Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016 1)
2)
I Komang Suastra , Ni Wayan Supriliyani , Putu Eka Purnamaningsih 1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1 2 Email:
[email protected] ,
[email protected] , 3
[email protected]
3)
ABSTRACT The Distribution of grant funds in Badung Regency is a policy regulated in the Regulation of Badung Regent No. 47 Year 2016 about Guidance of Grant. The aim of this research is to know the implementation of regulation policy of Badung Regent Number 47 Year 2016 about Guidance of Grant (The Study on the Distribution of Grant Funds to Community Groups in Benoa, South Kuta, Badung Regency Fiscal Year 2016). Still, there are problems in its implementation in the socialization process that has not been done thoroughly, the monitoring process that has not been done optimally, and the unavailability of the SiE-Hibah system (Grant Electronic System) to verify the grant proposal in order not to be done continuously (not given to the same grantee every fiscal year). This research was analyzed using the qualitative and descriptive method. The writer did direct observation and field research to obtain the primary data and documentation to obtain the secondary data. The conclusion in this research is the implementation of Badung Regent Regulation No. 47 Year 2016 about Grant Guidelines have been able to motivate the community through grant giving so that the community participates in supporting local government’s programs and activities. But it needs to be optimized again in terms of policy socialization and in the process of monitoring the use of grant funds in the field, as well as the provision of the SiE-Hibah system. Keywords: Public policy, public policy implementation, grant
1. Pendahuluan Anggaran tahun kegiatan
disusun atau
APBN/APBD untuk kebijakan
setiap
oleh
merencanakan yang
akan
Pemerintah
Pusat/Daerah
bertujuan
untuk
kesejahteraan
masyarakat.
meningkatkan Pemerintah
dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam
Daerah
anggaran dijelaskan program dan kegiatan
berpatokan
yang akan diselenggarakan setiap tahun
Anggaran belanja hibah pada setiap daerah
yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi
berbeda-beda tergantung dari kekuatan
belanja. Klasifikasi jenis belanja di dalam
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
anggaran tersebut salah satunya adalah
yang masuk ke dalam APBD yang dimiliki
belanja
setiap daerah.
hibah.
Belanja
hibah
adalah
transfer uang atau barang yang diberikan
1
dapat
yang
pada
menyalurkan keuangan
hibah daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pengalokasian
dana
hibah
kepada
yang dimiliki Kabupaten Badung sangat
masyarakat. Fasilitator kebijakan dalam hal
mendukung dalam mendanai hibah yang
ini anggota dewan Kabupaten Badung
dianggarkan di dalam APBD Kabupaten
hanya sebagai media perantara antara
Badung.
kelompok masyarakat yang mengajukan
Anggaran
dana
hibah
dalam
APBD Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten
hibah
Badung
sebesar
Badung melalui masa reses. Masa reses
224.885.879.350,00 rupiah dan setelah
tersebut dipergunakan untuk penyerapan
terjadinya anggaran perubahan bertambah
aspirasi masyarakat dengan turun langsung
menjadi 236.151.906.850,00 rupiah atau
ke masyarakat sehingga untuk kelompok
sekitar 6,2% dari APBD. Anggaran hibah
masyarakat yang perlu dibantu dengan
tersebut
hibah maka akan difasilitasi dan dibantu
adalah
semula
bertambah
11.296.027.500,00
sebesar
rupiah
(APBD
dengan
dengan
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016).
Pemerintah
diberikan
Kabupaten
dana
hibah
oleh
Pemerintah Kabupaten Badung.
