Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E42010074
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2014. e-mail:
[email protected]
Abstrak Skripsi ini mengidentifikasi proses penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan sengketa tapal batas karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk kedalam wilayah administrasi desa mereka akibat adanya investasi dari perusahaan sawit yaitu PT. GAN dan PT. PARLENDER yang masuk pada desa-desa tersebut maka masalah tapal batas antar desa menjadi hal yang penting dan bisa berakibat untuk memicu konflik antar desa. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Charles. O. Jones : Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tahapan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru belum dapat terlaksana secara optimal karena memerlukan pemahaman yang cukup tinggi serta kualitas sumber daya manusia baik pada jenjang desa, kecamatan, kabupaten yang masih kurang. Kata Kunci : Penetapan, Penegasan, Desa Muara Baru
1 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
DETERMINATION OFTHE BOUNDARY OFTHE VILLAGE OFMUARABARUSUB-DISTRICT SUNGAI RAYA THE GREAT FORTIFICATION REGENCY KUBU RAYA Oleh: LIBERTUS SUBRATA NIM. E42010074 Abstract Faculty of Social Science Program Administration Tanjungpura University Cooperation with Government of West Kalimantan Province. e-mail:
[email protected]
This thesis identifies the process of defining and demarcation in the village of Muara Baru. This thesis is based on the problem of boundary disputes because of the overlap region between villages and claimed that the region into the administrative area of their village due to investment from oil companies, namely PT. GAN and PT. PARLENDER that goes on in these villages, the inter-village boundary problem becomes important and could lead to lead to conflict between villages. This study used a qualitative research model by using the theories of Charles. O. Jones: Organization, Interpretation, and Application.. The conclusion of this study is the determination and demarcation stages in Muara Baru village can not be done optimally because it requires adequate knowledge and quality of human resources both at the level of the village, sub-district, the district is still lacking. Keywords: Determination, Confirmation, Muara Baru
2 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
A.
PENDAHULUAN
lebih. Dalam prakteknya, pemekaran
1.
Latar Belakang Masalah
daerah jauh lebih mendapat perhatian
Undang – Undang Nomor 32
dibandingkan penghapusan ataupun
Tahun 2004 Tentang Pemerintah
penggabungan
Daerah membawa perubahan besar
Peraturan
dalam bidang pemerintahan, salah
daerah berhak mengajukan usulan
satu
pemekaran
perubahan
tersebut
pemekaran
wilayah
dasarnya
bertujuan
adalah
yang
pada untuk
daerah.
Dalam
Pemerintah
tersebut,
terhadap
daerahnya
selama telah memenuhi syarat teknis, administrasi,
dan
fisik
meningkatkan pelayanan publik guna
kewilayahannya. Banyak pemerintah
mempercepat
terwujudnya
daerah yang melakukan pemekaran
kesejahteraan
masyarakat.
daerah,
mulai
dari
pemerintah
Pemekaran daerah ini tidak serta
provinsi,
merta berjalan dengan baik, karena
kecamatan hingga desa. Pemekaran
banyak masalah yang timbul dari
daerah merupakan pengembangan
pemekaran suatu daerah, baik itu
dari satu daerah otonom menjadi dua
ditingkat provinsi, kabupaten/kota,
atau lebih daerah otonom. Secara
kecamatan dan desa.
khusus di Provinsi Kalimantan Barat
Semangat pemekaran daerah itu sendiri
salah
kepada
keinginan
meningkatkan
satunya
bermuara
daerah
untuk
pelayanan
yang
berkembang Kabupaten
kabuapaten/kota,
pesat Kubu
seperti Raya
di
terjadi
pemekaran wilayah desa. Sebagai
tindak
lanjut
dari
kemudian diatur dalam Peraturan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
5 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Tentang Tata Cara Pembentukan,
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Penghapusan
Penggabungan
Desa, maka Pemerintah Kubu Raya
Daerah. Pembentukkan daerah dapat
mengimplementasikannya dalam satu
berupa
beberapa
bentuk Peraturan Daerah Kabupaten
daerah atau bagian daerah yang
Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010
bersandingan atau pemekaran dari
Tentang Pembentukan, Penghapusan,
satu daerah menjadi dua daerah atau
Penggabungan Desa dan Perubahan
dan
penggabungan
3 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Status Desa Menjadi Kelurahan.
