PENYELENGGARAAN PEMBUATAN SURAT PAS LINTAS BATAS PIHAK IMIGRASI DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PENYELENGGARAAN PEMBUATAN SURAT PAS LINTAS BATAS PIHAK IMIGRASI DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG Oleh: DESSY NYETIA BEBIANA NIM. E21112018 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: dessy.beby@yahoo,co,id

Abstrak Pelayanan pihak imigrasi terhadap pembuatan Surat Pas Lintas batas di Desa Jasa yang masih lambat, jarak tempuh Instansi yang jauh, serta pelayanan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis standar pelayanan dan pencapaian tujuan dalam pembuatan surat pas lintas batas.Teori yang digunakan menurut Sinambela dalam pelayanan yaitu memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : Transparan,Akuntabilitas, Kondisional,partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan masih belum memenuhi kriteria Transparan, sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas transparansi. Akuntabilitas kinerja pelayanan public, dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian,profesionalitas petugas, kelengkapan sarana prasarana, kejelasan aturan, kedisiplinan. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat instansi yang masih jauh dalam pembuatan surat pas lintas batas, pelayanan yang lambat, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya untuk menuju pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan yang ditetntukan oleh pemerintah pusat khususnya dalam Pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan maka dari berbagai pihak haruslah sama-sama memiliki hati nurani untuk mentaati peraturan yang berlaku. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelayanan pembuatan surat pas lintas batas harus lebih: Transparan,Melakukan kerjasama dengan masyarakat perbatasan dengan hukum dan mengajak masayarakat untuk saling mematuhi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat khusunya masyarakat perbatasan sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu yang efisien. Kata kunci: Penyelenggaraan pelayanan, Pembuatan Surat Pas Lintas Batas

THE IMPLEMENTATION OF MAKING CROSS-BORDER TRAVEL DOCUMENT OF IMMIGRATION SERVICES AT JASA VILLAGE, KETUNGAU HULU SUB-DISTRICT, SINTANG REGENCY Abstract The slow service of the immigration officer towards the making of cross-border travel document at Jasa village, far millage of institute and the given service which is not optimal. The aim of this research is to describe and analyze the standard of service and the attainment of goal of making cross-border travel document. Theory used according to Sinambela, in a service should satisfy the society. To attain the satisfaction, it is required the quality of superfine service which is reflected from : transparent, accountability, Conditioning, Participatory. Method used in this research is descriptive study with qualitative approach. The result of this research showed that in the service, it still did not acquire the transparent criteria, as the reference for all the implementer of public service to improve the

1 DESSY NYETIA BEBIANA, NIM. E21112018 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


quality of transparent. Accountability of public service, identified base on the process covers the level of accuracy, officers’ professionalism, completeness of facilities and infrastructures, clarity of regulation and discipline. Conditional of service which is appropriate with the condition and skill of the giver and receiver of service hold on principal. Participatory is the service which can support the role of society which pays attention to aspiration, the need and hope of society institute which is still far from real toward the making of cross-border travel document, the slow service, so that they complicated the society in acquiring the administration needs to come to well responsibility that is appropriate with the rule determined by the government in terms of service, supervision as well as inspection. So that, all involved sides must cooperatively obey the regulation. Researcher’s suggestion base from the result of the research is the service of making cross-border travel document must be more transparent, implementing a cooperation with the society of border and law and counting the society in for getting along to obey and defend the safety as well as neatness in society, especially border society, so that it can meet the need of society in efficient way. Keywords: Service implementation, The Making of cross-border travel document

Berkaitan dengan perjalanan manusia

A. PENDAHULUAN

dalam melakukan perlintasan antar Negara Batas Negara Terpadu Entikong. Kepala

Badan

Nasional

yang terjadi terus-menerus,maka peran dari

Pengelola

birokrasi pemerintahan sangat dibutuhkan

Indonesia Peraturan

guna menjaga kedaulatan suatu negara atas

Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015

wilayahnya. Pada dasarnya birokrasi adalah

Tentang Masterplan Pos Lintas.

