Edisi Maret Penyerahan Piala WAHANA TATA NUGRAHA STRATEGI MENUJU NOL PERSEN

Edisi Maret 2008

Penyerahan Piala

WAHANA TATA NUGRAHA

STRATEGI MENUJU NOL PERSEN 

ii

Dari Redaksi

Wajah Baru Semangat Baru

A

lhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan perkenan Nya lah, INFO HUBDAT dapat kembali hadir menjumpai para pembaca dimana pun berada. Memasuki tahun 2008 ini INFO HUBDAT tampil dengan format baru, bentuk yang berbeda serta dengan susunan kepengurusan baru pula. Insya Allah dengan wajah baru dan semangat baru ini INFO HUBDAT dapat terus berbenah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas baik terhadap format maupun isi atau pun materi penulisan yang dihimpun, dalam rangka mengemban misi sebagai salah satu media untuk saling bertukar informasi seputar pengetahuan, ilmu dan teknologi transportasi (darat), berbagai kebijakan yang diambil serta penyampaian informasi bagi pembaca sekalian, khususnya teman-teman didaerah mengenai berbagai kegiatan yang telah maupun tengah berlangsung di Departamen Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pada Edisi Maret 2008 ini, kami mengangkat masalah Penanganan Kelebihan muatan di jalan, sebagai sajian utama INFO HUBDAT karena masalah ini merupakan masalah yang tengah menjadi masalah Nasional, dimana ada sementara pendapat yang menuding bahwa kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalan sebagai penyebab utama rusaknya permukaan disejumlah ruas jalan, khususnya di jalan Nasional dikawasan Pantura. Redaksi juga menyajikan beberapa tulisan menarik lainnya yang insyaAllah akan dapat menambah wawasan kita terhadap banyak hal sekaligus juga dapat menjadikan referensi bagi para Kepala Dinas Perhubungan didaerah dalam melakukan penanganan masalah transportasi darat dimasing-masing daerah. Redaksi juga senantiasa menunggu feed back atau masukan dari pembaca sekalian apakah itu berupa artikel teknis, saran maupun pendapat/opini termasuk kritik yang insya Allah dapat berguna bagi kami dan teman-teman segenap insan perhubungan dimanapun berada. Akhirnya Redaksi menyampaikan terima kasih, semoga pertukaran INFO yang kita bangun melalui INFO HUBDAT ini dapat terus kita tingkatkan, demi penyempurnaan dan kemajuan transportasi darat yang kita sama dambakan, Amin

Redaksi 

Surat Pembaca

Penanggung Jawab : Ir. Anton Simbolon Redaktur : Purwatiningsih, SH Redaktur Pelaksana : Suyadi Penyunting Editor : Sulistyo Sutanto, Drs, Msi, SH Sekretariat : Ni Widianingsih, SE Anggota : Wijanto, Drs, MM Zaenal Arifin, SE Hendroputroko, Ir, MEng.SC Djoko Sulaksono, SE M. Malawat, ST, MT Amirulloh, S.Sit Fadli Arief, Ir, DESS Ahmad Tani, ATD I Made Suartika, ATD, M.Eng.SC Rudi Abisena, ST, MT Drs. Ali Murshal Puri Artyanti Risprastiwi, A.Md. TK Iwan Budiono, S.Sos Doddy Arfianto, A.Md.LLAJ Desi Waluyanti, A.Md.LLAJ, S.Sit Dinaryati, SH Esron Sinaga, SE Anjar Hermawan, S.Kom Muh. Samsul Anwar, SH Nawangwulan Dwi A, ST Y. Prihantoko, ST Husein Saimimma, ST, MT Betta Margunadi, ST, MT Ni Widianingsih, SE Dede Sudiatna, Drs Subowo Rio Susatyo, SH Riza Faisal, SH Arif Pintoko Achmad Rivai Rusdinal A.Md.MI Endy Irawan, SH Yoyok Harianto, SH Riena Mur Kusumaningsih, SH Yustinus Danang Rusdihanto, SH Diterbitkan oleh : Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karsa Lantai 3 E-mail : [email protected]



Pemesanan Majalah INFOHUBDAT Selamat siang, Perkenalkan nama saya Tri Wahono, dari PT. Nissan Motor Indonesia. Apakah kita boleh memesan majalah Perhub Darat untuk menjadi majalah rutin kami?? Mohon informasinya?? Terima kasih atas kerjasama yang baik Thanks & Best Regards Tri Wahono BrotoSandjojo Government Relation Section. Corporate Planning Dept. PT. Nissan Motor Indonesia Jl. MT. Haryono Kav. 10.Jak-Tim. 13330. Telp. 08121049524

Pak Tri Wahono yang terhormat, Redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian dan minat Bapak untuk mendapatkan dan menjadikan majalah Info Hubdat menjadi majalah rutin dari PT. Nissan Motor Indonesia. INFO HUBDAT disusun sebagai media untuk menyampaikan berbagai kebijakan disektor transportasi, informasi serta banyak hal lain dengan sasaran sebaran pembacanya adalah para pegawai dilingkungan Ditjen Hubdat, para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia serta seluruh stake holder, oleh karenanya bila Bapak menginginkan untuk mendapatkan INFO HUBDAT silahkan menghubungi dewan Redaksi.

Daftar Isi DITJEN HUBDAT SELINTAS

25 Wahana Tata Nugraha

Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

04 Direktorat LLASDP Luncurkan 5 Unit Bus Air

Transportasi Perkotaan perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh meliputi aspek prasarana dan sarana, sdm serta lalu lintas

05 Wapres Luncurkan Kembali Taksi BBG Dalam rangka melaksanakan kembali kebijakan nasional mengenai diversifikasi dan konversi energi serta program langit biru,

27 Pembatasan Umur Kapal Ferry

Solusi Permasalahan Keselamatan Kapal Penyebrangan

06 GRSP-MOT

29 Membangun Kompetensi SDM

08 Koneksi Data Base

31 Ensiklopedia

SAJIAN UTAMA

REGULASI

Helmet Action Plan Workshop Pengujian Kendaraan Bermotor

09 Strategi Menuju Nol Persen Hujan yang mengguyur sejak akhir 2007 hingga awal 2008 telah mengakibatkan kerusakan sejumlah ruas jalan di P. Jawa bahkan di jalur pantura sebelah timur Semarang akhir Februari lalu sempat lumpuh total akibat banjir dan kerusakan jalan.

Bidang Perhubungan Darat

33 Hukum Pengangkutan Perairan Darat

RENUNGAN 34 Pemimpin Dambaan Rakyat

PERNAK-PERNIK 37 Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon

Hj. Ani Yudhoyono barubaru ini mengundang tujuh organisasi perempuan di Indonesia.

ARTIKEL 13 Pengaruh Inflasi Terhadap Sektor Perhubungan

17 Penghitungan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

21 Mengapa Perlu Dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) ?

38 Futsal Ditjen Hubdat 38 Sandhyakara Murti 39 Diklat Wajib Pegawai Dephub

TIPS

23 Gebyar Pekan Keselamatan Transportasi 40 Jalan Global Road Safety Week

Bagaimana Mengendarai Sepeda Motor Agar Aman dan Selamat Sampai Tempat Tujuan ?



Ditjen Hubdat Selintas

Peluncuran KMP. LOBSTER type Penumpang RO-RO 500 GT untuk lintas Tual – Dobo – Benjina pada tanggal 26 Nopember 2007. Kapal dibangun di galangan PT. Dok & Kodja Bahari (Persero) Palembang dan direncanakan selesai pada tanggal 18 Juni 2009. n Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berpartisipasi dalam Kegiatan National workshop “Kalimantan Road Network Development Study” di Banjarmasin pada tanggal 28 Pebruari 2008 yang diselegarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. n

Persiapan peluncuran kapal penumpang RO-RO 600 GT untuk lintas Toli-Toli – Tarakan pada tanggal 15 Desember 2007. Kapal dibangun di galangan PT. Daya Radar Utama Jakarta dan direncanakan selesai pada tanggal 18 Juli 2008. n

Direktorat LLASDP Luncurkan 5 Unit Bus Air KMP. BAWAL type Penumpang RORO 500 GT diberangkatkan menuju Ternate untuk melayani pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Maluku Utara pada akhir Desember 2007. Kapal ini dibangun di galangan PT. Daya Radar Utama Jakarta. n



Jakarta (Info Hubdat) – Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akhir tahun lalu meluncurkan lima unit Bus Air. Bus air yang dibangun di galangan PT. Daya Radar Utama Jakarta itu masingmasing berkapasitas 50 penumpang

dengan bahan baku lambung dari Fibreglass Reinforced Plastic (FRP). Rencananya lima bus air tersebut akan distribusikan untuk menambah pelayanan angkutan sungai di Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sumatera Selatan. (Foto diambil tanggal 29 Desember 2007 di areal galangan) n

Ditjen Hubdat Selintas

Wapres Luncurkan Kembali Taksi BBG Di Jakarta

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional mengenai diversifikasi dan konservasi energi serta program langit biru, Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan telah meluncurkan kembali (Re Launching) penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan taksi.

U

ntuk tahap awal, telah diluncurkan 1.755 unit taksi ber-Bahan Bakar Gas (CNG) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Acara itu berlangsung hari Kamis, 21 Pebruari 2008 yang lalu di halaman istana Wakil Presiden RI bersamaan dengan penyerahan penghargaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2007. Pada acara yang juga dihadiri para Duta Besar Negara sahabat, para

Kepala Daerah dan para Kepala Dinas Perhubungan peserta Lomtib LLAK, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, 20% anggaran negara saat ini dialokasikan kepada subsidi BBM. Karena itu, penggunaan energi alternatif seperti Bahan Bakar Gas (BBG) harus dijadikan salah satu upaya untuk menghemat dan menurunkan subsidi energi. “Anggaran kita 20% jatuh ke subsidi BBM. Karena itu, perlu pemakaian BBG untuk angkutan umum yang ramah lingkungan.

Dengan dibayarnya subsidi untuk BBM, maka dana untuk anggaran pendidikan dan askes (asuransi kesehatan) berkurang, ”kata Wapres. Dengan diluncurkannya kembali penggunaan BBG pada kendaraan taksi ini, diharapkan ke depan semua kendaraan umum yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota metropolitan / kota besar lainnya dapat menggunakan BBG yang lebih murah dan ramah lingkungan. n (M. Samsul Anwar)



Ditjen Hubdat Selintas

GRSP-MOT Helmet Action Plan Workshop Departemen Perhubungan RI bersama dengan Global Road Safety Partnership International memprakarsai kegiatan GRSP-MOT Helmet Action Plan Workshop yang diselenggarakan selama dua hari, 5-6 Nopember 2007 di hotel Four Seasons Jakarta.

W

orkshop yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari stakeholder meliputi instansi pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan LSM serta negara tetangga yaitu Ditjen Malaysia Institute of Road Safety Research, Kepolisian Selandia Baru dan Ausaid ini dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan, Ir. Jusman Syaffii Djamal. Dalam kesempatan itu Menhub menekankan sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma “bahwa pengeluaran untuk keselamatan trans-



Ia menyampaikan harapannya agar melalui workhop ini didapatkan solusi yang tepat dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas jalan juga agar program sejenis dapat terus dikembangkan dalam upaya peningkatan keselamatan jalan.

meningkat drastis beberapa tahun belakangan ini dan diikuti dengan meningkatnya jumlah kecelakaan, kematian dan luka berat akibat kecelakaan sepeda motor. Segala akibat yang fatal dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh rendahnya penggunaan helm pengendara sepeda motor. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan dan secara jangka panjang dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.

Seperti diketahui bersama bahwa jumlah sepeda motor di Indonesia

Merespon fenomena yang memprihatinkan tersebut dilakukan ber-

portasi jalan bukanlah suatu biaya, tetapi sebuah investasi jangka panjang”.

Ditjen Hubdat Selintas

bagai upaya pencegahan salah satunya dengan Workhop Helmet Action Plan ini. Fenomena maraknya kecelakaan sepeda motor sebenarnya tidak hanya menjadi masalah di Indonesia. Negara-negara di Asia Pasifik pun mengalami hal yang sama. Untuk itu PBB mengeluarkan resolusi “Improving Global Road Safety” yang diselenggarakan serentak di negara-negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah dilaksanakan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan yang dibuka langsung oleh Presiden RI tanggal 23 April 2007 lalu. Dalam kesempatan tersebut Presiden menyampaikan 6 prioritas yaitu pembentukan lembaga sebagai wadah koordinatif antar instansi untuk mewujudkan transportasi jalan, dirumuskannya cetak biru program keselamatan semua instansi terkait, dibangun sistem informasi keselamatan jalan, dirumuskan sumber pendanaan yang membiayai program keselamatan transportasi jalan secara berkesinambungan dan dilakukan sosialisasi terutama yang berhubungan dengan perilaku berlalulintas baik secara hukum maupun etika. Workshop GRSP-MOT Helmet Action Plan juga merupakan rangkaian dari seminar GRSP-ASEAN Road Safety yang telah berlangsung di Nusa Dua Bali 6-7 September 2007 lalu yang dihadiri oleh 116 peserta dari

