KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU Oleh: ALEXANDER IRWAN PUTRA NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui responsibilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan Pemerintah Desa Langan Baru yang belum optimal dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, belum optimalnya kinerja birokrasi pemerintahan Desa Langan Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada responsibilitas yang di tunjukan oleh Pemerintahan Desa Langan Baru terlihat masi belum optimal. Hal ini terlihat pada peran aparat pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya menjalankan Perda Kab. Kapuas Hulu No. 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Kemudian akuntabilitas dari Pemerintahan Desa Langan Baru masih belum optimal. Tampak dari akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Pada akuntabilitas proses, Pemerintah Desa Langan Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Kemudian pada akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkannya dan belum mampu membuat kebijakan-kebijakan, yang menyebabkan minimnya dokumen-dokumen atau arsip desa di kantor desa. Sehingga rekomendasi untuk permasalahan ini ialah Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagai apratur desa. Kemudian setiap Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru perlu memiliki sikap tanggung jawab terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kata-kata kunci : Pemerintah Desa, Kinerja, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

THE PERFORMANCE OF GOVERNANCE BUREAUCRACY IN LANGAN BARU VILLAGE EMALOH HULU SUB DISTRICT KAPUAS HULU REGENCY Abstract This essay aim to acknowledge about responsibility and accountability of governance bureaucracy in Langan Baru Villange Embaloh Hulu Sub District Kapuas Hulu Regency. This essay making is according to the matter of Langan Baru Villange Government in finishing their duties and their functions that still not optimal yet. This research include descriptive with qualitative approaching. The conclusion of this research is the performance of Langan Baru Governance’s Bureaucracy not doing their duties and functions optimally. First, about their responsibility, this case seen on the role of Langan Baru Village government who not implement regional rule No. 03/2007 about The Organization of Village Government fully. The last, about ther accountability, the matter can be seen on accountability of progress and accountability of policy. In accountability of progress, they do not do their duties and their functions in giving information to the community clearly. Then, in accountability of policy, they can not have a full responsibility of the policies they have made and they are incompetent in making policies therefore the documents and archives are less in the village office. The recomendation for this problem is every official of Langan Baru Villange Government must finishing their duties and their functions like regional rule No. 03/2007 about The Organization of Village Government fully. And then every official of Langan Baru Villange Government need to have responsibility attitude related with process of government implementation. Keywords : Village Government, Performance, Responsibility and Accountability. 1 ALEXANDER IRWAN PUTRA, NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


pemerintahan

A. PENDAHULUAN

terutama

kepala

desa

pimpinan pemerintah di tingkat desa, pada 1.

pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa: kepala

Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan pemerintah desa di

desa mempunyai tugas menyelenggarakan

Desa Langan Baru merupakan salah satu

urusan pemerintahan, pembangunan dan

bentuk penugasan dan pendelegasian yang

kemasyarakatan; kemudian pasal 13 ayat 1

diberikan

daerah

menyatakan bahwa: sekretaris desa dan

Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pemerintah

perangkat desa lainnya membantu kepala

Desa

desa dalam tugas dan wewenangnya.

oleh

Langan

pemerintah

Baru,

dalam

rangka

penyelenggaraan otonomi desa agar dapat

Kemudian

memberikan

perangkat

terhadap

penggaruh

kemajuan

yang

daerah

positif

Kabupaten

pengurusan

terdapat desa

beberapa

yaitu

sekretaris

surat-menyurat,

fungsi desa:

kearsipan,

Kapuas Hulu, terutama dalam melakukan

rumah tangga dan protokol; melaksanakan

identifikasi

sumber-sumber

administrasi keuangan, perlengkapan dan

pendapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu

administrasi perangkat desa; pengumpulan

secara mandiri. Adapun otonomi desa ini

dan pengolahan rencana kegiatan masing-

diharapkan mampu untuk meningkatkan

masing kepala urusan dan pembuatan

kesejahteraan

laporan

Kapuas

potensi

masyarakat

Hulu,

terutama

Kabupaten

perkembangan

pelaksanaan

dalam

tugasnya. Kemudian setiap kepala urusan

menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas

(kaur pemerintahan, kaur pembangunan,

pemerintahan yang berkaitan dengan tugas

dan

dan fungsi pemerintah di Desa Langan

fungsinya: menyusunan rencana kegiatan

Baru. Adapun pedoman penyelenggara

urusan masing-masing; pengumpulan dan

pemerintah desa di Kabupaten Kapuas Hulu

pengolahan

adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun

menyelenggarakan kegiatan administrasi

2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

dibidang masing-masing dan membuat

Peraturan daerah tersebut merupakan tugas

laporan perkembangan.

dan fungsi pemerintah desa.

kaur

umum,

data

agama

pokok

dan

kesra)

dibidangnya;

Berdasarkan hasil terkait fenomena

Tugas dan fungsi di dalam Peraturan

responsibilitas dan akuntabilitas, terdapat

Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2007

fenomena yang terlihat dari Pemerintahan

ini merupakan pedoman pemerintah desa

Desa Langan Baru, fenomena-fenomena

dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa

yang ditemui oleh peneliti di Desa Langan

di Desa Langan Baru, yang mana di

Baru yaitu keterlambatan dalam pembuatan

dalamnya sudah jelas tugas dan fungsi

dan penyerahan laporan akhir pelaksanaan 2

ALEXANDER IRWAN PUTRA, NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


alokasi dana desa (ADD) dari kepala desa

belum

kepada bupati melalui camat setempat,

administrasi kependudukan desa. Penyebab

minimnya dokumen atau arsip di Kantor

terjadinya fenomena-fenomena ini yaitu

Desa Langan Baru berupa peraturan-

kesibukan aparat desa sebab mereka juga

peraturan desa, serta belum lengkapnya

mempunyai pekerjaan pokok selain menjadi

administrasi

data

aparat pemerintah desa. Ada yang bekerja

kependudukan dalam bentuk profil dan

sebagai swasta, bertani, berkebun serta

monografi desa.

penyadap karet.

desa

Mengacu

mengenai

pada

Peraturan

akurat dan lengkap

Pentingnya

profil

mengenai

desa

dalam

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

penyelenggaraan pemerintah desa, dapat

Desa, alokasi dana desa (ADD) adalah dana

berguna untuk mengetahui potensi-potensi

yang

mengenai desa agar dengan terbukanya

dialokasikan

Kabupaten/Kota

oleh

untuk

Pemerintah

informasi

tersebut

bersumber dari bagian dana perimbangan

pemerintah

dalam

proses

keuangan pusat dan daerah yang diterima

keputusan.

Profil

desa

oleh

bermanfaat dalam penyusunan rancangan

Kabupaten/Kota.

desa

yang

Pentingnya

dapat

pengambilan juga

maupun

yaitu untuk pemerataan pembangunan,

pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

pelaksanaan

kesejahteraan

Berkaitan dengan masalah yang

serta pelayanan masyarakat. Fenomena

telah digambarkan di atas maka peneliti

permasalahan yang ditemukan peneliti yang

perlu memfokuskan penelitian ini agar

menjadi penyebab keterlambatan dalam

sesuai dengan maksud dan tujuan dari

pembuatan dan penyerahan laporan alokasi

penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu

dana

judul penelitian adalah Kinerja Birokrasi

desa

partisipasi,

pada

sangan

pembuatan alokasi dana desa (ADD) ini

meningkatkan

evaluasi

membantu

(ADD)

diantaranya

yaitu

kurangnya kerjasama antar kaur, Sekretaris

Pemerintahan

Desa juga terlambat dalam pengumpulan

Kecamatan

laporan kesetip kaur-kaur.

Kapuas Hulu.

di

Desa

Embaloh

Langan

Hulu

Baru

Kabupaten

Peneliti juga terjun secara langsung ke lapangan melihat kondisi di Kantor Desa Langan Baru, telihat minimnya dokumen

2.