keseluruhan organisasi pemerintahan yang

Perbatasan Republik

Globalisasi yang terjadi hingga saat

menjalankan

tugas-tugas

berbagai

signifikan terhadap arus mobilitas manusia

departemen dan lembaga non-departemen,

antarnegara,

menyebabkan

baik ditingkat pusat maupun daerah seperti

Negara tidak

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan

pergerakan manusia antar

dapat terhindarkan lagi dan menimbulkan pandangan negara tanpa batas (bordless

orga

nisasi

dalam

ini telah membawa pengaruh yang sangat

sehingga

unit

negara

dibawah

pada tingkat Kelurahan/Desa. Dalam

hal

birokrasi

dimaksud

juga menjadi sebab bagi Pertumbuhan dan

Imigrasi, yang memiliki hak dan wewenang

perkembangan

global

untuk mengatur lalu-lintas orang yang akan

sehingga meningkatkan perjalanan manusia

masuk ataupun keluar wilayah negara

baik melalui darat, laut, dan udara untuk

Republik Indonesia dan bahkan memberikan

berbagai

izin tinggal untuk jangka waktu tertentu.

kepantingan

baik

di

domestik maupun internasional.

tingkat

Direktorat

yang

world). Globalisasi yang telah mendunia ini

perekonomian

adalah

ini

Jenderal

Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk 2

DESSY NYETIA BEBIANA, NIM. E21112018 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


mengatur lalu lintas orang yang akan keluar

aktual

dalam

kajian

birokrasi,

karena

ataupun masuk wilayah negara Republik

pelaksanaannya merupakan cerminan kinerja

Indonesia serta memiliki kewenangan untuk

birokrasi secara umum.

mengeluarkan suatu dokumen yang telah disepakati

secara

universal

sebagai

instrumen yang digunakan oleh orang-orang

B. TINJAUANPUSTAKA

yang akan melakukan perjalanan antar negara. Selanjutnya dokumen tersebut diberi

1.

Konsep Pelayanan publik

nama Surat Perjalanan pas lintas batas (SPPLB) atau Pasport Republik Indonesia. Surat Perjalanan Pas lintas batas

Lewis

dan

Gilman

(2005:22)

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan

publik

adalah

(SPPLB) adalah dokumen resmi

yang

kepercayaan publik. Warga negara berharap

memuat

yang

pelayanan publik dapat melayani dengan

berlaku

identitas dan

pemegangnya,

dikeluarkan

oleh

Kantor

kejujuran

dan

pengelolaan

Imigrasi yang ada di wilayah perbatasan

penghasilan

lewat jalan darat indonesia. Surat Perjalanan

dipertanggungjawabkan

Pas Lintas Batas (SPPLB) berfungsi sebagai

Pelayanan publik yang adil dan dapat

bukti domisili seseorang yang menunjukkan

dipertanggung-jawabkan

kewarganegaraannya di wilayah negara lain.

kepercayaan

Oleh karena pentingnya Surat Perjalanan Pas

pelayanan

Lintas Batas (SPPLB) dalam menjaga

kepercayaan publik sebagai dasar untuk

kedaulatan

mewujudkan pemerintah yang baik.

suatu

Negara

dan

juga

memberikan rasa aman bagi warganegaranya

secara

tepat,

sumber

dan

dapat

kepada

publik.

menghasilkan

publik.Dibutuhkan publik

sebagai

etika

pilar

dan

Sinambela (2010, hal : 6), secara

yang melakukan lalu lintas antar negara,

teoritis

maka Kantor Imigrasi dalam mengeluarkan

dasarny adalah memuaskan masyarakat.

