EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG. Oleh: DOROTEUS MARTYAN NIM

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Oleh: DOROTEUS MARTYAN NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat E-mail : [email protected]

ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan dampak kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Camat Kelam Permai, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Kaur Pemerintahan dan Kesra, Panitia Pemekaran dan Masyarakat Desa Gemba Raya. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pemekaran desa berupa kelancaran pada proses pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan kehidupan lebih sejahtera. Adapun dampak negatif berupa permasalahan umum mengenai batas wilayah dan tingkah laku masyarakat seperti timbulnya persaingan yang buruk akibat rasa iri terhadap desa pemekaran. Rekomendasi dari penelitian ini pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur harus dipertahankan. Pemerintah Desa Gemba Raya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pelimping dalam menangani permasalahan umum mengenai batas wilayah dan tingkah laku masyarakat untuk memperoleh solusi terbaik. Kata-kata kunci : Dampak, Pemekaran Desa, Pelayanan dan Pembangunan.

1 DOROTEUS MARTYAN, NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


ABSTRACT Doroteus Martyan: The Evaluation of Expansion Policy of Gemba Raya Village, Kelam Permai Sub-district, Sintang Regency. Essay. Pontianak: Science of Government Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University in cooperation with The Government of West Kalimantan Province. The purpose of this essay are to identify and describe the impact of expansion policy in Gemba Raya village, Kelam Permai sub-district, Sintang regency. This research is an descriptive of qualitative model and the subjects of this research consist of the head of Kelam Permai sub-district, Section chief of government in Kelam Permai Sub-district, The head of Gemba Raya village, the chief of people’s welfare affairs and government major, the expansion committee and the population of Gemba Raya village. The research result shows the positive impact of village expansion policy such as the fluency in public service process and the infrastructure improvement so it increase the economy of the population around it and increase their prosperous. In the other side, there are also the negative impact because of it that consist of the general problem about the boundaries and the attitude of the people around it, they tendence to be jealous because of the village expansion. The recomendation from this research in public service sector, especially in population administration major and infrastructure improvement must be maintenanced. The government of Gemba Raya village can coordinate with the government of Pelimping village to solve the problem related with the boundaries and the attitude of the people around it then find the best solution above all. Keywords : Impact, Village Expansion, Service and Developement.



tahun 2004 tentang pemerintahan

A. PENDAHULUAN

daerah disebutkan bahwa : “Desa

1. Latar Belakang Penelitian Pemekaran

wilayah

atau yang disebut dengan nama lain,

merupakan salah satu bentuk konkrit

selanjutnya disebut desa, adalah

dari kebijakan desentralisasi dan

kesatuan masyarakat hukum yang

otonomi

ini

memiliki batas-batas wilayah yang

merupakan suatu langkah strategis

berwenang untuk mengatur dan

yang ditempuh oleh pemerintah

mengurus kepentingan masyarakat

untuk

kualitas

setempat, berdasarkan asal-usul dan

tugas-tugas

adat istiadat setempat yang diakui

daerah.

Kebijakan

meningkatkan

pelaksanaan

pemerintahan baik dalam rangka

dan

pelayanan,

pemerintahan

pemberdayaan

dan

dihormati

dalam

Negara

sistem Kesatuan

pembangunan menuju terwujudnya

Republik

suatu tatanan kehidupan masyarakat

struktur

yang maju, mandiri, sejahtera, adil

masyarakat adat dan lain sebagainya

dan makmur. Dengan kata lain,

telah menjadi institusi sosial yang

hakikat pemekaran daerah otonom

mempunyai posisi sangat penting.

lebih

Desa

ditekankan

pada

mendekatkan

aspek

Indonesia”. sosial

merupakan

Dalam

sejenis

institusi

desa,

yang

pelayanan

otonom dengan tradisi, adat istiadat

rangka

dan hukumnya sendiri serta relatif

kesejahteraan

mandiri. Otonomi desa merupakan

karena

itu,

otonomi yang asli, bulat dan utuh

pemekaran wilayah merupakan cara

serta bukan merupakan pemberian

atau pendekatan untuk mempercepat

dari

akselerasi pembangunan daerah.

pemerintah

pemerintahan

dalam

meningkatkan masyarakat.

Oleh

Secara

historis,

pemerintah.

