KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR DESA DI KECAMATAN SINTANG DAN KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR DESA DI KECAMATAN SINTANG DAN KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG Oleh: RIRIN RIANTY NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis berusaha memaparkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Penyelesaian konflik tapal batas desa yang berbeda kecamatan ini telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dan keputusan yang dikeluarkan Bupati bersifat final. Tiga indikator yang digunakan penulis untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintahan yakni komunikasi atasan dengan bawahan, persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan, dan keandalan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Kabupaten Sintang dengan Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan Kabupaten Sintang dengan Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) belum efektif, tetapi komunikasi antara Kecamatan (Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dengan Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) sudah efektif. Selain itu, atasan sudah memiliki pandangan bahwa komunikasi dengan bawahan adalah hal yang penting. Kemudian, informasi dari pemerintah sudah dapat diandalkan. Kata-kata kunci : Komunikasi, Pemerintahan, Konflik.

COMMUNICATION OF GOVERNMENT TO PREVENT OF BORDER CONFLICT BETWEEN VILLAGE IN SINTANG SUBDISTRICT AND DEDAI SUBDISTRICT, SINTANG REGENCY. RESEARCH Abstract In this research writer try to explain about communication by government to prevent of border conflict between Desa Mungguk Bantok in Sintang with Desa Nanga Jetak in Dedai, Kabupaten Sintang. The solution of this border conflict given to Government of Kabupaten Sintang and than Bupati make a final decision to solve this problem. The writer use three indicator to measure effectiveness of communication government, that is communication of superior with the employee, perception of superior about communication with the employee and reliability of information. Result of this research is refer about communication between Kabupaten Sintang with Kecamatan (Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) and than between Kabupaten Sintang with Desa (Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) is not effective, but communication between Kecamatan (Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) with Desa (Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) has been effective. After that, superior already has opinion that communication with the employee is important thing. And than, the information from government hes been reliability. Keywords: Communication, Government, Conflict.

1 RIRIN RIANTY, NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan


suatu wilayah adalah sangat menentukan

A. PENDAHULUAN

untuk kepastian hukum bagi pemerintah 1.

dan masyarakat dalam melakukan interaksi

Latar Belakang Penelitian Tanah

yang

hukum

tanah

kewajiban

tertentu

seringkali menjadi hal yang diperebutkan

masyarakat

serta

banyak orang. Tanah yang disengketakan

masyarakat

terhadap

ialah

umum

memiliki

merupakan

nilai

tanah

dan

yang

barang

karenanya

mengandung

nilai

misalnya

dalam

penetapan

sebagai

warga

pemenuhan

hak-hak

fungsi

pemerintahan

dan

peningkatan

ekonomi tinggi atau memiliki kekayaan

kesejahteraan

alam yang besar yang dapat menimbulkan

masyarakat setempat. Batas wilayah sering

konflik bahkan berujung pada kekerasan.

menjadi

Tentu sudah menjadi tugas pemerintah

otonom, seperti yang terjadi pada 2 desa

untuk

yang berbeda kecamatan di Kabupaten

menyelesaikan

konflik

yang

berkaitan dengan tanah tersebut.

secara

pelayanan

masalah

di

luas

beberapa

kepada

daerah

Sintang, yaitu Desa Mungguk Bantok

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah.

Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai. Konflik tapal batas desa antara Desa

Daerah otonom diberi kewenangan dengan

Mungguk

prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai

Demikian

juga

Kecamatan

Sintang

UU

tentang

terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif

tersebut

diganti

yang dapat memuaskan aspirasi kedua

dengan UU No. 32 Tahun 2004, prinsip

belah pihak dan lebih jauh masing-masing

luas, nyata dan bertanggung jawab tetap

pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa

menjadi prinsip dalam penyelenggaraan

mereka berhak memiliki tanah tersebut.

kewenangan daerah otonom dan yang

Tentu salah satu desa akan merasa terancam

berlaku sekarang ialah UU No. 23 2014

kepentingan

tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian

mempertahankan sumber-sumber yang bisa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

meningkatkan pendapatan mereka.

