INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN 2015

DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI 2015

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 751 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang

: a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu; b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP); c. bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/ Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur petunjuk perencanaan, pelaksanaan dan monev program dimaksud; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin Program Indonesia Pintar Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN jPROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN ANGGARAN2015.

KESATU

Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Siswa MiskinjProgram Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan tata cara petunjuk perencanaan, pelaksanaan dan monev Bantuan Siswa Miskin jProgram Indonesia Pin tar Tah un 2015.

KETIGA

Keputusan

ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 05 Februari 2015

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar (fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pendidikan dasar yang dicanangkan menjadi pendidikan wajib belajar dikdas (wajar pendidikan dasar) kini telah diperluas sampai dengan tingkat menengah yang ditandai dengan pemberian BOS SMA/MA sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Upaya pemerintah dalam hal memberikan kemudahan mengakses pendidikan kepada masyarakat terus digulirkan diantaranya melalui beasiswa siswa berprestasi dan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Pemerintah telah membuat progam yang memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yaitu program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah bergulir sejak tahun 2008. Dalam rangka penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008, pemerintah akan menggulirkan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam buku juknis ini terdapat informasi mengenai Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2015, Program Indonesia Pintar, yang merupakan bagian dari penyempurnaan BSM, ditargetkan dapat menjangkau 21 juta anak dari keluarga kurang mampu.

Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda penerima manfaat. Pada akhir tahun 2014, pemerintah telah membagikan KIP kepada 161.840 siswa, yang merupakan anggota keluarga dari 1 juta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara bertahap, KIP akan dibagikan kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta keluarga kurang mampu, atau 25% keluarga di Indonesia, yang memiliki status sosial ekonomi terendah. KIP akan diberikan kepada anak yang berada di sistem pendidikan formal MI hingga MA maupun mereka yang belum atau tidak lagi bersekolah agar dapat memperoleh pendidikan melalui sistem pendidikan informal maupun non formal. Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif, Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk : 1. 2.

Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan Pemerintah Prov/Kab/Kota dalam penetapan sasaran PIP; Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa MI, MTs, dan MA;

Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015

i

3.

Membayarkan manfaat PIP beserta tambahan penerima PIP yang berada di madrasah;

4.

Melaksanakan

5.

Menjadi Agama;

6.

Melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

sosialisasi secara intensifkepada

Pengguna

Anggaran

manfaat penerima

dalam pelaksanaan

lainnya

siswa

PIP;

PIP di

lingkup

Dengan hadirnya buku petunjuk teknis ini diharapkan proses perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian penyempurnaan Bantuan dapat berjalan dengan baik. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat

kepada

bulan

Kementerian sekali

atau

hingga pelaksanaan Siswa Miskin (BSM)

bagi kita semua. Amin.

Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM)IProgram Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015

ii

DAFTAR ISI Hal.

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................................... B. Tujuan ............................................................................................................................................... C. Landasan Hukum ............................................................................................................................ D. Sasaran dan Satuan Biaya ......................................................................................................... E. Persyaratan Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar................................ F. Penggunaan Manfaat ....................................................................................................................

1 2 3 4 4 5

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN A. Penetapan Kuota Program BSM/Indonesia Pintar .......................................................... 8 B. Penetapan Penerima Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 9 C. Pembatalan Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .............................. 11

BAB III PENYALURAN MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR A. Mekanisme Penyaluran Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar............................... 13 B. Tahapan Penyaluran Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.................................... 16 C. Pengambilan Manfaat ................................................................................................................... 16 BAB IV TIM PELAKSANA PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR A. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Pusat .................................................... 18 B. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Provinsi .............................................. 18 C. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Kabupaten/Kota ............................. 19 D. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Madrasah ........................................... 20 BAB V PENGADUAN MASYARAKAT A. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Pusat ................................................. 22 B. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Provinsi ............................................ 22 C. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Kabupaten/Kota ........................... 22 D. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Madrasah ............................................. 23

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring ........................................................................................................................................ 24 B. Evaluasi .............................................................................................................................................. 24 C. Pelaporan .......................................................................................................................................... 25 a). Form laporan realisasi............................................................................................................ 28 b). Form rekapitulasi SP2D ......................................................................................................... 29 BAB VII PENUTUP ..................................................................................................................................... 30 Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015

iii

LAMPIRAN : Form PIP-01

: Keputusan Kepala Madrasah Tentang Penetapan Siswa Calon

Form PIP-01A

: Keputusan Kepala Madrasah Negeri Tentang Penetapan Siswa

Form PIP-01B

: Berita Acara Surat Keputusan .......................................................................... 33

Form PIP-01C

Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ................................ 31 Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ............................... 32

: Lampiran SK Kepala Madrasah Daftar Usulan Siswa Calon

Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ............................... 34

Form PIP-01D

: Lampiran SK Kepala Madrasah Daftar Siswa Penerima

Form PIP-01E

: Lampiran SK Kepala Madrasah Rekapitulasi Siswa Penerima

Form PIP-02

: Keputusan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Tentang

Form PIP-02A

Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 35 Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 36 Penetapan Siswa Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia

Pintar ......................................................................................................................... 37

: Keputusan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Tentang Penetapan

Siswa

Calon

Penerima

Manfaat

Program

BSM/Indonesia Pintar ........................................................................................ 38

Form PIP-02B

: Lampiran SK Kepala Kankemenag Daftar Siswa Penerima

Form PIP-02C

: Lampiran SK Kepala Kankemenag Daftar Usulan Siswa Calon

Form PIP-02D

: Lampiran SK Kepala Kankemenag Rekapitulasi Siswa Penerima

Form PIP-03

: SK Kepala Kanwil Provinsi Tentang Penetapan Siswa Penerima

Form PIP-03A

: Lampiran SK Kepala Kanwil Provinsi Daftar Siswa Penerima

Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 39 Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ............................... 40 Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 41 Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar..................................................... 42 Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar .................................................... 43


iv

Form PIP-03B

: Lampiran SK Kepala Kanwil Provinsi Rekapitulasi Siswa

Form PIP-04

: Pengumuman Madrasah tentang Penerima Manfaat Program

Form PIP-05

: Laporan

Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ............................... 44 BSM/Indonesia Pintar ........................................................................................ 45 Perkembangan

Penyaluran

Manfaat

Program

BSM/Indonesia Pintar Tahun 2015 .............................................................. 46


v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban untuk memberikan

layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah yang menangani lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)

memberikan layanan pendidikan kepada siswa peserta didik dengan keciri khasan Islam.

