PPKBD setiap tgl 23 dalarn pertemuan kader posyandu di kelurahan.
Kelancaran angsuran
merupakan tanggung jawab ketua kelompok, dengan demikian kebijakan atau keputusan yang diarnbil lebih rnencirikan keputusan tunggal ketua (dengan sepengetahuan PPKBD) daripada keputusan bersarna anggota.
Tabel 7.7. Struktur Pelayanan Takesra dan Kukesra di Kab. Sukohajo
lah pernberian kredit kepada KS dan KS I alasan ekonomi di
-
pengisian lransaksi setor/ arnbil
: penabung (ketua)
rnenyeleksianggota yg layak kredit bersama PLKB isi formulir permohonan
S l al. ek. rnengajukan formulir kukesra rnel.
diajukan ke posindo
7.3.
Ringkasan:
Pengembangan Program
Berciri
Gerakan
Melalui
Partisipasi Peserta Dengan rnelakukan kajian terhadap kelornpok takesra-kukesra di desa Joho, beberapa ha1 yang dapat dikemukakan adalah: pernilihan peserta program: Jika rnenentukan peserta program (golongan keluarga tidak sejahtera) berdasarkan simbol kesejahteraan yang digunakan BKKBN.
rnaka upaya
program kurang berhasil mengangkat golongan keluarga tidak sejahtera yang sesungguhnya dalarn rnasyarakat desa di Jawa. Sirnbol yang digunakan BKKBN belurn mencakup: pekejaan dan penguasaan modal, sesuatu yang sangat penting dalarn hidup orang Jam. Namun dalarn kasus desa Joho, meskipun anggota ditunjuk oleh elite desa, temyata rnereka sesungguhnya adalah golongan wong cilik pinggiran (bakul, pengrajin bata). Ada sebagian golongan wong cilik pinggiran yang tak tersentuh: buruh tani, bunrh pabrik dan buruh bangunan. tujuan program: Tujuan program untuk rneningkatkan golongan tidak sejahtera rnelalui pemberian modal usaha ekonorni pmduktif sudah sesuai dengan yang selarna ini berlangsung dalarn tindakan kolektif kesejahteraan di desa, yaitu upaya pencapaian status melalui perolehan simbol kesejahteraan baru: penguasaan modal (untuk golongan buruh tani, pengrajin bata dan bakul kecil). Kecuali golongan bunrh pabrik dan buruh bangunan yang membutuhkan simbol: peningkatan k u a l i s pendidikanl ketrarnpilan. Motivasi anggota sesuai dengan tujuan kelompok (program). pembentukan kelompok: Pembentukan kelornpok dilakukan oleh elite desa, dirnana pemilihan anggota berdasar pendekatan wilayah (lokasi tempat tinggal) dan berbentuk kelompok kecil (20 orang). Hal ini kurang sesuai dengan ciri tindakan kolektif di desa, sehingga
kurang
marnpu
ketetanggaan (kerabat).
rnenumbuhkan
solidaritas ...
berdasar
ikatan
'
r
pemilihan pernirnpin kelornpok:
pernilihan pernirnpin kelompok juga dilakukan elite desa, rnereka adalah kader PKK yang umumnya golongan priyayi (pegawai negeri, istii parnong desa) dan golongan pedagang bermodal. Hal ini juga sesuai dengan tindakan kolektif yang bedangsung di desa. Narnun persoalannya adalah, sampai rnana pernirnpin tersebut mampu berperan sebagai pelindung bagi anggotanya. Dalarn kenyataan, mereka lebih berorientasi keatas (pencapaian target) dalarn upaya mempertahankan statusnya, daripada berpihak kepada anggotanya. Hal ini rnenirnbulkan ketidakpercayaananggota kepada pernimpinnya. Peran Pendamping: Fungsi pendampingan adalah untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan program. Untuk itu perlu orang yang dapat diierima di lingkungan kelornpok. Artinya, da'ri sisi anggota, pendarnping adalah orang yang dihormati setara dengan pernirnpin (misalnya golongan priyayi); dari sisi pernirnpin (berorientasi ke atas), pendamping juga addah orang yang bisa dihormati (misalnya dari kecarnatan). Persoalannya adalah, mampukah pendamping berperan sebagai pengawas ? Dalam kenyataan di desa Joho, banyak kendala yang dijumpai. Bentuk program: Kegiatan pemberian kredi sudah sesuai dengan tindakan kolektif yang ada di desa, narnun besar (jumlah) kredii yang sudah diientukan dari atas sering rnenjadi kendala anggota untuk rneningkatkan usahanya. Demikian pula tabungan berupa uang narnpaknya belum rnenjadi pilihan golongan tidak sejahtera di desa Joho, rnereka lebih rnernilih tabungan berupa bahan baku (sesuai jenis usaha). Pengernbalian kredit berupa uang juga rnenjadi kendala bagi anggota, karena tidak sesuai dengan bentuk kegiatan anggota. Pengembalian kredit bempa penciptaan pasar, rnenarnpung hasil usaha rnereka, narnpaknya menjadi pilihan lebih baik.
Kenyataan ini membuktikan bahwa: 7.3.1. Program semakin terintegrasi jika berlangsung dalam konteks sosiat yang mengembangkan tujuan, pilihan peserta dan bentuk organisasi berdri gerakan. menempatkkan anggota sebagai pelaku utama dalam kejasama dengan elite desa cenderung menguatkan partisipasi aktif angg*.
Berdasarkan
pengalaman kasus takesra-kukesra tersebut, menunjukkan pengembangan program berdri gerakan dalam hal: tujuan (memdefinisi kesejahteraan dalam ha1 simbol), tujuan kelompok sesuai motivasi anggota, bentuk kelompok: kecil, solidaritas berdasar ikatan ketetanggaan (kerabat). Tetapi ternyata partisipasi anggota masih kurang, dilihat dari anggota yang hanya pinjam nama saja, dan tidak lancamya pengembalian kredii. Hat ini tejadi karena: pemilihan anggota yang kurang tepat (bila sesuai BKKBN), ketidakpercayaan anggota kepada pemimpin, befum berperannya pemimpin sebagai pelindung bagi anggotanya, tidak berfungsinya pendamping. Pada akhirnya semua kendala itu telah menimbulkan rasa tidak aman (slamet) dan tidak ayem (tentram) anggotanya, sehingga menghambat partisipasi mereka.
