RANCANGAN STRATEGI PENGOPTIMALAN PENYALURAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT)
WAHYU DWI KESDIANTO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat) adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini. Bogor,
Juli 2008
WAHYU DWI KESDIANTO
ABSTRACK WAHYU DWI KESDIANTO, Draft of Optimization Strategy of Channeling the Economy Up-building Fund of Village Community Empowerment Program (Study in Village of Pegangsaan, Central Jakarta), Study. Bogor Agricultural Institute. Mentor: Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS and Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS. The breakthrough activity program of the Government of DKI Jakarta Province is focused on overcoming the unemployment and improving the regional economy with the target to achieve the economy growth and press the poor population growth namely: Village Community Empowerment Program (PPMK). There are many problems encountered starting from the budget leakage, failure of return of fund from the community. These problems are caused among other thing by the inability and preparedness of the human resources in implementing the program. Meanwhile the purpose of this study is to formulate the Optimization Strategy of Channeling the Economic Up-building Fund of the Village Community Empowerment Program in Village of Pegangsaan, Central Jakarta through the analysis of the successful factors of mechanism of PPMK economic up-building program and by providing the mechanism and distribution descriptions. The research methodology is descriptive quantitative with the population of Village of Pegangsaan, Central Jakarta. The sample taking is made randomly namely 48 people which all of them are the users of PPMK economic up-building fund. The data analysis technique is the factor analysis. The observation and data processing of PPMK Work Guidance of Governor of Special Region of Jakarta Capital Number 1561 of 2002 being the focus of the program implementation with 48 questions result in 3 main factors. Factor I (the most dominant) is the statement that the economic up-building cannot yet support the developed people’s business, it cannot establish the small scale business group, the performance of the village board is poor, the supervision function is poor, the credibility of PPMK administrators in Rukun Warga region and the PPMK work committee is not able to conduct the up-building. Factor II (very dominant) indicates that RW does not have the ability to direct its people to become the PPMK fund borrowers, no proper report is prepared, poor performance of the Village Head, non supportive evaluation of the Village Board and low involvement of NGO in monitoring the program implementation. Factor III (dominant) indicates clearly that both Village Board and RW do not make any effort to up-build the program participants, Village Board, RW and NGO do not conduct the evaluation on the fund distribution used for productive activities, the honesty and transparency principles are still weak. The improvement strategy that must be made is the preliminary strategy namely to adapt to the local territory characteristic in terms of preparation of social profile and social mapping followed by the institutionalism strategies namely: information system improvement strategy. In social: the strategy of social impact management due to unclear fund distribution and in economy: the strategy to improve the human resources in entrepreneurship and the improvement of fund distribution mechanism of PPMK economic up-building.
RINGKASAN
WAHYU DWI KESDIANTO, Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat). Dibimbing oleh Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS dan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS.
Program kegiatan terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dititikberatkan untuk menanggulangi masalah pengganguran dan peningkatan ekonomi daerah dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi dan menekan pertumbuhan penduduk yang miskin yaitu: Program Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (PPMK) masih banyak ditemui permasalahan mulai dari kebocoran anggaran, macetnya dana pengembalian dari masyarakat dan hal-hal lain yang salah satunya dipengaruhi oleh ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program. Adapun tujuan kajian ini adalah terumuskannya Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat melalui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mekanisme program bina ekonomi PPMK dan memberikan gambaran mekanisme serta distribusinya. Metodeologi penelitian menggunakan deskriptif kuantiatif, dengan populasi Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat, sampel menggunakan random (acak) yang berjumlah 48 orang dimana kesemuanya adalah pengguna dana bina ekonomi PPMK. Teknik analisis data menggunakan analisa faktor. Hasil observasi dan pengolahan data terhadap Pedoman Kerja PPMK, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561 Tahun 2002 yang menjadi titik tumpu pelaksanaan program dengan menyusun 48 item pertanyaan dihasilkan 3 faktor utama dimana pada faktor I (terdominan) dengan pernyataan bahwa bina ekonomi belum mampu mendukung usaha masyarakat berkembang, belum mampu membentuk kelompok usaha kecil, kinerja dekel lemah, fungsi pengawasan yang kurang, kredibilitas pengurus PPMK di tingkat Rukun Warga serta pantia kerja PPMK yang tidak mampu untuk melakukan pembinaan, Pada
Faktor ke II (sangat dominan) terlihat bahwa RW tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan warganya sebagai peminjam dana PPMK, tidak adanya laporan secara baik, kinerja Lurah yang masih lemah, evaluasi Dewan Kelurahan (Dekel) tidak mendukung dan keterlibatan LSM dalam monitoring pelaksanaan yang juga dirasa lemah, pada faktor III (dominan) terlihat secara jelas bahwa baik Dekel maupun RW tidak berupaya untuk membina peserta program, tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh Dekel, RW dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penyaluran dana yang tidak digunakan bagi kegiatan produktif, azas kejujuran dan azas keterbukaan yang masih lemah. Strategi perbaikan yang harus dilakukan adalah strategi pendahuluan yakni guna beradaptasi dengan karakteristik wilayah setempat berupa: penyusunan profil sosial dan pemetaan sosial dilanjutkan dengan strategi dibidang kelembagaan:
strategi
perbaikan
sistem
informasi,
dibidang
sosial: strategi pengelolaan dampak sosial sebagai akibat penyaluran dana yang tidak jelas, dan dibidang ekonomi: strategi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dibidang kewirausahaan dan perbaikan mekanisme penyaluran dana bina ekonomi PPMK.
@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
RANCANGAN STRATEGI PENGOPTIMALAN PENYALURAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT)
WAHYU DWI KESDIANTO
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : A.Faroby Falatehan SP,ME
Judul Tugas Akhir
: Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat)
Nama
: Wahyu Dwi Kesdianto
NIM
: A153044125
DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING
Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS Ketua
Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS Anggota
Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Yusman Syaukat M.Ec
Prof.Dr.Ir. Khairil A.Notodiputro,MS
Tanggal Ujian : 26 Mei 2008
Tanggal Lulus :
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan kajian dengan judul Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat) ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diharapkan. Pada kesempatan ini,perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan doreongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1.
Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS dan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk mengarahkan, mengoreksi dan memperbaiki naskah kajian selama penulisan ini berlangsung,
2.
A.Faroby Falatehan SP,ME selaku dosen penguji yang telah mengoreksi, memperbaiki dan merekomendasi kajian serta kelulusan ini,
3.
Prof.Dr.Ir.Khairil
Anwar
Notodiputro,MS
selaku
Dekan
Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor atas motifasinya, 4.
Dr. Ir. Yusman Syaukat M.Ec selaku Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah atas bimbingannya,
5.
Segenap Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada Program Studi Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah,
6.
Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta yang telah memberikan izin belajar sehingga penulis dapat mengikuti Program Studi Pembangunan Daerah
7.
Istriku tercinta Endah Juwitaningrum dan buah hatiku Saputra Fajar Witanto yang selalu memotivasi di setiap langkah penulisan kajian ini,
8.
Kedua orang tuaku yang sampai dengan saat ini hanya perhatian dan kasih sayang mereka yang aku rasakan, kakakku Fery Herlambang SIP, adikku Trianita Keswari dan segenap keluarga besarku tercinta atas pengertian dan do’a serta dukungan moril maupun materiil yang tak ternilai harganya,
9.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga penulisan Kajian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan demi sempurnanya kajian ini. Akhirnya penulis berharap semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bogor,
2008
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1981 dari pasangan yang berbahagia ayahanda H.Herman Soepratisto,S.Sos dan bunda Sudarmi, yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Lulus dari SD Kuntum Wijaya Kusuma, tahun 1993, Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Jakarta tahun 1996 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Jakarta tahun 1999. Pada tahun 2003 menyelesaikan Pendidikan Akademinya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintaan Dalam Negeri (STPDN) Sumedang, dan pada tahun 2005 mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Program Megister Profesional Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2003, diawal kedinasan penulis mendapat kesempatan di Biro Administasi Wilayah yang kemudian di mutasi di staf Bagian Administasi Perekonomian dan Sarana Ekonomi Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu. Selanjutnya penulis dipercayakan menjadi Ajudan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saat itu di jabat oleh Bapak Sutiyoso. Pada pertengahan tahun 2005 di rotasi di Staf Subbag Pengendalian dan Pelaksana Acara Biro Humas dan Protokol dan setelah rolling staff kini penulis di Subbag Analisa dan Evaluasi Kebijakan Bagian Data dan Informasi di Biro yang sama.
DAFTAR ISI
............................................................................................
Halaman
PRAKATA ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. v BAB
I
PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah ...................................................................... 4 1.3. Tujuan Kajian ................................................................................ 5 1.4. Manfaat Kajian ............................................................................. 6 1.5. Cakupan dan Keterbatasan Studi ................................................. 6
BAB
II
TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 8 2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .............................................. 8 2.2. Partisipasi Masyarakat ................................................................ 11 2.3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ........................................ 12
BAB
III
METODOLOGI KAJIAN ................................................................. 14 3.1. Kerangka Pemikiran ................................................................... 14 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 15 3.3. Populasi dan Sampel .................................................................. 16 3.3.1. Populasi ............................................................................. 16 3.3.2. Sempel .............................................................................. 17 3.4. Pengumpulan Data ...................................................................... 18 3.5. Instrumen Penelitian .................................................................. 19 3.6. Analisa Data................................................................................. 20
BAB
IV
KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN ................................................... 25 4.1. Keadaan Umum ......................................................................... 25 4.1.1. Keadaan Geografis............................................................. 25 4.1.2. Keadaan Demografi ........................................................... 26 4.1.3. Keadaan Ekonomi ............................................................. 29 4.2. Karakteristik Responden Masyarakat Pemanfaat Bina Ekonomi PPMK .......................................................................... 31
4.2.1. Mata Pencarian Masyarakat .............................................. 31 4.2.2. Keadaan Prasarana Ekonomi ........................................... 32 4.2.3. Pendidikan Pemanfaatan PPMK ....................................... 33 4.2.4. Jumlah Tanggungan Keluarga .......................................... 34 BAB
V
PROGRAM BINA EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ...................................................... 36 5.1. Konsep Dasar Pelaksanaan PPMK ............................................ 36 5.2. Mekanisme Pembentukan PPMK .............................................. 37 5.2.1. Dasar Hukum ..................................................................... 37 5.2.2. Organisasi Pelaksanaan Program PPMK .......................... 38 5.3. Terbentuknya Dewan Kelurahan ................................................ 45 5.4. Norma dan Prinsip PPMK .......................................................... 46 5.4.1. Sasaran Program .............................................................. 47 5.4.2. Lingkup Program dan Lokasi ........................................... 47 5.4.3. Gambaran Program .......................................................... 48 5.4.4. Asas dan Prinisip ............................................................. 48 5.4.5. Rencana Pendanaan dan Uraian Komponen PPMK.......... 49 5.5. Implementasi Perkembangan Dana PPMK Masyarakat Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. ........... 50 5.5.1. Alokasi Dana Program PPMK Periode 2002-2006 ........... 50 5.5.2. Perkembangan Pengguliran Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2004 di Kelurahan Pegangsaan ................................ 51
BAB
VI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN MEKANISME PROGRAM BINA EKONOMI PPMK (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT) ... 53 6.1. Deskripsi Hasil Temuan .............................................................. 53 6.2. Analisis Faktor ............................................................................ 59
BAB
VII RANCANGAN STRATEGI PENGOPTIMALAN PENYALURAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PPMK (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT) ........................................................................... 72 7.1. Strategi Pendahuluan Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi PPMK ......................................................................... 73 7.1.1. Penyusunan Profil Sosial (Social Profile) ........................... 73 7.1.1.1. Makna Pembuatan Profil Sosial ............................. 73 7.1.1.2. Sistematika Penyusunan Profil Sosial .................... 74
7.1.2. Pemetaan Sosial (Social Mapping) ..................................... 76 7.1.2.1. Kategorisasi Keresahan Sosial ............................... 76 7.1.2.1. Kategorisasi Kerawanan Sosial .............................. 76
7.2. Strategi Perbaikan Bidang Kelembagaan : Perbaikan Sistem Informasi Bina Ekonomi PPMK ................................................ 77 7.3. Strategi Perbaikan Bidang Sosial : Pengelolaan Dampak Sosial ........................................................................................... 79 7.3.1. Keresahan Masyarakat Akibat Ketidakpastian Rencana Program Bina Ekonomi PPMK .......................................... 79 7.3.1. Ketidakpuasan Masyarakat ................................................ 80 7.3.1. Kecemburuan Sosial .......................................................... 81 7.4. Strategi Perbaikan Bidang Ekonomi .......................................... 81 7.4.1. Peningkatan SDM Masyarakat Kelurahan ........................ 81 7.4.2. Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana Program Bina Ekonomi PPMK................................................................. 82 BAB
VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN .................. 84 8.1. Kesimpulan ................................................................................ 84 8.2. Rekomendasi Kebijakan ............................................................ 85
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 87 LAMPIRAN ............................................................................................................ 89
DAFTAR TABEL
Nomor
................................................................................................... Halaman Teks
1.
Jumlah Populasi Penerima PPMK Kelurahan Pegangsaan ............................ 16
2.
Rincian Jumlah Sampel Penelitian.................................................................... 18
3.
Instrumen Penelitian Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan .......................................................................................................... 19
4.
Hasil tiga faktor ............................................................................................. 20
5.
Karakterisasi Nilai KMO ............................................................................... 22
6.
Penggunaan Tanah di Kelurahan Pegangsaan ............................................ 26
7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .......................................... 27
8.
Penggolongan Penduduk Menurut Umur .................................................... 28
9.
Produk Domestik Broto Kelurahan Pegangsaan ......................................... 30
10.
Jenis Mata Pencarian Masyarakat ............................................................... 31
11.
Perkembangan Jumlah Prasana Ekonomi Kelurahan Pegangsaan ............. 32
12.
Tingkat Pendidikan Pemanfaat Program PPMK ........................................ 33
13.
Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pemanfaat ............................... 34
14.
Dana PPMK Yang Diterima Kelurahan Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ................................................................................................ 51
15.
Realisasi Bina Ekonomi Kelurahan Pegangsaan ........................................ 52
16.
Prioritas Dominasi Indikator Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Program Bina Ekonomi PPMK Dengan Digambarkan oleh Urutan Faktor ................................................................ 61
17.
Faktor I : Indikator Terdominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK ............................................. 63
18.
Faktor II : Indikator Sangat Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK ............................................. 67
19.
Faktor III : Indikator Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK ............................................. 69
20.
Pengklasifikasian Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat Dalam Bidang ...................................... 73
21.
Rancangan Pengoptimalan Program Bina Ekonomi PPMK .......................... 83
DAFTAR GAMBAR
Nomor
................................................................................................... Halaman Teks
1.
Kerangka Pemikiran Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat) ............................................................ 15
2.
Prinsip Kerja Metode Analisis Faktor ............................................................ 28
3.
Tahap Analisis Faktor ................................................................................... 23
4.
Struktur Organisasi PPMK ............................................................................ 38
5.
Tata Cara Pengajuan Proposal dan Pencairan Dana PPMK ............................ 45
6.
Persepsi Masyarakat Atas Gambaran Program PPMK................................ 53
7.
Persepsi Masyarakat Atas Azas dan Prinsip PPMK .................................... 54
8.
Persepsi Masyarakat Atas Lingkup Program PPMK .................................. 55
9.
Persepsi Masyarakat Atas Kegiatan Ekonomi PPMK ................................ 56
10.
Persepsi Masyarakat Atas Keterlibatan Organisasi dan Masyarakat........... 57
11.
Persepsi Masyarakat Atas Indikator Keberhasilan Program PPMK........... 58
12.
Persepsi Masyarakat Atas Indikator Kinerja ............................................... 58
13.
Persepsi Masyarakat Atas Indikator Evaluasi Program PPMK ................... 59
14.
Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bina Ekonomi PPMK Berdasar Skala Prioritas Penanganan ............................................................. 72
15.
Perbaikan Sistem Informasi Pelaksanaan Program PPMK di Kelurahan ........ 78
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
................................................................................................... Halaman Teks
1.
Kuesioner ..................................................................................................... 89
2.
Tabulasi Hasil .............................................................................................. 97
3.
Statistik Frekuensi ........................................................................................ 98
4.
Tabel Frekuensi ............................................................................................ 99
5.
Analisis Faktor ........................................................................................... 101
I.PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Kebijakan pembangunan harus berakar pada kearifan tradisional. Sumberdaya alam lokal yang dimiliki masyarakat harus menjadi nilai sentral dari pembangunan. Pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah merupakan suatu kebijakan pembangunan wilayah sesuai potensi setempat serta mengapresiasi kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan. Melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat diharapkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam upaya membimbing proses pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Pidato kenegaraannya di depan DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus 2006 telah menggarisbawahi, bahwa Penanggulangan Kemiskinan merupakan prioritas pertama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007. Sebagai tindak lanjut, Menko Perekonomian, Budiono, telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan mengalokasikan dana sebesar 14,4 triliun rupiah dari APBN 2007. Pemerintah mentargetkan untuk menurunkan kemiskinan sebesar 8,2 persen dan menurunkan pengangguran sebesar 5,1 persen. Menurut catatan Biro Pusat Statistik, pada saat ini tercatat ada 62 juta keluarga miskin atau mendekati miskin di Indonesia. Sejalan dengan itu Undang-undang 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah
mengisyaratkan
Khusus
Ibukota
paradigma
baru
Negara yaitu
Republik
pelayanan,
Indonesia
Jakarta,
pemberdayaan,
dan
pembangunan. Hal tersebut di atas juga didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Program kegiatan terobosan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dititikberatkan untuk penanggulangi masalah pengganguran dan peningkatan ekonomi daerah dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi dan menekan pertumbuhan penduduk yang miskin yaitu: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( PPMK )
Konsep PPMK adalah konsep dana bergulir, dimana dana yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah nantinya merupakan dana bergulir dalam bentuk pinjaman lunak, dana tersebut akan terus bergulir dari satu kelompok / individu kepada kelompok / individu lainnya. Konsep semacam ini sebenarnya sudah diuji keberhasilannya, seperti konsep “Gramine Bank” yang sudah mendapatkan pengakuan dunia atas keberhasilan program ini dalam mengatasi kesulitan pendanaan bagi masyarakat menegah dan miskin, bahkan konsep Gramin Bank telah mendapatkan hadiah nobel dunia bidang ekonomi. Selain dana bergulir yang bersifat pinjaman lunak maka dalam PPMK juga terdapat dana hibah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan bersama. Sejak digulirkan kepada masyarakat PPMK tahun 2001 program pemberdayaan yang berbasis pada kelurahan ini diyakini telah berhasil mendorong kegiatan ekonomi masyarakat terutama yang berbasis kegiatan ekonomi mikro. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan PPMK direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat secara langsung serta kegiatan yang berorientasi pada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat melalui tiga program pokok yaitu program fisik, program sosial dan program ekonomi. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pendanaan masyarakat maka jumlah dana yang digulirkan melalui PPMK semakin lama semakin besar, jika pada tahun 2002 dana yang digulirkan sebanyak Rp 250 juta untuk 25 kelurahan, maka pada tahun 2003 dikucurkan dana sebesar Rp 500 juta untuk setiap kelurahan, pada tahun 2004 jumlah dana yang diberikan semakin besar yaitu sebesar Rp 700 juta. Pada tahun 2006 direncanakan dana yang akan digulirkan sebesar Rp 1 milyar namun pada realisasinya hanya diberikan sebesar Rp 176 juta per kelurahan. Untuk tahun anggaran 2007 Pemerintah Daerah merencanakan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 1 milyar setiap kelurahan yang akan mencakup 267 kelurahan di DKI Jakarta. Program Pembedayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang di bentuk oleh Pemerintah DKI dengan tujuan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan provinsi DKI Jakarta, yaitu :
a.