Sesuai dengan Peraturan Bupati
Jumlah
penerima
hibah
dari
Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang
kelompok masyarakat contohnya seperti
Pedoman Pemberian Hibah pengalokasian
Pengempon Pura, Banjar, Kelompok PKK,
dana
Badung
Sekaa di Kelurahan Benoa yang difasilitasi
merupakan kebijakan yang bertujuan untuk
oleh anggota dewan merupakan wilayah
mempercepat
pembangunan.
dengan jumlah permohonan proposal hibah
Adapun perencanaan dan penganggaran
yang terealisasi di Kabupaten Badung
hibah dimulai dari adanya usulan hibah
paling tinggi. Dapat dilihat dalam tabel
atau proposal yang diajukan oleh kelompok
berikut.
masyarakat
Tabel
hibah
di
Kabupaten
proses
yang
mengusulkan
hibah
1.2
Jumlah
Penerima
Hibah
kepada Bupati Badung. Kemudian proposal
Tertinggi Di Kabupaten Badung Tahun
tersebut akan dievaluasi oleh SKPD terkait,
Anggaran 2016
setelah itu rekomendasi evaluasi dari SKPD
No.
tersebut akan disampaikan kepada Bupati Badung
untuk
direalisasikan
Kelurahan/Desa
Penerima
dapat Kelurahan Benoa
91
mendapatkan persetujuan Bupati Badung
2.
Kelurahan Sading
67
maka hibah tersebut dapat direalisasikan
3.
Desa Tibu Beneng
58
mengusulkan
hibah
Jika
Hibah 1.
kelompok
tidak.
Jumlah
telah
kepada
atau
diputuskan
Nama
masyarakat melalui
yang
Sumber : Lampiran SK Hibah Kabupaten
Naskah
Badung Tahun Anggaran 2016
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Wilayah Kelurahan Benoa dalam
Proses pengimplementasian hibah yang
diberikan
kepada
anggaran hibah Tahun Anggaran 2016
kelompok
untuk
proposal
hibah
yang
sudah
masyarakat tersebut dapat difasilitasi oleh
terealisasi sebanyak 91 proposal yang
anggota
diusulkan
dewan
untuk
membantu
2
oleh
kelompok
masyarakat
contohnya seperti Pengempon Pura, Sekaa
dan kekurangan dalam proses realisasinya.
Santhi, Sekaa Teruna, Banjar, Kelompok
Dengan
PKK dengan total jumlah hibah sebesar Rp
permasalahan serta fakta-fakta yang terjadi
6.896.125.291,00.
Jumlah
di
yang
tersebut
terealisasi
Kabupaten
Badung
91
proposal
di
melihat
lapangan
permasalahan-
penulis
tertarik
untuk
wilayah
melakukan penelitian lebih dalam yang
jumlah
difokuskan di wilayah Kelurahan Benoa,
merupakan
yang paling banyak diterima oleh kelompok
Kecamatan
Kuta
masyarakat yang ada di Kelurahan Benoa
mengambil judul “Implementasi Kebijakan
dibandingkan dengan Desa/Kelurahan yang
Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun
lain sehingga banyak masyarakat yang
2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dapat terbantu dan merasakan dampak dari
di
tujuan pemberian hibah tersebut.
Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok
Kabupaten
Badung
Adapun permasalahan yang sering
Masyarakat
di
terjadi
dalam
Kecamatan
Kuta
hibah
diantaranya
implementasi
pemberian
kelemahan
perencanaan
hibah
yang
fiktif,penyaluran anggaran
dari
hibah
prioritas,
diajukan
permasalahan
adanya
pemberian
dijadikan
sekelompok
pengkajian
hibah,
pedoman
rasionalitas,
mempercepat
pembangunan apakah
sudah
yang
yaitu
keadilan,
di
tercapai
atau
asas
Anderson
adopsi
kebijakan,
kebijakan,
dan
evaluasi
kebijakan menurut Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2003:24) .
Badung tidak.
Implementasi Kebijakan Implementasi luas
mempunyai
dipandang
makna
secara
pelaksanaan
undang-undang dimana berbagai aktor,
Implementasi kebijakan pemberian Badung
berhubungan
menurut
kebijakan,
implementasi
berpedoman pada aturan yang mengatur.
