PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Oleh: Yolanda Savira Kusmawardani NIM. E42011033 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor serta mendeskripsikan proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Lurah Akcaya, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Akcaya, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Tim Panitia Pemekaran dan Masyarakat Kelurahan Akcaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses atau tahapan yang mengalami kendala yaitu rentang waktu dari terbentuknya pembentukan tim pemekaran sampai terbentuknya kelurahan yang memakan waktu yang cukup panjang. Adapun proses atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan Pertama, desa yang akan bergabung atau membentuk kelurahan harus minimal berumur 5 (lima) tahun. Kedua, persyaratan pembentukan kelurahan baru harus sudah terpenuhi. Ketiga, sudah adanya surat pelimpahan dari kelurahan induk. Keempat, pengukuran tanah atau wilayah. Kelima, setelah semuanya siapak baru diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (Pemdes).” Kata-kata kunci : Pelaksanaan, Pemekaran Kelurahan, dan Proses atau Tahapan

IMPLEMENTATION OF AKCAYA VILLAGE EXPANSION POLICY AT SINTANG SUB-DISTRICT SINTANG REGENCY Abstract The purpose of this essay is to describe and analyze mechanism of Akcaya Village expansion policy implementation at Sintang Sub-District Sintang Regency.This research is qualitative description by research subject are Akcaya Village Chief, Head Government Section at Akcaya Village, Head of Regional Autonomy Division at Sintang Regency Secretariat Office, Expansion Official Team and Akcaya Village Society. The Result of this research, there is a mechanism that become a problem that is a distance of time for on expansion team formed with village formed need a long time consuming. There is a mechanism in village expansion policy implementation first, village that will be part of village expansion must have minimum age 5 (five) years. Second, village formed rules and regulations must be fullfil.Third, there is an overflow document from main village. Forth, land or territory measuring. Fifth, after fullfil all criteria village can submit to Society Empowerment and the Village Government Agency. Key Words : Implementation, Mechanism, and Village Expansion.

1 Yolanda Savira Kusmawardani, NIM. E42011033 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


melaksanakan fungsi pemerintahan, dan

A. PENDAHULUAN

pemberdayaan masyarakat dalam rangka 1.

mempercepat terwujudnya kesejahteraan

Latar Belakang Penelitian Pelaksanaan Pemekaran kelurahan

merupakan

salah

satu

wujud

dari

masyarakat.

Serta

peraturan

Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2011

penyelenggaraan pemerintahan agar lebih

tentang pembentukan

dekat

wilayah Kecamatan Sintang.

kepada

masyatakat.

Kebijakan

Wilayah

tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka

tercapainya

pemerataan

daerah

kelurahan dalam

kelurahan

induk

yang

terlalu luas membuat kawasan-kawasan

pembangunan sehingga dapat mewujudkan

kelurahan

optimalisasi pelayanan kepada masyarakat

mempersulit rentang kendali pemerintah

kelurahan. Pada tahun anggaran 2008 salah

kelurahan

satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

program serta informasi tidak tersebar

Sintang

secara

adalah

melakukan

program

menjadi

dan

terpencar

sehingga

menyebabkan

merata

dan

beberapa

cepat

keseluruh

pembentukan keluran-kelurahan baru, yang

masyarakat. Faktor kewilayahan ini juga

diprioritaskan bagi kelurahan yang secara

menjadi suatu penghambat dalam proses

potensial dimungkinkan untuk dilakukan

pemerataan

pemekaran atau pembentukan kelurahan

Pemerintah

baru

menjangkau keseluruhan wilayah kelurahan

yakni

pemekaran

Tanjungpuri

Kecamatan

didasarkan

pada

Kelurahan

Sintang

adanya

yang

aspirasi

pembangunan kelurahan

karena

kesulitan

untuk

dengan kondisi wilayah yang luas serta kawasan-kawasan

kelurahan

yang

masyarakat. Namun dari tahun dibentuknya

terpencar. Hal ini tentu menjadi suatu

tim pemekaran 7 (tujuh) tahun kemudian

masalah

baru kelurahan baru ini terbentuk yaitu

sehingga dibentuklah Kelurahan Akcaya

pada tahun 2014.