Pemerintahan

setelah

Bantok

Daerah

ekonominya

bila

gagal

muncul sebagai konsekuensi dari adanya

Berdasarkan surat Kepala Desa

otonomi daerah, karena desa juga memiliki

Mungguk Bantok Nomor : 146.1/73/Pem,

pemerintahan sendiri.

tanggal 27 Agustus 2013, yang ditujukan

Dalam daerah otonom batas wilayah merupakan

salah

satu

unsur

kepada camat Sintang sehubungan dengan

penting,

belum adanya tindak lanjut penyelesaian

sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas

tapal batas antara Desa Mungguk Bantok 2

RIRIN RIANTY, NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan


Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga

itu menjabat yakni Drs. H. Zulkifli. HA,

Jetak

juga

M.Si mengadakan rapat untuk membahas

merupakan batas antara Kecamatan Sintang

penegasan batas antar kecamatan tersebut.

dengan Kecamatan Dedai, terdapat 3 (tiga)

Rapat diadakan di ruang rapat Sekretaris

hal penting yang disampaikan Kepala Desa

Daerah Kabupaten Sintang pada hari Rabu,

Mungguk Bantok, yaitu :

17 September 2013 dan belum mencapai

1.

Apabila tidak ada tindak lanjut oleh

kesepakatan karena masih ada beberapa

Pemerintah Kecamatan / Kabupaten

tahap untuk mencapai proses kesepakatan.

maka kami akan bertindak sendiri

Hingga saat ini pertemuan di tingkat

dikarenakan pihak dari Dusun Batu

kabupaten baru diadakan 1 kali.

2.

3.

Kecamatan

Dedai

dan

Landung Desa Nanga Jetak telah

Peraturan Menteri Dalam Negeri

menanam patok diluar batas yang telah

Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan

ditetapkan pada tahun2006.

Dan Penegasan Batas Desa Pasal 9 ayat (2)

Masyarakat Desa Mungguk Bantok

menyatakan bahwa Perselisihan batas desa

Kecamatan Sintang ingin melakukan

antar desa pada kecamatan yang berbeda

hal yang serupa dengan apa yang telah

diselesaikan

secara

dilakukan oleh pihak Dusun Batu

difasilitasi

oleh

Landung Desa Nanga Jetak Kecamatan

Kabupaten/Kota. Selain itu, ditegaskan pula

Dedai

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang

dengan

menanam

patok

musyawarah unsur

yang

Pemerintah

diseberang BatuLandung (batas asal).

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penataan

Bahwa patok yang telah ditanam oleh

dan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan

pihak Dusun Batu Landung Desa

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa

Nanga Jetak akan segera dicabut oleh

perselisihan penataan batas wilayah antar

masyarakat desa Mungguk Bantok,

desa

karena tidak sesuai dengan kesepakatan

diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

antara Dusun Batu Landung Desa

Oleh karena itu pihak Kecamatan Sintang

Nanga Jetak Kecamatan Dedai dengan

tidak

Dusun Batu Kekap Desa Mungguk

menyelesaikannya

Bantok yang disepakati pada tahun

dengan pihak kecamatan lain. Selanjutnya

2006

pihak kecamatan Sintang melimpahkannya

yang

dihadiri

oleh

tokoh

masyarakat dari kedua belah pihak. Berkenaan

dengan

permasalahan

tersebut di atas, maka Bupati Sintang

lain

kecamatan

mempunyai

difasilitasi

kewenangan karena

dan

untuk

berhubungan

kepada Bupati Sintang melalui Kepala Bagian

Tata

Pemerintahan

Sekretariat

Daerah Kabupaten Sintang dengan Surat

melalui Sekretaris Daerah yang pada waktu 3 RIRIN RIANTY, NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan


Camat Sintang Nomor : 146.1/347/Pem,

demikian

masyarakat

tanggal 3 September 2013.

konflik

dapat

Pemerintah

Desa

melaksanakan

disekitar

kembali

daerah

merasakan

lingkungan yang aman dan damai.

kewenangan masing-masing dalam lingkup

Untuk itu, komunikasi pemerintahan

batas daerah yang ditentukan, artinya

menjadi sangat penting untuk dilakukan.

