PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA SEMUNTAI KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG Oleh: PASKALIS MULIYADI NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email :
[email protected]
Abstrak Pelaksanaan fungsi manajemen dirasakan kurang optimal pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan. Kurang optimalnya fungsi manajemen yang dijalankan berupa kurang mampunya lembaga-lembaga tersebut di atas dalam merancang/merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta melakukan pengawasan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Penelitian ini menggunakan teori manajemen G.R. Terry dengan menganalisis permasalahan menggunakan empat fungsi manajemen, yaitu fugsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalaah mengguakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan belum mampu mengelola PNPM-PISEW yakni dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan serta mengawasi masyarakat pada setiap kegiatan sehingga berdampak pada kurangnya peran serta masyarkat pada proses pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Belum mampunya lembaga-lembaga tersebut diatas dalam mengelola suatu masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurang terjalinya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait. Maka dari itu, agar terciptanya suatu masyarakat yang mau berperan secara aktif dalam setiap proses kegiatan diperlukan kemampuan manejerial seorang pemimpin dalam hal ini lembaga-lembaga Desa terkait yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan dalam menjalankan fungsifungsi manajemen, baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap masyarakat. Kata-kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, PNPM-PISEW.
Abstract Implementation of management function perceived lack of optimal implementation for PNPM-PISEW at Semuntai village from village community institutions, village officials, BPD, and District Pokja. Less optimal management functions are executed in the from of an unqualified a forementioned institutions in designing, organizing, implementing, and monitoring to the public so the imfact on the lack of community participation in the implementation of the PNPM-PISEW at Semuntai village. The study uses the theory of management from G.R. Terry by analyzing the problem using the four functions namely management functions of planning, organizing, actuating, and controlling. The method used in this research is using qualitative research methods to the type of research in descriptive research. The result of this study indicate that village community institution, village officials, BPD, and District Pokja has not been able to manage PNPM-PISEW in planning, organizing, implementing, and overseeing the public on any activities that have an impact on the lack of public participation in the implementation process of PNPM-PISEW at Semuntai village. Not to inability of the abovementioned institutions in managing a society to participate actively because human resourses are still limited, the lack of training given by the district and county governments, and the lack of estalished coordination between the relevant institutions. There for, to the creation of the public who want to actively participate in every process activity required managerial abilities of a leader in this institution related suchvillage community, village
1 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
officials, BPD, and District Pokja can carry out the functions of management, good planning function, organizing, implementation, and oversight of the public. Keywords: Planning, Organizing, Execution, Monitoring, PNPM-RISE.
perencanaan,
A. PENDAHULUAN
pelaksanaan,
hingga
pemantauan dan evaluasi. Melalui proses Proses peningkatan kesejahteraan
pembangunan partisipatif, kesadaran kritis
masyarakat dalam rangka meningkatkan
dan kemandirian masyarakat, terutama
efektivitas
kemiskinan
masyarakat miskin dan tertinggal, dapat
kerja
bagi
ditumbuhkembangkan sehingga mereka
melakukan
bukan hanya sebagai obyek melainkan
mendorong
sebagai subyek dalam penanggulangan
dan
penanggulangan
penciptaan
masyarakat, berbagai
lapangan
pemerintah upaya
guna
terciapainya
suatu
sejahtera.
Upaya
masyarakat
yang
kemiskinan.
pemberdayaan
Kecamatan
Ketungau
Hilir
masyarakat merupakan tuntutan utama
Kabupaten Sintang merupakan salah satu
pembangunan, ini selaras dengan teori
kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi
sumber daya manusia yang memandang
program PNPM-PISEW. Hal ini sejalan
mutu penduduk sebagai kunci utama
dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor
pembangunan.
penduduk
8 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi
bukan beban suatu bangsa, bila mutunya
PNPM Mandiri di Kabupaten Sintang,
tinggi, pembangunan dan perbaikan mutu
kemudian ditetapkan 7 (tujuh) kecamatan
sumber daya manusia akan menumbuhkan
sebagai sarana program dimaksud, meliputi
inisiatif dan kewiraswastaan (Soetomo
: (a) Kecamatan Sintang, (b) Kecamatan
2008:403).
Ketungau
Langkah
Banyaknya
yang
Tengah,
(c)
Kecamatan
dilakukan
Ketungau Hilir, (d) Kecamatan Sepauk, (e)
pemerintah salah satunya ialah dengan
Kecamatan Binjai Hulu, (f) Kecamatan
meluncurkan
Program
Nasional
Kelam Permai, dan (g) Kecamatan Sungai
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Tebelian. Salah satu desa penerima PNPM
Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM
Mandiri PISEW di Kecamatan Ketungau
Mandiri dirumuskan kembali mekanisme
Hilir
upaya penanggulangan kemiskinan yang
Semuntai ditetapkan sebagai salah satu
melibatkan masyarakat, mulai dari tahap
Desa penerima PNPM-PISEW dikarenakan
adalah
Desa
Semuntai.
