PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA. Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E Abstrak

Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E42010074

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2014. e-mail: [email protected]

Abstrak Skripsi ini mengidentifikasi proses penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan sengketa tapal batas karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah administrasi desa mereka akibat adanya investasi dari perusahaan sawit yaitu PT. GAN dan PT. PARLENDER yang masuk pada desa-desa tersebut maka masalah tapal batas antar desa menjadi hal yang penting dan bisa berakibat untuk memicu konflik antar desa. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Charles. O. Jones : Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tahapan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru belum dapat terlaksana secara optimal karena memerlukan pemahaman yang cukup tinggi serta kualitas sumber daya manusia baik pada jenjang desa, kecamatan, kabupaten yang masih kurang. Kata Kunci : Penetapan, Penegasan, Desa Muara Baru

1 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat


DETERMINATION OFTHE BOUNDARY OFTHE VILLAGE OFMUARABARUSUB-DISTRICT SUNGAI RAYA THE GREAT FORTIFICATION REGENCY KUBU RAYA Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E42010074 Abstract Faculty of Social Science Program Administration Tanjungpura University Cooperation with Government of West Kalimantan Province. e-mail: [email protected]

This thesis identifies the process of defining and demarcation in the village of Muara Baru. This thesis is based on the problem of boundary disputes because of the overlap region between villages and claimed that the region into the administrative area of their village due to investment from oil companies, namely PT. GAN and PT. PARLENDER that goes on in these villages, the inter-village boundary problem becomes important and could lead to lead to conflict between villages. This study used a qualitative research model by using the theories of Charles. O. Jones: Organization, Interpretation, and Application.. The conclusion of this study is the determination and demarcation stages in Muara Baru village can not be done optimally because it requires adequate knowledge and quality of human resources both at the level of the village, sub-district, the district is still lacking. Keywords: Determination, Confirmation, Muara Baru



A.

PENDAHULUAN

lebih. Dalam prakteknya, pemekaran

1.

Latar Belakang Masalah

daerah jauh lebih mendapat perhatian

Undang – Undang Nomor 32

dibandingkan penghapusan ataupun

Tahun 2004 Tentang Pemerintah

penggabungan

Daerah membawa perubahan besar

Peraturan

dalam bidang pemerintahan, salah

daerah berhak mengajukan usulan

satu

pemekaran

perubahan

tersebut

pemekaran

wilayah

dasarnya

bertujuan

adalah

yang

pada untuk

daerah.

Dalam

Pemerintah

tersebut,

terhadap

daerahnya

selama telah memenuhi syarat teknis, administrasi,

dan

fisik

meningkatkan pelayanan publik guna

kewilayahannya. Banyak pemerintah

mempercepat

terwujudnya

daerah yang melakukan pemekaran

kesejahteraan

masyarakat.

daerah,

mulai

dari

pemerintah

Pemekaran daerah ini tidak serta

provinsi,

merta berjalan dengan baik, karena

kecamatan hingga desa. Pemekaran

banyak masalah yang timbul dari

daerah merupakan pengembangan

pemekaran suatu daerah, baik itu

dari satu daerah otonom menjadi dua

ditingkat provinsi, kabupaten/kota,

atau lebih daerah otonom. Secara

kecamatan dan desa.

khusus di Provinsi Kalimantan Barat

Semangat pemekaran daerah itu sendiri

salah

kepada

keinginan

meningkatkan

satunya

bermuara

daerah

untuk

pelayanan

yang

berkembang Kabupaten

kabuapaten/kota,

pesat Kubu

seperti Raya

di

terjadi

pemekaran wilayah desa. Sebagai

tindak

lanjut

dari

kemudian diatur dalam Peraturan

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

5 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Tentang Tata Cara Pembentukan,

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang

Penghapusan

Penggabungan

Desa, maka Pemerintah Kubu Raya

Daerah. Pembentukkan daerah dapat

mengimplementasikannya dalam satu

berupa

beberapa

bentuk Peraturan Daerah Kabupaten

daerah atau bagian daerah yang

Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010

bersandingan atau pemekaran dari

Tentang Pembentukan, Penghapusan,

satu daerah menjadi dua daerah atau

Penggabungan Desa dan Perubahan

dan

penggabungan



Status Desa Menjadi Kelurahan.