kewenangan suatu Pemerintah Desa pada

Dalam

dasarnya tidak boleh melampaui batas

Kabupaten Sintang memang dituntut untuk

daerah yang ditetapkan dalam peraturan

melakukan komunikasi pemerintahan yang

perundang-undangan. Apabila batas desa

efektif agar masalah segera terselesaikan,

tidak

mengingat yang memiliki wewenang untuk

jelas

kemungkinan.

akan

menyebabkan

Pertama,

suatu

dua bagian

hal

ini

menyelesaikan

khususnya Pemerintah

adalah

Pemerintah

wilayah dapat diabaikan oleh masing-

Kabupaten Sintang dan keputusan yang

masing Pemerintah Desa karena merasa itu

dikeluarkan ialah keputusan yang bersifat

bukan daerahnya atau dengan kata lain

final. Berdasarkan fenomena yang telah

masing-masing Pemerintah Desa saling

diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk

melempar

mengadakan

tanggung

jawab

menyelenggarakan

dalam

penelitian

lebih

lanjut

pemerintahan,

mengenai komunikasi pemerintahan dalam

maupun

mengatasi konflik tapal batas desa antara

pembangunan di bagian wilayah tersebut.

Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang

Kedua, Pemerintah Desa yang satu dapat


dianggap melampaui batas kewenangan

yang mana sepengetahuan peneliti sampai

daerah yang lain sehingga berpotensi

saat

timbulnya konflik antar desa.

menyoroti hal yang sama.

pelayanan

masyarakat

ini

belum

ada

penelitian

yang

Dalam menyelesaikan konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak

Kecamatan

Kabupaten

Dedai,

Sintang

harus

2.

Identifikasi Masalah Identifikasi

masalahnya

ialah

Pemerintah

komunikasi pemerintahan untuk mengatasi

mampu

konflik tapal batas desa antara Desa

menyediakan alternatif penyelesaian untuk

Mungguk

konflik tersebut. Karena keputusan yang


dikeluarkan bersifat final, maka Pemerintah

yang belum diselesaikan.

Kabupaten

Sintang

Bantok

Kecamatan

Sintang

hendaknya

mempertimbangkan dengan baik alternatifalternatif terbaik yang digunakan. Dengan 4 RIRIN RIANTY, NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan


3.

Fokus Penelitian

6.

Fokus dalam penelitian ini adalah

Manfaat Penelitian 1) Manfaat Praktis

komunikasi vertikal yang terjadi antara Subbag

Tata

Pemerintahan

Otonomi

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat

bagi

pelaku penyelenggara

Daerah Setda Sintang dengan Pemerintah

pemerintahan khususnya bagi Pemerintah

Kecamatan

Kabupaten

Sintang

dan

Pemerintah

Sintang

(Subbag

Tata

Daerah

Setda

Kecamatan Dedai serta Pemerintah Desa

Pemerintahan

Mungguk Bantok dan Pemerintah Desa

Sintang) dalam upaya penyelesaian konflik

Nanga Jetak dalam mengatasi konflik tapal

tapal batas desa, yang mana Pemerintah

batas desa antara Desa Mungguk Bantok

Kabupaten

Sintang

dengan Desa Nanga Jetak.

fasilitator

sehingga

4.

meminimalisir

Rumusan Masalah Berdasarkan

bertindak diharapkan

kesalahan

yang

sebagai dapat terjadi

belakang

dalam proses pengambilan keputusan akhir

penelitian dan identifikasi masalah tersebut

yang bersifat final dan tidak dapat diganggu

di atas, maka yang menjadi rumusan

gugat.

masalah

dalam

“Bagaimana dilakukan

latar

Otonomi

penelitian

komunikasi Subbag

ini

vertikal

2) Manfaat Teoritis

yang

Sebagai

pengembangan

ilmu

Pemerintahan

pengetahuan terutama berkaitan dengan

Otonomi Daerah Setda Sintang dengan

ilmu pengetahuan dibidang komunikasi

Pemerintah

Kecamatan

Sintang

dan

pemerintahan dan sebagai bahan kajian

Pemerintah

Kecamatan

Dedai

serta

pustaka bagi peneliti lain yang ingin

Pemerintah Desa Mungguk Bantok dan

meneliti permasalahan yang sama serta

Pemerintah

dalam

menambah panduan literatur dan bahan

mengatasi konflik tapal batas desa tersebut?

bacaan mengenai komunikasi pemerintahan

Desa

Tata

adalah

Nanga

Jetak

dalam mengatasi konflik penegasan tapal 5.

batas desa.

Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai

dari

penelitian

komunikasi

ini

yang

yaitu

mengetahui

dilakukan

oleh

B. KAJIAN

pemerintah dalam mengatasi konflik tapal

TEORI

DAN

METODELOGI

batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga Jetak Sintang.

Kecamatan

Dedai,

Kabupaten

1.

Kerangka Teori Komunikasi pemerintahan adalah

“penyampaian ide, program, dan gagasan 5



pemerintah

kepada

dalam

pelakunya.

rangka mencapai tujuan negara” (dalam hal

(2004:386)

ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai

dianggap mungkin untuk dilaksanakan,

komunikator

sebagai

maka pihak ketiga harus mendorongnya;

komunikan, namun dalam suasana tertentu

tetapi bila komunikasi langsung dianggap

bisa sebaliknya masyarakat berada pada

akan memperburuk keadaan, maka hal itu

posisi

harus ditekan dan dihindari, paling tidak

dan

sebagai

masyarakat

masyarakat

penyampaian

ide

atau

gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati

apa

yang

bila

menurut

komunikasi

Pruitt langsung

untuk sementara waktu.

diinginkan

masyarakat). Dalam kondisi yang demikian

2.

Metode Penelitian

pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung

Namun

jawab

Dalam

melakukan

untuk

mengenai

bahkan

untuk

pemerintah dalam mengatasi konflik antar

keinginan-keinginan

tersebut

desa di Kabupaten Sintang, diperlukan

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

pendekatan yang sesuai dengan gejala

berlaku (Hasan, 2005:95).

penelitian.

mempertimbangkan, merespon

Faktor-faktor

yang

Pendekatan

ini

dilakukan

tentunya

paling

berkaitan erat dengan penentuan bagaimana

karakteristik

data diperoleh. Adapun pendekatan yang

komunikasi pemerintah, dapat diidentifikasi

digunakan dalam penelitian ini adalah

sebanyak 5 faktor yang dianggap paling

pendekatan deskriptif kualitatif.

berpengaruh

yang

komunikasi

penelitian

dalam

potensial untuk kelancaran dan efektifitas

Teknik

pengumpulan

data

komunikasi, yakni mencakup:

menggunakan teknik wawancara untuk

1.

komunikasi atasan dengan bawahan;

mengumpulkan

2.

komunikasi ke bawah;

menggunakan pedoman wawancara dan

3.

persepsi atasan mengenai komunikasi

dokumentasi dengan pengumpulan data

dengan bawahan;

pelengkap dari dokumen-dokumen resmi

4.

komunikasi ke atas;

serta observasi

5.

keandalan informasi.

Daerah Sintang, Kantor Camat Sintang,

Sementara itu berkaitan dengan

Kantor

data

ke

Camat

primer

dengan

Kantor Sekretariat

Dedai,

Kantor

Desa

konflik, Krause dan Deutsch (dalam Pruitt

Mungguk bantok, dan Kontor Desa Nanga

2004:385)

Jetak.

menemukan

bahwa

konflik

hanya mereda bila pihak ketiga secara aktif mengajarkan

tentang

komunikasi yang efektif

penggunaan kepada para

Dalam

penelitian

menggunakan

teknik

ini analisis

penulis data

taksonomik (taxonomic analysis). Analisis 6



ini digunakan karena peneliti menginginkan

Berdasarkan

dan

hubungan

antara

suatu hasil dari analisis yang terfokus pada

observasi

suatu domain atau sub-sub domain tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sintang dengan 2

