KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN 2016
TUJUAN PIP Tujuan dari program ini antara lain: 1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Meringankan biaya personal pendidikan. 3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. 4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
PRIORITAS SASARAN PIP Sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan: 1. Peserta didik pemegang KIP; 2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; e. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g. Peserta didik kelas 6, kelas 9, dan kelas 12; h. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
PERSYARATAN PIP Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut: 1. Siswa Pendidikan Formal: a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah; b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah. 2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal usia 6 sampai dengan 21 tahun: a. Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya; b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.
SASARAN DAN BESARAN DANA PIP SD 1. Sasaran PIP SD adalah sebanyak 10.360.614 peserta didik. 2. Besaran dana PIP diberikan per peserta didik Sekolah Dasar (SD)/Paket A adalah sebagai berikut: a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00; b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00; c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00; d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.
MEKANISME PELAKSANAAN PIP SISWA PEMEGANG KIP
MEKANISME PELAKSANAAN PIP SISWA TIDAK MEMILIKI KIP
USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN Siswa yang diusulkan oleh pemangku kepentingan • Peserta didik calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap Dapodik.
MEKANISME MENDAPATKAN KIP Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjadi sasaran prioritas bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal. Persyaratan mendapatkan KIP : 1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau; 2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, melapor kepada Dinas Sosial kabupaten/kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS. Selanjutnya mekanisme untuk mendapatkan KIP akan diperjelas pada petunjuk teknis KIP.
MEKANISME PENGAMBILAN DANA (VIRTUAL ACCOUNT) 1. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/ orangtua/wali. 2. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut: 1) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga ; 2) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukan aslinya; 3) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku); 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
MEKANISME PENGAMBILAN DANA (REKENING TABUNGAN) Sebelum pencairan/pengambilan dana, untuk rekening tabungan harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu oleh peserta didik, dengan membawa: (1) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan (2) tanda pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan cara: 1. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa tanda pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan buku tabungan. 2. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa Surat Kuasa (Lampiran II) dari orang tua/wali (untuk SD/paket A dan SMP/paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya; b. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku; c. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif; d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermeterai sesuai format.
KETENTUAN PENGAMBILAN KOLEKTIF Pengambilan kolektif dapat dilakukan apabila penerima PIP berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur (tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik), biaya transport pengambilan lebih besar/tidak seimbang dari bantuan yang akan diterima), atau cuaca buruk/kondisi lingkungan yang membahayakan siswa. Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
PEMANFAATAN DANA PIP Dana PIP 2016 dimanfaatkan siswa untuk: • Pembelian buku dan alat tulis; • Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll); • Transportasi peserta didik; • Uang saku peserta didik; • Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; • Biaya praktik tambahan/Penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.
Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP KEMENDIKBUD Menetapkan Juknis. Sosialisasi dan koordinasi Identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data Menetapkan SK penerima Menetapkan lembaga penyalur Menginformasikan SK penerima. Menetapkan lembaga penyalur Mencetak dan mengirimkan KIP Melayani pengaduan Pemantauan dan Pelaporan