Desa
2 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kondisi geografis dan kondisi infastruktur
Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di
yang masih dianggap belum memadai
Desa Semuntai Kecamatan Ketungau Hilir
sehingga berdampak pada perkembangan
Kabupaten Sintang. Adapun tujuan dari
tingkat ekonomi yang masih belum terlalu
penelitian ini adalah untuk mengetahui
berkembang.
bagaimana peran Lembaga Desa, aparat
Di
Desa
menelaah
Semuntai
adanya
peneliti
Desa, BPD serta tokoh masyarakat dan
indikasi-indikasi
Pokja
permasalahan yang terjadi pada proses
fungsi
pelaksanaan
perencanaan,
PNPM-PISEW.
Indikasi-
Kecamatan
dalam
manajemen
menjalankan
yaitu
fungsi
pengorganisasian,
indikasi tersebut diantaranya adalah masih
pelaksanaan
kurangnya peran serta masyarakat terhadap
membangun partisipasi masyarakat pada
pelaksanaan
pelaksanaan
program-program
kegiatan
dari PNPM-PISEW baik itu mulai dari
serta
pengawasan
PNPM-PISEW
di
guna
Desa
Semuntai.
tahap perencanaan maupun sampai kepada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Hal tersebut
berdasarkan
informasi
yang
B. KAJIAN PUSTAKA
diperoleh peneliti dari keluhan-keluhan serta berdasarkan observasi awal yang
1.
Manajemen
dilakukan peneliti di Desa Semuntai. Kurangnya
keikutsertaan
masyarakat
Manajemen adalah sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian,
secara aktif pada setiap proses pelaksanaan
kepemimpinan dan pengendalian upaya
berbagai program terindikasi disebabkan
para anggota organisasi dan penggunaan
oleh kurangnya peran dari pemerintah,
seluruh sumber daya yang ada guna
dalam hal ini adalah pemerintah daerah
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
yakni
maupun
Kaitannya dengan partisipasi adalah bahwa
pemerintah desa serta tokoh masyarakat
manajemen sebagai suatu konsep dengan
dalam memanage masyarakat pada setiap
fungsinya
proses
menciptakan ataupun mengerakan orang
pemerintah
kecamatan
pelaksanaan
kegiatan
PNPM-
PISEW.
dalam sebuah pelaksanaan setiap kegiatan
menekankan pada bagaimana Pelaksanaan
guna
Fungsi Manajemen Program Nasional
ditetapkan.
Pengembangan
untuk
atau suatu masyarakat agar berpartisipasi
Fokus dari penelitian ini adalah
Pemberdayaan
masing-masing
Masyarakat Infrastruktur
mencapai
tujuan
yang
telah
Mandiri
G. R. Terry (dalam Amirullah dan
Sosial
Haris Budiyono 2004:14), berpendapat 3
PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
bahwa manajemen merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian menentukan
PNPM Mandiri (PISEW) PNPM Mandiri adalah program
penggerakan
dan
dilakukan
untuk
terutama yang berbasis pemberdayaan
sasaran-
masyarakat. Pengertian yang terkandung
yang serta
2.
mencapai
nasional
penanggulangan
kemiskinan
sasaran yang telah ditentukan melalui
mengenai PNPM Mandiri adalah :
pemanfaatan sumber daya manusia dan
a. PNPM
Mandiri
adalah
program
dalam
wujud
kerangka
sumber-sumber lainya. R. Terry juga
nasional
menyebutkan ada empat fungsi manajemen
kebijakan sebagai dasar dan acuan
dalam pencapaian tujuan, yaitu Planning,
pelaksanaan
Organizing, Actuating dan Controlling atau
penanggulangan kemiskinan berbasis
yang biasa kita kenal dengan istilah POAC.
pemberdayaan
Dari pendapat yang dikemukan oleh R.
Mandiri
Terry menekankan bahwa ada fungsi yang
harmonisasi dan pengembangan sistem
sangat penting yang diperankan oleh fungsi
serta mekanisme dan prosedur program,
manajemen dalam pencapaian suatu tujuan.
penyediaan
Fungsi-fungsi
yang
pendanaan stimulan untuk mendorong
nantinya akan menjadi suatu pedoman
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam
dilaksanakannya setiap kegiatan tahap
upaya
demi tahap dalam proses pencapaian suatu
yang berkelanjutan.
manajemen
itulah
tujuan.
program-program
masyarakat.
dilaksanakan
melalui
pendampingan
penanggulangan
PNPM
dan
kemiskinan
b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya Teori R. Terry juga menjadi teori
untuk
menciptakan/
meningkatkan
utama yang digunakan peneliti dalam
kapasitas
penelitian ini yang mana pada teori ini
individu maupun berkelompok, dalam
menjelaskan
memecahkan berbagai persoalan terkait
manajemen
tentang dalam
fungsi
pencapaian
dari tujuan.
upaya
masyarakat,
peningkatan
kualitas
secara
hidup,
Artinya bahwa, untuk menciptakan atau
kemandirian
mendorong
yang
Pemberdayaan masyarakat memerlukan
partisipatif deperlukan sebuah konsep serta
keterlibatan yang besar dari perangkat
tahapan dimana konsep tersebut dapat
pemerintah daerah serta berbagai pihak
menjadi tolak ukur atau pedoman dalam
untuk memberikan kesempatan dan
proses pencapaian tujuan sperti yang
menjamin keberlanjutan berbagai hasil
dikemukakan oleh R. Terry.
yang dicapai.
suatu
masyarakat
dan
baik
kesejahteraannya.