Surat Perjalanan Pas Lintas Batas(SPPLB)

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut

dituntut untuk memberikan pelayanan yang

kualitas pelayanan prima yang tercermin

prima

dari:

kepada

masyarakat

yang

akan

melakukan pengurusan Surat Perjalanan Pas

tujuan

a. Transparan:

pelayanan

Pelayanan

publik

yang

pada

bersifat

Lintas Batas (SPPLB) Pelayanan publik

terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

merupakan salah satu persoalan yang cukup

semua pihak yang membutuhkan dan 3



disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabilitas:

Pelayanan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kondisional:

Pelayanan

yang

sesuai

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap

Pelayanan publik 1. Transparan 2. Akuntabilitas 3. Kondisional 4.Partisipatif Terciptanya keamanan dalam keluar masuk antar Negara yang terdapat DiDesa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. d. Partisipatif:

Pelayanan

yang

dapat

mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dengan

pelayanan

memperhatikan

C. METODE PENELITIAN

publik aspirasi,

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Lokasi yang

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Peraturan Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong. 1. Instansi yang masih jauh dalam pembuatan surat pas lintas batas 2. Pelayanan yang lambat dalam pembuatan surat pas lintas batas. 3. Pelaksanaan perpanjangan SPLB.

menjadi tempat penelitian adalah di desa jasa kecamatan ketungau hulu kabupaten sintang

Waktu

yang

digunakan

untuk

menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada September 2015 hingga februari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah kantor imigrasi entikong dan Desa jasa kecamatan ketungau. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa tape recorder atau

handycam.

Dalam

penelitian

ini,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.Untuk

menganalisis

data, 4



peneliti menggunakan teknik analisis data

ketentuan

Miles

undangan.

dan

Huberman

dalam

Silalahi

(2012:339) yaitu reduksi data, penyajian

peraturan

perundang-

3. Kondisional: Pelayanan yang sesuai

data, dan penarikan kesimpulan. Agar data

dengan

kondisi

yang peneliti dapat teruji keabsahannya

pemberi

dan

maka dari itu peneliti menggunakan cara

dengan tetap berpegang pada prinsip

triangulasi

efisiensi dan efektivitas.

data.

Peneliti

menggunakan

dan

kemampuan

penerima

Pelayanan

pelayanan

triangulasi sumber yaitu mencari data dari

4. Partisipatif:

sumber yang beragam yang masih terkait

mendorong

satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu

dalam

mengecek data kepada sumber yang sama

publik dengan memperhatikan aspirasi,

dengan teknik yang berbeda.

kebutuhan dan harapan masyarakat.

peran

yang

dapat

serta

masyarakat

penyelenggaraan

pelayanan

Penyelenggaraan

pelayanan

pembuatan surat pas lintas batas oleh pihak imigrasi di Desa Jasa kecamatan ketungau

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

hulu. Untuk menganalisis permasalahan dalam

pelayanan

menggunakan

teori

public pelayanan

peneliti public

Dalam peraturan menteri keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 dalam BAB I ketentuan

umum

Pasal

1

ayat

13

Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis

menyebutkan bahwa kartu pas lintas batas

tujuan pelayanan publik pada dasarny adalah

yang selanjutnya disebut dengan PLB adalah

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai

kartu yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan

yang membawahi pos pemeriksaan lintas

prima yang tercermin dari :

batas yang diberikan kepada pelintas batas

1. Transparan: Pelayanan yang bersifat

setelah

memenuhi

persyaratan

tertentu.

terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

Transparansi Pembuatan Surat Pas lintas

semua pihak yang membutuhkan dan

batas

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Maksud di tetapkan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh

2. Akuntabilitas: Pelayanan yang dapat

penyelenggara

pelayanan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan

meningkatkan

kualitas

public

transparansi

untuk dan 5



akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan di

pelayanan public ni antara lain dikarenakan

tetapkan teknis ini adalah untuk memberikan

belum

kejelasan

penyelenggara

akuntabilitas setiap unit instansi pemerintah

pelayanan public yang dilaksanakan oleh

kualitas kinerja pelayanan public belum

aparatur pemerintah dalam berbagai sector

memiliki

pelayanan

mencapai

bagi

seluruh

terutama

yang

menyangkut

terlaksananya

impikasi

transparansi

yang

luas

kesejahteraan

dan

dalam

masyarakat.

pemenuhan hak sipil dan kebutuahan dasar

Kecamatan entikong yang dalam hal ini

masyarakat.