Sebaliknya berkewajiban

desa

menghormati otonomi asli yang

merupakan cikal bakal terbentuknya

dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi

masyarakat

desa dianggap sebagai kewenangan

politik

dan

pemerintahan di Indonesia jauh

yang

sebelum

terbentuk.

mengakar dalam adat istiadat desa

Dalam Undang-Undang nomor 32

bukan juga berarti pemberian atau

bangsa

ini

telah

ada,

tumbuh

dan



desentralisasi. Otonomi desa berarti

Desa Gemba Raya merupakan

juga kemampuan masyarakat. Jadi

salah satu desa pemekaran yang ada

istilah ”otonomi desa” lebih tepat

di

bila

Kabupaten

diubah

masyarakat kemampuan

menjadi

”otonomi

desa” yang

Kelam

Sintang.

Permai

Desa

ini

berarti

dibentuk melalui Peraturan Daerah

benar-benar

Kabupaten Sintang nomor 7 tahun

tumbuh dari masyarakat desa. Dalam

Kecamatan

Menteri

Kecamatan

Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006

Kabupaten

tentang pembentukan, penghapusan,

data dari Badan Pusat Statistik

penggabungan desa dan perubahan

Kabupaten Sintang tahun 2012, desa

status desa menjadi kelurahan, pada

dengan luas wilayah 51 Km2 ini

bab 2 pasal (2) disebutkan bahwa :

memiliki 4 buah dusun dengan

“Pembentukan desa bertujuan untuk

jumlah penduduk 941 jiwa, dimana

meningkatkan

tingkat

guna

Peraturan

2007 tentang pemekaran desa di

pelayanan

mempercepat

kesejahteraan

publik

Kelam Sintang.

kepadatan

Permai Berdasarkan

penduduknya

terwujudnya

rata-rata 18 jiwa per Km2 atau 235

masyarakat”.

jiwa per dusun.

Pembentukan desa atau pemekaran

Kondisi Desa Gemba Raya

desa merupakan salah satu upaya

sebelum

pemerintah

dalam

memberikan

induknya yaitu Desa Pelimping

pelayanan

dan

mewujudkan

sangat menyulitkan bagi pemerintah

penyelenggaraan

desa dan masyarakat desa. Wilayah

pemerintahan,

pelaksanaan

desa yang terlalu luas membuat

pembangunan,

pembinaan

peningkatan

dimekarkan

kawasan-kawasan

dari

desa

menjadi

kemasyarakatan, pengembangan dan

terpencar

pemberdayaan

desa

rentang kendali pemerintah desa.

secara terpadu, tepat guna, dan

Faktor kewilayahan ini juga menjadi

berkesinambungan

dalam

suatu penghambat dalam proses

rangka penataan desa yang lebih

pemerataan pembangunan karena

efektif dan efisien.

pemerintah desa kesulitan untuk

masyarakat

serta

sehingga

desa

mempersulit

menjangkau keseluruhan wilayah 4 DOROTEUS MARTYAN, NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


desa dengan kondisi wilayah yang

dengan adanya Desa Gemba Raya

luas serta kawasan-kawasan desa

telah

yang terpencar.

kawasan

Selain itu, masyarakat desa

menghimpun desa

kawasan-

yang

awalnya

terpencar menjadi terpusat ke dalam

juga mengalami kesulitan untuk

masing-masing

berinteraksi dengan pemerintah desa

kondisi kawasan-kawasan desa yang

dalam

telah terpusat ke dalam masing-

berbagai

urusan

dan

keperluan yang disebabkan oleh

masing

faktor

pemerintah

geografis

seperti

jarak

desa

desa.

tersebut

desa

Dengan

membuat

menjadi

tempuh antar dusun dengan pusat

mudah

desa yang terlalu jauh dan kondisi

masyarakat desa. Jumlah penduduk

jalan yang kurang baik sehingga

dan luas wilayah desa yang telah di

sulit

Jumlah

perkecil dan di persempit melalui

penduduk yang cukup banyak juga

kebijakan pemekaran desa ini juga

menuntut pada kualitas pelayanan

semakin mempermudah pemerintah

yang lebih baik. Hal ini tentu

desa dalam memberikan pelayanan

menjadi

dan

untuk

dijangkau.