pada tahun 2014 sebagai solusi dari

Pada

peraturan

menteri

dalam

negeri nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan,

penghapusan

dan

bagi

Kelurahan

Tanjungpuri,

permasalahan ini. Pengamatan

panitia

pemekaran

Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang

penggabungan Kelurahan. Pada peraturan

Kabupaten

Sintang

menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2006

Kelurahan

Tanjungpuri

tujuan

untuk

memiliki luas wilayah 4.100 Ha. Kondisi

masyarakat,

Kelurahan Akcaya sebelum dimekarkan

dibentuknya

meningkatkan

Kelurahan

pelayanan

jumlah

penduduk

13.625

dan

dari Kelurahan induknya yaitu Kelurahan 2 Yolanda Savira Kusmawardani, NIM. E42011033 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


Tanjungpuri

sangat

menyulitkan

bagi

masyarakat kelurahan untuk melakukan

pembentukan tim pemekaran Kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.

kegiatan administrasi karena jarak yang

Dalam

proses

cukup jauh serta jalur transportasi yang

pemekaran

ditempuh. Berdasarkan data dari Badan

beberapa permasalahan. Dari pengamatan

Pusat Statistik Kabupaten Sintang tahun

yang dilakukan diperoleh informasi bahwa

2012, Kelurahan Akcaya dengan luas

permasalahan tersebut berkaitan dengan

wilayah 7,24 Km2 ini memiliki 3 RT dan 1

proses/tahapan pemekaran kelurahan yang

RW dengan jumlah penduduk ± 3.421 jiwa

memakan

atau sebanyak 573 KK.

Proses/tahapan ini terjadi dalam waktu lama

Adanya

aspirasi

kelurahan

pelaksanaan masih

waktu

terdapat

cukup

lama.

masyarakat

karena menunggu persetujuan pemekaran

tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang

kelurahan lainnya yang bersaamaan atau

telah membentuk tim pemekaran Kelurahan

masuk dalam tim pemekaran kelurahan

di

Kabupaten

yaitu Kelurahan Jerora yang masih dalam

Sintang sesuai peraturan daerah Kabupaten

pembahasan tim panitia pemekaran. Oleh

Sintang nomor 4 tahun 2011 tentang

sebab itu, penulis merasa tertarik untuk

pembentukan kelurahan dalam wilayah

melakukan

Kecamatan

“Pelaksanaan

lingkungan

Sintang.

pelaksanaan Tanjung

Dalam

pemekaran,

Puri

Kelurahan

Pemerintah

ingin

yaitu

proses

Kelurahan

memekarkan

Kelurahan

3

penelitian

dengan

Kebijakan

judul

:

Pemekaran

Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang”.

Akcaya,

Kelurahan Alai, dan Kelurahan Jerora namun Kelurahan Jerora tidak terbentuk

2.

Identifikasi Masalah Penelitian

ini

akan

mengetahui

karena jika Kelurahan ini terbentuk akan

proses pelaksanaan kebijakan pemekaran

menjadi Kelurahan dengan wilayah terluas.

wilayah khususnya pemekaran Kelurahan

Tentunya hal ini akan membuat Kelurahan

Akcaya. Dari latar belakang yang ada

induk semakin sempit wilayahnya. Hal

terdapat masalah yaitu :

inilah

yang

menjadi

terhambatnya

1. Proses atau tahapan pelaksanaan

kelancaran pemekaran Kelurahan lainnya.

kebijakan

Kemudian

Akcaya

diperjelas

melalui

surat

pemekaran yang

seharusnya

keputusan Bupati Sintang nomor 469 tahun

berlangsung

2008

dilapangan berlangsung selama 7

tanggal

14

juli

2008

tentang

tiga

Kelurahan

tahun

namun

tahun. 3 Yolanda Savira Kusmawardani, NIM. E42011033 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


2. Pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan

Akcaya

masyarakat. Serta hasil penelitian ini

mengalami

dapat dijadikan suatu bahan koreksi

kendala karena satu kelurahan yang

bagi

batal dimekarkan (Kelurahan Jerora)

pemekaran wilayah selanjutnya.

sehingga mempengaruhi kelurahan

pelaksanaan

b) Manfaat Teoritis

lain yang ingin dimekarkan.