Desa Tebang Kacang dan Desa

Peraturan

Kalibandung.

Daerah

mendukung

ini

pemekaran

untuk desa

di

Berbagai

implikasi

Kabupaten Kubu Raya. Desa Muara

muncul

Baru

di

Peraturan Daerah yang baru tersebut,

Kecamatan Sungai Raya, Kabupten

satu diantaranya yaitu bahwa daerah

Kubu Raya. Desa ini adalah hasil

menjadi memandang sangat penting

pemekaran dari Desa Pulau Limbung

perlunya penegasan batas daerah.

yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Salah satu sebabnya adalah karena

Daerah

daerah

adalah

sebuah

Kabupaten

desa

Kubu

Raya

karena

kemudian

implementasi

menjadi

memiliki

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

kewenangan

Pembentukan

Baru

sumber daya di wilayahnya. Daerah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

dituntut untuk berperan aktif dalam

Kubu

mengeksploitasi dan mengeksplorasi

Desa

Raya.

Muara

Pembentukan

Desa

Muara Baru ini tidak serta merta

sumber

berjalan

Kemampuan

dengan

baik

setelah

untuk

daya

mengelola

di

daerahnya.

daerah

dalam

terbitnya Peraturan Daerah tentang

mengoptimalkan sumber daya yang

pembentukan Desa Muara Baru.

ada menjadi penentu bagi daerah

Masalah sengketa tapal batas antar

dalam menjalankan otonomi daerah.

desa

Oleh

muncul

pemekeran

sebagai di

karena

itu

daerah-daerah

Kecamatan

menjadi terdorong untuk mengetahui

Sungai Raya. Desa Muara Baru

secara pasti sampai sejauh mana

berbatasan dengan 5 desa, yaitu

wilayah kewenangannya, terutama

sebelah utara berbatasan dengan

yang memiliki potensi sumber daya

Desa

yang mendukung Pendapatan Asli

Teluk

desa

akibat

Bakung

Kecamatan

Sungai Ambawang, sebelah timur

Desa (PAD).

berbatasan dengan Desa Gunung

Pemerintah desa melaksanakan

Tamang, sebelah Selatan berbatasan

kewenangan masing-masing dalam

dengan

lingkup

Sungai

Kapuas

(

Desa

batas

Betuah Kecamatan Terentang ) dan

ditentukan,

sebelah barat berbatasan dengan

suatu

artinya

Pemerintah

daerah

yang

kewenangan Desa

pada 4

LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dasarnya tidak boleh melampaui

PARLENDER yang masuk pada

batas daerah yang ditetapkan dalam

desa-desa tersebut maka masalah

peraturan

perundang-undangan.

tapal batas antar desa menjadi hal

Apabila batas desa tidak jelas akan

yang penting dan bisa menyebabkan

menyebabkan

terjadinya konflik antar desa.

dua

kemungkinan.

PT.

Pertama, suatu bagian wilayah dapat

GAN dan PT. PARLENDER adalah

diabaikan

masing-masing

perusahaan yang bergerak di bidang

pemerintah desa karena merasa itu

perkebunan kelapa sawit dengan

bukan daerahnya atau dengan kata

lokasi perkebunan di Kabupaten

lain masing-masing pemerintah desa

Kubu Raya, Kalimantan Barat.