Untuk memberdayakan masyarakat yang berbasis pada komunitas Rukun Warga (RW).
b.
Untuk
memperbaiki
sarana
dan
prasarana
dasar
lingkungan,
pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya. c.
Menggerakkan
partisipasi
masyarakat
untuk
mengimbangi
dan
mensinerjikan program bantuan dari pemerintah (Matching Fund). d.
Menyiapkan bantuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dan berbasis pada kelompok usaha kecil. Memanfaatkan dan memberdayakan institusi yang ada di masyarakat, dengan membentuk TPK – RW. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bukanlah
program yang tidak menemui hambatan atau kendala-kendala, harus diakui masih ditemui beberapa kendala, seperti pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan daftar usulan sampai dengan tidak bisa dikembalikannya pinjaman dana bergulir. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dana yang bergulir tidak dapat dikembalikan, diantaranya adalah sektor usaha yang mengunakan dana PPMK mengalami masalah, penerima bantuan pindah rumah atau penerima bantuan sengaja untuk tidak mengembalikan dana. Kondisi diatas merupakan salah kristalisasi gunung es permasalahan PPMK,
dimana
Badan
Pembedayaan
masyarkat
(BPM)
Provinsi
DKI
mengeluhkan besarnya tunggakan pengembalian dana PPMK di Jakarta, dan tunggakan hampir merata di seluruh wilayah dengan total tunggakan antara tahun 2002-2005 sebesar 675,15 milyar, dan ironisnya Catatan BPM Provinsi DKI membukukan total dana macet PPMK tahun 2002 – 2004 sebesar 40 persen dengan total dana yang digulirkan sebesar 359,150 milyar, evaluasi terakhir Program Pembedayaan Masyarakat Kelurahan antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mencatat bahwa nilai kemacetan dana PPMK terjadi paling tinggi pada kurun periode 2002-2004, dan hal inilah yang menjadi pemicu dibentuknya Tim Asistensi baik ditingkat provinsi, tingkat wilayah hingga tingkat kelurahan, dengan lebih menugaskan jasa 160 konsultan di 267 kelurahan hingga tahun
2007, dengan hasil banyaknya ditemukan indikasi penyimpangan, mulai dari penyimpangan pemotongan yang dilakukan oleh kelurahan baik pada dana sosial maupun dana fisik, termasuk didalamnya dana bina ekonomi PPMK, pada dana bina ekonomi permaslahan yang mendasar dari tingginya kemecetan dana bergulir PPMK disebabkan oleh banyak faktor termasuk didalamnya ketidakmampuan Dekel, kurang pahamnya panita pelaksana ditingkat wilayah (rukun warga) dan ketimpangan atas sosialisasi informasi, dimana informasi yang berkembang dalam masyarkat bahwa kembali atau tidak kembalinya dana PPMK adalah sepenuhnya akan terjadi pemutihan karena dana PPMK adalah dana rakyat dan untuk rakyat, ketidakmampuan sosialisasi dan sumberdaya manusia dalam melakukan pendampingan yang memberikan kontribusi tinggi atas macetnya dana PPMK, berkenaan dengan permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat khususnya Dana Bina ekonomi maka diperlukan kajian tentang ”Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat). 1.2. Perumusan Masalah
Proses pemberdayaan masyarakat diyakini dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Masalah pokok dalam pelaksanaan Program Bina Ekonomi PPMK
adalah bagaimanakah
penyaluran sejumlah dana bergulir kepada UMKM yang berhak dan lulus seleksi administratif/psikologis ? Untuk itu perlunya menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program bina ekonomi PPMK di Kelurahan Pengangsaan Jakarta Pusat, sehingga diketahui apakah petunjuk pelaksanaan program bina ekonomi PPMK sudah
dijalankan
dengan
benar
dan
menjawab
mengapa
terjadi
penyimpangan dan prosedur serta apa saja yang menjadi penghambat ? Sebagai
program
prioritas
yang
harus
dilaksanakan
secara
berkelanjutan maka program tersebut membutuhkan pengendalian dan
pengawasan serta evaluasi dalam setiap aspek pelaksanaan programnya. Hal tersebut ditujukan agar proses pemberdayaan masyarakat melalui PPMK dapat berjalan secara optimal. Dengan kata lain berbagai masalah yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan dijadikan bahan koreksi untuk merumuskan rancangan strategi seperti apa, sebagai usaha pengoptimalan penyaluran bina ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pengembangan UMKM di tingkat kelurahan untuk masa yang akan datang ? 1.3
Tujuan kajian Kajian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mencari cara
untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bina ekonomi PPMK yang dicanangkan oleh pemerintah guna menjaring peluang usaha yang lebih luas untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sedangkan tujuan pokok dalam penelitian ini adalah : a.
Mengidentifikasi seberapa besar dana Bina Ekonomi PPMK periode 2004-2006 yang diterima Kelurahan Pegangsaan serta bagaimanakah dana bina ekonomi PPMK tersebut dialokasikan.
b.
Menelaah tata cara dan pelaksanaan pengguliran dana bina ekonomi PPMK periode 2004-2006 di Kelurahan Pegangsaaan.
c.
Menganalisis faktor-faktor keberhasilan program Bina Ekonomi PPMK di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat.
d.
Merumuskan rancangan strategi pengoptimalan penyaluran dana bina ekonomi PPMK Kajian ini diharapkan mampu menyatukan persepsi,
informasi kepada masyarakat
dan memberikan
pada umumnya. Selain itu diharapkan dapat
berguna bagi pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan, penyusunan strategi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk peningkatan pertumbuhan bidang ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi kalangan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis. Bagi penulis, penelitian ini dijadikan sebagai bahan latihan dalam membuka cakrawala
pikir serta wawasan yang lebih luas untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan dapat menyadari peranannya, bukan hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek atau pelaku dalam proses percepatan pembagunan daerah khususnya pembangunan bidang ekonomi. 1.4
Manfaat kajian Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat :
a.
Sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi masyarakat kelurahan pegangsaan dalam mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK).
b.
Sebagai bentuk kepedulian dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan juga sebagai bahan kajian dalam upaya mengurangi pengangguran agar dapat mampu mengelola sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif dan efisien.
c.
Menjadi bahan bacaan dan kajian dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap program dan kebijakan publik dalam proses menggerakkan roda perekonomian masyarakat kelurahan pada khususnya.
1.5
Cakupan dan Keterbatasan Studi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan
program yang dijalankan dalam periode waktu yang panjang. Kegiatan program ini dijalankan sejak tahun 2001 dengan hanya 25 Kelurahan yang dijadikan percontohan dan berlanjut hingga 2008 saat ini, sehingga penulis dirasakan perlu untuk melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme program bina ekonomi PPMK di tingkat Kelurahan selama periode berlangsungnya program dengan focus periode kajian tahun 2004-2006 atas dasar refleksi kasus penyimpangan dan kemacetan tertinggi di tahun 2002-2004 yakni sebesar 40% dai total dana yang digulirkan. Kajian ini dilaksanakan pada satu Kelurahan penerima program di Provinsi DKI Jakarta. Cakupan kajian analisa faktor keberhasilan bina ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pegangsaan dalam tulisan ini terbatas hanya pada mekanisme program yang dijalankan, sehingga diketahui faktor-faktor
yang mempengaruhi tingginya tingkat kemacetan atas dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK), dan selanjutnya akan dirumuskan model rancangan strategi untuk keberlanjutan pelaksanaan program.
II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Konsep Pemberdayaan Masyarakat Konsep pemberdayaan merupakan ide yang menempatkan manusia lebih
sebagai subyek dari dunianya sendiri. Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan : a) Proses kecenderungan primer dari makna pemberdayaan yaitu proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. b) Proses
kecenderungan
sekunder
menekankan
pada
proses
menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pembagian proses kecenderungan di atas tidaklah kaku, keduanya bisa saling terkait. Kecenderungan primer dapat terwujud seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Pemberdayaan mempunyai makna harfiah membuat (seseorang) berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Dalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Dalam proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.
Masyarakat itu sendiri dapat diartikan dalam dua konsep,
1. Masyarakat sebagai sebuah ‘tempat bersama’, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. 2. Masyarakat sebagai ‘kepentingan bersama’, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Suharto, Edi (2005), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan menurut Cornell Empowerment Group, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut. Asumsi teori pemberdayaan: (1) Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda untuk (sekelompok) orang yang berbeda. (2) Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda dalam situasi berbeda. (3) Pemberdayaan berfluktuasi atau berubah sesuai dengan perubahan waktu. Syarat berlangsungnya proses pemberdayaan: (1) Anggota masyarakat memiliki "rasa kemasyarakatan (sense of community/ guyub/ kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. (2) Partisipasi warga, yaitu suatu proses dimana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses
pengambilan keputusan dalam lembaga, program dan lingkungan dimana mereka berada. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membengun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Dari aspek keterlibatan masyarakat, terdapat 3 (tiga) bentuk pemberdayaan masyarakat,yaitu: •Development for community Dimana dalam proses pembangunan, masyarakat sebagai obyek karena penyusunan,
perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan
oleh pihak luar. • Development with community Ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. • Development of community Merupakan proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat membangun dirinya sendiri. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan. Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana (means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Pada masyarakat tertentu mungkin pendekatan development for community lebih sesuai sementara pada masyarakat yang lain development with community justru yang dibutuhkan. Faktor utama yang
menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan
masyarakat
telah
berkembang.
Pada
masyarakat
yang
kelembagaannya sudah lebih berkembang development of community akan lebih tepat. 2.2
Partisipasi Masyarakat Keith Davis (dalam Khairuddin 1992) menyatakan, Partisipasi adalah
keterlibatan mental, pikiran dan emosi, perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompoknya dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab dalam usaha yang bersangkutan Selanjutnya pengertian masyarakat menurut Soekanto (1987 ) yaitu “suatu sistem kebiasaan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaankebiasaan manusia”. Sedangkan menurut Badudu dan Zain (1994) menyatakan bahwa “masyarakat adalah kumpulan-kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan dan memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok”. Apabila pengertian partisipasi dan pengertian masyarakat digabungkan maka terbentuklah pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat terlepas dari sifat-sifat kebersamaan, kegotongroyongan antara yang satu dengan lainnya. Menurut Sastropoetro (1998), bahwa “partisipasi masyarakat adalah partisipasi dari sejumlah individu yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir”. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam memikul pembangunan ataupun pula menerima kembali hasil-hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang dapat mendukung cita-cita peran serta terwujudnya kreativitas dan aktivitas di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil
wawancara
dengan
Wakil
Lurah
Pegangsaan,
dikemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pegangsaan dinilai
cukup baik. Hal ini terlihat dari banyaknya penghargaan di Kelurahan Pegangsaan yang mengikutsertakan masyarakat Pegangsaan di dalamnya. Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan baik pribadi maupun dalam bentuk kelompok dalam sesuatu kegiatan atau aktivitas sehingga dia atau mereka berperan sebagai obyek ataupun subyek dari kegiatan yang dimaksud. Sedang partisipasi yang diperlukan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, bukan hanya sekadar turut mendukung tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan itu. Selanjutnya menurut Ketua Dewan Kelurahan dinyatakan bahwa penilaian partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan dalam pemilihan anggota Dewan Kelurahan dalam lingkup Rukun Warganya. Selain itu menurut salah seorang tokoh masyarakat, warga Pegangsaan akan antusias berpartisipasi membantu dan menjalankan program-program pemerintah khususnya pada bidang pembangunan jika terdapat transparansi serta kejelasan di dalamnya. Partisipasi ini dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan kebersihan secara rutin, penjagaan keamanan, pembuatan jalan-jalan alternatif. 2.3.
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Secara empirik pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya
mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang. Menurut Hikmat (2001) bahwa proses pembardayaan masyarakat kelurahan adalah suatu proses yang dilakukan agar pendapatan masyarakat lokal, sebagai salah satu indikator kesejahteraan, dapat ditingkatkan. Upaya peningkatan tersebut antara lain di bidang permodalan. Dengan demikian masyarakat yang belum memiliki penghasilan juga mendapatkan peluang usaha yang sama dari kegiatan tersebut. Upaya-upaya untuk memberikan akses yang lebih baik itulah yang disebut sebagai pemberdayaan. Sampai dengan akhir tahun 2006 telah banyak usaha pembangunan yang dilaksanakan untuk meniungkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Usaha tersebut dilaksanakan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Ingub, Program Husni Tamrin, hingga Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemberdayaan Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE, dan terakhir PPMK
yaitu berupa pemberian bantuan langsung, pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa agunan dengan pendampingan LSM atau tenaga ahli. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian , sangat disadari masih banyak hal yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan dan pengembangan peningkatan ekonomi berbasis masyarakat lokal. Program PPMK khususnya bina ekonomi, harus di bedakan dengan penyaluran dana kompenssi BBM, baik yang telah di jalankan pemerintah pusat maupun program BLT Plus yang akan datang, mengingat sistem yang diberlakukan BLT Plus memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan program Bina Ekonomi. Bina ekonomi adalah program yang ditujukan bagi peningkatan potensi ekonomi lokal di tingkat kelurahan dengan menggerakkan sektor produksi dan jasa baik perorangan maupun kelompok, sehingga sistem dana bergulir bina Ekonomi harus memenuhi kreteria mekanisme yang disesuikan dengan indusk percontohan yang di lakukan oleh Gramine Bank yang berpusat di Banglades yang dikembangkan oleh Dr. Muahammad Yunus.
III METODOLOGI KAJIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan landasan dan acuan baik bagi unit/instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain ketepatan dalam memilih sasaran yang dituangkan perencanaan, pelaksanaan program dan kualitas Sumber Daya Manusia serta ketaatan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. PPMK sebagai produk kebijakan penting Pemerintahan Daerah terutama dalam menentukan hajat hidup orang banyak, diharapkan mampu membawa perubahan terhadap perbaikan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini semakin sering dipermasalahkan dalam ruang-ruang perbincangan publik terutama dalam hal pengalokasian dan realisasi dana PPMK tersebut, dikarenakan pembagian yang belum merata dan kepentingannya belum terakomodir. Sehingga sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses pelaksanaan PPMK adalah medium tumbuhnya praktek-praktek korupsi. Praktek-praktek korupsi dalam PPMK tersebut dapat berupa penggelembungan anggaran (Mark-up), pengalokasian yang tidak tepat sasaran, masuknya pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK baru tanpa perencanaan, membuat anggaran di akhir tahun tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak (pemborosan), tender dalam pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya. Dalam kajian terhadap perumusan rancangan strategi pengoptimalan program pemberdayaan masyarakat kelurahan khususnya dalam Bina Ekonomi ini, akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program PPMK dilihat dari sudut pandang mekanisme program PPMK
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Rancangan Strategi Pengoptimalan Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (Studi di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat) Pedoman Kerja PPMK
PPMK Masyarakat
Realisasi Bina fisik
Realisasi Bina ekonomi
Analisa Faktor
Pelasanaan Program PPMK
Distribusi Pelayanan Program PPMK
Pengembalian 1 lbh cepat /bergulir
Realisasi Bina sosial
Terjadi perluasan Usaha (lap. Kerja baru)
Jumlah produksi meningkat
Rancangan Strategi Keberlanjutan Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Bidang Ekonomi
Peningkatan SDM
3.2.
Pebaikan Mekanisme Penyaluran dana
Bidang Sosial
Bidang Kelembagaan
Pengelolaan Dampak Sosial
Pebaikan sisem Informasi
Pertumbuhan ekonomi
Hasil (3 Faktor Urgent, dengan 3 Pembidangan)
Lokasi dan Waktu Penelitian Kajian ini dilaksanakan pada lingkup Kelurahan tepatnya di Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan kelurahan tersebut merupakan salah satu lokasi
percontohan awal Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2007. 3.3.
Populasi dan Sampel
3.3.1
Populasi Populasi menurut Nata (2001:5): ”Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam analisis ini adalah warga penerima atau pemanfaat dana PPMK pada kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat dengan rincian seperti pada tabel 1. Tabel 1. Jumlah Populasi Penerima PPMK Kelurahan Pegangsaan Rukun Tetangga
1 1 3 2 4 4 5 3 6 3 4 6 1 2 2 4 4
2 4 2 5 9 4 2 3 4 7 2 6
3 2 3 2 1 1 2
Rukun Warga 4 5 12 2 10 4 8 1 19 4 9 3 23 4 9 4 2
6 7 1 4 4 2 2 5 3 1 4 4 0 7 5 2 8 6 3 5 7 4 3 8 3 7 9 5 6 10 4 9 11 2 11 12 2 9 13 3 9 14 0 4 15 2 6 16 3 4 17 1 2 18 1 2 19 3 4 Jumlah 54 48 11 90 24 45 109 Pembayaran lancar 12 9 1 9 10 15 39 Pembayaran tersendat 25 12 8 26 9 21 48 Tidak membayar 17 27 2 55 5 10 23 JUMLAH PEMANFAAT KELURAHAN PPMK KEL PEGANGSAAN
8 6 8 7 5 4 4 6 4
44 17 20 6
Jumlah 35 37 30 49 35 48 32 26 21 19 25 12 14 6 12 11 3 3 7 425 112 168 146 425
3.3.2 Sampel Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat berbagai
teknik sampling yang akan digunakan. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang probability sampling dan non probability sampling. Perhitungan estimasi proporsi yang rumusnya sebagai berikut Umar (2003:141) : n=
N 1 + N e²
Keterangan : n = Ukuran sampel N = Ukuran Populasi. Dalam penelitian ini, berarti N adalah warga kelurahan pegangsaan pemanfaat dana PPMK sebanyak 425 e = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, dalam kajian ini penulis memakai kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 14 % Sehingga n diperoleh sebesar : 425 n =
= 45 1+ 425 (0.14)²
Jumlah responden
sebanyak 45 orang warga pemanfaat setelah
berkonsultasi dengan Dewan Kelurahan, untuk RW 3, 5, 6 responden ditambah masing-masing 1, mempertimbangkan ketiga RW tersebut memiliki jumlah responden terlalu sedikit, sehingga total sebanyak 48 responden dengan rincian sebagai berikut : Responden per RW : Jumlah pemanfaat RW
X n
Total Pemanfaat
Tabel 2. Rincian Jumlah Sampel Penelitian Rukun Warga
Jumlah Responden
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
3
9
3
5
12
5
48
Adapun teknis pemilihan responden dengan cara diundi sesuai jumlah sampel penelitian per RW. 3.4. Pengumpulan Data
Pemilihan dan penentuan pengumpulan data berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, dan hipotesa yang hendak diuji kebenarannya. Jenis data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul
menjadi
tidak
relevan
dan
dapat
menimbulkan
kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Dalam kajian ini pengumpulan data diperoleh dari: 1.
Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan pertama, atau dapat dikatakan data primer merupakan pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif dari responden dan disampaikan langsung. Pengumpulan data primer dilakukan melalui : a Observasi Lapangan (Field Observation) Kegiatan ini dilakukan dengan kunjungan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi SDM pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan pemanfaat program b Wawancara (Interview) Dilakukan terhadap pengelola program di tingkat Kelurahan, dan pemanfaat program dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview Guide) c Pengisian daftar pertanyaan (Kuisioner)
2.
Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah arsip atau dokumen didapat dari Sekretariat Dewan Kelurahan Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Pusat Statistik Jakarta.
3.5. Instrumen Penelitian Tabel 3. Instrumen Penelitian Bina Ekonomi Program Pemberdayaan MasyarakatKelurahan VARIABEL
DIMENSI
INDIKATOR Memanfaatkan interaksi sosial yang Sosialosasi PPMK kepada seluruh lembaga masyarakat. Melakukan Identifikasi permasalahan yang ada. Menggerakkan potensi dana dan keswadayaan masyarakat. e. Perencanan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara transparan dan akuntabel.. f. Meningkatkan peranan institusi kemasyarakatan g. Melakukan kegiatan pendamping oleh LSM. AZAS PRINSIP a. Keadilan a. Dmokrasi b. Kejujuran b. Partisipasi c. Kemitraan c. Transparan d. Kesederhanaan d. Akuntabilitas e. Kesetaraan Gender e. Desentralisasi f. Keberlanjutan a. Memperluas usaha produktif dan kesempatan kerja. b.Meningkatkan usaha bersama berlandaskan kemitraan. a.Pengembangan usaha kecil bagi. b.Pengembangan industri rumah tangga perdagangan barang dan jasa. c.Pengembangan usaha kecil. d.Pertanian, Peternakan yang terfokus pada Agropolitan. a. Dekel b. UPKMK c. LSM d. RW e. Tim Pegawas f. Unit pengaduan masyarakat g. Fasilitator Kelurahan a. b. c. d.
Gambaran Program
Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Azas dan Prinsip
Lingkup program Kegiatan Ekonomi
Keterlibatan Organisasi dan Masyarakat
Indikator Keberhsilan Indikator Kinerja
Evaluasi
a. Aspek Masukan b. Aspek Keluaran c. Aspek Dampak Hasil d. Indikator Proses a. Lurah b. Dewan Kelurahan c. UPKMK d. LSM Pendamping/Fasilitator Kelurahan a. Evaluasi dan Tindak Lanjut b. Penyempurnaan Kebijakan dan Perencanaan Lanjut PPMK
Sumber : Pedoman Kerja PPMK, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561 Tahun 2002
3.6. Analisis Data
Berdasarkan perumusan masalah maka untuk mendukung analisis terhadap faktor-faktor
yang
mempengaruhi
bina
ekonomi
terhadap
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dugunakan analisis faktor. Analisis faktor mencoba menyederhanakan hubungan yang kompleks dan beragam dalam sekumpulan variabel penelitian, dengan menemukan dimensi atau faktor umum yang menghubungkan variabel yang kelihatannya tidak berhubungan, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap struktur data. Prinsip kerja metode analisis faktor dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Prinsip Kerja Metode Analisis Faktor
X3
X2 X4
X1 X5 X7
X6 X8
X3 X1
X9
X2 X4
X6
X5 X7
X8
X9
Sembilan variabel yang berkorelasi
Tabel 4. Hasil tiga faktor Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
X3
X2
X5
X4
X7
X8
X1
X9
X6
Pengelolaan data penelitian dilakukan berdasarkan metode analisis faktor dengan mempergunakan alat bantu berupa program SPSS (Statistical Program for Social Science) Base 12.00 for Windows,
dengan
langkah-langkah sebagai
berikut : 1.
Penyusunan matrik data mentah Matrik data mentah merupakan rangkuman data-data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada para responden (hasil observasi). Matrik berukuran m x n, dimana m menyatakan jumlah responden dan n menyatakan jumlah variabel penelitian.
2.
Perhitungan data, standar deviasi, dan koefisien keragaman. Perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan koefisien keragaman dari sampel dilakukan untuk mengetahui tingkat kesepakatan responden dalam menjawab kuesioner, dimana semakin kecil nilai simpangan baku dan koefisien keragaman, semakin tinggi kesepakatan responden dalam memberikan jawaban.
3.
Penyusunan matrik korelasi. Matrik korelasi berukuran n x n, menunjukkan tingkat kedekatan hubungan antara variabel, yang dinyatakan dalam nilai korelasi. Nilai korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 (harga mutlak), dimana nilai 0 menunjukkan tidak terdapat korelasi antara variabel, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel. Agar metode analisis faktor dapat diterapkan dengan baik, maka suatu variabel harus memiliki korelasi setidak-tidaknya dengan satu variabel lain, dengan nilai korelasi (mutlak) > 0,3. Korelasi antara variabel dalam suatu matrik korelasi, secara keseluruhan
ditunjukkan oleh nilai determinannya, dimana jika nilai tersebut mendekati 0,5 maka terdapat korelasi yang cukup tinggi di antara variabel. Pada metode analisis faktor, suatu matrik korelasi tidak boleh merupakan matrik identitas, dan hal tersebut dapat diketahui dari nilai yang diperoleh pada “Bartlett’s test of sphericity”, dimana suatu nilai yang besar menunjukkan bahwa matrik bukanlah merupakan matrik identitas. Untuk mengetahui apakah metode analisis faktor merupakan solusi tepat guna mengidentifikasi hubungan antara variabel pengamatan, digunakan pengukuran kecukupan sampling “Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)”. Kaizer (1974) mengkarakterisasi nilai pengukuran KMO sebagai berikut :
Tabel 5. Karakterisasi Nilai KMO Harga KMO
Keterangan
0,90
Sangat memuaskan (marvelous)
0,80
Memuaskan (meritorius)
0,70
Menengah (middling)
0,60
Cukup (mediocre)
0,50
Kurang memuaskan (miserable)
<0,50
Tidak dapat diterima (unacceptable)
Tujuan utama dari analisis faktor ini adalah untuk mengelompokkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi ke dalam satu kelompok. Dua alasan utama yang mendasari pengelompokkan ini adalah:
Keinginan untuk melakukan penyederhanaan, yaitu dengan mengelompokkan variabel yang jumlahnya banyak kedalam beberapa faktor saja yang akan memudahkan analisis.
Untuk menemukan struktur dasar dari data yang mendasari pengelompokkan data ke dalam suatu faktor. Menurut Karson (1982) secara matematis persamaan ini
menjadi:
X ik
Oil f lk Oi 2 f 2 k ........ Oim f mk " ik
dimana : X ik = nilai dari variabel ke-1 untuk observasi ke-k f jk = nilai dari faktor ke-1 observasi ke-k
O ij = hubungan dari variabel ke-I dengan faktor ke-j, dimana ada m
faktor dan p variabel, m < p Oij = yang biasa disebut factor loading, menunjukkan keterkaitan
faktor dengan variabel yang diukur.
Secara spesifik dapat dikatakan bahwa factor loading adalah korelasi antara faktor dengan variabel. Jadi bila sebuah variabel memiliki loading factor sebesar 0,8 artinya hubungan antara variabel tersebut dengan faktornya sangat erat sehingga variabel tersebut dapat dikelompokkan (dimasukkan) ke dalam faktor tadi. Untuk menentukan matriks kebalikan umum, perlu ditetapkan terlebih dahulu vaktor jawaban gugus persamaan liner yang sedang di periksa, kemudian semua praamter diberi nilai Nol [ nol ] dan matrix B yang menyususun hubungan Xo = By akan mempengaruhi syarat sebagai kebijakan umum . satu teladan lagi akan dikemukakan mengenai penenuan matrik kebalikan umum bagi satu gugus persamaan linier yang vaktor jawabannya mengandung lebih dari satu paramter. Menururt Malhotra (1999) menyebutkan yaitu : Analisis faktor merupakan sebuah prosedur dasar dari suatu kelas yang digunakan untuk menyederhanakan dan mengurangi sejumlah data. Analisis faktor merupakan susatu metode analisa multivariate (variabel ganda) yang bisa digunakan untuk mereduksi data variabel. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan dasar analisis komponen utama (principal component) maupun metode kemungkinan maksimum. Metode komponen utama lebih sering dipergunakan sebagai analisis antara analisis faktor. Tahap analisis faktor dapat dilihat pada gambar 3 berikut : Gambar 3. Tahap Analisis Faktor Tujuan
Menyususn matriks penilaian responden pada setiap variabel pengamatan
Mereduksi Faktor Awal
Merotasi Faktor
Menampilkan faktor yang dominan
1.
Menyusun Matriks Data Mentah Matriks ini berisi nilai data asli dari kuesioner yang disebar. Format data mentah adalah m x n, dimana m adalah jumlah responden dan n adalah jumlah variabel.
2.
Ekstraksi Faktor Ekstraksi faktor bertujuan untuk menentukan berapa banyak yang digunakan untuk model penelitian, dengan kriteria faktor yang digunakan mempunyai nilai eigen value lebih dari satu. Walaupun prosedur ini dijadikan dasar dalam pengolahan data dengan SPSS faktor analisis, namun prosedur ini tidak selalau dilakukan karena solusinya tidak selalu tepat untuk setiap maslah.
3.
Rotasi Faktor Tujuan dari rotasi faktor adalah mengektraksi faktor sehingga menghasilkan struktur faktor yang sederhana dan mempermudah identifikasi dan interpretasi dari faktor tersebut. Matriks loading dan komunalitinya dapat dilihat pengelompokan variable dalam faktor. Dasar mengelompokannya adalah besarnya nilai loading factor (korelasi antara masing-masing variabel dengan masing-masing faktor). Variabel dengan nilai loading lebih besar dari 0,5 dan mendekati 1 pada faktor berarti memiliki pengaruh yang dominan dan menjadi ciri karakteristik faktor tersebut. Nilai komunaliti yang paling besar pada analisis faktor menunjukkan variabel mana yang paling besar dominasinya secara keseluruhan terhadap persepsi responden.
IV KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN 4.1.
Keadaan Umum
4.1.1. Keadaan Geografis Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12’ Lintang Selatan dan 106°48’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1227 tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km2, terdiri dari daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km2. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C–25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0–78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik. Kelurahan Pegangsaan adalah salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 15-20 m dari permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27° Celcius dan curah hujan berkisar antara 150-200 mm/tahun (Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006). Wilayah Kelurahan Pegangsaan dengan luas 87,8 Ha terbagi dalam 8 Rukun Warga (RW) dan 103 Rukun Tetangga (RT).
Sebagian besar tanah di wilayah Kelurahan Pegangsaan digunakan untuk pemukiman dan sebagian lain digunakan untuk fasilitas umum dan perkantoran. Mengenai peruntukan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel No.
6. Penggunaan Tanah di Kelurahan Pegangsaan Jenis Penggunaan Tanah
Persentase Jumlah (Ha)
(%)
1.
Tanah untuk Taman
1,5
1,75
2.
Tanah Pemukiman
83
94,5
3.
Tanah Perkantoran
3,3
3,75
87,8
100
Jumlah
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Berdasarkan data diatas masyarakat di Kelurahan Pegangsaan hanya memiliki 5,5% peluang tempat usaha menetap legal, selebihnya peluang usaha terbuka untuk yang bersifat bergerak seperti menggunakan gerobak dorong, sepeda, motor, dll. 4.1.2. Keadaan Demografi Salah satu modal dasar pembangunan adalah penduduk (sumber daya manusia), tanpa jumlah penduduk yang cukup maka pembangunan akan sulit terealisasi, hal ini dikarenakan suatu pembagunan membutuhkan tenaga kerja baik sebagai dalam bidang perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun sebaliknya, jika di suatu daerah jumlah penduduknya terlalu berlebih dan tidak dilengkapi dengan keahlian maka daerah tersebut akan banyak ditemukan permasalahan-permasalahan
sosial seperti pengangguran,
kemiskinan, dan sebagainya. Jumlah penduduk dalam periode 2002-2006 terus mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Tahun 2002 jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sekitar 8,50 juta jiwa, tahun 2006 meningkat menjadi 8,96 juta jiwa, dan dalam lima tahun ke depan jumlahnya diperkirakan mencapai 9,1 juta orang. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 12.664 penduduk per km2, tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per km2 dan diperkirakan dalam lima tahun kedepan mencapai 13.756 penduduk per km2.
Sepanjang periode 2002-2006 angka kematian bayi turun secara signifikan, yaitu dari 19,0 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 13,7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006. Dengan penurunan angka kelahiran total dari 1,56 pada tahun 2000 menjadi 1,53 pada tahun 2006, maka terlihat faktor dominan yang mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk adalah turunnya angka kematian bayi disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik Kota Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan bisnis. Penduduk yang tinggal atau berdomisili di lokasi penelitian pada umumnya berjenis kelamin laki-laki dengan komposisi penduduk terbesar adalah usia sangat produktif (15-59 tahun). Adapun kuantitas penduduk Kelurahan Pegangsaan menurut jenis kelamin sebagai berikut : Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah
Persentase
(Jiwa)
(%)
Laki-laki
12.950
54,97
Perempuan
10.605
45,03
Jumlah
23.555
100
No.
Jenis Kelamin
1. 2.
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Lebih lanjut tentang keberadaan penduduk di Kelurahan Pegangsaan, dilihat dari komposisi penduduk dapat digolongkan berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut ini:
Tabel 8. Penggolongan Penduduk Menurut Umur
Golongan Umur
Jumlah
(Tahun)
(Jiwa)
1.
0-4
1354
2.
5-9
615
3.
10-14
1964
4.
15-19
1735
5.
20-24
3002
6.
25-29
2849
7.
30-34
2257
8.
35-39
1915
9.
40-44
1813
10.
45-49
1773
11.
50-54
1439
12.
55-59
1487
13.
60 ke atas
1352
No.
Jumlah
23.555
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Dari data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kelompok : 1. Kelompok belum produktif, yaitu usia 0 – 14 tahun berjumlah 3.933 jiwa atau sebesar 16,69 persen 2. Kelompok produktif yaitu usia 15 – 59 tahun berjumlah 18.270 jiwa atau sebesar 77,56 persen 3. Kelompok tidak produktif, yaitu usia 55 tahun ke atas, berjumlah 1.352 jiwa atau sebesar 5,73 persen. Dengan demikian dapat dilihat tingkat ketergantungan dengan perhitungan jumlah penduduk non produktif (penduduk belum produktif + tidak produktif) dibagi dengan jumlah penduduk produktif dikalikan 100, maka tingkat ketergantungan penduduk adalah sebagai berikut :
Tingkat Ketergantungan : = 3.933 +1.352 x 100 18.270 = 5.285 x 100 18.270 = 28,9
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam 100 orang produktif harus menanggung 29 orang yang belum dan tidak produktif. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kelurahan Pegangsaan yang mencapai 24 jiwa per bulan, maka jika tidak ditunjang oleh terbukanya peluang-peluang usaha sehingga dapat berdampak pada pendapatan masyarakat yang cukup dan merata, hal tersebut dapat meningkatkan tindak kriminalitas serta timbulnya ketidak-harmonisan di dalam masyarakat. Selain data jumlah penduduk diperlukan guna menggambarkan tingkat ketergantungan yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, data tersebut juga penulis pergunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan tanggapan responden akan sejauh mana distribusi dana bergulir bina ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. 4.1.3 Keadaan Ekonomi Dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp.299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp.500,76 triliun pada tahun 2006. Peran sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB mencapai lebih dari 70 persen. Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sekitar 20 persen; sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 31 persen dan sisanya dari sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun rata-rata mencapai 6 persen per tahun. Jika pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi hanya 4,89 persen, maka pada tahun 2005 telah mencapai 6,01 persen dan tahun 2006 mencapai 5,90 persen PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari Rp.35,30 juta per kapita pada tahun 2002 menjadi Rp.57,26 juta per kapita pada tahun 2006. PDRB per kapita
atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp.29,46 juta per kapita tahun 2002 meningkat menjadi Rp.35,70 juta per kapita tahun 2007. Inflasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2002 inflasi DKI Jakarta mencapai 9,08 persen, kemudian turun menjadi 5,78 persen pada tahun 2003, dan tahun 2004 meningkat menjadi 5,87 persen. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2005 dimana inflasi mencapai dua digit yaitu sebesar 16,06 persen, dan kembali turun menjadi 6,03 persen pada tahun 2006. Inflasi pada tahun 2005 berdampak pula terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di kelurahan Pegangsaan, utamanya para pedagang yang mengalami kesulitan dikarenakan kenaikan harga bahan baku sehingga mereka membutuhkan tambahan modal kerja jika tidak ingin usahanya berhenti. Sebelum sampai pada pembahasan pemberian modal kerja bina ekonomi PPMK penulis akan memberikan gambaran umum perekonomian masyarakat di lokasi penelitian. Tabel 9. Produk Domestik Kelurahan Bruto Upah
Nilai Total Sektor
Produk si (Jt)
Indus tri
1.500
Nilai
Tenaga
Bahan
Kerja
Baku (Jt)
800
(Jt)
Penerimaan Jasa
Penerimaan
Transporta
Jasa Lainnya
si
(Jt)
(Jt)
1,5 75
Jasa
40
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 4.2
Karakteristik Responden Masyarakat Pemanfaat Bina Ekonomi Program PPMK
Penduduk di Kelurahan Pegangsaan berjumlah 23.555 orang, dan mempunyai Kelompok produktif yaitu usia 15 – 59 tahun berjumlah 18.270 jiwa atau sebesar 77,56 %. Dari kelompok produktif tersebut ada 40,01% jiwa yang belum memiliki pekerjaan dan perlu diberdayakan. Sampai dengan Desember 2006, pengguliran dana bina ekonomi periode tahun 2004
diminati sebanyak 425 pemanfaat dengan nominal peminjaman yang berfariasi dan tersebar di 8 RW dan 19 RT 4.2.1 Mata Pencaharian Masyarakat di Lokasi Penelitian Kehidupan perekonomian masyarakat di Kelurahan Pegangsaan sebagai bagian dari Kecamatan Menteng yang wilayahnya sebagian besar pemukiman penduduk, memiliki mata pencaharian beraneka ragam, antara lain pedagang, wiraswasta, ABRI, PNS, karyawan swasta dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 10. Jenis Mata Pencarian Masyarakat No.