9 negara ASEAN, China, Amerika, Inggris, Australia dan New Zealand. Workhop ini menghasilkan 6 prioritas pelaksanakan WHO Good Practice Guidelines yaitu Helmet, Data Management and System, Speeding, Traffic Management, Occupant Restraint dan Drink Drive. Pelaksanaan workshop helm selama 2 hari ini menghasilkan beberapa temuan yaitu identifikasi masalah, solusi dan mengembangkan rencana aksi kegiatan untuk meningkatkan penggunaan helm serta saling berbagi pengetahuan dan mempererat jaringan kerjasama demi peningkatan keselamatan jalan di Indonesia. Rencana kegiatan meliputi berbagai perbaikan seperti melengkapi aturan dan penetapan standar, penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan standar pelayanan darurat dan memasukkan pendidikan keselamatan jalan yang terinternalisasi dalam pelajaran di sekolah. Sempat pula ditampilkan pada acara ini operet “Helm Anak” oleh anak-anak ALIX. Berkaitan dengan helm standard di Indonesia, Badan Standardidasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI no 09-811-1990 dan inipun telah diperbarui dengan SNI no. 1811-2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN no. 92/KEP/ BSN/10/2007 tertanggal 4 Oktober 2007. Semula, kewajiban pe-

makaian helm dan aspek teknisnya di tuangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan no. 188/AJ.403/ PHB-86 tertanggal 29 Desember 1986 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Perhubungan no.72 tahun 1993. Dengan diterbitkannya SNI terbaru maka KM ini harus direvisi. Untuk kepentingan penegakan hukum, kewajiban pemakaian helm beserta denda pelanggaran sebesar Rp. 1.000.000,- atau kurungan 1 bulan, telah diatur dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no. 14 tahun 1992, pasal 61 ayat (2-3). Kepolisian Republik Indonesia telah menfokuskan penegakan hukum pada pemakaian helm dan hasilnya sukup signifikan, terutama di Jakarta dan sekitarnya dan sepanjang jalan nasional. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Hubdat, Departemen Perhubungan, memfokuskan peningkatan kepedulian keselamatan jalan secara umum, dan secara khusus pada tingkat penggunaan helm dengan mempersiapkan pedoman kampanye bagi pemerintah daerah. Antusiasme seluruh peserta dalam workshop ini serta dorongan dan bantuan Global Road Safety Partnership (GRSP) International dan GRSP Indonesia dalam hal ini semakin memperbesar peluang untuk meningkatkan keselamatan jalan di Indonesia. n



Ditjen Hubdat Selintas

Koneksi Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor

P

otret pengujian berkala kendaraan bermotor masa depan dimana menggunakan teknologi informasi dalam rangka efisiensi sistem administrasinya. Proses pelaksanaan PKB masa depan: 1. Pembayaran dilakukan secara on-line di bank oleh pemilik Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan dibawa ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor untuk dilaksanakan pengujian 3. Data-data kendaraan bermotor disimpan dalam bentuk e-data, jika kendaraan lulus uji, maka pada kendaraan tersebut diberi RFiD (Radio Frequency Identifi-



cation) atau barcode, sedangkan pemilik memegang kartu pintar (smart card). 4. Jika kendaraan tidak lulus uji, maka kendaraan tersebut dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan dan kemudian diuji lagi untuk item pengujian yang tidak lulus. 5. Pemeriksaan di jalan, di jembatan timbang, dan terminal dapat dilakukan dengan PDA (Personnal Data Assistance).

Beberapa perusahaan swasta dengan swadana juga membantu pemerintah melakukan uji coba sistem teknologi informasi ini di beberapa kota, antara lain :

Pemerintah telah melakukan uji coba terhadap aplikasi system teknologi informasi PKB ini pada kota Batam, propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2007 dengan anggaran APBN.

Pemerintah berencana pada awal tahun 2010, fungsi buku uji sebagai tanda bukti lulus uji dapat diganti dengan smart card dan RFiD atau Barcode n

1. Badung, Propinsi Bali, 2. Bandung dan Depok, Propinsi Jawa Barat, 3. Tangerang, Propinsi Banten 4. Kota Batam, Propinsi Kep. Riau 5. Banyumas, Purwokerto dan Cilacap Propinsi Jawa Tengah

Sajian Utama

Strategi Menuju Nol Persen Hujan yang mengguyur sejak akhir 2007 hingga awal 2008 telah mengakibatkan kerusakan sejumlah ruas jalan di P. Jawa bahkan di jalur pantura sebelah timur Semarang akhir Februari lalu sempat lumpuh total akibat banjir dan kerusakan jalan.

T

ruk yang melebihi batas angkut dituding turut andil sebagai penyebab kerusakan jalan tersebut, sehingga Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta kepada Departemen Perhubungan terutama kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat menurunkan toleransi kelebihan muat 60 persen dari kapasitas angkut yang berlaku saat ini. Akan tetapi untuk menegakkan pelanggaran batas kelebihan menjadi nol persen secara drastis tidak mungkin karena akan berdampak pada perekonomian. “Dari hasil kajian mengenai pengurangan pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan oleh proyek percontohan beberapa waktu lalu di Sumatera Barat, disimpulkan bahwa kalau langsung dilakukan penurunan kelebihan muatan ke tidak ada (nol persen), ternyata sistim tidak berjalan. Sehingga dikeluarkan suatu strategi program penurunan toleransi pelanggaran secara bertahap dari muatan lebih 90 persen menjadi 80 persen dan akhirnya menjadi 60 persen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ir. Iskandar Abubakar kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Ir. Iskandar Abu Bakar, M.Sc Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Program toleransi pelanggaran kelebihan muat tersebut dimaksudkan setiap truk yang mengangkut melebihi batas toleransi yang disepakati, maka barang kelebihan itu harus diturunkan atau diperintahkan kembali dan kemudian diproses secara hukum berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU 14 1992 dan penegakan hukumnya pasal 54 dengan pidana kurangan paling lama tiga bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp3 juta. Karena tidak mungkin diturunkan secara drastis maka, kata Dirjen, maka dilakukan program penurunan pelanggaran secara bertahap dari 90 persen diturunkan



Sajian Utama 80 persen dan turunkan lagi menjadi 60 persen. “Ternyata program penurunan itu setelah dievaluasi menunjukan hasil yang bagus, buktinya biaya perawatan jalan tahun 2004 – 2005 turun secara signifikan di mana sebelumnya Rp7 miliar per tahun, turun menjadi Rp3 miliar per tahun, berkurang Rp 4 miliar,” katanya. Langkah program itu kemudian dikembangkan untuk daerah Jawa, Bali dan Lampung. ”Dan saya pada waktu itu melihat kerusakan jalan di daerah lain juga menonjol sehingga saya mengumpulkan para kepala dinas perhubungan Jawa, Bali dan Lampung, di daerah Jawa Tengah dan saya menyampaikan apa yang terjadi di Sumatera Barat tersebut bahwa ada langkah positif dan berdampak positif dari langkah tersebut. Pada waktu itu rapat berkesimpulan dan bersepakat untuk mencoba mengikuti langkah di Sumatera Barat tersebut,” kata Dirjen. Setelah diadakan rapat koordinasi maka diperoleh kesepakatan untuk wilayah Jawa, Bali dan Lampung mengikuti toleransi batas angka 60 persen yang saat ini masih berlangsung dan pada April 2008

akan masuk pada penuruan batas pelanggaran 50 persen. Dirjen Perhubungan Darat mengatakan kembali kepada wartawan bahwa penurunan batas maksimal muatan (tonase) angkutan jalan hingga 0% berdasarkan kajian dalam percontohan tidak mungkin dilakukan secara drastis dalam waktu dekat karena akan berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional. “Jika hal ini dilakukan secara drastis dikhawatirkan terjadi gejolak ekonomi di mana akan terjadi kenaikan harga barang akibat tidakefisiennya distribusi barang dan selain itu akan terjadi banyak truk barang yang berlalu lalang sehingga menambah berat beban jalan dan akan menambah kemacetan di jalan nasional,” katanya. Sebagaimana diketahui bahwa jalan nasional kini maksimal mempunyai daya dukung 10 ton (jalan kelas II) sementara industri sangat membutuhkan penggunaan angkutan barang dengan kapasitas angkut yang besar untuk efisien biaya pengangkutan. Oleh karena itu, toleransi tersebut diberlakukan untuk menjembatani kepentingan bersama, terutama dalam distribusi produksi industri.

Dari sekitar 34.000 Km jalan nasional ternyata baru ruas jalan Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) dan sebagian kecil ruas jalan di Lampung yang mempunyai daya dukung 10 ton sementara sisanya masih berdaya dukung 8 ton (jalan kelas IIIA). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, katanya Ditjen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupaya mencari solusi yang dapat memperbaiki tingkat pelanggaran kelebihan muatan dengan melakukan berbagai kesepakatan dengan pemerintah daerah. Toleransi pelanggaran kelebihan muatan 60 persen untuk wilayah Jawa, Bali dan Lampung yang saat ini berlaku merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi yang ada di wilayah tersebut dengan Ditjen Perhubungan Darat beberapa waktu lalu. Kesepakatan sebelumnya toleransi melebihi muat mencapai sekitar 90 persen toleransi batas pelanggaran yang diberlakukan. Hal ini akan dikurangi secara bertahap hingga mencapai 0 persen. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan industri yang diharapkan semakin pesat di tahun-tahun mendatang dengan penyediaan infrastruktur yang masih minimal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini perlu kebijaksanaan yang menguntungkan semua pihak terutama dalam perkembangan ekonomi masyarakat banyak dewasa ini. Kesepakatan Yogyakarta Menindaklanjuti imbauan Dirjen Perhubungan Darat maka dibuatlah kesepakatan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 November 2007, yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi se Pulau Jawa, Bali dan Lampung. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa pertama, para Ke-

10

Sajian Utama pala Dinas Provinsi melalui Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor yang berada di wilayahnya, wajib melarang melanjutkan perjalanan bagi mobil angkutan barang yang melanggar >50 persen dari Jumlah Barang yang Diizinkan (JBI), berupa pengembalian kendaraan ke tempat asal perjalanan/atau penurunan yang berlebih. Kedua, Pelaksanaan kesepakatan tersebut dilakukan serentak mulai 1 Februari 2008 pukul 00.00 waktu setempat, sedangkan penindakan terhadap pelanggaran muatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut yang penting adalah pengawasan. Pengawasan adalah kunci yang penting. Kalau tidak ada pengawasan dalam kelebihan muatan maka jalan akan lebih cepat rusak sehingga kunci yang paling penting adalah bagaimana kita mengawasi itu dengan benar. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Soeroyo Alimoeso dalam kesempatan terpisah mengatakan untuk menegakkan pelaksanaan pengawasan ini, pemerintah pusat dengan pemerintah tingkat provinsi akan terus mengoptimalkan jembatan timbang tanpa memberikan peluang terjadinya pungutan liar (Pungli). Dari sekitar 142 jembatan timbang yang ada, lima diantaranya sudah

melakukan ujicoba melibatkan swasta sebagai pemantau pelanggaran tonase. Jembatan timbang itu terletak di Losarang, Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan menyusul di perbatasan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta. Seperti jembatan timbang di Losarang, kata Dir. LLAJ, sebenarnya ada fungsi kontrol tambahan karena dioperasikan oleh pihak ketiga (swasta) dengan sistim komputerisasi on line yang dapat diakses siapa saja yang berwenang. Kalau terjadi pelanggaran maka diteruskan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk ditilang dan di lokasi itu sudah ada gudangnya, katanya. Di Losarang sudah dilakukan ujicobanya dan sekarang sudah pada tahap penindakan dari semula sosisialisasi dan selanjutanya penilangan.

26 ton, dan angkutan bahan kimia 12 ton lebih, katanya. Menurut dia, selain itu pengawasan kini juga di lakukan di hulunya yaitu di industri karoseri, karena banyak temuan pelanggaran datangnya dari pembangunan karoseri. “Setiap Dinas Perhubungan Provinsi sudah mempunyai prototipe sesuai standar truk angkutan bagi industri karoseri. Ini yang menjadi patokan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ untuk mengadakan pengawasan,” katanya. Kalau ini berjalan maka dari hulunya sudah dapat ditertibkan sehingga untuk menuju nol persen pelanggaran akan tercapai, katanya dan menambahkan pungli-pun tidak ada. Pungli itu ada karena masih adanya pelanggaran.

Menurut Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Soeroyo Alimoeso, dari hasil temuan banyak pelanggaran angkutan terjadi pada truk pengangkut semen, besi, pasir, dan barang kimia.

Sebenarnya, setelah adanya kesepakatan Yogyakarta yang akan menindak semua angkutan barang yang mengangkut lebih dari angka kesepakatan tersebut dipulangkan ke daerah asal barang maka kini secara drastis terjadi angka penurunan pelanggaran.

Hasil fact finding bersama yang dilakukan di Jalur Pantura Jawa oleh Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Bina Marga (Proyek Pantura) dan Pantap layak jalan, tahun 2005 menunjukkan angkutan semen beroperasi dengan beban gandar lebih dari 20 ton, angkutan baja/besi 1820 ton, angkutan pasir lebih dari

Berdasarkan data menunjukkan bahwa langkah kesepakatan tersebut terlihat cukup positif. Tingkat pelanggaran di Jawa pada periode 17 mei – 17 juli 2006 > 70 persen cuma 1,14 persen. ”Jadi sebenarnya tidak besar-besar amat dan kemudian turun terus menjadi 0,29 persen yang lebih 50-70 kurang 1,98

Tabel Prosentage Pelanggaran di Jawa Barat Prosentage Pelanggaran Periode >90% (17 Mei-17 Juli’06) >80% (18 Juli-17 Sep’06) >70 % ( 18 Sep 06–Mar 07) >60% ( 1 Juli 07– Nop 07)

5-30% JBI

30-50% JBI

50-70% JBI

>70 % JBI

17,45 %

3,70 %

2,43%

1,14%

17,37 %

3,41%

2,39 %

0,89 %

17,04 %

3,08 %

2,31 %

0,44%

17,08 %

2,96 %

1,98%

0,29%

11

Sajian Utama kelebihan muatan dan bencana alam saja, tapi kerusakan itu justru lebih banyak disebabkan oleh konstruksi yang tidak memenuhi standar, kata Iskandar. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh DR. Agus Taufik, seorang dosen Universitas Gajah Mada (UGM) dalam tesis untuk mengambil doktoral yang menyebutkan, penyebab dari kerusakan jalan itu justru lebih banyak akibat konstruksi yang tidak memenuhi standar, yakni sebesar 44 persen. Standar teknis tersebut menyangkut kepadatan tanah, beton, dan aspal. Kerusakan lain adalah akibat sistem pengendalian air (drainase), sedangkan akibat kelebihan muatan hanya 12 persen saja.