4 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Berbicara tentang pemberdayaan,
pendukungnya seperti PNPM Generasi,
menurut Wardhani dan Haryadi, (2004:5)
Program Penanggulangan Kemiskinan di
pemberdayaan
adalah
Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan
pengembangan pemberdayaan masyarakat
aset dan kemampuan masyarakat miskin
di
agar mampu mengakses berbagai sumber
Pembangunan
daya, permodalan, teknologi, dan pasar
Khusus (P2DTK) untuk pengembangan
dengan
daerah tertinggal, pasca bencana, dan
masyarakat
pendekatan
peningkatan
kapasitas
pembelaan
pendampingan, pelayanan
menuju
dan
perkotaan,
Daerah
Percepatan
Tertinggal
dan
konflik.
kemandirian
masyarakat.
dan
Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program
Sejalan dengan itu, ada beberapa
Pengembangan
Infrastruktur
prinsip pemberdayaan masyarakat menurut
Ekonomi
Wilayah
Wardhani dan Haryadi (2004:5) yakni :
mengintegrasikan
a. Pemberdayaan ekonomi yang berakar
pertumbuhan
Sosial
(PISEW)
untuk
pusat-pusat
ekonomi
sekitarnya.
masyarakat.
dengan berbagai program pemberdayaan
sosial
yang
berkeadilan
dan
memihak rakyat.
Mandiri
daerah
pada rakyat dan menuju kemandirian
b. Tata
PNPM
dengan
masyarakat
yang
berbagai
departemen/sektor
diperkuat
dilaksanakan
oleh dan
c. Pengembangan SDM yang berkualitas.
pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM
d. Kelembagaan yang dimiliki masyarakat
Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan
dari, oleh dan untuk masyarakat. e. Tata politik
yang
pada desa-desa tertinggal.
demokratis dan
partisipatif.
Keputusan
Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
f. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. g. Tata
Dalam
nilai
pluralistik
Nomor
:
23/KEP/MENKO/KESRA/
VII/2007, pelaksanaan PNPM Mandiri-
dan
yang
berkesetaraan gender.
PISEW menekankan prinsip-prinsip pokok , yang terdiri dari :
Sementara itu pelaksanaan PNPM
a. Transparansi
dan
Akuntabilitas.
Mandiri dilakukan pada awal tahun 2007
Masyarakat harus memiliki akses yang
dimulai dengan Program Pengembangan
memadai terhadap segala informasi
Kecamatan
dasar
dan proses pengambilan keputusan,
pengembangan pemberdayaan masyarakat
sehingga pengelolaan kegiatan dapat
di
dilaksanakan
(PPK)
perdesaan
sebagai
beserta
program
secara
terbuka
dan 5
PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dipertanggung-gugatkan, baik secara moral,
teknis,
legasl
g. Kesetaraan dan Keadilan Gender.
maupun
Laki-laki dan perempuan mempunyai
administrative.
kesetaraan dalam perannya di setiap
b. Desentralisasi.
Kewenangan
tahap
pembangunan
dalam
pengelolaan kegiatan pembangunan
menikmati
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan
kegiatan pembangunan tersebut.
kepada
Pemerintah
masyarakat,
Daerah
sesuai
atau
secara
dan
h. Kolaborasi.
dengan
adil
Semua
manfaat
pihak
berkepentingan
kapasitasnya.
yang dalam
penanggulangan kemiskinan didorong
c. Keberpihakan
pada
Orang/
untuk mewujudkan kerjasama dan
Masyarakat Miskin. Semua kegiatan
sinergi antar-pemangku kepentingan
yang
dalam penanggulangan kemiskinan.
dilaksanakan
kepentingan
mengutamakan
dan
kebutuhan
i. Keberlanjutan.
Setiap
pengambilan
masyarakat miskin dan kelompok
keputusan harus mempertimbangkan
masyarakat yang kurang beruntung.
kepentingan
d. Otonomi.