Jenis Mata Pencaharian
Jumlah
Persentase
(Jiwa) 4864
(%) 44,38
1.
Pegawai Negeri
2.
Karyawan Swasta
4267
38,93
3.
TNI/POLRI
148
1,35
4.
Dokter
16
0,15
5.
Supir
217
1,98
6.
Pedagang
321
2,93
7.
Buruh
427
3,90
8.
Pengusaha
356
3,25
9.
Montir
313
2,86
10.
Peternak
2
0,02
11.
Penjahit
30
0,27
Jumlah
10961
100 %
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jika penduduk yang bermata pencaharian yakni 10.961 jiwa dipersentasekan dengan jumlah penduduk produktif 18.270 jiwa, maka hanya 59,9% warga Kelurahan Pegangsaan yang memiliki penghasilan, sedang sisanya sejumlah 40,01% belum bekerja dan harus menanggung beban keluarganya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kesenjangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat
di
Kelurahan
Pegangsaan.
Oleh
sebab
itu
Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang memberikan kesempatan untuk usaha dengan modal kecil sangatlah dibutuhkan guna memberdayakan 40,01% jiwa sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dapat merata dan ditingkatkan.
4.2.2
Keadaan Prasarana Ekonomi Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan
ekonomi masyarakat dibutuhkan juga sarana dan prasarana ekonomi. Adapun Jumlah sarana ekonomi di Kelurahan Pegangsaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut, Tabel
No.
11.
Perkembangan Pegangsaan
Sarana Ekonomi
Jumlah
Prasarana
Ekonomi
Kelurahan
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Penyera
(Unit)
Tenaga
(Unit)
Tenaga
pan
Kerja
Tiap
(Jiwa)
Unit
Tahun 2005
Kerja (Jiwa)
Tahun 2006
(Jiwa) 1.
Koperasi
2
625
2
625
312
2.
Warung Makan
28
168
36
216
6
3.
Bengkel
2
18
5
45
9
4.
Toko
27
198
30
220
7,3
5.
Percetakan
3
21
3
21
7
6.
Pasar
2
966
2
966
483
7.
Mini Market
2
14
4
28
7
62
2010
78
2121
Jumlah
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Dari sarana ekonomi yang ada, warung makan menempati urutan pertama dalam segi jumlah dengan penyerapan tenaga kerja per unitnya enam orang, dapat diartikan masyarakat di Kelurahan Pegangsaan mempunyai potensi yang cukup tinggi baik dari segi permodalan maupun sossioekonomi. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat pada sarana ekonomi pasar dan koperasi. Namun pengembangan pasar dan koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemodal besar dan tidak semua individu dapat melakukan hal tersebut. 4.2.3
Pendidikan Pemanfaat PPMK Pendidikan merupakan salah satu karakteristik individu yang sangat
memberikan pengaruh terhadap kepribadian orang. Tujuan akhir dari suatu pendidikan adalah lahirnya pengetahuan yang memiliki arti sangat penting bagi pengembangan dan kemajuan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu
indikator modal pembangunan suatu komunitas, semakin baik tingkat pendidikan anggota komunitas tersebut biasanya akan diikuti dengan tingkat swakelola masyarakat yang lebih baik pula. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat kelurahan yang nantinya berpotensi menjadi pemanfaat dana bergulir bina ekonomi program PPMK dapat dilihat dalam Tabel berikut, Tabel 12. Tingkat Pendidikan pemanfaat program PPMK No
Tingkat Pendidikan Pemanfaat PPMK
RW
Jumlah Persentase
Jumlah
Tidak Tamat
Tamat
Tamat
Perguruan
01
3
2
1
-
6
02
2
3
1
-
6
03
1
-
-
-
1
04
3
3
4
-
10
05
3
-
-
-
3
06
3
1
1
-
5
07
5
6
1
-
12
08
1
1
3
-
5
21
16
11
-
48
43,75
33,33
22,91
-
100
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Tabel memperlihatkan bahwa pendidikan masyarakat pemanfaat program PPMK mayoritas tidak tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar yakni sebanyak 43,75 %. Yang menggambarkan bahwa mayoritas berpendidikan rendah. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa rendahnya pendidikan masyarakat ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang relative rendah dan sikap hidup yang menganggap bahwa lebih baik membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup ketimbang mengenyam pendidikan. 4.2.4 Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang terdiri dari istri, anak, anggota keluarga lainnya termasuk kepala keluarga itu sendiri.
Jumlah tanggungan keluarga dalam suatu kepala keluarga juga memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, biasanya keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih banyak akan memerlukan tingkat konsumsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan anggota keluarga yang lebih kecil. Untuk mengetahui keadaan tanggungan keluarga responden pemanfaat dana bergulir bina ekonomi Program PPMK di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 13 Tabel 13. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pemanfaat No
Jumlah Tanggungan Keluarga Pemanfaat
RT
Jumlah
< 2 orang
< 3 sampai 5 orang
> 6 orang
01
4
2
-
6
02
2
3
1
6
03
1
-
-
1
04
5
3
2
10
05
3
-
-
3
06
2
2
1
5
07
6
5
1
12
08
1
3
1
5
Jumlah
24
18
6
48
Persentase
50
37,5
12,5
100
Sumber : Kantor Kelurahan Pegangsaan, Mei 2006 Tabel 13 memperlihatkan jumlah tanggungan keluarga responden pemanfaat dana bergulir di delapan RW. Jumlah tanggungan keluarga pemanfaat yang kurang dari 4 orang anggota keluarga sebanyak 50 % dan tanggungan keluarga lebih dari 4 sampai dengan 6 orang anggota keluarga sebanyak 37,5 % sedangkan tanggungan anggota keluarga yang lebih dari 6 orang sebanyak 12,5 %. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah tanggungan anggota keluarga pemanfaat dana bergulir di delapan RW termasuk sedang, sesuai dengan hasil tabulasi data tanggungan keluarga dimana rata-rata tanggungan sebanyak 4 orang.
V. PROGRAM BINA EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
5.1.
Konsep Dasar Pelaksanaan PPMK Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat
pemerintahan negara dan merupakan daerah khusus yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan provinsi lainnya dilihat dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Memperhatikan peranannya sebagai ibukota yang secara nyata mempunyai beban, tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, agar memberi peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang transparan dan demokratis. Dengan demikian diharapkan segala keputusan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional dan pemberdayaan masyarakat benarbenar mencerminkan kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Dewan Kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah No.5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai mitra kerja, Dewan Kelurahan ikut serta dalam membantu kebijakan operasional pemerintahan dan menjadi wahana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan lembaga ini juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan pemerintah dalam batas-batas tugas, hak dan kewajibannya. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dilaksanakan dengan pendekatan Tribina yaitu Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan, dan Bina
Sosial, yang diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan Institusi masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta. PPMK pada hakekatnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun finansial. Adapun definisi PPMK adalah sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non-fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). PPMK bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu : e. Untuk memberdayakan masyarakat yang berbasis pada komunitas Rukun Warga (RW). f. Untuk
memperbaiki
sarana
dan
prasarana
dasar
lingkungan,
pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya. g. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinerjikan program bantuan dari pemerintah (Matching Fund). h. Menyiapkan bantuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dan berbasis pada kelompok usaha kecil. Memanfaatkan dan memberdayakan institusi yang ada di masyarakat, dengan membentuk TPK – RW. 5.2
Mekanisme Pembentukan PPMK
5.2.1
Dasar Hukum Pembentukan
PPMK
diharapkan
dapat
mendorong
terwujudnya
keswadayaan dan kemandirian masyarakat untuk tidak menjadi tergantung kepada pemerintah. Dan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam
rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007. 5.2.2. Organisasi Pelaksanaan Program PPMK Dalam pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasi oleh Badan pemberdayaan Masyarakat (BPM) propinsi/kotamadya/kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan (Dekel, RW, UPKMK) dengan pendamping LSM, dengan susunan sebagai berikut: Gambar 4. Struktur Organisasi PPMK
Gubernur
Walikota/Bupati
Camat
BPM Kodya/KAB
Lurah
DEKEL
LSM/FASKEL
UPKMK Tim seleksi usulan
TPK - RW
Masyarakat
Ket. Garis Komando Garis Kemitraan Garis Koordinasi
A. Gubernur – Sebagai Pembina PPMK di tingkat provinsi dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh asisten kesejahteraan masyarakat Sekda provinsi DKI Jakarta di Bantu oleh BPM serta instansi/lembaga lainnya. B. Walikotamadya dan Bupati kabupaten administrasi sebagai Pembina di tingkat kotamadya dan kabupaten administrasi kepulauan seribu, yang
pelaksanaan masyarakat kotamadya dan bupati kabupaten administrasi kepulauan seribu di Bantu oleh BPM serta instansi/lembaga lainnya di tingkat kotamadya dan kabupaten administrasi. C. Pemimpin Pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK (Pimpro) Sebagai
penanggung
jawab
administratif
kegiatan
PPMK
yang
berkedudukan di BPM Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas: a.
Mengadministrasikan penyaluran dana bantuan langsung melalui rekening dewan kelurahan;
b.
mengajukan alokasi kebutuhan dana dalam Format Surat Perintah pembayaran (SPP) kebiro keuangan yang di teruskan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke kas daerah yang kemudian di teruskan pencairan dana ke Bank DKI;
c.
Membuat laporan kemajuan pelaksanaan PPMK secara berkala kepada
walikotamadya/Bupati
dan
gubernur
melalui
asisten
kesejahteraan masyarakat dan BPM provinsi DKI Jakarta; d.
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPMK;
D. Fungsi dan Tugas Camat Dalam PPMK a
Melakukan pembinaan dalam perencanaan PPMK;
b
Melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan proposal;
c
Memfungsikan lembaga keuangan (UPKMK) ditingkat kelurahan sebagai institusi pengelolaan pengguliran dana PPMK;
d
Membuat laporan secara berjenjang;
E. Fungsi dan Tugas Lurah Dalam PPMK a.
Mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat;
b
Memberdayakan unit pengelola keuangan masyarakat kelurahan (UPKMK) sebagai institusi pengelola pengguliran dana PPMK;
c
Bersama Dekel menyeleksi proposal/usulan yang ada;
d
Memantau dan melaporkan proses perencanaan pencairan dan pelaksanaan;
e
Membuat laporan secara berjenjang;
f
Melakukan koordinasi dan memadukan kegiatan PPMK dengan instansi Sektoral, LSM pendamping dan atau Fasilitator Kelurahan;
g
Menandatangani Rekapitulasi usulan Dekel yang di setujui oleh Tim seleksi dan di lampirkan pada surat perjanjian pemberian bantuan dalam kapasitas mengetahui;
h
Menangani dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat;
F. Dewan Kelurahan (Dekel) Dewan Kelurahan berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan PPMK di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dekel bekerja sama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan yang ada mensinerjikan institusi informal maupun formal yang ada di masyarakat. Ketua Dekel melaksanakan seleksi bersama dengan LSM Pendamping dan atau Fasilitator Kelurahan serta lurah. Ketua Dekel selaku ketua tim seleksi bersama wakil LSM Pendamping dan lurah melakukan countersign pencairan dana. Dewan Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut: a
Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan untuk dijadikan usulan kerja Dekel yang bersangkutan;
b
Mengkaji dan meyetujui permintaan pencairan dana bantuan sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan dikoordinasikan dengan LSM Pendamping dan atau Fasilitator Kelurahan;
c
Membuka rekening bank untuk menampung dana BLM dan menggulirkan kembali dana bergulir;
d
Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) atas nama Dekel dengan koordinator KOMAT yang diketahui LSM Pendamping dan Koordinator TPK;
e
Bersama-sama dengan TPK RW mengerjakan potensi dan partisipasi masyarakat (Matching fund);
f
Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KOMAT/Pemanfaatan Program;
g
Menyediakan
kotak
saran
dan
keluhan
yang
menyangkut
pelaksanaan PPMK, kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut; G. Unit pengelola keuangan masyarakat kelurahan (UPKMK) Pengurusan Unit Pengelolaan Masyarakat Kelurahan (UPKMK), dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang disahkan oleh dewan kelurahan
serta
diketahui
oleh
lurah,
dengan
mengutamakan
kepengurusannya yang dijabat oleh tenaga perempuan. Susunan kepengurusan UPKMK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Staf. UPKMK
berfungsi
sebagai
pengelola
pengguliran
dan
bertugas
mengadministrasikan dana bergulir PPMK serta dana-dana bergulir lainnya yang ada di masyarakat melalui satu pintu dengan sistem komputerisasi. Untuk memberdayakan UPKMK perlu ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur sebagai penyempurnaan terhadap institusi yang ada. H. LSM Pendamping Fungsi dan tugas: a
Melakukan bimbingan teknis langsung terhadap penyusunan proposal pada tingkat RW;
b
Melaksanakan sosialisasi PPMK pada masyarakat di tingkat RW;
c
Melaksanakan seleksi proposal yang disampaikan oleh RW;
d Memfungsikan UPKMK sebagai lembaga pengelola dana pengguliran PPMK; e
Pembayaran kepada konsultan pendamping berdasarkan prestasi kerja dengan indikator persentase pencairan BLM dan pengguliran dana;
f
Melaksanakan pemantauan kegiatan PPMK (Tribina) di tingkat RW;
g
Melaksanakan pelaporan kemajuan kegiatan d tingkat RW;
h Menyiapkan dan mengoperasionalkan sistem komputerisasi PPMK secara on line. I. RW selaku Tim Pelaksana Kegiatan PPMK RW selaku Tim Pelaksana Kegiatan PPMK berfungsi sebagai pelaksana kegiatan PPMK di tingkat RW. Kepengurusannya secara ex officio
melekat pada kepengurusan RW yang ada. Ketua Tim Pelaksana PPMK di tingkat RW dikukuhkan oleh dekel bersama lurah bagi yang berhalangan maka dilakukan proses pemilihan secara musyawarah tim pelaksana keiatan RW dimana mempunyai tugas sebagai berikut: a
Mensosialisasikan program PPMK di seluruh lapisan wara RW;
b
Membuat usulan kegiatan yang disiapkan masyarakat yang tergabung dalam KOMAT sesuai dengan kebutuhan;
c
Menetapkan pelaksana teknis tingkat RW dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan di lapangan;
d
Mempersiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara ketua dekel dengan koordinator KOMAT yang diketahui lurah, LSM Pendamping dan Koordinator TPK-RW;
e
Mengorganisasikan penyaluran dan pengguliran dana di tingkat RW;
f
Mengawasi penyaluran dan pengguliran dana PPMK;
g
Meminta dana pengembalian pinjaman dan menyetor ke rekening II dekel;
h
Mengadministrasikan dan membukukan kegiatan PPMK di tingkat RW;
i
Membuat laporan kegiatan pengucuran dan pengguliran dana untuk diserahkan kepada dekel;
J. Tim Pengawas Tim Pengawas PPMK terdiri dari institusi masyarakat yang ada di kelurahan, antara lain LPM, PK dan Karang Taruna. Tim pengawas melaksanakan fungsi pengawasan dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan pengguliran PPMK, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. K. Unit Pengaduan Masyarakat (Dumas) Dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan PPMK, maka difungsikan Unit Pengaduan Mayarakat (Dumas) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya Administrasi dan Provinsi. Dumas berfungsi
menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, serta mengkoordinasikan permasalahan PPMK pada tingkat wilayah kerja terkait. Selanjutnya fungsi ini melekat pada tugas
pokok
struktural
masing-masing
aparat
yang
di
dalam
operasionalkannya diatur menurut kebijakan internal instansi yang bersangkutan. L. Fasilitator Kelurahan (Faskel) Fasilitator Kelurahan adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan PPMK di lapangan. Pendamping diberikan kepada RW dan dekel dalam menyiapkan usulan masyarakat, yang didahului dengan pengenalan potensi dan kendala yang ada di masyarakat. Fungsi Fasilitator Kelurahan meliputi: a
Meningkatkan peran aktif anggota masyarakat secara kelompok maupun perorangan;
b Meningkatkan
kapasitas
sumber
daya
manusia
dan
sistem
kelembagaan setempat; c
Mengenali peluang kegiatan usaha pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta membimbing membuat usulan yang layak;
d Mengenalkan
cara
dan
menerapkan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan, termasuk tata buku dan pencatatan, serta pembayaran kembali pinjaman yang diterima; M. Imbalan Untuk memperlancar kegiatan perlu dialokasikan imbalan bagi pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPMK. Imbalan bersumber dari BOP dan BLM pada masa program/kegiatan, serta dari sebagian jasa dana bergulir pada masa setelah program/kegiatan. Secara umum ketentuan imbalan diatur sebagai berikut: A. Bagi unsur-unsur yang berasal dari aparat pemerintah dan LSM Pendamping, imbalan bersumber dari alokasi BOP yang telah disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Besarnya BOP disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarata.
B. Biaya Operasional selama program/kegiatan untuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), besar imbalan untuk unsur yang terlibat disesuakan dengan tugas dan tanggung jawabnya. C. Besarnya imbalan untuk unsur yang terlibat dalam pengguliran dana maupun pengelolaan kegiatan setelah masa program/kegiatan adalah diatur sebagai berikut: a. Untuk pelaksanaan tahun I, II, III (Tahun 2003-2005) dibiayai sebesar 10% dari dana BLM. b. Untuk pelaksanaan tahun IV dan V (Tahun 2006-2007) dibiayai dari sebagian hasil jasa dan bergulir, untuk menuju kemandirian dan keswadayaan penggunaan dana dari hasil jasa dana bergulir harus mempertimbangkan pendanaan untuk cadangan modal, kontribusi kesejahteraan lingkungan dan sosial bagi masyarakat serta penguatan kelembagaan.