Desa Tebang Kacang dan Desa
Peraturan
Kalibandung.
Daerah
mendukung
ini
pemekaran
untuk desa
di
Berbagai
implikasi
Kabupaten Kubu Raya. Desa Muara
muncul
Baru
di
Peraturan Daerah yang baru tersebut,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupten
satu diantaranya yaitu bahwa daerah
Kubu Raya. Desa ini adalah hasil
menjadi memandang sangat penting
pemekaran dari Desa Pulau Limbung
perlunya penegasan batas daerah.
yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Salah satu sebabnya adalah karena
Daerah
daerah
adalah
sebuah
Kabupaten
desa
Kubu
Raya
karena
kemudian
implementasi
menjadi
memiliki
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
kewenangan
Pembentukan
Baru
sumber daya di wilayahnya. Daerah
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
dituntut untuk berperan aktif dalam
Kubu
mengeksploitasi dan mengeksplorasi
Desa
Raya.
Muara
Pembentukan
Desa
Muara Baru ini tidak serta merta
sumber
berjalan
Kemampuan
dengan
baik
setelah
untuk
daya
mengelola
di
daerahnya.
daerah
dalam
terbitnya Peraturan Daerah tentang
mengoptimalkan sumber daya yang
pembentukan Desa Muara Baru.
ada menjadi penentu bagi daerah
Masalah sengketa tapal batas antar
dalam menjalankan otonomi daerah.
desa
Oleh
muncul
pemekeran
sebagai di
karena
itu
daerah-daerah
Kecamatan
menjadi terdorong untuk mengetahui
Sungai Raya. Desa Muara Baru
secara pasti sampai sejauh mana
berbatasan dengan 5 desa, yaitu
wilayah kewenangannya, terutama
sebelah utara berbatasan dengan
yang memiliki potensi sumber daya
Desa
yang mendukung Pendapatan Asli
Teluk
desa
akibat
Bakung
Kecamatan
Sungai Ambawang, sebelah timur
Desa (PAD).
berbatasan dengan Desa Gunung
Pemerintah desa melaksanakan
Tamang, sebelah Selatan berbatasan
kewenangan masing-masing dalam
dengan
lingkup
Sungai
Kapuas
(
Desa
batas
Betuah Kecamatan Terentang ) dan
ditentukan,
sebelah barat berbatasan dengan
suatu
artinya
Pemerintah
daerah
yang
kewenangan Desa
pada 4
LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dasarnya tidak boleh melampaui
PARLENDER yang masuk pada
batas daerah yang ditetapkan dalam
desa-desa tersebut maka masalah
peraturan
perundang-undangan.
tapal batas antar desa menjadi hal
Apabila batas desa tidak jelas akan
yang penting dan bisa menyebabkan
menyebabkan
terjadinya konflik antar desa.
dua
kemungkinan.
PT.
Pertama, suatu bagian wilayah dapat
GAN dan PT. PARLENDER adalah
diabaikan
masing-masing
perusahaan yang bergerak di bidang
pemerintah desa karena merasa itu
perkebunan kelapa sawit dengan
bukan daerahnya atau dengan kata
lokasi perkebunan di Kabupaten
lain masing-masing pemerintah desa
Kubu Raya, Kalimantan Barat.