Masyarakat
peningkatan
diberi
kesejahteraan masyarakat, tidak hanya
kewenangan secara mandiri untuk
untuk saat ini tetapi juga di masa
berpartisipasi dalam menentukan dan
depan,
mengelola
kelestarian lingkungan.
kegiatan
pembangunan
secara swakelola. e. Partisipasi/
dengan
tetap
menjaga
Dari beberapa uaraian dan pendapat
Pelibatan
Masyarakat.
para
ahli
tentang
PNPM
tujuannya
serta
Mandiri
Masyarakat terlibat secara aktif dalam
memgenai
setiap proses pengambilan keputusan
dengan pemberdayaan masyarakat, dapat
pembangunan dan secara gotong-
ditarik kesimpulan bahwa PNPM-PISEW
royong menjalankan pembangunan.
merupakan
f. Prioritas
Usulan.
masyarakat
harus
pemenuhan pengentasan mendesak
Pemerintah
memprioritaskan
memerangi
dan
pemerintah
dalam
menanggulangi
kemiskinan dengan upaya memberdayakan
kebutuhan
untuk
potensi sumber daya manusia yang ada.
kemiskinan,
kegiatan
Pemberdayaan itu sendiri berupa tindakan
dan
bermanfaat
sebanyak-banyaknya dengan
dan
upaya
kaitannya
bagi
masyarakat yang ikut serta berperan aktif
masyarakat,
dalam proses pembangunan perekonomian
mendayagunakan
secara
optimal berbagai sumberdaya yang
dan nilai-nilai sosial dimana semuanya itu dilakukan
dengan
prinsip-prinsip
terbatas. 6 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
demokrasi yang adil dan memihak kepada
Gambar 1
masyarakat
Alur Pikir Penelitian
Berdasarkan
hasil
dari
telaah
masalah pada pembahasan sebelumnya, pada
pelaksanaan
PNPM-PISEW ditemukan
fungsi
manajemen
Desa
Semuntai,
bahwa
lembaga-
di
indikasi
Bagaimana Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Upaya Membangun Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang
FUNGSI MANAJEMEN (G.R. Terry)
lembaga terkait yang berkompeten dalam mejalankan
fungsi
manajemen
dalam
Organizing (Pengorganisasian)
Planing (Perencanaan)
upaya membangun partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang maksimal, baik itu pada
fungsi
Actuating (Pelaksanaan)
perencanaan,
Controling (Pengawasan)
pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka peneliti menggunakan teori G.R. Terry dengan empat fungsi manajemennya
1) Untuk mengetahui peran Lembaga Desa, aparat Desa, BPD serta tokoh masyarakat dan Pokja Kecamatan pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. 2) Untuk mengetahui peran serta masyarakat pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai.
yang biasa dikenal dengan POAC untuk menganalisis dan menjelaskan fenomenafenomena
permasalahan
yang
terjadi.
Dalam teori yang dikemukan oleh G.R.
C. METODE PENELITIAN
Terry, menjelaskan ada empat fungsi dalam
manajemen,
perencanaan,
yaitu
fungsi
pengorganisasian,
pelaksanaan serta pengawasan.
Pada
penelitian
ini
penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
menggunakan
pendekatan
kualitatif. Pemilihan metode ini dilakukan dengan maksud penulis ingin memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi berkenaan manajemen
dengan
pelaksanaan
PNPM-PISEW
di
fungsi Desa
Semuntai. Dengan menggunakan metode ini
dimaksudkan
menegetahui
dan
agar
penulis
dapat
memahami
serta
mendapatkan deskripsi, gambaran atau 7 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
lukisan
secara
sistematis
dan
akurat
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
mengenai data dan fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti. Pada
penelitian
ini
a.
penulis
Pelaksanaan
Fungsi
Manajemen
PNPM-PISEW di Desa Semuntai
menggunakan tiga teknik pengumpulan
1) Fungsi Perencanaan (Planning)
data, yaitu observasi, wawancara, dan
Perencanaan
dapat
diartikan
dokumentasi. Teknik analisis data yang
sebagai upaya menentukan sebelumnya
digunakan penulis pada penelitian ini
apa
adalah menggunakan teknik analisis degan
bagaimana
metode kualitatif. Proses analisis data pada
melakukannya.
penelitian ini dilakukan penulis dengan
dilakukan pada tingkat kecamatan dan desa
tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian
dengan melakukan persiapan tahap awal
data, dan verifikasi. Ini selaras dengan
sebelum
pendapat Miles dan Hubermen (dalam
dilaksnakan. Persiapan tersebut meliputi
Sugiyono,
sosialisasi
2008:246-253),
yang
yang
seharusnya
dilakukan
strategi
dan
Fungsi
kegiatan
dan teknik
perencanaan
PNPM-PISEW
kepada
masarakat
membentuk
analisis data kualitatif dilakukan secar
masyarakat. Kelompok diskusi tersebut
interaktif dan berlangsung secara terus-
dibentuk dan dirancang
menerus pada setiap tahapan penelitian
agar menjadi wadah bagi masyarakat
sehingga sampai tuntas, dan datanya
dalam menyampaikan usulan-usulan dan
sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data
gagasan mereka tentang pembanguan apa
tersebut antara lain, Reduksi data (Data
yang mereka inginkan. Pada kenyataannya,
Reduction),
(Data
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat
Verifikasi
Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan pada
Display),
Data
dan
(Verification/conclusion drawing).