DISDIK PROV Sosialisasi dan koordinasi Memantau dan mendorong Dinas Kab/Kota, Satuan Pendidikan formal dan nonformal Pemantauan dan pengarahan
Melayani pengaduan
DISDIK KAB/KOTA Sosialisasi dan koordinasi Memantau dan mendorong sekolah Menetapkan petugas/tim data PIP tingkat Kabupaten/Kota Menyetujui usulan siswa calon penerima PIP dari sekolah Menyampaikan usulan dari sekolah/ lembaga Mengesahkan usulan dari pendidikan nonformal Menginformasikan/me nyampaikan SK penerima Memantau pelaksanaan PIP Melayani pengaduan
SEKOLAH/ LEMBAGA Sosialisasi dan koordinasi Menerima pendaftaran ATS usia 6 s.d.21 tahun Memutakhirkan (updating data) ke dapodik Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta Menseleksi dan mengusulkan calon penerima PIP Membuat surat keterangan untuk pengambilan dana Pemantauan dan pengarahan Bertaggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik Melayai pengaduan
LEMBAGA PENYALUR Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta melalui dinas/sekolah Menyalurkan dana manfaat Pelaporan penyaluran Pertanggungjawab an penyaluran
REALISASI PIP SD Tahun 2016 No Tahap
Data
Provinsi
1 PAGU
siswa kelas akhir (kelas 6) tercatat di Database Pokok Pendidikan TAHAP I (DAPODIK) yang merupakan 34 Provinsi penerima BSM/PIP-SD tahun anggaran 2015 TAHAP II siswa yang terdaftar di Sekolah Kecuali Pulau Jawa Dasar (SD), tercatat di Database Pulau Jawa (DKI Jakarta, TAHAP III Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang Jawa Barat, Jawa Tengah, merupakan penerima KIP Jawa Timur, DIY, Banten)
3 SISA PAGU
Jumlah Siswa
%
10.360.614
2 RENCANA
siswa kelas akhir (kelas 6) yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Database Pokok TAHAP IV Pendidikan (DAPODIK) yang merupakan usulan pemangku kepentingan
SP2D
34 Provinsi
Jumlah Dana
%
4.409.800.155.000
2.415.281
23,3%
743.308.425.000
1.466.303
14,2%
329.918.175.000 7,48%
397.555
3,8%
178.411.500.000 4,05%
494.887
4,8%
222.258.150.000 5,04%
56.536
0,5%
7.945.333
16,9%
12.720.600.000
0,29%
76,7% 3.666.491.730.000
83,1%
Pencetakan KIP 1. 2.
3. 4.
5.
6.
Sumber data pencetakan KIP adalah BDT (Basis Data Terpadu) yang diberikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai dengan Inpres Nomer 7 Tahun 2014. Untuk pencetakan KIP, Kemdikbud bekerjasama dengan pihak Konsorsium Indonesia Sejahtera yang terdiri dari perusahaan pencetakan yaitu PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, PT Pura Barutama, PT Cipta Srigati Lestari dan PT Jaya Smart Teknologi. Untuk pengiriman KIP, Kemdikbud bekerjasama dengan PT Satria Antaran Prima (SAP) dan PT Dexter Ekspressindo. Pemegang KIP yang telah terdaftar sebagai peserta didik di satuan/program pendidikan formal dapat menerima manfaat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan cara sebagai berikut: a. Bawa dan tunjukkan KIP ke sekolah/madrasah/satuan pendidikan formal dimana penerima KIP terdaftar. b. Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima manfaat PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom berikut: (a) Nama Siswa, (b) Tanggal lahir, (c) Nama ibu kandung, dan (d) Nomor KIP. Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis Kemdikbud. Pemegang KIP yang telah mendapatkaan manfaat PIP tahun sebelumnya tetap diminta mengikuti proses sebagaimana tercantum pada poin 4. Ketentuan lainnya mengenai KIP dan atau manfaat bantuan PIP akan dituangkan dalam petunjuk teknis.
Pencetakan KIP NO.
PROVINSI
CETAK TAHAP I
CETAK TAHAP II
CETAK TAHAP III
TOTAL CETAK KIP
1
Provinsi Aceh
140.896
37.841
107.383
286.120
2
Provinsi Sumatera Utara
324.945
102.614
147.356
574.915
3
Provinsi Sumatera Barat
119.709
18.393
21.453
159.555
4
Provinsi Sumatera Selatan
180.483
74.638
176.722
431.843
5
Provinsi Riau
116.409
22.776
41.494
180.679
6
Provinsi Jambi
57.543
16.773
29.027
103.343
7
Provinsi Bengkulu
42.007
15.100
32.498
89.605
8
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.212
3.003
8.249
27.464
9
Provinsi Kepulauan Riau
30.523
3.065
11.861
45.449
234.123
50.963
148.203
433.289
71.350
7.621
29.397
108.368
1.125.306
103.839
600.646
1.829.791
13 Provinsi Jawa Tengah
892.895
137.185
560.691
1.590.771
14 Provinsi Jawa Timur
715.822
123.291
484.347
1.323.460
67.219
11.690
32.742
111.651
190.125
24.698
81.334
296.157
59.919
8.014
13.863
81.796
10 Provinsi Lampung 11 Provinsi DKI Jakarta 12 Provinsi Jawa Barat
15 Provinsi DI Yogyakarta 16 Provinsi Banten 17 Provinsi Bali
Pencetakan KIP NO.