oleh
saling melempar tanggung jawab dalam
menyelenggarakan
pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, pemerintah desa yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang
lain
sehingga
berpotensi
timbulnya konflik antardesa. Sengketa
tapal
batas
terjadi
karena terjadinya tumpang tindih wilayah antar desa yang mengklaim bahwa
wilayah
tersebut
masuk
kedalam wilayah administrasi desa mereka. Masalah tapal batas sejak dahulu tidak terlalu diperhatikan oleh masing-masing desa sehingga tidak terjadi sengketa tapal batas, namun sejak
adanya
investasi
dari
perusahaan sawit yaitu PT. Graha Agro Nusantara (GAN) dan PT. 5 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Dapat dilihat dari peta diatas
dilihat wilayah
yang mengalami
menunjukan bahwa terjadi tumpang
tumpang tindih wilayah administrasi
tindih wilayah administrasi antar
desa,
desa (area yang diarsir warna hitam),
penetapan dan penegasan batas desa
khususnya antara Desa Muara Baru,
di Desa Muara Baru agar kegiatan
Desa Gunung Tamang, Desa Pasak
administrasi
Piang, dan Desa Teluk Bakung.
dengan
sedangkan Desa Kalibandung (area
perusahaan sawit dapat berjalan baik
warna hijau muda), Desa Sungai
serta tidak menimbulkan konflik
Asam ( area warna coklat), dan Desa
yang bisa berujung pada pertikaian
Pulau Limbung (area warna kuning)
antar desa jika dibiarkan begitu saja
tidak mengalami sengketa batas desa
tanpa ada tindakan dari pemerintah
dengan Desa Muara Baru ( area
yang
warna hijau tua). Desa Muara Baru
permasalahan tersebut, maka peneliti
(area warna hijau tua) bersengketa
tertarik untuk melakukan penelitian
batas desa dengan Desa Gunung
dengan judul “Penetapan Tapal Batas
Tamang (garis warna biru), Desa
di Desa Muara Baru Kecamatan
Pasak Piang (garis warna merah),
Sungai
Desa Teluk Bakung (garis warna
Raya”.
sehingga
perlu
dilakukan
desa dapat
baik,
kegiatan
berwenang.
Raya
berjalan investasi
Berdasarkan
Kabupaten
Kubu
kuning). Dari peta tersebut dapat 2.
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Rumusan Permasalahan Berdasarkan
kondisi
umum
permasalahan sengketa tapal batas antar
Raya ? ” 3.
desa yang berlangsung di Desa Muara
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam studi
Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
ini
Kubu Raya, untuk itu rumusan masalah
menganalisis
yang diajukan pada penelitian ini adalah :
kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas
“Bagaimana
Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya
Proses
Implementasi
yaitu
:
Ingin
mengetahui
proses
Peraturan Dalam Menteri Negeri Nomor
Kabupaten Kubu Raya.
27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan
4.
dan
implementasi
Manfaat Penelitian
Penegasan Batas di Desa Muara Baru 6 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
Implementation
is
that
set
of
menjadi pengetahuan baru dalam bidang
activities directed toward putting a
ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan
program into effect. three activities,
penetapan dan penegasan batas desa dalam
in particular, are significant :
membangun tertib wilayah administrasi
1. Organization: the establishment
desa yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan
publik
or rearrangement of resources,
guna
unit and methods for putting a
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
,
dan
sebagai
policy into effect
bahan
2. Interpretation: the translation of
perbandingan bagi penelitian sejenis bagi
program
pihak-pihak yang berkepentingan.
language
contaned
in
a
(often
statute)
into
acceptable and feasible plans B.
KERANGKA
TEORI
DAN
and directives
METODELOGI 1.
3. Application:
Kerangka Teori Menurut
Jones
other agree upon objectives of
implementasi adalah suatu proses antara
atau bersifat interaktif dengan kegiatankegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan kegiatan
yang
dimaksudkan
untuk
mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar
organisasi,
interpretasi
dan
pelaksanaan.
routine
provision of service, paymens, or
(1994:15)
suatu perangkat tujuan dengan tindakan
the
instruments. (Jones, 1984:166) Berdasarkan berbagai paparan dalam implementasi kebijakan yang dikemukan oleh para ahli, terlihat bahwa masingmasing ahli memiliki teori tersendiri dalam melihat proses implementasi kebijkan. Berdasarkan beberapa teori tersebut, teori yang
dirasakan
penelitian
cukup
mengenai
cocok penetapan
untuk dan
Charles O. Jones mengemukakan teori
penegasan batas desa di Desa Muara Baru
implementasi kebijakan yang terdiri dari
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
tiga aktivitas utama yang sangat penting
Raya adalah teori implementasi kebijakan
dalam implementasi kebijakan publik,
Charles O Jones, yang menyebutkan
yaitu organization, interpretation, and
bahwa aktifitas implementasi kebijakan
application.