sebagai pelaksana dan tempat pelayanan

Transparansi Pembuatan Surat Pas

public yang langsung bersinggungan dengan

lintas batas Maksud di tetapkan petunjuk

masyarakat prinsip-prinsip akuntabilitas dan

teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh

transparan.

penyelenggara

pelayanan

meningkatkan

kualitas

public

untuk

transparansi

dan

Transparan harus dibangun dalam rangka

kebebasan

aliran

akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan di

transparansi

tetapkan teknis ini adalah untuk memberikan

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

kejelasan

orang untuk memperoleh informasi tentang

bagi

seluruh

penyelenggara

memaparkan

informasi,

prinsip

pelayanan public yang dilaksanakan oleh

penyelenggaraan

aparatur pemerintah dalam berbagai sector

pembuatan surat pas lintas batas yakni

pelayanan

informasi,

terutama

yang

menyangkut

tentang

pemerintah

yang

pelayanan,

dalam

proses

pemenuhan hak sipil dan kebutuahan dasar

pembuatan, dan pelaksanaan dan hasil-hasil

masyarakat. Kinerjanya masih jauh dari

yang dicapai. Transparansi memaparkan

yang diharapkan hal ini dapat dilihat antara

upaya menciptakan timbal balik antara

lain dari banyaknya pengaduan dan keluhan

pemerintah

dari masyarakat dan dunia usaha, baik

penyediaan informasi yang akurat dan

melalui surat pembaca maupun

media

memadai. Yang menjadi indicator untuk

pengaduan lainnya, seperti menyangkut

mengukur transparansi ini antara lain:

prosedur dan mekanisme kerja pelayanan

manajemen dan penyelenggaraan pelayanan

yang

berbelit-belit,

kurangnya

akomodatif,

dan

masyarakat

melalui

tidak

transparan,

public, prosedur pelayanan, persyaratan

dan

terbatasnya

teknis dan administrative pelayanan,rincian

fasilitas,sarana, dan prasarana sehingga tidak

biaya

menjamin

pelayanan, pejabat yang berwenang dan

kepastian.

Buruknya

kinerja

pelayanan,

waktu

penyelesaian



bertanggungjawab,lokasi pelayanan,

standar

pelayanan,janji

pelayanan

public,

informasi pelayanan

Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

Akuntabilitas

harapanmasyarakat.

Aspirasi

pengambilan keputusan dalam sector public,

dapat

dimulai

swasta,

kesepakatan dalam pembuatan surat pas

dan

bearti

masyarakat

para

memiliki

diwujudkan

dari

lintas

public ataupun masyarakat umum indicator

dijelaskan didalam hal proses pembuatan

atau mengukur akuntabilitas anatara lain:

surat

akuntabilitas

public,

masyarakatadalah salah satu pihak penting

dilihat berdasarkan proses yang meliputi

yang harus ikut serta dalam pembuatan

tingkat

kesepakatan,

pelayanan

ketelitian,profesionalitas

petugas,

pas

sebagaimana

proses

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada

kinerja

batas,

masyarakat

lintas

karena

yang

batas

telah

tentunya

hal

ini

akan

kelengkapan sarana prasarana, kejelasan

menyangkut hak dan asasi mereka dalam

aturan, kedisiplinan. Akuntabilitas biaya

proses pelaksanaan pelayanan. Masyarakat

pelayanan public, dipunggut sesuai dengan

menjadi tujuan utama

ketentuan perundang-undang yang telah

pengawasan proses pelaksanaan pembuatan

ditetapkan.

surat pas lintas batas, masyarakat jga

selain itu proses

Kondisional yaitu pelayanan yang

memegang peran penting apabila ditemukan

sesuai dengan kondisi dan kemampuan

kejanggalan dalam pelaksana yang mungkin

pemberi dan penerima pelayanan dengan

bertentangan dengan kesepakatan yang telah

tetap

di adakan dalam dokumen, maka masyarakat

berpegang

teguh

pada

prinsip

efektivitas, kesepakatan yang sesuai dengan

dapat

kemampuan mereka masing-masing, dalam

melakukan complain.