oleh

saling melempar tanggung jawab dalam

menyelenggarakan

pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, pemerintah desa yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang

lain

sehingga

berpotensi

timbulnya konflik antardesa. Sengketa

tapal

batas

terjadi

karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa

wilayah

tersebut

masuk

kedalam wilayah administrasi desa mereka. Masalah tapal batas sejak dahulu tidak terlalu diperhatikan oleh masing-masing desa sehingga tidak terjadi sengketa tapal batas, namun sejak

adanya

investasi

dari

perusahaan sawit yaitu PT. Graha Agro Nusantara (GAN) dan PT. 5 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Dapat dilihat dari peta diatas

dilihat wilayah

yang mengalami

menunjukan bahwa terjadi tumpang

tumpang tindih wilayah administrasi

tindih wilayah administrasi antar

desa,

desa (area yang diarsir warna hitam),

penetapan dan penegasan batas desa

khususnya antara Desa Muara Baru,

di Desa Muara Baru agar kegiatan

Desa Gunung Tamang, Desa Pasak

administrasi

Piang, dan Desa Teluk Bakung.

dengan

sedangkan Desa Kalibandung (area

perusahaan sawit dapat berjalan baik

warna hijau muda), Desa Sungai

serta tidak menimbulkan konflik

Asam ( area warna coklat), dan Desa

yang bisa berujung pada pertikaian

Pulau Limbung (area warna kuning)

antar desa jika dibiarkan begitu saja

tidak mengalami sengketa batas desa

tanpa ada tindakan dari pemerintah

dengan Desa Muara Baru ( area

yang

warna hijau tua). Desa Muara Baru

permasalahan tersebut, maka peneliti

(area warna hijau tua) bersengketa

tertarik untuk melakukan penelitian

batas desa dengan Desa Gunung

dengan judul “Penetapan Tapal Batas

Tamang (garis warna biru), Desa

di Desa Muara Baru Kecamatan

Pasak Piang (garis warna merah),

Sungai

Desa Teluk Bakung (garis warna

Raya”.

sehingga

perlu

dilakukan

desa dapat

baik,

kegiatan

berwenang.

Raya

berjalan investasi

Berdasarkan

Kabupaten

Kubu

kuning). Dari peta tersebut dapat 2.

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu

Rumusan Permasalahan Berdasarkan

kondisi

umum

permasalahan sengketa tapal batas antar

Raya ? ” 3.

desa yang berlangsung di Desa Muara

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam studi

Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

ini

Kubu Raya, untuk itu rumusan masalah

menganalisis

yang diajukan pada penelitian ini adalah :

kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas

“Bagaimana

Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya

Proses

Implementasi

yaitu

:

Ingin

mengetahui

proses

Peraturan Dalam Menteri Negeri Nomor

Kabupaten Kubu Raya.

27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan

4.

dan

implementasi

Manfaat Penelitian

Penegasan Batas di Desa Muara Baru 6 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Penelitian

ini

diharapkan

dapat

Implementation

is

that

set

of

menjadi pengetahuan baru dalam bidang

activities directed toward putting a

ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan

program into effect. three activities,

penetapan dan penegasan batas desa dalam

in particular, are significant :

membangun tertib wilayah administrasi

1. Organization: the establishment

desa yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan

publik

or rearrangement of resources,

guna

unit and methods for putting a

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

,

dan

sebagai

policy into effect

bahan

2. Interpretation: the translation of

perbandingan bagi penelitian sejenis bagi

program

pihak-pihak yang berkepentingan.

language

contaned

in

a

(often

statute)

into

acceptable and feasible plans B.

KERANGKA

TEORI

DAN

and directives

METODELOGI 1.

3. Application:

Kerangka Teori Menurut

Jones

other agree upon objectives of

implementasi adalah suatu proses antara

atau bersifat interaktif dengan kegiatankegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan kegiatan

yang

dimaksudkan

untuk

mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar

organisasi,

interpretasi

dan

pelaksanaan.

