Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar & Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) 6 NOVEMBER 2014 1
Pesan Utama 1
Era baru peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu
2
Melindungi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu, melalui: • Simpanan Produktif • Kesempatan berusaha dan bekersja • Keberlanjutan pendidikan anak • Jaminan Kesehatan
3
Menggunakan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu
✔
Meningkatan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekedar diberikan charity.
|2
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar & Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif
4 Program 1
Simpanan Keluarga Sejahtera Bantuan Tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD)
2
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga Pembentukan Kelompok Usaha untuk menjalankan kegiatan produktif
3
Program Indonesia Pintar Pemberian dana tunai bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar
4
Program Indonesia Sehat Pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sehat |3
Program 1
Simpanan Keluarga Sejahtera
|4
Kartu Keluarga Sejahtera • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. • Program Simpanan Keluarga Sejahtera adalah program pemberian bantuan dalam bentuk tabungan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan selama 8 (delapan) bulan. • Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya. • Saat ini, 1 Juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos. • Pada tahun 2015 secara bertahap 14,5 juta keluarga lainnya akan mendapatkan layanan keuangan digital dan SIM Card. |5
Mekanisme Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap Awal (November & Desember 2014) Rekening Bank & Layanan Keuangan Digital
1
15,5 juta
Juta
Disertai Pembagian: • Kartu Keluarga • Kartu Indonesia Sejahtera (KKS) Pintar Menggantikan KPS • Kartu Indonesia • SIM Card berisi eSehat money
14,5 Juta
Simpanan Giro Pos
Tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial & mendapatkan manfaat: • Program Indonesia Pintar • Program Indonesia Sehat
|6
Jenis Kartu & Jumlah Kartu * Tahap Awal (November & Desember 2014)
1.030.028
157.943
1.030.028
4.451.508
*) Tambahan setelah kunjungan Bapak Presiden ke Sinabung, Kabupaten Karo tanggal 29 Oktober 2014
|7
19 Lokasi Peluncuran Program Keluarga Produktif
Tahap Awal (November & Desember 2014)
JEMBRANA PANDEGLANG KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA PUSAT KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA TIMUR KOTA JAKARTA UTARA CIREBON KOTA BEKASI
KUNINGAN KOTA SEMARANG TEGAL BANYUWANGI KOTA SURABAYA KOTA BALIKPAPAN KOTA KUPANG MAMUJU UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR KABUPATEN KARO *
*) Tambahan setelah kunjungan Bapak Presiden ke Sinabung, Kabupaten Karo tanggal 29 Oktober 2014
8 |8
Lokasi Peluncuran Program Keluarga Produktif Oleh Bapak Presiden RI Pada 7 – 14 November 2014 Kota/Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Pematang Siantar
Siantar Martoba
Pondok Sayur
Kota Semarang
Tembalang
Jangli
Jembrana
Negara
Banyubiru
Mamuju Utara
Pasangkayu
Pasangkayu
Kota Kupang
Kelapa Lima
Oesapa Barat
Kota Balikpapan
Balikpapan Timur
Manggar
TNP2K melakukan survei langsung ke setiap keluarga di 6 desa/kelurahan untuk memastikan anggota keluarga yang berhak akan menerima KKS, SIM Card berisi e-money, KIP dan KIS.
9 |9
Mengapa Bantuan Dalam Bentuk Simpanan/Tabungan? 1
2
3
4
Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai Mengurangi antrian | 10
Mengapa Simpanan Dalam Bentuk Layanan Keuangan Digital (1) • Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah sarana simpanan dan transaksi keuangan nontunai dimana nomor ponsel seseorang menjadi rekening tempat menyimpan dana • Dengan adanya LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka, serta mengambil tunai lewat agen yang ditunjuk. • Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba, bahkan individu yang ada di komunitas; masyarakat di daerah yang jauh dari cabang bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengakses layanan keuangan • Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah sudah diujicoba di 1.600 rumah tangga penerima PKH di 4 propinsi tahun ini, dengan hasil yang baik
| 11
Mengapa Simpanan Dalam Bentuk Layanan Keuangan Digital (2) • Mendorong Akumulasi aset dan memudahkan manajemen keuangan: bantuan dalam bentuk simpanan mendorong penduduk miskin tidak langsung menghabiskan bantuan untuk konsumsi • Memberikan kemudahan: persyaratan pembukaan Layanan Keuangan Digital lebih mudah dibanding tabungan konvensional • Merupakan bagian dari strategi nasional Inklusi keuangan: LKD bisa menjadi “pintu masuk” untuk mendapatkan berbagai layanan keuangan lain seperti tabungan, transfer uang (termasuk remintansi dari pekerja migran) hingga kredit dan asuransi • Memberikan keamanan dan kenyamanan: ke depan, penerima tidak perlu mengantre, bisa memilih kapan ia akan mengambil uang, dan tidak perlu membawa uang tunai setelah menerima bantuan • Meningkatkan Akuntabilitas: bantuan yang dikirim langsung ke rekening pribadi akan meminimalkan ruang untuk pungutan liar | 12
Mengapa Simpanan Dalam Bentuk Layanan Keuangan Digital (3) • Integrasi berbagai program bantuan sosial yang lebih baik Memungkinkan diberikannya berbagai jenis bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan untuk BBM, bantuan nelayan, dan lain-lain. • Menggunakan teknologi untuk menjangkau sasaran penerima yang lebih luas, beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. • Meningkatkan akuntabilitas program bantuan sosial • Mendorong integrasi berbagai identitas individu • Mendorong inovasi lebih lanjut jika makin banyak penduduk menggunakan LKD • Biaya penyaluran yang lebih kecil (di jangka panjang) jika berbagai bantuan disalurkan lewat tabungan, walaupun terdapat biaya investasi yang besar di awal
| 13
Simpanan Keluarga Sejahtera Diikuti dengan Persyaratan untuk Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat Dilakukan melalui penerapan light conditionality untuk: 1 2
3
Perbaikan pendidikan generasi mendatang • Anak usia sekolah harus bersekolah Perbaikan kualitas kesehatan • Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita • Pemeriksaan kesehatan bagi anggota rumah tangga (Pengecekan hipertensi dan diabetes) • Penerapan pola hidup sehat untuk usia lanjut (Mengecek kesehatan dan berolahraga) Perubahan perilaku pengelolaan keuangan, melalui pembukaan rekening tabungan
✔
Pemerintah akan memberikan tambahan saldo simpanan bagi keluarga yang menyisakan saldo simpananya. | 14
Program 2
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga
| 15
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga 1
Penciptaan kegiatan produktif keluarga dilaksanakan dengan pemberian dukungan aset produktif bagi kelompok keluarga kurang mampu. Misalnya: pemberian pupuk, mesin penggiling padi, jala untuk nelayan, dan lain-lain.