Fokus Penelitian Berdasarkan

fenomena-fenomena

atau arsip berupa peraturan-peraturan desa

yang telah terlihat di Pemerintahan Desa

yang dimiliki kantor serta profil desa dan

Langan Baru, tentunya sudah menjadi tugas

monografi desa yang dimiliki oleh desa

dari akademika termasuk mahasiswa untuk

Langan Baru ternyata data yang dimiliki

memberikan solusi agar pelaksanaan tugas 3



pemerintahan aparatur desa dapat berjalan

Baru

secara efektif dan efesien. Berdasarkan latar

Kabupaten Kapuas Hulu.

belakang

penelitian

dan

Kecamatan

Embaloh

Hulu

fenomena-

fenomena yang penulis paparkan dalam latar belakang serta agar penulisan ini tidak

5.

Manfaat Penelitian a) Manfaat Teoritis

meluas maka penulis mengambil fokus

Penelitian ini diharapkan berguna

penelitian pada: kinerja pelaksanaan tugas

untuk perkembangan dan menambah

pemerintahan desa belum optimal yang

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu

dilihat

dari

indikator/aspek

kinerja:

pemerintahan

yaitu

yang

responsibilitas dan akuntabilitas

menurut

berhubungan

dengan

kinerja

Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99).

birokrasi pemerintahan desa. b) Manfaat Praktis

3.

Adapun manfaat praktis yang dapat

Rumusan Permasalahan Berdasarkan

uraian

yang

diambil dan diterima dari adanya

dikemukakan pada latar belakang masalah,

penelitian ini adalah:

maka

1.

yang

akan

menjadi

rumusan

Dapat

mengaplikasikan

permasalahan dalam penelitian ini adalah

yang

“Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan

keadaan sebenarnya di lapangan

di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh

atau lokasi penelitian sehingga

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu khususnya

dapat

dilihat

mengungkapkan

dari

aspek

responsibilitas

dan

akuntabilitas?”

didapatkan

teori

dengan

menilai

sebenarnya

dan

fakta

yang

yang

ada

di

lapangan. 4.

2.

Tujuan Penelitian Berdasarkan

permasalahan

yang

Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah desa untuk

telah dirumuskan, maka yang menjadi

mengoptimalkan

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

pelaksanaan

ini yaitu:

pemerintahan.

a)

Untuk

mengetahui

responsibilitas

3.

kinerja tugas

Sebagai wacana untuk dapat

kinerja birokrasi pemerintahan di Desa

menjadi bahan referensi bagi

Langan Baru Kecamatan Embaloh

peneliti

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

mengkaji

b) Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan

lain

yang

masalah

ingin kinerja

paksanaan tugas pemerintahan secara mendalam. 4



B. KAJIAN

PUSTAKA

DAN

yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur,

METODELOGI

sehingga ukuran kinerja dapat bersifat 1.

kuantitatif atau kualitatif dan tidak dapat

Kerangka Teori Kinerja

berasal

dari

pengertian

mencerminkan

potensi

orang”.

Senada

performance. Ada pula yang memberikan

dengan hal tersebut Atmosudirjo (dalam

pengertian performance sebagai hasil kerja

Pasolong, 2007:176) menyebutkan bahwa,

atau prestasi kerja. Namun, menurt Lawler

“kinerja

dan Porte (dalam Sutrisno, 2010:170)

organisasi

menyatakan

adalah

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan

kelompok yang berkenaan melalui usaha-

tugas”. Sehubungan dengan pernyataan

usaha

tersebut dijelaskan oleh, Miner (dalam

kemampuan

Sutrisno, 2010:170) menyatakan “kinerja

menerus untuk mencapai kebutuhan secara

adalah bagaimana seseorang diharapkan

efektif”. Penjelasan dari kinerja organisasi,

dapat berfungsi dan berprilaku sesuai

dapat diartikan sebagai alat ukur terhadap

dengan

dibebankan

hasil-hasil atau usaha dalam meningkatkan

kepadanya”. Dari pendapat para hali kinerja

kemampuan berorganisasi dalam mencapai

adalah

tujuan yang diharapkan.