dilakukan
Selengkapnya
mengemukakan bahwa:
Jones
organisasi,
melalui
tiga
pilar
interpretasi,
yaitu dan
penerapan/pelaksanaan. 7 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Ketiga pilar penilaian tersebut dapat
penelitian
kualitatif
adalah
metode
dijelaskan sebagai berikut : a). Organisasi,
penelitian yang digunakan untuk meneliti
oragnisasi seperti Pemerintah Daaerah
pada kondisi objek yang alamiah dimana
beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah
peneliti adalah sebagai instrumen kunci,
yang menjalankan suatu kebijakan apakah
teknik pengumpulan data dilakukan secara
sudah optimal dengan didukung sumber-
trianggulasi
sumber yang ada diorganisasi tersebut,
bersifat induktif, dan hasil penelitian
serta setiap organiasi harus memiliki
kualitatif lebih menekankan makna dari
struktur
mencakup
pada generalisasi. Jenis penelitian yang
kembali
digunakan pada penelitian ini adalah jenis
organisasi
pembentukan
yang
atau
penataan
sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan
program
analisis
data
penelitian deskriptif kualitatif.
b).
Berdasarkan pengertian diatas, maka
Interpretasi, para pelaksana kebijakan,
penelitian ini adalah penelitian yang
yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang
diarahkan
menafsirkan
(seringkali
gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-
dalam hal status) menjadi rencana dan
kejadian secara sistematis dan akurat
pengarahan yang tepat dan dapat diterima
mengenai
sifat-sifat
serta dilaksanakan. Harus dilihat apakah
menganalisa
kebenarannya
pelaksanaanya
dengan
data-data yang diperoleh. Oleh karena itu,
pentunjuk pelaksana atau petunjuk teknis
dalam rangka mendapatkan data lapangan
yang
yang
yang akurat, peneliti melakukan penelitian
apakah
secara intensif dengan terjun langsung ke
pelaksanaan peraturan/kebijakan berupa
lapangan agar dapat menganalisa proses
petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis
penetapan tapal batas di Desa Muara Baru
telah berjalan sesuai dengan kententuan,
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
untuk
Raya. Metode pengumpulan data dan
agar
c).
dapat
program
telah
dikeluarkan
berwenang.
berjalan.
(gabungan),
sesuai
oleh
pejabat
Penerapan,
melihat
itu
harus
pula
pada
teknik
yang jelas, program kerja serta jadwal
peneliti
kegiatan.
observasi, dan dokumentasi.
yang
digunakan
adalah
dalam
dalam
menguji
penelitian ini adalah metode kualitatif.
penelitian
Menurut
triangulasi.Adapun
Sugiyono
(2010:1)
yang
metode
serta
berdasarkan
digunakan wawancara,
Selanjutnya teknik yang digunakan
Metode Penelitian Metode
data
objek
dilengkapi dengan adanya prosedur kerja
2.
analisis
fenomena-fenomena,
metode
keabsahan data pada
ini
adalah triangulasi
teknik yang 8
LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
digunakan yaitu triangulasi sumber dan
sanksi, yang akan dikenakan bagi para
triangulasi teknik. Triangulasi sumber
pejabat implementasi kebijakan Penetapan
untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten
dengan cara mengecek data yang telah
Kubu Raya yang melakukan pelanggaran.
diperoleh
melalui
Triangulasi
beberapa
sumber.
untuk
menguji
teknik
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Selanjutnya
dalam
kegiatan
Implementasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu Raya memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan Implementasi Kebijakan
C.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 1.