Sebagian besar siswa madrasah berasal dari masyarakat kurang mampu, kurang

beruntung serta berada di daerah terpencil, dan perbatasan. Peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan

pembangunan diberbagai bidang kehidupan serta untuk memajukan bangsa dan negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkarakter.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat

khususnya pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu adalah diluncurkannya

Program Indonesia Pintar sebagai penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya .

Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP)

kepada anak usia sekolah dari keluarga pemilik KKS sebagai identitas/penanda untuk

mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar apabila mendaftar di sekolah/madrasah,

pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), lembaga pelatihan atau

kursus. Penerima KIP adalah anak usia 6-21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

KIP ini akan diberikan bersamaan dengan kartu lain yaitu Kartu Keluarga Sejahtera/KKS (sebagai pengganti KPS) dan Kartu Indonesia Sehat/KIS.


1

Selanjutnya anak – anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan

melaporkan KIP/KKS/KPS/PKH tersebut ke madrasah untuk diusulkan sebagai penerima bantuan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk

memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali di dalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari - Juni Tahun 2015 untuk semester II Tahun

Pelajaran 2014/2015 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli – Desember Tahun 2015 untuk semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli.

Dengan penyaluran manfaat dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu

mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidaktersediaan biaya. Disamping itu juga untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan

jenjang pendidikan seperti dari MI ke MTs atau dari MTs ke MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. B. Tujuan Secara umum tujuan Program BSM/Indonesia Pintar adalah untuk mendukung program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal).

Secara khusus bertujuan:

a. Memperluas akses anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

b. Mencegah angka putus sekolah & menarik anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah.

c. Membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.


2

C. Landasan Hukum a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya; b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; e. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Penmanfaatan Pendidikan;

f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

g. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

k. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;

l. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

n. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

o. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama.


3

D. Sasaran dan Satuan Biaya Sasaran Program BSM/Indonesia Pintar untuk siswa madrasah adalah siswa MI, MTs, dan MA negeri dan swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kepada setiap siswa

yang menerima KIP/KKS/KPS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berhak menerima bantuan dengan besaran : - Siswa Madrasah Ibtidaiyah

: Rp. 225.000,-/siswa/semester, atau

- Siswa Madrasah Tsanawiyah


- Siswa Madrasah Aliyah


Rp. 450.000,-/siswa/tahun Rp. 750.000,-/siswa/tahun Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun

E. Persyaratan Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar 1. Persyaratan/Kriteria Umum :

Penerima manfaat Program Indonesia Pintar adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan

swasta kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), siswa Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas). Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: a. Siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);

b. Siswa yang tidak memiliki KIP tetapi orang tuanya memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan telah terdaftar sebagai penerima BSM tahun 2014;

c. Siswa yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi orang tuanya memiliki KPS/KKS dan belum terdaftar sebagai penerima BSM Tahun 2014;

Selain kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak

mendapatkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar tetapi tidak memiliki KIP/KKS/KPS KKS dengan kriteria sebagai berikut :


4

d. Siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan);

e. Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/ yang dikelola oleh Kementerian Sosial; f. Siswa Yatim dan/atau Piatu;

g. Siswa yang berasal dari rumah tangga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa;

h. Siswa korban musibah bencana alam;

i. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;

j. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di madrasah (putus sekolah) harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah untuk mendapatkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

2. Persyaratan Madrasah

a. Madrasah Negeri (MIN, MTsN dan MAN);

b. Madrasah Swasta (MI, MTs dan MA) yang memiliki ijin operasional.

F. Penggunaan Manfaat:

Manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi:

a. Pembelian buku dan alat tulis;

b. Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah; c. Pembayaran transportasi ke madrasah; dan

d. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah.

Pihak madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat bantuan Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.


5

Contoh Gambar Kartu (KPS, KKS, KIP dan PKH)

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)


6

KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

KARTU PKH LAMA (PESERTA PKH 2007 – 2011)

KARTU PKH BARU (2012)


7

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN A. Penetapan Kuota Program BSM/Indonesia Pintar a. Kementerian Agama Pusat

Kementerian Agama Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan

kuota penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri,

dengan memprioritaskan

jumlah siswa yang menerima KIP dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS.

b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi

1. Apabila alokasi anggaran Progam BSM/Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Kanwil

Kementerian Agama Provinsi, kuota penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada tiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan memprioritaskan jumlah siswa yang menerima KIP dan orang tua siswa

yang memiliki KKS/KPS, selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kuota tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi tidak menetapkan kuota penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar di tiap kabupaten/kota apabila anggaran BSM/Program Indonesia Pintar telah teralokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Apabila alokasi anggaran BSM/Program Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka kuota penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar pada tiap madrasah swasta ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dengan memprioritaskan jumlah siswa penerima KIP dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS, dan selanjutnya menyampaikan kuota tersebut ke setiap madrasah swasta (MI, MTs dan MA) di wilayahnya.

d. Bagi

madrasah

negeri,

pengalokasian

kuota

penerima

manfaat

Program

BSM/Indonesia Pintar berdasarkan alokasi anggaran Program BSM/Indonesia Pintar yang terdapat pada DIPA satuan kerja masing-masing dengan memprioritaskan jumlah siswa penerima KIP dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS.