2
Pemberian dana usaha diberikan kepada kelompok usaha yang beranggotakan 8-10 keluarga kurang mampu penerima KKS
3
Kelompok usaha produktif didampingi fasilitator menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan.
4
Kelompok usaha membuka rekening bersama untuk penyaluran dana usaha produktif.
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga Ada beberapa existing program yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai program penciptaan kegiatan produktif keluarga: Program Keluarga Harapan (PKH) • Terdapat di 34 Provinsi, 333 Kabupaten/Kota • Mencakup 2,8 Juta Keluarga Program Usaha Produktif Bagi Peserta PKH • Sebagian memiliki KPS dan memiliki fasilitator pendamping selama 6 Bulan • Terdapat di 2 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota Prioritas (189 Kelompok) • Terdapat di 48 Kabupaten/Kota bukan Prioritas (3163 Kelompok) Program Usaha Produktif Bagi Pemegang KPS • Seluruhnya memiliki KPS dan sudah memiliki pendamping • Terdapat di 5 Kabupaten/Kota Pilot (100 Kelompok) • Lokasi Pilot: Bandung, Cianjur, Bekasi, Pematang Siantar & Kupang Program Usaha Produktif Lainnya • Terdapat di 5 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota Prioritas (130 Kelompok) • Lokasi: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Surabaya, Jembrana , dan Mamuju Utara | 17
Program 3
Program Indonesia Pintar
| 18
Program Indonesia Pintar • Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA. Pada tahap ini, Program Indonesia Pintar mencakup 9,2 Juta siswa SD sampai SMA/SMK, dan 1,9 Juta Siswa MI sampai MA dengan anggaran sebesar Rp. 6,3 Triliun. • Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. • KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. • KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK) • KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. • KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.
Program 4
Program Indonesia Sehat
| 20
Program Indonesia Sehat • Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pada tahap ini, Program Indonesia Sehat mencakup 86,4 juta jiwa dan 32,9 ribu jiwa PMKS dengan anggaran sekisar Rp. 20 Triliun. • Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin. • KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi. • KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial. • Penyelenggara Program KIS adalah BPJS Kesehatan. • Perlu ditekankan bahwa layanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS berlangsung seperti biasa dengan manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat. Penggantian Kartu BPJS menjadi Kartu Indonesia Sehat akan berlangsung bertahap.
| 21
Data Penerima Manfaat
| 22
Data Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat • Pemerintah menyalurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat kepada 15,5 juta keluarga yang termasuk dalam 25 persen penduduk dengan Status Sosial Ekonomi terendah. • Pada tahap pertama, Kartu Keluarga Sejahtera dan bantuan non-tunai melalui Layanan Keuangan Digital, pembagian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, akan diterima oleh 1 juta keluarga di 19 kabupaten/kota di 10 provinsi di seluruh Indonesia. • Data penerima Program di atas berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K. • BDT tersebut merupakan hasil pendataan PPLS 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah lebih lanjut oleh TNP2K untuk diurutkan menurut peringkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya. | 23
Pemutakhiran Data
| 24
Pemutakhiran Data • Sampai saat ini pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan. Pemutakhiran tersebut mengganti penerima yang dianggap tidak layak dengan keluarga yang dianggap layak untuk menerima Program. • Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan tersebut diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. • Hasil pemutakhiran data melalui musyawarah desa/kelurahan tersebut telah diintegrasikan dengan Basis Data Terpadu. | 25
Mekanisme Pengaduan
| 26
Mekanisme Pengaduan Dapat menggunakan mekanisme LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui: – Pesan layanan singkat/SMS ke nomor 1708 – Situs di www.lapor.ukp.go.id
Dengan mencantumkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor kartu identitas.
| 27
Sumber Anggaran
| 28
Sumber Anggaran • Anggaran untuk melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menggunakan anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dianggarkan dalam APBN 2014 • Anggaran untuk melaksanakan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) menggunakan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan yang dianggarkan dalam APBN 2014 • Jumlah penerima KIP dan KIS telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014 • Anggaran untuk Bantuan Non-tunai menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam APBN 2014 | 29
Terima Kasih
| 30