bahwa:

tugas

yang

kesuksesan

“kinerja

telah

seseorang

dalam

melaksanakan tugas dan diharapkan dapat

organisasi

sebagai

secara

sistemik

menyeluruh

dan

untuk

meningkatkan

organisasi

Kinerja

efektifitas

secara

organisasi

yang

terus

baik

berfungsi dan berprilaku sesuai dengan

merupakan harapan bagi setiap organisasi.

tugasnya. Pemerintah Desa Langan Baru

Sehingga untuk mengetahui baik atau

merupakan tingkat struktur pemerintahan

tidaknya

yang terendah jadi sebagai ujung tombak

diperlukan

paling depan untuk menjalankan roda-roda

keberhasilan kinerja organisasi. Menurut

pemerintahan.

itu

Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99)

pemerintahan desa harus melaksanakan

mengatakan bahwa, indikator yang bisa

tugas dan fungsinya berdasarkan dengan

digunakan

Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 03

birokrasi publik yaitu:

tahun 2007 yang telah ditetapkan. Dengan

1.

Oleh

karena

organisasi

tersebut,

indikator

untuk

Produktivitsas;

pengukuran

mengukur

yaitu

maka

tidak

kinerja

hanya

tercapainya tujuan tersebut, maka kinerja

mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga

organisasi akan dianggap baik.

efektifitas

Menurut

Sudarto

pelayanan.

Produktivitas

(1999:3)

pada umumnya dipahami sebagai rasio

menjelaskan bahwa, “hasil kinerja konkrit

antara input dengan autput. Dalam hal 5



ini konsep ukuran produktivitas dengan

2.

5.

Akuntabilitas; yaitu menunjuk seberapa

memasukan seberapa besar pelayanan

besar kebijakan dan kegiatan organisasi

public itu memberikan hasil yang

publik tunduk pada para pejabat publik

diharapkan.

yang dipilih oleh rakyat, asumsinya

Kualitas

layanan;

yaitu

kepuasan

adalah bahwa para pejabat politik

masyarakat bias menjadi parlemen

tersebut karena dipilih oleh rakyat,

untuk menilai kinerja organisasi public.

dengan

Keuntungan

merepresentasikan kepentingan rakyat.

utama

menggunakan

sedirinya

selalu

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja karena informasi kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara

3.

Metode Penelitian Dalam

melakukan

penelitian

mudah dan murah yang dapat diperoleh

mengenai kinerja birokrasi pemerintahan di

melalui media masa.

Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh

Responsivitas;

adalah

kemampun

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan

birokrasi untuk mengenali kebutuhan

pendekatan yang sesuai dengan gejala

masyarakat, menyusun agenda dan

penelitian.

prioritas

dan

berkaitan erat dengan penentuan bagaimana

mengembangkan

program-proram

data diperoleh. Adapun pendekatan yang

pelayanan

publik

sesuai

dengan

digunakan dalam penelitian ini adalah

kebutuhan

msyarakat

aspirasi

pendekatan metode kualitatif dengan jenis

pelayanan,

dan

Pendekatan

masyarakat. Resposivitas yang rendah

penelitian deskriptif.

menunjukan ketidakselarasan antara

Teknik

pelayanan

4.

2.

dengan

kebutuhan

ini

tentunya

pengumpulan

data

menggunakan teknik wawancara untuk

masyarakat. Organisasi yang memiliki

mengumpulkan

resposivitas

dengan

menggunakan pedoman wawancara dan

sedirinya memiliki kinerja yang jelek

dokumentasi dengan pengumpulan data

pula.

pelengkap dari dokumen-dokumen

yang

Responsibilitas;

rendah,

yaitu

menjelaskan

apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan

data

primer

dengan

resmi

serta observasi ke Kantor Desa Langan Baru dan Kantor Camat Embaloh Hulu. Dalam

penelitian

ini

peneliti

prinsip-prinsip administrasi yang benar

menggunakan analisis domain. Analisis ini

atau sesuai dengan kebijakan birokrasi,

digunakan

baik yang ekspilit maupun implisit

memperoleh gambaran yang umum dan

karena

peneliti

ingin

(Levine, 1990). 6 ALEXANDER IRWAN PUTRA, NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


menyeluruh

dari

objek/penelitian

atau

berubah bila tidak ditemukan bukti-

situasi sosial.