persen atau hampir dua persen. Untuk > 30-50 yang melanggar 2,29 persen atau kurang lebih tiga persen,” katanya. Menurut dia, menuju strategi nol persen diperkirakan akan dicapai pada akhir tahun ini dan kita akan mengadakan evaluasi bulan depan. Di lihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna jalan dalam hal ini truk angkutan sangat positif dalam arti dapat mematuhinya dengan aturan tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut kini tata cara pengangkutan lebih tertib, tinggi muatan angkutan barang curah (pasir, batu dll) dan semen sudah tidak tampak menjulang serta ditutup terpal, katanya. Ada Apa Dengan Jalan Rusak Bencana banjir yang terjadi diakhir 2007 dan awal 2008, telah membuat sebagian besar jalan rusak di negara kita bahkan jalan berlubang

12

juga terjadi di DKI Jakarta. Jalan nasional yang diprediksi berumur ekonomi 10 tahun, tiba-tiba rusak pada usia yang relatif singkat antara dua – tiga tahun saja. Jalan Pantura sebelah timur Semarang antara Demak Jepara dan Pati sempat lumpuh total. Sejumlah truk angkutan barang tidak bisa melewati jalan karena banjir dan beratnya kerusakan di jalan tersebut karena banyak kubangan yang membahayakan truk. Akibat lubang ternganga yang tertutup banjir, banyak truk yang terguling. Dirjen Perhubungan Darat Isakandar Abubakar kepada wartawan baru-baru ini membantah bahwa kerusakan jalan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya diakibatkan oleh kelebihan muat. Tetapi juga bisa saja terjadi karena kesalahan konstruksi termasuk kurang baiknya drainase dan bencana alam. Departemen Perhubungan sendiri menilai kerusakan jalan yang terjadi belakangan ini bukan hanya akibat

Penelitian itu sendiri dilakukan di 28 provinsi dengan 204 responden yang dicek kembali dengan data yang ada. Sehingga hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bukti temuan Taufik adalah kerusakan jalan di luar Jawa seperti wilayah Indonesia Timur. Di mana jalan-jalan itu tidak dilalui kendaraan bermuatan berat. “Kita bisa lihat sendiri, jalan untuk busway saja sudah rusak parah, padahal usianya belum lama. Demikian juga dengan jalan lain di Jakarta. Ini suatu bukti bahwa penyebab kerusakan jalan bukan hanya akibat kelebihan muatan, tapi juga air dan konstruksi,” tuturnya. Yang penting di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan pengawasan dan peningkatan kerjasama. Ditjen Perhubungan Darat akan meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan pelanggaran bagi angkutan yang melebihi muatan dan begitu juga PU terus meningkatan pengawasan di bidang kualitas jalan sehingga jalan nasional memenuhi standar konstruksi yang berlaku. Dengan demikian umur ekonomi jalan bisa mencapai yang diharapkan yaitu 10 tahun. n

LLAJ

Artikel

Pengaruh Inflasi Terhadap Sektor Perhubungan Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

A

rtinya, tingkat harga Penyebab dan Penghitungan Ir. Sugihardjo, M.Si yang dianggap tinggi inflasi belum tentu menunjukan Kasubdit Angkutan Jalan, Direktorat LLAJ, inflasi. Inflasi dianggap terjadi 1. Inflasi karena tekanan Anggota Tim Teknis Pengendali Inflasi jika proses kenaikan harga bersisi permintaan (demandBank Indonesia – Departemen Keuangan langsung secara terus-menerus pull inflation) dan saling pengaruh-mempengaruhi. Inflasi karena tekanan sisi permintaan terjadi ketika pendapatan masyarakat meningkat, tapi jumlah Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli tetap tergantung tinggi rendahnya nilai inflasi. Inflasi yang sama. Demand-pull inflation karena itu sering rendah mempunyai pengaruh yang positif dalam digambarkan sebagai keadaan dimana “lebih banyak arti dapat mendorong perekonomian yang lebih uang memburu jumlah barang yang sama”. baik. Sebaliknya inflasi yang tinggi dan tidak stabil 2. Inflasi karena tekanan sisi supply (cost-push memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial inflation) ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan Sedangkan cost-push inflation terjadi ketika harga menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun Ini artinya, barang dan jasa yang tersedia untuk dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang dibeli orang menurun jumlahnya karena produksi miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak menurun dan turunnya suplai barang dan jasa ini stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) juga menyebabkan naiknya harga. bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. 3. Inflasi karena tekanan faktor ekspektasi Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku Didalam Pasal 59 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan cenderung bersifat adaptif atau forward looking Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang biasanya terjadi pada saat menjelang hari-hari dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru). sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi yang bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 melakukan penghitungan terhadap nilai inflasi serta (dua juta rupiah). Dua juta Rupiah pada tahun 1992 mengumumkannya setiap bulannya. Pengukuran inflasi adalah jumlah yang sangat besar. Sedangkan dua juta dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen Rupiah pada tahun 2007 memiliki nilai yang setara (IHK) yaitu mengukur rata-rata perubahan harga secara dengan kurang lebih Rp 393 ribu pada tahun 1992. umum dari satu paket komoditas dalam kurun waktu Jadi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM tertentu melalui survai lapangan. Komoditas-komoditas pada tahun 1992 secara efektif didenda kurang lebih yang menjadi sumber penghitungan nilai inflasi dibagi 5 kali lebih besar daripada pelanggaran serupa jika menjadi 7 kelompok komoditas yang memiliki beberapa dilakukan pada tahun 2007. sub-kelompok, yang terdiri dari :

13

Artikel

NO.

KELOMPOK

JUMLAH

1.

Bahan Makanan

11 Sub Kelompok

2.

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

3 Sub Kelompok

3.

Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar

4 Kelompok

4.

Sandang

4 Sub Kelompok

5.

Kesehatan

4 Sub Kelompok

6.

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

5 Sub Kelompok

7.

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

4 Sub Kelompok

Kelompok nomor 7 yaitu Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan terdiri dari 4 sub kelompok yaitu sub kelompok transpor, sub kelompok komunikasi dan pengiriman, sub kelompok sarana dan penunjang transpor serta sub kelompok jasa keuangan. Jika dirinci NO.

SUB KELOMPOK

1.

Transpor

2.

Sarana dan Penunjang Transpor

RINCIAN KOMODITAS Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Antar Kota, Angkutan Dalam Kota, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Bahan Pelumas/Oli, Bensin, Mobil, Tarif Sewa Motor, Sepeda, Sepeda Motor, Solar, Tarif Taksi, Tarif Kereta Api, Tarif Sewa Becak, Tarif Travel, Tarif Sewa Bajaj serta Tarif Sewa Becak Mesin. Accu, Ban Dalam Mobil, Ban Dalam Motor, Ban Luar Mobil, Ban Luar Motor, Helm, Busi, Pemeliharaan/Service, Perbaikan Ringan Kendaraan,

Untuk mendapatkan nilai inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survai pada komoditas-komoditas dari 7 kelompok. Proses perubahan harga dari komoditaskomoditas tersebut dihitung untuk mendapatkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut adalah nilai inflasi yang diumumkan oleh BPS yang biasanya diumumkan dalam nilai inflasi bulanan, inflasi tahunan atau inflasi dari tahun ke tahun (year on year). Nilai inflasi nasional NO.

secara lebih mendalam komoditas-komoditas yang berkaitan dengan sub kelompok transpor dan sub kelompok sarana dan penunjang transpor yang diukur perubahan harganya untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penghitungan inflasi adalah :

WILAYAH

diperoleh berdasarkan nilai Indeks Harga Konsumen dari 45 Kota di seluruh Indonesia yang diambil sebagai daerah pengamatan/observasi. Masing-masing kota memiliki proporsi yang berbeda terhadap total inflasi nasional proporsi terbesar adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 27,66 %. Daerah-daerah yang dijadikan sebagai daerah pengamatan/obeservasi untuk menghitung inflasi adalah :

KABUPATEN/KOTA

1.

Sumatera

Lhokseumawe, Banda Aceh, Padang Sidempuan, Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang

2.

Jawa

Serang/Cilegon, Jakarta, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surakarta, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Jember, Kediri, Malang dan Surabaya

3.

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar, Mataram dan Kupang

4.

Kalimantan

Pontianak, Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda

5.

Sulawesi

Manado, Palu, Makassar, Kendari dan Gorontalo

6.

Maluku dan Papua

Ambon, Ternate dan Jaya Pura

14

Artikel

NO.

NEGARA

INFLASI DESEMBER 2006

1.

Amerika Serikat

2.

Indonesia

3

3.

Singapura

4.

Filipina

5.

Thailand

3,5

6.

Malaysia

3,1

6,6 0,8 4,33

Akumulasi dari perubahan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 45 Kabupaten/Kota ini yang menjadi nilai inflasi Nasional.

khususnya tarif angkutan kota yang berlaku saat ini cenderung merupakan Kebijakan POLITIS bukan sebagai Kebijakan TEKNIS. Kenaikan tarif angkutan kota terjadi karena adanya desakan akibat faktor tertentu (ex. Kenaikan Harga BBM). Bahkan tak jarang penetapan tarif angkutan kota hanya bersifat melegalkan kenaikan tarif yang sudah terjadi. Pelaksanaan evaluasi tarif secara periodik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang timbul. Hal ini sangat penting mengingat Pemerintah merencanakan akan membuat kebijakan Pembatasan Penggunaan BBM untuk itu perlu dipersiapkan evaluasi tarif angkutan umum sebagai dampak kebijakan Pembatasan BBM.

Pengendalian Inflasi Nilai inflasi mencerminkan perekonomian suatu negara, semakin rendah nilai inflasi semakin baik perekonomian sebuah negara. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana nilai inflasi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya (contoh inflasi bulan Desember 2006). Untuk kawasan Asia Tenggara, Singapura adalah negara dengan tingkat inflasi terendah yaitu 0,8 %. Inflasi di Singapura bahkan lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat Melihat pentingnya nilai inflasi bagi perekonomian negara, maka setiap negara harus berupaya untuk menekan nilai inflasinya serendah mungkin karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mengingat inflasi memiliki peranan yang stretegis bagi perekonomian negara maka sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan tingkat inflasi. Sektor perhubungan memiliki keterkaitan langsung terhadap tingkat inflasi nasional. Oleh karena itu seluruh instansi perhubungan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus berperan aktif dalam mengendalikan inflasi khususnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di sektor Perhubungan khususnya sektor Perhubungan Darat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan berkaitan dengan pengendalian inflasi antara lain : 1. Evaluasi Tarif Angkutan Umum secara Periodik. Tidak dapat dipungkiri bahwa tarif angkutan umum

Menjaga Kelancaran Distribusi Barang Peranan transportasi jalan sangat penting untuk mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien, apapun pilihan moda transportasi yang digunakan sebelumnya baik udara, laut maupun kereta api tetap pada akhirnya memerlukan sarana transportasi jalan untuk mengirimkan barang sampai kepada pemakai (end user). Hambatan dalam transportasi jalan baik akibat kemacetan lalu lintas dan kondisi prasarana jalan yang tidak memadai/rusak maupun akibat kebijakan lokal yang mengekang seperti pelarangan operasi angkutan barang pada jam tertentu, peraturan izin bongkar muat dan distribusi barang, dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi dalam transportasi jalan serta meningkatnya waktu tempuh dalam distribusi barang yang juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang apabila jumlah pasokan barang tidak sebanding dengan permintaan. Hambatan terbesar saat ini adalah terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan nasional akibat aktivitas lokal baik di wilayah perkotaan maupun luar kota (rural/ pedesaan). Pembangunan infrastruktur jalan berupa pembangunan jalan lingkar, jalan sejajar (frontage road) maupun jembatan layang merupakan suatu solusi untuk menghindari bercampurnya (mix traffic) lalu lintas regional dengan lalu lintas lokal. Namun tanpa diiringi dengan penataan tata guna lahan (land use) yang ketat maka manfaat pembangunan jalan tersebut akan direduksi dengan menjamurnya aktivitas lokal di jalan baru tersebut. Banyak jalan

15

Artikel lingkar yang beberapa tahun lalu dibangun, kini mulai tidak efektif lagi untuk mendukung kelancaran pergerakan regional/nasional akibat kemacetan lokal. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang intensif dengan Pemerintah Daerah untuk pengendalian pemanfaatan lahan di sepanjang jalan nasional dan jalan propinsi, dengan mendorong penerapan kajian dampak lalu lintas terhadap bangunan/pusat kegiatan baru maupun dalam melakukan penataan terhadap pusatpusat kegiatan lama seperti relokasi atau penataan lay out (rencana tapak) pasar yang berada di tepi jalan nasional. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah juga diperlukan terhadap ketentuan pelarangan jam operasi kendaraan barang yang tidak sinkron antar daerah sehingga pergerakan angkutan barang regional/ nasional menjadi terhambat. Pembangunan Logistik

Pusat

Distribusi

Dengan telah terjadinya konsolidasi di pusat distribusi logistik yang sesuai dengan permintaan pasar, tidak diperlukan lagi adanya ketentuan “izin bongkar muat” yang diberlakukan di beberapa daerah yang dinilai memberatkan dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Penanggulangan Muatan Lebih

16

benar

efisiensi

distribusi

Apakah benar kelebihan muatan tersebut menyebabkan harga barang ditingkat konsumen menjadi relative lebih murah ? Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan kajian yang mendalam sebagai contoh, apabila kesepakatan tarif angkutan barang ditetapkan dengan acuan Rp/Ton-Km, maka sebenarnya pemilik barang tidak berkepentingan terhadap pelanggaran muatan karena biaya transportasi yang dikeluarkan nilainya akan sama dengan apabila kendaraan tidak melakukan pelanggaran muatan. Dengan kata lain, manfaat dari kelebihan muatan tersebut dinikmati oleh transporter dan bukan oleh konsumen (end user). Sebaliknya bila tarif angkutan barang ditetapkan secara borongan (kendaraan per rit) maka adanya praktek pelanggaran muatan dapat menimbulkan manfaat bagi konsumen (end user) karena posisi tawar pemilik barang yang lebih kuat sehingga dapat menekan tarif angkutan agar lebih murah, sehingga pihak transporter melakukan kompensasi dalam bentuk pelanggaran muatan.