Kabupaten
diperhatikan
formulasi
dan
harus dilaksanakan secara nyata dengan
di
yang
terdiri dari tahap penyusunan agenda,
pertumbuhan
Kabupaten
aktor
atau
(2014:7). Tahap - tahap kebijakan Publik
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan
hibah
adalah
dengan suatu permasalahan atau suatu hal
apakah
manfaat untuk masyarakat serta tujuan untuk
publik
maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan
terealisasikan sesuai peraturan dan asas
kepatutan,
Kabupaten
serangkaian kegiatan yang mempunyai
kebijakan pemberian dana hibah sudah
yang
Benoa,
dilaksanakan oleh seorang aktor dengan
diperlukan
kebijakan
Selatan,
Kebijakan
tidak
tepat sasaran.
tersebut
Kelurahan
Teori Kebijakan Publik
rasional, penerima yang tidak jelas dan
Terkait
Tentang
2. Kajian Pustaka
banyak
tidak
yang
(Studi
penggunaan
masih
yang
dengan
Badung Tahun Anggaran 2016)”.
proposal,
pertanggungjawaban dana
dalam
Selatan
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja
pada
bersama-sama
kenyataannya masih terjadi permasalahan
3
untuk
menjalankan
kebijakan
dalam
tujuan-tujuan
upaya
kebijakan
untuk atau
meraih
pemenuhan belanja urusan wajib dan
program-
belanja urusan pilihan. Pemberian hibah
program ataumerupakan tahap dari proses
bertujuan
kebijakan
pembangunan,
segera
setelah
penetapan
undang-undang dalam Winarno (2007:144).
untuk
mempercepat dan
proses
mendukung
tercapainya tujuan program serta kegiatan Pemerintah
Kabupaten
sesuai
Model Implementasi
prioritas
KebijakanGeorge C. Edward III (1980)
denganberpedoman pada asas keadilan,
Terdapat
4
(empat)
mempengaruhi
variabel
implementasi
dan
Badung
kebutuhan
daerah
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
yang
masyarakat.
kebijakan,
yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan menamakan
Penganggaran Hibah
model implementasi kebijakan publiknya
Prosedur penggaran hibah adalah sebagai
dengan istilah Direct and Indirerct Impact
berikut : a. Pemerintah,
on Implementation menurut George C.
lainnya,
Edward III dalam Agustino (2016:136).
pemerintah
daerah
perusahaan
masyarakat
dan
daerah, organisasi
kemasyarakatan
Konsep Hibah
dapat
mengajukanproposal
Pengertian Hibah
Bupati yang paling sedikit memuat
Pemberian uang/barang atau jasa bertujuan
untuk
penyelenggaraan
latar belakang, maksud, dan tujuan.
menunjang
urusan
pemerintah
daerahyang diberikan pemerintah daerah
lain,
BUMN/BUMD,
telah
mengikat
serta
menerus.merupakan
terus
pengertian
hibah
Pembangunan/kegiatan,
acara
rapat.
Proposal
tersebut ditandatangani oleh Ketua
ditetapkan
tidak
Panitia
Berita
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak
melampirkan
Kegiatan yang akan dilakukan, dan
yang berbadan hukum Indonesia, yang spesifik
tersebut
Foto Lingkungan dan Foto tempat
Badan,
Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
secara
Usulan
Rencana Anggaran Biaya (RAB),
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah
kepada
Panitia/Organisasi,
Bendahara
Panitia/Organisasi,
Sekretaris
Panitia/Organisasi,
dengan
mengetahui
sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 47
oleh
Kelian
Banjar
Dinas/Kepala Lingkungan, Kelian
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian
Banjar
Hibah.
Adat,
Perbekel/Lurah
Bendesa Adat dan Camat. Pemerintah
menyalurkan keuangan dilakukan
hibah daerah. setelah
Daerah
dapat
berpatokan
pada
Pemberian
hibah
b. Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah (proposal).
mengutamakan
4
c.
Kepala
SKPD
menyampaikan
terkait
hasil
Peraturan
evaluasi
Bupati
tentang
Penjabaran APBD.