suatu

pemerintah

masalah

Desa

bagi

Pelimping,

berinteraksi

lebih

mewujudkan

dengan

peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan,

sehingga dibentuklah Desa Gemba

pelaksanaan

pembangunan,

Raya pada tahun 2007 sebagai solusi

pembinaan

dari permasalahan ini.

pengembangan dan pemberdayaan

Melalui kebijakan pemekaran Desa

Gemba

kemasyarakatan,

masyarakat desa secara terpadu,

Raya

telah

tepat guna, dan berkesinambungan

wilayah

Desa

serta dalam rangka penataan desa

Pelimping sehingga rentang kendali

yang lebih efektif dan efisien sesuai

pemerintah desa dapat terjangkau ke

dengan

seluruh

dalam Peraturan Daerah Kabupaten

mempersempit

wilayah

desa.

Dengan

demikian, maka proses pemerataan pembangunan di Desa Pelimping

tujuan

pemekaran

desa

Sintang nomor 7 tahun 2007. Data

hasil

olahan

bahwa

penulis

maupun di Desa Gemba Raya

menunjukkan

kebijakan

menjadi lebih mudah. Selain itu,

pemekaran Desa Gemba Raya juga 5

DOROTEUS MARTYAN, NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


telah

memberikan

banyak

pembangunan. Jarak tempuh antar

kemudahan bagi masyarakat desa.

dusun dengan pusat desa juga

Faktor

menjadi

geografis

seperti

jarak

lebih

dekat

sehingga

tempuh antar dusun dengan pusat

memudahkan masyarakat desa untuk

desa yang terlalu jauh, bukanlah

berinteraksi dengan pemerintah desa

suatu masalah lagi bagi masyarakat

dalam

desa karena jarak tempuh antar

keperluan.

dusun dengan pusat desa sejak

2. Rumusan Permasalahan

berbagai

urusan

dan

adanya Desa Gemba Raya menjadi

Setelah diuraikan dalam Latar

lebih dekat dan mudah di jangkau

Belakang dan Fokus Penelitian,

oleh masyarakat desa. Adanya Desa

dapat dirumuskan permasalahannya

Gemba

telah

yakni

desa

kebijakan pemekaran wilayah pada

dengan

sektor pelayanan publik bidang

Raya

mempermudah untuk

juga masyarakat

berinteraksi

:

”Bagaimana

pemerintah desa dalam berbagai

administrasi

urusan dan keperluan.

pembangunan

Kondisi Desa Gemba Raya

dampak

kependudukan

dan

infrastruktur

Desa

Gemba Raya di Kecamatan Kelam

saat ini jauh lebih baik dibandingkan

Permai Kabupaten Sintang?”

dengan

3. Tujuan Penelitian

kondisinya

sebelum

pemekaran. Pada sektor pelayanan,

Berdasarkan Latar Belakang,

pemerintah desa memiliki rentang

Fokus Penelitian, dan Rumusan

kendali yang terjangkau ke seluruh

Permasalahan, adapun yang menjadi

wilayah desa untuk memberikan

tujuan dalam melakukan penelitian

pelayanan

ini

kepada

masyarakat

adalah

untuk

mengetahui

sehingga pelayanan menjadi lebih

dampak kebijakan pemekaran Desa

efektif dan efisien. Sedangkan pada


sektor

Permai Kabupaten Sintang pada

kawasan

infrastruktur, desa

yang

kawasanawalnya

terpencar menjadi terpusat di dalam masing-masing

desa

sehingga

mempermudah proses pemerataan

sektor : 1) Pelayanan

Publik

bidang

Administrasi Kependudukan. 2) Pembangunan Infrastruktur. 6



4. Manfaat Penelitian.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1) Manfaat Teoritis

1. Teori

Dengan penelitian

adanya

ini,

1) Kebijakan Publik

diharapkan

dapat

memberi

kontribusi

dalam

pengembangan

ilmu

Ruang

lingkup

studi

kebijakan publik sangat luas karena

mencakup

berbagai

pengetahuan khususnya bagi

bidang dan sektor kehidupan

ilmu

masyarakat. Kebijakan publik

pemerintahan

terkait

dengan

yang evaluasi

dapat

di

pandang

sebagai

kebijakan serta dapat menjadi

manajemen pencapaian tujuan

salah satu referensi dalam

nasional (Nugroho, 2004:51).

penelitian yang sejenis untuk

Menurut

menambah kepustakaan.