8

B. Penetapan Penerima Program BSM/Indonesia Pintar 1. Madrasah Swasta a. Menginformasikan kepada siswa yang memiliki KIP/KKS untuk segera melapor ke madrasah dengan membawa salinan/foto copy KIP/KKS.

b. Menginformasikan kepada siswa yang tidak memiliki KIP tetapi orang tuanya

memiliki KKS/KPS dan belum menerima BSM tahun 2014 untuk membawa salinan KKS/KPS nya ke Madrasah beserta bukti tambahan seperti Kartu Keluarga atau

surat keterangan dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Dusun setempat yang menerangkan bahwa siswa adalah anggota keluarga (anak/cucu) dari orangtua yang tercantum namanya di KPS/KKS.

c. Merekapitulasi siswa yang telah melaporkan KIP/KKS/KKS serta data siswa sesuai

kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

d. Menetapkan daftar calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (Form PIP-01C)

e. Apabila pendataan pengusulan siswa yang memiliki KIP/KKS/KPS telah selesai dan kuota masih tersedia, madrasah dapat mengusulkan calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dengan memprioritaskan siswa yang orang tuanya

peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa yang berasal dari panti

sosial/panti asuhan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, siswa yatim dan/piatu, Siswa dari Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau; serta pertimbangan lain sesuai kriteria di atas.

f. Membuat SK Penetapan Siswa Calon Penerima manfaat Program BSM/Indonesia

Pintar dan berita acara surat keputusan daftar siswa calon penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar (Form PIP-01, 01B)

g. Mengirim seluruh salinan form PIP (01, 01B, 01C) ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk dapat diusulkan sebagai penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

h. Membuat pengumuman penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (Form PIP-04) apabila telah menerima salinan keputusan siswa penerima manfaat program BSM/Indonesia Pintar.


9

2. Madrasah Negeri

Madrasah Negeri yang memiliki anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar akan menetapkan siswa penerima manfaat sesuai dengan Form PIP-01A, 01B, 01D, 01E dan menyampaikannya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai laporan.

Selanjutnya madrasah membuat pengumuman tentang penerima manfaat Program BSM/ Pintar (Form PIP-04).

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Apabila anggaran Program BSM/Indonesia Pintar dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, maka yang dilakukan adalah :

a. Merekapitulasi usulan siswa penerima KIP/KKS/KPS sebagai calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dari madrasah swasta.

b. Menetapkan daftar calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang berasal dari madrasah swasta. (Form PIP-02B)

c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan siswa penerima manfaat Program

BSM/Indonesia Pintar serta rekapitulasi siswa penerima (Form PIP-02 dan 02D) dan kemudian mengirimkan salinan surat keputusan tersebut ke madrasah swasta yang memiliki siswa sebagai penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

d. Mengirimkan seluruh salinan form PIP (02, 02B, 02D) ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Apabila anggaran Program BSM/Indonesia Pintar tidak dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka yang dilakukan adalah : a.

Merekapitulasi usulan siswa penerima KIP/KKS/KPS sebagai calon penerima

b.

Menetapkan daftar calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang

c. d.

manfaat Program Indonesia Pintar dari madrasah swasta. berasal dari madrasah swasta (Form PIP-02C).

Menerbitkan SK penetapan siswa calon penerima manfaat BSM/Program Indonesia Pintar (Form PIP-02A).

Mengirimkan seluruh salinan form PIP (02A, 02C) ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk diusulkan sebagai penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.


10

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

a. Merekapitulasi usulan siswa calon penerima Program BSM/Indonesia Pintar dari Kankemenag Kabupaten/Kota.

b. Menetapkan daftar siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang berasal dari Kankemenag Kab/Kota. (Form PIP-03A).

c. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan revisi anggaran Program Bantuan Siswa Miskin/Indonesia Pintar apabila masih terdapat siswa penerima KIP dan atau siswa yang telah melaporkan KKS/KPS tetapi belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

d. Menerbitkan SK Penetapan Siswa Penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dan rekapitulasi siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (Form

PIP-03, 03B) kemudian mengirimkan salinan surat keputusan tersebut ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke madrasah sebagai informasi kepada siswa penerima manfaat BSM/Program Indonesia Pintar.

e. Mengirim seluruh salinan form kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur

Pendidikan

Madrasah

[email protected]

dalam

sebagai

bentuk

database

soft

siswa

file

melalui

penerima

BSM/Program Indonesia Pintar di lingkungan Kementerian Agama.

e-mail

manfaat

C. Pembatalan Penerima Manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar Pemberian manfaat Program BSM Indonesia Pintar dapat dibatalkan jika siswa: a. Berhenti sekolah;

b. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan asusila; c. Mengkonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya;

d. Mengundurkan diri sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar; e. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin; f. Meninggal dunia.

Kepala Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar serta memilih siswa penggantinya bila masih

terdapat siswa miskin sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Keputusan penetapan pengganti

tersebut

harus

segera

dikirimkan

ke

Kantor

Kementerian

Agama

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


11

Kabupaten/Kota untuk segera diterbitkan Keputusan Pengganti. Keputusan Pengganti

tersebut dijadikan dasar bagi madrasah untuk pengalihan penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ke siswa lain. Bagi madrasah negeri dapat melakukan proses penggantian melalui mekanisme persetujuan bersama dengan komite madrasah.


12

BAB III PENYALURAN MANFAAT PROGRAM BSM/ INDONESIA PINTAR A. Mekanisme Penyaluran Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar Penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar disalurkan dalam bentuk uang melalui Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga. Penyalurannya dapat dilakukan dengan cara:

1. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/lembaga penyalur;

Dalam hal ini manfaat dari DIPA Satker oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) langsung ditransfer ke rekening siswa penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

2. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening bank/lembaga penyalur;

Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada bank/

lembaga penyalur dengan mengajukan izin pembukaan rekening pada bank/lembaga penyalur melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat disalurkan dengan cara:

a. Pemindahbukuan dari rekening bank/lembaga penyalur ke rekening siswa penerima Manfaat Program Indonesia Pintar;

b. Pemberian uang tunai dari rekening bank/lembaga penyalur kepada penerima Manfaat Program Indonesia Pintar oleh petugas bank/lembaga penyalur.