PROVINSI
CETAK TAHAP I CETAK TAHAP II CETAK TAHAP III TOTAL CETAK KIP
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat
205.716
26.846
156.237
388.799
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur
265.428
45.199
181.703
492.330
20 Provinsi Kalimantan Barat
115.793
21.995
62.582
200.370
21 Provinsi Kalimantan Selatan
61.172
7.734
22.434
91.340
22 Provinsi Kalimantan Tengah
35.728
4.868
8.517
49.113
23 Provinsi Kalimantan Timur
43.491
8.137
26.546
78.174
24 Provinsi Kalimantan Utara
12.117
1.324
5.920
19.361
25 Provinsi Sulawesi Utara
44.399
20.558
13.799
78.756
26 Provinsi Sulawesi Selatan
230.674
67.398
178.332
476.404
27 Provinsi Sulawesi Tengah
83.786
18.770
58.764
161.320
28 Provinsi Sulawesi Tenggara
89.041
20.520
39.410
148.971
29 Provinsi Gorontalo
43.066
4.344
45.737
93.147
30 Provinsi Sulawesi Barat
48.575
9.448
29.942
87.965
31 Provinsi Maluku
50.821
14.487
33.507
98.815
32 Provinsi Maluku Utara
21.145
5.031
7.027
33.203
7.562
3.995
126.557
4.205
4.367
61.733
33 Provinsi Papua 34 Provinsi Papua Barat TOTAL
115.000 53.161 5.904.599
1.049.930
3.406.085
10.360.614
Pengiriman KIP NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Jambi Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Banten Bali
KIRIM TAHAP I KIRIM TAHAP II KIRIM TAHAP III TOTAL KIRIM KIP SAP DEXTER EKSPRESSINDO 140.896 37.841 104.812 283.549 427.559 147.012 574.571 138.102 35.840 173.942 255.121 173.165 428.286 116.409 22.776 40.388 179.573 74.316 27.234 101.550 57.107 32.213 89.320 -
19.215
8.109
27.324
78.971 892.895 715.822 -
33.588 285.086
11.798 148.658 29.508 607.342 553.747 481.578 32.493 92.060 15.506
45.386 433.744 108.479 1.836.487 1.583.827 1.320.691 111.402 306.883 83.439
1.229.145 137.185 123.291 78.909 214.823 67.933
Pengiriman KIP NO. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
KIRIM TAHAP I KIRIM TAHAP II KIRIM TAHAP III TOTAL KIRIM KIP SAP DEXTER EKSPRESSINDO 205.716 26.846 157.264 389.826 265.428 45.199 173.760 484.387 137.788 61.156 198.944 68.906 22.261 91.167 40.596 8.552 49.148 51.628 25.624 77.252 12.117 1.324 5.890 19.331 44.399 20.558 13.277 78.234 298.072 180.604 478.676 102.556 57.443 159.999 9.008 100.553 39.262 148.823 47.410 44.538 91.948 58.023 31.116 89.139 65.308 30.952 96.260 26.176 6.296 32.472 115.000 7.562 3.220 125.782 53.161 4.205 3.407 60.773 2.649.822 4.304.707 3.406.085 10.360.614
PENGADUAN PIP Pengaduan terkait permasalahan PIP dapat disampaikan ke Direktorat Teknis melalui unit pengaduan khusus Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di laman: http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id dan nomor SMS: 0857-7529-5050, atau melalui: LAPOR! Lapor.go.id SMS ke 1708, ketik: KIP (spasi) Nomor KIP (spasi) isi aduan (penerima KIP) KIP (spasi) isi aduan (bukan penerima KIP) atau melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) : Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Direktorat Pembinaan SD: Telepon : (021) 5725638, Fax. (021) 5725644 HP : 081290771556, 082298973995, 082298973996, 082298973997, dan 082298973998 e-mail :
[email protected] Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Dasar up. Kasubdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta Pusat 10270
Terima kasih