diskusi
dan
mengemukakan bahwa aktivitas dalam
Penyajian
kelompok
itu
di
dengan maksud
tahap awal kegiatan masih belum mampu
Uji validasi pada penelitian ini
mengelola ataupun menciptakan kondisi
dilakukan penulis dengan cara tringulasi
masyarakat
data. Adapun yang menjadi informan pada
berperan aktif dalam proses perencanaan.
penelitian
Pokja
Itu terbukti dengan situasi rapat atau
Kecamatan, Kepala Desa, BPD serta
diskusi yang terkesan kaku, masyarakat
Lembaga
dan
takut dan malu untuk menyampaikan ide-
Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa
ide serta gagasan mereka berkaitan dengan
Semuntai.
usulan-usulan yang mereka inginkan di
ini
adalah
Ketua
Kemasyarakatan
Desa
yang
secara
sadar
mau
daerah mereka. Hal tersebut berakibat pada 8 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kurang tepatnya program-program yang dilaksanakan
karena
kurang
2) Fungsi
mewakili
Pengorganisasian
(Organizing)
aspirasi dari semua masyarakat sehingga
Pengorganisasian dapat diartikan
masyarakat kurang mau terlibat secara
sebagai proses perintah, pengalokasian dan
aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan
pengaturan
suatu
dari beberapa program yang ada.
terkoordinir
oleh
kegiatan individu
secara ataupun
Lembaga Masyarakat dalam hal ini
kelompok untuk menerapkan rencana.
diwakilkan oleh BPD, tokoh masyarakat
Pengorganisasian merupakan penerapan
dan ketua KDS (Kelompok Diskusi Sektor)
segala sesuatu yang telah direncanakan
seharusnya harus mampu memanage para
sebelumnya. Fungsi pengorganisasian pada
anggotanya yaitu masyarakat dalam setiap
pelaksanaan
diskusi yang dilakukan. Suasana diskusi
tindak lanjut dari hasil perencanaan yang
harus
serta
dilakukan sebelumnya. Di Desa Semuntai,
dilakukan
pengorganisasian dilakukan oleh Lembaga
harus kepada masyarakat harus dibuat
Desa/BPD yang dibantu oleh Fasilitator
santai
sehingga
Desa dengan mengorganisir masyarakat ke
masyarakat tidak segan ataupun takut
dalam bentuk kelompok-kelompok kerja.
dalam menyampaikan ide ataupun gagasan
Itu
dalam diskusi. Hal tersebut sejalan dengan
pelaksanaan setiap kegiatan masyarakat
pendapat
tentang
dapat teratur dan terorganisir dengan baik.
manajemen. Ia mengemukan manajemen
Kelompok-kelompok tersebut adalah KDS
adalah kekuatan yang mempersatukan
yaitu
berbagai unsur untuk produksi, bahan
kegiatan sebagai wadah bagi masyarakat
mentah, pekerja, alat, dan kecakapan
mendiskusikan
teknik. Para manajer harus memainkan
berkenaan
peranan penting dalam perubahan sosial di
pembangunan infrastruktur, dan KPP yang
masa depan. Manajemen di sini diartikan
terdiri dari masyarakat pemanfaat atau
sebagai
pengguna fasilitas yang telah dibangun.
dibuat
sedemikian
pendekatan-pendekatan
agar
tidak
Waluyo
rupa
yang
tegang,
(2007:4)
kekuatan
yang
mampu
mengkolaborasikan berbagi sumber daya
PNPM-PISEW
dimaksudkan
agar
berkenaan
Pada
merupakan
dalam
dengan
tahap
usulan-usulan,
dengan
tahap
proses
awal
LKD
pelaksanaan
pelaksanaannya,
fungsi
yang ada untuk melakukan sebuah usaha
pengorganisasian yang dijalankan oleh
dalam pencapaian tujuan.
Lembaga Desa/BPD dan Fasilitator Desa dirasakan masih kurang baik. hal tersebut terbukti dengan masih belum terarahnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 9
PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
anggota
masyarakat
yang
disebabkan
peranan penting dalam perubahan sosial di
kurangnya arahan serta bimbinngan dari
masa depan. Manajemen di sini diartikan
Ketua-ketua Lembaga yang ada. Hal
sebagai
tersebut disebabkan keterbatasan sumber
mengkolaborasikan berbagi sumber daya
daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-
yang ada untuk melakukan sebuah usaha
lembag
dalam
dalam pencapaian tujuan. Artinya bahwa,
informasi-
seorang ketua Lembaga Kemasyarakata
tersebut
mengkoordinasikan
diatas setiap
kekuatan
serta
anggotanya, sehingga anggota-anggota dari
mempunyai
Lembaga Kemasyarakatan yang sudah
mengorganisir
terbentuk
anggotanya untuk melaksanakan suatu
dapat
berpartisipasi
secara baik karena kurang mendapat
terkait
mampu
informasi maupun rencana kegiatan kepada
kurang
Lembaga
yang
kekuatan dan
lainnya yang
harus mampu
mengarahkan
para
kegiatan secara baik dan terarah.
arahan yang jelas dari ketua kelompok mereka tentang apa saja yang menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh para anggota kelompok.
3) Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Fungsi pelaksanaan pada tahapan manajemen
adalah
berkenaan
dengan
Ketua Lembaga Kemasyarakatan
bagaimana segala sesuatu yang telah
Desa yang ada seharusnya diberikan
direncanakan dan kemudian perencanaan
pelatihan-pelatihan
bimbingan
itu diorganisir barulah kemudian sampai
oleh Pokja Kecamatan serta Fasilitator
kepada tahap pelaksanaan. Pada tahap
Kecamatan berkenaan dengan tugas dan
pelaksanaan, tentunya fungsi pelaksanaan
fungsi
berperan
mereka
maupun
ketua,
serta
teknis
dan
menggerakan elemen ataupun komponen
administratif agar dapat berkoordinasi
yang telah dibentuk sebelumnya yaitu pada
dengan para anggotanya serta Lembaga
tahap perencanaan dan pengorganisasian.
diberikan
sebagai
pemahaman
dalam
memantau
dan
terkait lainya, sehingga semua kegiatan
Fungsi pelaksanaan pada PNPM-
yang dilaksanakan dapat terarah dan
PISEW di Desa Semuntai berkenaan
terkoodinasi dengan baik. Hal tersebut di
dengan bagaimana suatu masyarakat yaitu
atas sejalan dengan pendapat Waluyo
kelompok-kelompok yang sudah dibentuk
(2007:4),yang mengemukakan manajemen
sebelumnya
merupakan kekuatan yang mempersatukan
kemasyarakatan
berbagai unsur untuk produksi, bahan
pembangunan infrastruktur sesuai dengan
mentah, pekerja, alat, dan kecakapan
jenis program kegiatan yang diusulkan.
yakni
lembaga-lembaga
melaksanakan kegiatan
teknik. Para manajer harus memainkan 10 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Pelaksanaan
kegiatan
diperlukan kemampuan manajerial yang
pembangunan infrastruktur dari PNPM-
baik sehingga ia mampu memanfaatkan
PISEW di Desa Semuntai secara umum
segala sumber daya yang ada untuk
sudah berjalan cukup baik jika dilihat dari
pencapaian suatu tujuan. Ini selaras dengan
hasil infrastrukutur yang telah dibangun.
pendapat yang dikemukan oleh Mary
Namun
dari
Parker Follet (dalam Waluyo, S.sos, M. Si.
bagaimana proses pelaksanaannya, fungsi
2007:5), manajemen telah di beri batasan
pelaksanaan yang dilakukan oleh Lembaga
sebagai seni untuk melaksanakan suatu
Kemasyarakatan dalam hal ini adalah ketua
pekerjaan melalui orang-orang (the art of
LKD masih belum berjalan baik. Hal
getting things done through people).
tersebut terlihat dengan kurang mampunya
Kenyataannya adalah manajer
seorang ketua LKD dalam memanage dan
tujuan organisasi dengan cara mengatur
menggerakan
dalam
orang-orang lain untuk menjalankan tugas-
pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga pada
tugas apapun yang perlu, bukan dengan
kenyataannya yang mau terlibat secara
menjalankannya
aktif adalah hanya sebagian dari anggota.
tersebut. Dalam hal ini manajemen berarti
demikian
jika
para
ditinjau
anggotanya
Kurangnya
tugas-tugas
anggota
bagaiman seorang atasan dapat mengatur
ketua
atau mengendalikan orang lain dalam
LKD dianggap telah mengecewakan para
pelaksanaan tugas mereka masing-masing
anggotanya dengan mencampur adukan
untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya ini
urusan
berkenaan dengan bagaimana seorang
secara
keterlibatan
sendiri
mencapai
keseluruhan
pribadi
kelompok
yaitu
dikarenakan
dengan
kepentingan adanya
atasan atau manger mampu memipin
penyelewengan anggaran yang seharusnya
bawahannya dalam pelaksanaan berbagai
untuk
tugas meraka untuk mencapai tujuan yang
keperluan
dengan
kelompok
malah
dipergunakan untuk kepentingan pribadi
sudah ditentukan.
ketua dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan para anggota dari kelompok
4) Fungsi Pengawasan (Controling)
kerjanya. Seharusnya
Fungsi seorang
pengawasan
adalah
pemimpin
berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan
dalam hal ini adalah ketua-ketua Lembaga
suatu kegiatan di kontrol dan diawasi agar
Kemasyarakatan yang ada memimpin para
sesuai dan tidak menyimpang dari apa
anggotanya (masyarakat) untuk berperan
yang
secara aktif guna tercapainya suatu tujuan
Pengawasan
yang sebelumnya telah ditentukan tentu
pelaksanaan kegiatan merasa ada sebuah
telah
ditentukan perlu
sebelumnya.
dilakukan
agar 11
PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tanggung
jawab
dari
apa
yang
dikerjakannya.