Untuk siswa madrasah swasta, pencairan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki alokasi

anggaran Program BSM/Indonesia Pintar pada DIPA nya atau oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki alokasi anggaran Program BSM/Indonesia Pintar pada DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan madrasah negeri

yang memiliki DIPA dan telah mengalokasikan anggaran Program BSM/Indonesia Pintar, melakukan pencairan secara mandiri sesuai ketentuan.


13

Pengunaan rekening penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar adalah rekening atas nama siswa penerima manfaat. Penggunaan rekening atas nama madrasah tidak diperkenankan.

Penjelasan tentang mekanisme penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar, adalah sebagai berikut :

1. Dari rekening kas umum negara ke rekening penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar pada bank/lembaga penyalur. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Memastikan kepemilikan rekening di bank/lembaga penyalur untuk siswa yang telah ditetapkan sebagai calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

b. Mengajukan SPM ke KPPN setempat disertai salinan SK Penetapan Penerima

manfaat Program BSM/Indonesia Pintar serta rekapitulasi penerima manfaat tersebut.

c. KPPN mentransfer manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ke rekening siswa. 2. Penyaluran Melalui Bank/Lembaga Penyalur

Bagi satuan kerja yang akan menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar melalui Bank/lembaga Penyalur, harus menyampaikan permohonan izin pembukaan

rekening penyaluran manfaat tersebut ke Dirjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan

melalui

Kementerian

Agama.

Bagi

Madrasah Negeri

yang akan

menyampaikan permohonan izin atas pembukaan rekening tersebut dilakukan secara kolektif melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tetap

menyertakan Lembar Pernyataan Penggunaan Rekening. Proses pengajuan ini

dilakukan setelah dilakukannya Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank/lembaga penyalur tentang penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan ketentuan lainnya. Isi Perjanjian Kerjasama harus sesuai dengan ketentuan.

Adapun tahapan proses penyaluran melalui bank/lembaga penyalur adalah sebagai berikut :

a. Memastikan kepemilikan rekening bank/ lembaga penyalur yang dimiliki oleh siswa. Bagi siswa yang belum memiliki rekening dapat membuat rekening pada bank secara mandiri atau dapat dibuat secara kolektif oleh Satuan Kerja yang telah


14

memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank/lembaga penyalur dalam penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

b. Membuat dokumen pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri surat

persetujuan penggunaan rekening penyalur dan daftar siswa penerima manfaat

Program BSM/Indonesia Pintar. Dalam hal proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), pencantuman nomor rekening menggunakan nomor rekening

penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar Satuan Kerja sambil menunggu proses penerbitan rekening selesai.

c. Mengajukan SPM ke KPPN disertai surat izin yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

d. KPPN menyalurkan manfaat Program BSM/Program Indonesia Pintar ke rekening bank/lembaga penyalur.

e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

/Madrasah Negeri menyampaikan daftar siswa penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar ke Bank/lembaga Penyalur.

f. Bank/lembaga penyalur menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar ke rekening siswa. Proses penyaluran manfaat dari rekening penyalur ke rekening

siswa maksimal 30 hari sejak manfaat diterima dan dibukukan di rekening penyalur. Bila manfaat Program BSM/Indonesia Pintar tidak disalurkan dalam batas waktu tersebut, manfaat harus dikembalikan ke kas negara, untuk diajukan kembali sisa manfaat tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

g. Bank/lembaga Penyalur melaporkan penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar secara berkala kepada Satuan Kerja sesuai perjanjian kerjasama.

h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota /Madrasah Negeri menyampaikan informasi kepada madrasah tentang daftar siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.


15

Skema Penyaluran Bantuan Siswa Miskin

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktorat Pendidikan Madrasah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Bank/Lembaga Penyalur

SP2D Pengajuan SPM

Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Madrasah Negeri

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Siswa Penerima Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar

Keterangan:

Madrasah Swasta

: Usulan Siswa Calon Penerima Manfaat BSM/Program Indonesia Pintar

: SK Penetapan Siswa Penerima Manfaat BSM/Program Indonesia Pintar : Informasi Penyaluran Manfaat BSM/Program Indonesia Pintar : Penyaluran Manfaat BSM/Program Indonesia Pintar

B. Tahapan Penyaluran Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar

Unit Cost (Rp.)

T.P 2014/2015 Semester II (Januari – Juni) Jenjang MI MTs MA 225.000 375.000 500.000

C. Pengambilan Manfaat

T.P 2015/2016 Semester I (Juli – Desember) Jenjang MI MTs MA 225.000 375.000 500.000

Manfaat Program Program BSM/Indonesia Pintar diberikan kepada siswa sesuai

persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pengambilan manfaat tersebut, siswa mendatangi Bank/lembaga Penyalur terdekat dengan ditemani orangtua/guru bila

diperlukan. Satker yang menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dengan Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015

16

menggunakan Bank/lembaga Penyalur, manfaat dapat diberikan secara tunai oleh petugas Bank/lembaga penyalur sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui.

Pengambilan manfaat dapat dilakukan secara kolektif dengan memberikan kuasa kepada madrasah apabila mengalami kendala:

a. Bank/lembaga penyalur berada jauh dari madrasah/rumah siswa sehingga membutuhkan biaya yang terlalu mahal;

b. Faktor geografis daerah yang dapat mengancam keselamatan menuju Bank/lembaga Penyalur.

Pihak Madrasah selaku penerima kuasa harus segera menyerahkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar kepada siswa atau orang tua yang bersangkutan dan membuat

daftar penerimaan pengambilan manfaat tersebut sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh masing-masing siswa/orangtua dan ditandatangani siswa atau orang tua sebagai bukti penerimaan.


17

BAB IV TIM PELAKSANA PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar maka perlu dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:

A. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Pusat Terdiri atas unsur Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Provinsi.