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah
3. METODELOGI PENELITIAN
Daerah (TAPD).
Penelitian
d. TAPD memberikan pertimbangan
penelitian
atas rekomendasi SKPD terkait sesuai
dengan
kemampuan
prioritas
keuangan
orang maupun perilaku yang dapat diamati menurut Bodgan dan Taylor pada Moleong (2013:4).
pertimbangan TAPD menjadi dasar
Sesuaidenganjudulpenelitianyang
anggaran
dilakukan oleh penulis yaituImplementasi
hibah dalam rancangan KUA dan
Kebijakan Peraturan Bupati Badung Nomor
PPAS. Pencantuman
alokasi
47
anggaran
Kepada
g. Hibah berupa uang dicantumkan
Selatan,
h. Hibah berupa barang atau jasa
Anggaran
dicantumkan dalam RKA-SKPD.
APBD
sesuai
kelompok
belanja
Kecamatan
belanja
pemerintah, lainnya,
hibah
Bupati
Penelitian
Kuta
Selatan,
Berdasarkan
ini
Kabupaten
dari
hasil
temuan
penelitian, peneliti menelaah implementasi
daerah,
Kebijakan
Pemberian
organisasi
Kelurahan
Benoa,
Kecamatan
Kabupaten
Badung
Selatan,
kemasyarakatan. l.
2016).
Tahun
daerah
pemerintah
dan
Badung
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
meliputi
perusahaan
masyarakat
Kabupaten
Kuta
Badung Tahun Anggaran 2016.
tidak
Objek belanja hibah dan rincian objek
Kecamatan
berada pada wilayah Kelurahan Benoa,
langsung pada PPKD. k.
Benoa,
di
Badung kepada kelompok masyarakat yang
peraturan
Hibah berupa uang dianggarkan dalam
Masyarakat
dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten
perundang-undangan. j.
Pedoman
menggambarkan implementasi pemberian
RKA-SKPD
menjadi dasar penganggaran hibah dalam
Tentang
Kelompok
Kelurahan
dalam RKA-PPKD.
dan
2016
(Studi Tentang Penyaluran Dana Hibah
uang, barang dan/jasa.
RKA-PPKD
Tahun
Pemberian Hibah di Kabupaten Badung
meliputi anggaran hibah berupa
i.
Metode
kata-kata tertulis atau pun lisan dari orang-
e. Rekomendasi kepala SKPD dan
f.
kualitatif.
yang menghasilkan data deskriptif berupa
daerah
Bupati.
alokasi
deskriptif
menggunakan
penelitian kualitatif merupakan penelitian
dan
untuk mendapat persetujuan dari
pencantuman
ini
mencantumkan
Anggaran
daftar
2016
Dana
Hibah
menggunakan
di
Kuta Tahun teori
penerima, alamat penerima dan
implementasi kebijakan dari George C.
besaran hibah dalam lampiran III
Edward III yang terdiri dari komunikasi,
5
sumber
daya,
disposisi
dan
struktur
sosialisasi
birokrasi sebagai berikut:
secara
menyeluruh
oleh
Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat
1. Komunikasi
agar
memahami
suatu
kebijakan dalam hal ini sosialiasi mengenai dalam
kebijakan Peraturan Bupati Badung No. 47
implementasi kebijakan pemberian hibah
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian
tergolong belum berjalan dengan efektif, hal
Hibah.