Kabupaten Kubu Raya. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program - program
ORGANISASI Selanjutnya
Penetapan dan Penegasan Batas Desa di
yang telah dirancang untuk kepentingan menganalisis
implementasi kebijakan Penetapan dan
dengan mengacu kepada pendapat Jones
Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu
(1994:306), bahwa di dalam organisasi
Raya.
dalam
peneliti
implementasi
kebijakan
memerlukan perintah atasan yang
jelas
dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar. Maka di dalam implementasi kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kubu
Raya,
pelaksana
sebenarnya implementasi
pemimpin kebijakan
Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten
Kubu
Raya
seharusnya
memberikan perintah yang diperlukan untuk kewajiban
mempertanggungjawabkan -
kewajiban
tersebut
dan
kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturanaturan disiplin yang berhubungan dengan
2.
INTERPRETASI Selanjutnya peneliti mengacu kepada
pendapat interpretasi
Jones
(1984:166),
bahwa
adalah aktivitas pelaksana
kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, maka di dalam implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru interpretasi para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru menjadi rencana dan pengarahan yang 9
LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
tepat
dan
dapat
diterima
serta
pelaksanaan
di
lapangan
Tim
dapat
dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang
menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.
ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh
Tahapan kegiatan penegasan batas desa
para pelaksana kebijakan yang mencakup
meliputi:
ketentuan rutin yang disesuaikan dengan
1. Penggunaan Dokumen Penetapan
tujuan dan perengkapan implementasi
Batas
kebijakan penetapan dan penegasan batas
2. Pelacakan Batas
desa di Desa Muara Baru yang telah
3. Pemasangan Pilar Batas desa
ditentukan. Bertumpu pada apa yang
4. Pengukuran dan Penentuan Posisi
dikemukakan
Jones
tersebut,
maka
Pilar Batas desa
masalah implementasi kebijakan penetapan
5. Pembuatan Peta Batas desa
dan penegasan batas desa di Desa Muara
Setiap
kegiatan
tersebut
perlu
Baru semakin lebih jelas dan luas, dimana
didokumentasikan dalam formulir yang
implementasi kebijakan penetapan dan
diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh
penegasan batas desa di Desa Muara Baru
pejabat yang berwenang. Apabila tidak
itu merupakan proses yang memerlukan
diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap
tindakan-tindakan sistematis.
tahap kegiatan penegasan batas, akan
3.
diselesaikan oleh Camat, Bupati/Walikota,
APLIKASI Tahap kegiatan penegasan batas desa
dan
Gubernur
sesuai
dengan
tingkat
di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan
permasalahan yang timbul di wilayah
dan
Penegasan
tersebut.
D.
KESIMPULAN
Batas
Desa.
Pada DAN
a. Berkaitan
dengan
kualitas
dan
KETERBATASAN
kuantitas sumber daya manusia
1.
yang masih kurang pada jenjang
KESIMPULAN Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti
sampaikan
dari
proses
implementasi penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru dapat disimpulkan sebagai berikut : 1)
Organisasi
desa, kecamatan, kabupaten. Hal ini disebabkan
penetapan
dan
penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
Tentang
Penetapan
Dan
Penegasan Batas Desa memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk diterapkan baik oleh aparatur 10
LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
pemerintah baik pada jenjang desa, kecamatan
bahkan
kabupaten
terutama aspek teknis oprasional. b. Pengesahan
Penetapan
Penetapan Batas Desa di Desa
penghambat
dalam
Muara
Implementasi
belum
berjalan
satu
faktor
pelaksanaan
Penetapan
Dan
sebagaimana diharapkan. Hal ini
Penegasan Batas Desa di Desa
disebabkan
besar
Muara
harus
semakin sulit, karena batas wilayah
disiapkan sebagimana dimaksud
antar desa umumnya terletak di
tidak
dalam
sebagian batas
yang
tersedia.
perselisihan
Penyelesaian
yang
berkenaan
dengan batas desa di Desa Muara baru ada yang sudah dilaksanakan
Baru.