Islamy, 2003:19) kebijakan

2) Manfaat Praktis

Easton

publik

Dari hasil penelitian ini,

(dalam

merupakan

pengalokasian

nilai-nilai

diharapkan dapat bermanfaat

secara paksa (sah) kepada

bagi

pelaku

seluruh anggota masyarakat.

pemerintahan

Selanjutnya, menurut Nugroho

para

penyelenggara

khususnya bagi pemerintahan

(2008:55) kebijakan

daerah

adalah keputusan yang dibuat

Kabupaten

Sintang

dalam melaksanakan tugasnya

oleh

sebagai abdi negara sekaligus

pemerintah, sebagai strategi

sebagai

merealisasikan tujuan negara

abdi

masyarakat

sehingga dapat meminimalisir

negara,

publik

khususnya

yang bersangkutan.

kesalahan yang terjadi dalam

Putra

(2003:84)

proses pengambilan keputusan

mengatakan

atau

proses suatu kebijakan publik

kebijakan

demi kesejahteraan

selanjutnya terwujudnya masyarakat

perlu

bahwa

juga

dalam

untuk

memperhatikan secara cermat

yang sesuai dengan prinsip

berbagai

jaringan

kekuatan

otonomi daerah.

politik, ekonomi, dan sosial 7



yang

berpengaruh

pada

(Wahab, 1990:123). Menurut

perilaku semua pihak yang

Nugroho (2004:183) bahwa

terlibat

sebuah kebijakan tidak bisa

sehingga

pada

akhirnya mencapai hasil yang

dilepaskan

diharapkan ataupun dampak

kebijakan harus diawasi, dan

yang

salah

tidak

diharapkan.

begitu

satu

saja,

mekanisme

Kemudian, Dunn (2000:22)

pengawasan tersebut disebut

mengatakan

proses

sebagai evaluasi kebijakan.

kebijakan

2) Evaluasi Kebijakan Publik

bahwa

pembuatan

merupakan serangkaian tahap

Evaluasi adalah kegiatan

yang saling bergantung yang

untuk menilai tingkat kinerja

diatur menurut urutan waktu,

suatu kebijakan (Subarsono,

yaitu:

2008:119).

penyusunan

agenda,

Evaluasi

baru

formulasi kebijakan, adopsi

dapat dilakukan apabila suatu

kebijakan,

kebijakan

kebijakan,

implementasi dan

penelitian

kebijakan.

sudah

cukup waktu. Untuk dapat mengetahui

Sebuah kebijakan yang

berjalan

outcome,

dan

dampak suatu kebijakan sudah

telah dibuat oleh pemerintah

tentu

wajib

tertentu, katakanlah 5 tahun

untuk

di

diperlukan

waktu

implementasikan agar tujuan

sejak

atau sasaran dapat tercapai

diimplementasikan.

karena fungsi implementasi

kalau

ialah untuk membentuk suatu

terlalu cepat, maka outcome

hubungan

dan

yang

kebijakan

evaluasi

dampak

itu Sebab

dilakukan

dari

memungkinkan tujuan-tujuan

kebijakan

ataupun

Sementara itu, Jones (dalam

sasaran-sasaran

kebijaksanaan

negara

belum

suatu

Widodo,

tampak.

2010:124)

diwujudkan sebagai outcome

menjelaskan

(hasil akhir) kegiatan-kegiatan

kebijakan lebih operasional

yang dilakukan

yaitu sebagai suatu aktivitas

pemerintah

evaluasi



yang dirancang untuk menilai

dihasilkan

hasil-hasil

melihat

kebijakan

daripada

hanya

hasilnya

semata.

pemerintah yang mempunyai

Itulah, suatu analisis proses

perbedaan-perbedaan

dengan mana suatu program

sangat

yang

penting

dalam

membuahkan

hasil.

spesifikasi objeknya, teknik-

evaluasi

teknik

deskriptif, berkesinambungan,

pengukurannya,

dan

metode analisisnya. Rossi

itu

Proses

berkembang,

luwes dan induktif.