melaksanakan pelayanan nantinya juga perlu

menggunakan

haknya

untuk

Berdasarkan indormasi dari informan

dipertimbangkan situasi dan kondisi kedua

masyarakat

belah pihak yang pasti memiliki keterbatasan

“waktunya sangat lama dalam pembuatan

kemudian hal tersebut telah dipertimbangkan

surat pas lintas batas pelayanan petugasnya

dan

lebih ke nepotisme kalau keluarganya cepat

dicari

jalan

keluarnya

kesepakatan itu.

dalam

setempat

mengatakan:

dikerjakan ataupun dijadikan,kalau orang lain perlu waktu untuk menunggu”. ( wawancara 29 November 2015). 7



Berdasarkan informasi dilapangan,

waktu

yang ada

pelayanan

hanya

membutuhkan 5 menit saja,ini waktu dalam pemeriksaan

SPLB

waktu

pelayanan

yang

telah

ditentukan, karena perpanjangan waktu ini merupakan kesepakatan bersama.

melanggar

Untuk menuju pertanggungjawaban

peraturan dan ketentuan akan dilihat apabila

yang baik sesuai dengan peraturan yang

setelah

ditetntukan oleh pemerintah pusat khususnya

melakukan

yang

terhadap

pemeriksaan

dipos

penjagaan perbatasan desa jasa.

dalam

Berdasarkan informasi dari informan

Pelayanan,

pengawasan

maupun

pemeriksaan maka dari berbagai pihak

kasubbag imigrasi Entikong mengatakan :

haruslah sama-sama memiliki hati nurani

“ berita acara pemeriksaan 5 menit bisa

untuk mentaati peraturan yang berlaku

selesai,

untuk

bukan malah melakukan negoisasi demi

menjelaskanya yang membutuhkan waktu

kepentingan pribadinya bagi masyarakat

lama. Untuk isi data.Menjelaskannya kalau

maupun petugasnya.

yang lanncar ndak banyak Tanya ndak

Untuk

kadang-kadang

melakukan

lama.Paling dikasik duit jak setelah itu

jawaban

udah”.( wawancara 22 Vovember 2015).

wawancara dengan Along Suhardi sebagai

Dilihat dari waktu yang demikian

sebagaimana

pertanggunghasil

dalam

kepada Desa berikut:

maka, dapat dikatakan bahwa penggunaan

“Sebagai kepala Desa, di Desa jasa saya

waktu

yang

bertanggungjawab dalam pembuatan surat

melanggar maupun yang tidak melanggar

pas lintas batas, namun masih adapula

diberikan waktu penanganan tidak melebihi

masyarakat yang mengeluh dalam proses

waktu yang telah ditetapkan. Adapun ketika

pelayanan pembuatan yang memakan waktu

pelanggar

acara

cukup lama, semua dikarenakan fasilitas

pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, ada

listrik yang hanya ada dimalam hari dalam

perpanjangan

merupakan

melakukan pekerjaan print persyaratan

kesepakatan antara petugas dan pengemudi

dalam membuat tembusan surat pas lintas

atau pengusaha angkutan barang, yang

batas di Desa jasa”.

melakukan negoisasi mengenai sanksi yang

(Hasil wawancara dengan kepala desa jasa

akan

sudah

baik.Dilihat

sampai

waktu

diberikan

diberikan

akan

dari

keberita

yang

sehingga

waktu

yang

kecamatan ketungau hulu 29 November

melebihi

waktu

yang

2015).

ditentukan. Namun hal ini tidak berpengaruh 8 DESSY NYETIA BEBIANA, NIM. E21112018 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Pertanggungjawaban dari

kepala kantor

menyebabkan belum optimalnya kinerja

imigrasi perbatasan entikong Sihotang juga

petugas

menyampaikan pendapat sebagai berikut:

kepatuhan masyarakat yang bertindak

“Saya sebagai kepala pimpinan kantor

sesuka hatinya untuk daerah perbatasan

imigrasi perbatasan entikong juga ikut serta

jasa entikong, sehingga menyebabkan

dalam mengeluarkan surat jalan pas lintas

terjadinya

batas

dijadikan sebagai alat untuk memasukan

yang

masyarakat

minta

setelah

memnuhi persyaratan yang sudah ada tembusan dari kepala desa,serta camat dan

perbatasan.