Komunikasi
yang
dilakukan
ini ditunjukkan dari kurangnya sosialisasi
2. Sumber Daya
kebijakan. Sehingga masyarakat banyak yang
belum
ketentuan
mengetahui
pemberian
Sosialisasi
yang
syarat
bantuan dilakukan
dan
Indikator
kedua
yang
hibah.
mendukung
dari
belum
implementasi
kebijakan
selanjutnya
keberhasilan adalah
adanya
dengan
jumlah
dilaksanakan secara menyeluruh kepada
sumber
masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang
kecukupan staf pada pelaksanaan realisasi
dilakukan di lapangan khususnya yang
dana hibah, dalam implementasi pemberian
berada di Kelurahan Benoa hanya melalui
dana hibah terdapat proses pengawasan
peranan
penggunaan
anggota
dewan
yang
dapat
daya.Terkait
suatu
dana
proses
monitoring
hibah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Badung. Proses tersebut
oleh
monitoring
anggota
penyerapan
aspirasi
dewan
akan
saat
Jumlah
melakukan
tersebut
oleh
Badung
sesuai
Pemerintah
Kabupaten
dengan
kebijakan
untuk
penerima hibah dengan jangkauan wilayah yang sangat luas namun tidak didukung dengan adanya kecukupan jumlah staf yang
akan memfasilitasi bantuan hibah kepada
bertugas
untuk
melakukan
pengawasan. Dampak dari kekurangan
kelompok masyarakat yang dapat dibantu
jumlah
dengan diberikan dana hibah. Namun
staf
tersebut
dalam
proses
monitoring yang dilakukan di setiap wilayah
dalam proses sosialisasi tersebut tidak
Kabupaten Badung hanya dimonitoring ke
cukup hanya dilakukan dalam masa reses anggota dewan, karena masyarakat belum mengetahui secara jelas terkait aturan Sehingga
bertugas
turun untuk pengawasan. Melihat jumlah
menyerap aspirasi masyarakat tersebut dan
hibah.
yang
hibah masih kekurangan jumlah staf yang
pemberian hibah. Anggota dewan akan
pemberian
staf
dalam melihat realisasi penggunaan dana
terkait
dengan adanya bantuan dana hibah yang dilakukan
untuk
melakukan proses monitoring ke lapangan
anggota
mensosialisasikan
dilakukan
oleh
digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
yaitu dalam proses penyerapan aspirasi Pada
tersebut
dilakukan
mengawasi penggunaan dana hibah agar
dewan dilaksanakan pada waktu reses
masyarakat.
wajib
atau
menjadi fasilitator dari pemberian dana
Sosialisasi
yang
hibah
beberapa
penerima
hibah
dilakukan
pada
setiap
dan
tidak
kelompok
masyarakat yang menerima dana hibah.
diperlukan
6
Sehingga
belum
dengan Peraturan Bupati Badung No. 47
Pengawasan
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian
sangat penting dilakukan agar tidak terjadi
Hibah. Kemudian tingkat kejujuran dalam
penyelewengan penggunaan dana yang
pelaksanaan penggunaan dana hibah yang
sudah diterima. Untuk mendukung hal
telah direalisasikan tergolong sangat baik
tersebut
terlihat
berjalan
proses
dengan
jumlah
kompetensi
monitoring
efektif.
kecukupan
yang
dimiliki
staf
staf
dan
dari
adanya
kejujuran
dalam
sangat
pelaporan pertanggungjawaban yang harus
penting dalam setiap pelaksanaan suatu
dilaporkan para penerima hibah, selain itu
kebijakan agar nantinya dapat mencapai
adanya
tujuan dari kebijakan.
untuk mengawasi penggunaan dana hibah yang
Keberadaan fasilitas pendukung baik
pengajuan
dahulu
kelapangan
dan
dalam
proposal
dievaluasi
juga oleh
Dinas/Instansi yang terkait sesuai dengan
sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaan
proposal yang diajukan. Sehingga dalam
pemberian dana hibah fasilitas pendukung
penggunaan
yang dimaksud adalah adanya sistem yang
dana
hibah
yang
direalisasikan
disebut dengan SiE-Hibah, namun sistem
sudah dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik dan
tersebut belum dimiliki oleh Pemerintah Sistem
monitoring
direalisasikan
awal
terlebih
pengimplementasian suatu kebijakan juga
Badung.
sudah
proses
sarana dan prasarana dalam menunjang
Kabupaten
proses
tidak ada dana yang digunakan secara
tersebut
tidak efektif.
berfungsi untuk memverifikasi dana hibah yang direalisasikan agar tidak berturut-turut
Proses sharing dalam pelaksanaan
dalam setiap Tahun Anggaran kepada
kebijakan pemberian hibah di Kabupaten
penerima hibah yang sama. Sistem SiE-
Badung dilaksanakan pada saat masa
Hibah tersebut baru dimiliki oleh Badan
reses
Pengawas
penyerapan aspirasi masyarakat tersebut
Keuangan
(BPK).