dan

Freeman

Pasolong,

2008:60)

mencari kekurangan dari suatu

Evaluasi tidak hanya berguna

kebijakan, kemudian menutupi

untuk

kekurangan

(dalam

menjastifikasikan

Evaluasi

bertujuan

dari

kebijakan

kegunaan dari program yang

tersebut. Selanjutnya Evaluasi

sedang berjalan, tetapi juga

merupakan

untuk

mengetahui suatu kebijakan

melihat

kegunaan

upaya

untuk

program dan inisiatif baru

itu berhasil

peningkatan

efektifitas

merupakan salah satu tahapan

manajemen dan administrasi

dalam siklus kebijakan. Fungsi

program,

evaluasi

dan

atau tidak, dan

menurut

Luankali

mempertanggungjawabkan

(2007:93) adalah :

hasil

yang

1. Memberi informasi yang

program

valid dan dapat dipercaya

Patton

tentang kinerja kebijakan

kepada

pihak

mensponsori tersebut.

Menurut

(2009:30)

evaluasi

(kebutuhan,

nilai

dan

untuk

kesempatan

yang

telah

dimaksudkan

menguraikan dan memahami

dicapai

dinamika internal berjalannya

publik). Sebenarnya tujuan-

suatu

tujuan tertentu (%) telah

program.

Evaluasi

berimplikasi pada penekanan dalam hasil

melihat atau

bagaimana

keluaran

itu

via

tindakan

dicapai. 2. Memberi klarifikasi

sumbangan dan

kritik 9



terhadap nilai-nilai yang

memberdayakan output dan

mendasar dari pemilihan

outcomes yang dihasilkan dari

tujuan dan target.

suatu implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Badjuri dan Yuwono

(2003:132)

mengemukakan

Outcomes sesuatu

adalah

yang

lebih

bahwa

memfokuskan atau mencoba

kebijakan

untuk menentukan pengaruh

dimaksudkan untuk memenuhi

dari kebijakan dalam kondisi

3 tujuan utama, yaitu :

kehidupan

1. Menguji apakah kebijakan

sesungguhnya.

evaluasi

yang

diimplementasikan

telah mencapai tujuan.

Ketika

berbicara tentang outcomes dalam mengevaluasi sebuah

2. Menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan

yang

kebijakan, mengharuskan kita

publik

untuk mengetahui apa sasaran

terhadap kebijakan yang

utama dari kebijakan yang

telah diimplementasikan.

dikeluarkan

(objektifitas

3. Memberikan masukan pada

kebijakan),

bagaimana

kebijakan-kebijakan publik

implementasinya

(program),

yang akan datang.

dan jika ada, apa yang harus di

Menurut Dunn (dalam Agustino,

2006:187-188)

kerjakan terhadap hasil yang dicapai

oleh

salah satu fungsi dari evaluasi

(dampak

atau

kebijakan

hubungannya

publik

adalah

objeknya hasil

dan

dengan

evaluasi kebijakan harus bisa

kebijakan itu). Wajar apabila

memberi informasi yang valid

dalam mengukur keberhasilan

dan

perlu menetukan tidak hanya

dipercaya

kinerja

mengenai

kebijakan,

yaitu

beberapa

perubahan

pada

bagaimana efek dan dampak

kondisi kehidupan yang terjadi

dari kebijakan itu sendiri.

sesungguhnya,

seperti

Pada

pengurangan

jumlah

bagian

evaluator

ini,

seorang

harus

bisa

pengangguran,

tetapi

juga 10



sudah menjadi kewajiban para

- Bagaimanakah

sebuah

decision maker untuk melihat

kebijakan

dampak

dalam bentuk pelayanan

dari

formulasi

kebijakan

yang

diimplementasikan (Agustino, 2006:191).

umum

langsung

kepada

masyarakat? - Bagaimanakah

Pengukuran evaluasi

diwujudkan

bervariasi. evaluasi

mengacu

dalam

efektivitas dan efisiensi

Secara

metode

kebijakan

pada

yang

untuk

melaksanakan

empat

kebijakan

indikator. Indikator-indikator

tersebut?

yang dapat digunakan untuk

dipakai

3. Aspek

publik

Output,

fokus

melakukan evaluasi terhadap

penilaian atau indikatornya

kebijakan

adalah:

daerah

menurut

Badjuri dan Yuwono (dalam

- Apakah

hasil

atau

Nurcholis, 2007:278) yaitu :

produk yang dihasilkan

1. Aspek

dari sebuah kebijakan

Input,

fokus

penilaian atau indikatornya adalah:

publik? - Berapa

- Apakah

sumber

daya

orang

berhasil

yang

mengikuti

pendukung dan bahan-

program atau kebijakan

bahan

tersebut?