Dengan

adanya

diharapkan 3.

kebijakan

kontribusi

Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah

penelitian

dapat dalam

ini,

memberi

pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya bagi

yang penulis uraikan sebelumnya maka

ilmu

dapat dirumuskan masalah penelitiannya

dengan pelaksanaan kebijakan serta

yaitu: “Bagaimanakah proses atau tahapan

dapat menjadi salah satu referensi

pelaksanaan

dalam penelitian yang sejenis untuk

kebijakan

pemekaran

Kelurahan Akcaya?”

4.

pemerintahan

yang terkait

menambah kepustakaan.

Tujuan Penelitian Berdasarkan

identifikasi

latar

masalah,

belakang,

dan

B. KERANGKA

rumusan

TEORI

DAN

METODELOGI

permasalahan, maka tujuan penulis adalah untuk

mengetahui

pelaksanaan

kebijakan

tahapan/proses

1.

Kerangka Teori

pemekaran

Dalam berbagai literatur, pengertian

Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang

tentang

pelaksanaan

kebijakan

sangat

Kabupaten Sintang.

beragam. Menurut Adam Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan

5.

Manfaat Penelitian

dipandang sebagai suatu proses atau alur.

a) Manfaat Praktis

Model Adam Smith ini memandang proses

Penelitian ini dimaksudkan agar

implementasi

bermanfaat

pelaku

kebijakan dari perspektif perubahan sosial

pemerintahan

dan politik, dimana kebijakan yang dibuat

pemerintahan

oleh

bagi

penyelenggara khususnya

bagi

para

kebijakan

pemerintah

dari

bertujuan

proses

untuk

daerah kabupaten Sintang dalam

mengadakan perbaikan atau perubahan

melaksanakan tugasnya sebagai abdi

dalam

negara

sasaran. Menurut Smith dalam Islamy

sekaligus

sebagai

abdi

masyarakat

sebagai

kelompok 4

Yolanda Savira Kusmawardani, NIM. E42011033 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


(2001),

implementasi

kebijakan

dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

1. Idealized policy yaitu pola interaksi yang

Teknik

Pengumpulan

Data

digagas oleh perumus kebijakan dengan

menggunakan teknik wawancara untuk

tujuan untuk mendorong, mempengaruhi

mengumpulkan

dan merangsang target group untuk

menggunakan panduan wawancara dan

melaksanakannya.

bantuan alat dokumentasi berupa alat

2. Target groups yaitu bagian dari policy stakeholders

yang diharapkan dapat

mengadopsi

pola-pola

sebagaimana

yang

interaksi

diharapkan

oleh

perekam

data

serta

primer

teknik

dengan

observasi

yaitu

penulis melihat langsung kenyataan di Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang

yang

berhubungan

perumus kebijakan. Karena kelompok ini

dengan penelitian untuk mengumpulkan

menjadi

data

sasaran

kebijakan,

maka

menyesuaikan dengan

dari

implementasi

diharapkan

pola-pola

kebijakan

dapat

perilakukan yang

cara

merekam

pengumpulan data. Metode

analisis

data

dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif

3. Implementing organization yaitu badanbadan

dengan

seluruh aktivitas penulis dalam rangka

telah

dirumuskan.

sekunder

pelaksana

yang

bertanggung

kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman (dalam

jawab dalam implementasi kebijakan.

Sugiyono, 2013:183), ada tiga komponen

4. Environmental factors unsur-unsur di

pokok dalam menganalisis data dengan

dalam lingkungan yang mempengaruhi

model interaktif, yakni : reduksi data,

implementasi kebijakan seperti aspek

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2.

Metode Penelitian

C. HASIL

Jenis penelitian ini adalah metode

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

penelitian deksriptif dengan analisa data secara kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan

fakta

yang

terjadi

1.

Pola

interaksi

yang

digunakan

dalam pelaksanaan kebijakan dan

sekarang sebagai realitas natural tanpa

proses

adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu

pemekaran Kelurahan Akcaya.

pendeksripsian

tentang

pelaksanaan

kebijakan

pelaksanaan 5



Interaksi antar instansi yang terkait

tahapan

dalam

pemekaran kelurahan akcaya.

pelaksanaan

kebijakan

pelaksanaan

kebijakan

pemekaran kelurahan ini harus terjalin

Tujuan pelaksanaan kebijakan adalah

dengan baik. Baik dari calon kelurahan

untuk meningkatkan pelayanan publik

baru dan kelurahan

guna

Kecamatan

induk;

Sintang;