Sehingga
anggota
dewan.
kedepannya sistem tersebut minimal harus
akan
dimiliki
kebutuhan-kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten
Badung
ditampung
Dalam
proses
usulan-usulan
dan
masyarakat
yang
agar mempermudah dalam pelaksanaan
nantinya bisa dibantu melalui pemberian
verifikasi proposal permohonan hibah yang
dana hibah. Proses sharing yang dilakukan
masuk.
pada saat masa reses tersebut akan menerima
3. Disposisi
saran
dan
kritikan
dari
masyarakat yang dapat dijadikan masukan dalam
Disposisi berkaitan dengan sikap para
mengevaluasi
pelaksanaan
pelaksana kebijakan. Komitmen dari para
kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan
pelaksana kebijakan terlihat dari adanya
untuk perumusan kebijakan baru serta
pengarahan kepada masyarakat jika terjadi
untuk
kesalahan dalam melengkapi persyaratan
tersebut.
dalam pengajuan permohonan hibah sesuai
meningkatkan
kualitas
4. Struktur Birokrasi
7
kebijakan
Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya
Standar
Procedures(SOPs)
dan
tidak lepas untuk mendukung sasaran
Operating
program dan kegiatan Pemerintah Daerah,
melaksanakan
seperti contoh pelestarian kebudayaan,
Fragmentasi.Proses pelaksanaan kebijakan
fasilitas
pemberian hibah di Kabupaten Badung
(pembangunan
terdapat SOPs evaluasi proposal hibah
upacara adat dan lain sebagainya. Dalam
yang
dengan
pelaksanaanya dana hibah tidak boleh
prosedur yang telah ditetapkan. SOPs
diberikan secara berturut-turut pada setiap
tersebut
evaluasi
Tahun Anggaran kepada penerima hibah
proposal yang dilakukan oleh SKPD terkait
yang sama dan dalam pengajuan proposal
sampai
hibah, harus melampirkan surat pernyataan
sudah
dilakukan
diawali
dari
dengan
pertimbangan
sesuai
proses
hasil
evaluasi
dari
pengganggaran
dana
dan
hibah
sudah
menerus. Hal ini memperlihatkan bahwa
setiap Tahun Anggaran kepada penerima hibah yang berbeda. Sehingga nantinya penyaluran dana hibah merata kepada
SKPD/unit kerja terkait yang memiliki tugas
pelaksanaan
realisasi
pemberian
masyarakat
dalam
pelaksanaan
stuktur realisasi
birokrasi,
maka
pemberian
dana
setiap
unit
kerja
yang
memotivasi
Pemerintah Kabupaten Badung. Namun dalam pengamalan asas ini harus didukung dengan
adanya
sosialisasi
secara
menyeluruh agar masyarakat mengetahui
hibah akan lebih baik karena dilaksanakan oleh
dapat
mendukung kebijakan yang dilakukan oleh
Kabupaten Badung. Melalui pembagian dalam
dan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
dana
hibah yang dilakukan oleh Pemerintah
tugas
terus-
merata dan memberikan kesempatan pada
dalam
masing-masing
secara
pemberian dana hibah dilakukan secara
proses evaluasi proposal yang melibatkan
fungsinya
hibah
kegiatan
tidak
fragmentasi
menerima
banjar),
untuk
kebijakan pemberian hibah ini, terlihat dari
dan
balai
kemasyarakatan
TAPD
dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan
umum
adanya kebijakan pemberian hibah sesuai
sesuai
dengan peraturan pemberian hibah.
bidangnya masing-masing.