Dengan telah terjadinya konsolidasi di pusat distribusi logistik yang sesuai dengan permintaan pasar, tidak diperlukan lagi adanya ketentuan “izin bongkar muat” yang diberlakukan di beberapa daerah yang dinilai memberatkan dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Merupakan suatu upaya untuk menciptakan system distribusi barang yang efisien sekaligus dapat menghindari dampak terhadap kemacetan lalu lintas di pusat kota. Pemanfaatan pusat distribusi logistik akan jauh lebih efektif dibanding kewajiban memasuki terminal barang yang banyak dibangun oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya fasilitas bongkar muat maupun bursa transaksi barang. Pembangunan pusat distribusi logistik yang bersifat tradisional seperti “pasar induk” (umumnya bahan pokok) maupun yang sudah modern dengan fasilitas lengkap untuk bongkar muat, pembuatan kemasan (packaging) maupun bursa transaksi barang secara elektronik (on-line).

Apakah

diwujudkan dengan mengangkut barang secara berlebihan sehingga kendaraan pengangkut melakukan pelanggaran muatan (overloading)?

barang

dapat

Tentunya basis sistem distribusi barang yang efisien tidak boleh dibangun dengan melakukan pelanggaran muatan, namun harus sesuai dengan kaidah keselamatan dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Namun demikian penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan yang dilakukan secara radikal dan tanpa toleransi juga dapat menimbulkan gejolak kenaikan harga, bukan hanya akibat kenaikan biaya transportasi saja, tetapi juga dampak ikutan (multiplayer effect) berupa kenaikan harga karena faktor ekspektasi (psikologis). Karena itu ditinjau dari aspek inflasi maka kebijakan untuk secara bertahap menurunkan tingkat prosentase pelanggaran muatan yang dikenakan pemberatan hukuman berupa penurunan muatan atau perintah kembali atau tidak meneruskan perjalanan merupakan langkah yang tepat. n

Artikel

LLAJ

Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan atas penyerahan kendaraan atas penyerahan pertama (kendaraan baru) atau penyerahan kedua dan penyerahan selanjutnya.

S

edangkan Pajak Kenkita sebagai pemilik kendaraan Amirulloh, Ssi.T, MM daraan Bermotor bermotor memahami kewajiban (PKB) merupakan kita yang harus kita bayarkan biaya tahun yang harus dikeluarkan oleh pemilik setiap tahun tersebut. kendaraan untuk membayar pajak kendaraan yang dimilikinya. Didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor yang kita miliki kita dapat Meskipun setiap tahun kita sebagai pemilik kendaraan melihat besaran tabel biaya yang harus kita bayarkan bermotor selalu membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pemilik kendaraan. Berikut ini adalah contoh tepat pada waktunya, masih banyak diantara kita yang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2007 belum memahami ketentuan yang mengatur mengenai pada kantor SAMSAT Kota Bekasi untuk jenis sepeda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan motor merk Honda NF 125 D KHARISMA Tahun 2004, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu disebabkan yaitu (tabel 1): karena sebagaian besar dari kita biasanya memanfaat pertolongan orang lain untuk membantu proses Bea Dari tabel dibawah, terdapat 2 jenis biaya yang harus Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak ditangung oleh pemilik kendaraan bernotor yaitu biaya Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar yang kita miliki. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan Rp. 151.500,- dan biaya Sumbangan Wajib Dana sedikit penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp. terkait dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22.000,-. Terdapat beberapa peraturan/ketentuan yang (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar terkait dengan jenis biaya-biaya yang harus dikeluar Tabel. 1 Contoh Pembayaran Kendaraan Bermotor JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rupiah) SANKSI ADMINISTRATIF JUMLAH

POKOK 0

0

151.500

0

22.000 0

0 0

0

0

173.500

0 BBN-KB 151.500 PKB 22.000 SWDKLLJ 0 Biaya Adm STNK 0 Biaya Adm TNKB 173.500 Jumlah

17

Artikel oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut khususnya biaya BBN-KB, biaya PKB dan SWDKLLJ, antara lain : 1. Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 416/ KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007. Permendagri Nomor 9 Tahun 2007 selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur pada masing-masing Provinsi yang selanjutnya menjadi dasar pembayaran biaya BBN-KB dan PKB pada masing-masing Provinsi.

Penghitungan BBN-KB dan PKB Penghitungan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001. Pengaturan tersebut meliputi pengaturan mengani Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot Kadar Kerusakan Jalan dan Pencemaran Lingkungan serta prosentase (%) tarif yang dikenakan untuk masing-masing jenis kendaraan. Terdapat beberapa variabel yang berkaitan dengan penghitungan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu : 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor isi silinder dan/ atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merk kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total

kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan dan dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar kendaraan bermotor serta jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor. Penetapan bobot berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2007 adalah : a. Sedan,Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya serta Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 1,00; b. Mobil Barang/Beban sebesar 1,30; 3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk BBNKB besaran tarif dibagi atas penyerahan pertama, penyerahan kedua dst, serta penyerahan karena warisan. Tarif PKB dan BBN-KB adalah sebagaimana tabel 2 berikut : Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (5) dan (6) PP 65/2001, Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang didalamnya berisi lampiran yang berisi tabel salah satunya adalah kolom Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) inilah yang selalu berubah nilainya setiap tahun berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor yang datanya diperoleh dari Perusahaan Pemegang Merk (ATPM) dan Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor. HPU yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Tabel. 2 Tarif PKB dan BBN-KB JENIS KENDARAAN

1. 2. 3. 4.

18

Pajak Kendaraan Bermotor BBN Pertama BBN Kedua dst BBN karena Warisan

BUKAN UMUM

UMUM

ALAT BERAT/BESAR

1,5 % 10 % 1% 0,1 %

1% 10 % 1% 0,1 %

0,5 % 3% 0,3 % 0,03 %

Artikel Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini selanjutnya masing-masing Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pengenaan biaya PKB dan BBN-KB di Provinsinya masing-masing. Berdasarkan penjelasan diatas, maka besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Tahun 2007 dapat dihitung sebagai berikut : NJKB X Bobot Kendaraan X % Tarif PKB/BBN-KB Keterangan : NJKB

= Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan didalam Lampiran Permendagri Nomor 9 Tahun 2007 Bobot Kendaraan = Nilai bobot jenis kendaraan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (7) dan (8) Permendagri Nomor 9/2007 % Tarif PKB dan = Terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 17 PP BBN-KB 65/2001

Khusus untuk Kendaraan Umum, Pemerintah memiliki kebijakan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB

sebesar 40 %. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk membantu usaha angkutan umum akibat kenaikan harga BBM terjadi pada tahun 2005. Dengan demikian maka penghitungan besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Tahun 2007 bagi kendaraan umum dapat dihitung sebagai berikut : NJKB X Bobot Kendaraan X % Tarif PKB/BBN-KB X 60 % Nilai SWDKLLJ Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib (IW) dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.

Tabel. 3 Besaran Nilai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) GOL A B C1 C2 DP DU EP EU

F

JENIS KENDARAAN

TARIP SWDKLLJ

KD/SERT.

JUMLAH

0

3000

3000

10000

3000

13000

19000

3000

22000

40000

3000

43000

70000

3000

73000

40000 75000

3000 3000

43000 78000

50000

3000

53000

80000

3000

83000

Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc. Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Bus dan Mircrobus bukan angkutan umum. Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc. Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya.

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No: 416/KMK.06/2001

19

Artikel

Sedangkan untuk Sumbangan Wajib (SW) dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965). Besaran nilai Sumbangan Wajib ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2001 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nmor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001, besaran nilai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menurut masing-masing jenis kendaraan adalah (tabel 3):

Contoh Penghitungan Sejak tahun 2006, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapatkan buku Peraturan Menteri Dalam Negeri serta lampirannya secara lengkap dimana yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007. Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dengan nilai NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 adalah (tabel 4):

Tabel. 4 Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) No.

MERK/TYPE/THN

1.

Mercedes OH1521/60/2005 *)

2.

Honda/NF125D/2004

Keterangan : NJKB : Bobot : SWDKLLJ

:

BBN-KB PKB *)

: : :

NJKB

BOBOT

% TARIF PKB

PKB

SWDKLLJ

JUMLAH DIBAYAR

360.000.000

1,00

0,6 %

2.160.000

53.000

2.213.000

10.100.000

1,00

1,5 %

151.500

22.000

173.500

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai Bobot berdasarkan Permendagri 16/2005 Pasal 4 ayat (2) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Umum

Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Maraknya pengoperasian angkutan umum illegal yaitu angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan berwarna kuning tulisan hitam namun tidak memiliki izin (bodong) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kondisi usaha angkutan umum mengalami kesulitan. Pengoperasian angkutan umum illegal tersebut menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama angkutan umum.

20

Melihat kondisi tersebut kebijakan, Pemerintah telah menetapkan pemberian keringanan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB) untuk angkutan umum sebesar 40 % sebagimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk menertibkan pengoperasian angkutan umum illegal. Untuk itu kepada masing-masing instansi Perhubungan di daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah pada masing-masing Propinsi serta Kantor SAMSAT untuk mewajibkan dan menunjukan izin angkutan umum yang asli dan masih berlaku sesuai UU Nomor 14 Tahun 1992 bagi setiap angkutan umum yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terhadap angkutan umum tidak dapat menunjukan dokumen izin dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar dilakukan perubahan tanda nomor kendaraan bermotor menjadi warna dasar hitam tulisan putih. n

Artikel

KTD

Mengapa Perlu Dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) ? Dilaporkan bahwa setiap tahun rata-rata 1 juta orang meninggal dan lebih dari 50 juta orang luka akibat kecelakaan lalu lintas di jalan, dan 75%-nya terjadi di negara-negara berkembang yang secara ekonomi kerugiannya mencapai $500 milyar atau 2%-4% dari GDP (tahun 2004).

I

ndonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalamai permasalahan yang sama di bidang keselamatannya lalu lintas jalan. Tingginya jumlah korban meninggal (30.364 org/thn), luka berat (450.000), serta luka ringan (2.100.000) dan kerusakan properti (13.515.000) menggambarkan rendahnya tingkat keselamatan. Kerugian total jika di hitung dengan uang sebesar Rp. 41,396 Triliun per tahun, yang ekivalen dengan 2, 91% dari GDP. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan, angka kejadian kecelakaan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 32,4%. Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan yang terjadi. Apabila dibuat prosentase, faktor kecelakaan yang disebabkan manusia sekitar 90%, kendaraan 7% dan jalan 3%. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan juga berperan sebagai pemicu tingginya angka kecelakaan tersebut. Data tersebut diatas merupakan peningkatan tertinggi pada 30 tahun terakhir atas kecelakaan yang terjadi. Selain penyebab yang telah disebutkan di atas, ternyata lemahnya penegakkan peraturan, kurangnya dukungan kelembagaan, kurangnya dukungan pendanaan untuk keselamatan lalu lintas jalan, dan

masih belum terbangunnya sistem informasi keselamatan lalu lintas jalan serta masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait merupakan faktor-faktor lain dari tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi. Sehingga perlu dirumuskan adanya lembaga sebagai wadah koordinasi guna mewujudkan keselamatan. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, yang disampaikan pada acara Pekan Keselamatan I bulan April tahun 2007, berisi tentang : 1. Dirumuskannya adanya lembaga sebagai wadah koordinasi untuk mewujudkan keselamatan 2. Dirumuskannya Cetak Biru Program Keselamatan semua instansi terkait 3. Dibangun Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Jalan 4. Dirumuskan sumber pendanaan 5. Dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini 6. Dilakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat Terkait dengan butir satu Instruksi Presiden di atas, maka dirasa perlu untuk dibentuk Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ) dan Unit Penelitian Kecelakaan (UPK). UNIT PENELITAN KECELAKAAN a. Landasan Hukum Unit Penelitian Kecelakaan

Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) merupakan salah satu bentuk wadah penanganan kecelakaan secara terkoordinasi. Landasan hukum pembentukan UPK adalah pasal 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 94 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan”. b. Unit Kerja pada UPK UPK mempunyai beberapa unit kerja yang masing-masing melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yang meliputi :  Unit Investigasi Kecelakaan Unit ini bertugas untuk mengadakan penelitian terhadap faktor-faktor terjadinya kecelakaan. Sedangkan fungsi dari Unit ini adalah : - Melakukan penelitian kecelakaan fatal atau kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau berat;

21

Artikel

-

-

-

Membuat laporan hasil penelitian dan usulan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama; Merekomendasikan kriteria untuk kualifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan; Memonitor lokasi rawan/ banyak kecelakaan dalam jangka waktu tertentu untuk memonitor tindakan yang telah dilakukan.

 Unit Penelitian Kecelakaan Unit ini bertugas untuk mengadakan analisis terhadap data kecelakaan yang dihasilkan oleh Unit Investigasi Kecelakaan. Sedang fungsi dari Unit ini adalah : - Membentuk dan memelihara database kecelakaan lalu lintas tingkat provinsi; - Menganalisis data dalam database; - Membuat desain pendahuluan, perkiraan biaya dan manfaat yang diharapkan dari tindakan penanganan; - Menerbitkan gambaran umum statistik data kecelakaan provinsi setiap tahunnya. c. Peran dan Fungsi UPK Sebagai wadah yang berperan dalam menurunkan tingkat kecelakaan yang masih tinggi akhirakhir ini, UPK mempunyai peran yang berfokus pada inisiatif ‘Engineering’ dalam dua bidang yaitu Pengurangan Kecelakaan dan Pencegahan Kecelakaan. Pengurangan Kecelakaan adalah sebuah pendekatan reaktif, melibatkan pengidentifikasian,

22

penginvestigasian dan penanganan Blackspot kecelakaan (termasuk Blank Link, Blank Area dan bentuk jalan tertentu yang berbahaya (Black Item)). Sedangkan Pencegahan Kecelakaan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan atau tingkat keparahan akibat kecelakaan. Hal ini merupakan pendekatan pro-aktif, dan sebagian besar dilakukan melalui penerapan Teknik Audit Keselamatan Jalan dan praktek desain jalan yang lebih aman.