Pemberdayaan

pihak Badan

Masyarakat

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Proses atau

dan

tahapan

pelaksanaan

kebijakan

Pemerintah Desa; Sekretariat Daerah

pemekaran kelurahan yaitu pertama,

Kabupaten Sintang khususnya bagiam

desa

hukum,

tata

membentuk Kelurahan harus minimal

Badan

Pertanahan

berumur 5 tahun. Kedua, persyaratan

tim

pemekaran

pembentukan kelurahan baru harus

kelurahan. Bila dalam pelaksanaannya

sudah terpenuhi. Ketiga, sudah adanya

kurang terjalinnya kerjasama maka hal

surat pelimpahan dari kelurahan induk.

tersebut akan meghambat pada proses

Keempat,

pelaksanaan kebijakan pemekaran itu

wilayah. Kelima, setelah semuanya

sendiri.

siap

pertanahan,

pemerintahan; Nasional

serta

Mengapa

dan

interaksi

antar

yang

akan

bergabung

pengukuran

baru

tanah

diajukan

Pemberdayaan

dengan

Pemrintah Desa (Pemdes).

yang

baik

atau

ke

instansi terkait sangat penting karena interaksi

atau

Badan

Masyarakat

dan

menciptakan kepercayaan salah satu pihak. Dengan adanya interaksi yang

3.

Instansi

pelaksana

proses

baik maka informasi yang di butuhkan

pelaksanaan kebijakan pemekaran

oleh

kelurahan akcaya

intansi

yang

terkait

dalam

pelaksanaan kebijakan dapat mengatasi

Proses

hambatan atau masalah yang ada. Pola

pemekaran Kelurahan Akcaya sudah

interaksi yang baik juga memabantu

berjalan dengan baik dan tentunya

dalam penyampaian maksud dan tujuan

sudah

pelaksanaan kebijakan pemekaran ini

mendapatkan dukungan dari semua

dengan

pihak yang terkait didalamnya. Instansi

baik

kepada

seluruh

masyarakat.

yang

pelaksanaan

memenuhi

terkait

Kecamatan 2.

dan

Tujuan

pelaksanaan

pemekaran

dan

kebijakan

prosedur

atau

kebijakan

persyaratan

didalamnya Sintang,

dan

adalah: Kelurahan

Tanjung Puri sebagai kelurahan induk, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 6



Pemerintah Desa (Pemdes), bagian

pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan

Tata

Sintang Kabupaten Sintang yaitu:

Pemerintahan

sub

bagaian

Otonomi daerah Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang

Pemekaran

Kelurahan

Akcaya

di

Kab.

Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Sintang), Badan Pertanahan Nasional

telah terlaksana dengan baik. Dengan

Kabupaten

bagian

adanya

Daerah

mempercepat terbentuknya kecamatan

Sintang

Pertanahan

(Setda

1.

(BPN),

Sekretariat

Kabupaten

Sintang

(Setda

Kab.

baru

kelurahan

di

baru

Kabupaten

ini

Sintang

pemerintahan

bisa

dan

Sintang) dan bagian Hukum Sekretariat

pelaksanaan

di

Daerah Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang dapat berkembang dan semakin maju serta memberikan

4.

Faktor budaya, sosial, ekonomi dan

pelayanan yang baik kepada seluruh

politik yang mempengaruhi dalam

masyarakat.

proses

pelaksanaan

kebijakan

2.

Kelurahan

pemekaran. Ada

beberapa

mempengaruhi

Proses ataupun tahapan pemekaran

faktor

proses

yang

dengan

Akcaya

seudah

syarat-syarat

sesuai

pembentukan

pelaksanaan

kelurahan baru yaitu jumlah penduduk,

kebijakan ini, faktor lebih kearah

luas wilayah, bagian wilayah kerja dan

politik yaitu keinginan legislatif dan

sarana serta prasaranan pemerintahan.

kepentingan

Dengan demikian maka dalam setiap

politik.

Maksudnya

keinginan legislatif dan kepentingan

prosesnya

politik yaitu dengan adanya kelurahan

persyaratan, dan juga sudah sesuai

baru ini tentunya akan menimbulkan

prosedur

proyek baru dikalangan legislatif.

menyiapkan

sudah

pembentukan

pemekaran

kelurahan sampai

memenuhi

dari calon perizinan

pembentukan. D. KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan

penulis

menyimpulkan

Pemekaran

Kelurahan

Akcaya

mengalami

kendala

waktu

pembentukan yang relatif cukup lama.