Gambar 5. Tata Cara Pengajuan Proposal dan Pencairan Dana PPMK
8 Pimpro
9 RO.Keu
10 KASDA
4 Lurah
Bank DKI
11 Dewan Kelaurahn
3 2
5
LSM Pendamping Unit Pengelola Keuangan
11 3 6
Dekkel RW
Ketua RW+Tokoh
Tim Pelaksana Kegiatan RW
Forum Warga
7
1
6
Kelompok Masy. Pemanfaat
5.3.
Masy.RT/RW
Terbentuknya Dewan Kelurahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi
DKI Jakarta Negara Republik Indonesia mengisyaratkan paradigma baru yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Perda provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memutuskan/menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Dewan Kelurahan Pasal 2 Perda No.5 Tahun 2000 menyatakan, pembentukan dewan kelurahan bertujuan untuk membantu lurah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan Pasal 3 BAB III tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Dewan Kelurahan; 2. Dekel merupakan lembaga konsultatif perwakilan RW sebagai wahana partisipasi
masyarakat
di
kelurahan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di kelurahan. 3. Dekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra kerja pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan mengenai tugas, hak, wewenang dan kewajiban dewan kelurahan di atur dalam BAB IV Pasal 12, yaitu, dewan kelurahan mempunyai tugas:
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. b. Memberikan usul dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. c. Menjelaskan kebijakan pemerintahan kelurahan kepada warga kelurahan. d. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. e. Melaksanakan konsultasi kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya diwilayah kelurahan yang bersangkutan. f. Mengajukan Calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing. 5.4 Norma dan Prinsip PPMK PPMK merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 5.4.1 Sasaran Program A.
Warga negara yang bermukim di RT-RW kelurahan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta yang memerlukan pemberdayaan, baik individu maupun lekompok yang mempunyai usaha kecil.
B.
Institusi kemasyarakatan yang memerlukan pemberdayaan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan serta untuk pengembangan SDM.
C.
Fisik lingkungan yang memerlukan penataan dan perbaikan.
5.4.2 Lingkup Program dan Lokasi Dalam lingkup program PPMK lebih menitikberatkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: a. Memperluas usaha produktif dan kesempatan kerja. b. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana.
c. Meningkatkan usaha bersama berlandaskan kemitraan berbasis pada kelompok usaha kecil. d. Memperkuat kelembagaan masyarakat di RW dan di Kelurahan, dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial. e. Mengembangkan potensi dan partisipasi masyarakat. f. Memanfaatkan SDM dan Sumber Daya Lingkungan. Lokasi sasaran penerimaan bantuan PPMK difokuskan pada satuan pemukiman RW di Kelurahan. Satuan pemukiman mempunyai makna yang penting mengingat di RW tercipta interaksi, kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Selain itu, pada satuan-satuan pemukiman terkonsentrasi berbagai kegiatan dan kondisi sosial, ekonomi serta fisik lingkungan dengan kepranataannya. Lokasi sasaran perlu dilihat secara utuh dalam melaksanakan kegiatan sehingga dimungkinkan adanya integrasi beberapa satuan pemukiman.
5.4.3 Gambaran Program Proses pemberdayaan masyarakat diyakini dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemanfaatan dana bergulir sebagai penyaluran bantuan modal yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat adalah merupakan Kebijakan Umum Pembangunan sebagai
upaya
pengembangan
dunia
usaha
maupun
industri
yang
mengikutsertakan peran masyarakat, langkah-langkah yang tempuh melalui Kegiatan Pembinaan, Pendamping, Penyuluhan serta Ketertiban langsung adalah sebagai upaya mempercepat proses pertumbuhan pembangunan ekonomi wilayah. Masyarakat pemanfaat yaitu anggota masyarakat yang memiliki usaha secara berkelompok atau individu dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam bidang ekonomi, kesehatan lingkungan atau sosial. 5.4.4 Asas dan Prinsip
Dalam penyelenggaraan PPMK, semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut: a. Keadilan siapapun yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku mempunyai hak dan kewajiban serta diperlakukan sama dalam kegiatan PPMK b. Kejujuran di setiap tahapan baik petugas maupun pemanfaat wajib berlaku jujur c. Kemitraan antara pemanfaat dan petugas PPMK merupakan mitra kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan d. Kesederhanaan proses dan pertanggungjawaban pemanfaat dilakukan sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan e. Kesetaraan Gender tidak ada keberpihakan kepada laki-laki atau perempuan Setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan PPMK harus bertindak dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Demokrasi segala keputusan diluar prosedur yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan aspirasi yang berkembang b. Partisipasi diharapkan semua pihak berpartisipasi aktif dan sukarela demi kelancaran pelaksanaan PPMK c. Transparan pembukuan atau pencatatan keuangan serta proses persetujuan suatu program
dilakukan
dengan
terbuka
dengan
mensosialisasikan
kemasyarakatan d. Akuntabilitas agar baik petugas maupun pemanfaat mampu pemanfaat mampu menjaga kepercayaan yang diamanatkan e. Desentralisasi penanggung jawab pelaksana program berada di tingkat kelurahan
f. Keberlanjutan untuk mencapai tujuan program PPMK maka harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten 5.4.5
Rencana Pendanaan dan Uraian Komponen PPMK
A.
Rencana Pendanaan Bahwa besarnya dana yang dialokasikan untuk mendukung PPMK di Provinsi DKI Jakarta pada masing-masing kelurahan disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi DKI Jakarta.
B.
Komponen Biaya Program Biaya PPMK terdiri dari: 1. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dipergunakan untuk membiayai komponen ekonomi, fisik dan sosial. 2. Komponen Biaya Operasional Pengelolaan (BOP), dipergunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh aparat dalam LSM Pendamping.
C.
Komponen BLM dikelompokan sebagai berikut: 1. Komponen Kegiatan Ekonomi Kegiatan Ekonomi dialokasikan minimal 60% dari dana BLM. 2. Komponen Kegiatan Fisik Komponen ini mendapat alokasi dana maksimal 20% dari dana BLM. 3. Komponen Kegiatan Sosial Komponen kegiatan sosial dengan alokasi dana yang dipergunakan maksimal 20% dari BLM. 4. Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) dialokasikan anggaran sebesar 10% dari dana BLM yang hanya diberikan pada tahun I, II, III (periode 2003-2005). Sedangkan untuk Tahun IV dan seterusnya memanfaatkan dana hasil jasa pengguliran
5.5
Implementasi Perkembangan Dana PPMK Masyarakat Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
5.5.1
Alokasi Dana Program PPMK Periode 2002-2006
Pada tahun 2002, PPMK dikelurahan Pegangsaan mendapat alokasi dana sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dana tersebut di atas, digunakan untuk mendukung kegiatan Bina Ekonomi (dana bergulir) sebesar Rp.246.250.000,- dengan jumlah pemanfaat tercatat 449 orang. Pada tahun 2003, kelurahan pegangsaan mendapat alokasi dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus kuta rupiah) termasuk pula biaya Kegiatan Lapangan. Dari jumlah dana tersebut diatas, digunakan untuk mendukung kegiatan bina ekonomi (dana bergulir) sebesar Rp.288.000.000, Bina Fisik Lingkungan sebesar Rp.96.000.000 dan Bina Sosial sebesar Rp.78.500.000, serta untuk Kegiatan Lapangan sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2004, Kelurahan Pegangsaan mendapat alokasi dana sebesar Rp.700.000.000 dari jumlah dana tersebut di realisasikan untuk kegiatan bina ekonomi sebesar Rp.403.000.000 dengan jumlah pemanfaat sebanyak 323 orang, dan untuk bina fisik sebesar Rp.136.000.000, bina sosial sebesar Rp.85.610.000. serta biaya kegiatan lapangan sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2005, Kelurahan Pengangsaan mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.010.000.000 dari jumlah dana tersebut untuk mendukung kegiatan bina ekonomi sebesar Rp.594.000.000 dengan jumlah pemanfaat sebanyak 421 orang, bina fisik sebesar Rp.179.450.000, bina sosial sebesar Rp.70.050.000 dan biaya kegiatan lapangan sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2006, kelurahan Pengangsaan mendapat alokasi dana sebesar Rp.176.885.149. dari jumlah dana tersebut, untuk mendukung kegiatan bina ekonomi (dana bergulir) sebesar Rp.171.655.149, untuk bina fisik sebesar Rp.0 dan bina sosial Rp.0. Bina fisik dan bina sosial kosong (tidak ada kegiatan) dikarenakan dana tersebut belum dicairkan. Sedangkan untuk biaya kerja lapangan sebesar Rp.5.200.000. Tabel 14. Dana PPMK yang diterima Kelurahan Pengangsaan Menteng Jakarta Pusat Tahun
Dana Awal
Bina Ekonomi
Bina Fisik
Bina Sosial
BK2
2002
250.000.000
246.250.000
0
0
3.750.000
2003
500.000.000
288.000.000
96.000.000
78.500.000
20.000.000
2004
700.000.000
403.000.000
136.000.000
85.610.000
20.000.000
2005
1.010.000.000
594.000.000
179.450.000
70.050.000
20.000.000
2006
176.855.149
171.655.149
0
0
5.200.000
5.5.2 Perkembangan Pengguliran Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2004 di Kelurahan Pegangsaan Pada tahun 2004, Kelurahan Pegangsaan merealisasikan dana untuk mendukung kegiatan bina ekonomi sebesar Rp.403.000.000 dari dana awal sebesar Rp.700.000.000 dengan pemanfaat sebanyak 322 orang. Pengembalian Tahap I sebesar Rp.59.075.000, Tahap II pengembalian senesar Rp.45.000.000 dengan tunggakan sebesar Rp.70.300.000. Tahap III pemanfaat sejumlah 84 orang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.123.000.000, pengembalian belum jatuh tempo sebesar Rp. 71.650.000 dengan jumlah 82 orang, lunas 2 orang sebesar Rp.5.500.000 Tabel 15. Realisasi Bina Ekonomi Kelurahan Pengangsaan No.
THN
DANA AWAL
JML
JML CICILAN YANG MASUK
%
JML
JML
CICILAN
PEMAN FAAT
Rp.195.420.000
79
Rp.50.830.000
21
Rp -
449
Rp.51.930.000
81
Rp.12.070.000
19
Rp. -
81
Rp.59.650.000
75
Rp.20.150.000
25
Rp. -
83
Rp.112.000.000
Rp.93.400.000
83
Rp.18.600.000
17
Rp. -
71
Rp.502.050.000
Rp.400.400.000
318
Rp.101.650.000
82
Rp -
654
Rp.209.305.000
73
Rp.78.695.000
Rp -
350
Rp.84.850.000
76
Rp.26.650.000
Rp. -
86
Rp.110.000.000
Rp.62.650.000
57
Rp. -
Rp.47.300.000
37
Rp.509.500.000
Rp.356.805.000
206
Rp.105.345.000
Rp.47.300.000
473
PINJAMAN
1.
2002
Rp.246.250.000
%
Tahap I Rp.246.250.000
Mei 2002-
JML TUNGGAKAN
Tahap II
jan 2006
Rp.64.000.000 Tahap III Rp.79.800.000 Tahap IV
Jumlah 2.
2003
Rp.288.000.000
Des` 03Juli` 06
Tahap I Rp.288.000.000 Tahap II Rp.111.500.000 Tahap III
Jumlah
51
3.
Rp.403.000.000
2004 Sept` 04Maret 07
Rp.339.925.000
84
Rp.63.075.000
16
Rp -
322
Rp.160.000.000
Rp.21.000.000
13
Rp -
0
Rp.140.950.000
103
Rp.686.000.000
Rp.360.925.000
97
Rp.63.075.000
16
Rp.263.950.000
510
0
Rp.345.730.000
421
Rp.594.000.000
Rp.248.270.000
41
Rp -
Rp.594.000.000
Rp.248.270.000
41
Rp. -
0
Rp.345.730.000
421
Tahap II
Jumlah 4.
Tahap I Rp.403.000.000
2005 Nov` 05
Rp.594.000.000
Jumlah
Tahap I
VI. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN MEKANISME PROGRAM BINA EKONOMI PPMK (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT)
6.1. Deskripsi Hasil Temuan Untuk menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi bina ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan maka digunakan 8 (delapan) dimensi ; gambaran program, azas prinsip PPMK, Lingkup program, kegiatan ekonomi PPMK, Keterlibatan Organisasi dan Masyarakat, Indikator Keberhasilan PPMK dan Indikator Kinerja serta Evaluasi. Terhadap indikator-indikator tersebut dihasilkan persepsi sebagai berkut : 1.
Gambaran Program PPMK Terhadap gambaran program PPMK, dimana dalam konsep program PPMK ditujukan bagi pemanfaatan interaksi sosial yang kuat antara individu dalam masyarakat di tingkat RW, sosialisasi PPMK kepada seluruh lembaga masyarakat yang ada dan seluruh lapisan masyarakat, melakukan Identifikasi permasalahan yang ada di RW/Kelurahan, menggerakkan potensi dana dan keswadayaan masyarakat. perencanan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara transparan dan akuntabel dilakukan oleh
masyarakat, meningkatkan peranan institusi kemasyarakatan yang ada di RW/Kelurahan dan melakukan kegiatan pendamping oleh LSM. Secara keseluruhan pada dimensi gambaran program dihasilkan penilaian responden sebagai berikut :
Gambar 6. Persepsi Masyarakat Atas Gambaran Program PPMK Tidak setuju, 2, 4%
Setuju, 46, 96%
Dari hasil persepsi responden terlihat bahwa untuk responden yang menyatakan bahwa mereka secara umum memberikan apresiasi positif terhadap gambaran program PPMK sebanyak 96% sedangkan responden yang memberikan apresiasi negatif sebanyak 4%. Dengan demikian secara umum rata-rata responden berpandangan bahwa program PPMK cukup dapat menggerakkan interaksi sosial, sosialisasi terhadap program ini juga cukup dapat dirasakan, sehingga sebagian besar responden memiliki keinginan untuk menggerakkan potensi usaha yang diharapkan dapat di dampingi oleh Lembaga Swadaya masyarakat atau instusi kemasyarakatan lainnya. 2.
Azas dan Prinsip
Azas pelaksanaan PPMK didasarkan atas ; keadilan, kejujuran, kemitraan, kesadaran dan kesetaraan gender, sedangkan prinsip pelaksanaan program PPMK adalah ; demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabilitas dan desentralissi serta keberlanjutan. Dari persepsi responden secara umum mengenai azas dan manfaat program PPMK dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 7. Persepsi Masyarkat Atas Azas dan Prinsip Program PPMK Setuju, 6, 13%
Tidak setuju, 42,
Hasil
87%
pengolahan
data
secara
rata-rata
terhadap
dimensi
menunjukkan bahwa untuk responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 87% dan untuk responden yang memberikan setuju sebanyak 6.13%, dengan demikian secara umum Azas dan Prinsip Program PPMK belum ideal, bila ditelusuri secara kuantiatif atas persepsi atas indikatorindikator baik azas maupun prinsip terlihat bahwa untuk azas keadilan dimana program PPMK dikatakan secara umum belum adil dimana keberpihakan terhadap terlihat jelas, dan untuk kejujuran juga terlihat kurang dimana sebagian besar responden memberikan penilaian bahwa panitia di tingkat RW kurang jujur, azas keterbukaan tidak pernah ada, indikator kemitraan juga terlihat tidak dampak dimana sebagian masyarakat mengajukan usulan dana PPMK namun tidak diimbangi dengan perlakuan yang wajar oleh panitia PPMK ditingkat RW, model kesederhanaan juga terlihat kurang dimana sistem dan aturan yang diberlakukan cenderung
berbelit-belit. Pada prinsip juga terlihat pada kondisi yang sama, dimana unsur demokasi juga terlihat kurang, hal ini didasari oleh kurang adanya keterlibatan secara terbuka unsur RT untuk diikutsertakan dalam musyawarah, sehingga kondisi ini juga menghasilkan tingkat partisipasi yang cenderung rendah. Akuntantabilitas baik tim pelaksana PPMK maupun tim pemantau PPMK dirasakan kurang karena kredibilitas masyarakat yang tergabung dalam tim masih diragukan oleh sebagian masyarakat. Untuk proses keberlanjutan dalam bina ekonomi PPMK dimana penyaluran dana PPMK tidak menghasilkan keberlanjutan karena sebagian besar masyarakat setelah menerima dana bina ekonomi tidak menggunakan dana tersebut pada keperluan usaha melainkan pada kepentingan konsumsi, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima dana PPMK. 3.
Lingkup program Lingkup program merupakan satu kondisi yang dihadapkan atas program Bina Ekonomi dimana program ini diharapkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha produktif dan kesempatan kerja bagi masyarakat serta mewujudkan usaha bersama berlandaskan kemitraan pada kelompok usaha kecil dalam lingkungan RW. Terhadap hal ini persepsi responden dihasilkan sebagai berikut : Gambar 8. Persepsi Masyarakat Atas Lingkup Program PPMK Setuju, 6,13%
Tidak setuju,42,87%
Hasil persepsi pada dimensi lingkup program, terlihat kondisi yang sama dengan asas dan prinsip dimana apresiasi responden sangat rendah yakni penilaian tidak setuju sebanyak 87% dan yang memberikan penilaian setuju sebanyak 13,% dengan demikian secara umum responden memberikan apresiasi negatif terhadap lingkup program. Hal ini dapat ditelusuri terhadap nilai pernyataan bahwa program bina ekonomi program
PPMK kurang memberikan manfaat atas perluasan usaha produktif dan kesempatan kerja bagi masyarakat karena, usulan atau proposal yang disampaikan oleh masyarakat berlawanan dengan kenyataan yang dilakukan, artinya setelah uang diterima maka penggunaan lebih pada penggunaan konsumtif bila dibandingkan kegiatan produktif, tidak adanya wujud usaha bersama (kemitraan) yang terbangun di lingkungan kelurahan Pegangsaaan maupun pada tingkat RW dalam lingkup Kelurahan Pegangsaan dengan demikian secara umum kegiatan bina ekonomi PPMK dari sudut lingkup program dapat dikatakan tidak berhasil. 4.