Melalui UPK, diharapkan data kecelakaan yang ada khususnya di daerah dengan mudah didapat dan diakses. Selain hal tersebut di atas, UPK mempunyai fungsi sebagai unit yang membantu Ditjen Perhubungan Darat dalam pengembangan Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas Standar dan Pedoman untuk manajemen dan desain lalu lintas serta membantu pelatihan berkelanjutan para staf yang terlibat dalam kegiatan Keselamatan Lalu Lintas. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengurangan Kecelakaan

Lalu Lintas, ada beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut : Identifikasi Lokasi’DRK’ (tahap1)  Investigasi Faktor Penyebab (tahap 2)  diagnosa persoalan (tahap 3) Seleksi tindakan penanganan (tahap 4) desain dan detil (tahap 5)  Monitoring dan Evaluasi (tahap 6) d. Pembentukan UPK di Indonesia Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) terdiri dari personil yang berasal dari Dinas Perhubungan, kepolisian, Dinas PU, Bappeda (Sekda) dan Asuransi serta instansi terkait lainnya dimana segala kegiatan yang dilaksanakan didalamnya didanai oleh APBN dan APBD. Saat ini telah terbentuk UPK di 21 Provinsi (Surat Keputusan Gubernur Provinsi setempat) dan 3 kabupaten ( dengan Surat Keputusan Bupati ) yaitu ; DKI Jakarta (UPK tingkat pusat), Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, NAD, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, NTT, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, NTB, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tanah Laut. II.

KESIMPULAN

Melalui UPK, diharapkan data kecelakaan yang ada khususnya di daerah dengan mudah didapat dan diakses. Dengan lengkapnya data tersebut, memudahkan pula untuk menganalisa penyebab terjadinya kecelakaan sehingga kebijakan dapat diambil sesuai pada sasarannya. Dan pada akhirnya, kebijakan yang diterapkan dapat membantu untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Indonesia. n

Artikel

KTD

Gebyar Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Global Road Safety Week Sesuai dengan resolusi PBB no. A/REST/60/5 tanggal 26 Oktober 2005 tentang “Improving Global Road Safety”, UNESCAP bekerjasama dengan WHO untuk pertama kalinya mengadakan “the First United Nations Global Road Safety Week in Asia and the Pacific Region” selama sepekan pada tanggal 23-29 April 2007.

A

dapun tema pokok yang diangkat adalah “Young Road Users” mengingat kelompok pengguna jalan ini adalah kelompok terbesar yang menghadapi resiko kematian, lika-luka dan cacat seumur hidupnya. Di Indonesia, rata-rata 30.000 orang meninggal dunia pertahunnya akibat kecelakaan lalu lintas dengan kerugian sebesar 2,91% dari total pendapatan domestic bruto. Kelompok usia 16-30 tahun adalah kelompok terbesar yang mengalami resiko kecelakaan lalu lintas, jumlahnya mencapai 60% dari jumlah korban lalu lintas. Untuk mewujudkan keselamatan jalan, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sektor swasta dan masyarakat pun turut serta untuk mengerahkan pikiran dan program partisipasi dengan tujuan mencegah kecelakaan lalu lintas. Dengan dasar ini, maka tema yang disepakati adalah “Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dibentuklah suatu kepanitiaan “Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan”. Kepanitiaan tingkat nasional dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan no. KP. 174 tahun 2007 tertanggal 9 April 2007 yang diketuai oleh

Asbekindo, ATPM, ATVSI, ISEA, UI, UGM dan Dewan Press.

Dr. Ir. Giri Suseno, MSc dengan anggota-anggota merupakan utusan dari Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kominfo, Departemen Perhubungan, Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, organisasiorganisasi masyarakat antara lain YLKI, Organda, MTI, INSTRAN, GAIKINDO, Federasi Otomotif, AISI,

Pekan Nasional Keselamatan Transportasi pertama kali di buka pada tanggal 23 April. Pembukaan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan tersebut dilaksanakan di TMII, dengan dihadiri oleh Bapak Presiden RI. Dalam sambutannya bapak presiden mengajak dialog kepada anak-anak (kurang lebih 800 orang) yang mewakili anak-anak di seluruh dunia. “Anak-anak, siapa yang ingin selamat sampai di sekolah,” tanya presiden, yang kemudian dijawab “Sayaa...,” oleh ratusan anak-anak sambil mengacungkan tangannya. “Anak-anak tidak mau kan ada yang kecelakaan,?” tanya Presiden, kemudian langsung dijawab “Tidaaak..,” oleh anak-anak secara serentak. “Oleh karena itu mari kita bersama-sama meningkatkan keselamatan di jalan,” ajak Presiden. Pada acara tersebut, Dr. Ir. Giri Suseno sebagai Ketua Pelaksana Pembukaan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi mengatakan, berdasarkan hasil survey dari World Bank, 44 persen dari jumlah kecelakaan jalan di seluruh dunia, terjadi di kawasan Asia Pasifik. Sementara 65% dari jumlah kecelakaan lainnya terdapat di bagian

23

Artikel lain di dunia, dan Indonesia menjadi penyumbang terbesar. “Bagian terbesarnya dari orang-orang yang menjadi korban adalah mereka yang berada dalam usia produktif, atau kepala rumah tangga, sehingga bayangkan saja, setiap tahun, ribuan orang-orang kehilangan kepala rumah tangganya,” jelas Giri Suseno. Pada hari berikutnya berbagai program dilaksanakan terkait dengan kampanye keselamatan jalan. Beberapa rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah pusat selama sepekan di bulan April 2007 adalah :  Peresmian Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2007 (23 April 2007) di Taman Mini Indonesia Indah, dihadiri oleh Presiden RI. Pada acara peresmian tersebut, dibagikan 1000 helm anak secara simbolis kepada siswa Sekolah Dasar di Jakarta Pusat (sample SD Benhil) yang berdasarkan penelitian 40% siswanya di antar sekolah dengan sepeda motor. Acara lainnya adalah operrete anak “Zona Selamat Sekolah (Zoss), pembagian PIN dan stiker ‘Keselamatan Tanggung Jawab Kita Semua’ oleh GAIKINDO, dan pemasangan slogan ‘Minggu Laik Kendaraan’ di bengkel bersetifikat selama seminggu dan pemeriksaan gratis selama seminggu untuk mobil dan motor oleh ASBEKINDO.  Peresmian Taman Lalu Lintas Cibubur (24 April 2007) di Bumi Perkemahan Cibubur, dihadiri oleh Ibu Negara.  Seminar Peningkatan Keselamatan Jalan dengan Manajemen Resiko (25 April 2007) di Hotel Sahid, dimana disampaikan Keynote Speech Menteri Perhubungan serta presentasi Dirjen Perhubungan Darat, Dirlantas Polri, ITB dab ISEA  Seminar “Jangan Jadikan Jalan

24

Sebagai Tempat Pembunuhan Anak Bangsa” (26 April 2007) di Hotel Red Top, dalam acara tersebut disampaikan Keynote Speech Menteri Perhubungan dan Presentasi.  Peresmian Zona Selamat Sekolah (28 April 2007) di SD Kanisius Yogyakarta, dimana dalam acara tersebut disampaikan sambutan Sekretaris Daerah, Kep Sek, Ketua MSJ dan diberikan pula sejumlah helm anak secara simbolis serta Prosesi Menyebrangkan Anak oleh Dirjen Perhubungan Darat bersama Sekda DIY.  Safety Riding Rally dan ASTRA HONDA Jambore Motor (29 April 2007) di Polda Metro Jaya dan Bumi Perkemahan Cibubur dengan acara Konvoy sepeda motor.  Acara penutup dan pembubaran Panita (17 Mei 2007) di SD Negeri 09 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat , yang didalamnya terdapat acara pelatihan “Peningkatan Keterampilan Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kiat Membonceng Anak” untuk guru dan orang tua murid, pemberian sertifikat pelatihan serta penutupan dan pembubaran Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan. Selain tingkat pusat, Pekan Nasional Keselamatan Transportasi juga dilaksanakan di tingkat daerah, yaitu; Jawa Tengah, Surakarta, Sragen, Tarakan, Padang, Solok, Makassar, Riau, Palembang, Banten, Medan dan Banda Aceh. Dalam mensukseskan Pekan Keselamatan di Indonesia, pihak swasta juga berperan serta seperti Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia (ASBEKINDO) yang memberikan pelayanan pemeriksaan rem dan lampu tanpa dipungut biaya (gratis) di 72 (tujuh puluh dua) bengkel di kota Bandung dan Jakarta

dan pemasangan spanduk Pesan Keselamatan di Bengkel-bengkel di kota Jakarta. Menyambut Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan ke-dua (The Second Global Road Safety Week) tahun 2008 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat telah mempersiapkan beberapa program. Pada hari pertama pelaksanaan, acara akan dibuka oleh Wakil Presiden Rapublik Indonesia dengan dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Kepala Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Kapolri. Selain itu, akan dibagikan helm yang diperuntukkan kepada orang tua dan anak-anak pegawai dari beberapa Instansi, yaitu ; Departemen Perhubungan, Bappenas, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pemuda dan Olahraga, dan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Dalam rangka mengisi pekan keselamatan tersebut, akan diselenggarakan pula workshop Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jakarta, Road Safety Management Workshop di Jakarta, Defensive Driving Training yang diselenggarakan di Jakarta, Bogor dan Sragen, serta ZoSS Launching di Kota Bogor dan Sragen. Diharapkan gebyar pekan nasional keselamatan transportasi jalan ke dua tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mampu mendongkrak kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi jalan. n

Artikel

BSTP

Wahana Tata Nugraha Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Transportasi Perkotaan perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh meliputi aspek prasarana dan sarana, sumber daya manusia serta lalu lintas

M

engingat masalah transportasi di perkotaan saat ini mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat pesat khususnya di bidang sarana, yang tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan yang ada, sehingga berdampak buruk pada sistem transportasi perkotaan. Penerapan ketentuan dan perundang-undangan bidang transportasi khususnya di perkotaan

dilakukan terus menerus demi terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien. Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang melakukan pembinaan terhadap transportasi perkotaan untuk mendorong terciptanya lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib.

Pembinaan melalui “Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota” atau disebut Lomtib LLAK dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 1992 dan masih berlanjut sampai saat ini. Lomba tersebut dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sistem transportasi yang lebih baik, dengan melakukan pembenahan organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana jalan. Lomtib LLAK pada tahun 1998 sampai 1999 sempat terhenti

25

Artikel karena disebabkan adanya krisis moneter. Pada periode 1992 s/d 1997 penyerahan Piala Wahana Tata Nugraha sebagai wujud penghargaan Pemerintah terhadap para pemenang lomba dilaksanakan oleh Presiden RI di Istana Negara. Pada fase ke-dua dari tahun 2001 sampai 2006 penyerahan Piala diwakili oleh Menteri Perhubungan dan dilaksanakan di Depertemen Perhubungan. Untuk tahun 2007 penyerahan Piala dilakukan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden. Dasar dari Lomtib LLAK yaitu pada tahun 1992 s/d tahun 1995 adalah KM. No. 12 Tahun 1992 tentang Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan. Tahun 1996 sampai tahun 1999 dasar kegiatan Lomtib LLAK adalah KM. 35 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib dan Angkutan Jalan. Pada Tahun 2000 s/d Tahun 2005 dasar kegiatan Lomtib LLAK adalah KM. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota. Pada Tahun 2006 sampai saat ini kegiatan lomba didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan tertib lalin dan angkutan kota; Kedua mendorong endorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas; Ketiga memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem transportasi perkotaan yang handal dan berkelanjutan; Keempat, mendorong peranserta masyarakat dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan; serta mendorong terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.

Kepala Daerah Kota / Kabupaten yang mempunyai prakarsa dan implementasi yang sangat menonjol dan luar biasa dalam bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan. Manfaat Dan Keuntungan Untuk Kota-kota yang aktif mengikuti Lomtib LLAK, diakui bahwa rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Penilai sangat bermanfaat terhadap pembangunan kota-kota. Hal ini terlihat dengan banyaknya kota yang telah membangun dan memperbaiki sistem transpostasi perkotaannya, baik prasarana, sarana, disiplin, kelembagaan/organisasi maupun koordinasi antar instansi. Di lain pihak Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan konsultasi maupun fisik terhadap kotakota penerima Penghargaan Piala WTN dan akan terus melakukan pembinaan teknis.

JENIS PENGHARGAAN

Tujuan Lomba

Penghargaan Lomtib LLAK terbagi dalam beberapa kategori yaitu : • Piala Wahana Tata Nugraha, diberikan kepada kota-kota yang mendapat nilai terbaik sesuai dengan penilaian dari Tim Penilai Lapangan • Piala Wahana Tata Nugraha Kencana, diberikan kepada kota yang memperoleh Piala WTN 5 tahun berturut-turut. • Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

Lomtib LLAK itu bertujuan untuk; pertama mendorong dan membina pemerintah daerah provinsi dan

Selain itu dimungkinkan juga Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya yang diberikan kepada

Disamping itu, ada kecenderungan peningkatan Anggaran Daerah setiap tahun pada sektor Transportasi yang disetujui oleh DPRD untuk perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan rekomendasi Tim Penilai Lapangan. Yang lebih penting lagi yaitu tumbuh semangat dan komitmen Kepala Daerah dan masyarakatnya dalam pembangunan transportasi seiring dengan penghargaan yang telah diterimanya. n

Daftar Rekapitulasi Peserta Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota Tahun 1992 - 2007 Uraian

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jumlah Peserta

33

52

59

79

82

101

35

27

33

62

55

59

85

87

Lulus Evaluasi Administrasi

18

22

28

35

60

70

18

23

33

42

53

57

63

87

Penerima Piala WTN Kencana

0

0

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Penerima Piala WTN

10

14

21

28

38

47

10

12

20

26

22

31

31

22

Penerima Plakat WTN

0

4

6

7

15

15

7

5

13

16

26

19

21

41

26

Artikel

LLASDP

Pembatasan Umur Kapal Ferry Solusi Permasalahan Keselamatan Kapal Penyeberangan Dalam presentasinya pada National Consultation Seminar / Workshop on Domestic Ferry Safety di Hotel Millenium tanggal 5 Desember 2007 lalu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut, menyatakan rencana pemerintah untuk membatasi umur kapal ferry yang diimport.