dasar

diperlukan

yang untuk

4. Aspek

Outcomes,

fokus

melaksanakan kebijakan


memadai?

adalah:

- Berapakah SDM, uang,

- Apakah dampak yang

infrastruktur pendukung

diterima

lain yang diperlukan?

masyarakat

2. Aspek

Proses,

fokus


pihak

oleh luas

yang

atau

terkena

kebijakan?

adalah: 11 DOROTEUS MARTYAN, NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


- Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? - Adakah negatifnya? dampak

yang

bertujuan

untuk

menggambarkan bagaimana dampak

dampak

kebijakan pemekaran wilayah pada

Seberapa

sektor pelayanan publik bidang

negatif

administrasi

kependudukan

dan

infrastruktur

Desa

tersebut?

pembangunan

Dari beberapa indikator

Gemba Raya. Pendekatan Kualitatif

penilaian

evaluasi

terhadap

dipilih agar dapat mengidentifikasi

kebijakan yang dikemukakan

serta

oleh

penulis

kebijakan pemekaran Desa Gemba

menggunakan indikator atau

Raya. Lokasi penelitian adalah Desa

kriteria

yang


dikembangkan oleh Badjuri

Permai Kabupaten Sintang. Subjek

dan

Dalam

penelitian

penulis

Permai, Kepala Seksi Pemerintahan

menggunakan indikator atau

di Kantor Camat Kelam Permai,

kriteria evaluasi pada aspek

Kepala Desa Gemba Raya, Kepala

Outcomes (dampak) dari suatu

Urusan

kebijakan untuk mengetahui

Kesejahteraan Rakyat di Kantor

dampak kebijakan pemekaran

Desa

wilayah pada sektor pelayanan

Pemekaran Desa Gemba Raya dan

publik

Masyarakat

para

pakar,

evaluasi

Yuwono.

penelitian

ini,

bidang

administrasi

kependudukan

dan

pembangunan

infrastruktur

Desa

Gemba

Kecamatan

Raya

Kelam

di

Permai

Kabupaten Sintang.

dengan

menggunakan pendekatan Kualitatif

dampak

Camat

Pemerintahan

Gemba

Raya,

Desa

Kelam

dan

Panitia

Gemba

Raya

sebanyak 4 (empat) orang. Dalam kegiatan

pengumpulan

menggunakan

teknik

data

observasi,

wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan

menggunakan

Penelitian ini merupakan jenis Deskriptif

yaitu

menguji

2. Metode Penelitian

penelitian

menganalisis

teknik

data triangulasi

sumber. C. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN 12



1. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa

Gemba

Kecamatan

Raya

Kelam

di

Permai

Berdasarkan hasil observasi, wawancara

terhadap

seluruh

informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan,

Kabupaten Sintang Berdasarkan hasil penelitian

adapun

dampak

positif

dari

selama di lapangan menunjukkan


bahwa

publik

Raya di Kecamatan Kelam Permai

bidang administrasi kependudukan

Kabupaten Sintang adalah sebagai

di Desa Gemba Raya sudah cukup

berikut :

sektor

pelayanan

baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini

terlihat

dari

kesiapsiagaan

1) Memperpendek kendali

rentang pemerintahan

aparatur pemerintah desa dalam

sehingga

memberikan pelayanan serta tingkat

pembangunan

antusias masyarakat dalam urusan

dan terjangkau ke seluruh

administrasi

wilayah.

kependudukan.

Pembangunan

infrastruktur

Desa

2) Pelaksanaan

Gemba Raya juga sudah cukup baik

kegiatan

dan maju. Hal ini terlihat dari

terkontrol.

kondisi

jalan

yang

membuat

masyarakat merasa sangat terbantu

pelayanan lebih

dan merata

kegiatan

pemerintah

3) Kelancaran

pada

– lebih

proses

pelayanan publik.

dalam bekerja contohnya pergi ke

4) Meningkatnya

kesadaran

kebun maupun mengangkut dan

masyarakat

terhadap

menjual

pentingnya

administrasi

hasil

perkebunannya

menjadi lebih mudah dan nyaman sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat. 2. Dampak Positif dari Kebijakan

kependudukan. 5) Perbaikan

pembangunan

infrastruktur. 6) Meningkatnya perekonomian

Pemekaran Desa Gemba Raya

masyarakat

di Kecamatan Kelam Permai

kehidupan lebih sejahtera.