Teknik analisis taksonomik terfokus pada

Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang

domain-domain tertentu, kemudian memilih

dan Kecamatan Dedai) tersebut belum

domain tersebut menjadi sub-sub domain

cukup baik. Hal ini karena belum ada

serta bagian-bagian yang lebih khusus dan

respon atau umpan balik yang cukup berarti

terperinci

dan rendahnya frekuensi pertemuan yang

yang

umumnya

merupakan

penulis,

penelitian

rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan

terjadi

serta

dibeberapa

kesempatan

demikian, teknik analisis taksonomik akan

menggunakan komunikasi melalui media

menghasilkan hasil analisis yang terbatas

telepon. Oleh para ahli komunikasi diakui

pada satu domain tertentu dan hanya

bahwa keefektifan dan efisiensi komunikasi

berlaku pada satu domain tersebut pula.

bermedia hanya dalam menyebarkan pesanpesan yang bersifat informatif. Sementara itu yang bersifat efektif dan efisien dalam

C. HASIL

PENELITIAN

DAN

menyampaikan

pesan

persuasif

adalah

komunikasi tatap muka, karena apa yang

PEMBAHASAN

terjadi pada komunikan dapat diketahui 1.

Komunikasi

Atasan

dengan

oleh komunikator secara langsung. Sementara itu hubungan komunikasi

Bawahan Hasil

penelitian

menunjukkan

antara

pemerintah

kecamatan

dengan

bahwa komunikasi yang terjadi antara

pemerintah desa sudah cukup efektif.

atasan dan bawahan dalam hal ini antara

Penulis menyimpulkan demikian karena

Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah

berdasarkan

Kecamatan

melihat

(Kecamatan

Sintang

dan

hasil

observasi,

masing-masing

peneliti

pemerintah

Kecamatan Dedai) dan Pemerintah Desa

kecamatan menyadari perannya untuk turut

(Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang

membela dan mempertahankan desa yang

dan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai)

merupakan bagian dari wilayah kecamatan.

dalam mengatasi konflik tapal batas desa

Begitu pula pihak desa yang semangat

tidak

untuk

komunikatif

dan

belum

rutin

bekerja

sama

dengan

pihak

dilakukan pertemuan. Dari komunikasi

kecamatan. Selain itu, komunikasi tatap

yang dilakukan dapat dilihat dari rendahnya

muka juga sangat intens dilakukan terutama

frekuensi pertemuan atau rapat untuk

berkaitan dengan bukti-bukti yang harus

membahas masalah tersebut.

disiapkan disiapkan pihak desa untuk 7



didiskonsultasikan kepada pihak kecamatan

yang baik, tuntas dan bukan informasi

kecamatan.

yang sebagian-sebagian. 2. Kebenaran Informasi ialah informasi

2.

Persepsi

Atasan

yang dihasilkan benar adanya dan tidak

Mengenai

mengada-ada.

Komunikasi dengan Bawahan Persepsi

atasan

mengenai

Berdasarkan hasil wawancara serta

komunikasi dengan bawahan merupakan

dokumentasi yang penulis lakukan terhadap

pandangan atasan atau pimpinan mengenai

beberapa

komunikasi efektif yang harus dilakukan

menyimpulkan

bahwa

kepada bawahan. Dalam hal ini apakah

disampaikan

Pemerintah

atasan memahami betul komunikasi efektif

Sintang,

Pemerintah

Kecamatan

tersebut penting atau tidak untuk dilakukan

(Kecamatan

Sintang

Kecamatan

dan dalam penyampaiannya apakah atasan

Dedai),

sudah menyampaikan dengan baik atau

Mungguk bantok Kecamatan Sintang dan

belum.

desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai) dapat Dalam penyelesaian konflik tapal

surat,

dan

maka

penulis

informasi

Kabupaten

dan

Pemerintah

yang

Desa

(Desa

dikatakan informasinya lengkap dan benar.

batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga jetak

Kecamatan

Dedai,

Penulis

D. KESIMPULAN DAN SARAN

menyimpulkan bahwa pihak atasan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang sudah menyadari pentingnya berkomunikasi dengan

pemerintah

kecamatan

Kesimpulan 1) Komunikasi yang mengikuti hirarki pemerintahan

antara

pemerintah desa karena peran Pemerintah

Kabupaten

Sintang

Kabupaten

Sintang

sebagai

Pemerintah Kecamatan (Kecamatan

pengambil

keputusan

konflik

Sintang dan Kecamatan Dedai) dan

adalah dalam

dan

1.

tersebut.