P

ernyataan ini merupakan dipergunakan sebagai acuan M. Husein Saimima, ST, MT pengulangan sikap pedalam perhitungan depresiasi merintah sebagaimana kapal jika menggunakan meStaf Seksi Rancang Bangun Sarana ASDP diexpose melalui berbagai metode rancangan optimisasi. dia massa beberapa waktu Depresiasi berkaitan dengan yang lalu setelah terjadinya berbagai kecelakaan kapal analisa investasi kapal tersebut. khususnya yang menimpa kapal-kapal penyeberangan. Perhubungan Laut mengusulkan pembatasan umur kapal Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam import maksimal 20 tahun, sementara Perhubungan kondisi normal, setiap benda memiliki umur teknis Darat mengusulkan 10 tahun. Apakah kebijakan ini jika sendiri-sendiri tergantung pada material, perlakuan nanti diterapkan akan menjadi salah satu solusi untuk pada saat fabrikasi, tingkat perawatan maupun menurunkan tingkat kecelakaan kapal di tanah air? lingkungannya. Kapal terdiri dari ribuan komponen teknis yang masing-masing memiliki umur teknisnya Dalam dunia investasi, dikenal ada 2 (dua) jenis umur sendiri-sendiri. Komponen utama kapal adalah: objek investasi, yakni umur teknis (technical lifetime) • Lambung kapal (baja, aluminium, FRP, composite, dan umur ekonomis (economical lifetime). Umur teknis kayu, dll); adalah waktu di mana suatu benda masih mampu • Instalasi penggerak (Mesin dan sistem propulsi); menunjukkan performa secara teknis sesuai kriteria- • Permesinan geladak (windlass, winch, dsb); kriteria yang telah ditentukan atau selama benda • Perlengkapan kapal (safety, navigasi, marpol, dsb); tersebut masih dapat berfungsi normal. Sementara umur ekonomis terkait dengan pemanfaatan benda Masing-masing komponen utama tersebut memiliki tersebut secara ekonomis dalam time frame tertentu. umur teknis yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sulit Umur ekonomis tergantung pada biaya operasi dan bagi kita untuk menentukan umur teknis kapal secara perawatan (operating and maintenance cost) serta utuh. biaya manfaat (benefit-cost). Umur teknis setiap Bar Chart Umur Kapal Penyeberangan di bawah komponen secara umum akan sama jika diperlakukan pembinaan Ditjen Perhubungan Darat pada kondisi yang sama, akan tetapi umur ekonomis (Posisi Tahun 2007) sangat bergantung pada produksi yang dihasilkan benda tersebut sesuai dengan peruntukannya. 50

Pada saat merancang suatu kapal, seorang naval architect biasanya mengasumsikan umur teknis kapal adalah 20 – 25 tahun. Artinya bahwa kapal dianggap masih dapat menunjukkan performa normal setelah beroperasi selama umur tersebut. Asumsi ini hanya

40 J UML AH (Unit)

Umur kapal dihitung sejak tanggal peletakan lunas (keel laying) di galangan (shipyard). Tentu saja yang dimaksud dalam kebijakan di atas adalah umur teknis kapal (technical lifetime of the ship).

45

45 35

25

25 20

32

30

30

19

16

15 7

10 5 0 0-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

> 30

UMUR K AP AL (T a hun)

Sumber : Subdit Sarana ASDP

27

Artikel persyaratan kelaiklautan kapal secara sempurna. Secara grafis dapat dilihat pada grafik berikut:

Kondisi Eksisting Kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di bawah pembinaan Ditjen Perhubungan Darat saat ini yang beroperasi sejumlah 174 unit (semua tipe kapal penyeberangan), 13,22% berumur di bawah 10 tahun, 40,23% berumur 11 – 20 tahun, dan sisanya 46,55% berumur di atas 20 tahun. Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut:

Studi tersebut dilaksanakan untuk melihat pemenuhan persyaratan kelaiklautan teknis kapal yang antara lain meliputi: 1. Dokumentasi Kapal; 2. Perlengkapan Navigasi; 3. Perlengkapan Radio; 4. Keselamatan Secara Umum; 5. Alat-alat Keselamatan; 6. Perlengkapan Pemadam Kebakaran; 7. Minimum freeboard; 8. Pencegahan Polusi.

Prosentase Umur Kapal Penyeberangan di bawah Pembinaan Ditjen Perhubungan Darat (Posisi Tahun 2007) 9.20%

18.39%

4.02%

Kriteria Kelaik-lautan Teknis Kapal

Dari hasil studi tersebut, KMP. DHARMA RUCITRA dibangun pada tahun 1964 atau sudah berumur 44 tahun tetapi memenuhi 87,10% persyaratan kelaiklautan kapal. KMP. AMBU-AMBU dibangun pada tahun 2005 atau baru berumur 3 tahun tetapi hanya memenuhi 82,67%, KMP. NUSA MAKMUR (18 tahun) memenuhi 61,81%, KMP. NUSA MULIA (29 tahun) memenuhi 67,85%, KMP. JATRA I (28 tahun) memenuhi 88,35%, KMP. JATRA II (28 tahun) memenuhi 93,13%, KMP. JATRA III (23 tahun) memenuhi 94,97% dan merupakan kapal yang paling memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Studi yang dilaksanakan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Unit Konsultansi dan Supervisi pada tahun 2007 terhadap 45 unit kapal penumpang RO-RO dan LCT yang beroperasi di 4 (empat) lintas penyeberangan menyimpulkan bahwa tidak satupun kapal-kapal yang menjadi objek studi tersebut memenuhi

Berdasarkan uraian dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa umur teknis kapal bukan merupakan variabel yang signifikan terhadap pemenuhan kriteria kelaiklautan teknis kapal. Oleh sebab itu, pembatasan umur teknis kapal bukan merupakan solusi terbaik untuk menurunkan tingkat kecelakaan kapal. n

0-5 6 - 10 10.92%

11 - 15 16 - 20 21 - 25

25.86%

26 - 30 > 30 17.24% 14.37%

Sumber : Subdit Sarana ASDP

Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Kelaiklautan Teknis Kapal Penyeberangan

73.55% 69.42%

69.54% 72.04%

71.66% 66.68%

78.64% 68.29%

75.57% 79.75%

79.03% 80.78%

89.10%

72.67% 87.10%

82.82% 85.13%

89.19% 61.81%

79.52% 83.29%

85.16% 86.56%

83.90% 82.58%

79.90%

79.68% 75.86%

83.56% 87.47%

85.65% 86.90%

88.96% 81.62%

92.48% 92.11%

94.97%

67.85% 76.69%

70%

81.25% 86.95%

80%

71.65%

90%

88.35% 93.13%

100%

82.67%

Nilai R ata-R ata

60% 50% 40% 30% 20% 10%

K

M

P

A m K bu M A K P mb M J u K P a tr M J a P a I K J a tra M t II K P ra M B I K K P S II M M B P P P S I K M K R B P a S I P K P M P ja P I M r P im B B a III M a ar s a K K itra N u un I M M a P P Nu san I R T s ta K oy itia a n ra M a n ta P l N M ra K D us ur K M uta a n ni M P B ta K P N Me a n r a M u n te P s g n K N a ga M u Ag la s K K P N a un M M u D g P W K M P N s a a rm K ind P us J a a M u a K P K Nu M ya M B a sa u P a rs li S hu a S e a M g P r ti S a a a K P ta K a r ra ta ma M ta m P ne a K K P r ga M M a ra t K K K M P G P M hita M M P i lim uti P P G R N i an s a j u lim u a s a k wa a n I li M uk K Nu a km II M s P a u K K M K R nta r M P M e ra P T P ny D r K h is i E d II K M P a rm la B ha M P S a R ak K D eri u ti I M ha a c i P r D tr P L ma om a e L C rt C B a r i T T wi B a d T N u ha ra ris s it LC L n an a C a L T T D ta ra L C C T L a J a wity b T P u rita mb a P tri A o ut S m V ri r a S ita lia L C rita nju n n K T jun g M A g K P rjun I M Ile a P A M pe an di ri

0%

Sumber : Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP (Hasil Studi Konsultan 2007)

28

Setditjen

Artikel

Membangun Kompetensi SDM Bidang Perhubungan Darat Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat yang masih relevan sampai dengan saat ini (bahkan mungkin sampai beberapa dekade ke depan, jika tidak ada penanganan secara terencana dan komprehensif) adalah tuntutan akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang transportasi darat.

F

akta lapangan yang dengan membangun komDadan M. Ramdan, A.TD., M.Si. mudah ditemui sebapetensi SDM bidang transgai akibat dari perportasi darat. Pengertian masalahan SDM tersebut antara lain kemacetan lalu SDM bidang transportasi darat disini tidak hanya lintas yang makin meluas, kesemrawutan jaringan trayek mencakup pegawai pada kantor pusat Direktorat angkutan umum, pengoperasian angkutan barang Jenderal Perhubungan Darat, tetapi juga pegawai yang tidak memperhatikan kelas jalan yang dilalui, yang ada pada unit-unit pelaksana teknis Direktorat kecenderungan semakin turunnya ketertiban dalam Jenderal Perhubungan Darat dan aparat perhubungan berlalu lintas, serta kurang terkoneksinya perencanaan yang bertugas pada Dinas-dinas Perhubungan Propinsi, transportasi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Kabupaten, dan Kota yang menangani hal-hal terkait dengan transportasi darat. Kondisi tersebut berdampak kepada efisiensi waktu yang terbuang, nilai barang yang diangkut dapat menurun, Mengapa sedemikian luas perspektif pembinaan kerusakan jaringan jalan, juga dari sisi pemanfaatan SDM bidang transportasi darat ? Karena meskipun energi / bahan bakar terjadi pemborosan. Hal tersebut sistem pemerintahan telah didesentralisasi (otonomi secara makro atau regional menggambarkan sektor daerah), termasuk dalam pengusulan dan penetapan perhubungan gagal melaksanakan peran dan fungsinya formasi pegawai, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai pendukung, pendorong dan penunjang pelayanan transportasi tidak dapat disekat-sekat oleh pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi dan batas-batas wilayah administratif. Sehingga agar sosial lainnya. kebijakan nasional di bidang transportasi darat dapat diaplikasikan sampai ke daerah-daerah, diperlukan Disamping itu, pada beberapa daerah ada pandangan dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang bahwa jika lalu lintas pada daerah / bagian daerah transportasi darat. Demikian pula sebaliknya, dengan tersebut mengalami kemacetan maka dipandang adanya SDM yang memiliki kompetensi tersebut maka sebagai ”kemajuan” karena kemacetan lalu lintas tidak daerah-daerah akan dapat memberikan masukanhanya ”monopoli” kota-kota besar saja. masukan yang positif dan konstruktif ke Pusat guna perumusan kebijakan nasional di bidang transportasi Menghadapi situasi demikian tentu ada beberapa darat. alternatif solusi yang dapat dilakukan. Namun disini penulis akan memfokuskan pada aspek sumber daya PP No.101 Tahun 2000 manusia (SDM). Suatu hal yang telah menjadi topik krusial dari masa ke masa dan selalu saja ada perbedaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 antara harapan dan tuntutan dari masing-masing pihak tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai dalam konteks hubungan kerja. Negeri Sipil disebutkan bahwa ”Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan akan seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan transportasi darat tersebut diatas dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”. Kompetensi

29

Artikel disini dapat juga diartikan sebagai kecakapan dasar untuk melakukan pekerjaan, yang ditandai dengan dimilikinya pengetahuan, kecakapan, dan sikap kerja. Memiliki pengetahuan artinya memiliki pengetahuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, proses, prosedur kerja, serta hasil kerja. Memiliki keterampilan artinya cakap menggunakan fisik dan atau mental melaksanakan pekerjaan. Memiliki sikap kerja artinya penguasaan atau pengendalian diri, atau pemilikan sifat interaktif dalam beraktifitas. Secara ideal, untuk membangun kompetensi di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan menetapkan standar kompetensi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama mendeskripsikan jabatan-jabatan inti dari suatu organisasi beserta uraian tugasnya (job description), Kedua menetapkan kinerja ideal yang harus dicapai oleh jabatan-jabatan inti tersebut, Ketiga mengidentifikasi aspek pengetahuan kerja, keterampilan kerja dan perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang untuk mencapai kinerja ideal tersebut, Keempat menyusun deskripsi standar kompetensi dan persyaratan jabatan. Meskipun lebih ditujukan untuk kepentingan sektor swasta dan dunia usaha, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan keputusan tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional, yaitu Nomor KEP-227/MEN/2003 yang dirubah dengan Nomor KEP-69/MEN/V/2004. Apa Yang Dilakukan? Apa yang dapat dilakukan untuk membangun kompetensi SDM bidang perhubungan darat ? Mengingat kompetensi mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude), maka untuk membangun SDM bidang perhubungan darat memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena harus dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, selain komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan hal ini. Pemenuhan atau peningkatan kompetensi SDM ini merupakan bagian dari Program Pembinaan SDM, yang mencakup perencanaan SDM, pemeliharaan/perawatan SDM, dan pengembangan SDM. Namun sebagai langkah awal jangka pendek untuk meningkatkan kompetensi SDM perhubungan darat dapat dilakukan dengan mengirim para pegawai/personil pada diklatdiklat teknis di lingkungan Badan Diklat Perhubungan, sesuai dengan bidang atau unit kerja dimana para pegawai / personil ditugaskan saat ini seperti : diklat perencanaan transportasi, diklat manajemen dan rekayasa lalu lintas, diklat perencanaan angkutan umum, diklat pengelolaan terminal angkutan, diklat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, dan lain-lain.