routine

provision of service, paymens, or

(1994:15)

suatu perangkat tujuan dengan tindakan

the

instruments. (Jones, 1984:166) Berdasarkan berbagai paparan dalam implementasi kebijakan yang dikemukan oleh para ahli, terlihat bahwa masingmasing ahli memiliki teori tersendiri dalam melihat proses implementasi kebijkan. Berdasarkan beberapa teori tersebut, teori yang

dirasakan

penelitian

cukup

mengenai

cocok penetapan

untuk dan

Charles O. Jones mengemukakan teori

penegasan batas desa di Desa Muara Baru

implementasi kebijakan yang terdiri dari


tiga aktivitas utama yang sangat penting

Raya adalah teori implementasi kebijakan

dalam implementasi kebijakan publik,

Charles O Jones, yang menyebutkan

yaitu organization, interpretation, and

bahwa aktifitas implementasi kebijakan

application.

dilakukan

Selengkapnya

mengemukakan bahwa:

Jones

organisasi,

melalui

tiga

pilar

interpretasi,

yaitu dan

penerapan/pelaksanaan. 7 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Ketiga pilar penilaian tersebut dapat

penelitian

kualitatif

adalah

metode

dijelaskan sebagai berikut : a). Organisasi,

penelitian yang digunakan untuk meneliti

oragnisasi seperti Pemerintah Daaerah

pada kondisi objek yang alamiah dimana

beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah

peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

yang menjalankan suatu kebijakan apakah

teknik pengumpulan data dilakukan secara

sudah optimal dengan didukung sumber-

trianggulasi

sumber yang ada diorganisasi tersebut,

bersifat induktif, dan hasil penelitian

serta setiap organiasi harus memiliki

kualitatif lebih menekankan makna dari

struktur

mencakup

pada generalisasi. Jenis penelitian yang

kembali

digunakan pada penelitian ini adalah jenis

organisasi

pembentukan

yang

atau

penataan

sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan

program

analisis

data

penelitian deskriptif kualitatif.

b).

Berdasarkan pengertian diatas, maka

Interpretasi, para pelaksana kebijakan,

penelitian ini adalah penelitian yang

yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang

diarahkan

menafsirkan

(seringkali

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-

dalam hal status) menjadi rencana dan

kejadian secara sistematis dan akurat

pengarahan yang tepat dan dapat diterima

mengenai

sifat-sifat

serta dilaksanakan. Harus dilihat apakah

menganalisa

kebenarannya

pelaksanaanya

dengan

data-data yang diperoleh. Oleh karena itu,

pentunjuk pelaksana atau petunjuk teknis

dalam rangka mendapatkan data lapangan

yang

yang

yang akurat, peneliti melakukan penelitian

apakah

secara intensif dengan terjun langsung ke

pelaksanaan peraturan/kebijakan berupa

lapangan agar dapat menganalisa proses

petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis

penetapan tapal batas di Desa Muara Baru

telah berjalan sesuai dengan kententuan,


untuk

Raya. Metode pengumpulan data dan

agar

c).

dapat

program

telah

dikeluarkan

berwenang.

berjalan.

(gabungan),

sesuai

oleh

pejabat

Penerapan,

melihat

itu

harus

pula

pada

teknik

yang jelas, program kerja serta jadwal

peneliti

kegiatan.

observasi, dan dokumentasi.

yang

digunakan

adalah

dalam

dalam

menguji

penelitian ini adalah metode kualitatif.

penelitian

Menurut

triangulasi.Adapun

Sugiyono

(2010:1)

yang

metode

serta

berdasarkan

digunakan wawancara,

Selanjutnya teknik yang digunakan

Metode Penelitian Metode

data

objek

dilengkapi dengan adanya prosedur kerja

2.

analisis

fenomena-fenomena,

metode

keabsahan data pada

ini

adalah triangulasi

teknik yang 8



digunakan yaitu triangulasi sumber dan

sanksi, yang akan dikenakan bagi para

triangulasi teknik. Triangulasi sumber

pejabat implementasi kebijakan Penetapan

untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten

dengan cara mengecek data yang telah

Kubu Raya yang melakukan pelanggaran.

diperoleh

melalui

Triangulasi

beberapa

sumber.

untuk

menguji

teknik

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Selanjutnya

dalam

kegiatan

Implementasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan Implementasi Kebijakan

C.

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN 1.

