Terbit Senin Senin dan K amis T
Edisi 23 - 16 Februari 2015
Ongkos Pintar PENANGGUNG JAWAB
M
engapa negara harus menyelenggarakan pendidikan? Kita REDAKSI yakin pertanyaan ini menjadi bagian dari Syamsudin, S.Pd, MA pergulatan pemikiran para penggerak AT. Erik Triadi, S.IP dan penyelenggara institusi pendidikan di semua tingkatan, dari yang paling bawah sampai pendidikan ALAMAT REDAKSI tinggi. Pertanyaan ini sengaja kita sorong kembali ke Jl. Cendrawasih No. 2 depan, dengan suatu maksud membuka kembali Mejing Lor - Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping diskusi yang lebih mendalam, terutama untuk Kabupaten Sleman mengenali dengan jelas dan benar, apa yang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebab dan apa yang menjadi dasar sebab dari Telp : 0274-9543879 e-mail :
[email protected] penyelenggaraan pendidikan, terlebih pendidikan website : rumahsuluh.org tinggi. Kita membutuhkan pengetahuan tersebut, terutama untuk memberikan perspektif yang kritis dalam melihat apa yang kini sedang berlangsung. Setidaknya ada satu peristiwa yang berlangsung demikian keras, yang dapati kita amati, yakni kenaikan terus-menerus biaya pendidikan tinggi. Peristiwa ini penting untuk disaksikan dan karena itu kita perlu Menjadi tugas besar penyelenggara bersaksi atasnya, oleh sebab peristiwa tersebut negara untuk menjaga agar proses dapat menghalangvirtuous circle tidak berubah halangi atau menjadi menjadi vicious circle: lesunya penghalang bagi banyak perekonomian, meningkatnya angka orang untuk dapat Erwin Razak, S.IP
pengangguran, dan naiknya jumlah penduduk miskin. (Darmin Nasution)
1
SULUH
mengakses pendidikan (tinggi). Keadaan itu, bukan saja dapat menggagalkan cita-cita individu, namun juga dapat menggagalkan cita-cita luhur bangsa: mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan kita, mengapa negara tidak galau terhadap peristiwa yang dapat menggagalkan maksud dasar kehadirannya? Benarkah negara tidak menyadari ada peristiwa yang demikian penting? Mengapa justru negara m e n j a d i bagian dari hadirnya peristiwa tersebut: terus menanjaknya b i a y a pendidikan. M e n g a pa n e g a r a membenarkan munculnya argumenargumen yang membenarkan b a h w a memang wajar apabila biaya pendidikan terus naik, lantaran kemampuan negara terus merosot. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dari semua kejadian, dan dari semua perdebatan, serta dari semua argumentasi yang
2 edisi 23 16 Februari 2015
berkembang, sesungguhnya adalah pertanda bahwa negara sebenarnya sedang bergerak ke arah yang tidak mengikuti haluan daripada negara? Mengapa kita katakan demikian? Oleh sebab terus berkembangnya peristiwa tersebut, dan segala keparahan yang diakibatkannya, bukan saja akan membawa dampak pada pribadi-pribadi atau membawa dampak pada keluarga-keluarga, melainkan (sesungguhnya) membawa dampak
yang sangat serius bagi masa depan bangsa. Sampai ini diskusi kita mungkin akan lebih lebar, dan sekaligus lebih dalam lagi. Masalah mahalnya biaya pendidikan, atau terus meroketnya biaya pendidikan, hendak kita katakan
SULUH
bahwa masalah tersebut bukan masalah individu atau masalah keluarga, melainkan masalah bangsa. Bukan masalah administrasi pendidikan, melainkan masalah pergeseran haluan negara. Jika demikian adanya, maka yang harus dipikirkan bukan sekedar soalsoal teknis-administratif, melainkan soal-soal yang bersifat paradigmatik. Dalam soal ini, kita amat percaya perguruan tinggi, tengah dilanda kegalauan yang teramat sangat, oleh karena mereka menyadari apa yang
sedang terjadi, dan tengah berjuang untuk keluar dari jebakan masalah tersebut. Kita percaya bahwa dari dunia ilmu akan lahir peristiwa yang mencerahkan, dan sekaligus dapat memastikan bahwa segala hambatan yang menghalang-halangi rakyat mendapatkan pendidikan akan hilang. Dan rakyat, bukan sekedar mendapatkan pendidikan, melainkan pendidikan yang mematangkan jiwa, memperkuat budi, meningkatkan kecerdasan dan memperkuat karakter bangsa.
Rumah Suluh Ajak Flipmas Indonesia Kembangkan SIDeKa Penataan administrasi dan data yang akurat sangat dibutuhkan desa dalam melakukan pembangunan kedepan. Terlebih pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan dan pendanaan yang besar bagi desa. Demikian yang disampaikan Erwin Razak Direktur Rumah Suluh dalam presentasinya di depan forum Forum Layanan IPTEK Bagi Masyarakat (Flipmas) Indonesia, di Hotel Cavinton,
Yogyakarta, Jum’at (23/1) lalu. Oleh karena itu, Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di desa. “Kebutuhan akan data base desa akan membantu dalam proses pengambilan keputusan di desa,” jelas Erwin. Sistem informasi yang akan diterapkan, lanjut Erwin, tidak hanya bersifat administratif saja. Namun, akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. “SIDeKa hendaknya menjadi salah satu solusi masyarakat
3 edisi 23 16 Februari 2015
SULUH
desa,” ujar Erwin. Oleh karena itu, SIDeKa hendaknya berkolerasi pada turunnya angka kematian ibu dan anak, peningkatan peroduksi, memberikan informasi pada nelayan, petani maupun meningkatkan produksi UMKM. Erwin, mengajak anggota Flipmas Indonesia, yang terdiri dari berbagai akademisi di berbagai daerah di
merupakan media pembelajaran serta untuk memperkuat posisi tawar desa terhadap pihak-pihak di luar desa terkait pelaksanaan Sistem informasi desa,” jelas Erwin. Gatot Murdjito pengurus Flipmas Indonesia yang memandu acara mengatakan desa sangat butuh data yang akurat. Oleh karena itu, ia
Indonesia untuk bersama-sama mengimplementasikan SIDeKa di desa dampingannya serta bergabung dalam Forum Desa Digital sebagai media pembelajaran bersama. “Kami mengajak bapak ibu untuk bersamasama mengembangkan teknologi informasi ini di desa dampingan bapak ibu sekalian. Forum Desa Digital
mendorong kampus-kampus, dosen maupun mahasiswa, bersama-sama membantu desa membuat sistem data base yang baik. “Jika di desa ada data yang kuat, maka pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran,” tandasnya.
4 edisi 23 16 Februari 2015
SULUH
5 edisi 23 16 Februari 2015