30

Disamping itu, jangan pula dilupakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pegawai di bidang administrasi, keuangan dan ketatausahaan, melalui diklat-diklat seperti analis kepegawaian, arsiparis, pengadaan barang dan jasa, akuntasi, dan lain-lain. Mudah-mudahan langkah awal ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang transportasi darat. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, sebagai bagian dari Program Pembinaan SDM, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2007 telah mengikutsertakan 46,8% pegawainya pada diklat-diklat teknis yang diselenggarakan tidak hanya oleh Badan Diklat Perhubungan (Pusdiklat Aparatur-Bogor, Pusdiklat Perhubungan Darat-Jakarta, STTD-Bekasi, Balai Diklat Transportasi Darat-Bali, dan Balai Diklat Transjaya-Tegal), juga diselenggarakan oleh Setjen Dephub (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, dan Pusat Komunikasi Publik), Departemen/ Kementerian lain, serta Pemerintah Swedia, Jepang, dan Jerman. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Perhubungan Darat, untuk tahun 2008 ini upaya peningkatan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas (jumlah / pegawai sebagai peserta diklat) maupun dari sisi kualitas (kesesuaian dan kemanfaatan substansi diklat dengan unit kerja dimana pegawai ditempatkan) sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan pengembangan SDM. Diklat Wajib bagi Pegawai Departemen Perhubungan juga dilakukan dan diikuti oleh 132 pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meliputi 24 pejabat Eselon III, 54 pejabat Eselon IV, dan 54 staf Sarjana. Para pegawai tersebut direncanakan mengikuti Diklat Wajib yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008. Diklat ini diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (LAKESPRA) Saryanto Mabes TNI-AU Jakarta. Diklat Wajib dimaksud diselenggarakan dalam rangka memberikan penyegaran dan menambah wawasan pegawai Departemen Perhubungan mengenai transportasi sesuai dengan tuntutan perkembangan tugas, dengan melakukan perubahan positif ke arah budaya kerja yang lebih baik, serta meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan integritas serta kesamaptaan jasmani dan rohani pegawai. Diklat akan dilaksanakan sebanyak 22 angkatan, masing-masing selama 10 hari dan 45 orang per angkatan. Materi pokok yang diberikan meliputi bidang teknis transportasi, substansi budaya kerja dan bidang kesamaptaan. n

Artikel

Ensiklopedia

Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No.

ISTILAH

DEFINISI

SUMBER Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999.

20.

Mutasi kepegawaian

Segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lainlain.

21.

Jabatan

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara. (Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier)

22.

Jabatan Negeri

23.

Jabatan Karier

24.

Jabatan struktural

Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, kepaniteraan pengadilan. Jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin statu satuan organisasi negara. (Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi)

25.

Jabatan fungsional

Pasal 1 angka 5 UU No. 43 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 6 UU No. 43 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 10 PP No. 9 Tahun 2003.

Suatu kedudukan yang menunjukkan Pasal 1 angka 11 PP No. 9 tugas, tanggung jawab, wewenang, dan Tahun 2003. hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. (Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu).

31

No. 26.

27.

28.

ISTILAH Jabatan organik

Jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. Manajemen Pegawai Negeri Keseluruhan upaya-upaya untuk Sipil meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Formasi

29.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

30.

Pendidikan dan Pelatihan Pra-Jabatan (“pre service training”)

31.

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan (“in service training”)

32

DEFINISI

SUMBER Pasal 1 angka 7 UU No. 43 Tahun 1999. Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 1999.

Penentuan jumlah dan susunan pangkat Penjelasan Pasal 15 UU No. 43 Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan Tahun 1999. untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan pejabat yang berwenang. Keterangan : Formasi disusun berdasarkan : a. jenis pekerjaan; b. sifat pekerjaan; c. perkiraan beban kerja dan perkiraan capacitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu; d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; e. jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi yang bersangkutan; f. peralatan yang tersedia; g. kemampuan keuangan Negara. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Pasal 2 PP No.5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 PP. No.6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Penjelasan Pasal 31 UU No. 43 Tahun 1999.

Penjelasan Pasal 31 UU No. 43 Tahun 1999.

Regulasi

Hukum Pengangkutan Perairan Darat

Pengangkutan ditinjau dari fungsinya, secara umum memegang peran penting di berbagai bidang; seperti lalu lintas perdagangan, pemerintahan, politik, social, pendidikan, hankam dan lain-lain.

T

anpa pengangkutan tidak mungkin bidang-bidang Drs. itu hidup - tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Begitu juga halnya dengan pengangkutan perairan darat. Pengertian perairan darat yaitu perairan di aerah darat, seperti sungai, terusan dan danau. Pemerintah kita memakai istilah “perairan pedalaman” sesuai (Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15 April 1970, No.SK 117/M/70, mengenai “Ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan Perairan Pedalaman untuk Angkutan Umum dan Angkutan barang Khusus).

•

Dalam keputusan tersebut pasal 1 huruf a berbunyi: “Perairan pedalaman adalah semua perairan di daerah daratan sperti sungai-sungai, terusan-terusan, danaudanau dan lain sebagainya”. Istilah “perairan pedalaman” ini berasal dari istilah Belanda “binnenwateren”, tersebut dalam W.v.K Ned.pasal 748 ayat (2). Yang berbunyi” Onder schepen zijn begrepen schepn in aan bouw; onder binnenwateren de stromen, de rivier monden, de Dollart, de Luwerszee, de Waddenzee en het Ijsselmeer”

•

Menurut sebagian ahli hukum istilah “perairan pedalaman” kurang memberikan gambaran yang jelas, sehingga sebaghagian dari mereka itu mempergunakan istilah “perairan darat”.

•

• • • •

Pengangkutan di perairan darat umumnya dilakukan di luar Jawa, sebab sungai-sungai di Jawa kecilkecil, tidak memenuhi syarat untuk pengangkutan. Pengangkutan di Jawa lebih gampang dilakukan melalui jalan raya atau dengan kereta api. Sedangkan di luar Jawa pengangkutan sungai dilakukan di sungaisungai besar seperti : Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Membramo sungai Bian dan lain-lain.

•

Peraturan-Peraturan Penting mengenai Pengangkutan Perairan Darat.

•

Beberapa peraturan penting bagi pengangkutan perairan darat adalah:

•Binnenscheppenordonantie 1927 (S.1927-289 jo 1929 – 111), tentang “Pengawasan atas Kapal-kapal yang berlayar di Sungai dan perairan Darat Lainnya”. Aturan ini lazim dikenal dengan ordonansi kapal-kapal pedalaman 1927. Binnen aanvarings reglement (S.1914-226, yang diubah dan ditambah yang terakhir dengan S.1947 – 50), tentang “Tubrukan Kapal di Sungai dan di Perairan Darat Lainnya” Surat Keputusan menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No. Kab.4/12/25, “Pengaturan tentang Penyelenggaraan Pelayaran Sungai, Terusan dan Danau”. Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 15 April 1970, No.SK/11/M/70, “Ketentuan-Ketentuan Tentang Penggunaan Perairan Pedalaman untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang Khusus” KUHD Buku I, Bab V, Bagian III, pasal 91 sampai dengan 98, tentang “Pengangkutan Barang melalui Jalan Darat dan Perairan Darat” KUHD Buku II, Bab XIII, pasal 748 sampai dengan 754, menganai “Kapal-kapal yang Melalui Perairan Darat. Undang-Undang Nomor.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.45 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan penataan Tipe Kantor Lalu Lintas Angkutan Sungai dan danau. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuahan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.73 Tahun 204 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. n

Ali Mursal

• • • •

•

33

Renungan

Pemimpin Dambaan Rakyat “Waduh….memang dasar tuh, Rian tidak becus menjadi pemimpin. Gara-gara dia, nama baik kelompok kita jadi tercemar..hh…hh….”

U

ngkapan di atas seringkali kita dengar apabila kita melihat suatu organisasi ataupun suatu perkumpulan mendapatkan predikat buruk. Mau tidak mau yang terutama menjadi tersangka adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Justeru sebaliknya, apabila kelompok atau organisasi tersebut berhasil meraih prestasi, maka pemimpinnyalah yang pertama kali mendapatkan penghargaan. Pada hakekatnya, kata pemimpin bukan saja seorang yang mengomando suatu sekumpulan orang, tetapi setiap individupun berperan sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, Tuhan telah menciptakan manusia di bumi ini untuk ditugaskan sebagai khalifah (pemimpin), dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan. Mengapa tugas kekhalifahan dibebankan kepada manusia dan bukan kepada makhluk-makhluk Tuhan lainnya ? Hal ini disebabkan tidak ada satupun makhluk Tuhan yang sanggup memegang peranan sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi kecuali manusia. Kelebihan akal fikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia membuat manusia mampu memikul beban kepemimpinan. Kita sebagai pribadi harus mampu memimpin diri sendiri agar dapat mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-likunya. Apabila kita berusaha menggali potensi di-

34

ri secara maksimal dan selalu berusaha memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang unggul dimata manusia dan khususnya dimata Tuhan, niscaya kita telah pemimpin yang tangguh.

Menjadi pemimpin yang tangguh dan bijaksana memang tidak mudah dan tidak pula sulit. Untuk itu per­ lu ditanamkan akhlak yang baik di dalam diri kita untuk mampu menghadapi segala permasalahan dengan arif dan bijak

Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya, dan seorang bapak adalah pemimpin bagi seluruh anggota keluarganya. Seorang RT adalah pemimpin bagi warganya begitu pula dengan RW, Lurah, Camat,Bupati dan skala besarnya adalah seorang presiden mempunyai amanah memimpin suatu negara. Lihatlah,

sebuah

keluarga.

Jika

anak-anak dalam keluarga tersebut menjadi anak baik dan berbakti serta berhasil dalam menggapai apa yang dicita-citakan, siapa lagi yang akan merasakan kebanggaan dan kepuasan dengan kesuksesannya mendidik anak yang merupakan amanah dari Tuhan. Sebaliknya, seperti apa yang telah diungkapkan pada awal kalimat diatas, apabila anak-anaknya menjadi anak yang selalu membuat keonaran, tidak menuruti nasehat orang tua bahkan menjadi perusuh dilingkungannya, alhasil nama orang tua merekalah yang disebut-sebut. Menjadi pemimpin yang tangguh dan bijaksana memang tidak mudah dan tidak pula sulit. Untuk itu perlu ditanamkan akhlak yang baik di dalam diri kita untuk mampu menghadapi segala permasalahan dengan arif dan bijak khususnya saat kita duduk sebagai pemimpin Untuk membangun hal itu semua, ada beberapa sifat yang perlu ditanamkan oleh seorang pemimpin, yaitu : 1. Tawadhu’ (rendah hati) Seorang pemimpin yang rendah hati disukai oleh setiap orang. Dia mampu membawa dirinya kesemua lapisan masyarakat. Seorang pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesah maupun masukan (ide) orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga apa yang diaspirasikan oleh orang-orang dibawahnya di-

Renungan

anggapnya sebagai suatu masukan yang membangun dan menuju arah perbaikan. Bacalah kisah pemimpin yang rendah hati berikut ini. Mungkin jika anda pernah mendengar kisah seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu pemimpin yang sangat tawadhu’ dan amanah dalam memegang jabatan sebagai pemimpin suatu kaum.

Sang khalifah yang mendengar dari luar menunggu percakapan selanjutnya. Kemudian tak berapa lama suara rintihan anak-anak dari dalam tidak terdengar lagi. Guna mengobati rasa penasarannya, beliau segera mengetuk pintu rumah tersebut. “Assalamu’alaikum.” Salam sang Khalifah. “Wa’alaikum salam.”

Khalifah Umar bin Khattab sering berpergian kepelosok daerah yang dikuasainya tanpa pengawalan khusus. Sehingga tidak satu orangpun yang mengetahui bahwa beliau sedang berada diantara mereka. Disuatu malam, ketika ia melewati sebuah gubuk reot, ia mendengar percakapan seorang ibu dan anak-anaknya.

Pintu terbuka, dan didapatinya seorang ibu setengah baya dengan pakaian sangat lusuh. Dan dilihatnya anak-anak sedang tertidur.

“Ibu.....lapar,bu........” “Sabar, ya,Nak! Sebentar lagi masakannya matang.” “Tapi perut kami sangat lapaaaar.......”suara sang anak terdengar merintih.

“Duh... apa yang bisa diperbuat dengan janda yang sangat miskin dan lemah ini, semenjak kepergian suami saya yang mati dalam perang, kami sekeluarga hidup dengan serba kekurangan. Saya benci dengan kha-

“Wahai ibu yang baik, saya mau bertanya, apakah yang gerangan dimasak oleh Ibu sehingga tampaknya lama sekali matangnya sehingga anak-anak Ibu tertidur?”

lifah Umar, ia tidak pernah ingin mengetahui keadaan kami.” Ibu itu tidak mengetahui bahwa yang sedang dihadapinya adalah khalifah Umar bin Khattab. Matanya berkaca-kaca, beliau segera berpamitan kepada ibu itu dan bergegas menuju rumahnya. Beliau segera mengambil sekarung gandum dan bahan makanan lainnya, dan keperluan untuk ibu beserta anak-anaknya yang tadi ditemuinya. Salah seorang pengawalnya segera menawarkan bantuan kepada Sang Khalifah. “Tuan, biarlah saya yang membawa karung tersebut, nampaknya berat sekali.” “Biarlah, apakah kamu mau menanggung dosa saya nanti diakherat, bagaimana saya menghadapi Tuhan saya ketika saya menjadi pemimpin saya telah menelantarkan sebuah keluarga yang hampir mati kelaparan?” ucapnya sambil berkaca-kaca.