Kedua pengamalan asas kepatutan
Pengamalan
asas
yang
menjadi
dalam
pengimplementasian
pemberian
pedoman dalam pemberian dana
dana hibah sudah diterapkan dengan baik,
hibah
dilihat dari proses awal pengajuan proposal dana hibah yang diajukan oleh kelompok Asas yang pertama dilihat yaitu
masyarakat akan dievaluasi langsung oleh
asas keadilan artinya setiap kelompok
Dinas/Instansi yang terkait dalam proposal.
masyarakat yang berdomisili menjadi warga
Kemudian adanya proses monitoring untuk
di wilayah Kabupaten Badung maka berhak
memastikan kebenaran peruntukkan dari
untuk dibantu sesuai dengan kebutuhan
penggunaan
yang layak diberi bantuan dengan dana
dana
hibah
yang
akan
direalisasikan. Sehingga dana hibah yang
hibah. Peruntukan dana hibah tersebut juga
terealisasi tersebut digunakan secara tepat
8
dan sesuai dengan aturan serta tidak lepas
sarana dan prasarana desa dan lain
dalam menunjang program dan kegiatan
sebagainya
pemerintah Daerah.
terselenggaranya
Ketiga rasionalitas
pengamalan terlihat
dari
asas
dengan
pelaporan
direalisasikan
sepenuhnya
dibantu
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat
tidak
sesuai
ditarik
akan
Kabupaten
proposal
dengan
standar
dimiliki
Pemerintah
untuk
penggunaan
Kabupaten dana
dana
yang
standar
ditetapkan
di
Badung
dengan
harga
Pemerintah Rancangan
yang
mampu
namun kembali
masih dalam
perlu aspek
nantinya
pelaksanaan
dari
2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
Anggaran
akan
berjalan
sesuai
dengan
tujuan
kebijakan yang ingin dicapai. Kemudian dalam proses monitoring perlu diefektifkan kembali dalam hal pengadaan staf yang
lapangan.
bertugas untuk turun ke lapangan guna
Keempat yaitu asas manfaat untuk
mengawasi realisasi penggunaan dana
masyarakat, sangat jelas terlihat bahwa
hibah ke setiap penerima hibah yang sudah
manfaat yang diberikan dari pemberian
direalisasikan.
dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Badung
lapangan
membantu
dengan
dari diberikannya bantuan dana hibah masyarakat
adalah
dalam
dalam
diperlukan
di agar
peruntukkannya.
Selanjutnya
kembali dalam aspek sumber daya yaitu pada
menunjang
ketersediaan
fasilitas
pendukung
seperti sistem yang disebut dengan Sie-
program dan kegiatan pemerintah Daerah, seperti
sangat
monitoring
kekurangan yang masih perlu ditingkatkan
untuk
memotivasi masyarakat agar turut berperan berpartisipasi
Proses
penggunaan dana hibah digunakan sesuai
meringankan beban masyarakat. Tujuan
contohnya
sudah
wilayah
Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun
Kabupaten
dana hibah dengan peruntukkannya di
dan
hibah,
sehingga
telah
dipastikan tingkat rasionalitas penggunaan
kepada
di
agar peraturan tersebut dapat dimengerti
Biaya (RAB) di dalam proposal hibah dapat
Kabupaten
difokuskan
dalam
komunikasi yaitu pada sosialisasi kebijakan
akan
direalisasikan. Sehingga dengan adanya kesesuaian
adalah
khususnya
Benoa
ditingkatkan
Badung
yang
ini
memotivasi masyarakat melalui pemberian
dalam
harga
ini
Kelurahan
yang diajukan tersebut terlebih dahulu anggaran
penelitian
Badung
penelitian
terdapat dalam proposal karena proposal
kesesuaian
dari
pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah di
dengan
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang
dievaluasi
pemerintahan,
5. KESIMPULAN
penerima dana hibah. Anggaran dana yang
fungsi
kesesuaian
pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh
hibah
mendukung
pembangunan, dan kemasyarakatan.
penggunaan anggaran dana hibah yang direalisasikan
yang
Hibah (Sistem Elektronik Hibah). Sistem
pelestarian
tersebut
kebudayaan, Upacara Adat, pembangunan
9
berfungsi
untuk
membantu
staf/pegawai
memverifikasi
dana
Agustino,
hibah
Leo.