bukti kuat yang mendukung pada tahap

Analisis

data

dalam

penelitian

pengumpulan data berikutnya. Tapi

kualitatif terdiri dari tiga tahapan yaitu:

bila didukung dengan data-data dan

a)

Peringkasan data/reduksi data ( data

bukti yang valid di lapangan selama

reduction )

pelaksanaan

Dalam melakukan penelitian dilokasi

kesimpulan yang dikemukakan dapat

penelitian, data yang didapatkan dan

menjadi kesimpulan yang kredibel.

penelitian

maka

diperoleh dari lapangan sudah pasti memiliki jumlah yang cukup banyak, kompleks dan rumit. Reduksi data dilakukan

dengan

tujuan

C. HASIL

untuk

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

merangkum data, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema

dan

polanya,

Responsibilitas

memberikan

a) Prinsip-prinsip penyelenggaraan

gambaran yang jelas sehingga dapat

administrasi pemerintahan desa

mempermudah

dan

melakukan

peneliti

dalam

pengumpulan

data

kesesuaian

kegiatan

administrasi pemerintahan desa

berikutnya, dan mencari data tersebut

dengan prinsip administrasi desa

jika kembali diperlukan.

Hasil

b) Penyajian data (data displa )

penelitian

menunjukkan

bahwa Pemerintahan Desa Langang Baru

Dalam penelitan kualitatif penyajian

telah menjalankan tugas dan fungsinya

data dilakukan dalam bentuk uraian

sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuas

singkat,

Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang

bagan,

hubungan

antar

kategori, teks yang bersifat naratif dan

Organisasi

sejenisnya.

akan

semakin lama apa yang dilakukan oleh

untuk

Pemerintahan Desa Langan Baru tidak

mengetahui apa gambaran yang terjadi,

sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan

merencanakan

fungsinya

Penyajian

memudahkan

c)

1.

data

peneliti

langkah

berikutnya

Pemerintahan

Desa.

berdasarkan

Tetapi

peraturan

dalam penelitian, dan memudahkan

pemerintahan daerah yang dibuat oleh

dalam mengambil kesimpulan.

Pemerintah

Penarikan kesimpulan (verification)

Pemerintah Desa Langan Baru kurang aktif

Kesimpulan

menjalankan

awal

yang

dilakukan

masih bersifat sementara dan akan

Kabupaten

Kapuas

kegiatan

Hulu.

administrasi

pemerintahan di kantor. 7



Kemudian observasi

berdasarkan

peneliti,

terlihat

hasil

tidak

ada

berupa

peraturan-peraturan

desa

dan

responsibilitas yang merupakan konsep

kegiatan administrasi yang dilakukan di

yang

berkaitan

Kantor Desa Langan Baru dengan kondisi

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

desa terlihat di dalamnya kosong dan

kebijakan

berdebu dan di luar sekitarnya ditumbuhi

berjalan dengan baik.

dengan semak-semak yang panjang. Jadi

c) Standar

dari

dengan

suatu

pelaksanaan

organisasi

kompetensi

teknis

peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah

kesesuaian

Desa

Pemerintah Desa Langan Baru

Baru

menjalankan

tugas

dan

fungsinya tidak sesuai dengan Perda Kab.

kondisi

Pemerintah

Desa

dan

aparatur

Langan

sudah

tentang Organisasi Pemerintah Desa.

menjadi aparatur atau perangkat pemerintah

b) Kesesuaian

desa. Peneliti juga membuktikan dengan

organisasi

kebijakan

dengan

kegiatan

penelitian

dokumen

data

dari

teknis

Aparatur

Pemerintah Desa Langan Baru yang sudah

administrasi pemerintah desa Hasil

melihat

persyaratan

Baru

Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007

antara

memenuhi

tidak

menunjukkan

memenuhi syarat. Kemudian

peneliti


melakukan observasi terlihat perangkat desa

lemah dalam membuat dan menjalankan

seperti

kebijakan

mengoprasikan komputer/laptop. Peneliti

bahkan

dijelaskan

juga

kaur

masih

belum

Pemerintah Desa Langan Baru hanya sekali

berkesimpulan

membuat suatu kebijakan yaitu Keputusan

Langan Baru berdasarkan Perda Kab.