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi tentang Program BSM/Indonesia Pintar dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis

Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/KPS yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program BSM/Indonesia Pintar.

d. Menyusun laporan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar.

e. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar kepada Menteri Agama RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan kepada instansi terkait.

f. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait.

g. Mengelola Program BSM/Indonesia Pintar secara akuntabel dan transparan.

B. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Provinsi

Terdiri dari unsur Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mempunyai tugas: a.

Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat

b.

Melakukan

Kabupaten/Kota, Bank/lembaga Penyalur. pembinaan

dan

sosialisasi

ke

Kantor

Kementerian

Agama

Kabupaten/Kota tentang Program BSM/Indonesia Pintar dengan mekanisme

Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.


18

c.

Menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa penerima manfaat Program BSM/

d.

Menetapkan siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

e. f.

g. h. i.

Indonesia Pintar yang berasal dari KIP, KKS/KPS dan kriteria lainnya.

Menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar apabila anggaran terdapat pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar.

Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar dengan

lampiran form terkait dengan pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar dalam bentuk soft copy ke Direktur Pendidikan Madrasah melalui surat elektronik.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar.

Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

j. Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan. C. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Kabupaten/Kota Terdiri dari unsur Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas: a.


b.

Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke madrasah tentang Program BSM/Indonesia

Madrasah.

Pintar dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP),

c. d. e. f.

g.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu

Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.

Menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang berasal dari usulan melalui KIP, KKS/KPS serta kriteria lainnya.

Menetapkan siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar apabila terdapat pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota.

Menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar apabila anggaran pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar

Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar dengan

lampiran form terkait dengan pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar dalam bentuk soft copy ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.


19

h. i. j.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar tingkat kabupaten/kota dan menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.

D. Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Madrasah Terdiri dari unsur madrasah negeri dan swasta yang mempunyai tugas: a.


b.

Mensosialisasikan Program BSM/Indonesia Pintar dengan mekanisme Penetapan

Kabupaten/Kota.

Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan

c. d. e. f. g.

kepada rumah tangga miskin dan rentan kepada siswa dan orangtua.

Mengadakan seleksi calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar sesuai kriteria dan ketentuan.

Mendata siswa calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

Membuat surat penetapan usulan calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang berasal dari KIP, KKS/KPS serta kriteria lainnya.

Mengirim seluruh salinan form usulan siwa calon penerima ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota. Bagi madrasah negeri:

a. Menetapkan siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar; b. Menyalurkan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar;

h. i. j.

c. Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program BSM/Indonesia Pintar.

Mengumumkan penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar pada papan pengumuman.

Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar di madrasah.

Menginformasikan kepada siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar apabila manfaat sudah dapat diambil di Bank/lembaga penyalur serta memberikan arahan pemanfaatan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.


20

k.

Menyusun laporan pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar berkenaan dengan

l.

Mengirimkan surat pemberitahuan kepada orangtua siswa penerima Program

jumlah penerima bantuan.

BSM/Indonesia Pintar tentang penyaluran serta cara pengambilan manfaat.

m. Diharuskan mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.


21

BAB V PENGADUAN MASYARAKAT Apabila masyarakat menemukan permasalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar, masyarakat dapat melakukan pengaduan untuk medapatkan klarifikasi. Penanganan pengaduan dilakukan secara berjenjang yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar yang terdiri dari :

A. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Pusat Terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Provinsi.

b. Merekapitulasi, mengelola dan membuat laporan status nasional penanganan pengaduan secara rutin.

c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. d. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait.

e. Memantau dan memastikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan tim pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar tingkat provinsi.

B. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Provinsi

Terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Mencatat, mengelola dan melaporkan secara rutin status penanganan pengaduan di wilayahnya.


e. Memantau pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan tim pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar tingkat Kabupaten/Kota.

C. Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Kabupaten/Kota

Terdiri dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Madrasah.

2. Mencatat, mengelola dan melaporkan secara rutin status penanganan pengaduan di wilayahnya.


22

3. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait.

4. Memantau pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan tim pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar tingkat Kabupaten/Kota.

D. Tim Pengaduan Program Indonesia Pintar Madrasah Terdiri dari unsur Madrasah dan mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Mengelola dan mencatat seluruh pengaduan masyarakat.


Pengaduan masyarakat disampaikan kepada Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar pada tingkat madrasah apabila tidak dapat diselesaikan, baru disampaikan ke Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar tingkat selanjutnya.

Untuk membantu Tim Pengaduan pada level Kabupaten/Kota; Provinsi dan Pusat dalam mengelola pengaduan manfaatkan aplikasi pencatatan pengaduan berbasis web di indonesiapintar.kemenag.go.id.

Alamat Tim Pengaduan Program BSM/Indonesia Pintar Tingkat Pusat Direktorat Pendidikan Madrasah

Gedung Utama Kementerian Agama RI Lt. 6 Blok C Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta. Website

: http://indonesiapintar.kemenag.go.id

Format SMS

: KIP#Kabupaten/Kota#Kecamatan#Nama Sekolah/Madrasah#Isi Pesan

SMS

Email

Telepon/Fax Faksimil

: 08569-1616-233

: [email protected] : 021-3459273 : 021-3859117


23

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring program BSM/Indonesia Pintar bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik jumlah sasaran, waktu dan

manfaat. Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang disusun dalam bentuk laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. A. Monitoring

Monitoring kegiatan Program BSM/Indonesia Pintar dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Komponen yang dimonitor :

a. Informasi Program BSM/Indonesia Pintar.

b. Alokasi anggaran dan jumlah siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

c. Penentuan calon siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar di madrasah. d. Pengajuan usulan siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

e. Penyaluran dan pengambilan Program manfaat BSM/Indonesia Pintar baik secara langsung ataupun melalui Bank/lembaga Penyalur.

f. Realisasi pencairan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar. g. Pelaporan.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Madrasah Negeri sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan :

h. Hasil monitoring yang dilakukan.

i. Masukan mengenai pelaksanaan program.

j. Pengamatan yang dilakukan selama program berlangsung. k. Laporan dari Bank/lembaga Penyalur.

l. Pengaduan atau laporan dari masyarakat. Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015

24

C. Pelaporan Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar dan dibuat oleh: 1. Madrasah Kepala Madrasah membuat

laporan

tentang penerimaan

manfaat

Program

BSM/Indonesia Pintar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mencakup:

a. Kuota penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dan alokasi anggaran.

b. Data siswa calon penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (seluruh salinan form usulan).

c. Realisasi penerimaan manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang menjelaskan

tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang diterima.

d. Bagi madrasah negeri: 1) Salinan SP2D;

2) Salinan SK Siswa Penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (seluruh form).