Tidak

adanya

penyalahgunaan

PLB

barang dari Malaysia. 3. Kondisional

memiliki data yang akurat sehingga bisa

pembuatan surat pas lintas batasWilayah

meyakinkan pihak imigrasi untuk membuat

perbatasan

ataupun mengeluarkan surat jalan pas lintas

manusia

batas”.

menandakan pentingnya regulasi yang

(hasil wawancara dengan kepala pimpinan

khusus bagi masyarakat perbatasan,

imigrasi perbatasan entikong 22 November

dimana

2015).

pengawasan

memiliki

sumber

didalamnya,

hal

memerlukan yang

daya

tersebut

mekanisme

dilakukan

oleh

negara, dan negara seharusnya lebih berhati

–

hati

pengawasan

E. KESIMPULAN

dalam

melakukan

dalam

perbatasan

disebabkan ruang lingkup geografis 1. Transparansi

diperbatasan sangat sulit terdapat daerah

Pembuatan surat pas lintas batasDari

perbatasan yang terpencil dan berada di

penjelasan

daerah batas kewenangan teritorial.

di

atas

dapat

ditarik

kesimpulan bahwa perbatasan Indonesia

4. Partisipatif

menjadi penting dijaga dan dibangun

Pembuatan

karena terdapat banyak potensi-potensi

Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat

keuntungan dan kerugian.

mendorong

2. Akuntabilitas Pembuatan

dengan surat

pas

lintas

batas

kebutuhan

surat

peran

pas

lintas

serta

memperhatikan dan

batas

masyarakat aspirasi,

harapanmasyarakat.

Minimnya fasilitas serta peralatan yang

Aspirasi masyarakat dapat diwujudkan

dimiliki

dimulai dari proses kesepakatan dalam

petugas

diperbatasan



pembuatan

surat

sebagaimana

pas

yang

lintas

telah

batas,

G. REFERENSI

dijelaskan

didalam hal proses pembuatan surat pas lintas batas tentunya masyarakatadalah salah satu pihak penting yang harus ikut serta dalam pembuatan kesepakatan, karena hal ini akan menyangkut hak dan asasi mereka dalam proses pelaksanaan pelayanan.

 Buku-Buku: Albrecht,Zemke.2005. Teori pelyanan.Jakarta: Sinar Harapan

kualitas

Atik,Ratminto. 2005. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar Bharata. 2004.Dasar-dasar pelayanan prima.Jakarta:PT.Elex. Media komputindo Crosby, dkk.2005.Teori Manajemen Kualitas. Jakarta. Pustaka Indonesia Creswell W Jhon . 2005. Pendekatan kualitatif penyelidika. Bandung: PT. Remaja

F. SARAN

Menurut penulis harus dilakukan tindakan berupa pencegahan dan penindakan adapun

yang

penulis

maksud

dengan Dwiyanto. 2007. Orientasi public.Yogyakarta :UGM Press

pencegahan adalah : Melakukan

kerjasama

mengajak masayarakat untuk saling bahu – membahu dalam menjaga keamanan dan di

masyarakat

masyarakat

pelayanan

dengan

masyarakat perbatasan dengan hukum dan

ketertiban

Dunn N willian. 2003. Analisis kebijakan publik. Jakarta: Sinar Harapan

khusunya

perbatasan.Meresmikan

Elthaitammy. 1990. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan Nasabah. Jakarta: sinar harapan Gersoon.2002. Mengukur Kepuasan Pelangan. Jakarta: Cetakan kedua Gronsoss, 2005 Kualitas pelyanan pelangan..Yogyakarta: Edisi pertama

perbatasan entikong, sebagai jalur resmi lintas

batas

antara

Indonesia.Melakukan identifikasi

barang

Malaysia registrasi

yang

dibawa

dan

Gilman, Lewis. 2005. Pelayanan kepercayaan public.Jakarta: EGC

dan oleh

Huberman,Miles. 2006. Analisis data kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

masyarakat baik yang berasal dari Malaysia maupun Indonesia.