Kegiatan Ekonomi Bina ekonomi PPMK merupakan satu kegiatan ekonomi masyarakat yang
digulirkan
pemerintah
DKI
Jakarta
yang
diharapkan
dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan industri rumah tangga, terhadap hal ini persepsi responden pada dimensi kegiatan ekonomi dalam bina ekonomi PPMK dihasilkan persepsi secara rata-rata sebesar berikut : Gambar 9. Persepsi Masyarkat Atas kegiatan Ekonomi PPMK Setuju, 5, 10%
Tidak setuju, 43, 90%
Hasil pengolahan data terhadap dimensi kegiatan ekonomi terlihat bahwa responden yang memberikan penilaian apresiasi positif sebesar 10% sedangkan masyarakat yang memberikan apresiasi negatif sebesar 90%, dengan demikian secara umum masyarakat memberikan penilaian bahwa penyaluran dana PPMK bina ekonomi kurang dapat menghasilkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dari hasil penelusuran, pengembangan usaha kecil bagi masyarakat prosentasenya sangat sedikit antara sebelum adanya kegiatan PPMK maupun setelah kegiatan PPMK, dengan demikian penyaluran PPMK kurang menghasilkan kemanfaatan atas perluasan usaha produktif di tengah-tengah masyarakat. Hasil ini menggambarkan kondisi
yang sama bahwa dengan dikucurkannya pogram PPMK tidak ada nilai kemanfaatan atas tumbuhnya industri rumah tangga, dengan demikian baik sebelum dan setelah program PPMK industri rumah tangga di lingkungan Kelurahan Pegangsaan tidak mengalami perubahan.
5.
Keterlibatan organisasi dan masyarakat Sebagaimana program yang dikucurkan oleh pemerintah, maka program PPMK juga melibatkan unsur-unsur masyarakat dan insitusi dimana didalamnya terdiri atas dekel UPKMK, LSM, RW, Tim Pengawas dan Unit Pengaduan Masyarakat serta Fasilitator kelurahan. Terhadap komponen keterlibatan organisasi dan masyarakat pada program bina ekonomi PPMK dihasilkan persepsi sebagai berikut :
Tidak ada , 15, 31%
Ada , 33, 69%
Gambar 10. Persepsi Masyarkat Atas Keterlibatan Organisasi dan Masyarakat Hasil pengolahan data terlihat keterliabtan organisasi dan masyarakat cukup tinggi yakni sebanyak 69% repsonden menyatakan cukup baik dan responden yang menyatakan keterlibatan masyarakat tidak ada sebanyak 31%, dengan demikian secara umum responden memberikan penilaian bahwa keterlibatan organisasi dan masyarakat cukup baik, namun bila ditelusuri, keterlibatan yang paling dominan adalah keterlibatan Dekel, RW dan UPKMK sedangkan untuk LSM, Tim Pengawas dan Unit pengaduan masyarakat serta fasilitator kelurahan dinilai kurang. 6.
Indikator Keberhasilan program PPMK
Persepsi Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program PPMK lebih pada keberhasilan penyaluran dan belum pada outcome program. Idealnya keberhasilan program diukur atas dasar aspek masukan, aspek keluran, aspek dampak dari hasil program dan indikator proses, terhadap nilai pernyataan secara keseluruhan atas dimensi indikator keberhasilan program PPMK adalah sebagai berikut : Gambar 11. Persepsi Masyarkat Atas Indikator Keberhasilan Program PPMK Tidak berhasil, 10, 21%
Berhasil, 38, 79%
Hasil pengolahan data terhadap indikator keberhasilan penyaluran dana bina ekonomi PPMK terlihat bahwa untuk responden yang memberikan penilaian berhasil sebanyak 79 persen dan untuk responden yang memberikan penilaian negatif atau tidak berhasil sebanyak 21 persen dengan demikian secara umum rata-rata tanggapan responden menunjukkan bahwa program penyaluran dana bina ekonomi PPMK di Kelurahan Pegangsaan cukup berhasil. 7.
Indikator Kinerja Keberhasilan program PPMK ditentukan atas kinerja Lurah, Dekel. UPKMK dan LSM sebagai pendamping dan fasilitator kelurahan, maka persepsi masyarakat terhadap kinerja instutsi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
Tidak baik, 6, 13%
Baik, 42, 87%
Gambar 12. Persepsi Masyarakat Atas Indikator Kinerja Hasil pengolahan data terhadap kinerja institusi terlihat bahwa untuk responden yang memberikan penilaian baik sebesar 87.% sedangkan responden yang memberikan penilaian tidak baik sebesar 13%, hasil penelusuran terhadap kinerja dari masing-masing insitusi tersebut terlihat bahwa, untuk kinerja Dekel, Lurah, UPMKP dan RW dalam kondisi sangat baik artinya kinerja insititusi ini cukup maksimal sedangkan kinerja tim pengawas dan fasilitator dinilai kurang baik adapaun kinerja LSM dalam kondisi kurang baik. 8.
Evaluasi Setiap program yang melibatkan keuangan pemerintah perlu dilakukan evaluasi, yaitu evaluasi tindak lanjut dari program dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan perencanaan PPMK. Berkenaan dengan hasil tersebut apakah masyarakat merasakan bahwa dalam kegiatan PPMK telah dilakukan evaluasi, terhadap hal ini dapat dilihat pada persepsi sebagai berikut :
Tidak ada, 11, 23%
Ada, 37, 77%
Gambar 13. Persepsi Masyarakat Atas Indikator Evaluasi Program PPMK Hasil pengolahan data terhadap penilaian masyarakat terhadap evaluasi program PPMK terlihat bahwa responden yang memberikan penilaian
bahwa program PPMK senantiasa dilakukan evaluasi baik di tingkat RW maupun ditingkat kelurahan sebanyak 77% sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa evaluasi tidak dilakukan sebanyak 23%. 5.2. Analisis Faktor Tujuan dari ekstrasi adalah menentukan faktor yang digunakan. Ekstrasi faktor dapat dilihat pada lampiran, table Total Value Explainer, selanjutnya diperoleh eigenvalue dari tiap faktor, yang membentuk satu faktor dicirikan oleh eigenvalue yang bernilai lebih dari 1 (>1) dari hasil ekstrasi faktor didapatkan 8 faktor. Untuk mengetahui nilai loading yang mempunyai pengaruh dominan pada variabel Bina Ekonomi PPMK dan menjadi ciri dari faktor tersebut maka diambil nilai loading yang lebih besar dari 0,5 dan mendekati 1 pada tiap faktor dengan melakukan Rotasi faktor yang menggunakan metode varmax (lampiran, Table Nilai Componen Matriks). Selanjutnya dari tabel komponen matriks terotasi digolongkan menjadi faktor yang dominan, dimana yang paling dominan adalah faktor 1 dan kemudian faktor yang berikutnya. Tabel 16. Prioritas Dominasi Indikator Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Program Bina Ekonomi PPMK Dengan Digambarkan oleh Urutan Faktor FAKTOR Faktor I
ITEM 30 27 44
36
6 16 Faktor II
4 39 43 1
URAIAN Dengan Program Bina Ekonomi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dapat berkembang Pelaksanaan Bina Ekonomi PPMK telah berhasil membentuk kelompok-kelompok usaha yang di lakukan oleh masyarakat Kinerja Dewan Kelurahan terhadap pelaksanaan penyaluran bina Ekonomi PPMK Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim pengawas pelaksanaan bina ekonomi PPMK yang terdiri dari institusi masyarakat di kelurahan, antara lain LPM, PK dan Karang Taruna tertahap proses perencanaan, pelaksanaan dan pengguliran PPMK, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat Penunjukan RW atau Dekel terhadap petugas PPMK yang memiliki kredibilitas baik dalam lingkungan masyarakat Partisipasi dan kesukarelaan masyarakat dalam melaksanakan tugas PPMK di tingkat RW RW atau petugas yang ditunjuk RW, menggerakkan dan mengarahkan masyarakat yang meminjam dana PPMK dalam satu kegiatan ekonomi yang bersifat produktif Tersusunnya secara baik dan benar laporan kegiatan pengucuran dana bina ekonomi kepada warga masyarakat Kinerja Lurah dalam pelaksanaan Bina Ekonomi PPMK Program Bina Ekonomi PPMK dapat diterima secara baik oleh masyarakat
LOADING 0.610 0.556 0.540
0.502
0.456 0.445 0.520 0.513 0.475 0.469
42 8 Faktor III
38
41
29 11 2 Faktor IV
46 18
Faktor V
9 35
10 20 Faktor VI Faktor VII
17 23 7 48
32 13 Faktor VIII
25 14 45 19
Faktor IX Faktor X
21
34
26
Dekel sebagai penanggung jawab pelaksanan PPMK senantiasa melakukan evaluasi terhadap proses penyaluran serta penggunaan dana Bina Ekonomi PPMK yang telah di terima masyarakat Pemantauan kegiatan PPMK oleh lembaga swadaya masyarakat RW atau Dekel melakukan pendampingan terhadap program yang diajukan dalam Bina Ekonomi PPMK RW, Dekel, LSM serta komponen lainnya yang terkait dalam Dana Bina Ekonomi melakukan evaluasi terhadap penyerapan dana dalam peningkatan kesejahteraan dengan parameter naiknya nilai pendapatan rumah tangga peneriman dana PPMK Dana yang diajukan oleh warga digunakan bagi kepentingan peningkatan pendapatan keluarga Pelaksanaan PPMK terhadap pemenuhan azas kejujuran Penginformasian Program Bina Ekonomi PPMK dengan melibatkan RW, RT melalui pertemuan terbuka Kinerja LSM sebagai pendamping atau fasilitator di tingkat kelurahan terhadap keberlangsungan program Bina Ekonomi PPMK di lingkungan saudara Kredibilitas petugas pelaksana PPMK yang ditunjuk atau dipilih RW Pelaksanaan PPMK tidak membeda-bedakan masyarakat untuk menerima program PPMK Pensosialisasikan Program PPMK di seluruh lapisan oleh RW dan membuat usulan kegiatan yang disiapkan masyarakat yang tergabung dalam KOMAT sesuai dengan kebutuhan Apakah dalam lingkungan saudara terjadi pilihan kepada warga tertentu dan diberikan perlindungan oleh RW atau Dekel untuk menerima dana PPMK ? Pelaksanaan PPMK dalam mengikutsertakan RW untuk memberikan bantuan atau arahan dalam pengelolaan dana PPMK kepada warga Transparansi penyaluran dana PPMK Dana yang telah bergulir dapat meningkatkan pendapatan Dalam program PPMK, RW/Dekel melibatkan Penasehat RW dan tokoh masyarakat lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap program PPMK Evaluasi atas kebijakan internal (RW) dalam lingkungan sudara terhadap pelaksanaan penyaluran Bina Ekonomi PPMK Keterlibatan Dekel dalam dalam mengkaji dan meyetujui permintaan pencairan dana bantuan sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan dikoordinasikan dengan LSM Pendamping dan atau Fasilitator Kelurahan serta melakukan evaluasi terhadap jalanya PPMK Prosedur mekanisme penyaluran PPMK RW atau petugas yang ditunjuk mengarahkan setiap warga yang mengajukan dana pinjaman PPMK untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan Kesamaan hak antara pengajuan dana pinjaman PPMK yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan Kinerja pengurusan Unit Pengelolaan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dalam keberlangsungan Bina Ekonomi PPMK Setiap pengajuakn pinjaman yang disampaikan oleh masyarakat melalui petugas PPMK dirumuskan oleh tim secara terbuka sehingga keputusan bersifat langsung dan musyawarah Penggunaan PPMK bagi usaha-usaha yang bersifat produktif Keterlibatan LSM sebagai pembina bimbingan teknis langsung terhadap penyusunan proposal pada tingkat RW, Melaksanakan pemantauan kegiatan PPMK (Tribina) di tingkat RW, Melaksanakan pelaporan kemajuan kegiatan d tingkat RW. Dan kegiatan lainnya yang sepantansya berdasarkan tugas LSM Perhatian Petugas dan RW terhadap kelompok usaha kecil yang ada dalam masyarakat untuk ditingkatkan modalnya melalui PPMK
0.460 0.408 0.758
0.584
0.570 0.475 0.417 0.557 0.507 0.582 0.579
0.508 0.445 0.576 0.409 0.577 0.451
0.393 0.552 0.420 0.362 0.336 0.330
0.291
0.269
0.401
RW dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan dana PPMK salah satunya adalah ; mensosialisasikan program PPMK di seluruh lapisan wara RW dan membuat usulan kegiatan yang disiapkan masyarakat yang tergabung dalam KOMAT sesuai dengan kebutuhan. UPKMK kelurahan yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat mengutamakan kepengurusannya yang dijabat oleh tenaga perempuan RW atau Dekel menunjuk orang-orang petugas PPMK memiliki kredibilitas baik dalam lingkungan masyarakat RW atau Dekel dalam melakukan pendampingan terhadap program yang diajukan RW atau Dekel dalam melakukan penjelasan bahwa program PPMK dijalankan secara transparan dan terbuka Terjadi pilihan kepada warga tertentu dan diberikan perlindungan oleh RW atau Dekel untuk menerima dana PPMK
35
33
Faktor XI
6 38 5 10
0.302 0.261 0.242 0.214 0.214
Bina Ekonomi PPMK dapat mewujudkan kegiatan yang besifat usaha dalam lingkungan keluarga peneriman dana Bina Ekonomi PPMK Dana yang telah bergulur sepenuhnya digunakan bagi kepentingan usaha Kegiatan PPMK dipantau atau diawasi oleh lembaga swadaya masyarakat RW atau petugas yang ditunjuk RW, menggerakkan dan mengarahkan masyarakat yang meminjam dana PPMK dalam satu kegiatan ekonomi yang bersifat produktif Tersusunnya secara baik dan benar laporan kegiatan pengucuran dana bina ekonomi kepada warga masyarakat
28 22 Faktor XII
0.349
8 4 39
0.398 0.266 0.244 0.520 0.513
Sumber : Pengolahan data Hasil pengolahan faktor pada tabel diatas terlihat sebanyak 12 (dua belas) faktor yang memberikan penjelasan keragaman dimensi-dimensi pada variabel bina ekonomi PPMK dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Faktor I : Indikator Terdominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK Berdasarkan hasil pengolahan data dimana terdapat 6 (enam) indikator yang berada pada faktor I atau dalam kondisi sangat penting, artinya indikatorindikator yang berada pada faktor ini merupakan faktor penentu dari keberhasilan Bina Ekonomi PPMK yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan prosentase variasi sebesar 10.494 dan sangat penting untuk mendapat perhatian serius untuk itu terlihat hasil pada tabel 17 :
Tabel 17. Faktor I : Indikator Terdominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK FAKTOR I
NO 1 2
URAIAN
Belum mampunya program bina ekonomi mendukung usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat untuk berkembang Belum mampunya Bina Ekonomi PPMK membentuk kelompok usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat
LOADING 0.610 0.556
3
0.540
4
0.502
Rendahnya kinerja dewan kelurahan Kurangnya Pengawasan LPM, PK dan Karang Taruna Kurangnya Kredibilitas petugas PPMK yang ditunjuk 5 RW dan Dekel Kurangnya kesukarelaan Panitia/petugas PPMK dalam 6 menjalankan tugas Sumber : Pengolahan data
0.456 0.445
a. Belum mampunya program bina ekonomi mendukung usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat untuk berkembang, Secara umum responden memberikan penilaian bahwa program bina ekonomi hanya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bentuk pinjaman konsumtif, artinya anggota masyarakat meminjam uang dari Bina PPMK hanya sebatas bagi pemenuhan kebutuhan sekunder bukan pada kegiatan-kegiatan produktif, untuk itu perlu adanya penyusunan strategi bagi pengaktifan usaha-usaha kecil kelas rumahan melalui penggerakan lembaga binaan usaha kecil di tingkat kelurahan. b
Belum mampunya Bina Ekonomi PPMK membentuk kelompok usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat, Terhadap hasil pengolahan data, dimana pada point (a) diatas program bina ekonomi PPMK kurang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya pencairan dana bina ekonomi hanya digunakan bagi kepentingan keperluan individu khususnya sektor konsumtif bukan pada sektor usaha atau kegiatan produktif. Ketidakpekaan lembaga khususnya ditingkat RW untuk melakukan pendampingan menghasilkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dimana tujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penggerakan ekonomi melalui kelompok-kelompok usaha rumah tangga dalam lingkungan tidak berkembang, artinya bahwa konsep ini tidak pernah dijalankan secara sungguh-sungguh sehingga strategi dalam penggerakan bina ekonomi adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.
c. Rendahnya kinerja dewan kelurahan,
Hasil pengolahan data terlihat terhadap ketidakberhasilan aspek-aspek (a, dan b) diatas disebabkan oleh kurang pahamnya tugas dan pokok Dekel dalam program PPMK, salah satunya meliputi kegiatan mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat, menampung usulan masyarakat yang meliputi ekonomi; fisik; lingkungan dan sosial dari RT melalui RW untuk dikaji. Menyusun dan menetapkan prioritas Bina Ekonomi; Bina Fisik Lingkungan, dan Bina sosial untuk dijadikan program kerja kegiatan PPMK. Sehingga penggunaan dana PPMK dan pencairannya hanya dipandang sebagai tugas biasa, artinya bila dana tersebut telah terdistribusi ke masyarakat tugas mereka sudah selesai, sehingga amanat dalam tugas PPMK untuk mendukung keberhasilan program PPMK tidak pernah ada kesejalanan, dengan demikian pada kondisi ini perlu adanya satu bentuk pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan ditingkat kelurahan terhadap dekel-dekel serta pemberian bekal kepada Dekel bahwa dana bina ekonomi PPMK bukanlah dana konsumtif yang harus dihabiskan melainkan dana produktif yang harus di gunakan bagi kepentingan penguatan ekonomi lokal yang ada akhirnya dikembalikan
dan
di
pertanggungjawabkan.
Dengan
demikian
perbaikan pola pikir dan pola tindak terhadap Dekel harus menjadi prioritas utama guna mendukung keberhasilan program PPMK. d. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh LPM, PK, dan Karang Taruna, Dari hasil penelusuran, kinerja lembaga sosial masyarakat dinilai kurang sebanding dengan semangat yang dimunculkan oleh instusi hingga ditingkat Dekel sehingga proses perencanaan dan pengguliran PPMK serta pengawasannya terlihat adanya ketidakseimbangan. Hal ini terlihat bahwa untuk proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan dengan agresif, sedangkan sisi lain yang bersifat kemitraan dalam rangka pembelajaran kepada masyarakat khususnya pada bidang ekonomi terlihat lemah oleh karenya aspek yang hanya diperhatikan
adalah bagaimana dana bina ekonomi ini keluar belum tertanam langkah-langkah atau tujuan positif yang berorientasi pada outcome program PPMK. e. Kurangnya Kredibilitas petugas PPMK yang ditunjuk RW dan Dekel, Untuk mendukung keberhasilan ditingkat pelaksanaan atau ditingkat bawah, maka kelurahan mempercayakan Dekel dan RW untuk menunjuk panitia atau petugas PPMK yang betugas menginfentarisasi permintaan warga masyarakat. Penunjukan individu-individu dalam lingkungan RW terkadang mengalami pro dan kontra, sebagaimana hasil wawancara pada masyarakat dihasilkan persepsi bahwa sebagian besar masyarakat meragukan kejujuran, kenetralan atau tidak berpihakan dan hal-hal lain dari panitia PPMK. Penunjukan orangorang tertentu dalam pengelola dana PPMK terkadang tidak diselenggarakan secara terbuka dan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga pada aspek pelaksanaan timbul kecurigian-kecuriaan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa tim PPMK menyetujui pihak-pihak tertentu. Kondisi ini berakibat pada rendahnya tingkat pengembalian dana pinjaman yang disebabkan oleh keengganan dari masyarakat untuk mengembalikan secara cuma-cuma, kondisi ini diperparah
dengan
ketidakmampuan
Dekel-RW
dan
institusi
kemasyarakatan lainnya dalam mensosialisasikan program bina ekonomi PPMK. f. Kurangnya kesukarelaan Petugas pelaksana PPMK ditingkat RW, Secara umum petugas PPMK kurang dapat melaksanaan pembinaan dan memiliki keengganan untuk menagih. 2.