Kabupaten Kubu Raya. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program - program

ORGANISASI Selanjutnya

Penetapan dan Penegasan Batas Desa di

yang telah dirancang untuk kepentingan menganalisis

implementasi kebijakan Penetapan dan

dengan mengacu kepada pendapat Jones

Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu

(1994:306), bahwa di dalam organisasi

Raya.

dalam

peneliti

implementasi

kebijakan

memerlukan perintah atasan yang

jelas

dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar. Maka di dalam implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu

Raya,

pelaksana

sebenarnya implementasi

pemimpin kebijakan

Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten

Kubu

Raya

seharusnya

memberikan perintah yang diperlukan untuk kewajiban

mempertanggungjawabkan -

kewajiban

tersebut

dan

kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturanaturan disiplin yang berhubungan dengan

2.

INTERPRETASI Selanjutnya peneliti mengacu kepada

pendapat interpretasi

Jones

(1984:166),

bahwa

adalah aktivitas pelaksana

kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, maka di dalam implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru interpretasi para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru menjadi rencana dan pengarahan yang 9



tepat

dan

dapat

diterima

serta

pelaksanaan

di

lapangan

Tim

dapat

dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang

menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.

ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh

Tahapan kegiatan penegasan batas desa

para pelaksana kebijakan yang mencakup

meliputi:

ketentuan rutin yang disesuaikan dengan

1. Penggunaan Dokumen Penetapan

tujuan dan perengkapan implementasi

Batas

kebijakan penetapan dan penegasan batas

2. Pelacakan Batas

desa di Desa Muara Baru yang telah

3. Pemasangan Pilar Batas desa

ditentukan. Bertumpu pada apa yang

4. Pengukuran dan Penentuan Posisi

dikemukakan

Jones

tersebut,

maka

Pilar Batas desa

masalah implementasi kebijakan penetapan

5. Pembuatan Peta Batas desa

dan penegasan batas desa di Desa Muara

Setiap

kegiatan

tersebut

perlu

Baru semakin lebih jelas dan luas, dimana

didokumentasikan dalam formulir yang

implementasi kebijakan penetapan dan

diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh

penegasan batas desa di Desa Muara Baru

pejabat yang berwenang. Apabila tidak

itu merupakan proses yang memerlukan

diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap

tindakan-tindakan sistematis.

tahap kegiatan penegasan batas, akan

3.

diselesaikan oleh Camat, Bupati/Walikota,

APLIKASI Tahap kegiatan penegasan batas desa

dan

Gubernur

sesuai

dengan

tingkat

di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan

permasalahan yang timbul di wilayah

dan

Penegasan

tersebut.

D.

KESIMPULAN

Batas

Desa.

Pada DAN

a. Berkaitan

dengan

kualitas

dan

KETERBATASAN

kuantitas sumber daya manusia

1.

yang masih kurang pada jenjang

KESIMPULAN Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti

sampaikan

dari

proses

implementasi penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru dapat disimpulkan sebagai berikut : 1)

Organisasi

desa, kecamatan, kabupaten. Hal ini disebabkan

penetapan

dan

penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006

Tentang

Penetapan

Dan

Penegasan Batas Desa memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk diterapkan baik oleh aparatur 10



pemerintah baik pada jenjang desa, kecamatan

bahkan

kabupaten

terutama aspek teknis oprasional. b. Pengesahan

Penetapan

Penetapan Batas Desa di Desa

penghambat

dalam

Muara

Implementasi

belum

berjalan

satu

faktor

pelaksanaan

Penetapan

Dan

sebagaimana diharapkan. Hal ini

Penegasan Batas Desa di Desa

disebabkan

besar

Muara

harus

semakin sulit, karena batas wilayah

disiapkan sebagimana dimaksud

antar desa umumnya terletak di

tidak

dalam

sebagian batas

yang

tersedia.

perselisihan

Penyelesaian

yang

berkenaan

dengan batas desa di Desa Muara baru ada yang sudah dilaksanakan

Baru.