3) Sampel fotocopy buku rekening siswa penerima Program BSM/Indonesia Pintar atau bukti tanda terima lainnya.

e. Kendala dan permasalahan.

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan

Program BSM/Indonesia Pintar kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mencakup:

a. Kuota penerima dan alokasi anggaran Program BSM/Indonesia Pintar untuk madrasah negeri dan swasta.

b. Data siswa calon penerima Program BSM/Indonesia Pintar (seluruh salinan form usulan).

c. Realisasi penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang menjelaskan

tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang disalurkan secara rinci perjenjang MI, MTs dan MA negeri dan swasta.


25

d. Bagi Kankemenag Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran Program BSM/Indonesia Pintar pada DIPA Kankemenag Kabupaten/Kota : 1) Salinan SP2D;

2) Salinan SK Siswa Penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (seluruh form).

3) Sampel fotocopy buku rekening siswa penerima Program BSM/Indonesia Pintar, sampel salinan SP2D madrasah negeri atau bukti tanda terima lainnya.

e. Kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah mencakup:

a. Kuota penerima dan alokasi anggaran Program BSM/Indonesia Pintar madrasah negeri dan swasta.

b. Data siswa dan realisasi penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima berikut jumlah manfaat yang diterima (madrasah negeri dan swasta).

c. Salinan SK Siswa Penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar (seluruh form). d. Salinan SP2D Kanwil Kementerian Agama provinsi.

e. Sampel fotocopy buku rekening siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar, sampel salinan SP2D Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sample salinan SP2D madrasah negeri atau bukti tanda terima lainnya.

f. Kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan. 4. Bank/Pos Penyalur

Bank/Pos Penyalur membuat laporan penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang berisi:

a. Jumlah siswa dan daya serap penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar secara berkala sesuai perjanjian kerjasama (Form PIP-05).

b. Manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang belum tersalurkan. c. Permasalahan-permasalahan

dan

saran-saran

penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar.

yang

berhubungan


dengan

26

5. Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Pendidikan Madrasah membuat laporan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar.

Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memenuhi kebutuhan laporan realisasi penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia

Pintar madrasah swasta dan negeri, Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sesuai form dengan dilampiri: 1.

Rekapitulasi penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar berdasarkan SP2D.

3.

Sampel 10 fotocopy rekening siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia

2. 4.

Sampel SK penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar. Pintar.

Sampel Fotocopy SP2D Satker (Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab/Kota dan Madrasah Negeri).


27

A). Form laporan realisasi LAPORAN REALISASI PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR TAHUN 2015

No. 1 2

3

Provinsi : …………………… Tahap (I/II) : …………………… Satker

Ka nwi l Ke me na g Provi ns i Ka nke me na g Ka b./Kota Ka nke me na g Ka b./Kota ….. ds t Ma dra s a h Ne ge ri a . MIN MIN …. ds t b. MTs N MTs N …. ds t c. MAN MAN … ds t Tota l

MI

Kuota (Siswa) MTs MA Jumlah

MI

Anggaran (Rp.) MTs MA Jumlah

MI

Realisasi Siswa MTs MA Jumlah

%

MI

Realisasi Anggaran MTs MA Jumlah

Keterangan : Baris 1, 2 dan 3 diisi sesuai kuota dan alokasi anggaran BSM pada DIPA masing-masing satker

............................., ………………………….. 20…….. Mengetahui, An. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi ………………………….. ………………………………………………………………. NIP. ………………………………………………………... Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015

28

%

B). Form rekapitulasi SP2D REKAPITULASI PENYALURAN MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR BERDASARKAN SP2D TAHUN 2015 Provinsi : …………………… Tahap (I/II) : ……………………

No.

Satker

1

Kanwil Kemenag Provinsi

2

Kankemenag Kab./Kota

SP2D Nomor

Tgl.

Jumlah Dana

Ket.

1. Kab./Kota ….. 2. Kab./Kota ….. 3. dst 3

Madrasah Negeri MI 1. MIN ………. 2. MIN ………. 3. dst MTs 1. MTsN …….. 2. MTsN …….. 3. dst MA 1. MAN …… 2. MAN …… 3. dst

.............................., ………………………….. 20…….. Mengetahui, An. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi …………………………..

…………………………………………………. NIP. …………………………………………..


29

BAB VII PENUTUP Program BSM/Indonesia Pintar merupakan kebijakan pembangunan pendidikan yang

bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan mampu menaikkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun.

Pelaksanaan Program BSM/Indonesia Pintar menjadi sangat penting karena dapat menjangkau masyarakat dari keluarga tidak mampu. Dengan koordinasi yang baik antar

instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, diharapkan program pemberian manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dapat berjalan dengan baik dan lancar.


30

Form PIP -01 Diisi oleh Madrasah Swasta untuk diserahkan ke Kankemenag Kab./Kota

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ……………….. NOMOR ……………………… TENTANG PENETAPAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/ INDONESIA PINTAR TAHUN AJARAN ………………… PERIODE: ……………………

KEPALA MADRASAH ................................ Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mengingat

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Kedua

:

Pertama Ketiga

: dst

:

Ditetapkan di Pada Tanggal

: ...................... : ......................

Kepala Madrasah

................................................

Tembusan : a. ……………….. b. Dst

................................................ NIP. .......................................


31

Form PIP -01A Diisi oleh Madrasah Negeri apabila alokasi anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Madrasah untuk diserahkan ke Kankemenag Kab/Kota

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ……………….. NOMOR ……………………… TENTANG

PENETAPAN SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR TAHUN AJARAN ………………… PERIODE: ……………………

KEPALA MADRASAH ................................ Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mengingat

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Kedua

:

Pertama Ketiga

: dst

: Ditetapkan di Pada Tanggal

: ...................... : ......................

Kepala Madrasah

................................................ Tembusan : a. ……………….. b. Dst

................................................ NIP. .......................................


32

Form PIP -01B Diisi oleh Madrasah untuk diserahkan ke Kankemenag Kab/Kota

BERITA ACARA SURAT KEPUTUSAN Lampiran SK No ................... Madrasah ............................. Pada hari ini .........tanggal ...............bulan ..............tahun ............, Dewan Guru Madrasah

...................bersama dengan Komite Madrasah telah melakukan Seleksi Siswa Calon /Siswa

Penerima*

Manfaat

Program

BSM/Indonesia

Pintar

untuk tingkat

MI/MTs/MA Tahun Ajaran ............periode ..............dengan berpedoman pada Bu ku Petunjuk Teknis Program BSM/Indonesia Pintar Tahun 2015.

Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut, Kepala Madrasah menetapkan Siswa Calon/Siswa

Penerima

Manfaat

Program

BSM/Indonesia

Pintar*

untuk

Madrasah…………. Tahun Ajaran …….....periode ..........seperti tertera pada lampiran. No.

Nama

Jabatan

1.

Kepala Madrasah

3.

Guru

2. 4. 5.

Tanda Tangan

Komite Madrasah Guru

....................................

Mengetahui Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

…………………………..

…………………………..

* Catatan:apabila anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar teralokasikan pada DIPA Madrasah Negeri, kalimat yang digunakan adalah Daftar Siswa Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar bukan Daftar Usulan Siswa Calon. Salinan Keputusan disampaikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota.


33

Form PIP -01C Diisi oleh Madrasah Swasta untuk diserahkan ke Kankemenag Kab./Kota

LAMPIRAN SK KEPALA MADRASAH NO……

DAFTAR USULAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR PERIODE…………………………………………

Nama Madrasah NPSN/NSM Alamat Madrasah Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

No.

: : : : : : :

Tgl/Bulan Jenis /Tahun Kelamin Nama Siswa Lahir L P

Kls

NISN/ NISM

Nomor KIP

Nomor KKS

Nomor KPS

Kriteria Lain (Juknis Nomor PKH BSM/PIP Bab I E.1.d-j)

Alamat

Nama Orang Tua Ayah

Ibu

Jl.

Kel./ Desa

Orangtua Kec.

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Madrasah ………………………….. Kabupaten/Kota ……………………………


34

( ………………………………………………)

Kab./ Kota

Form PIP -01D Diisi oleh Madrasah Negeri untuk diserahkan ke Kankemenag Kab./Kota

LAMPIRAN SK KEPALA MADRASAH NO. ………..

DAFTAR SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR PERIODE…………………………………………

Nama Madrasah NPSN/NSM Alamat Madrasah Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No.

Nama Siswa

: : : : : : :

Tgl/Bulan/ Jenis Tahun Kelamin Lahir L P

Kls

NISN/ NISM

Nomor KIP

Nomor KKS

Nomor KPS

Nomor PKH

Kriteria Lain (Juknis BSM/PIP Bab I E.1.d-j)

Alamat

Nama Orang Tua Ayah

Ibu

Jl.

Kel./ Desa

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Madrasah ………………………….. Kabupaten/Kota …………………………….


35

( ………………………………………………)

Orangtua Kec.

Kab./ Kota

Form PIP -01E Diisi oleh Madrasah Negeri untuk diserahkan ke Kankemenag Kab./Kota

LAMPIRAN SK KEPALA MADRASAH NO. ………..

REKAPITULASI SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR PERIODE…………………………………………

Nama Madrasah NPSN/NSM Alamat Madrasah Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No.

: : : : : : :

Tgl/Bulan Jenis /Tahun Kelamin Nama Siswa Kls L P Lahir

NISN/ NISM

Identitas Rekening Nama Pemilik

Nama Bank

Jumlah (Rp.) No. Rekening

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Madrasah ………………………….. Kabupaten/Kota …………………………….


36

( ………………………………………………)

Form PIP -02 Diisi oleh Kankemenag jika alokasi anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Kankemenag Kabupaten/Kota dan disampaikan ke madrasah yang mempunyai siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar dan Kanwil Kemenag Provinsi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……………….. NOMOR ……………………… TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR TINGKAT ………….. TAHUN AJARAN ………………… PERIODE: ……………………

KEPALA KANTOR ................................ Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mengingat

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Kedua

:

Pertama Ketiga

: dst

: Ditetapkan di : ...................... Pada Tanggal : ......................

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ……………………………………… Tembusan : a. ……………….. b. Dst

.............................................. NIP. .......................................


37

Form PIP-02A Diisi oleh Kankemenag yang tidak memiliki alokasi anggaran Progam BSM/Indonesia Pintar untuk diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……………….. NOMOR ……………………… TENTANG PENETAPAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/ INDONESIA PINTAR

TINGKAT …………………….. TAHUN AJARAN ………………… PERIODE: ……………………

KEPALA KANTOR ................................ Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mengingat

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Kedua

:

Pertama Ketiga

: dst

: Ditetapkan di : ...................... Pada Tanggal : ......................

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota …………………………………... Tembusan : a. ……………….. b. Dst

.............................................. NIP. .....................................


38

Form PIP -02B Diisi oleh Kankemenag jika alokasi anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Kankemenag Kabupaten/Kota dan disampaikan ke madrasah yang mempunyai siswa penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar dan Kanwil Kemenag Provinsi

LAMPIRAN SK KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA NO. …………


Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota : Alamat Kantor : Provinsi : No.