Faktor II : Indikator Sangat Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK Faktor ke II merupakan faktor yang berada pada dominasi ke dua atau tingkat urgen penting sehingga item-item yang berada pada faktor II adalah item-item yang perlu mendapat perhatian serius setelah faktor I, terhadap
faktor-II terbentuk atas 6 indikator dengan prosentase variasi sebesar 9.201 dengan hasil sebagai berikut : Tabel 18. Faktor II : Indikator Sangat Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK FAKTOR
NO 1 2
II
URAIAN Ketidakmampuan RW untuk menggerakan masyarakat menggunakan dana untuk kepentignan usaha Belum tersusunya laporan secara baik dan benar
0.520
0.513
4
Kinerja lurah baik, namun tanggung jawab terlalukecil Program bina ekonomi diterima baik Masyarakat
0.469
5
Kurangnya evaluasi dekel
0.460
3
Kurangnya Keterlibatan LSM dalam Memonitor pelaksanaan PPMK Program PPMK Sumber : Pengolahan data
6
a.
LOADING
0.475
0.408
Ketidakmampuan RW untuk menggerakan masyarakat menggunakan dana untuk kepentignan usaha, Terhadap indikator ini merupakan permasalahan domino dari kegagalan program PPMK sebagaimana instrumen pada Faktor I, dimana pada kondisi ini petugas yang ditunjuk RW / dekel kurang dapat mengarahkan masyarakat terhadap penggunaan dana bina ekonomi PPMK. Dari hasil penelusuran, banyak pihak-pihak atau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan secara khusus terhadap pengajuan pinjaman dana bina ekonomi, sedangkan masyarakat lainnya yang mengharapkan tambahan modal melalui pemanfaatan dana bina ekonomi diberikan dengan jumlah yang kurang memadai.
b.
Belum tersusunya laporan secara baik dan benar, Hasil pengolahan data terhadap indikator diatas pelaporan penggunaan bina ekonomi dari beberapa RW di lingkungan Kelurahan pegangsaan dinilai belum memadai.
c.
Kinerja lurah baik, namun tanggung jawab terlalu kecil,
Terhadap hasil pengolahan terhadap indikator kinerja menempati faktor II, atau kondisi dianggap penting dan perlu mendapat perhatian secara khusus. Hal ini dapat dipahami bahwa proses penyaluran dari keseluruhan sepenuhnya di kontrol dan dilakukan oleh Dekel bersama RW, sedangkan kelurahan hanya sebagai regulator dari kepanjangan tangan pemerintah Provinsi DKI dalam memberikan pelayanan. Proses pengaturan bina ekonomi sepenuhnya lakukan oleh Dekel dan komponen RW sedangkan lurah hanya melakukan evaluasi, sehingga dengan peran yang kecil, ukuran kinerja lurah relatif tinggi. Namun demikian perlu adanya satu bentuk atau sistem yang harus dibangun di tingkat kelurahan, semisal lembaga ekonomi yang memberikan bantuan secara teknis kepada warga masyarakat yang memerlukan bantuan saran atas penggunaan dana bina ekonomi PPMK guna kepentingan usaha. d.
Program bina ekonomi diterima baik Masyarakat, Hasil penelusuran pada indikator program bina ekonomi diterima oleh masyarakat, menunjukan bahwa masyarakat menganggap hal ini penting sebagai salah satu alat atau kesempatan yang diberikan pemerintah untuk menggunakan dana bagi kepentingan kegiatan usaha produktif, walaupun kenyataanya hampir secara umum bahwa penggunaan dana bina ekonomi PPMK tidak sepenuhnya digunakan sebagai modal usaha melainkan sebagai pembiayaan sektor konsumtif. Oleh karena itu perlu ada kajian mendalam mengenai sistem yang harus diterapkan di masyarakat berkenaan dengan penggunaan dana bina ekonomi PPMK.
e.
Kurangnya evaluasi dekel, Secara umum masyarakat mamandang bahwa dekel belum dapat melakukan evaluasi secara baik hal ini dirasakan dengan kejanggalankejanggalan dalam penyaluran dana bina ekonomi dengan indikasi masyarakat yang dianggap mampu namun menerima dana bina ekonomi dan sebaliknya ada masyarakat yang secara nyata
memerlukan dana bina ekonomi dalam kegiatan uasanya tidak mendapatkan dana bina ekonomi PPMK. f.
Kurangnya Keterlibatan LSM dalam Memonitor pelaksanaan PPMK Program PPMK, Terhadap hasil pengolahan data, ditemukan indikasi bahwa LSM juga kurang memberikan peran, artinya dalam pelaksanaan program di tingkat RW tidak ada kegiatan yang nyata LSM baik melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan atau pendampingan terhadap kegiatan bina ekonomi. Dengan demikian diperlukan secara khusus sistem yang mengatur dan memastikan adanya lembaga masyarakat yang melakukan kontrol dan pembinaan bina ekonomi PPMK.
3
Faktor III : Indikator Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK Pada faktor III ini terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki kepentingan atas perioritas ketiga, dimana perioritas ketuga merupakan satu bentuk kepentingan terhadap suksesnya kegiatan Bina Ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Terhadap kepetingan indikator yang masuk dalam kelompok faktro III dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 19. Faktor III : Indikator Dominan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Mekanisme Bina Ekonomi PPMK FAKTOR
III
NO
URAIAN
LOADING
1
RW & dekel tidak melakukan pembinaan
0.758
2
0.584
4
Tidak ada evaluasi Dekel, RW dan LSM terhadap keberhasilan program Penyaluran dana tidak digunakan untuk kepentingan produktif Kurangnya kejujuran
5
Kurangnya sosialisasibina ekonomi PPMK
0.417
3
0.570 0.475
Sumber : Pengolahan data
a.
RW & dekel tidak melakukan pembinaan, Dari hasil penelusuran terhadap perpsepsi reponden menunjukan secara umum RW dan dekel tidak melakukan pendampingan, artinya dalam kegiatan bina ekonomi baik Dekel maupun dewan hanya sebatas
mensosialisasikan dan hal tersebut juga pada batasan mengumpulkan RT dan menjelaskan program bina ekonomi kepada RT dan seterusnya RT menjelaskan kepada Warga atau petugas PPMK RW yang memberikan penjelasan sehingga pemahaman warga terhadap program PPMK dapat dikatakan kurang baik sebagai akibat dari ketidak mampuan Dekel atau RW melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarkat berkenaan dengan program bina ekonomi PPMK pada wilayah kelurahan Pegangsaan, dengan demikian diperlukan satu upaya secara sistmatis dimana RW dan Dekel harus secara aktif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarkat terhadap program bina ekonomi PPMK. b.
Tidak adanya evaluasi Dekel, RW dan LSM terhadap keberhasilan program, Bila melihat persepsi dan kondisi sebagaimana pada point (a) diatas dimana kemampuan Dekel dan RW masih dirasa kurang dalam melakukan pendampingan dan hal ini juga di ikuti dengan kurangnya partisipasi lembaga masyarakat lainnya termasuk didalamnya LSM untuk melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka mensukseskan program bina ekonomi PPMK guna meningkatkan kesejahteran masyarakat.
c.
Penyaluran dana tidak digunakan untuk kepentingan produktif, Dari hasil pengolahan data didapat bahwa hanya sebagian kecil saja dari responden yang menyatakan bahwa mereka meminjam dana bina ekonomi bagi kepentingan usaha dan sebagian besar lainnya bagi kepentingan lainnya, dari hasil penelusuran didapat indikasi bahwa penyaluran dana kurang efektif mengingat banyak dari anggota masyarakat yang tidak memiliki hak untuk mengajukan pinjaman dana bina ekonomi dan disetujui oleh petugas PPMK di tingkat RW, dan sebaliknya ada warga masyarakat yang memiliki hak karena masuk dalam kreteria yang harus dibiayai dalam kepentingan perluasan usaha kecil atau usaha rumahan malah tidak diberikan, dengan demikian azas
ketepatan, keadilan, keterbukaan serta azas kederhanaan kurang terpenuhi. D. Kurangnya kejujuran dalam pelaksanaan PPMK, Sebagaimana indikasi diatas hasil pengolahan data terhadap dimensi dan azas dan prinsip program Bina Ekonomi PPMK sebagaimana telah dijelaskan pada point 5.1 diatas dimana pada azas kejujuran merupakan azas dengan kondisi lemah, artinya sebagian besar responden menyangsikan kejujuran petugas PPMK karena indikasi sebagaimana pada point (c) diatas sehingga melalui kajian ini diperlukan adanya mekanisme yang secara jelas memprinci pelaksanaan tugas sehingga sehingga petugas atau pelaksana dilapangan secara benar melakukan atau melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk program dana PPMK. E. Kurangnya sosialisasi bina ekonomi PPMK, Dari hasil penelusuran, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa RW dan Dekel telah melakukan sosialisasi namun sosialisasi hanya sebatas pada masing-masing RT yang dikumpulkan, sehingga sosialisasi terkadang menjadi bias, dan hal ini dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat terhadap dana bina ekonomi sering dipersepsikan sebagai dana pinjaman biasa, dan kurang memperhatikan ketentuan atau tujuan pokok dana bina ekonomi, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru dalam masyarakat. Berkenaan dengan kondisi ini maka yang perlu diperhatikan kiranya aspek sosialisasi perlu di tingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dari program bina ekonomi PPMK yang di keluarkan Pemerintah DKI Jakarta.
BAB VII. RANCANGAN STRATEGI PENGOPTIMALAN PENYALURAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PPMK (STUDI di KELURAHAN PEGANGSAAN JAKARTA PUSAT) Berdasakan penelusuran faktor-faktor mekanisme optimalisasi Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat yang terbentuk menjadi 12 faktor, dari 12 faktor tersebut terdapat faktor utama yang perlu mendapat prioritas utama meliputi faktor I, II dan III (Gambar 14) Gambar 14.Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bina Ekonomi PPMK Berdasar Skala Prioritas Penanganan
Faktor I (Terdominan) Faktor II (Sangat Dominan) 1.Belum mampunya bina ekonomi mendukung usaha-usaha masyarakat untuk berkembang. 2.Belum mampunya bina ekonomi membentuk kelompok usaha kecil yang di lakukan masyarakat. 3.Rendahnya Kinerja Dekel 4.Kurangnya pengawasan, LPM, PK dan Karang taruna 5.Kurangnya Kredibilitas petugas PPMK di RW 6.Kurangnya kesukarelaan Panitia/petugas PPMK Dalam menjalankan tugas
1.Ketidakmampuan RW untuk menggerakan masyarakat menggunakan dana untuk kepentignan usaha 2.Belum tersusunnya laporan secara baik dan benar. 3.Kinerja lurah baik, namun tanggung jawab terlalukecil 4.Program bina ekonomi diterima baik Masyarakat 5.Kurangnya evaluasi dekel 6.Kurangnya Keterlibatan LSM dalam Memonitor pelaksanaan PPMK Program PPMK
Faktor III (Dominan) 1.Kurangnya RW & dekel dalam melakukan pembinaan 2.Kurangnya evaluasi Dekel, RW dan LSM terhadap keberhasilan program 3.Tidak dipergunakannya Penyaluran dana untuk kepentingan produktif 4.Kurangnya kejujuran 5.Kurangnya sosialisasi program bina ekonomi PPMK
Sumber : Pengolahan data
Tabel 20. Pengklasifikasian Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat Dalam Bidang
Sosial
Ekonomi
-Kurangnya kesukarelaan Panitia /Petugas PPMK dalam menjalankan tugas -Ketidak mampuan RW untuk menggerakan masyarakat menggunakan dana untuk kepentingan usaha -Kurangnya kejujuran -Kurangnya Keterbukaan -Kurangnya Kredibilitas Petugas PPMK
- Belum mampunya Program Bina ekonomi mendukung usaha-usaha masyarkat berkembang. - Belum mampunya Bina ekonomi membentuk kelompok usaha kecil yang dilakukan masyarakat. - Tidak dipergunakannya penyaluran dana untuk kepentingan produktif
Kelembagaan - Rendahnya Kinerja Dekel - Kurangnya pengawasan oleh, LPM, PK dan Karang taruna - Tidak ada evaluasi Dekel, RW dan LSM terhadap keberhasilan program - Rendahnya Keterlibatan LSM dalam Memonitor pelaksanaan Program PPMK -Kurangnya RW & dekel dalam melakukan pembinaan -Belum tersusunnya laporan secara baik dan benar.
Sumber : Pengolahan data
7.1.
Strategi
Pendahuluan
Pengoptimalan
Penyaluran
Dana
Bina
Ekonomi Program Ppmk Dengan semakin kompleks dan berkembangnya permasalahan pelaksanaan Program Bina Ekonomi PPMK sebagaimana analisis studi pada bab-bab sebelumnya, dirasakan perlu adanya upaya-upaya penyesuaian suatu rumusan strategi dengan karakteristik wilayah setempat dimana Program Bina Ekonomi dilaksanakan per kelurahan di DKI Jakarta. Adapun upaya pendahuluan tersebut adalah : -
Penyusunan profil sosial (social profiel)
-
Pemetaan sosial (social mapping)
7.1.1. Penyusunan Profil Sosial (Social Profile) 7.1.1.1.
Makna Pembuatan Profil Sosial
Untuk dapat menyiapkan strategi penanganan pengelolaan permasalahan dampak sosial yang besar dan penting tersebut di atas, diperlukan pemahaman terhadap masyarakat agar selanjutnya dapat menyiapkan proses partisipasi masyarakat ang efektif. Oleh karena itu data rona lingkungan sosial perlu dilanjutkan dengan penyusunan profil sosial yang merupakan ringkasan pemahaman kita atas karakter-karakter penting komunitas dalam masyarakat pada batas sosial pemberdayaan
melalui bina ekonomi PPMK. Dengan dibuatnya
social profile, maka dapat diketahui kondisi sosial budaya masyarakat yang perlu
untuk dipertimbangkan agar pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK dapat direalisasikan. Para pemerakarsa memerlukan gambaran mengenai komunitas, termasuk bagaimana nilai-nilai, tujuan, perhatian dan sudut pandang mereka sebagai warga yang akan menerima dampak pemberdayaan
melalui bina ekonomi PPMK
tersebut. Demikian pula mengenai adanya perbedaan-perbedaan respons kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok lainnya. 7.1.1.2 Sistematika Penyusunan Profil Sosial (1).
Sejarah Lokal -
Identifikasi keadaan perkampungan awal, kejadian-kejadian penting dan tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya.
-
Statistik masyarakat, contoh statistik populasi, jumlah kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur, pekerjaan, migrasi, suku dan pendidikan.
(2).
Bagaimana sejarah lokal menjelaskan keadaan masyarakat sekarang.
Sosial Ekonomi -
Apa pekerjaan utama, barang dagangan, dan keahlian sebagian besar masyarakat.
(3).
Bagaimana hal tersebut mempengaruhi tingkah laku masyarakat.
Permasalahan Sosial -
Hal atau persoalan apa yang berkembang dalam lima tahun belakangan? Siapa terlibat ? Apa yang terjadi ? Bagaimana persoalan tersebut terselesaikan ?
-
Apa persoalan yang sedang berkembang di masyarakat ? Apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya ?
-
Identifikasi trend perkembangan permasalahan
-
Apa implikasi persoalan tersebut terhadap pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK pemberdayaan melalui PPMK yang direncanakan
(4).
Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat -
Daftar
kelompok-kelompok
kepentingan,
pekerjaannya, dan peraturan dalam kelompoknya.
kegiatan
mereka,
-
Identifikasi dan deskripsi para tokoh masyarakat yang berpengaruh, contoh yang memiliki banyak pengikut
(5).
Apa yang berpengaruh bagi para pemrakarsa dan perencanaannya.
Akses Informasi -
Identifikasi media komunikasi di komunitas tersebut, contoh wilayah peredaran, kapasitas, dan kredibilitas masing-masing, sirkulasi/ pembacanya.
-
Deskripsi jaringan informal, titik-titik strategis penyebaran informasi di masyarakat.
-
Saluran-saluran informasi tersebut di atas dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi perencanaan.
(6).
Pengetahuan Berhubungan Dengan Pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK -
Informasi yang belum diketahui dan didapat dari tokoh masyarakat atau kelompoknya.
-
Bagaimana informasi tersebut mempengaruhi sikapnya terhadap pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK yang akan dikerjakan.
(7).
Peran Komunitas -
Ringkasan mengenai karakteristik dasar dari tiap komunitas, seperti bahasa, pendidikan, organisasi, pemimpin dan lain-lain.
-
Pengaruh dari mereka dalam pembentukan struktur masyarakat, kelompok-kelompok dan lain-lain.
(8).
Rekomendasi Masukan Kebijakan -
Garis besar mengenai karakteristik dari komunitas yang tampaknya memiliki pengaruh pada perencanaan pemberdayaan
melalui bina
ekonomi PPMK dan juga implikasinya pada partisipasi masyarakat dalam program tersebut jika dibutuhkan.
7.1.2
Pemetaan Sosial (Social Mapping)
7.1.2.1.