Kondisi

hutan

tersebut

belantara

dan

perbukitan yang sangat sulit untuk dicapai. b. Proses

medisiasi

yang

kadang

dan ada yang belum dilaksanakan.

sampai berujung pada perkelahian

Interpretasi

sehingga perlu dilakukan berulang-

a. Tahapan Penetapan Dan Penegasan

ulang medisiasi yang menghambat

Batas Desa di Desa Muara Baru

kegiatan penetapan dan penegasan

belum

batas desa.

dapat

terlaksana

secara

optimal. Sebagian besar tahapan

c. Dari

aspek

pendanaan

juga

Penetapan Dan Penegasan Batas

menghadapi permasalahan. Biaya

Desa di Desa Muara Baru yang

pembuatan

1

diatur dalam Peraturan Menteri

patok/pilar

batas

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

adalah

2006

Dan

termasuk biaya materil, ongkos

Penegasan Batas Desa memerlukan

angkut dan upah. Biaya tersebut

pemahaman yang cukup tinggi,

belum

sehingga pihak

yang

peralatan

Implementasi

harganya

terlibat

3)

yang cukup sulit. Hal ini tentunya salah

dokumen

2)

Baru memang menempuh medan

merupakan

Baru

Dan

a. Kondisi geografis di Desa Muara

Tentang

Penetapan

– pihak

dalam

sebesar

termasuk seperti cukup

(satu)

buah

wilayah

desa

Rp.

8.000.000

biaya

untuk

GPS

yang

tinggi,

honor

Penetapan Dan Penegasan Batas

petugas dan sebagainya. Pencairan

Desa belum semua berperan secara

dana dari APBD Kabupaten yang

aktif.

memakan waktu cukup lama juga

Aplikasi/Penerapan 11



2.

menghambat proses penetapan dan

informasi

penegasan batas desa.

penelitian.

KETERBATASAN

alami dalam penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak adalah peneliti kesulitan mengumpulkan data-data dan

waktu

informan,

penelitian

serta

Keterbatasan Keterbatasan

lainnya yang dari peneliti sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali

banyak

kelemahan

terima

kasih

Buku Abdul Wahab, Solichin. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta. ..................................... 2006. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.

penulis

Islamy, M. Irfan. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

APRESIASI Ucapan

proses

dan

kekurangan dalam penulisan skripsi E.

dalam

Ibrahim A, Syarif. 2011. Matahari akan Terbit di Barat (kumpulan karangan terpilih sejak 19862010). Pontianak : PT. Borneo Tribune.

dilakukan oleh peneliti sehingga masih terdapat

data

DAFTAR PUSTAKA

Keterbatasan penelitian yang penulis

mewawancarai

dan

sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu

Jones,

O. Charles. 1984. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press

............................. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah

Kabupaten

khususnya

Badan

Kubu

Raya,

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Kubu

Raya

telah

yang

mengizinkan serta membantu memberikan

Koentjaraninggrat (ed). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia. Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset Moeleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja R.



Nugroho. D. Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Gava Media. Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Satori, Djam’an. Aan Komariah. 2011. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta Subarsono 2005. Analis Kebijakan Publik. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Winarno, B. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo. Peraturan Perundang-undangan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat Pada tanggal 17 Juli 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi Nurbadri, SH. 2008. Konflik Batas Wiayah Desa Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo), Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Kristiyono, Nanang. 2008. Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya), Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Iskandar. 2013. Implementasi Kebijakan Penempatan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura. Sumber Internet http://arenakami.blogspot.com./2012/06/im plementasi-kebijakangeorgeedward.html (diakses tanggal 16 Juni 2014) http://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/0 1/13/defenisi-kebijakan-publikmenurut-pakar/feed/ (diakses tanggal 16 Juni 2014)



http://www.gudangmateri.com/2011/06/teo ri-dan-manajemen-konflik.html

(diakses tanggal 16 Juni 2014)


PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA. Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E Abstrak

Recommend Documents