Kepala Desa Langan Baru Nomor 03 Tahun


2009

tentang Organisasi

Tentang Jadwal Masuk Kantor

bahwa

terampil

perangkat

Desa

Pemerintahan Desa

Aparatur Desa Langan Baru, Kecamatan

sudah sesuai memenuhi standar teknis, akan

Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu

tetapi ketrampilan prangkat desa masih

yang dibuat pada awal pemerintahan kepala

belum optimal.

desa.

Berdasarkan

hasil

dokumentasi

peneliti, terlihat dokumen-dokumen atau arsip tentang peraturan desa yang sangat

2.

Akuntabilitas 1) Akuntabilitas

kejujuran

minim. Pernyataan dari wawancara dengan

akuntabilitas hukum

pihak pemerintahan desa dengan camat

Hasil

serta

melalui

mendapat

sebuah

dokumentasi kesimpulan

penelitian

dan

menunjukkan

peneliti


bahwa

dalam mengemban perannya sudah dapat

minimya dokumen-dokumen atau arsip

bekerja

dengan

jujur

bisa 8



mempertanggungjawabkan kejujuran. Pada

jelasnya

masa

sepenuhnya dilakukan dengan baik.

demokrasi

saat

ini

pentingnya

kepada

masyarakat

belum

akuntabilitas kejujuran di dalam organisasi pemerintahan sangat diperlukan untuk dapat

3) Akuntabilitas program

memberikan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas

Pemerintah berkaitan dengan

disini

juga

Desa

Langan

Baru

pelaksanaan tugas dan

fungsi tercapainya suatu program melihat

berhubungan dengan konsep kepatuhan

pertimbangan

terhadap

dalam

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan

menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil

apakah dalam mempertimbangkan alternatif

penelitian

bahwa

program yang memberikan hasil yang

Pemerintahan Desa Langang Baru sudah

optimal dengan biaya yang minimal sudah

baik dalam pertanggungjawaban terhadap

dilakukan dengan mengadakan pertemuan

hukum

atau rapat kepala desa dengan perangkat

hukum

menunjukkan

berkaitan

sumber

pemerintah

dana

dengan

publik.

penggunaan

peneliti

juga

apakah

tujuan

yang

desa. Dilaksanakan dengan pertemuan atau

melakukan dokumentasi dengan melihat

rapat

data keuangan Pemerintah Desa Langan

memperoleh dampak yang positif serta

Baru yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan

dapat memberikan hasil yang baik terhadap

Alokasi Dana Desa (ADD Tahun Anggaran

pencapaian yang diharapkan.

2014.

Setelah

wawancara

dan

peneliti

para

perangkat

desa

maka

melakukan

dokumentasi

peneliti

4) Akuntabilitas kebijakan

mendapat kesimpulan bahwa Pemerintahan

Pemerintah

Desa

Langan

Baru

Desa Langan Baru sudah sepenuhnya dalam

belum mampu bertanggung jawab terhadap

bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas

kebijakan yang dikeluarkannya. Hal ini

hukum.

tentu

berpengaruh

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di desa Langan Baru dimana masyarakat menjadi

2) Akuntabilitas proses Pemerintah berkaitan

dengan

Desa

Langan

Baru

sulit bertemu dengan perangkat desa di

pertangungjawaban

kantor. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa

proses penyelenggaraan pemerintahan desa

untuk

terkait

untuk

Pemerintah Desa Langan Baru belum

melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu

sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

dapat memberikan informasi yang sejelas-

kebijakan yang dikeluarkannya dan belum

dengan

prosedur

mampu

aspek

akuntabilitis

membuat

kebijakan,

kebijakan-kebijakan 9



lainnya terkait dengan penyelenggaraan

penyelenggaraan Pemerintah Desa

pemerintahan.