Nama Siswa

Tgl/Bulan /T ahun Lahir

Jenis Kelamin L

P

NIS N/ NISM

Kls

Nomor KIP

Nomor KKS

Nomor KPS

Kriteria Lain Nama Or ang Tua Nomor (Juknis PKH BSM/PIP Bab I Ayah Ibu E.1.d-j)

Alamat Jl.

Orangtua

Kel./ Desa Kec.

Kab./ Kota

Nama Madrasah

NPSN/ NSM

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota …………………………….


39

( ………………………………………………)

Alamat Madrasah Kel. Kec. /Desa

Form PIP-02C Diisi oleh Kankemenag yang tidak memiliki alokasi anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar untuk diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi


DAFTAR USULAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR PERIODE…………………………………………

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota : Alamat Kantor : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Provinsi : No.

Nama Siswa

Tgl/Bulan /T ahun Lahir

Jenis Kelamin L

P

NIS N/ NISM

Kls

Nomor KIP

Nomor KKS

Nomor KPS

Kriteria Lain Nama Or ang Tua Nomor (Juknis PKH BSM/PIP Bab I Ayah Ibu E.1.d-j)

Alamat Jl.

Orangtua

Kel./ Desa Kec.

Kab./ Kota

Nama Madrasah

NPSN/ NSM



40

( ………………………………………………)

Alamat Madrasah Kel. Kec. /Desa

Form PIP -02D Diisi oleh Kankemenag jika alokasi anggaran Program BSM/ Indonesia Pintar terdapat pada DIPA Kankemenag Kabupaten/Kota dan disampaikan ke madrasah yang mempunyai siswa penerima manfaat Program BSM/ Indonesia Pintar dan Kanwil Kemenag Provinsi



Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota : Alamat Kantor : Provinsi : No. Nama Siswa

Tgl/Bulan/ Jenis Tahun Kelamin Lahir L P

Kls

NISN/ NISM

Identitas Madrasah Nama Madrasah

NPSN/ NSM

Alamat

Identitas Rekening Kab./ Kota

Nama Pemilik

Nama Bank

No. Rekening

Jumlah (Rp.)



41

( ………………………………………………)

Form PIP - 03 Diisi oleh Kanwil Kemenag Provinsi dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH ……………….. NOMOR ……………………… TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR TAHUN AJARAN ………………… PERIODE: …………………… KEPALA KANTOR WILAYAH ................................ Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mengingat

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Kedua

:

Pertama Ketiga

: dst

: Ditetapkan di Pada Tanggal

: ...................... : ......................

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..........................................

Tembusan : a. ……………….. b. Dst

........................................................... NIP. ..................................................


42

Form PIP – 03A Diisi oleh Kanwil Kemenag Provinsi dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

LAMPIRAN SK KEPALA KANTOR KEMENTERIAN WILAYAH AGAMA PROVINSI NO. …………


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi : Alamat Kantor : No.

Nama Siswa

Tgl/Bulan/ Jenis Tahun Kelamin NISN/ Lahir NISM L P

Kls

Kriteria Lain Nama Orang Tua Nomor Nomor Nomor Nomor (Juknis KIP KKS KPS PKH BSM/PIP Bab Ayah Ibu I E.1.d-j)

Alamat Jl.

Kel./ Desa

Orangtua Kec.

Nama NPSN/N SM Kab./ Madrasah Kota

Alamat Madrasah Kab./ Kec. Kota

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Kantor Wilyaha Kementerian Agama Provinsi …………………………….


43

( ………………………………………………)

Form PIP – 03B Diisi oleh Kanwil Kemenag Provinsi diserahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

LAMPIRAN SK KEPALA KANTOR KEMENTERIAN WILAYAH AGAMA PROVINSI NO. …………


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi : Alamat Kantor : Tgl/Bulan/ Jenis Tahun Kelamin No. Nama Siswa Lahir L P

Kls

NISN/ NISM

Identitas Madrasah Nama Madrasah

NPSN/ NSM

Alamat

Identitas Rekening Kab./ Kota

Nama Pemilik

Nama Bank

No. Rekening

Jumlah (Rp.)

……………, tgl/bulan/tahun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi …………………………….


44

(………………………………………………)

Form PIP - 04 Diisi oleh Madrasah

PENGUMUMAN MADRASAH TENTANG PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Kepala Madrasah.......... Nomor ..............Tanggal ....................., diberitahukan bahwa: Madrasah Alamat Kecamatan Kabupaten

: : : :

memperoleh alokasi Program BSM/Indonesia Pintar untuk tingkat MI/MTs/MA Tahun Ajaran .........., periode ...................., untuk sejumlah ............murid, masing-masing menerima dan mendapatkan sejumlah manfaat program Indonesia Pintar untuk periode sebagaimana terlampir. Manfaat Program Indonesia Pintar dimanfaatkan untuk: 1. Pembelian buku dan alat tulis; 2. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah; 3. Pembayaran transportasi ke madrasah; dan 4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah. Demikian untuk diketahui.

Nama

1. ......................... (Kepala Madrasah) 2. .......................... (Komite Madrasah)

…........................................... 20….. Tanda Tangan

...................................

..................................


45

Form PIP - 05 Diisi oleh Bank/Pos Penyalur dikirim ke Satker (Kanwil/Kankemenag/Madrasah Negeri)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN MANFAAT PROGRAM BSM/INDONESIA PINTAR TAHUN 2015

Provinsi : …………………… Satuan Kerja : (Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag Kab./Kota/Madrasah Negeri) Tahap (I/II) : ……………………. No.

Nama Madrasah

Alamat Kec.

Kab./Kota

Dana BSM yang harus disalurkan Jumlah Dana Siswa (Rp.)

Dana BSM yang sudah disalurkan Jumlah Dana Siswa (Rp.)

Dana BSM yang belum disalurkan Jumlah Dana Siswa (Rp.)

……………………………., ………………….20……

Bank/ Lembaga Penyalur ……………………………. Kepala

……………………………………………………………


46

INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH TAHUN 2015

Recommend Documents