Berdasarkan analisis dan masalah di atas

3.

Dari awal mula dirancang tahun 2008

mengenai

lalu Kelurahan Akcaya baru terbentuk

proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan

pada tahun 2014 dimana kurun waktu 7 tahun dirasa cukup lama pembentukan 7



ini terjadi. Hal ini disebabkan untuk

3.

Kelurahan

dan

Kelurahan

memenuhi syarat-syarat pembentukan

Tanjung Puri dapat saling bekerjasama

kelurahan baru memerlukan dana yang

serta saling berkoordinasi dalam proses

tidak sedikit.

penyelenggaraan tugas khususnya pada sektor

2.

Akcaya

administrasi

Saran-saran Dalam

lakukan

penelitian

maka

pelayanan

dalam

yang

penulis

kesempatan

publik

bidang

kependudukan

pembangunan

dan

infrastruktur

untuk

ini

mengurangi rasa kecemburuan sosial

peneliti ingin memberikan beberapa saran

pada masyarakat di kelurahan induk

yang mungkin akan berguna dan dapat

pemekaran.

diperhatikan, berikut saran yang akan

4.

Kelurahan

Akcaya

peneliti sampaikan:

mengikutsertakan

1.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

kelurahannya

pemekaran

pelatihan khusus untuk meningkatkan

2.

Kelurahan

Akcaya

di

seluruh

perlu

dalam

aparatur pelatihan-

Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

sumberdaya

telah terlaksana dengan baik. Prestasi

menjadi lebih baik sehingga pelayanan

ini harus dipertahankan dan terus

publik khususnya bidang administrasi

ditingkatkan

kependudukan

lagi

oleh

Kelurahan

aparatur

dan

kelurahan

pembangunan

Akcaya demi kemajuan Kelurahan

infrastruktur dapat terlaksana dengan

Akcaya.

lebih optimal.

Setiap intansi yang terkait mulai dari

5.

Kelurahan

Akcaya

tentunya

kelurahan induk, Kecamatan Sintang,

menyiapkan

tim pemekaran, bagian otonomi daerah,

Akcaya yang dirasakan masih kurang

bagian

supaya

pertanahan,

bagian

hukum

sekretariat daerah Kabupaten Sintang, BPN

serta

badan

data-data

dapat

mempermudah

Kelurahan

dalam

penyusunan rencana kerja.

pemberdayaan

masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih meingkatkan lagi kinerja supaya

E. DAFTAR PUSTAKA

kelak bila ada pemekaran-pemekaran wilayah instansi yang terkait dapat

Buku-Buku:

bekerja secara profesional dan baik

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.

sehingga jalannya pemerintahan tetap terjaga.



------. 2007. Perihal Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ilmu

Politik.

Habboddin, Muhtar dkk. (Dalam Buku : Pro Kontra Pemekaran Daerah). Yogyakarta: Total Media, 2009. Hasibuan, Melayu, SP 1980. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPEE Islamy, M Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Jones Charles O. Pengantar Kebijakan Publik. Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 3, Jakarta. Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 2009. Sumber Daya Manusia. Jakarta: Balai Pustaka. Nugroho, Riant D., dan Samudro 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. Administrasi Publik. Alfabeta.

2008. Bandung

Teori : CV

Tohardi, Ahmad. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju. ------. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing. Sumber Peraturan / Undang-undang : Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sintang. Surat Keputusan Bupati Sintang nomor 469 tanggal 14 juli 2008 tentang tim pemekaran Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Skripsi : Retnaningsih, Ning. Dkk. 2008. Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya. Percik : Salatiga. Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Dewi, Lisa Agustina. 2012. Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Tirtayasa : Universitas Sultan Ageng. Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang di Tinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah. Semarang : Universitas Diponegoro. 9



Rujukan Elektronik : Bahan Ajar : Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Ahmad Tohardi, 2012. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Pemerintahan dikeluarkan oleh Prodi IP FISIP UNTAN.2015

http://eprints.undip.ac.id/39941/1/RACHIM .pdf di akses pada 1 Desember 2014. http://repository.fisip-untirta.ac.id di akses pada 2 Desember 2014.


PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Recommend Documents