Langan

Baru

terkait

dengan

prosedur untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya

yaitu

dapat

memberikan informasi yang sejelas-

D. KESIMPULAN DAN SARAN

jelasnya kepada masyarakat belum a.

Kesimpulan

sepenuhnya dilakukan dengan baik.

1. Responsibilitas yang di tunjukan

Penyampaian informasi dilakukan

oleh Pemerintahan Desa Langan

oleh perangkat desa hanya di dalam

Baru terlihat masih belum optimal

internal

atau kurang baik. Hal ini terlihat

Kemudian

pada peran aparat pemerintah Desa

kebijakan, Pemerintah Desa Langan

Langan Baru belum sepenuhnya

Baru

menjalankan Peraturan Pemerintah

bertanggung

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

kebijakan yang dikeluarkannya dan

Nomor 03 Tahun 2007 tentang

belum mampu membuat kebijakan-

Organisasi Pemerintahan Desa dan

kebijakan lainnya terkait dengan

ketidak sesuaian antara kegiatan

penyelenggaraan

administrasi

sehingga

pemerintahan

desa

perangkat

desa

pada

saja.

akuntabilitas

belum

sepenuhnya

jawab

terhadap

pemerintahan,

minimnya

dokumen-

dengan perinsip-prinsip administrasi

dokumen atau arsip desa di kantor

pemerintah desa. Contonya dalam

desa.

Pembuatan dan Penyerahan ADD. Kemudian minimnya dokumen atau

b. Saran

arsip desa seperti peraturan desa

Berdasarkan seluruh hasil penelitian

(Perdes), sehingga pemerintah desa

serta

berjalan

dikemukakan

tidak

sesuai

dengan

kebijakan organisasi. Serta tidak lengkapnya

data

kependudukan

berupa profil dan monografi desa. 2. Akuntabilitas

dari

kesimpulan

yang

beberapa

ada, saran

dapat sebagai

berikut : 1. Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru harus menjalankan tugas dan

Pemerintahan

fungsinya sesuai dengan Perda Kab.

Desa Langan Baru masih belum


optimal. Tampak dari akuntabilitas

tentang Organisasi Pemerintah Desa

proses dan akuntabilitas kebijakan.

sebagai

Pada

pelaksanaan tugas pemerintahan di

akuntabilitas

proses

apratur

desa,

sehingga 10



secara

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: Grasindo.

2. Masing-masing aparatur Pemerintah

Pasolong, Herbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

desa

dapat

berjalan

maksimal.

Desa

Langan

Baru

perlu

menanamkan sikap tanggung jawab, terkait

dengan

penyelenggaraan

proses pemerintahan

memberikan informasi yang sejelasjelasnya kepada masyarakat serta bertanggung jawab atas kebijakankebijakan yang telah dikeluarkan dan

mampu

membuat

suatu

kebijakan untuk tercapainya tujuan bersama dari organisasi tersebut.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2013. Sembiring, Masana. 2012. Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintahan). Bandung: Fokusmedia. Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi). PT Raja Grafinda Persada. Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim

E. DAFTAR PUSTAKA 1.

Buku-Buku:

Dharma, Agus. 2003. Manajemen Supervisi. Jakarta: Rajawali Pers. Mardiasmo. 2006. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Makunegara, Anwar Perabu. 2012. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Rafika Aditama Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. -------. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. ------. 2009. Memahami Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Penelitian

Sutrisno, Endy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Widodo, Joko. 2011. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayu Media 3. Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2.

Linteratur Peraturan Perundangundang:

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

11 ALEXANDER IRWAN PUTRA, NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Skripsi

Nabila Nurul Annisya. 2014. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Skripsi. Universitas Tanjungpura. Adrianus Irwantoto. 2014. Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi. Universitas Tanjungpura

12 ALEXANDER IRWAN PUTRA, NIM. E42011037 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Recommend Documents