35

Renungan Mendengar hal tersebut, sang anak buah terdiam. Kemudian sang khalifah meneruskan perjalanannya. Sesampainya di rumah Ibu tadi, ia segera menyerahkan semua yang dibawanya. Ibu itu terheran-heran. “Siapakah gerangan saudara, sehingga memberikan semua ini untuk kami?” “Ibu, sayalah Umar bin Khattab, maafkan saya karena telah menelantarkan kalian.” Sang ibu langsung tergetar, ia meminta maaf atas apa yang telah dikatakannya tadi. Tetapi sang Khalifah tidak marah ia bahkan bersyukur bahwa ia telah mengetahui apa yang telah dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dikarenakan sifat rendah hati dan bertanggung jawab tersebut, khalifah Umar sangat disayangi dan dihormati oleh rakyatnya, ia bisa saja menyuruh orang untuk membawa karung supaya gengsinya tidak turun, tetapi beliau tidak berfikiran demikian, bahkan sebaliknya dibopongnya sendiri karung yang berat tersebut. 2. Qana’ah (Menerima apa adanya) Maksud dari kata “menerima apa adanya” disini adalah bukanlah terkait it dengan menerima dengan pasrah segala sesuatunya apapun itu tanpa dibarengi suatu usaha. Seorang pemimpin harus terus berusaha mengadakan perbaikanperbaikan sehingga terdapat suatu kedinamisan dalam organisasinya ataupun kelompoknya. Qana’ah disini berarti selalu bersyukur atas apa yang diterimanya. Apabila seorang pemimpin merasa cukup terhadap apa yang telah diterimanya, niscaya tidak ada mental korupsi didalam jiwa pemimpin tersebut. Apabila yang didapatkannya terasa kurang, maka ia akan mencarinya dijalan

36

yang diridhoi oleh Tuhan (dengan cara halal). Tetapi bila seorang pemimpin tidak menanamkan sikap “menerima apa adanya” niscaya ia akan merasakan ketidaktenangan didalam hidupnya. Selain itu, orang yang mempunyai sifat qana`ah, tak terbesit sedikit pun niat balas dendam dihatinya jika ia mempunyai permasalahan dengan orang lain. Ilmu kedokteran juga memandang, amarah justru membawa petaka bagi kesehatan. Gara-gara amarah yang tak terkontrol, tubuh manusia akan kehilangan energi. Lesu, gugup, letih, dan kesal adalah efek negatif yang ditimbulkan amarah. Peredaran darah berjalan cepat, denyut jantung pun bertambah cepat. Akibatnya jantung menjadi lemah. Selain alasan medis, orang yang bersikap qana`ah lebih hati-hati dalam berfikir dan lebih matang dalam berstrategi. 3. Wara’ (Berhati-hati) Pemimpin yang selalu bersikap hati-hati dalam setiap langkahnya adalah pemimpin yang mempunyai manajemen kepemimpinan yang baik (good management leadership). Setiap kebijakan yang diambil selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada bawahannya. Apabila hasil musyawarah menyatakan kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan maka ia tidak akan menerapkan kebijakan tersebut, dengan kata lain pemimpin yang bersikap hatihati adalah pemimpin yang mau mendengarkan orang dibawahnya meskipun orang tersebut bukan orang yang istimewa. Apabila telah terbangun sikap hati-hati dalam bertindak, akan tercipta pula kebijakan yang tiada merugikan khalayak banyak. Lagi-lagi saya angkat kisah Khalifah

Umar bin Khattab, yang sangat berhati-hati dalam memakai fasilitas negara saat beliau memegang jabatan. Suatu malam seorang anaknya ingin berbicara dengan beliau saat beliau sedang menyelesaikan tugas-tugasnya di meja tulis dengan sebuah pelita sebagai penerangnya. “Ayah, bolehkah denganmu?”

aku

berbicara

“Boleh, anakku. Tetapi Ayah mau bertanya dahulu, apakah yang ingin kamu bicarakan menyangkut rakyat kita ataukah hal pribadi?” “Saya mau membicarakan hal yang bersifat pribadi, Ayah.” Setelah beliau mengetahui apa yang akan dibicarakan anaknya, beliau langsung mematikan lampu yang tadi meneranginya saat ia bekerja karena lampu tadi dibayar dengan uang Negara, dan beliau tidak mau memakai fasilitas yang diberikannya untuk masalah-masalah diluar kenegaraan. Demikianlah sangat berhati-hatinya beliau dalam bersikap. Beliau sangat khawatir sekali dengan kekuasaan yang dipegangnya apabila tidak amanah maka akan mengantarnya menuju kesengsaraan. Mungkin kita saat ini masih jauh dengan contoh perilaku pemimpin yang telah dikisahkan di atas. Tetapi, setidaknya marilah kita tanamkan jiwa kepemimpinan yang rendah hati, menerima apa adanya, dan bersikap hati-hati dalam segala tindakan kita. Sehingga ketika kita masingmasing harus bertanggungjawab terhadap kepemimpinan kita selama di dunia ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepemimpinan kita akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang kekal di alam akhirat sana. n

Pernak-pernik

Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Jakarta (Info Hubdat) - Hj. Ani Yudhoyono barubaru ini mengundang tujuh organisasi perempuan di Indonesia yaitu : Solidaritas Istri Kabinet Bersatu (SIKIB), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Organisasi Istri TNI (Dharma Pertiwi), Organisasi Istri POLRI (Bhayangkari), Organisasi Istri Pegawai Negeri Republik Indonesia (Dharma Wanita Persatuan), Aliansi Perempuan Peduli Pembangunan Berkelanjutan (APPB) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan ”Pencanangan Puncak Aksi Penanamam Serentak Indonesia. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mewakili DWP Departemen Perhubungan RI, ikut berperan serta dalam Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon. Kegiatan ini diadakan 1 Desember 2007 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Jl. Raya Setu Cibitung Bekasi.

Kegiatan yang dibuka oleh Ibu Anita Jusman Syafei Djamal, diikuti seluruh karyawati di lingkungan DWP Depatemen Perhubungan khususnya yang ada dilingkungan Ditjen Perhubungan Darat ikut mensuskseskan Kegiatan ini. Dalam kegiatan tersebut sekitar 500 pohon ditanam, terdiri dari 250 jenis pohon pelindung dan 250 jenis phon buah. Gerakan ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan setiap tiga bulan sekali dilakukan mengecekan perkembangan pohon yang telah ditanam (Puri Artyanti R) n

Dit. LLASDP Melepas Karyawan Memasuki Masa Purna Bakti

Direktur LLASDP Ahmad Syukri memberikan kenangan kepada lima orang pegawai Direktorat LLASDP yang telah memasukai masa Purna Bakti tahun 2007 pada acara pelapasan pegawai dilikungan Direktorat LLASDP

37

Pernak-pernik hari lainnya yang juga dijadikan sebagai hari untuk berolahraga yang biasanya dilakukan setelah jam pulang kantor, salah satunya adalah olahraga FUTSAL.

Futsal Ditjen Hubdat “Men Sana Incorpore Sano”

D

idalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Istilah tersebut digunakan untuk menerangkan manfaat dari pentingnya olah raga bagi tubuh kita. Oleh karena sebagai salah satu upaya menjaga agar tubuh dan badan tetap sehat dan kuat, para

pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senantiasa melakukan aktivitas olahraga disela-sela kegiatan rutin menghadapi pekerjaan setiap harinya. Secara umum pelaksanaan olahraga dilaksanakan pada pagi hari setiap Jum’at. Namun ada

Latihan FUTSAL dilaksanakan secara rutin setiap hari Kamis di lapangan olahraga Departemen Perhubungan yang terletak di Lantai VII Gedung Karya. Latihan biasanya dimulai pada pukul 16.00 WIB dan dikuti oleh para pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyukai olahraga FUTSAL. Selain latihan juga diadakan pertandingan antar Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jeneral Perhubungan Darat. Selanjutnya kami mengundang rekan-rekan dari daerah bergabung bersama-sama berlatih FUTSAL. Apabila rekan-rekan dari daerah mendapatkan tugas ke Jakarta dan waktunya bertepatan dengan hari Kamis agar tidak lupa membawa serta pakaian olah raga untuk berlatih dengan Tim FUTSAL dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (Amir) n

Sandhyakara Murti Ibu Okke Hattarajasa kepada Ibu Aritha Jusman Syafii Jamal, pada acara tersebut pengurus Paguyuban SANDHYAKARA MURTI menyerahkan bantuan pendidikan kepada anak yatim di lingkungan Departemen Perhubungan.

P

ada Rabu 20 Februari 2008 bertempat di Ruang Nanggala Departemen Perhubungan diselenggarakan Acara Silaturahmi Paguyuban SANDHYAKARA MURTI sekaligus serah terima Ketua Pengurus Dharma Wanita Pusat Perhubungan dari

38

Paguyuban SANDHYAKARA MURTI dibentuk sebagai wadah silaturahmi antara isteri pejabat Departemen Perhubungan dengan para sesepuh/senior/pendahulu dan dengan isteri Pimpinan BUMN, diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat berdampak meningkatnya kinerja BUMN yang secara teknis operasional berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan. Paguyuban SANDHYAKARA MURTI menyelenggarakan pertemuan 2-3 kali per tahun atau sesuai dengan situasi dan kondisi dengan pelaksana bergilir antara unsur kantor pusat BUMN, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perhubungan Laut. n

Pernak-pernik

Diklat Wajib Pegawai Dephub

M

enindaklanjuti Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.03 Tahun 2008 tentang Diklat Wajib bagi Pegawai Departemen Perhubungan, sebanyak 132 pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (24 pejabat Eselon III, 54 pejabat Eselon IV, dan 54 staf Sarjana) direncanakan mengikuti Diklat Wajib yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008. Diklat ini diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (LAKESPRA) Saryanto Mabes TNI-AU Jakarta. Diklat Wajib dimaksud diselenggarakan dalam rangka memberikan penyegaran dan menambah wawasan pegawai Departemen Perhubungan mengenai transportasi sesuai dengan tuntutan perkembangan

tugas, dengan melakukan perubahan positif ke arah budaya kerja yang lebih baik, serta meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan integritas serta kesamaptaan jasmani dan rohani pegawai.

Diklat akan dilaksanakan sebanyak 22 angkatan, masing-masing selama 10 hari dan 45 orang per angkatan. Materi pokok yang diberikan meliputi bidang teknis transportasi, substansi budaya kerja dan bidang kesamaptaan.

Diklat Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai mengikutsertakan 46,8% pegawainya pada diklatdiklat teknis yang diselenggarakan tidak hanya oleh Badan Diklat Perhubungan (Pusdiklat Aparatur-Bogor, Pusdiklat Perhubungan Darat-Jakarta, STTD-Bekasi, Balai Diklat Transportasi Darat-Bali, dan Balai Diklat Transjaya-Tegal), juga diselenggarakan oleh Setjen Dephub (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, dan Pusat Komunikasi Publik), Departemen/ Kementerian lain, serta Pemerintah Swedia, Jepang, dan Jerman.

D

alam rangka meningkatkan kompetensi para pegawai, sebagai bagian dari Program Pembinaan SDM, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2007 telah

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Perhubungan Darat, untuk tahun 2008 ini upaya peningkatan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas (jumlah / pegawai sebagai peserta diklat) maupun dari sisi kualitas (kesesuaian dan kemanfaatan substansi diklat dengan unit kerja dimana pegawai ditempatkan) sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan pengembangan SDM. n

39

Tips

Bagaimana Mengendarai Sepeda Motor Agar Aman Dan Selamat Sampai Tempat Tujuan ? Sepeda Motor adalah salah moda transportasi darat yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya relatif lebih murah, sepeda motor dapat memperpendek waktu tempuh perjalanan, karena ia dapat menyalip di ruang kosong antar kendaraan khususnya saat heavy traffic (lalu lintas padat).

T

etapi dibalik segi positifnya tentu ada segi negatifnya apabila memilih sepeda motor sebagai kendaraan seharihari. Seperti diketahui bersama, bahwa pengendara sepeda motor merupakan salah satu pengguna jalan yang rentan akan kecelakaan apalagi bagi pengemudi pemula. Namun, apabila kita mengetahui tips mengendara dengan baik dan benar serta mengaplikasikannya, mudah-mudahan tips berikut merupakan langkah preventif yang tepat untuk dilaksanakan. Berikut tips berkendara sepeda motor : 1. Hal terpenting adalah menyiapkan perlengkapan keselamatan, meliputi helm standard keselamatan, jaket, sarung tangan tebal dan sepatu yang tingginya menutup mata kaki. 2. Pastikan ukuran tekanan ban depan & belakang sesuai, karena laju sepeda motor yang tidak seimbang akan berbahaya saat melakukan pengereman mendadak. 3. Cek fungsi mekanik yang meliputi mesin, rem, hingga lampu-lampu dalam keadaan sempurna, maka tahapan awal untuk berkendara dengan aman sudah terpenuhi

40

4. Saat melakukan manuver di tikungan : a. tidak hanya memutar setang ke arah yang dituju atau mencondongkan badan ke kiri atau ke kanan, pengendara harus memposisikan sepeda motor dengan mempertimbangkan lebar motor dengan tujuan agar saat menikung tetap mampu melihat belokan yang dituju. Pilih titik belok khayal sedekat mungkin dengan belokan untuk menjaga tetap vertikal sejauh mungkin. b. Menjelang tikungan, kurangi kecepatan dengan mulai mengerem. Pindahkan persneling dengan memilih gigi yang lebih rendah guna menghindari pindah gigi di tengah-tengah tikungan. Gunakan rem, tepat sebelum sampai di titik belokan c. Akhiri pengereman sampai kecepatan yang cukup rendah dan pada saat tiba di titik belokan, injak kuatkuat pedal kaki pada sisi ke arah tujuan belokan sambil membanting kemudi secepat mungkin dengan tetap menjaga posisi kepala tetap horizontal. 5. Gunakan gas secara merata, lembut & konstans selama

menikung. Ikuti garis luar tikungan sampai menemukan titik luar. Saat posisi kendaraan mulai tegak, baru gas dapat kembali di tambah 6. Saat melakukan pengereman, masih banyak para pengendara yang menggunakan rem belakang lebih banyak dibandingkan rem depan, padahal dengan cara tersebut, sepeda motor dapat mengalami sliding yang berakibat fatal bagi pengendaranya : a. Dalam proses pengereman mendadak / darurat, gunakan rem depan dan tekan habis tuas kopling (bagi motor yang menggunakan). Gunakan rem belakang segera setelah rem depan. Hal ini untuk menekan gaya gravitasi yang dihasilkan dari gerakan motor. b. Tempelkan lutut pada tangki atau tekan kaki pada foot step guna menahan laju tubuh ke arah depan. Kurangi gigi sambil tetap mengenggam tuas kopling agar mesin dapat membantu proses pengereman. 7. Terakhir, gunakanlah eyespan (pandangan meluas) kedepan 8. Perhatikan rambu-rambu jalan yang ada agar anda dapat beradaptasi dengan kondisi jalan yang anda lewati.

41

42