Sedangkan manajemen sebagai suatu seni adalah
Fungsi
keahlian,
kemahiran,
pada
kemampuan, serta keterampilan dalam
Desa
menerapkan prinsip, metode, dan teknik
adanya
dalam menggunakan sumber daya manusia
pelaporan dari setiap kegiatan. Pelaporan
dan sumber daya alam (human and natural
tersebut baik berupa hasil kegiatan maupun
resources) secara efektif dan efisien untuk
berupa pelaporan keungan yang diserap
mencapai
pada setiap pelaksanaan program.
pengawasan
pelaksanaan Semuntai
pengawasan
tentang
PNPM-PISEW
dilakukan
di
berupa
tujuan. perlu
Artinya
bahwa
dilakukan
untuk
Secara umum fungsi pengawasan
mengontrol setiap proses kegiatan yang
yang dilakukan oleh Lembaga Desa serta
ada guna mencapai hasil yang sesuai
Lembaga Kecamatan yang terkait sudah
dengan apa yang telah direncanakan.
berjalan
cukup
baik
yaitu
dengan
melakukan pemeriksaan dari hasil kegiatan pembangunan Namun
infrastruktur
demikian
yang
pemeriksaan
ada.
E. KESIMPULAN
hanya
berupa menerima laporan saja dinilai
Berdasarkan dari hasil penelitian
masih kurang cukup, seharusnya fungsi
yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
pengawasan harus lebih banyak dilakukan
tentang bagaimana pelaksanaan fungsi
dengan
manajemen
langsung
turun
kelapangan
walaupun
memang
itu
juga
dilakukan,
sehingga
dengan
telah
demikian
PNPM-PISEW
di
Desa
Semuntai, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
setiap proses kegiatan dapat terpantau
1. Pada fungsi perencanaan, kurangnya
secara baik dan jika terjadi permasalahan-
peran serta masyarakat berupa kurang
permasalahan dilapanga dapat dengan
antusiasnya dan rasa malu dan takut
cepat untuk segera ditangani.
mereka dalam menyampaikan ide-ide
Hal tersebut diatas selaras dengan
serta gagasan mereka tetang usulan apa
pengetian manajemen yang disampaikan
saja
yang
oleh Siswanto. Ia berpendapat bahwa
dibangun. Hal tersebut dikarenakan
manajemen adalah ilmu dan seni untuk
kurangnya kemampuan seorang Ketua
melakukan tindakan guna mencapai tujuan.
KDS
Manajemen sebagai ilmu adalah akumulasi
diskusi yang santai serta kemampuan
pengetahuan yang disistematisasikan atau
memanage masyarakat agar berani dan
kesatuan pengetahuan yang terorganisasi.
tidak malu dalam menyampaikan ide-
dalam
mereka
inginkan untuk
menciptaakan
suasana
12 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
ide ataupun gagasan berkenaan dengan
program
usulan-usulan
yang
pada
diskusi
yang
dilaksanakan. 2. Pada
infrastruktur
ada.Ketidakmampuan
tersebut
berupa tidak mampunya seorang ketua
fungsi
kurangnya
pembangunan
pengorganisasian,
partisipasi
LKD dalam mebedakan kepntingan
masyarakat
kelompok
dan
keperluan
pribadi
disebabkan keterbatasan sumberdaya
sehingga terjadi gesekan kepentingan
manusia,
yang menyebabkan rasa kecewa dari
yakni
seorang
kurang
mampunya
ketua
Lemabaga
masyarakat
yang
berujug
kepada
Kemasyarakatan dalam menyampaikan
kurangnya kemauan masyarakat untuk
hasil
yang
melaksanakan
dengan
dilaksanakan.
dari
mereka
pelatihan-pelatihan
ikuti
berkenaan
pemahaman teknis dan administrasi kepada
anggotanya
program
yang
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada
(masyarakat),
PNPM-PISEW di Desa Semuntai sudah
sehingga berpengaruh terhadap peran
berjalan cukup baik yaitu dikukan
serta masyarakat pada setiap proses
dengan pembuatan laporan dari setiap
pelaksanaan
kegiatan
kegiatan.