Kabupaten Sintang

3. Dampak Kebijakan

sehingga

Negatif

dari

Pemekaran

Desa 13



Gemba Raya di Kecamatan

beberapa

Kelam

berikut :

Permai

Kabupaten

sebagai

1) Pemekaran Desa Gemba Raya

Sintang Berdasarkan hasil observasi, wawancara

kesimpulan

terhadap

di Kecamatan Kelam Permai

seluruh

Kabupaten

Sintang

telah

informan dan dokumentasi selama

terlaksana

dengan

baik.

melakukan penelitian di lapangan,

Adanya pembangunan berupa

adapun

jalan dan kantor desa melalui

dampak

positif

dari


bantuan

Raya di Kecamatan Kelam Permai

memberikan

Kabupaten Sintang adalah sebagai

positif

berikut :

kegiatan

1) Timbulnya

permasalahan

permasalahan

–

umum

mengenai batas wilayah.

desa

induk

pemekaran

dampak

pada

telah yang

perkembangan

pelayanan

publik

khususnya bidang administrasi kependudukan

dan

pembangunan infrastruktur.

2) Timbulnya perasaan iri dari masyarakat

pemerintah

terhadap

2) Pada sektor pelayanan publik bidang

administrasi

kependudukan,

melalui

masyarakat desa pemekaran.

pemekaran Desa Gemba Raya

3) Adanya sebagian masyarakat

telah mempersempit rentang

yang

tidak

peraturan ditetapkan

mematuhi

kendali pemerintahan dari 8

telah

buah Dusun menjadi 4 buah

yang oleh

pemerintah

desa. D. SIMPULAN,

SARAN

DAN

Dusun

sehingga

yang

diberikan

masyarakat

KETERBATASAN

optimal.

1. Simpulan

sektor

Berdasarkan uraian pada bab

pelayanan kepada

menjadi

lebih

Selanjutnya

pada

infrastruktur

pembangunan desa,

melalui

V tentang hasil penelitian dan

pemekaran Desa Gemba Raya

pembahasan,

membuat

dapat

diambil

pembangunan

menjadi lebih baik. Dengan 14 DOROTEUS MARTYAN, NIM. E42010034 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


rentang kendali pemerintahan

memiliki

yang

perbandingan

sempit

maka

suatu

nilai

antara

desa

pembangunan lebih merata.

pemekaran dengan desa induk

Pembangunan

infrastruktur

pemekaran. Namun, dampak

seperti jalan di Desa Gemba

negatif ini bukanlah suatu

Raya

memberikan

hambatan yang berarti bagi

kemudahan dan kenyamanan

Desa Gemba Raya sehingga

kepada

pelayanan

telah

masyarakat

dalam

publik

bekerja

sehingga

administrasi

perekonomian

semakin

dapat optimal

masyarakat semakin baik.

infrastruktur

di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten

Sintang

kependudukan

terlaksana

meningkat dan kesejahteraan

3) Pemekaran Desa Gemba Raya

bidang

dan

dengan

pembangunan dapat

berjalan

dengan lancar. 2. Saran Berdasarkan

seluruh

hasil

menimbulkan sedikit dampak

penelitian serta kesimpulan, dapat

negatif

dikemukakan

berupa

persaingan

antara desa pemekaran dengan desa Adanya

induk

pemekaran.

pemekaran

Desa

beberapa

saran

penelitian

ini

sebagai berikut : 1) Hasil

menyatakan bahwa pemekaran

Gemba Raya menimbulkan

Desa

kecemburuan

pada

Kecamatan

Kelam

masyarakat di desa induknya

Kabupaten

Sintang

telah

yakni Desa Pelimping dalam

terlaksana

dengan

baik.

berbagai sektor, baik itu dari

Prestasi

sektor

dipertahankan

dan

terus

ditingkatkan

lagi

oleh

sosial

pelayanan

bidang

publik

administrasi

Gemba

Raya

ini

di

Permai

harus

kependudukan maupun sektor

pemerintah Desa Gemba Raya

pembangunan

demi kemajuan Desa Gemba

infrastruktur

desa sehingga masyarakat di desa

induk

Raya.