2016.
Dasar-dasar
Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
yang direalisasikan agar tidak berturut-turut
Dun, William N. 2003. Pengantar Analisis
setiap Tahun Anggaran kepada penerima
Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah
hibah yang sama.
Mada University Press. Keterkaitan
dengan
realisasi
Moleong,
pengamalan asas yang menjadi pedoman dalam
pemberian
dilakukan
oleh
dana
hibah
Pemerintah
dan
manfaat
Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
untuk
Pasolong,
Sugiono.
wilayah Kelurahan Benoa seperti contoh
Kualitatif,
Teruna/Karang Taruna, Pecalang, Sekaa
Sugiono.
tersebut
dan
sudah
Sumarsono,
masyarakat
dapat
Bandung:
Metode
Penelitian
Pendekatan dan
R&D,
Kuantitatif, Bandung:
Sonny.
2003.
Ekonomi
Ilmu. Supriyono,
dalam pelestarian kebudayaan, fasilitas
Agus.
Learning
umum kemasyarakatan seperti perehaban
2009.
Teori
dan
Cooperative Aplikasi
Paikem.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pura, Bale Banjar, kegiatan Upacara Adat
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:
agar terlaksananya fungsi pemerintahan,
Teori dan Proses, Yogyakarta: Media
pembangunan dan kemasyarakatan.
Pressindo.
Dokumen Elektronik Nusabali. 2016. Masalah Hibah Jadi PR Bupati Baru. Diunduh dari http://www.nusabali.com tanggal 10 Januari 2017 pukul 17.00 WITA. Bali.bps. 2016. Bali Dalam Angka 2016, Ringkasan Realisasi Anggaran
6. DAFTAR PUSTAKA 2014.
R&D,
Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha
dan kegiatan Pemerintah Daerah seperti
Leo.
Kuantitatif,
Manajemen Sumberdaya Manusia dan
dikatakan
menunjang pencapaian sasaran program
Buku Agustino,
Pendekatan
Penelitian
Alfabeta.
yang diberikan sudah sangat kelompok
Metode
2014.
Kualitatif,
dalam pemberian dana hibah tersebut.
oleh
Publik,
dan
Pendidikan:
keempat asas yang menjadi pedoman
dirasakan
Administrasi
Alfabeta.
lain
sebagainya sudah dilakukan berdasarkan
Manfaat
Metode
2012.
Pendidikan:
Pengempon Pura, kelompok PKK, Sekaa
dan
2012.
Bandung: Alfabeta.
hibah kepada kelompok masyarakat di
ternak
Harbani.
Penelitian
asas tersebut pemberian bantuan dana
kelompok
Metodelogi
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan
masyarakat. Selama dalam pengamalan
Santhi,
2013.
Remaja Rosdakarya Offest.
Kabupaten
dilihat dari asas keadilan, asas kepatutan, rasionalitas,
J.
Penelitian Kualitatif. Bandung : PT
yang
Badung sudah berjalan dengan efektif
asas
Lexy
Dasar-dasar
Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
10
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Bali, 2015. Diunduh dari http://www.bali.bps.go.idtanggal 21 Mei 2017 pukul 14.00 WITA. Bpkp. 2013. Mencegah Korupsi dalam Pelaksanaan Bansos dan Hibah. Diunduh dari http://www.bpkp.go.id tanggal 7 Januari 2017 pukul 07.46 WITA.
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah di Kabupaten Badung
11