Kategorisasi Keresahan Sosial
Berdasarkan prakiraan dampak penting dan evaluasi dampak penting di beberapa lokasi, maka pemetaan sosial dapat dilakukan, yaitu : merupakan kategorisasi-kategorisasi
dari
kelompok-kelompk
sosial
atau
masyarakat
berdasarkan reaksi dan tanggapannya terhadap rencana pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK. Pertama, kelompok sosial yang mengalami keresahan sangat tinggi adalah mereka yang memiliki keinginan dan memiliki usaha namun belum memiliki KK (kartu Keluarga) dalam lingkungan. Kelompok sosial ini sangat potensial melakukan resistensi yang sangat kuat jika mereka tidak diperkenankan dalam pengajuan bina ekonomi PPMK. Kedua, kelompok sosial yang mengalami keresahan dalam kategori tinggi adalah mereka yang memiliki usaha, memiliki KK (kartu keluarga) namun tidak terdaftar Ketiga, kelompok sosial yang mengalami keresahan dalam kategori sedang adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki usaha namun memiliki keinginan kuat untuk berusaha. Mereka ini pada umumnya resah terutama apakah pelaksana pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK akan mengikutkan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi. Keempat, kelompok sosial yang mengalami keresahan dalam kategori rendah, adalah mereka yang memiliki harapan namun belum tahu untuk apa pengajuan dana bina ekonomi PPMK. Kelompok sosial ini mengalami keresahan terutama karena banyaknya masyarakat lainnya yang mengajukan dana pinjaman PPMK dengan kondisi yang sama. 7.1.2.2. Kategorisasi Kerawanan Sosial a. Dampak yang menimbulkan emosi masyarakat Dari beberapa jenis dampak hasil prakiraan dampak penting tersebut di atas, terdapat dampak-dampak yang dapat menimbulkan masalah dampak lanjutan, yaitu munculnya emosi masyarakat dan benih-benih konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal. Permasalahan tersebut timbul karena adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan
masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi, artinya ada masyarakat yang mendapat bantuan namun kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, atau ada masyarakat yang menginginkan dan telah sesuai dengan apa yang di kerjakan namun harapan akan direalisasikannya dana PPMK tidak pernah terwujud atau di terimannya, dan permasalan permasalahan lainnya akibat ketidak mampuan pelaksana dilapangan untuk menganalisis potensi dan sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program bina PPMK. b. Potensi benih-benih konflik sosial vertikal dan horizontal 1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap petugas PPMK di tingkat RW, Pemberdayaan melalui bina ekonomi PPMK atas pengajuan yang tidak dapat diterima 2. Kecemburuan sosial terhadap warga masyarkat lainnya yang telah menerima dana bina ekonomi PPMK namun dipandang mereka tidak berhak menerima dana bina ekonomi PPMK 7.2
Strategi
Perbaikan
Bidang
Kelembagaan:
Perbaikan
Sistem
Informasi Bina Ekonomi PPMK Dalam usaha untuk membuat framework sistem informasi pertama-tama yang dilihat adalah permasalahan yang dihadapi dalam informasi manajemen. Dalam kerangka sistem informasi manajemen dikenal konsep yang berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan, yaitu SDS ( Structured decision system) (Burch and Garry, 1989). SDS (Structured decision system) lebih mencerminkan proses keputusan yang banyak diwarnai dengan informasi yang terprogram dan rutin, sedang kualitatif.
Structured decision system harus didukung dengan infomrasi
Structured decision system sangat identik dengan konsep sistem
informasi manajemen di dalam term “sistem informasi (Scott, 1986). Konsep “sistem informasi program Bina Ekonomi PPMK” mengandung pengertian, sistem informasi manajemen. Sistem ini dilukiskan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi, penyimpanan, pengambilan, yang didesain untuk memberikan informasi atau petunjuk pelaksanaan di tingkat
kelurahan dan dapat diakses secara langsung. Sistem informasi manajemen keluaran yang diminta telah dicocokan dengan karakteristik wilayah.
Gambar 15. Perbaikan Sistem Informasi Pelaksanaan Program PPMK di Kelurahan Lurah
Dekel
RW
PERBAIKAN SISTEM INFORMASI PROGRAM BINA EKONOMI PPMK (Tersusunnya Pedoman Standar Disesuaikan Karakter Wilayah Tingkat Kelurahan, Sosialisasi Program)
Kelompok Masy. Pemanfaat
Masy.RT/RW
Forum Warga
Evaluasi, Pembinaan, Pendampingan
Sumber : Pengolahan data
Indikator kinerja sebagai upaya perbaikan sistem informasi bina ekonomi PPMK dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Tersedianya dan tersusunnya pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur dan sistem informasi disesuaikan karakteristik wilayah DKI Jakarta.
b.
Terlaksananya bimbingan teknis program bina ekonomi PPMK masyarakat di wilayah DKI Jakarta
c.
Terevaluasi dan tersusunnya laporan serta tersusunnya konsep buku pedoman kebijakan umum bagi pelaksanaan bina ekonomi PPMK sampai tingkat kelurahan
d.
Tersosialisasinya pedoman teknis, juklak, juknis dalam rangka akses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat secara umum.
7.3
Strategi Perbaikan Bidang Sosial: Pengelolaan Dampak Sosial Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kedepan (towards a new
development paradigm) hampir seluruh bidang pembangunan telah berupaya untuk menempatkan aspek sosial (peran masyarakat) dalam posisi yang benar dan porsi yang seimbang dengan aspek fisik, serta teknis dan teknologis yang mengarah pada perwujudan peningkatan prakarsa dan peran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development), disamping mementingkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan sumber daya internal. Konsep yang baik tersebut bukan berarti tidak ada ekses negatif di masyarakat, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan : 7.3.1. Keresahan Masyarakat Akibat Ketidakpastian Rencana Program Bina Ekonomi PPMK a.
Upaya Rencana detail program Bina Ekonomi PPMK
sebaiknya
didiskusikan dengan warga untuk mengakomodasi kepentingan warga, sebelum dinyatakan sebagai disain final. (a) Sebelum pembebasan lahan dan konstruksi dimulai, perlu ada sosialisasi khusus kepada warga mengenai detil kegiatan program Bina Ekonomi PPMK dan dampak-dampak yang mungkin akan terjadi. (b) Pemrakarsa perlu rajin “turun” ke masyarakat agar dapat segera mengetahui aspirasi masyarakat berkenaan dengan pengembangan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif masyarakat baik individu maupun secara kelompok Pembentukan sebuah forum di tingkat grassroot yang efektif menjadi
penghubung
antara
masyarakat
pemerintah/pemrakarsa program Bina Ekonomi PPMK
dengan
Pengawas program perlu dipertahankan, tetapi perlu direvitalisasi fungsi, tugas dan keanggotaannya. b. Tujuan x Mengakomodasi usulan masyarakat, sosialisasi, problem solving, wadah pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. dan menjalin hubungan
yang
solid
antara
masyarakat
setempat
dan
pemerintah/pemrakarsa program Bina Ekonomi PPMK 7.3.2. Ketidakpuasan Masyarakat a. Upaya Proses penentuan nilai harus dilakukan secara transparan, mempertimbangkan keadilan dan kelayakan, pencapaian konsensus tanpa ada tekanan. Melibatkan
unsur
masyarakat
yang
betul-betul
mewakili
kepentingan warga (jadi perlu identifikasi awal), tidak cukup diwakili pejabat birokrasi lokal (lurah dan camat) Keberadaan dan keanggotaan tim perlu diperluas dengan memasukkan unsur unsur masyarakat lokal Sebelum penentuan nilai, perlu ada studi yang mengkaji kemampuan warga untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi (dana bina ekonomi) yang nantinya digunakan bagi kepentingan usaha-usha produktif. b. Tujuan Tercapainya titik temu/kesepakatan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah/pemrakarsa, serta agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengguliran dana bina ekonomi PPMK. 7.3.3
Kecemburuan Sosial a. Upaya Perlu ada proses rekrutmen dan seleksi yang tepat untuk mengetahui potensi ekonomi lokal dengan melibatkan warga
masyarakat yang memahami benar kemampuan potensi ekonomi dan penyelenggarakan bidang usaha kecil Membuat mekanisme perekrutan dimana anggota masyarakat yang menjadi anggota atau petugas PPMK mereka mereka yang telah memiliki intergritas yang cukup baik dalam lingkungan, memiliki kemapanan dan tingkat pendidikan yang cukup. b. Tujuan Masyarakat terutama yang memiliki keinginan usaha atau telah memiliki usaha untuk dapat mamajukan usaha
7.4.
Strategi Perbaikan Bidang Ekonomi
7.4.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan a. Upaya Masyarakat setempat perlu disiapkan menghadapi meningkatnya aktifitas dan peluang kegiatan ekonomi, dimana dengan bantuan pendampingan dan tim yang memiliki kemampuan teknis dan kewirausahaan dapat membantu masyarakat untuk melaksnakan kegiatan usaha. Program
sosialisasi
dan
bimbingan
kewirausahaan
(enterpreneurship) bagi masyarakat lokal Dukungan
kebijakan
pengembangan
ekonomi
UMKM
di
lingkungan penduduk sekitar (bimbingan keswadayaan dan pengembangan potensi usaha) b. Tujuan Masyarakat
mendapat
kesempatan
untuk
mengembangkan
potensinya dalam mengembangkan peluang yang ada dan mendapat bekal agar lebih siap bersaing dalam kegiatan ekonomi.
7.4.2. Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana Program Bina Ekonomi PPMK a. Upaya Masyarakat yang telah menerima dana bina ekonomi, proses penentuannya dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan kecemburuan social karena nilai bina ekonomi yang di berikan berbeda sesuai dengan evaliasi panita berdasarkan prertimbangan dan kemampuan masyarkat yang mengajukan dana bantuan bina ekonomi PPMK Melakukan survey/angket kepada rumah tangga yang telah mendapatkan
dana
bantuan
bina
ekonomi
untuk
diminta
pendapatnya tentang nilai dan potensi yang akan di lakukan guna mendayagunakan dana bina ekonomi PPMK b. Tujuan Mendeteksi keluhan masyarakat tehadap nilai yang diterima dari dana bina ekonomi PPMK
Tabel 21. Rancangan Pengoptimalan Program Bina Ekonomi PPMK N O
BIDANG MASALAH
STRATEGI
PELAKSANAAN
UPAYA
TUJUAN
1
Kelembagaan
-Perbaikan Sistem Informasi Pelaksanaan Bina Ekonomi PPMK
-BPM Provinsi -Melakukan pemantauan -BPM besarnya keresahan dan Kotamadya kecukupan informasi yang -Aparat dimiliki mengenai program Kelurahan Bina Ekonomi PPMK baik -Dewan terhadap petugas maupun Kelurahan dan masyarakat. Langkah ini RW dilakukan melalui FGD dan survey
- Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai program Bina Ekonomi PPMK, dimana masyarkat yang telah menerima dana bina ekonomi adalah masyarakat yang telah di evaluasi baik kemampuan maupun pengembangan peluang usaha yang di lakukannya
2
Ekonomi
-Perbaikan mekanisme Penyaluran dana -Peningkatan SDM
-Melakukan survey/angket -BPM Provinsi kepada rumah tangga yang -BPM telah mendapatkan dana Kotamadya bantuan bina ekonomi untuk -Aparat diminta pendapatnya tentang Kelurahan nilai dan potensi yang akan di -Dewan guna Kelurahan dan lakukan mendayagunakan dana bina RW ekonomi PPMK -Program sosialisasi dan bimbingan kewirausahaan (enterpreneurship) bagi masyarakat lokal
-Mendeteksi keluhan masyarakat tehadap nilai yang diterima dari dana bina ekonomi PPMK -Masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan peluang yang ada dan mendapat bekal agar lebih siap bersaing dalam kegiatan ekonomi.
3
Sosial
-Pengelolaan Dampak Sosial
-BPM Provinsi -BPM Kotamadya -Aparat Kelurahan -Dewan Kelurahan dan RW
-Pembentukan sebuah forum di tingkat grassroot yang efektif menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah program Bina Ekonomi PPMK -Pengawas program perlu dipertahankan, tetapi perlu direvitalisasi fungsi, tugas dan keanggotaannya. -Keberadaan dan keanggotaan tim perlu diperluas dengan memasukkan unsur unsur masyarakat lokal -Sebelum penentuan nilai, perlu ada studi yang mengkaji kemampuan warga untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi yang nantinya digunakan bagi kepentingan usaha-usaha produktif -Membuat mekanisme perekrutan dimana anggota masyarakat yang menjadi petugas PPMK adalah mereka yang telah memiliki intergritas yang cukup baik dalam lingkungan
-Mengakomodasi usulan masyarakat, sosialisasi, problem solving, wadah pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. -Tercapainya titik temu/kesepakatan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah/pemrakarsa, serta agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengguliran dana bina ekonomi PPMK. -Mengetahui potensi ekonomi lokal dengan melibatkan warga masyarakat yang memahami benar kemampuan potensi ekonomi dan penyelenggarakan bidang usaha kecil
BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
8.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelusuran terhadap faktor-faktor Keberhasilan Program Bina Ekonomi PPMK di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Hasil penelusuran terhadap besaran dana PPMK khususnya Bina ekonomi di Kelurahan Pegangsaan dimana kegiatan Bina Ekonomi dalam rangka mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kelurahan Pegangsaan mengalokasikan dana bina ekonomi Tahun 2004 sebesar Rp.403.000.000,-. dari dana awal sebesar Rp.700.000.000 dengan pemanfaat sebanyak 322 orang. Pengembalian Tahap I sebesar Rp.59.075.000, Tahap II dengan pemanfaat 103 orang dana bina ekonomi sebesar 160.000.000,-, pengembalian sebesar Rp.45.000.000 dengan tunggakan sebesar Rp.70.300.000,-.
2.
Mekanisme tata cara pengguliran dana dan cara pelestarian PPMK, dimana hasil penelusuran terhadap program ini terlihat berdasarkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561 Tahun 2002 telah menetapkan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007. PPMK secara fungsional dikoordinasi oleh Badan pemberdayaan Masyarakat (BPM) propinsi/kotamadya/kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan (Dekel, RW, UPKMK) dengan pendamping LSM.
3.
Berdasarkan
hasil
pengolahan
data
terhadap
faktor-faktor
yang
mempengaruhi keberhasilan Program Bina Ekonomi PPMK di Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat, dihasilkan pengelompokan yang terbagi atas 3 fakfor berdasar skala prioritas dari yang sangat penting dan perlu segera mendapat perhatian serius utamanya di tingkat pelaksanaan yang kemudian diklasifikasikan lagi berdasar bidang Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan
8.2.1 Rekomendasi kebijakan Rancangan strategi pengoptimalan penyaluran dana Program Bina Ekonomi PPMK yang diimplementasikan kepada masyarakat setempat diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan ekonomi masyarakat namun terbentuknya pola
pikir
kemandirian
dengan
penguatan
kelembagaan
ekonomi
dan
kemasyarakatan serta peningkatan sumber daya manusia melalui efektifitas sistem informasi, sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan pengelolaan dampak sosial. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut : 1.
Untuk perbaikan di bidang kelembagaan diperlukan pengoptimalan sisten informasi pelaksanaan Program Bina Ekonomi PPMK yaitu Sistem yang dilukiskan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi, penyimpanan, pengambilan, yang didesain untuk memberikan informasi atau petunjuk pelaksanaan di tingkat kelurahan dan dapat diakses secara langsung. Sistem informasi manajemen keluaran yang diminta telah dicocokan dengan karakteristik wilayah.
2.
Guna Perbaikan di bidang ekonomi diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dana yang tentunya melaksanakan pedoman pelaksanaan secara menyeluruh dan konsisten tanpa disertai kepentingan individu atau golongan, selain itu diperlukan juga peningkatan sumber daya manusia dengan Program sosialisasi dan bimbingan kewirausahaan (enterpreneurship) bagi masyarakat lokal
3.
Strategi perbaikan bidang sosial dilakukan dengan pengelolaan dampak sosial melalui pembentukan sebuah forum di tingkat grassroot yang efektif
menjadi
pemerintah/pemrakarsa
penghubung program
antara Bina
masyarakat
Ekonomi
PPMK,
dengan membuat
mekanisme perekrutan dimana anggota masyarakat yang menjadi anggota atau petugas PPMK mereka mereka yang telah memiliki intergritas yang cukup baik dalam lingkungan, dan melakukan transparansi pada setiap tahapan program. Ketiga strategi perbaikan tersebut harus disertai dengan penyesuaian pelaksanaan dilapangan dengan menyusun profil sosial dan melakukan pemetaan
sosial, sehingga selaras antara apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan Program Bina Ekonomi PPMK yang merupakan alat terwujudnya cita-cita terebut.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar,2000.Manajemen Bandung.
Pemberdayaan
Perempuan.
Remaja
Rosdakarya.
Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Badudu dan Zain, 1994, Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Choliq A. 1999.Evaluasi Proyek. Penerbit Pionir Jaya, Bandung Fattah,2003.Muhammadiah Dalam Pemberdayaan Umum, Sinar Harapan. Jakarta Gray C. 2002. Pengantar Evaluasi Proyek. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Harry Hikmat, 2000. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Harvey Mackay,2000, Pemberdayaan Memerlukan Waktu. Salemba Empat. Jakarta. Humas, dkk, Himpunan Pidato Gubernur Propinsi DKI Jakarta Periode Desember 2001 s/d Maret 2002, Pemda DKI, Jakarta. Isbandi Rukmint,2004. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat. Elex Intermedia. Semarang. Kansil, T, S, Christine, 2001, Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah, Pradnya Paramita, Jakarta. Komarudin, 1999, Membangun Kota Jakarta, Panitia Pusat Peringatan HKSN tahun 1999, Jakarta. Mubyarto,2001. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Radja Grafindo. Semarang. Nazir, Moh, 1998, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nimmo. Dan, 1999, Komunikasi Politik, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Owin Jamasy,2003. Keadilan, Pembedayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Gramedia Pusatka. Jakarta. Ronald Nangoi,2004. Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuian, Gunung Agung. Jakarta.
Ryadi Slamet AL. 1981. Pembangunan, Dasar dan Pengertiannya. Usaha Nasional, Surabaya. Sandy I Made. 1982. Pembangunan Wilayah. Direktorat Tata Guna Tanah, Dit. Jend Agraria, Jakarta Sg. Ferryanto,2004, Pemberdayaan Disiplin Teknik Individu, Yayasan Obor. Jakarta. Siti Muslikati, 2002. Feminisme dan Pembedayaan Perempuan. Mizan, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta. Suharto, Edi. Ph.d, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005 Suhartini, Rr, dkk, Model-model Pemberdayaan Masyarakat, Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005. Suhendra. K,2005. Pembedayaan Birokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Gunung Agung. Jakarta. Sunyoto Usman,2001. Pembangunan dan Pembrdayaan Masyarakat, Erlangga. Jakarta. Tjayha Supriatna, 2001, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengetasan Kemiskinan, Rajawali Pustaka, Jakarta. Umar, Husain, 1998, Metode Penelitian, Erlangga, Jakarta. Yin, K, Robert, 1997, Studi Kasus (Desain dan Metode), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Yulius,
Yusrizal dan Elfindri. 1991. Dampak Pembangunan Regional TerhadapPertumbuhan Penduduk dan Kesempatan Kerja di Sumatra Barat dan Lampung. Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol III.No.1.FE,UNAND,Padang.