pemekaran 15



2) Pemerintah Desa Gemba Raya dan

Pemerintah

Pelimping

Desa

dapat

bekerjasama

serta

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

saling

1) Sebagian data yang ada di

saling

Desa Gemba Raya belum

berkoordinasi dalam proses

diperbaharui

penyelenggaraan

beberapa data tidak dapat

pemerintahan desa khususnya

ditampilkan. Keterbatasan ini

pada sektor pelayanan publik

menjadi

kendala

tersendiri

bidang

bagi

penulis

dalam

administrasi

kependudukan

dan

pembangunan

infrastruktur

untuk

mengurangi

kecemburuan masyarakat

rasa

sosial

pada

desa

induk

di

pemekaran.

sehingga

mengidentifikasi

pemekaran

Desa Gemba Raya. 2) Beberapa informan mengalami kesulitan

dalam

menjawab

pertanyaan-pertanyaan wawancara yang disampaikan

3) Pemerintah Desa Gemba Raya perlu

oleh penulis. Kesulitan ini

mengikutsertakan

diakui sebagai permasalahan

aparatur pemerintah desanya

yang umum dan merupakan

dalam

keterbatasan informan tersebut

pelatihan-pelatihan

khusus untuk meningkatkan

dalam

sumberdaya

pendapatnya secara langsung.

aparatur

pemerintah desa menjadi lebih baik

3) Keterbatasan waktu penelitian

pelayanan

membuat penulis tidak bisa

bidang

memperoleh informasi secara

administrasi

kependudukan

maksimal tentang pemekaran

dan

pembangunan

Desa

publik

sehingga

mengemukakan

khususnya

Gemba

infrastruktur dapat terlaksana

Kecamatan

dengan lebih optimal.

Kabupaten Sintang.

Raya

Kelam

di

Permai

E. APRESIASI Pada kesempatan ini, penulis 3. Keterbatasan Penelitian

mengucapkan terima kasih kepada 16



seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program

Studi

Ilmu Pemerintahan

Kerjasama Universitas dengan

Pemerintah

Kalimantan

Barat

dan

Provinsi Pemerintah

Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dan Pemerintah Desa Gemba Raya telah

Mada. Mada

Tanjungpura

Daerah Kabupaten Sintang, khususnya

yang

Universitas Gadjah Yogyakarta: Gadjah University Press.

membantu

serta

memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA Sumber Literatur: Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta. ------. 2007. Perihal Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Fakultas ISIPOL

Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Luankali, Bernardus. 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta: Amelia Press. Moenir, H. A. S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. ------. 2008. Public Policy. Jakarta: PT Gramedia. Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta. Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Putra,

Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kelam Permai Dalam Angka. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

------. 2012. Kecamatan Kelam Permai Dalam Angka. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Retnaningsih, Ning. Dkk. 2008. Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya. Percik: Salatiga.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 7 tahun 2007. Tentang pemekaran desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Desa Gemba Raya nomor 5 tahun 2012. Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Gemba Raya.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006. Tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa Menjadi kelurahan.

Tohardi, Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN. Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Malang: Rhineka Cipta. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Dokumen dan Sumber Peraturan / Undang-Undang: Badan

Pusat Statistik Kabupaten Sintang. 2013. Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005. Tentang desa. Profil Desa Gemba Raya tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah. Skripsi: Dewi, Lisa Agustina. 2012. Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Tirtayasa: Universitas Sultan Ageng. 18



Ratnasari, Neneng. 2012. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Melawi. Pontianak: Universitas Tanjungpura. Wijoyo, Tri Banjir Adi. 2013. Pemekaran Desa ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Makassar: Universitas Hassanuddin. Bahan Ajar: Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Ahmad Tohardi, 2012. Rujukan Elektronik: (http://repository.unhas.ac.id) di akses pada 11 Maret 2014. (http://sintangkab.bps.go.id) di akses pada 26 Maret 2014. (http://id.wikipedia.org) di akses pada 25 Agustus 2014. (http://tentangpelayananpublik.blogspo t.com) di akses pada 26 Agustus 2014.


EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG. Oleh: DOROTEUS MARTYAN NIM

Recommend Documents