Hal
tersebut
oleh
masyarakat
melalui
menyebabkan masyarakat cenderung
wadah kelompok-kelompok kerja yang
hanya menunggu arahan dari ketua
ada. Laporan-laporan tersebut berupa
Lembaga mereka, tanpa berani betindak
dokumentasi
kalau tidak diperintah oleh ketua yang
kegiatan, daftar hadir warga pada
sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa
pelaksanaan
harus diarahkan, sehingga berdampak
rincian
pada kurang efektifnya pelaksanaan
digunakan
kegiatan karena hanya bertumpu paa
infrastruktur yang ada.
hasil
kegiatan
penggunaa untuk
pelaksanaan
serta anggaran
laporan yang
pembangunan
seorang ketua saja. 3. Fungsi PISEW dilakukan
pelaksanaan di
pada
Desa
PNPM-
Semuntai
oleh
yang
F. SARAN
Lembaga
Kemasyrakatan Desa dirasakan masih
Adapun
saran
yang
dapat
kurang maksimal. Hal tersebut dapat
disampaikan oleh penulis pada penelitian
kita lihat dengan kurang mampunya
ini
seorang ketua LKD dalam mengarahkan
masyarakat yang partisipatif dalam setiap
dan menggerakan
anggotanya yaitu
proses kegiatan pembangunan, diperlukan
masyarakat dalam pelaksanaan dari
seseorang ataupun suatu lembaga yang
adalah
untuk
membangun
suatu
13 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
mampu menjalankan fungsi manajemen secara baik. Seorang pemimpin dalam hal
Moleong, J. Lexi. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
ini adalah lembaga-lembaga terkait harus mengelola
masyarakat
secara
baik.
Masyarakat dirancang/dipersiapkan dengan perencanaan-perencanaan yang matang, diorganisir
agar
dapat
melaksanakan
kegiatan dengan terarah, serta diberikan kontrol ataupun pengawasan agar dalam setiap
proses
kegiatan
muncul
rasa
tanggungjawab mereka sehingga suatu kegiatan
pembangunan
dapat
berjalan
Muluk, M.R Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Otonomi Daerah. Bayumedia, Malang. Siagian, P. Sondang. 2003. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara. Siswanto, H.B. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogjakarta : Pustaka Pelangi.
secara baik dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya.
G. REFERENSI
1.
Buku-Buku
Budiyono, Haris & Amirullah. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : GRAHA ILMU. Dr. Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan). Bandung : Alfabeta. Gitosudarmo dan Mulyono. 2001. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta : BPFEYogyakarta. Isukindo. 2004. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD. Yogyakarta: FE UGM. Kaho, R.Josef. 1986. Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essai). Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.
Sugiyono, 2008. Metode Kauntitatif, Kualitatif dan Bandung: Alfabeta.
Penelitian R & D.
Tohardi, Ahmad. 2002. Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Mansia. CV. Mandar Maju, Jakarta. Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV Mandar Maju. Wardani, dan Haryadi. 2004. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Komite Penanggulangan Kemiskinan.
2.
Sumber Lain :
Perpres No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Keputusan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi PNPM Mandiri di Kabupaten Sintang.Buku Panduan Teknis Pemberdayaan Masyarakat PNPM-PISEW tahun 2013 14
PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Buku Panduan Teknis Pelaksanaan PNPMPISEW tahun 2013 3.
Skripsi :
Yeri Susanto T. 2011. Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ta’as Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Pontianak : Magister FISIP UNTAN. Imus. 2011. Evaluasi Pelakasanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrasruktur Sosial Ekonomi Wilayah Perdesaan Di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Pontianak : Magister FISIP UNTAN.
15 PASKALIS MULIYADI, NIM. E01108094 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET tEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU P9LITIK
\
TINGGI
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA J~lall Prof. Dr. !L .IJ:~~ariNawawi, Pontianak ;l(:otakPos 78124 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI . KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA
v
Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang ~rtanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addres/ HP
: p.e.s.~.\-.\$: J:1v.k..~.!'!1Q.\ ;~~ _..{ : £ ..9.tlQ~ ..Q~!:\../ ..~g!~.g-R.l~ : .B '\;'1~~.~I 2-:9.1.6 : .\s-.\£.o.!. .. I...\W.~ A~.~!t'.~t3:.~~ : 1~.M~r.:A..9.M.I.~{t.J.~2!I:-!£.f:Jti~ : fg~\;{!..!s::1.2.~.~.§~~~y. ..:~9.9:1
f~::rn:
.
.
~
. . .
.
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..f.~\?!-:i.~ *) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :
p.~.kt\.~.~.~.~~
P.-A~.~~.I ~~!:!~.~~~§~.....f~~
....t(IS~9~<1\.:~t1.~~~
.~!6tA.M~.X. r:1.e.:'ti9.\~~ 2i Q~9.t ~~~~.~:r.!s.l. J;~~~.1(\:\.~tl .\:(\~Sl.V.1\I.~~ 'S-~~~.~
t~.rUS!Nf..V...t!H..l{2..
.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):
c:J Secara fulltex·
o content
( artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerhit yang bersangkutan.
nama
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
bentnk
Dibuat di ; fO\lt\dWA~ Pada tanggal . :.t.t rttf {)_(Jtt
1?
,.,
Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (Puh/ika/Goveroance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)