Kotler, 1997. Harapan dan Kepuasan pelanggan. Yogyakarta: Edisi kedua Koontz.2008. Intisari Manajemen. Jakarta: Edisi kedelapan



Langbein. 1980. perioritas pembangunan dan ekonomi. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa Muhadjir, Neong. 1996. Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta : Rake Sarasin. Sule, Saefullah. 2002. Keterkaitan antara kepuasan kerja karyawan dan kepuasan. Jakarta: Kencana Sinambela.2006.Reformasi publik. Jakarta: Bumi Aksara

 Sumber lain Nikolas. 2014, Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang.Diambil pada tanggal 02 januari 2016. Antoni Juan As.2014,Impelementasi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan paspor di Kota Pekan Baru. Diambil pada tanggal 04 januari 2016

pelayanan

Saebani, Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung : Cv Pustaka Setia. Sugiyono, 2011.Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Rizal, 2013.Kualitas pelayanan pemerintah dalam mengupayakan Air Bersih diSekadau Kalimantan barat, Diambil pada tanggal 9 Oktober 2015. Statistik Kegiatan Pos Imigrasi Jasa .Tahun 2014.  Peraturan Perundang-Undangan

Schermerhorn. 2004. Manajemen. Jakarta: Erlangga

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993.

Sariatmodjo,dkk. 1999. konsep kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan. Malang . Universitas Brawijaya

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Peraturan Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong.

Vincent Gespersz. 1997.Manajemen kualitas dalam industry jasa. Jakarta: Gramedia. Wyckof.2005.Pengertian pelayanan.Jakarta: Erlangga.

danKualitas

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Wuludjeng, Sri. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Wahab.2008. Pengantar Hukum Indonesia. Surakarta: UNS Press


----------------------------------------~KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ~-

DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA ' FAKULTAS ILMU SOSlAL DAN ILMU POLITIK

I

PENGEWLA

TlNGGI

JURNAL MAHASISWA

JataJl Prof. Dr. H. Badari Nawawi. Poatianak

Kotak POI 78124

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA 8ebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode tutus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail

addresI HP

demi pengembangan

ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelalusan mahasiswa (81), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa ~ *) pada Program Studi .............................................. Fakultas IImu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif(Non-exclusive Royalty-Free Right) atas,karya ilmiah saya yang berjudul**) :

1~~j~·~~:~~~·~·~ ..T:··n·~~·1:·~~·!D··1·:.::·?·~~i f~~.l:.!.'.~.f~~T:·~·~~·····f.~~~··tJ!·(1·~ y.J.f~.~~ !) ~~i!-J.gj~u ~y..~ftai'.
........... aLJt.q~.~ ..~~

m'~~

-.

beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekskJusif mi, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-ken, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan.menampiIkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

LtSecarafulltex

UZJ con/eni

artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berJaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa periu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan . . " Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa meli.batkan pihak Pengelola J~ segala bentuk tuntutan hukum yang. timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. ..Jl.!~mil~i8npemyataan ini yang saya boat dengan sebenamya.

Dibuat di . : Pontianak Pada tanggaI • ..•.•••.•••••••.....•....•.....

~- IYB.~~y~.....~~~.~~ D.~jf: ....

NIM ... ¥.?:!.I.(Q5P.t~.........•....•....•. *tulis nama jumal sesuai prodi masing-masing (publiko/Governance/ AspirasiiSociodevlSosiologique) 8etelah mendapat persetujuan dari pengelola Jamal, berkas ini barus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai .proses unggab penyerahan berkas (submission author)

PENYELENGGARAAN PEMBUATAN SURAT PAS LINTAS BATAS PIHAK IMIGRASI DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

Recommend Documents