Pemerintah dengan

dengan Pemerintah Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga

3.

Keandalan Informasi Terdapat 2 hal yang penulis anggap

berpengaruh dalam keandalan informasi yaitu:

Jetak) tidak komunikatif karena belum bisa menyelesaikan konflik tapal batas desa tersebut. 2) Pemerintah

Kabupaten

Sintang

1. Kelengkapan Informasi ialah informasi

sudah memiliki pandangan bahwa

yang dihasilkan memiliki kelengkapan

untuk menyelesaikan konflik tapal 8



batas desa tersebut wajib dilakukan

bahwa

pertemuan

bukanlah sebuah halangan untuk

dalam

secara

rutin,

kenyataannya

namun

komunikasi

yang terjadi tidak lancar dan belum rutin dilakukan. 3) Informasi

lebih

hierarki

intens

pemerintahan

dalam

melakukan

komunikasi. 3. Kepada semua pihak yang terlibat

yang

disampaikan

dalam penyelesaian konflik tapal

Pemerintah (Pemerintah Kabupaten,

batas desa antara Desa Mungguk

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah

Bantok Kecamatan Sintang dan desa

Desa) ketika berkomunikasi perihal

Nanga

konflik tapal batas desa tersebut

diharapkan

dapat diandalkan karena informasi

media komunikasi yang ada baik

yang disampaikan sudah lengkap

melalui

dan benar.

sehingga

Jetak

Kecamatan

untuk

surat

Dedai

memanfaatkan

ataupun

tercapainya

telepon

pertemuan

bersama. 2.

Saran Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan

yang ada, dapat

E. DAFTAR PUSTAKA

dikemukakan beberapa saran sebagai Sumber Literatur :

berikut : 1. Pemerintah

Kabupaten

Sintang

harus melakukan komunikasi yang

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo.

rutin untuk membahas penyelesaian konflik

tersebut

dengan

.......................... 2006. Komunikasi. Jakarta: Kencana.

Sosiologi

mengadakan pertemuan yang rutin dengan

Pemerintah

Kecamatan

(Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai) dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk bantok dan Desa Nanga Jetak). 2. Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Desa (Desa Mungguk bantok dan Desa Nanga Jetak) harus lebih

meningkatkan

kerjasamanya,

dan

hubungan memahami

Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hasan, Erliana. 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. Moeleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja R. Muhammad, Arni. 2005. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Mulyana, Deddy. 2008. Komunikasi Efektif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 9



Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Siagian, Sondang. P. 2000. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Tim. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak. Wahyudi. 2011. Manajemen Konflik dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta. Wiryanto. 2004. Jakarta: Grasindo.

Ilmu

Komunikasi.

di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dokumen-dokumen: Surat Kepala Desa Mungguk Bantok Nomor 146.5/73/Pem tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Mohon Penyelesaian Tapal Batas Desa Mungguk Bantok. Surat Camat Sintang Nomor 146.1/347/Pem tanggal 3 September 2013 Perihal Mohon Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas. Surat Bupati Sintang Nomor 100/182/Tapem-B tanggal 3 September 2013 Perihal Penegasan Batas antar Desa Mungguk Bantok dengan Desa Nanga Jetak. Surat Bupati Sintang Nomor 100/2900/Tapem-B tanggal 6 November 2013 Perihal Koordinasi Penegasan Batas antar Kecamatan.

Skripsi dan tesis: Kristiyono, Nanang. 2008. Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya), Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Libertus Subrata. 2014. Penetapan Tapal Batas di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja sama Pemerintah provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianank.

Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rian Rinaldo. 2013. Pengaruh Komunikasi Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa 10 RIRIN RIANTY, NIM. E42011029 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR DESA DI KECAMATAN SINTANG DAN KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

Recommend Documents