Kondisi
hutan
tersebut
belantara
dan
perbukitan yang sangat sulit untuk dicapai. b. Proses
medisiasi
yang
kadang
dan ada yang belum dilaksanakan.
sampai berujung pada perkelahian
Interpretasi
sehingga perlu dilakukan berulang-
a. Tahapan Penetapan Dan Penegasan
ulang medisiasi yang menghambat
Batas Desa di Desa Muara Baru
kegiatan penetapan dan penegasan
belum
batas desa.
dapat
terlaksana
secara
optimal. Sebagian besar tahapan
c. Dari
aspek
pendanaan
juga
Penetapan Dan Penegasan Batas
menghadapi permasalahan. Biaya
Desa di Desa Muara Baru yang
pembuatan
1
diatur dalam Peraturan Menteri
patok/pilar
batas
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
adalah
2006
Dan
termasuk biaya materil, ongkos
Penegasan Batas Desa memerlukan
angkut dan upah. Biaya tersebut
pemahaman yang cukup tinggi,
belum
sehingga pihak
yang
peralatan
Implementasi
harganya
terlibat
3)
yang cukup sulit. Hal ini tentunya salah
dokumen
2)
Baru memang menempuh medan
merupakan
Baru
Dan
a. Kondisi geografis di Desa Muara
Tentang
Penetapan
– pihak
dalam
sebesar
termasuk seperti cukup
(satu)
buah
wilayah
desa
Rp.
8.000.000
biaya
untuk
GPS
yang
tinggi,
honor
Penetapan Dan Penegasan Batas
petugas dan sebagainya. Pencairan
Desa belum semua berperan secara
dana dari APBD Kabupaten yang
aktif.
memakan waktu cukup lama juga
Aplikasi/Penerapan 11
LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
2.
menghambat proses penetapan dan
informasi
penegasan batas desa.
penelitian.
KETERBATASAN
alami dalam penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak adalah peneliti kesulitan mengumpulkan data-data dan
waktu
informan,
penelitian
serta
Keterbatasan Keterbatasan
lainnya yang dari peneliti sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali
banyak
kelemahan
terima
kasih
Buku Abdul Wahab, Solichin. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta. ..................................... 2006. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.
penulis
Islamy, M. Irfan. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
APRESIASI Ucapan
proses
dan
kekurangan dalam penulisan skripsi E.
dalam
Ibrahim A, Syarif. 2011. Matahari akan Terbit di Barat (kumpulan karangan terpilih sejak 19862010). Pontianak : PT. Borneo Tribune.
dilakukan oleh peneliti sehingga masih terdapat
data
DAFTAR PUSTAKA
Keterbatasan penelitian yang penulis
mewawancarai
dan
sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu
Jones,
O. Charles. 1984. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press
............................. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah
Kabupaten
khususnya
Badan
Kubu
Raya,
Pemberdayaan
Masyarakat
Dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Kubu
Raya
telah
yang
mengizinkan serta membantu memberikan
Koentjaraninggrat (ed). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia. Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset Moeleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja R.
12 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Nugroho. D. Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Gava Media. Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Satori, Djam’an. Aan Komariah. 2011. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta Subarsono 2005. Analis Kebijakan Publik. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Winarno, B. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo. Peraturan Perundang-undangan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat Pada tanggal 17 Juli 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi Nurbadri, SH. 2008. Konflik Batas Wiayah Desa Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo), Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Kristiyono, Nanang. 2008. Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya), Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Iskandar. 2013. Implementasi Kebijakan Penempatan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Tesis untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura. Sumber Internet http://arenakami.blogspot.com./2012/06/im plementasi-kebijakangeorgeedward.html (diakses tanggal 16 Juni 2014) http://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/0 1/13/defenisi-kebijakan-publikmenurut-pakar/feed/ (diakses tanggal 16 Juni 2014)
13 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
http://www.gudangmateri.com/2011/06/teo ri-dan-manajemen-konflik.html
(diakses tanggal 16 Juni 2014)
14 LIBERTUS SUBRATA, NIM. E42010074 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN denganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat