2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1905/KP.801/DRJD/2010 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1905/KP.801/DRJD/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Mengingat

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, telah diatur mengenai penilaian pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

1.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

1

5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Kendaraan dan Pengemudi Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

9.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;

10.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

11.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

Tahun 1993 tentang (Lembaran Negara 1993 Nomor 64, Republik Indonesia

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah kegiatan pemberian penghargaan atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, yang diikuti oleh seluruh kota di Indonesia, dan dalam rangka pembinaan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna jalan. 2. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 3. Kota Raya/Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 4. Kota Besar adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 5. Kota Sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 6. Kota Kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa. 7. Data adalah kelengkapan pendukung, formulir isian, foto, film dan gambar. 8. Gubernur adalah kepala daerah untuk Provinsi. 9. Bupati/walikota adalah kepala daerah untuk Kabupaten/Kota. 10. Dirjen adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3

BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGTAHA Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pasal 2 (1)

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja pelaksanaan sistem transportasi di kawasan perkotaan perlu dilakukan kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha bagi Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia yang berprestasi dalam menyelenggarakan kinerja transportasi perkotaan.

(2)

Untuk terselenggaranya kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. Pasal 3

(1) Panitia Pelaksana Pemberian Penghargaan Wahana Tata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas: a. Panitia Tingkat Nasional; b. Panitia Tingkat Provinsi; c. Panitia Tingkat Kabupaten/Kota.

Nugraha

(2) Dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Panitia Tingkat Provinsi dan Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sejak awal tahun. Pasal 4 (1)

Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibentuk setiap tahun berdasarkan Keputusan Menteri.

(2)

Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota yang berasal dari unsur-unsur : a. Kementerian Perhubungan; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Kementerian Pekerjaan Umum; d. Kementerian Komunikasi dan Informasi; e. Kementerian Dalam Negeri; f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup; g. PT. Jasa Raharja; h. Perguruan Tinggi di bidang transportasi; i. Organisasi Kemasyarakatan di bidang transportasi; atau j. Instansi terkait lainnya.

4

Pasal 5 (1)

Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan informasi kepada Gubernur Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

(2)

Berdasarkan informasi dari Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Tingkat Provinsi menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan kegiatan Pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha Pasal 6

(1)

Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

(2)

Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan unsur-unsur : a. Dinas Perhubungan; b. Kepolisian Daerah; c. Dinas PU Bina Marga; d. Dinas Pertamanan; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan; g. Perguruan Tinggi di Bidang Transportasi; atau h. instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi setempat.

(3)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi setempat bertindak sebagai Ketua Pelaksana dari Panitia Tingkat Provinsi.

ayat

(1),

Pasal 7 (1) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur : a. Dinas Perhubungan; b. Kepolisian Resort; c. Dinas PU Bina Marga; d. Dinas Pertamanan; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan; atau g. instansi terkait lainnya di wilayah Kota/Kabupaten setempat. (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat bertindak sebagai Ketua Pelaksana dari Panitia Tingkat Kabupaten/Kota.

5

Pasal 8 Bagan alir standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Bagian Kedua Tata Cara Penilaian Paragraf 1 Umum Pasal 9 (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha meliputi : a. Penilaian Tahap I dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen); b. Penilaian Tahap II dengan bobot penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan c. Penilaian Tahap III dengan bobot penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Penilaian Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian administrasi di bidang penyelenggaraan kinerja lalu lintas dan angkutan kota, yang meliputi : a. perencanaan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); b. pendanaan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); c. kelembagaan dan peraturan perundang-undangan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); d. sumber daya manusia dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); e. angkutan dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); f. prasarana dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); g. lalu lintas dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); h. lingkungan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Penilaian Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian teknis dan operasional, yang meliputi : a. sarana dengan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. prasarana dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); c. Lalu lintas dengan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen); d. pelayanan kepada masyarakat dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen).

6

(4) Penilaian Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian lapangan secara umum terhadap sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat serta komitmen kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan, yang meliputi: a. pembinaan kepada daerah yang merupakan penilaian lapangan secara umum terhadap sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh persen); b. tingkat kehadiran yang merupakan komitmen kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah, dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh persen). Paragraf 2 Penilaian Tahap I Pasal 10 (1) Penilaian Tahap I terhadap administrasi di bidang penyelenggaraan kinerja lalu lintas dan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Tingkat Provinsi yang berupa penilaian terhadap data dalam formulir isian dan kelengkapan pendukungnya yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: a. perencanaan; b. pendanaan; c. kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; d. sumber daya manusia; e. angkutan; f. prasarana; g. lalu lintas; h. lingkungan. (2) Penilaian aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. keberadaan data dan kelengkapan dokumen perencanaan; b. pelaksanaan program transportasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir. (3) Penilaian aspek Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya jumlah alokasi dana untuk sektor transportasi selama 3 (tiga) tahun terakhir. (4) Penilaian aspek Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurangkurangnya: a. keberadaan data unit kerja organisasi; b. jumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan kota. (5) Penilaian aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. alokasi dan kualifikasi sumber daya manusia; b. kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan Parkir. 7

(6) Penilaian aspek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. aksesibilitas angkutan perkotaan; b. kinerja dan kemudahan mendapatkan angkutan umum; c. biaya transportasi; d. waktu pengurusan izin trayek. (7) Penilaian aspek prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. ketersediaan dan kondisi fasilitas pengujian kendaraan bermotor; b. waktu pengurusan tanda lulus uji kendaraan bermotor; c. panjang dan lebar perkerasan jalan menurut status selama 3 (tiga) tahun terakhir; d. kondisi jalan pada tahun pelaksanaan kegiatan; e. kondisi Terminal; f. ketersediaan tempat pemberhentian angkutan umum. (8) Penilaian aspek lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. aksesibilitas jalan; b. kondisi perlengkapan jalan; c. kinerja jaringan jalan; d. tingkat resiko kecelakaan. (9) Penilaian aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya total emisi gas buang. (10) Pengisian formulir administrasi serta kelengkapan pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 11 (1)

Formulir pengisian penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikirimkan oleh Panitia Tingkat Nasional kepada Panitia Tingkat Provinsi dan disampaikan Panitia Tingkat Provinsi kepada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi untuk diisi dan dilengkapi.

(2)

Batas waktu penilaian Tahap I, selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Panitia Tingkat Nasional.

(3)

Formulir penilaian administrasi yang telah diisi dan dilengkapi oleh Kabupaten/Kota, diserahkan kembali kepada Panitia Tingkat Provinsi untuk diverifikasi. Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) Panitia Tingkat Provinsi melakukan penilaian.

8

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara penilaian sebagaimana dimuat dalam lampiran II Peraturan ini. (3) Panitia Tingkat Provinsi menetapkan rangking bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata tiap-tiap aspek lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh). (5) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang diusulkan sebagai peserta ke Panitia Tingkat Nasional berdasarkan ranking dari total nilai seluruh aspek, nilai kelulusan dan jumlah maksimal Kabupaten/Kota yang diusulkan dari masing-masing Provinsi. (6) Jumlah maksimal Kabupaten/Kota yang diusulkan sebagai peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditentukan dengan menggunakan rumus: P = N + M + 3. Keterangan : P = Jumlah maksimal kota yang diusulkan; N= Jumlah kota yang mendapat Piala pada 1 (satu) tahun sebelumnya; M=Jumlah kota yang mendapat Plakat pada 1 (satu) tahun sebelumnya 3= Kota tambahan baru, apabila tidak ada N dan M, maka jumlah maksimal kota yang diusulkan adalah 3 (tiga) Kabupaten/Kota. (7) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan usulan peserta ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Provinsi dan digunakan sebagai data dukung Panitia Tingkat Nasional. (8) Kabupaten/Kota yang tidak diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Tingkat Provinsi wajib menyampaikan ke Kabupaten/Kota mengenai kelemahan/kekurangan persyaratan yang ditetapkan dalam formulir administrasi dan saran perbaikan, untuk diikutkan pada tahun yang akan datang.

(1)

(2)

Paragraf 3 Penilaian Tahap II Pasal 13 Penilaian pada tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan penilaian teknis dan operasional di lapangan terhadap sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian aspek angkutan yang meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. kondisi sarana angkutan umum dan pengemudi angkutan umum; b. kecepatan perjalanan angkutan umum dalam trayek; c. loadfactor angkutan umum; d. waktu tunggu penumpang. 9

(3)

Penilaian aspek prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. kondisi ruang milik jalan; b. kondisi permukaan jalan; c. kondisi fasilitas pejalan kaki; d. kondisi terminal; e. kondisi Halte.

(4)

Penilaian aspek lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. kondisi perlengkapan jalan; b. kinerja ruas jalan; c. kinerja persimpangan jalan; d. disiplin lalu lintas.

(5)

Penilaian aspek pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator sekurang-kurangnya: a. waktu pengurusan izin trayek; b. waktu pengurusan tanda lulus uji kendaraan.

(6)

Penilaian teknis dan operasional di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Panitia Tingkat Provinsi.

(7)

Penilaian teknis dan operasional di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim penilai yang terdiri : a. Pejabat struktural yang mewakili Panitia Tingkat Provinsi; b. wakil perguruan tinggi/akademisi di bidang transportasi, yang ditunjuk oleh Panitia Tingkat Provinsi; c. Pejabat struktural yang mewakili Panitia Tingkat Nasional.

(8)

Bobot Otoritas Penilai dalam Penilaian Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan : a. Pejabat struktural yang mewakili Panitia Tingkat Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen); b. wakil perguruan tinggi/akademisi di bidang transportasi sebesar 30% (tiga puluh persen); c. Pejabat struktural yang mewakili Panitia Tingkat Nasional 30% (tiga puluh persen).

(9)

Penilaian Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata tiap-tiap aspek lebih besar atau sama dengan 60 (≥ 60).

(10) Materi dalam Formulir penilaian lapangan secara rinci seperti dalam Lampiran III Peraturan ini.

10

Pasal 14 (1)

Masing-masing penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dapat menggunakan jasa surveyor dalam pengumpulan data.

(2)

Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan : a. memahami transportasi; dan b. bukan dari instansi yang dinilai.

Paragraf 4 Penilaian Tahap III Pasal 15 (1)

Penilaian Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri dari : a. penilaian lapangan secara umum terhadap sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pembinaan daerah; dan b. penilaian terhadap keseriusan dan partisipasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan komitmen dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan.

(2)

Keseriusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi di lapangan. Pasal 16

(1)

Untuk melakukan penilaian Tahap III Panitia Tingkat Nasional membentuk Tim Penilai dan menyusun jadwal kunjungan penilaian ke masing-masing Kabupaten/Kota.

(2)

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh minimal Pejabat Eselon III dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan anggota paling sedikit 2 (dua) orang.

(3)

Tim Penilai pada tahap II yang berasal dari Panitia Tingkat Nasional tidak boleh ikut dalam tim penilaian tahap III pada kabupaten/kota yang sama.

(4)

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. formulir peninjauan lapangan; dan b. formulir tingkat keseriusan dan partisipasi Pemerintah Daerah.

11

(5)

Hasil penilaian peninjauan lapangan, tingkat keseriusan dan partisipasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangi oleh Ketua Tim Penilai dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta digunakan sebagai data dukung bagi Panitia Tingkat Nasional. Pasal 17

(1)

Hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan hasil penilaian Tahap I dan Tahap II dipaparkan Tim Penilai di hadapan pemerintah daerah.

(2)

Pemaparan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. garis besar hasil penilaian Tahap I dan Tahap II; b. komitmen Pemerintah Daerah; c. Sumber Daya Manusia (SDM); d. manajemen kewenangan; e. penilaian dan pengamatan lapangan terhadap kondisi nyata dari sarana dan prasarana transportasi perkotaan.

(3)

Pemaparan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. sebagai pembinaan Pusat terhadap daerah; b. meningkatkan kompetensi daerah dengan memaparkan kekuatan dan kelemahan daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan sistem transportasi perkotaan; c. memberikan saran/rekomendasi pembenahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada daerah; dan d. memotivasi pejabat eksekutif dan legislatif daerah untuk membuat komitmen pembenahan sistem transportasi perkotaan yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah.

(4)

Rangkuman hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa catatan hasil penilaian dari seluruh tahapan penilaian yang diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan transportasi perkotaan didaerahnya.

(5)

Bupati/Walikota dalam menanggapi hasil pemaparan akan dinilai sesuai dengan komitmennya. Pasal 18

(1)

Hasil penilaian Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diberikan bobot penilaian yang ditentukan berdasarkan : a. tingkat kehadiran Pejabat pemerintah daerah dan komitmen kepala daerah 50% (lima puluh persen); b. pembinaan daerah 50% (lima puluh persen) yang meliputi penilaian lapangan secara umum.

12

(2)

Hasil Penilaian Tahap III sebagaimana dimaksud dalan ayat (1), ditandatangi oleh Ketua Tim Penilai dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

(3)

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada Panitia Tingkat Nasional.

(4)

Formulir Penilaian Tahap III serta nilai pembobotan masing-masing unsur seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. BAB III PENENTUAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA Pasal 19

(1)

Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Sertifikat Wahana Tata Nugraha; b. Plakat Wahana Tata Nugraha; c. Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas; d. Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan. e. Piala Wahana Tata Nugraha; f. Piala Wahana Tata Nugraha Kencana; g. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama; h. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana; Pasal 20

Sertifikat Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan penghargaan Menteri Perhubungan yang diberikan kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil mengikuti penilaian Tahap II dan tidak menyatakan mengundurkan diri dari kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. Pasal 21 Plakat Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Penghargaan Menteri Perhubungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : a. telah lulus Penilaian Tahap I dan Penilaian Tahap II; b. mengikuti penilaian Tahap III; c. total nilai akhir dari ketiga tahapan penilaian tersebut adalah masuk dalam rentang nilai sama dengan atau lebih besar dari 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima) , dengan nilai tiap-tiap aspek pada setiap tahapan penilaian tidak boleh kurang dari 60 (enam puluh).

13

Pasal 22 Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan Penghargaan Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria : a. telah lulus Penilaian Tahap I dan Penilaian Tahap II; b. mengikuti penilaian Tahap III; c. total nilai akhir dari ketiga tahapan penilaian tersebut adalah masuk dalam rentang nilai sama dengan atau lebih besar dari 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima) , dengan nilai tiap-tiap aspek penilaian tidak kurang dari 65 (enam puluh lima); dan d. total nilai aspek lalu lintas pada Penilaian Tahap II dan Penilaian Tahap III adalah sama dengan atau lebih besar dari 80 (delapan puluh). e. indikator yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada butir d yaitu: 1. sebagian Aspek Prasarana jalan yang meliputi: a) kondisi ruang milik jalan, b) kondisi permukaan jalan, dan c) kondisi fasilitas pejalan kaki. 2. seluruh aspek Lalu Lintas: Pasal 23 Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Penghargaan Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria : a. telah lulus Penilaian Tahap I dan Penilaian Tahap II; b. mengikuti penilaian Tahap III; c. total nilai akhir dari ketiga tahapan penilaian tersebut adalah masuk dalam rentang nilai sama dengan atau lebih besar dari 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima), dengan nilai tiap-tiap aspek penilaian tidak kurang dari 65 (enam puluh lima); dan d. total nilai aspek angkutan pada Penilaian Tahap II dan Penilaian Tahap III adalah sama dengan atau lebih besar dari 80 (delapan puluh). e. indikator yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu: 1. sebagian aspek prasarana jalan yang meliputi: a) kondisi terminal, dan b) kondisi halte. 2. seluruh aspek angkutan. Pasal 24 Piala Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberikan kepada Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : a. telah lulus Penilaian Tahap I dan Penilaian Tahap II; b. mengikuti penilaian Tahap III; dan

14

c. total nilai akhir dari ketiga tahapan penilaian tersebut adalah lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima), dengan nilai tiap-tiap aspek pada setiap tahapan penilaian tidak kurang dari 70 (tujuh puluh). Pasal 25 Piala Wahana Tata Nugraha Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diberikan kepada Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : a. mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 5 (lima) kali berturutturut sampai dengan Tahun pelaksanaan berjalan; b. total nilai akhir dari ketiga tahapan penilaian adalah lebih besar dari 85 (delapan puluh lima), dengan nilai tiap-tiap aspek pada setiap tahapan penilaian tidak kurang dari 75 (tujuh puluh lima) pada tahun pelaksanaan berjalan.

c. Kabupaten/Kota yang sudah pernah mendapat penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kencana, berkesempatan memperoleh kembali Piala Wahana Tata Nugraha Kencana sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 26 (1) Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan piala yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi yang mengikut sertakan peserta Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut : a. jumlah Kabupan/Kota yang diikutsertakan oleh Pemerintah Provinsi memenuhi persyaratan jumlah minimal yang ditentukan; b. Kabupaten/Kota yang diikutsertakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 50% (dua puluh lima persen) memperoleh penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha. (2) Persyaratan jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Provinsi yang memiliki Kabupaten/Kota sejumlah kurang dari 20 (dua puluh) dan jumlah peserta yang diikutsertakan sama dengan atau lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota; b. Provinsi yang memiliki Kabupaten/Kota sejumlah lebih dar 21 (dua puluh satu) dan peserta yang diikutsertakan sama dengan atau lebih besar 45 % ( empat puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota. Pasal 27 Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h diberikan kepada Provinsi yang mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sampai dengan Tahun pelaksanaan berjalan.

15

Pasal 28 (1)

Selain pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diberikan juga penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya.

(2)

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai prakarsa, motivasi, inovasi serta implementasi yang sangat menonjol dan usaha yang luar biasa untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan.

(3)

Bentuk implementasi yang sangat menonjol dan usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwujud sistem, fisik atau karya nyata dan memberikan manfaat serta perubahan yang signifikan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan. Pasal 29

Kepala Daerah yang berhak diusulkan untuk menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur sebagai berikut: a.

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, memiliki Komitmen Kuat dibidang penataan lalu lintas dan angkutan kota, baik dalam bidang peningkatan prasarana dan sarana transportasi kota; dan

b.

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan langkahlangkah kebijakan dan inovasi baru dalam hal pembangunan dan/ atau peningkatan pelayanan transportasi perkotaan antara lain : 1. Penerapan angkutan umum massal berbasis jalan (Bus Rapid Transit); 2. Penerapan ITS (Intelligent Transport System); 3. Penerapan TDM (Transport Demand Management); 4. Penggunaan bahan bakar hemat energi dan bersih lingkungan pada angkutan umum maupun kendaraan dinas pemerintah; 5. Penetapan Kawasan Pembatasan Kendaraan Pribadi; 6. Pemberian subsidi bagi operator angkutan umum dan angkutan pelajar; atau 7. Penyediaan fasilitas kemudahan bagi Pejalan kaki berupa pembangunan trotoar, zebra cross, jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan.

c.

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya disampaikan atas usulan : 1. Instansi Pemerintah yang terkait dengan transportasi. 2. Perguruan Tinggi; dan 3. Assosiasi/Forum/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Transportasi yang berbadan hukum. 16

d.

usulan penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya disampaikan kepada Menteri. Pasal 30

(1) Panitia Penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya dibentuk setelah ada usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c. (2) Panitia Penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum Panitia Tingkat Nasional dengan Anggota yang berasal dari unsur-unsur sekurang-kurangnya : a. Kementerian Perhubungan; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Kementerian Pekerjaan Umum; d. Kementerian Negara Lingkungan Hidup; e. Organisasi Kemasyarakatan di bidang transportasi. (3) Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap prakarsa, motivasi, inovasi, implementasi, dan keberadaan serta manfaat pembangunan dan atau peningkatan pelayanan transportasi perkotaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diusulkan.

BAB IV PENETAPAN PENGHARGAAN Pasal 31 Perhitungan Nilai Akhir dari Hasil Penilaian Tahap I, II dan III untuk penentuan Penerima Penghargaan Sertifikat, Plakat dan Piala Wahana Tata Nugraha Kategori, Piala Wahana Tata Nugraha , Wahana Tata Nugraha Kencana, Wahana Tata Nugraha Wiratama dan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana lakukan berdasarkan penilaian aspek sesuai dengan bobot tahapan penilaian sebagaimana dalam lampiran IV. Pasal 32 (1) Berdasarkan Perhitungan Nilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, usulan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha disahkan secara pleno oleh Panitia Tingkat Nasional yang dihadiri masing – masing Ketua Tim Penilai Tahap III dan 1 (satu) orang pendamping, yang dipimpin oleh Ketua Umum Panitia Tingkat Nasional. (2) Usulan Kepala Daerah penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya disahkan secara pleno oleh Panitia Tingkat Nasional yang dihadiri oleh Tim Penilai Wahana Tata Nugraha Wirakarya, yang dipimpin oleh Ketua Umum Panitia Tingkat Nasional.

17

(3) Ketua Umum Panitia Tingkat Nasional menyampaikan usulan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal dapat menyempurnakan usulan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (5) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhak sebagai penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha dan/atau Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya. Pasal 33 Penyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wirakarya dilakukan pada bulan September dalam rangka hari Perhubungan dan/atau pada acara lain yang diputuskan oleh Menteri. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 34 (1)

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha, dilakukan monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

(2)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari wakil Panitia Tingkat Provinsi dan wakil Panitia Tingkat Nasional.

(3)

Tim monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan hasil monitoring evaluasi dan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

18

BAB VI PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2496/AJ.406/DRJD/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 30 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD Drs. SUROYO ALI MOESO Pembina Utama Madya (IVd) NIP 19531018 197602 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menteri Perhubungan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan informasi; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Para Gubernur seluruh Indonesia; Para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia; Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; Para Kepala Dinas LLAJ / Perhubungan Propinsi di seluruh Indonesia; Para Kepala Dinas LLAJ / Perhubungan Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

19

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT No Tanggal

: SK.1905/KP 801/DRJD/2010 : 30 Juni 2010

Bagan Alir Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha MULAI

Pembentukan Panitia Tingkat Nasional (PTN) (SK Menteri Perhubungan RI) PTN informasikan ke Gubernur perihal penyelenggaraan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Pembentukan Panitia Tingkat Propinsi (PTP) (SK Gubernur) Penilaian Tahap I Administrasi PTP menyeleksi untuk mengajukan Kota Terpilih ke Tingkat Nasional

Kota Terpilih Diterima Oleh PTN Penilaian Tahap II Kegiatan Penilaian Teknis dan Operasional Pembentukan Tim Penilai Lapangan yang terdiri dari: 1. Pejabat Struktural yang mewakili Panitia Tingkat Provinsi 2. Wakil Perguruan Tinggi/Akademisi di Bidang Transportasi 3. Pejabat Struktural yang mewakili Panitia Tingkat Nasional Kunjungan PenilaianTeknis dan Operasional

Analisis PenilaianTeknis dan Operasional Kab/Kota yang lolos Nominasi + Bukan Nominasi Pemenang WTN Penilaian Tahap III Lapangan dan Komitmen (Political Will) Kepala Daerah Tim Penilai WTN Tingkat Nasional Melakukan Pembinaan Daerah dan Expose Nominasi Pemenang ke MENHUB

SELESAI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD

I-1

Drs. SUROYO ALIMOESO PEMBINA UTAMA MADYA (IVd) NIP.19531018 197602 1 00 1 )

LAMPIRAN II

FORMULIR PENILAIAN TAHAP I ADMINISTRASI

UNTUK PESERTA (KOTA/KABUPATEN)

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

WAHANA TATA NUGRAHA LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT : SK.1950/KP 801/DRJD/2010 : 3 Juni 2010 FORMULIR PENILAIAN ADMINISTRASI

TAHUN PENILAIAN NAMA KOTA / IBUKOTA DAERAH KOTA / KABUPATEN PROPINSI

: ………………………......................................................................... : ........................... ................................... ................. : ........................... ................................... ................. : ................................... ................................... ...............................

JUMLAH PENDUDUK : ................................... ................................... ............................... KLASIFIKASI KOTA / IBUKOTA (berdasarkan jumlah penduduk) :  Kota Raya/ Metropolitan ( Penduduk > 1.000.000 )   

Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil

( 500.000 < Penduduk ≤ 1.000.000 ) ( 100.000 ≤ Penduduk ≤ 500.000 )

( Penduduk <100.000 )

Instansi yang menangani Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Kota : ………………………...................................................................... Alamat Korespondensi : ………………………....................................................................... ………………………...................................................................... Kode Pos : ………………………..................................................................... Nomor Telephone : ………………………...................................................................... Nomor Faxmile : ………………………...................................................................... e-mail : ………………………......................................................................

CATATAN : 1. Data yang diisi adalah data Ibukota Kabupaten/Kota yang diikutsertakan lomba. 2. Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah untuk seluruh Wilayah Kota atau untuk seluruh Wilayah Kabupaten. 3. Yang dimaksud dengan “Kota / Ibukota” adalah untuk seluruh Wilayah Kota atau hanya untuk Wilayah Ibukota Kabupaten atau Kota yang ditunjuk oleh Kabupaten. 4. Jika formulir yang disediakan tidak mencukupi, dapat dilampirkan formulir sendiri sesuai format formulir. 5. Untuk jawaban pilihan, beri tanda (√) atau diberi lingkaran pada jawaban yang dipilih. 6. Kesalahan/kekeliruan pengisian dapat mengurangi nilai administrasi ! 7. Pengisian form ini dianjurkan mengikuti buku petunjuk yang disediakan.

1

DATA PENDUKUNG 1) Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita.

Jumlah Penduduk (Jiwa)* No

Tahun

Kota/Ibukota Kabupaten

(1) (2) (3) 1 2 3 Sumber : .............................................................

Daerah (4)

Pendapatan Perkapita Daerah (Rp) (5)

2) Luas Ibu Kota Kabupaten atau Kota.

No.

Peruntukan

(1) 1. 2. 3. 4. 5.

(2)

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jalan Perdagangan Industri Perumahan Perkantoran dan jasa

Fasilitas umum Daerah terbuka Pertanian Perkebunan Daerah hijau Lain-lain Total Sumber : ...............................

Kota/Ibukota Kabupaten Luas % 2 (km ) (3) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

…… …… …… …… …… …… ……

Daerah Luas (km2)

% (4)

…… …… …… …… ……

…… …… …… …… ……

…… …… …… …… …… …… ……

…… …… …… …… …… …… ……

WAHANA TATA NUGRAHA 3) Letak dan karakteristik geografis

No

Tahun Topografi

Posisi Geografi

Ketinggian

(1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3 Sumber : .............................................................

Fungsi Kota

Jumlah Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

4) Program Prioritas transportasi 3 tahun terakhir.

No

Tahun

Bidang

Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3 Sumber : .............................................................

Sasaran

Output

Ket

(6)

(7)

(8)

1

WAHANA TATA NUGRAHA 5) Jumlah penduduk menurut kelompok umur

No Tahun (1) 1 2 3

(2)

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 29

30 - 34

40 - 44

45 - 49

> 50

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Sumber : ............................................................. 6) PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB

No.

Peruntukan

Tahun …

(1)

(2)

(3)

PDRB Wilayah PDRB Perkapita Sektor Pertanian Sektor Pertambangan Sektor Pengolahan Sektor Migas Sektor Non Migas Sektor Listrik Sektor Bangunan Sektor Perdagangan Sektor Pengangkutan Sektor Keuangan Sektor Jasa Keterangan Total Sumber : ............................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tahun …

Tahun …

(4)

(5)

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

……

……

2

WAHANA TATA NUGRAHA 7) Trip rate dan okupansi kendaraan

No

Tahun

Trip rate

Okupansi

Keterangan

(1) (2) (3) (5) 1 2 3 Sumber : ............................................................. Catatan: Trip rate diisi jika Kabupaten/Kota Pernah mengadakan asal – tujuan perjalanan 8) Jumlah kepemilikan SIM

No

Tahun

A (3)

B1 (4)

Jenis Sim B2 (5)

(1) (2) 1 2 3 Sumber : .............................................................

C (6)

D (7)

Total (8)

9) Pelanggaran Lalu lintas

No

Tahun

Jenis Angkutan

Jumlah Kasus yg dikirim ke pengadilan (4)

(1) (2) (3) 1 2 3 Sumber : .............................................................

Jumlah terdakwa yang hadir (5)

Denda (Rp) (6)

Jumlah perkara yang diselesaikan (7)

Jumlah Tilang

Ket

(8)

(9)

3

WAHANA TATA NUGRAHA 10) Daerah rawan kecelakaan

No

Tahun

Nama Lokasi

Pelanggaran

(1) (2) (3) (4) 1 2 3 Sumber : .............................................................

Banyak Kecelakaan

Kecelakaan

Jumlah Kejadian

(5)

(6)

(7)

11) Lampirkan buku “Pemda Dalam Angka” yang dikeluarkan oleh BPS setempat.

4

WAHANA TATA NUGRAHA 1. PERENCANAAN A. Dokumen Perencanaan Transportasi 1) Bagaimana ketersediaan dokumen rencana induk/Tatralok di daerah saudara ?

No

Keberadaan dokumen

Jenis Dokumen

Ada/Tidak (1) 1 2

(2)

(3)

Tatralok Rencana Induk / Masterplan

Kebaruan/Revisi Dokumen Tahun Penyusunan/ Tahun Revisi (4)

Biaya Penyusunan (Rp.) (5)

2) Bagaimana isi kelengkapan dokumen rencana induk/Tatralok dan data/analisis transportasi di daerah saudara ? Kelengkapan Dokumen No

Jenis Dokumen

Tujuan, Visi, Misi Ada/Tidak

(1) 1 2 ... N

(2)

(3)

Kebijakan Pengembangan Ada/Tidak

(4)

Data / Analisis Pendukung Kinerja Kinerja Kinerja Moda Angkutan Jaringan Transportasi Umum Jalan Selain Jalan

Rencana Pengembangan

Program Pengembangan

Tahapan Pelaksanaan

Data O/D

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

(5)

(9)

(11)

(13)

(15)

(17)

(19)

5

WAHANA TATA NUGRAHA 3) Apakah di daerah saudara terdapat dokumen perencanaan transportasi lainnya (studi atau penelitian transportasi) ?

 Ya *)

 Tidak

*) Bila ada, mohon tuliskan dokumen perencanaan tersebut pada table berikut. No

Nama Dokumen / Studi-studi

(1) 1 2 3

(2)

Tahun Penyusunan / Revisi Dokumen (3)

Biaya Penyusunan (Rp.) (4)

n

6

WAHANA TATA NUGRAHA 4) Bagaimana kondisi database transportasi di daerah anda ? (Jika data tersebut ada, mohon dilampirkan dokumen tersebut)

No

Jenis Database

Keberadaan Database Ada/ Tidak

1

2

3

4

5

Pelengkapan Peta Dilengkapi Peta/Tidak

Dilengkapi GIS/ Tidak

Pembaruan Data Ada/ Tidak

Kondisi jaringan jalan (mencakup data geometrik dan kerusakan jalan, termasuk lokasi parkir) Kinerja jalan dan persimpangan (mencakup data lalulintas, kecepatan, tundaan, dlsb) Perlengkapan jalan (mencakup data rambu, marka, dan APILL, serta fasilitas pejalan kaki) Jaringan trayek (mencakup data panjang, jumlah armada, waktu perjalanan, tarif, dlsb) Prasarana pelayanan angkutan umum (mencakup data terminal dan halte)

7

WAHANA TATA NUGRAHA B. Pelaksanaan Program Transportasi 1) Uraikan kegiatan yang dilakukan pada instansi anda dalam 2 tahun terakhir No .

Jenis Kegiatan

Prasarana Jalan

Tahun ..... Perlengkapan Lalu Jalan lintas

Angkutan Umum

Prasarana Jalan

Tahun....... Perlengkapan Lalu Jalan lintas

(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) 1 Perencanaan 2 Survei 3 Konstruksi 4 Pemeliharaan 5 Manajemen 6 Operasional 7 Monitoring dan evaluasi 8 Pengawasan 9 Sosialisasi Keterangan: 1. DIPA dan copy Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati/Walikota kepada DPR yang dilegalisir wajib dilampirkan

(9)

Angkutan Umum (10)

8

WAHANA TATA NUGRAHA 2. PENDANAAN SEKTOR TRANSPORTASI A. Alokasi dana untuk kegiatan LLAJ dalam Dinas dibawah ini selama 3 tahun terakhir

No

Peruntukan/Alokasi

Dana APBD (Juta Rupiah) Tahun ... Tahun… (3) (4)

(1) (2) Sarana dan Prasarana LLAJ 1 2 3 ... N TOTAL Jalan dan Jembatan 1 2 3 ... N TOTAL Sumber: Catatan : *) Data tiga tahun terakhir

Tahun... (5)

Dana APBN (Juta Rupiah) *) berupa DAK, hibah, bantek, pendampingan, dll Tahun … Tahun ... Tahun ... (6) (7) (8)

Sumber Lain (Juta Rupiah) **) berupa swadaya masyarakat, sponsor, perusahaan, dll Tahun ... Tahun ... Tahun ... (9) (10) (11)

9

WAHANA TATA NUGRAHA Keterangan: Data DIPA dan Bukti Pendukung lain (MoU, Surat Keterangan, Kontrak, dlsb) wajib dilampirkan; 1. Peruntukan/alokasi Dinas Perhubungan meliputi : A. Fisik

1. Program Aksi Keselamatan

2. Perlengkapan Jalan

3. Lain-lain

B. Non Fisik

1. Sosialisasi

2. Diklat

3. Pemeriksaan Kendaraan

4. Subsidi Angkutan Umum 5. Proyek percontohan

2. Peruntukan/alokasi Dinas PU-Bina Marga meliputi jalan dan jembatan (perencanaan, konstruksi, pemeliharaan, dll);

3. Peruntukan/alokasi Dinas Pertamanan meliputi PJU, terminal, shelter, dll:

4. Setiap sumber pendanaan adalah berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi nilai total pada formula pendanaan sektor transportasi bagi Kota Sedang dan Kota Kecil

10

WAHANA TATA NUGRAHA B. Berapa jumlah PAD di Daerah Saudara yang diterima dari jenis-jenis pendapatan berikut ?

No (1) 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Pendapatan

(2) Pajak Kendaraan Bermotor Terminal Parkir Ijin Trayek Pengujian Pajak BBM Lain-lain (bidang LLAJ) Total % terhadap total PAD Sumber: Catatan : *) Data tiga tahun terakhir

Jumlah Pendapatan (Juta rupiah) Tahun.. (3)

Tahun.. (4)

Tahun.. (5)

Keterangan (6)

11

WAHANA TATA NUGRAHA 3. KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Kelembagaan No. 1 2 3 ........ n

Nama Unit Kerja/Organisasi

Perda

Struktur Organisasi

Tupoksi

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Kepemilikan Gedung Perkantoran Ada/Tidak

TOTAL

B. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Perkotaan No. 1 2 3 ........ n

Jenis Peraturan

Nomor Peraturan

Nama Peraturan

TOTAL

12

WAHANA TATA NUGRAHA 4. SUMBER DAYA MANUSIA A. Uraikan kualifikasi dari pejabat struktural yang ada pada Dinas Perhubungan di Kota/Kab. 1) Apa Nama Unit Kerja/ Kantor/ Dinas yang menangani sektor Perhubungan di Daerah Saudara?, sebutkan: ……………………… 2) Apa Unit kerja tersebut sudah ditetapkan dengan PERDA: ( sudah / belum ) 3) 6. Bila “sudah”, Lampirkan PERDA tersebut. 4) Lampirkan pula Struktur Organisasi Unit Kerja dan Nama Pejabatnya. Eselon/Golongan No (1) 1

2

3

Jabatan (2) Kadishub

Wakadishub

Kabag Tata Usaha/Sekret aris Dinas

Kepala Bidang dibidang LLAJ 1. … 4 2. … 3. … n Keterangan:

Nama (3)

Persyarat an (4) II / IV b

II / IV a

III / IV a

III / IV a

Fakta (5)

Pendidikan Persyarat an (7) S1

S1

S1

S1

Fakta (8)

Diklat Penjenjangan Persyarat Fakta an (10) (11) Spamen

Spamen

Spama

Adum

Diklat Teknis (Wajib) Persyaratan

(13) - Diklat Transportasi, bidang darat /laut/ udara/postel (minimal 2); - Manajemen Transportasi - Diklat Transportasi, bidang darat /laut/ udara/postel (minimal 2); - Manajemen Transportasi - Manajemen Transportasi - Pendidikan Teknis/Operasional, salah satu moda transportasi - Diklat Transportasi, bidang darat /laut/ udara/postel (minimal 2); - Manajemen Transportasi

Diklat Teknis (Penunjang) Fakta

(14)

Persyaratan

(16) - Diklat Perencanaan Nasional; - Diklat Perencanaan Kerja Terpadu - Kursus Kepemimpinan - Diklat Pengawasan & Pemeriksaan - Diklat Perencanaan Nasional; - Diklat Perencanaan Kerja Terpadu - Kursus Kepemimpinan - Diklat Pengawasan & Pemeriksaan - Sistem Adm.Perkantoran, Kepegawaian/Keuangan & Perlengkapan; - Diklat Protokol, Hukum, Humas; - Kursus TU, Naskah & Kearsipan; - IKMN - Diklat Perencanaan Nasional; - Diklat Perencanaan Kerja Terpadu - Kursus Kepemimpinan - Diklat Pengawasan & Pemeriksaan

Pengalaman Kerja di Bidang Perhubungan(Deskripsi/Tahun) Fakta

Persyaratan

(17)

(19)

Pernah menduduki Jabatan Eselon III Sektor Perhubungan Pernah menduduki Jabatan Eselon III Sektor Perhubungan Pernah menduduki Jabatan Eselon IV Sektor Perhubungan Pernah menduduki Jabatan Eselon IV Sektor Perhubungan

Bukti pendukung & kelengkapan dokumen yang membuktikan kesesuaian fakta dengan persyaratan wajib dilampirkan; Referensi SE Menhub 10/2006 tentang Persyaratan Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Di Daerah

13

Fakta (20)

WAHANA TATA NUGRAHA 5) Uraikan Komposisi Pegawai Dinas menurut tingkat pendidikan formal No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai (Orang)

(1) (2) 1 S-3 2 S-2 3 S-1/D4 4 DIII/Akademi 5 DII 6 SLTA dan lebih rendah Jumlah Keseluruhan Pegawai Sumber :………

(3)

B. Uraikan kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal beserta nama yang bersangkutan (jika ada). No Nama Jabatan Ada / Tidak Ada SK Penugasan (1) (2) (3) (4) (6) 1 Kepala UPTD Terminal 2 Kepala Tata Usaha 3 Ka Unit… 4 Ka Unit… 5 Ka Unit… 6 Dst…

C. Uraikan kualifikasi petugas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dan beserta nama yang bersangkutan (jika ada). Persyaratan No (1) 1 2 3 N

Nama Jabatan/Kualifikasi Petugas (2)

(3)

Pendidikan

Pangkat / Golongan

Kepemilikan SIM

Diksar PKB

Prestasi Kerja

(4)

(6)

(8)

(10)

(12)

Sehat Jasmani Rohani (14)

Pengalaman Kerja

% Kesesuaian

(16)

(18)

Keterangan: - Jabatan antara lain pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia; - Pengalaman kerja tidak diisikan untuk pelaksana pemula; - Bukti pendukung & kelengkapan dokumen wajib dilampirkan; - Referensi SK Dirjen Nomor 1076 Tahun 2005 tentang Penguji Kendaraan Bermotor (persyaratannya dirinci dalam software); - Untuk Kota Sedang & Kota Kecil yang belum memiliki Unit PKB tidak mempengaruhi penilaian.

14

WAHANA TATA NUGRAHA D. Uraikan kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir beserta nama yang bersangkutan (jika ada).

No (1) 1 2 3 4 5 6

5. ANGKUTAN

Nama (2)

Jabatan (3) Kepala UPTD Parkir Kepala Tata Usaha Ka Unit …. Ka Unit . . . . Ka Unit . . . . Ka Unit . . . .

Ada / Tidak Ada (4)

SK Penugasan (6)

a. Aksesibilitas angkutan perkotaan No (1) 1 2 3 4

Status Jalan (2) Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jalan Kota Jumlah

Panjang Jalan (Km) Wilayah Wilayah Ibukota Kabupaten Kabupaten (3) (4)

Panjang Jalan yang Dilayani Trayek (Km) Wilayah Kabupaten

Wilayah Ibukota Kabupaten atau Kota

(5)

(6)

Keterangan : Dilampirkan Peta Jaringan Trayek dan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan Jaringan trayek yang ada.

15

WAHANA TATA NUGRAHA b. Kinerja Angkutan Umum

Jumlah Armada dan Panjang Trayek Posisi Tahun terakhir. No (1) 1 2 3 …. …. …. n

No/kode trayek (2)

Panjang trayek (km) (3)

BB I

R (4)

Jumlah armada (unit) BS BK I R I R (5) (6)

MPU I R (7)

Jumlah

Keterangan : Data harus diisi untuk semua trayek angkutan umum perkotaan: I = Izin BB = Bus Besar R = Realisasi BS = Bus Sedang BK = Bus Kecil MPU = Mobil Penumpang Umum

16

WAHANA TATA NUGRAHA c. Jumlah Sarana Angkutan (umum dan pribadi). No

Jenis Kendaraan

Tahun.. (unit)

Tahun Tahun.. (unit)

Tahun.. (unit)

(1) 1 2 3 4

(2) Sepeda motor Mobil Penumpang Mobil Barang Mobil bus *. Umum Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil *. Bukan umum 5 Kendaraan Khusus 6 Mobil Penumpang Umum 7 Kendaraan Roda Tiga Jumlah Sumber: Catatan : *) Data tiga tahun terakhir d. Jumlah kendaraan wajib uji dan realisasi. Tahun.. (unit) No

Wajib Uji (1) 1

Tahun.. (unit)

Tahun.. (unit)

Jenis Kendaraan (2) Bus Umum *. Ukuran besar *. Ukuran sedang *. Ukuran kecil Bus Bukan Umum Mobil Penumpang Umum Taksi Kendaraan roda 3 Pick up Truk sedang Truk berat Kereta gandengan Kereta tempelan Penarik (tractor head)

(3)

Realisasi

Wajib Uji

Realisasi

(4)

Wajib Uji

Realisasi (5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Sumber: Catatan : *) Data tiga tahun terakhir

17

WAHANA TATA NUGRAHA e. Jumlah kendaraan yang tidak lulus uji No (1) 1

Jenis Kendaraan (2) Bus Umum *. Ukuran besar *. Ukuran sedang *. Ukuran kecil 2 Bus Bukan Umum 3 Mobil Penumpang Umum 4 Taksi 5 Kendaraan roda 3 6 Pick up 7 Truk sedang 8 Truk berat 9 Kereta gandengan 10 Kereta tempelan 11 Penarik (tractor head) Jumlah Catatan : *) Data tiga tahun terakhir

Tahun.. (unit) (3)

Tahun.. (unit) (4)

Tahun.. (unit) (5)

f. Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor No

Jenis kendaraan

Tahun..(unit)

Tahun.. (unit)

Tahun..(unit)

(1) 1 2 3 4

(2)

(3)

(4)

(5)

Sepeda Becak Andong/dokar lain-lain Jumlah Sumber : Catatan : *) Data tiga tahun terakhir

18

WAHANA TATA NUGRAHA g. Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek No (1) 1 2 3 4 5

Jenis kendaraan (2) Taksi dengan argometer Kendaraan sewa Bus pariwisata Angkutan Kawasan Tertentu/Kendaraan roda 3 Lain-lain a. Taksi tanpa argo b. ojek c. becak bermotor d. . . . Jumlah

Tahun.. (unit) (3)

Tahun.. (unit) (4)

Tahun.. (unit) (5)

Sumber Catatan : *) Data tiga tahun terakhir h. Kemudahan Mendapatkan Angkutan

No/Kode No Trayek (1) 1 2 3 N

Jenis Angkutan Umum

Jumlah Armada Operasi (unit)

(3)

(4)

(2)

Rata-rata Rit per hari

Kapasitas Tempat Duduk (seat/hari)

Load Factor (%)

Jam Operasi (jam) Sibuk

(5)

(6)=(3)*(4)*(5)

(7)

Tidak sibuk (8)

Lama Perjalanan Per Rit (menit/rit) Sibuk

Tidak sibuk (9)

Total Rata-rata

Keterangan: 1. Data harus diisi untuk semua trayek angkutan umum perkotaan 2. Jenis angkutan umum pada kolom (3) terdiri dari Bus Besar (BB), Bus Sedang (BS), Bus Kecil (BK), Mobil Penumpang Umum (MPU), Bemo (BM). 3. Jumlah armada operasi pada kolom (4) merujuk kepada data operasi (O) untuk setiap jenis angkutan umum sebagaimana disampaikan pada Tabel No. 3 di atas 4. Rata-rata rit perhari, jam operasi, load factor, dan lama perjalanan per rit pada kolom (5), (7), (8), (9) diperoleh dari hasil survei evaluasi penyelenggaraan angkutan umum yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan setempat setiap 6 bulan sekali.

19

WAHANA TATA NUGRAHA i. Waktu yang diperlukan dalam pengurusan ijin trayek No. (1) 1 2 3 ....... n

Plat Kendaraan (2)

Trayek (3)

Permohonan Jam Tanggal (4) (5)

Ijin Keluar Jam Tanggal (6) (7)

Waktu (8) = (4)-(6)

Jumlah waktu Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek

Keterangan : Sampel data minimal 5 kendaraan setiap bulan, data harus dilengkapi dengan surat permohonan dan surat ijin trayek

20

WAHANA TATA NUGRAHA j. Biaya Transportasi Biaya transportasi per km moda Panjang trayek atau Panjang No. Jenis Moda Perjalanan (km) Trayek Tetap (Untuk trayek tetap diisikan no trayek) 1 2 3 4 5 Jumlah untuk trayek tetap Trayek Tidak Tetap (taksi) + (dicantumkan asal tujuannya) 1 2 3 4 5 Jumlah untuk trayek tidak tetap Moda Informal (ojek, becak, delman, dsb) + (dicantumkan asal tujuannya) 1 2 3 4 5 Jumlah untuk moda informal Rata-rata nilai biaya transportasi per moda (5J1)

Tarif Moda (Rp)

Tarif/ Km (Rp/Km)

Keterangan: • Sampel masing-masing moda minimal 5 trayek/asal-tujuan; • Setiap moda untuk trayek tetap, trayek tidak tetap & moda informal bila tidak tersedia bagi Kota Sedang & Kota Kecil adalah tidak mempengaruhi nilai total pada formula “biaya transportasi per km moda”; • Bagi Kota Kecil yang tidak memiliki angkutan kota trayek tetap namun memiliki akses bagi angkutan perbatasan yang melintasi internal wilayahnya, maka dapat menggunakan data angkutan perbatasan tersebut sebagai moda trayek tetap.

21

WAHANA TATA NUGRAHA 6.PRASARANA

A. Panjang dan lebar perkerasan jalan menurut Status untuk 3 tahun terakhir Tahun.. Tahun.. Tahun.. No Status Panjang Lebar Panjang Lebar Panjang Lebar Keterangan (Km) (m) (Km) (m) (Km) (m) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Sumber: Catatan : *) Data tiga tahun terakhir B. Kondisi jalan saat ini (Tahun ...). No

Status

(1) (2) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Sumber:

Baik (Km) (%) (3) (4)

Kondisi Sedang (Km) (%) (5) (6)

Rusak (Km) (%) (7) (8)

C. Nama terminal, tipe, luas, dan pengelola No (1) 1 2 3 …. …. n Sumber:

Nama Terminal

Tipe

(2)

(3)

Luas (m2) (4)

Instansi Keterangan Pengelola (5) (6)

D. Lampirkan PERDA dan peta lokasi terminal.

22

WAHANA TATA NUGRAHA E. Fasilitas terminal yang dimiliki. Nama Terminal : ………………………..

No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fasilitas (2) Pelataran kedatangan bus Pelataran parkir bus Kantor Terminal Ruang tunggu penumpang WC/toilet Pelataran parkir pengunjung Jalan lingkungan Papan pengumuman Daftar/papan tarif pertrayek Daftar/papan petunjuk jurusan Pelataran keberangkatan bus Pelataran tunggu penumpang Menara Pengawas Kafetaria Mushola Ruang perwakilan agen Taman/penghijauan Total Sumber: Catatan: berilah tanda "V" yang sesuai

Keberadaan Ada Tidak ada (3) (4)

Kondisi Baik Tidak baik (5) (6)

Keterangan (7)

F. Lampirkan “lay-out” masing-masing terminal.

23

WAHANA TATA NUGRAHA G. Ketersediaan Tempat Perhentian Angkutan Umum. Jumlah shelter/ Halte bus yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya.

No

Dengan bangunan : Tanpa bangunan : shelter/halte bus (buah) Dibutuhkan Terpasang Dibutuhkan Terpasang (3) (4) (5) (6)

Status

(1) (2) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Sumber:

H. Lampirkan Peta Lokasi shelter/ halte bus, pada jalan-jalan sesuai jawaban pada Nomor. 61. I. Apakah di Daerah Saudara ada fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) ? ( Ada / Tidak ) J. Jika “Tidak”, dimana pengujian dilakukan ? (

Dinas Kab/Kota /

Kerjasama ……………….)

K. Berapa unit PKB yang tersedia, kapasitasnya, dan rata-rata realisasi pelaksanaan? Jumlah …… Unit , Kapasitas ………. Kend/hari/unit Realisasi rata-rata ………. Kend/hari/unit L. Jenis alat uji yang digunakan. Mekanis …….. unit Non Mekanis …….. unit

24

WAHANA TATA NUGRAHA M. Jika unit PKB menggunakan alat uji mekanis, peralatan apa saja yang dimiliki dan bagaimana kondisinya ? Nama / lokasi unit pengujian : ………………………….. No

Perlengkapan dan Alat Uji

Tahun Pengadaan

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2)

(3)

(1)

(4)

Penilaian (6)

Carlift/pitlift Wheel Suspension Tester Axle Load Tester Brake Slip Tester Side Slip Tester Speedometer Tester Head Light Tester CO/HC Tester Smoke Tester Sound Level Tester Light Meter Compressor Generator Set

N. Waktu yang diperlukan dalam pengurusan PKB No.

Berfungsi

Kondisi Tidak berfungsi (5)

Plat Kendaraan (2)

1 2 3 4 5

Trayek (3)

Lama Proses Uji (menit) (4)

Permohonan Jam Tanggal (5) (6)

Ijin Keluar Jam Tanggal (7) (8)

Waktu (9)=(7)-(5)

Jumlah waktu Rata-rata waktu pengurusan PKB

Keterangan : Sampel data minimal 5 kendaraan, angkutan umum minimal 3 dan truk minimal 2.

25

WAHANA TATA NUGRAHA 7. LALU LINTAS A. Dokumen Aksesibilitas Jalan Panjang jalan perkotaan menurut status jalan saat ini No

Nama Ruas Jalan

Status Jalan

Fungsi Jalan

1 2 3

n

Kabupaten

Panjang Ruas Jalan (km) Ibukota Kabupaten atau Kota

Total Panjang Jalan Perkotaan (a) Total Luas Perkotaan (b)

Keterangan : Untuk status jalan diisi : N = Jalan Nasional P = Jalan Propinsi

Untuk fungsi jalan diisi : AP = Arteri Primer KP = Kolektor Primer LP = Lokal Primer

K = Jalan Kabupaten / Kota AS = Arteri Sekunder KS = Kolektor Sekunder LS = Lokal Sekunder

B. Ketersediaan Kelengkapan Jalan Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan, sudah terpasang dan kondisinya. Terpasang Panjang Jalan Perkotaan Perkiraan Jumlah Jumlah Selisih Dengan N Status /Ibukota Kabupaten Rambu Yang Rambu Kebutuhan Rambu o Baik Rusak (km) Dibutuhkan Eksisting (1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) - (6) ) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Keterangan: 1. Untuk Kolom (4) perkiraan kebutuhan rambu per km panjang jalan = koefisien x panjang jalan (Cetak Biru Lalin Perkotaan BSTP Dephub, 2008) : 2. Kondisi rambu yang dimaksud baik pada kolom (6) adalah kondisi fisik rambu yang masih dapat dilihat oleh pengguna jalan.

26

WAHANA TATA NUGRAHA C. Panjang jalan yang membutuhkan marka, sudah dilengkapi marka dan kondisinya.

No

Status

(1) (2) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah D.

Panjang Jalan Perkiraan Perkotaan Jumlah / Ibukota Marka Yang Kabupaten Dibutuhkan (km) (3) (4)

Terpasang Jumlah Marka Eksisting (5)

Baik

Rusak

(6)

(7)

Jumlah Kekurangan / Kelebihan Marka (8) = (4) - (6)

Jumlah APILL yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya. No

Jenis

Jumlah Titik

Jumlah APILL Eksisting (4)

Terpasang Baik

Selisih Dengan Rusak Kebutuhan APILL

(1) (2) (3) (5) (6) (7) = (4) - (5) 1 Simpang 4/lebih (*) 2 Simpang 3 (*) Jumlah titik di ruas & simpang untuk 3 Pelican-cross Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning 4 Light Jumlah Keterangan : 1. Kondisi APILL dikatakan baik pada kolom (5), jika lampu APILL menyala secara bergantian dan tidak berkedip,; 2. (*) simpang utama = membutuhkan APILL;

27

WAHANA TATA NUGRAHA E.

Jumlah pagar pengaman yang dibutuhkan, dan terpasang: No

Status

(1) (2) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah

F.

Dibutuhkan (3)

Terpasang Baik Rusak (4) (5)

Selisih Dengan Kebutuhan (6) = (3) – (4)

Keterangan: 1. Jumlah pagar pengaman yang dibutuhkan pada kolom (3) dihitung sesuai dengan lokasi yang membutuhkan pagar pengaman yakni pada sisi jalan yang kondisi geologinya membahayakan, sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya, sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya, sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya; 2. Pagar pengaman yang dimaksud baik pada kolom (4) adalah jika fungsi pencegah keluarnya kendaraan dari jalur lalu lintas masih dapat dijalankan, dengan persyaratan kondisi lempengan besi, tiang penyangga dan pengikatnya tidak berubah bentuk maupun lokasinya seperti pada saat pemasangan; 3. Referensi penetapan jumlah lokasi dan kriteria pemasangan/kondisi pagar pengaman adalah KM 3/1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Jumlah Cermin Tikungan yang dibutuhkan, dan terpasang: No

Status

Dibutuhkan

Terpasang Baik Rusak (4) (5)

Selisih Dengan Kebutuhan (6) = (3) – (4)

(1) (2) (3) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Keterangan: 1. Jumlah cermin tikungan yang dibutuhkan pada kolom (3) dihitung sesuai dengan lokasi yang membutuhkan cermin tikungan, yakni pada tepi jalan di lokasi-lokasi yang pandangan pengemudi kendaraan bermotor sagat terbatas atau terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan jalan. 2. Cermin tikungan yang dimaksud baik pada kolom (4) adalah jika fungsi penambah jarak pandang pengemudi masih dapat dijalankan, dengan persyaratan kondisi cermin, binkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya tidak mengalami perubahan seperti pada saat pemasangan.

28

WAHANA TATA NUGRAHA G. Jumlah Pita Penggaduh yang dibutuhkan, dan terpasang: No

Status

Dibutuhkan

Terpasang Baik Rusak (4) (5)

Kekurangan

(1) (2) (3) (6) = (3) – (4) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Keterangan: 1. Jumlah pita penggaduh yang dibutuhkan pada kolom (3) dihitung sesuai dengan lokasi yang membutuhkan pita penggaduh, yakni pada bagian-bagian jalan di mana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi agar lebih meningkatkan kewaspadaan. 2. Pita penggaduh yang dimaksud baik pada kolom (4) adalah jika fungsi penambah kewaspadaan pengemudi masih dapat dijalankan, dengan persyaratan kondisi marka atau bahan lain tidak mengalami perubahan seperti pada saat pemasangan. 3. Referensi penetapan jumlah lokasi dan kriteria pemasangan/kondisi pita penggaduh adalah KM 3/1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

H. Jumlah panjang jalan yang dilengkapi trotoar, jumlah kebutuhan trotoar & kondisinya: Panjang Jalan Terpasang Jumlah Perkotaan / Jumlah Kekurangan / No Status Ibukota Eksisting Baik Kelebihan Kabupaten Rusak Trotoar (km) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) – (5) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan Kabupaten 3 /Kota Jumlah Keterangan : 1. Kondisi trotoar yang dimaksud baik pada kolom (5) adalah kondisi fisik trotoar yang permukaannya tidak rusak dan tidak membahayakan pejalan kaki. 2. Referensi mengenai penyediaan trotoar adalah KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

29

WAHANA TATA NUGRAHA I. Jumlah PJU yang terpasang & kondisinya:

No

Status

Panjang Jalan Perkiraan Perkotaan Jumlah PJU Jumlah / Ibukota Yang Eksisting Kabupaten Dibutuhkan (km) (3) (4) (5)

Terpasang Baik

Jumlah Kekurangan Rusak / Kelebihan PJU

(1) (2) (6) (7) (8) 1 Jalan Nasional 2 Jalan Propinsi Jalan 3 Kabupaten/Kota Jumlah Keterangan : 1. Kondisi PJU yang dimaksud baik pada kolom (6), jika lampu PJU menyala pada malam hari atau pada kondisi tertentu yang membutuhkan penerangan. 2. Referensi mengenai penyediaan PJU adalah KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

J. Kinerja Jaringan Jalan Kinerja Ruas Jalan pada jam sibuk, pada jalan-jalan utama: No (1) 1 2 3 n

Ruas Jalan *) (2)

Fungsi Jalan (3)

Volume Lalulintas (kend/jam) (4)

Kapasitas (kend/jam) (5)

V/C Ratio

Kecepatan (km/jam)

(6)

(7)

Jumlah

Keterangan : Jumlah sampel (n) wajib minimal 10 ruas jalan untuk seluruh jenis kota, yang meliputi: a. Dua ruas jalan yang membelah kota dari Utara ke Selatan; b. Dua ruas jalan yang membelah kota dari Barat ke Timur; c. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah KTL (Kawasan Tertib Lalulintas); d. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah CBD; e. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah Non-CBD

30

WAHANA TATA NUGRAHA L. Tingkat Resiko Kecelakaan

No

Korban Kecelakaan

(1) 1 2 3 4 5

(2) Meninggal dunia Luka berat Luka ringan Kerugian Materi (Rp) Jumlah Kejadian Kecelakaan

Jumlah Korban Tahun.. Tahun.. Tahun.. (3) (4) (5)

Ratarata (6)

M. Jumlah kecelakaan dan akibat yang disebabkan pada 1 (satu) tahun terakhir No.

Jenis Kecelakaan

(1)

(2)

1

Jumlah Kejadian Kecelakaan (3)

Akibat Kecelakaan Meninggal Dunia Luka Berat (4) (5)

Luka Ringan (6)

Mobil pribadi vs mobil pribadi

Mobil pribadi vs mobil penumpang umum Mobil pribadi vs truk Mobil pribadi vs bis

Mobil pribadi vs sepeda motor 2

Mobil pribadi vs pedesterian Kecelakaan sendiri

Mobil kendaraan umum vs mobil penumpang umum

Mobil kendaraan umum vs truk Mobil kendaraan umum vs bis

Mobil kendaraan umum vs sepeda motor 3

Mobil kendaraan umum vs pedesterian Kecelakaan sendiri Truk vs truk Truk vs bis

Truk vs sepeda motor Truk vs pedesterian

31

WAHANA TATA NUGRAHA No.

Jenis Kecelakaan

(1)

(2)

4

5

Jumlah Kejadian Kecelakaan (3)

Akibat Kecelakaan Meninggal Dunia Luka Berat (4) (5)

Luka Ringan (6)

Kecelakaan sendiri Bis vs bis

Bis vs sepeda motor Bis vs pedesterian

Kecelakaan sendiri

Sepeda motor vs sepeda motor Sepeda motor vs pedestrian Kecelakaan sendiri

Jumlah kejadian kecelakaan Keterangan : Formula tingkat resiko kecelakaan adalah berdasarkan Standard Keselamatan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Departemen Perhubungan Darat RI.

8. Dampak Lingkungan A. Data awal untuk faktor emisi gas buang dari tiap kendaraan

Volume Lalulintas Per Jenis Kendaraan (kendaraan/jam) Panjang ruas jalan No Nama Ruas Jalan Fungsi Jalan Sepeda (km) *) Mobil Bensin Mobil Diesel Truk/Bus Bensin Truk/Bus Diesel Truk Bus motor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 2 3

N Keterangan : 1. *) Untuk panjang ruas dan volume lalu lintas mengacu kepada form pada Tabel 14 sebelumnya; 2. Jumlah sampel (n) wajib minimal 10 ruas jalan untuk seluruh jenis kota, yang meliputi : a. Dua ruas jalan yang membelah kota dari Utara ke Selatan; b. Dua ruas jalan yang membelah kota dari Barat ke Timur; c. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah KTL (Kawasan Tertib Lalulintas); d. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah CBD; e. Dua ruas jalan yang terletak di wilayah Non-CBD

32

WAHANA TATA NUGRAHA B. Perhitungan Emisi gas buang dari tiap kendaraan No (1) 1 2 3

Nama Ruas Jalan (2)

Sepeda motor (3)

N

Mobil Bensin (4)

Emisi Gas Buang (gram/km) Mobil Truk/Bus Truk/Bus Diesel Bensin Diesel (5) (6) (7)

Truk

Bus

(8)

(9)

Total (10) = Σ (3) s.d (9)

Total produksi emisi gas buang kendaraan

Keterangan: Emisi gas buang dihitung per ruas jalan dengan rumus sebagai berikut: Emisi gas buang = panjang ruas jalan * volume lalulintas*faktor emisi

Dimana: 1. Panjang ruas jalan diambil dari nilai pada kolom (4) pada Tabel No. 37, 2. Volume lalulintas diambil dari kolom (5) s.d kolom (11) pada Tabel No. 37 3. Faktor emisi untuk setiap jenis kendaraan diambil dari tabel No. 39 Tabel Faktor Emisi untuk Setiap Jenis Kendaraan (gram/km) Tipe Emisi

Sepeda Motor

CO NOx HC SO2 SPM

19.2 0.13 3.99 0.017 0.078

Kend. Penumpang Bensin Diesel 23.5 5.15 6.87 1.26 2.23 0.49 0.59 -

Truk/bus kecil Bensin 41.4 9.14 3.93 -

Diesel 5.32 1.48 0.51 0.68 -

Truk

Bus

2.51 10.70 1.58 0.85 0.36

2.57 10.40 1.57 0.86 0.37

33

WAHANA TATA NUGRAHA REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP I ADMINISTRASI Aspek

Indikator

(1) Perencanaan

(2)

Variabel

1. Data dan dokumen perencanaan

2. Pelaksanaan program transportasi di bidang prasarana jalan, kelengkapan jalan, lalulintas dan angkutan selama 2 (dua) tahun terakhir Pendanaan Kelembagaan dan Peraturan Perundangundangan

(3) Keberadaan, kelengkapan dan verifikasi isi dokumen perencanaan bidang transportasi di Dishub Kota/Kab meliputi keberadaan peta dan database data Program transportasi bidang perencanaan, survei, konstruksi, pemeliharaan, manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sosialisasi

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI (4)

Nilai Rata – Rata Aspek Perencanaan (T.1.1)

3. Alokasi dana untuk sektor transportasi dari Dishub, PU Bina Marga & Dinas Pertamanan selama 3 tahun terakhir 4. Data Unit Kerja Organisasi

5. Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

% dana untuk sektor transportasi dibandingkan dengan dana APBD

Keberadaan Kelengkapan Kelembagaan meliputi: Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Kepemilikan Gedung Kantor Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota

∑(1A5)

∑(1B1)

6. Alokasi & kualifikasi SDM di Dishub yang memenuhi persyaratan.

7. Kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan Parkir

Diklat yang pernah diikuti meliputi: Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis (wajib), Diklat Teknis (Penumpang). Rekapitulasi Kompetensi SDM Teknis (UPT Terminal & PKB) & Non-Teknis (pejabat struktural) di Dishub Kota/Kab

8. Aksesibilitas angkutan perkotaan 9. Kinerja dan kemudahan mendapat angkutan umum 10. Biaya Transportasi 11. Durasi pengurusan ijin trayek;

Km panjang jalan yang dilayani trayek angkutan kota per total panjang jalan di wilayah perkotaan 1. Total kapasitas seat/hari per jumlah penduduk;

2. Load factor rata-rata (peak & off-peak);

3. Lama perjalanan rata-rata (peak & offpeak) Rata – rata biaya transportasi per moda Rata – rata waktu yang diperlukan untuk

PENILAIAN X BOBOT

Nilai (1.A.1)

Nilai (1.B.1)

∑ (2A7)

T.1.2 = Nilai (2.B.7)

∑(3A1)

Nilai (3.A)

∑(3B1)

Nilai (3.B) Nilai (3.A) + Nilai (3.B) 2

∑(4A1)/N

Nilai (4.A.1)

∑(4E1)

Nilai (4.E.1) Nilai (4.A.1) + Nilai (4.E.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Sumber Daya Manusia (T.1.4)

Angkutan

(5)

BOBOT (%) (6)

10

YT.1.1 = T.1.1 * 10%

10

YT.1.2 = T.1.2* 10%

10

YT.1.3 = T.1.3 * 10%

10

YT.1.4 = T.1.4 * 10%

20

YT.1.5 = T.1.5 * 20%

Nilai (1.A.1) + Nilai (1.B.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Kelembagaan dan perundang-undangan (T.1.3)

Sumber Daya Manusia

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

∑(5A1)

Nilai (5.A)

Z(5H1) 1

Nilai (5H1) 1

Z(5H1) 2

Nilai (5H1) 2

Y5J1 Y(5I2)

Nilai (5.j) Nilai (5.i)

Z(5H1) 3

Nilai (5H1) 3

34

WAHANA TATA NUGRAHA Aspek

Indikator

Variabel

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

pengurusan Ijin Trayek

12. Ketersediaan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) 13. Durasi pengurusan Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

kelengkapan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Lulus Uji

∑6M1

Nilai (6.M)

Y (6N2)

Nilai (6.N)

Z7A1

Nilai (6.M)+ Nilai (6.N) 2 Nilai (7.A)

∑(7J9)

Nilai (7.J)

Y(7K1) 2

Nilai (7.K)

Y(7L1) 1

Nilai (7.L)

Nilai Rata – Rata Aspek Prasarana (T.1.6)

Lalu Lintas

14. Aksesibilitas jalan

Km panjang jalan per km2 wilayah Rekapitulasi persentase kelengkapan jalan 15. Kelengkapan & kondisi fasilitas jalan : dengan kondisi baik di seluruh wilayah rambu, marka, APILL, pagar pengaman, perkotaan terhadap jumlah eksistingnya cermin tikungan, pita penggaduh, dengan safety factor 20% terhadap trotoar dan PJU kekurangan/kelebihan jumlah kelengkapan jalan Kecepatan tempuh rata-rata di ruas jalan 16. Kinerja jaringan jalan sampling (km/jam) 17.

Tingkat resiko kecelakaan

Jumlah kecelakaan lalulintas pada satu tahun terakhir berdasarkan keterlibatan moda per jumlah penduduk dikalikan 1.000.000 (satu juta) penduduk

18. Total emisi gas buang (dampak lingkungan)

Panjang ruas jalan sampling dikalikan dengan volume lalulintas per moda pada masing-masing ruas dikalikan dengan faktor emisi kendaraan

PENILAIAN X BOBOT

10

YT.1.6 = T.1.6 * 10%

20

YT.1.7 = T.1.7 * 20%

10

YT.1.8 = T.1.8* 10%

Nilai (7.A))+ Nilai (7.J)+ (7.K)+ (7. L) 4

Nilai Rata – Rata Aspek La (T.1.7)

Lingkungan

BOBOT (%)

Nilai (5.A)+ Nilai (5H1) 1 +(5H1) 2 +(5H1) 3 +(5.j)+ (5.i) 6

Nilai Rata – Rata Aspek Angkutan (T.1.5)

Prasarana

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

∑(8A1) 1

T.1.8 = Nilai (8.A)

TOTAL NILAI ADMINISTRASI (T.ADM)

100

35

(T.1) = YT.1.1 + ...+ YT.1.8

WAHANA TATA NUGRAHA ANGKA PENILAIAN PENGISIAN FORMULIR ADMINISTRASI NO.

ASPEK

INDIKATOR

Data dan dokumen perencanaan 1

PERENCANAAN

Pelaksanaan program transportasi di bidang prasarana jalan, kelengkapan jalan, lalulintas dan angkutan selama 2 (dua) tahun terakhir

2

3

PENDANAAN

Alokasi dana untuk sektor transportasi dari Dishub, PU Bina Marga & Dinas Pertamanan selama 3 tahun terakhir

KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- Data Unit Kerja Organisasi UNDANGAN

VARIABEL

KONDISI •

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

Program transportasi bidang perencanaan, survei, konstruksi, pemeliharaan, manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sosialisasi

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

% dana untuk sektor transportasi dibandingkan dengan dana APBD

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

Keberadaan, kelengkapan dan verifikasi isi dokumen perencanaan bidang transportasi di Dishub Kota/Kab meliputi keberadaan peta dan database data

Keberadaan Kelengkapan Kelembagaan meliputi: Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Kepemilikan Gedung Kantor

NILAI 100 80 60 40 20

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20

36

WAHANA TATA NUGRAHA Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

4

5

SUMBER DAYA MANUSIA

Alokasi & kualifikasi SDM di Dishub yang memenuhi persyaratan.

Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota Diklat yang pernah diikuti meliputi: Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis (wajib), Diklat Teknis (Penumpang).

Kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan Parkir

Rekapitulasi Kompetensi SDM Teknis (UPT Terminal & PKB) & Non-Teknis (pejabat struktural) di Dishub Kota/Kab

Aksesibilitas angkutan perkotaan

Km panjang jalan yang dilayani trayek angkutan kota per total panjang jalan di wilayah perkotaan

ANGKUTAN

Kinerja dan kemudahan mendapat angkutan umum

Total kapasitas seat/hari per jumlah penduduk;

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0

37

WAHANA TATA NUGRAHA

Load factor rata-rata (peak & off-peak);

Lama perjalanan rata-rata (peak & offpeak)

Biaya Transportasi

Durasi pengurusan ijin trayek;

6

PRASARANA

Ketersediaan & kondisi fasilitas pengujian (PKB)

Rata – rata biaya transportasi per moda

Rata – rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan Ijin Trayek

kelengkapan & kondisi fasilitas pengujian (PKB)

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20

38

WAHANA TATA NUGRAHA

Durasi pengurusan Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

Aksesibilitas jalan

7

LALU LINTAS

Kelengkapan & kondisi fasilitas jalan : rambu, marka, APILL, pagar pengaman, cermin tikungan, pita penggaduh, trotoar dan PJU

Kinerja jaringan jalan

Tingkat resiko kecelakaan

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Lulus Uji

Km panjang jalan per km2 wilayah Rekapitulasi persentase kelengkapan jalan dengan kondisi baik di seluruh wilayah perkotaan terhadap jumlah eksistingnya dengan safety factor 20% terhadap kekurangan/kelebihan jumlah kelengkapan jalan Kecepatan tempuh rata-rata di ruas jalan sampling (km/jam)

Jumlah kecelakaan lalulintas pada satu tahun terakhir berdasarkan keterlibatan moda per jumlah penduduk dikalikan 1.000.000 (satu juta) penduduk

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0

39

WAHANA TATA NUGRAHA

8

LINGKUNGAN

Total emisi gas buang (dampak lingkungan)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd ISKANDAR ABU BAKAR NIP.120

Panjang ruas jalan sampling dikalikan dengan volume lalulintas per moda pada masing-masing ruas dikalikan dengan faktor emisi kendaraan

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

100 80 60 40 20 0

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD Drs. SUROYO ALIMOESO PEMBINA UTAMA MADYA (IVd) NIP.19531018 197602 1 00 1

40

LAMPIRAN III FORMULIR PENILAIAN TAHAP II TEKNIS DAN OPERASIONAL

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT : SK.1905/KP 801/DRJD/2010 : 3 Juni 2010

PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PENILAIAN TEKNIS DAN OPERASIONAL 1. Survei RUMIJA, kondisi permukaan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan penyediaan perlengkapan jalan dilakukan di ruas jalan sampel yang telah ditetapkan sama untuk semua jenis kota yakni : a. Jalan yang membelah kota dari Utara ke Selatan; b. Jalan yang membelah kota dari Barat ke Timur; c. Satu ruas yang terletak di wilayah KTL (Kawasan Tertib Lalulintas); d. Satu ruas yang terletak di wilayah CBD; e. Satu ruas yang terletak di wilayah Non-CBD

2. Lokasi survei halte pada ruas jalan yang sama dengan yang dimaksud pada butir 1.

3. Sampling simpang yang disurvei adalah simpang yang terdapat pada ruas jalan yang sama dengan yang dimaksud pada butir 1. 4. Survei lokasi terminal dilakukan pada seluruh terminal yang ada di kota yang bersangkutan.

5. Survei angkutan umum tidak bertrayek dan angkutan tidak resmi dapat dilakukan pada saat melakukan survei kondisi halte dengan teknik RSI (road site interview).

METODA SURVEI 1. 2. 3. 4.

Survei penyediaan prasarana jalan (RUMIJA, permukaan jalan, fasilitas pejalan kaki), Survei Kelengkapan Jalan (Marka, Rambu) dan Survei Kinerja Lalulintas (Kinerja Ruas Jalan dan Disiplin Lalulintas di Ruas Jalan) dilakukan bersamaan di ruas jalan yang sama oleh surveyor yang sama.

Survei Kelengkapan Jalan (APILL, Marka dan Rambu) dan Survei Kinerja Lalulintas (Kinerja Simpang dan Disiplin Lalulintas di Simpang) dilakukan bersamaan di persimpangan pada ruas jalan sampel oleh surveyor yang sama.

Survei angkutan umum bertrayek, survei kecepatan perjalanan rata-rata angkutan dan load factor, dan survei kondisi terminal dilakukan bersamaan. Sampel angkutan umum bertrayek yang diambil adalah angkutan umum yang ada di terminal. Survei kondisi halte, survei waktu tunggu, survei angkutan umum tidak bertrayek, dan survei angkutan umum tidak resmi dilakukan bersamaan oleh surveyor yang sama yakni di halte yang disurvei.

A. PENYELENGGARAAN SARANA ANGKUTAN 1. Angkutan Umum Bertrayek FORMULIR A.1 SURVEI ANGKUTAN UMUM BERTRAYEK Nama Kota/Kabupaten : Hari/Tanggal Survei : Lokasi Survei : No.

(1) 1.

2. 3. ... 20 Jumlah

Kondisi Kendaraan

Tanda Trayek

Nomor Kendaraan Sampel

Baik

Tidak Baik

Tercantum

Tidak tercantum

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.............

.............

.................

................

% Baik % Tercantum % Berseragam & ada tanda pengenal Rata-rata Nilai Kondisi Sarana Angkutan Umum & Pengemudi Angkutan Umum Bertrayek

............

.................

Nama Penilai Instansi

: :

Seragam & Tanda Pengenal (Identitas) Pengemudi Berseragam & Tidak berseragam & Berseragam & ada tidak ada tanda tidak ada tanda tanda pengenal pengenal pengenal (identitas) (identitas) (7) (8) (9)

..........................

......................

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

(10)

(11)

................................

.........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keterangan: Baik = tercantum tanda trayek, pengemudi berseragam & ada tanda pengenal/identitas pengemudi = 1, jika tidak = 0; Jumlah sampel = 20 armada angkutan kota mewakili operator angkutan kota secara keseluruhan.

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A.1 1. Kriteria penilaian angkutan umum bertrayek dalam formulir ini adalah kondisi dari sarana angkutan umum berikut pengemudinya. 2. Kondisi kendaraan dikatakan baik jika kendaraan laik jalan, dan fasilitas kendaraan seperti kursi, penyangga tangan, jendela, dlsb lengkap dan berfungsi.

3. Bagi Kota Kecil yang tidak memiliki angkutan kota trayek tetap namun memiliki aksesibilitas bagi angkutan perbatasan yang melintasi internal wilayahnya, maka dapat menggunakan data angkutan perbatasan tersebut sebagai moda trayek tetap.

WAHANA TATA NUGRAHA A.2. KINERJA ANGKUTAN UMUM (Kecepatan Perjalanan, Waktu Tunggu, Load Factor) FORMULIR A.2 KECEPATAN PERJALANAN DAN LOAD FACTOR ANGKUTAN UMUM BERTRAYEK

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Trayek Nama Terminal/Halte/Pool/Stasiun Stasioning

Awal

Akhir

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Panjang Trayek Waktu Perjalanan Kecepatan perjalanan

: : : :

Nama Penilai Instansi Jumlah Penumpang

: :

Naik

Turun

Dalam Kendaraan (Yi)

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... ……...

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... ……...

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

... … … … … … … …

Okupansi Load factor

Tanda Tangan Penilai

(.................................)

WAHANA TATA NUGRAHA FORMULIR A.3 WAKTU TUNGGU PENUMPANG ANGKUTAN UMUM BERTRAYEK Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Trayek Nama Terminal/halte Jenis Kendaraan Jam Keberangkatan Jam Tiba Surveyor Hari / Tanggal

-

: : : : : : : : :

No

Nomor Trayek Bus/Angkutan Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

Nama Penilai Instansi

: :

Waktu datang (jam/menit) Sampel 1

Sampel 2

Sampel 3

Sampel 4

Sampel 5

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

Keterangan : Waktu tunggu sampel kendaraaan yang tiba dilokasi survey

Ratarata

Jumlah Transit

………… ………… ………… ………… ………… ……… ……… …….. ……..........

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

6

WAHANA TATA NUGRAHA B. PENYEDIAAN PRASARANA JALAN 1. Pemanfaatan Ruang Milik Jalan FORMULIR B.1 SURVEI RUANG MILIK JALAN Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Panjang Ruas Jalan (meter)

: : : : : : :

Segmen No

(1) 1.

Awal

Akhir

(2)

(3)

Tipe Ruas Jalan

Lay-out badan jalan

Sketsa Ruas Jalan

Trotoar

Jalur Lalulintas

Bahu Jalan

Ada, penggunaan

Ada, penggunaan

(5)

Tidak Sesuai (m) (6)

……….

………

Sesuai (m) (4)

Nama Penilai : Instansi :

(7)

Tidak Sesuai (m) (8)

………

……

Sesuai (m)

Drainase Jalan Ada, penggunaan

Drainase Jalan

Bahu Jalan

Jalur lalulintas

Bahu Jalan

Drainase Trotoar Jalan

Trotoar Ada, penggunaan

(9)

Tidak Sesuai (m) (10)

(11)

(12)

Tidak Sesuai (m) (13)

………

…………

………

.......

…………

Sesuai (m)

Median

Sesuai (m)

Deskripsi/Penjelasan

Foto

(14)

(15)

2. 3.

Jumlah % Sesuai

Rata-rata Nilai Kondisi Rumija

Keterangan:

-

…..

…..

….. .............................................

Pengisian form adalah per 100 meter Tipe ruas jalan: 2/2 UD ; 4/2 UD ; 4/2 D ; 6/2 UD ; 6/2 D Kolom dikosongkan, bila parameter tidak ada. Kolom (16) diisi dengan mendeskripsikan kondisi spesifik dari masing-masing Komponen Rumija yang perlu dilaporkan misalnya kondisi bahu jalan yang rusak, dlsb Foto harus menunjukkan KONDISI setiap komponen Rumija dengan jelas dan diberi kode sesuai dengan obyek yang diambil gambarnya

…..

Tanda tangan Penilai

(…………………………….)

7

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B.1 1. Kriteria penilaian elemen rumija adalah kesesuaian pemanfaatan rumija dengan fungsi dan regulasi yang berlaku di tiap k ota. Fungsi dari elemen rumija antara lain: a. Fungsi jalur lalulintas:

- sebagai tempat kendaraan melintas, dan parkir kecuali jika terdapat regulasi Kota yang mengijinkan kegiatan lain berlangsung di jalur lalulintas. Misal: adanya tumpukan sampah, gundukan bahan bangunan, dll, yang mengganggu lalu lintas.

b. Fungsi bahu jalan:

- Bahu jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki, berhenti untuk sementara akibat kondisi tertentu apabila tidak terdapat rambu larangan berhenti dan untuk tempat menghindar bagi kendaraan saat berpapasan.

- Bahu jalan tidak diperkenankan untuk parkir kendaraan,

- Penempatan bangunan utilitas pada bahu jalan atau trotoar dalam sistem primer atau sistem sekunder di dalam wilayah perkotaan harus seizin Pembina Jalan dan mengikuti petunjuk teknis pemasangan utilitas.

c. Fungsi drainase jalan:

- Sebagai penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

d. Fungsi Trotoar:

- Trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, tidak untuk kegiatan lain.

(Ref: Petunjuk Tertib Pemanfaatan Jalan, NO. 004/T/BNKT/1990, Dirjen Bina Marga)

2. Kondisi geometrik dan jenis material yang digunakan, tidak berpengaruh terhadap penilaian dan hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, 3. Nilai/angka yang dimasukkan dalam formulir merupakan prosentase dari kondisi kesesuaian pemanfaatan elemen rumija di lapangan.

8

WAHANA TATA NUGRAHA 2. Kondisi Permukaan Jalan Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Panjang Ruas Jalan (meter) No Awal (2)

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jumlah

: : : : : : :

FORMULIR B.2 SURVEI KONDISI PERMUKAAN JALAN

Segmen Akhir (3)

Rata-rata Nilai Kondisi Permukaan Jalan (% Baik)

Keterangan:

-

Jenis Perkerasan

Tipe Ruas Jalan

(4)

(5)

Kriteria Permukaan Jalan Baik (m) Rusak (m) (6) (7)

…………….

……………

Nama Penilai : Instansi :

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

(8)

(9)

…………..

Pengisian form adalah per 100 meter, Tipe ruas jalan: 2/2 UD ; 4/2 UD ; 4/2 D ; 6/2 UD ; 6/2 D Permukaan jalan dianggap baik jika % luas kerusakan jalan <10%. Kolom (8) diisi dengan mendeskripsikan kondisi spesifik dari permukaan jalan, misal: apakah kerusakan jalan berupa sekumpulan lubang kecil ataukah berupa lubang besar, dan tingkat kerusakan permukaan jalan, apakah rusak ringan ataukah rusak berat. ∑ i (permukaan jalan baik) Rata - rata nilai kondisi permukaan jalan (X) = × 100% Tanda Tangan Penilai panjang jalan (…………………………….)

WAHANA TATA NUGRAHA 3. Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki FORMULIR B.3 SURVEI FASILITAS PEJALAN KAKI Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan No

Lokasi (Sta)

(1) 1. 2.

(2) Jumlah (∑i)

% Baik

% Sesuai Rata-rata % Baik & % Sesuai Rata-rata Nilai Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki

: : : : : :

Nama Penilai : Instansi :

Zebra cross Kondisi Fungsi Baik Rusak Sesuai Tidak sesuai (m) (m) (m) (m) (3) (4) (5) (6)

………….

………….

………….

…………. ………….

……………….

………………………………………………………….

JPO Kondisi Baik Rusak (m) (m) (7) (8) ………….

………….

………….

Fungsi Sesuai Tidak sesuai (m) (m) (9) (10) ………….

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

(11)

(12)

……………….

………….

………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B.3

1. Kriteria penilaian fasilitas pejalan kaki adalah kondisi dan kesesuaian pemanfaatannya terhadap fungsi. 2. Zebra cross dikatakan baik, jika cat marka jelas.

3. JPO dikatakan baik, jika masih aman digunakan untuk menyeberang.

4. Zebra cross dan JPO khusus digunakan sebagai tempat pejalan kaki untuk menyebrang jalan.

WAHANA TATA NUGRAHA D. PENYEDIAAN PRASARANA ANGKUTAN 1. Kondisi Terminal Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama & Tipe Terminal Lokasi & Luas Terminal Instansi Pengelola No

: : : : :

FORMULIR B.4 SURVEI KONDISI TERMINAL

Fasilitas

A. Fasilitas Utama 1 Jalur pemberangkatan kendaraan umum 2 Jalur kedatangan kendaraan umum; Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk 3 di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum; 4 Bangunan kantor terminal; 5 Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar; 6 Menara pengawas; 7 Loket penjualan karcis; Rambu-rambu dan papan informasi, minimal memuat petunjuk jurusan, tarif 8 dan jadwal perjalanan; 9 Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi. B. Fasilitas Tambahan 1 kamar kecil/toilet; 2 musholla; 3 kios/kantin; 4 ruang pengobatan; 5 ruang informasi dan pengaduan; 6 telepon umum; 7 tempat penitipan barang; 8 taman. Jumlah (∑i) % (Ada/Baik/Sesuai) Rata-rata Nilai Kondisi Terminal

Keterangan: Nilai :

Ada/Baik/Sesuai = 1 ; Tidak ada/Rusak/Tidak Sesuai = 0

Keberadaan Ada Tidak ada

………. ……….

Baik

Nama Penilai Instansi

Kondisi Tidak baik

Sesuai Fungsi

: : Kegunaan Tidak Sesuai Fungsi

Penjelasan

Foto

………….

………. ………..…. ………………... ………………………. ………. ………………... ………………........................................................................................................................................................

Tanda Tangan Penilai (..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B.4 1. Kriteria penilaian fasilitas terminal adalah keberadaannya, kondisinya dan pemanfaatan sesuai fungsinya. 2. Fungsi dari setiap fasilitas terminal sudah jelas. 3. Data/informasi tambahan yang dianggap penting dapat dituliskan dalam kolom penjelasan.

WAHANA TATA NUGRAHA 2. Kondisi Halte FORMULIR B.5 SURVEI KONDISI HALTE Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Tipe Ruas Jalan

No

: : : : : : :

Fasilitas

Nama Penilai Instansi

Keberadaan Ada Tidak ada

Kondisi Baik Rusak

: :

Kegunaan Sesuai Fungsi Tidak Sesuai Fungsi

Penjelasan

Foto

A. Fasilitas Utama 1

Identitas halte berupa nama dan/ atau nomor

4

Lampu penerangan

2 3

Rambu petunjuk

Papan informasi trayek

5 Tempat duduk B. Fasilitas Tambahan 6 7 8

Telepon umum

Tempat sampah Pagar

9 Papan iklan/pengumuman Jumlah (∑i) ….. ………….. …... ……….. ………..….. …………….. % (Ada/Baik/Sesuai) ….. …... ………..….. Rata-rata Nilai Kondisi Halte ………..………………………………………………………………………………………. Keterangan: Nilai : Ada/Baik/Sesuai fungsi = 1 ; Tidak ada/Rusak/Tidak sesuai fungsi = 0

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B.5 1. Kriteria penilaian fasilitas halte adalah keberadaannya, kondisinya dan pemanfaatan sesuai fungsinya. 2. Fungsi dari setiap fasilitas halte sudah jelas. 3. Data/informasi tambahan yang dianggap penting dapat dituliskan dalam kolom penjelasan.

WAHANA TATA NUGRAHA C. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN 1. Kondisi Marka FORMULIR C.1 SURVEI MARKA JALAN Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Panjang Ruas Jalan (meter) Segmen

No

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Awal (2)

Akhir (3)

Jumlah

% Jelas Rata-rata Nilai Kondisi Marka Jalan

: : : : : : :

Nama Penilai Instansi

Tepi Luar Ada Jelas (m) Pudar (m) (4) (5)

………… …………

Tidak ada (m) (6)

Tepi Dalam Ada Jelas (m) Pudar (m) (7) (8)

…………. ………….

: :

Tidak ada (m) (9)

Tengah Ada Jelas (m) Pudar (m) (10) (11)

Tidak ada (m)

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

(13)

(14)

(12)

……… ………

.......................................................................................................................................

Keterangan: - pengisian form adalah per 100 meter, - Nilai/angka yang dimasukkan dalam formulir merupakan prosentase dari kondisi marka di lapangan. - Kolom ( 13) diisi jika terdapat marka rambu seperti marka STOP, marka parkir, dlsb dan jenis perlengkapan jalan lain, seperti paku jalan, mata kucing, dlsb.

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA 2. Kondisi Rambu FORMULIR C.2 SURVEI RAMBU JALAN Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Panjang Ruas Jalan (meter) No (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: : : : : : :

Nama Penilai Instansi

Kondisi

Lokasi (Sta)

Tipe Ruas Jalan

Simbol

(2)

(3)

(4)

Jumlah (∑i) % Baik % Sesuai Rata-rata Nilai Kondisi Rambu

Ukuran

Baik

Rusak

Sesuai

Tidak sesuai

(5)

(6)

(7)

(8)

............

............

...................

..............

.......................

: :

Penempatan Tidak Sesuai sesuai (9) (10)

...................

Deskripsi/ Penjelasan

Foto

(11)

(13)

....................

....................... ...................... ...............................................................................................................................................

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C.2 1. Kriteria penilaian perlengkapan jalan adalah kondisi, ukuran dan kesesuaian penempatannya.

2. Kondisi rambu yang dimaksud baik, adalah kondisi fisik rambu yang masih dapat dilihat oleh pengguna jalan 3. Ukuran rambu yang dimaksud sesuai, antara lain: -

-

Ukuran daun rambu terdiri dari ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil, dan ukuran sangat kecil. Daun rambu ukuran besar ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam.

Daun rambu ukuran sedang ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam.

Daun rambu ukuran kecil ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan kondisi lalu lintas, dapat ditempatkan daun rambu rambu ukuran sangat kecil.

4. Penempatan rambu yang dimaksud sesuai adalah: -

-

Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki. Penempatan rambu mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.

Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.

Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.

WAHANA TATA NUGRAHA 3. Kondisi APILL FORMULIR C.3 SURVEI APILL Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan No

Lokasi Simpang (2)

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jumlah (∑i)

% Berfungsi % Sesuai % Lengkap

Rata-rata Nilai APILL

: : : : : :

Nama Penilai Instansi

Penempatan Sesuai Tidak Sesuai (3) (4)

............ ............

.......................

Berfungsi (5)

................ ................

Kondisi Tidak Berfungsi (6)

.........................

Lengkap (7)

...............

: :

Fasilitas Pelengkap Tidak Lengkap Tidak Ada (8) (9)

.........................

Deskripsi/ Penjelasan (10)

Foto (11)

.................

................

....................................................................................................................................................................................

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C.3 1. Kriteria penilaian APILL adalah kondisi, penempatan, dan kelengkapan fasilitas pelengkapnya.

2. Kondisi APILL dikatakan baik jika lampu APILL menyala secara bergantian dan tidak berkedip,

3. Penempatan APILL dikatakan sesuai jika persimpangan jalan yang dipasang APILL memang sudah membutuhkannya.

4. Fasilitas pelengkap APILL dikatakan lengkap jika marka STOP dan rambu peringatan APILL ada.

5. Bila Kota Sedang dan/atau Kota Kecil belum memiliki APILL olehkarena belum dibuthkan, maka wajib mengisi Formulir B.3.1

WAHANA TATA NUGRAHA C.4 Fungsi Simpang Prioritas Bagi Kota Sedang & Kota Kecil FORMULIR C.4 SURVEI FUNGSI JALAN MAYOR DAN JALAN MINOR BAGI KOTA SEDANG & KOTA KECIL Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei No

Lokasi Simpang (2)

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jumlah (∑i)

% Berfungsi % Lengkap Rata-rata Nilai

: :

Nama Jalan Jalan Mayor Jalan Minor (3) (4)

....................

.......................

Fungsi Prioritas Jalan Mayor Berfungsi Tidak Berfungsi (5) (6)

................ ................

.........................

Nama Penilai Instansi

Lengkap (7)

...............

...............

: :

Fasilitas Pelengkap Tidak Lengkap Tidak Ada (8) (9)

.........................

Deskripsi/ Penjelasan (10)

Foto (11)

.................

.........................................................................................................................................................................................

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA C.5 KINERJA LALULINTAS JALAN 1. Kinerja Ruas Jalan FORMULIR C.5 SURVEI KECEPATAN DI RUAS JALAN Nama Kota/Kabupaten : Hari/Tanggal Survei : Nama Ruas Jalan : Fungsi Ruas Jalan : Status Ruas Jalan : Lebar Badan Jalan : Tipe Ruas Jalan : Volume Lalulintas (data sekunder) Panjang sampel ruas = ……….. meter Jenis Kendaraan Mobil Penumpang Pribadi (MP) Sepeda Motor (SM) Rata-rata Kecepatan Rata-rata Kecepatan di Ruas Jalan

Sketsa Lokasi

Nama Penilai Instansi

: :

: __________ smp/jam Peak hours (Waktu : pk.--- s/d pk.-----) Waktu yang dibutuhkan Waktu rata-rata Kecepatan sampel ke- (detik) (detik) (km/jam) 1 2 3 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………………………………………………………………..

Off-peak hours (Waktu : pk.--- s/d pk.-----) Waktu yang dibutuhkan sampel Waktu rata-rata Kecepatan ke- (detik) (detik) (km/jam) 4 5 6 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keterangan: - tipe ruas jalan: 2/2 UD ; 4/2 UD ; 4/2 D ; 6/2 UD ; 6/2 D

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

22

WAHANA TATA NUGRAHA 2. Kinerja Persimpangan Jalan Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei

Lokasi / nama Simpang Simpang 4 lengan

:

: :

FORMULIR C.6 SURVEI ANTRIAN DI SIMPANG JALAN

Lokasi / nama Simpang Simpang 3 lengan

:

Nama Penilai Instansi

: :

4

2

3

1

1

3

2

23

WAHANA TATA NUGRAHA No. Lengan 1. 2. 3. 4.

Nama Jalan

Lebar Pendekat (meter)

Rata-rata panjang antrian

Panjang Antrian (meter)

…………………………

No. Lengan 1. 2. 3.

Nama Jalan

Lebar Pendekat (meter)

Rata-rata panjang antrian

Panjang Antrian (meter)

…………………………

Tanda Tangan Penilai

(..................................)

24

WAHANA TATA NUGRAHA 3.

Disiplin Lalulintas

FORMULIR C.7 SURVEI DISIPLIN LALU LINTAS DI SIMPANG JALAN

Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Tipe Penggunaan Lahan Sekitar Jalan No Lengan Simpang 1. ………… ………… 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… 6. ………… 7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. Jumlah Jumlah Volume lalulintas Jumlah Pelanggaran % Disiplin Lalulintas

Kend Roda 4 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

: : :

Nama Penilai Instansi

Volume lalulintas (per jam) Kend Angkutan Roda 2 Umum ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Pejalan Kaki ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Kend Roda 4 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Pelaku Pelanggaran (per jam) Kend Angkutan Roda 2 Umum Pejalan Kaki ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

: :

Penjelasan/Deskripsi ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Foto ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

…………

Keterangan: - Pelanggaran di simpang, antara lain: menerobos lampu lalin, melanggar hak prioritas pengguna jalan major untuk simpang tak bersinyal, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan seat-belt, melanggar marka STOP di simpang, naik-turun penumpang di pendekat simpang, dlsb - Survei dilakukan bersamaan dengan survei kinerja simpang & survei APILL di persimpangan jalan yang sama dengan surveyor yang sama.

WAHANA TATA NUGRAHA Nama Kota/Kabupaten Hari/Tanggal Survei Nama Ruas Jalan Fungsi Ruas Jalan Status Ruas Jalan Lebar Badan Jalan Tipe Ruas Jalan Tipe Penggunaan Lahan Sekitar Jalan No

Lokasi Survei

1. ………… ………… 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… 6. ………… 7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. Jumlah Jumlah Volume lalulintas Jumlah Pelanggaran % Disiplin Lalulintas

Kend Roda 4 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

: : : : : : : :

FORMULIR C.8 SURVEI DISIPLIN LALULINTAS di RUAS JALAN

Volume lalulintas (per jam) Angkutan Kend Roda 2 Umum ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Pejalan Kaki ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Pelaku Pelanggaran (per jam) Angkutan Kend Roda 4 Kend Roda 2 Umum ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

…………

…………

Keterangan: - Pengisian form adalah per 100 meter, Tipe ruas jalan: 2/2 UD ; 4/2 UD ; 4/2 D ; 6/2 UD ; 6/2 D Tipe penggunaan lahan: lahan kosong/ pasar/pertokoan/perkantoran/sekolah/dll Pelanggaran di ruas jalan, antara lain: tidak menggunakan helm, tidak menggunakan seat-belt, melanggar rambu larangan, naik-turun penumpang di tidak pada tempatnya, dlsb Survei dilakukan bersamaan dengan survei kinerja ruas jalan, survei prasarana jalan (RUMIJA) dan survei kelengkapan jalan (marka & rambu) di ruas jalan yang sama dengan surveyor yang sama

Nama Penilai Instansi

Pejalan Kaki ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

: :

Penjelasan/Deskripsi ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Foto ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Tanda Tangan Penilai

(.................................)

WAHANA TATA NUGRAHA D. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Form D.1 Waktu yang diperlukan dalam pengurusan ijin trayek No. (1)

Plat Kendaraan (2)

Trayek (3)

Tanggal Permohonan (4)

Tanggal Ijin Keluar (5)

Waktu/Hari (6) = (5)-(4)

1 2 3 4 5

Jumlah waktu Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek (K27) Keterangan : Sampel data minimal 5 kendaraan setiap bulan, data harus dilengkapi dengan surat permohonan dan surat ijin trayek Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA Form D.2 Waktu yang diperlukan dalam pengurusan PKB No.

Plat Kendaraan

Trayek

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5

Lama Proses Uji (menit)

Waktu/Jam Permohonan (4)

Waktu/Jam Selesai (5)

Waktu (6)=(5)-(4)

Jumlah waktu Rata-rata waktu pengurusan PKB (K28)

Keterangan : Sampel data minimal 5 kendaraan, angkutan umum minimal 3 dan truk minimal 2. Tanda Tangan Penilai

(..................................)

WAHANA TATA NUGRAHA REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TAHAP II SURVEI LAPANGAN NO 1

ASPEK ANGKUTAN

INDIKATOR

VARIABEL

1. Kondisi sarana angkutan umum & pengemudi angkutan umum

a. Angkutan umum bertrayek : rata-rata persentase kondisi baik angkutan, keberadaan tanda trayek dan keberadaan seragam dan tanda pengenal pengemudi angkutan; b. Angkutan umum tidak bertrayek (taxi) : rata-rata persentase keberadaan sarana taxi mencakup identitas taxi, AC, argometer, radio komunikasi, penjelasan biaya, lampu tanda bahaya, nomor urut kendaraan dan identitas pengemudi; c. Angkutan informal (ojek, bajaj, betor, andong, becak) : rata-rata persentase kelaikan operasional kendaraan dan keberadaan fasilitas keselamatan penumpang dari Form A.1 Perbandingan total panjang trayek dengan selisih waktu mencapai sta (titik) akhir dari titik awal (lama perjalanan) dari Form A.2

2. Kecepatan Perjalanan 3. Load factor angkutan

4. Waktu Tunggu Penumpang

2

PRASARANA

1. Kondisi Ruang Milik Jalan 2. Kondisi Permukaan Jalan

3. Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki 4. Kondisi Terminal 5. Kondisi Halte

Tingkat okupansi angkutan terhadap kapasitas angkutan dari Form A.2

Rata-rata waktu tunggu sejumlah armada sampel terhadap jumlah trayek sampel dari Form A.3

Nilai Rata-Rata Aspek Angkutan (LAP A)

Rata-rata % kesesuaian penggunaan Rumija di sepanjang ruas jalan sampel yang meliputi badan jalan (jalur lalulintas), bahu jalan, drainase dan trotoar dari Form B.1 Rata-rata % kondisi permukaan jalan yang baik di sepanjang ruas jalan sampel dari Form B.2 Rata-rata % kondisi baik dan sesuai fungsi dari zebracross dan PJU dari Form B.3

Rata-rata % keberadaan fasilitas terminal, kondisi baik & kesesuaian fungsi fasilitas terminal dari Form B.4

Rata-rata % keberadaan fasilitas halte, kondisi baik dan kesesuaian fungsi fasilitas halte tersebut dari Form B.5

Nilai Rata-Rata Aspek Prasarana (LAP B)

HASIL SURVEI

PENILAIAN HASIL SURVAI

LAP(A) 1

Nilai LAP(A) 1

LAP(A) 2

Nilai LAP(A) 2

LAP(A) 3

Nilai LAP(A) 3

LAP(A) 4

LAP(B) 2

Nilai LAP(B) 2

LAP(B) 5

25

Y(LAP A) = LAP A * 25%

20

Y(LAP B) = LAP B * 20%

NLAP(A) 1 +...+ NLAP(A) 4 4

Nilai LAP(B) 1

LAP(B) 4

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(A) 4

LAP(B) 1

LAP(B) 3

BOBOT (%)

Nilai LAP(B) 3

Nilai LAP(B) 4 Nilai LAP(B) 5

NLAP(B) 1 +...+NLAP(B) 5 5

WAHANA TATA NUGRAHA NO

ASPEK

3

INDIKATOR 1. Kondisi Marka

Rata-rata % kondisi marka yang masih jelas terhadap panjang ruas jalan sampel dari Form C.1

2. Kondisi Rambu

3. Kondisi APILL atau Fungsi Simpang Prioritas LALULINTAS

4

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

VARIABEL

Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian ukuran dan penempatan rambu dari Form C.2

Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian penempatan dan kelengkapan fasilitas APILL dari Form C.3 atau rata-rata %berfungsi dan kelengkapan fasilitas Simpang Prioritas dari Form C.4 4. Kinerja Ruas Jalan Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan sampel, meliputi 3 (tiga) sampel kendaraan untuk masing-masing moda mobil pribadi, bus, truk, sepeda motor dari Form C.5 5. Kinerja Persimpangan Jalan Panjang antrian rata-rata di seluruh lengan simpang (pendekat) pada sampel persimpangan dari Form C.6 6. Disiplin Lalulintas % dari rasio jumlah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat, roda dua, angkutan umum dan pejalan kaki, pada ruas/simpang jalan sampel terhadap volume lalulintas pada ruas/simpang jalan tersebut dari Form C.7 dan Form C.8 Nilai Rata-Rata Aspek Lalu Lintas (LAP C) 7. Durasi pengurusan ijin trayek

8. Durasi pengurusan Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek Form D.1 Rata-rata waktu pengurusan PKB Form D.2

Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan kepada Masyarakat (LAP D) TOTAL NILAI LAPANGAN (T LAP )

HASIL SURVEI

PENILAIAN HASIL SURVAI

LAP(C) 1

Nilai LAP(C) 1

LAP(C) 2

LAP(C) 3 atau LAP(C) 3.1

Nilai LAP(C) 3 Nilai LAP(C) 4

LAP(C) 5

Nilai LAP(C) 5

LAP(C) 6

Nilai LAP(C) 6

LAP(D) 2

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(C) 2

LAP(C) 4

LAP(D) 1

BOBOT (%)

25

Y(LAP C) = LAP C * 25%

30

Y(LAP D) = LAP D * 30%

100

Y(LAP A)+ Y(LAP B) + Y(LAP C) + Y(LAP D)

NLAP(C) 1 +...+NLAP(C) 6 6

Nilai LAP(D) 1 Nilai LAP(D) 2

NLAP(D) 1 +NLAP(D) 2 2

WAHANA TATA NUGRAHA ANGKA PENILAIAN PENGISIAN FORMULIR LAPANGAN NO.

ASPEK

INDIKATOR

VARIABEL a.

Kondisi sarana angkutan umum & pengemudi angkutan umum

Kecepatan Perjalanan

1

Angkutan umum bertrayek : rata-rata persentase kondisi baik angkutan, keberadaan tanda trayek dan keberadaan seragam dan tanda pengenal pengemudi angkutan; b. Angkutan umum tidak bertrayek (taxi) : rata-rata persentase keberadaan sarana taxi mencakup identitas taxi, AC, argometer, radio komunikasi, penjelasan biaya, lampu tanda bahaya, nomor urut kendaraan dan identitas pengemudi; c. Angkutan informal (ojek, bajaj, betor, andong, becak) : rata-rata persentase kelaikan operasional kendaraan dan keberadaan fasilitas keselamatan penumpang. Perbandingan total panjang trayek dengan selisih waktu mencapai sta (titik) akhir dari titik awal (lama perjalanan) dari Form A.2

ANGKUTAN Load factor angkutan

Waktu Tunggu Penumpang

Tingkat okupansi angkutan terhadap kapasitas angkutan dari Form A.2

Rata-rata waktu tunggu sejumlah armada sampel terhadap jumlah trayek sampel dari Form A.3

KONDISI •

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

NILAI 100 80 60 40 20

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20

WAHANA TATA NUGRAHA Kecepatan Perjalanan

Kondisi Ruang Milik Jalan

Kondisi Permukaan Jalan

Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki

2

PRASARANA Kondisi Terminal

Kondisi Halte

Perbandingan total panjang trayek dengan selisih waktu mencapai sta (titik) akhir dari titik awal (lama perjalanan) dari Form A.2

Rata-rata % kesesuaian penggunaan Rumija di sepanjang ruas jalan sampel yang meliputi badan jalan (jalur lalulintas), bahu jalan, drainase dan trotoar dari Form B.1

Rata-rata % kondisi permukaan jalan yang baik di sepanjang ruas jalan sampel dari Form B.2

Rata-rata % kondisi baik dan sesuai fungsi dari zebra-cross dan PJU dari Form B.3

Rata-rata % keberadaan fasilitas terminal, kondisi baik & kesesuaian fungsi fasilitas terminal dari Form B.4

Rata-rata % keberadaan fasilitas halte, kondisi baik dan kesesuaian fungsi fasilitas halte tersebut dari Form B.5

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20

WAHANA TATA NUGRAHA Kondisi Marka

Kondisi Rambu

Kondisi APILL atau Fungsi Simpang Prioritas

3

LALU LINTAS

Kinerja Ruas Jalan

Kinerja Persimpangan Jalan

Rata-rata % kondisi marka yang masih jelas terhadap panjang ruas jalan sampel dari Form C.1

Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian ukuran dan penempatan rambu dari Form C.2

Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian penempatan dan kelengkapan fasilitas APILL dari Form C.3 atau rata-rata %berfungsi dan kelengkapan fasilitas Simpang Prioritas dari Form C.4

Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan sampel, meliputi 3 (tiga) sampel kendaraan untuk masing-masing moda mobil pribadi, bus, truk, sepeda motor dari Form C.5

Panjang antrian rata-rata di seluruh lengan simpang (pendekat) pada sampel persimpangan dari Form C.6

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0

WAHANA TATA NUGRAHA Disiplin Lalulintas

9. Durasi pengurusan ijin trayek

4

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

10. Durasi pengurusan Tanda Lulus

Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

% dari rasio jumlah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat, roda dua, angkutan umum dan pejalan kaki, pada ruas/simpang jalan sampel terhadap volume lalulintas pada ruas/simpang jalan tersebut dari Form C.7 dan Form C.8 Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek Form D.1

Rata-rata waktu pengurusan PKB Form D.2

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

•

Sangat Baik

•

Baik

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada

100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD Drs. SUROYO ALIMOESO PEMBINA UTAMA MADYA (IVd) NIP.19531018 197602 1 00 1

LAMPIRAN IV.1 FORMULIR PENILAIAN TAHAP III PEMBINAAN DAERAH PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

UNTUK PANITIA TINGKAT NASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT : :

FORMULIR PEMBINAAN DAERAH PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Kota Propinsi Klasifikasi Kota

: ………………………. : .……………………… : KR / KB / KS / KK

RUAS NO

NAMA RUAS JALAN

PANJANG RUAS ( km )

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

Keterangan : a. Untuk Kota Raya Ruas Jalan = 10, Kota Besar Ruas Jalan = 8, Kota Sedang Ruas Jalan = 6, Kota Kecil Ruas Jalan = 4

b. Penilaiannya pada ruas jalan yang meliputi :  Ruas Jalan Nasional yang diambil maximal 1 (satu) Ruas Jalan  Ruas Jalan Propinsi yang diambil maximal 1 (satu) Ruas Jalan  Selebihnya adalah Ruas Jalan Kota/Kab.  Masing-masing ruas jalan minimal : Kota Raya 2 Km, Kota Besar 1½ Km, Kota Sedang 1 Km, Kota Kecil 0,5 Km.  Ruas jalan dapat lebih dari 1 (satu) nama Jalan.

Catatan Temuan dilapangan : ................................................

KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Trayek Tetap) Ruas No 1

PENAMPILAN Kecenderungan 2

PENCANTUMAN TANDA TRAYEK Nilai 3

Kecenderungan 4

SERAGAM DAN TANDA PENGENAL PENGEMUDI

Nilai 5

Kecenderungan 6

FORM : 1

KESESUAIAN TRAYEK

Nilai 7

Kecenderungan 8

Nilai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas dibaca sama dengan Trayek (dengan menyebutkan nama Trayeknya)

c. Penilaiannya diambil dari sampel trayek yang ada sesuai dengan Klasifikasi kota yang dikunjungi d. Kota Kecil = 2 (dua) Trayek, Kota Sedang = 4 (empat) Trayek, Kota Besar = 6 (enam) Trayek, Kota Raya = 8 (delapan) Trayek. e. Sampel per Trayek adalah 10 (sepuluh) kendaraan. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

KESESUAIAN FAKTOR MUAT

9

Kecenderungan 10

Nilai 11

LAMPIRAN FOTO KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Trayek Tetap)

FOTO

FOTO

FOTO

PENAMPILAN KINERJA

SERAGAM DAN TANDA

KESESUAIAN TRAYEK

SARANA ANGKUTAN UMUM

PENGENAL PENGEMUDI

DAN FAKTOR MUAT

DAN PENCANTUMAN TANDA TRAYEK

KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Taksi) Ruas No

1

PENAMPILAN

Kecenderungan 2

PENCANTUMAN TANDA PENGENAL KENDARAAN TAKSI Nilai 3

Kecenderungan 4

Nilai 5

SERAGAM PENGEMUDI

Kecenderungan 6

Nilai 7

FORM : 2

TANDA PENGENAL PENGEMUDI Kecenderungan 8

Nilai 9

KETERSEDIAAN ARGOMETER Kecenderungan 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas dibaca sama dengan Perusahaan Taksi (dengan menyebutkan nama Perusahaan Taksinya). c. Penilaian diambil sampel banyaknya Operator/Perusahaan yang ada sesuai dengan Klasifikasi Kota yang akan di kunjungi d. Kota Raya : 5 (lima) Perusahaan, Kota Besar 3 (tiga) Perusahaan, Kota Sedang 1 (satu) Perusahaan, sedangkan Kota Kecil tidak di nilai. e. Jumlah sampel per Perusahaan adalah 10 (sepuluh) kendaraan. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

Nilai 11

KETERSEDIAAN SABUK PENGAMAN Kecenderungan 12

Nilai 13

LAMPIRAN FOTO KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Taksi)

FOTO

FOTO

FOTO

PENAMPILAN KINERJA

SERAGAM DAN TANDA

KETERSEDIAAN ARGOMETER

SARANA ANGKUTAN UMUM

PENGENAL PENGEMUDI TAKSI

DAN SABUK PENGAMAN

DAN PENCANTUMAN TANDA PENGENAL KENDARAAN TAKSI

KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Kendaraan Bermotor Roda-3) Ruas No 1

PENAMPILAN Kecenderungan 2

PENCANTUMAN TANDA PENGENAL ANGKUTAN UMUM Nilai 3

Kecenderungan 4

Nilai 5

SERAGAM DAN TANDA PENGENAL PENGEMUDI Kecenderungan 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaiannya berdasarkan sampel yang diambil c. Sample yang diambil termasuk Becak Bermotor (Bentor) d. Jika Daerah/Kota yang dikunjungi tidak terdapat kendaraan bermotor roda 3 (tiga) maka tidak dilakukan penilaian e. Jumlah sampel kendaraan bermotor roda 3 (tiga) adalah 10 unit f. Yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) adalah sesuai dengan Sertifikat uji tipe yang ditetapkan oleh DirJen Perhubungan Darat Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 3

Nilai 7

LAMPIRAN FOTO KINERJA SARANA ANGKUTAN UMUM (Kendaraan Bermotor Roda-3)

FOTO

FOTO

FOTO

PENAMPILAN KINERJA

PENCANTUMAN TANDA PENGENAL

SERAGAM DAN TANDA

SARANA ANGKUTAN UMUM

ANGKUTAN UMUM R-3

PENGENAL PENGEMUDI

KENDARAAN R-3

ANGKUTAN UMUM R-3

KINERJA SARANA ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR (Becak, Andong, dll) Ruas No 1

PENAMPILAN Kecenderungan 2

PENCANTUMAN TANDA PENGENAL ANGKUTAN UMUM Nilai 3

Kecenderungan 4

Nilai 5

SERAGAM DAN TANDA PENGENAL PENGEMUDI Kecenderungan 6

KELENGKAPAN LAMPU PADA MALAM HARI

Nilai 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas dibaca sama dengan sampel c. Jika Daerah/Kota yang dikunjungi tidak terdapat kendaraan tidak bermotor (Becak, Andong) maka tidak dilakukan penilaian d. Jumlah sampel yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit per jenis kendaraan tidak bermotor. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 4 Kecenderungan 8

Nilai 9

LAMPIRAN FOTO KINERJA SARANA ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR (Becak, Andong, dll)

FOTO

FOTO

FOTO

PENAMPILAN KINERJA

SERAGAM DAN TANDA

KELENGKAPAN LAMPU

DAN PENCANTUMAN

PENGENALPENGEMUDI

PADA MALAM HARI

TANDA PENGENAL SARANA ANGKUTAN UMUM TIDAK BERMOTOR

KINERJA JALAN RUAS NO 1

KESESUAIAN RUANG MILIK JALAN Kecenderungan 2

FORM : 5

KONDISI PERMUKAAN JALAN

Nilai 3

Kecenderungan 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaian/sampel meliputi sepanjang ruas jalan yang dinilai Catatan Temuan dilapangan : ................................................

KESESUAIAN PEMANFAATAN Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

LAMPIRAN FOTO KINERJA JALAN

FOTO

FOTO

FOTO

KESESUAIAN RUANG

KONDISI PERMUKAAN JALAN

KESESUAIAN PEMANFAATAN

MILIK JALAN

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

PER- RUAS JALAN

KINERJA TROTOAR RUAS NO 1

KEBERADAAN Kecenderungan 2

KESESUAIAN LEBAR DAN TINGGI Nilai 3

Kecenderungan 4

Nilai 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaian/sampel meliputi sepanjang ruas jalan yang dinilai. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 6

KONDISI PERMUKAAN Kecenderungan 6

KESESUAIAN PEMANFAATAN Nilai 7

Kecenderungan 8

Nilai 9

LAMPIRAN FOTO KINERJA TROTOAR

FOTO

FOTO

FOTO

KEBERADAAN TROTOAR

LEBAR, TINGGI DAN KONDISI

KESESUAIAN PEMANFAATAN

PER-RUAS JALAN

PERMUKAAN TROTOAR

TROTOAR

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

KINERJA MARKA RUAS NO 1

KEBERADAAN MARKA MEMBUJUR TEPI Kecenderungan 2

Nilai 3

KEBERADAAN MARKA MEMBUJUR TENGAH Kecenderungan 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaian/sampel meliputi sepanjang ruas jalan yang dinilai. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

Nilai 5

FORM : 7 KETEPATAN BENTUK DAN UKURAN Kecenderungan 6

KONDISI KEJELASAN MARKA

Nilai 7

Kecenderungan 8

Nilai 9

LAMPIRAN FOTO KINERJA MARKA

FOTO

FOTO

FOTO

KEBERADAAN

KEBERADAAN

KETEPATAN BENTUK, UKURAN

MARKA MEMBUJUR TEPI

MARKA MEMBUJUR TENGAH

DAN KONDISI KEJELASAN MARKA

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

KINERJA RAMBU RUAS NO 1

KESESUAIAN MATERIAL , UKURAN DAN KETINGGIAN Kecenderungan 2

KESESUAIAN LOKASI PENEMPATAN Nilai 3

Kecenderungan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RAT+A-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaian meliputi sepanjang ruas jalan yang dinilai. c. Jumlah sampel adalah seluruh rambu pada ruas jalan yang dinilai

Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 8

4

KONDISI KEJELASAN RAMBU Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

LAMPIRAN FOTO KINERJA RAMBU

FOTO

FOTO

FOTO

KESESUAIAN MATERIAL UKURAN

KESESUAIAN LOKASI

KONDISI KEJELASAN RAMBU

DAN KETINGGIAN RAMBU

PENEMPATAN RAMBU

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

PER-RUAS JALAN

KINERJA HALTE / T.P.K.P.U. RUAS NO 1

KESESUAIAN LOKASI / PENEMPATAN Kecenderungan 2

Nilai 3

Kecenderungan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas Dibaca sama dengan Trayek. c. Penilaiannya berdasarkan semua jumlah halte yang ada pada Trayek tersebut. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 9

KONDISI FISIK 4

PEMANFAATAN Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

LAMPIRKAN FOTO KINERJA HALTE / T.P.K.P.U.

FOTO LOKASI PENEMPATAN, KONDISI FISIK DAN PEMANFAATAN HALTE /TPKPU PADA RUAS JALAN YANG DILALUI ANGKUTAN UMUM

KINERJA FASILITAS PENYEBERANGAN (ZEBRA CROSS) PEJALAN KAKI RUAS NO

KESESUAIAN BENTUK , UKURAN, KELENGKAPAN RAMBU DAN MARKA

1

Kecenderungan 2

KONDISI FISIK Nilai 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaiannya berdasarkan pada ruas-ruas jalan yang disepakati. c. Jumlah sampel adalah seluruh fasilitas penyeberangan yang ada di ruas jalan yang Dinilai. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 10

Kecenderungan 4

Nilai 5

LAMPIRAN FOTO KINERJA FASILITAS PENYEBERANGAN (ZEBRA CROSS ) PEJALAN KAKI

FOTO

FOTO

KESESUAIAN BENTUK, UKURAN ZEBRA CROSS

KONDISI FISIK

DAN KELENGKAPAN RAMBU DAN MARKA

KINERJA FASILITAS PENYEBERANGAN (ZEBRA CROSS)

PADA KINERJA PENYEBERANGAN

PEJAALAN KAKI

PEJALAN KAKI

Catatan : Jika terdapat rambu penyeberangan dan jembatan penyeberangan, dapat difoto untuk melengkapi foto kinerja penyeberangan pejalan kaki.

KINERJA A.P.I.L.L. RUAS NO 1

KESESUAIAN RAMBU DAN MARKA Kecenderungan 2

FORM : 11

KESESUAIAN LOKASI PEMASANGAN Nilai 3

Kecenderungan 4

KONDISI FISIK Nilai 5

Kecenderungan 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas Dibaca sama dengan sampel c. Penilaiannya berdasarkan pada sampel APILL yang ada di Kota tersebut (sampel tidak harus berada pada ruas jalan yang dinilai). d. Jumlah Sampel Kota Raya : 8 (delapan), Kota Besar 6 (enam), Kota Sedang 4 (empat), sedangkan Kota Kecil 2 (dua)

Catatan Temuan dilapangan : ................................................

Nilai 7

LAMPIRAN FOTO KINERJA A.P.I.L.L.

FOTO LOKASI PEMASANGAN APILL

FOTO KESESUAIAN RAMBU, MARKA DAN KONDISI FISIK APILL

CATATAN : Jumlah foto APILL tidak tergantung per-ruas jalan.

KINERJA PERSIMPANGAN PRIORITAS RUAS NO 1

KEBERADAAN RAMBU PRIORITAS Kecenderungan 2

Nilai 3

Kecenderungan 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Penilaian dilakukan pada simpang-simpang di ruas jalan yang dinilai. c. Jumlah pengamatan sebanyak jumlah simpang Prioritas yang ada pada ruas jalan yang dinilai. d. Jika dalam suatu ruas jalan terdapat simpang yang tidak diatur maka simpang tersebut nilainya 0 (nol). Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 12

KEBERADAAN MARKA PRIORITAS

KONDISI FISIK RAMBU DAN MARKA Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

LAMPIRAN FOTO KINERJA PERSIMPANGAN PRIORITAS

FOTO

FOTO

RAMBU DAN MARKA SIMPANG PRIORITAS

KONDISI FISIK RAMBU DAN MARKA PADA SIMPANG PRIORITAS

KINERJA PARKIR PADA BADAN JALAN RUAS NO 1

KECUKUPAN KEBUTUHAN, KEBERADAAN DAN KETEPATAN LOKASI Kecenderungan 2

Nilai 3

KEBERADAAN DAN KONDISI MARKA Kecenderungan 4

KEBERADAAN DAN KONDISI RAMBU PARKIR

Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

FORM : 13

KEBERADAAN DAN KONDISI PAPAN TARIF Kecenderungan 8

KEBERADAAN DAN SERAGAM PETUGAS PARKIR

Nilai 9

Kecenderungan 10

1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas dibaca sama dengan lokasi pengamatan c. Jumlah Lokasi Pengamatan Kota Raya : 8 (delapan), Kota Besar 6 (enam), Kota Sedang 4 (empat), sedangkan Kota Kecil 2(dua). d. Penilaiannya berdasarkan lokasi Parkir pada badan jalan yang ada di Kota tersebut (lokasi pengamatan tidak harus berada pada ruas jalan yang dinilai).

Catatan Temuan dilapangan : ................................................

Nilai 11

LAMPIRAN FOTO KINERJA PARKIR PADA BADAN JALAN

FOTO

FOTO

FOTO

KEBERADAAN DAN KETEPATAN

KONDISI MARKA,RAMBU

KEBERADAAN DAN SERAGAM

LOKASI PARKIR

DAN PAPAN TARIF PARKIR

PETUGAS PARKIR

PER- RUAS JALAN SESUAI KATEGORI KOTA

DISPLIN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM RUAS NO 1

ANGKUTAN UMUM TRAYEK TETAP Kecenderungan 2

Nilai 3

TAKSI Kecenderungan 4

FORM : 14

KENDARAAN BERMOTOR RODA-3 Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Kecenderungan 8

Nilai 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas Dibaca sama dengan Sampel c. Sampel diambil dari setiap jenis kendaraan angkutan umum. d. Jumlah Sampel sebanyak 10 (sepuluh) pengemudi untuk setiap jenis kendaraan angkutan umum e. Jika pada Kota yang dikunjungi tidak terdapat jenis kendaraan Angkutan umum tertentu maka jenis kendaraan Angkutan umum tersebut tidak dilakukan penilaian. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

LAMPIRAN FOTO DISIPLIN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

FOTO FOTO DISIPLIN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM TRAYEK TETAP

FOTO DISIPLIN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM TAKSI

FOTO DISIPLIN PENGEMUDI DISIPLIN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM ANGKUTAN UMUM KENDARAAN KENDARAAN R-3 TIDAK BERMOTOR

DISIPLIN PENGEMUDI KENDARAAN PRIBADI RUAS NO 1

KENDARAAN RODA-4 DAN PENGGUNAAN SABUK PENGAMAN Kecenderungan 2

Nilai 3

SEPEDA MOTOR Kecenderungan 4

Nilai 5

Kecenderungan 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Sampel diambil harus pada ruas jalan yang dinilai c. Jumlah sampel yang diambil 10 (sepuluh) pengemudi per ruas Jalan. d. Khusus untuk kendaraan tidak bermotor, jumlah sampel sebanyak 10 (sepuluh) pengemudi untuk seluruh Kota. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

FORM : 15

PENGGUNAAN HELM BAGI SEPEDA MOTOR Nilai 7

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Kecenderungan 8

Nilai 9

LAMPIRAN FOTO DISIPLIN PENGEMUDI KENDARAAN PRIBADI

FOTO FOTO

FOTO

DISIPLIN PENGEMUDI

DISIPLIN PENGEMUDI

KENDARAAN PRIBADI R-4

KENDARAAN PRIBADI

DAN PENGGUNAAN

SEPEDA MOTOR

SABUK PENGAMAN

DAN PENGGUNAAN HELM

DISIPLIN PENGEMUDI KENDARAAN PRIBADI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DISIPLIN PENGGUNA JASA RUAS NO 1

ANGKUTAN UMUM Kecenderungan 2

FORM : 16

PEJALAN KAKI Nilai 3

Kecenderungan 4

PENGGUNAAN PARKIR Nilai 5

Kecenderungan 6

Nilai 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Jumlah sampel yang diambil 10 (sepuluh) untuk masing-masing jenis Pengguna Jasa, sesuai dengan trayek, ruas jalan dan pada lokasi-lokasi Parkir yang dinilai. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

LAMPIRAN FOTO DISIPLIN PENGGUNA JASA

FOTO

FOTO

FOTO

DISIPLIN PENGGUNA JASA

DISIPLIN PENGGUNA JASA

DISIPLIN PENGGUNA JASA

ANGKUTAN UMUM

PEJALAN KAKI

PENGGUNA PARKIR

CATATAN :

CATATAN :

CATATAN :

Foto tidak tergantung ruas jalan, namun sesuai jumlah lokasi.

Foto tidak tergantung ruas jalan, namun sesuai jumlah lokasi.

Foto tidak tergantung ruas jalan, namun sesuai jumlah lokasi.

DISIPLIN PENGGUNA JASA PADA TERMINAL No.

1

ANGKUTAN UMUM Kecenderungan 2

PEJALAN KAKI Nilai 3

Kecenderungan 4

PENGGUNAAN PARKIR Nilai 5

NILAI RATA-RATA Keterangan : a. Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %) b. Ruas Dibaca sama dengan sampel c. Jumlah sampel yang diambil 10 (sepuluh) untuk masing-masing jenis item yang dinilai. Catatan Temuan dilapangan : ................................................

Kecenderungan 6

FORM : 17 PEDAGANG ASONGAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Nilai 7

Kecenderungan 8

Nilai 9

LAMPIRAN FOTO DISIPLIN PENGGUNA JASA PADA TERMINAL

FOTO FOTO FOTO

FOTO

DISIPLIN PENGGUNA JASA DISIPLIN PENGGUNA JASA

DISIPLIN PENGGUNA JASA

DISIPLIN PENGGUNA JASA

PADA TERMINAL PADA TERMINAL

PADA TERMINAL

PADA TERMINAL

ANGKUTAN UMUM

PEJALAN KAKI

PENGGUNA PARKIR

CATATAN : Foto tidak tergantung ruas jalan namun sesuai jumlah lokasi.

PEDAGANG ASONGAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA

CATATAN :

CATATAN :

CATATAN :

Foto tidak tergantung ruas jalan namun sesuai jumlah lokasi.

Foto tidak tergantung ruas jalan, namun sesuai jumlah lokasi.

Foto tidak tergantung ruas jalan, namun sesuai jumlah lokasi.

NAMA TERMINAL

: ……………………..

TIPE TERMINAL

: ……………………..

NO

FASILITAS

1 A.

2

KEBERADAAN

KEBERSIHAN

KONDISI

PENERANGAN

Ada

Tidak

Ya

Tidak

Baik

Buruk

Baik

Buruk

3

4

5

6

7

8

9

10

DALAM TERMINAL 1.

Pelataran kedatangan Dan keberangkatan

2.

Areal menaikan dan menurunkan penumpang

3.

Pelataran parkir bus

4.

Ruang tunggu penumpang dan pelataran tunggu penumpang

5.

Fasilitas sirkulasi penumpang

6.

Kantor terminal

7.

Papan tarip per trayek

8.

Papan pentunjuk jurusan kendaraan untuk penumpang

9.

Papan pengumuman / informasi

10. Pelataran parkir pengunjung 11. Toilet / kamar mandi 12. Musholla 13. Ruang perwakilan / agen 14. Menara pengawas 15. Ruang kafetaria / kantin 16. Jalan lingkungan 17. Penghijauan / taman JUMLAH B.

PETUGAS TERMINAL PETUGAS DI LOKET / POS

KEBERADAAN Ya

Tidak

SERAGAM Ya

Tidak

ATRIBUT Ya

Tidak

KESIGAPAN Ya

Tidak

1 : Pintu masuk 2 : Informasi 3 : Peron 4 : Pelataran keberangkatan 5 : Kantor terminal 6 : Menara pengawas JUMLAH C.

KEBERADAAN CALO.

ADA / TIDAK ADA

D.

KEBERADAAN P.K.L.

ADA & TIDAK TERTIB./ ADA TERTIB/ TIDAK ADA

E.

PEMANFAATAN TERMINAL

F.

KONDISI DILUAR/ SEKITAR TERMINAL.

TIDAK /KURANG/CUKUP/BERMANFAAT/SANGAT BERMANFAAT

1. Lalu lintas

SEMERAWUT / MACET / PADAT / LANCAR

2. Kaki lima pada trotoar

ADA / TIDAK ADA

3. Parkir / ngetem.

ADA / TIDAK ADA

G.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Terminal dalam 1 (satu) tahun :.

H.

Biaya Operasional/perawatan dalam 1 (satu) tahun:

Keterangan : Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %)

LAMPIRAN FOTO TERMINAL

CATATAN : Foto merupakan totalitas dari terminal yang ada baik didalam maupun diluar terminal dan Foto menyesuaikan jenis tipe terminal yang ada juga (A/B/C)

FASILITAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P.K.B.) LOKASI : …………………….. NO

FASILITAS

KEBERADAAN Ada

1 A.

AKURASI

KONDISI

OPERASI

Tidak

Ya

Tidak

Baik

Buruk

Ya

Tidak

2 3 4 UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MEKANIS

5

6

7

8

9

10

1. Papan Informasi Prosedur Adm. PKB 2. Ruang tunggu. 3. Loket permohonan uji. 4. Ruang uji 5. Peralatan uji mekanis: a. Carlift/ pit wheel suspension tester. b. Axle load tester c. Brake tester. d. Side slip tester. e. Speedometer tester. f. Head light tester. g. CO/ HG tester. h. Diesel smoke tester. i. Sound level tester. j. Air compressor. k. Generator set. 6. Ruang administrasi. 7. Buku induk PKB. 8. Kotak pengaduan. 9. Data taman kendaraan.

B.

UNIT PENGUJIAN NON MEKANIS 1. Papan pengumuman. 2. Ruang tunggu. 3. Loket permohonan uji. 4. Peralatan uji non mekanis: a. Jembatan uji b. Dongkrak. c. Lampu senter. d. Peralatan bantu lainnya.

JUMLAH C.

PETUGAS PENGUJI BERSERTIFIKASI

SERAGAM Ya

Tidak

ATRIBUT Lengkap

Tidak

KESELAMATAN KERJA Pakai

Tidak

KETAATAN PROSEDUR Ya

Tenaga Penguji : 1. Pelaksana Pemula 2. Pelaksana 3. Pelaksana Lanjutan 4. Penyelia Jumlah Tenaga Penguji D.

PETUGAS LOKET ADMINISTRASI

E.

PELATARAN PARKIR

F.

RATA-RATA LAMA WAKTU PENGURUSAN UJI. KEBERADAAN CALO. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PKB dalam 1 (satu) tahun :. Biaya Operasional/perawatan PKB dalam 1 (satu) tahun:

G. H. I.

………………………. Orang

ADA / TIDAK ADA MEMADAI / TIDAK MEMADAI 1 jam / lebih dari 1 jam ADA / TIDAK ADA

Keterangan : Lampirkan Foto (jika tidak melampirkan foto atau foto tidak sesuai nilai 50 %)

Tidak

LAMPIRAN FOTO PKB

CATATAN : Foto merupakan totalitas dari PKB yang ada baik didalam maupun diluar tempat pengujian

KONDISI UMUM TRANSPORTASI NO.

URAIAN

1

Sarana Angkutan Umum

2

Sarana Kendaran Pribadi (bukan umum)

3

Prasarana Jalan

4

Trotoar

5

Rambu

6

Marka

7

APILL

8

Persimpangan Prioritas

9

Disiplin Angkutan Umum

10

Disiplin Kendaraan Pribadi (bukan umum)

11

Disiplin Pengguna Jasa Angkutan Umum

12

Disiplin Pejalan Kaki

13

Disiplin Masyarakat (terhadap prasarana jalan)

14

Petugas Lapangan

15

Kebersihan dan Keapikan/ Keindahan

16

Terminal

17

Pengujian Kendaraan Bermotor

KECENDERUNGAN

NILAI RATA-RATA PEMBINAAN DAERAH

NILAI

(NT3A)

Catatan : Formulir ini di isi setelah dilakukan pengamatan secara umum terhadap seluruh wilayah administrasi kota ( di isi oleh Ketua Tim Lapangan ).

ANGKA PENILAIAN PENGISIAN FORMULIR PENINJAUAN LAPANGAN NO. KOLOM 1

2

PENJELASAN Penampilan yang terlihat dari luar, yaitu kondisi: Body/Cat, asap, ban.

KONDISI •

Sangat Baik (semua item yang disyaratkan sesuai aturan, dan konstruksi sesuai dengan uji tipe)

100

•

Baik (sekurang-kurangnya 2 (dua) syarat terpenuhi)

80

•

Sedang (sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat terpenuhi)

60

•

Kurang (tidak ada syarat yang terpenuhi, konstruksi sesuai dengan uji tipe)

40

•

Sangat Kurang (konstruksi tidak sesuai dengan uji tipe)

20

•

Sangat Baik (lengkap)

100

•

Baik (tanda trayek tertulis hanya asal dan tujuan, terpasang pada bagian depan dan belakang kendaraan)

80

(sarana angkutan umum, trayek tetap)

4

6

8

10

Pencantuman tanda trayek di depan dan di belakang kendaraan, yang terdiri dari tulisan asal dan tujuan trayek, beserta rutenya (Sesuai Km. 35 Tahun 2003).

Pemakaian seragam dan tanda pengenal pengemudi.

Kesesuaian trayek yang dioperasikan dengan izin trayek yang diberikan.

Kesesuaian factor muat yang dioperasikan dengan kesesuaian jumlah penumpang dengan kapasitas kendaraan.

NILAI

•

Sedang (hanya ada nomor trayek pada bagian depan dan belakang)

•

Kurang (hanya ada tanda trayek pada bagian depan atau belakang)

40

•

Sangat Kurang (hanya ada nomor trayek pada bagian depan atau belakang)

20

•

Tidak ada

0

•

Sangat Baik (dilengkapi seragam, tanda pengenal lengkap dan jati diri pengemudi yang terpasang pada dashboard)

100

•

Baik (dilengka pi jati diri dan seragam pengemudi)

80

•

Sedang (dilengkapi jati diri pada dashboard)

60

•

Kurang (dilengkapi seragam pengemudi)

40

•

Sangat Kurang (hanya dilengkapi tanda pengenal pengemudi)

20

•

Tidak ada

•

Sangat Baik (rute operasi sesuai dengan izin trayek)

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (rute operasi tidak sesuai dengan izin trayek)

20

•

Sangat Baik (Lf 70-80%)

100

•

Baik (Lf 60-70%)

80

•

Sedang (Lf 40-60 / 80-90%)

60

60

0

NO. KOLOM

2

2

PENJELASAN

Penampilan yang terlihat dari luar, yaitu kondisi: Body/Cat, asap, ban.

KONDISI •

Kurang (Lf 90-100 / 20-40%)

40

•

Sangat Kurang (Lf >100 / < 20%)

20

•

Sangat Baik (semua item yang disyaratkan sesuai aturan, dan konstruksi sesuai dengan uji tipe)

100

•

Baik (sekurang-kurangnya 2 (dua) syarat terpenuhi)

80

•

Sedang(sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat terpenuhi)

60

•

Kurang (tidak ada syarat yang terpenuhi, konstruksi sesuai dengan uji tipe)

40

•

Sangat Kurang (konstruksi tidak sesuai dengan uji tipe)

•

Tidak ada (diabaikan)

•

Sangat Baik (lengkap sesuai KM : 4 (empat) item (lampu tanda taksi, lampu bahaya, nama perusahaan dan nomor pintu/body) dan berfungsi dengan baik)

100

•

Baik (lengkap sesuai KM : 4 (empat) item, namun tidak semuanya berfungsi)

80

•

Sedang (lengkap sesuai KM : sekurang-kurangnya 3 (tiga) item)

60

•

Kurang (lengkap sesuai KM : sekurang-kurangnya 2 (dua) item)

(sarana angkutan umum, Taksi)

4

6

Pencantuman tanda pengenal taksi berupa lampu tanda taksi, lampu bahaya, nama perusahaan dan nomor pintu/body (Sesuai Km. 35 Tahun 2003).

Pemakaian seragam oleh pengemudi.

Pemakaian tanda pengenal pengemudi.

20

0

40

•

Sangat Kurang (lengkap sesuai KM : sekurang-kurangnya 1 (satu) item)

20

•

Tidak ada (tidak dilengkapi semua persyaratan)

0

•

Sangat Baik (berseragam lengkap (baju dan celana) beserta jati diri dan identitas perusahaan)

•

Baik (baju seragam lengkap beserta jati diri dan identitas perusahaan)

80

Sedang (baju seragam beserta identitas pribadi)

60

•

Kurang (baju seragam beserta identitas perusahaan)

40

•

Sangat Kurang (hanya baju seragam tanpa identitas)

20

•

Tidak ada (tidak dilengkapi seragam)

0

•

Sangat Baik (dilengkapi tanda pengenal yang mencantumkan identitas perusahaan dan pengemudi yang masih berlaku,dan dipasang pada dashboard. Terbaca jelas oleh penumpang)

100

•

Baik (tanda pengenal sesuai dan terbaca dengan baik)

80

•

8

NILAI

100

NO. KOLOM

PENJELASAN

KONDISI

NILAI

•

Sedang (tanda pengenal dipasang pada dashboard namun kurang jelas terbaca)

60

•

Kurang (tanda pengenal dipasang pada dashboard namun masa berlaku habis)

40

•

Sangat Kurang (tanda pengenal tidak dipasang pada dashboard)

20

Tidak ada (tidak dilengkapi tanda pengenal)

0

• 10

ketersediaan argometer pada setiap taksi dan difungsikannya.

•

Sangat Baik (dilengkapi argometer yang tersegel dengan tanda tera masih berlaku dan berfungsi dan difungsikan dengan baik)

•

Baik (dilengkapi argometer yang tersegel tanpa tanda tera dan berfungsi dan difungsikan dengan baik)

80

Sedang (dilengkapi argometer yang tersegel tanpa tanda tera dan berfungsi dan difungsikan dengan baik,namun peletakan display kurang jelas)

60

•

12

•

Kurang (dilengkapi argometer yang tidak tersegel)

40

•

Sangat Kurang (dilengkapi argometer namun tidak difungsikan)

20

•

Tidak ada (tidak dilengkapi dengan argometer)

0

Pemakaian sabuk pengaman pada taksi.

•

(penilaian berdasarkan pemanfaatan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang disamping pengemudi)

Sangat Baik (dilengkapi sabuk pengaman dan berfungsi dengan baik dan digunakan pada saat operasi)

•

Baik (dilengkapi sabuk pengaman namun tidak digunakan secara benar)

80

Sedang (dilengkapi sabuk pengaman namun hanya digunakan oleh pengemudi)

60

•

3

2

Penampilan yang terlihat dari luar, yaitu kondisi: Body/Cat.

Tanda pengenal angkutan umum berupa tanda nomor kendaraan kuning (Sesuai Km. 35 Tahun 2003).

100

•

Kurang (dilengkapi sabuk pengaman namun tidak digunakan oleh pengemudi)

40

•

Sangat Kurang (tidak dilengkapi sabuk keselamatan)

20

•

Sangat Baik (Kondsi body/cat sangat baik dan Konstruksi, fungsi sesuai dengan uji tipe yang dikeluarkan DitJen. Perhubungan Darat)

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (Konstruksi dan fungsi tidak sesuai dengan uji tipe yang dikeluarkan DitJen. Perhubungan Darat)

20

Angkutan umum kendaraan bermotor roda 3 (tiga)

4

100

•

Sangat Baik (Dilengkapi TNK Kuning yang masih berlaku dan terbaca jelas)

100

NO. KOLOM

6

4

2

4

6

8

PENJELASAN

KONDISI

NILAI

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (dilengkapi TNK kuning yang sudah tidak berlaku)

20

•

Tidak ada (tidak dilengkapi TNK Kuning)

0

•

Sangat Baik (dilengkapi seragam, tanda pengenal lengkap dan jati diri pengemudi yang terpasang pada dashboard)

100

•

Baik (dilengka pi jati diri dan seragam pengemudi)

80

•

Sedang (dilengkapi jati diri pada dashboard)

60

•

Kurang (dilengkapi seragam pengemudi)

40

•

Sangat Kurang (hanya dilengkapi tanda pengenal pengemudi)

20

•

Tidak ada

Penampilan yang terlihat dari luar, yaitu kondisi: Body/Cat.

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

(Becak Dan Andong)

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik (Dilengkapi dengan TNK Kuning yang masih berlaku)

100

•

Baik

80

•

Sedang (Dilengkapi dengan TNK Kuning namun sudah tidak berlaku)

60

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada (Tidak dilengkapi dengan TNK Kuning)

•

Sangat Baik (dilengkapi seragam, dan tanda pengenal pengemudi)

100

•

Baik

80

•

Sedang (dilengkapi seragam atau tanda pengenal pengemudi)

60

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada (tanpa dilengkapi seragan ataupun tanda pengenal pengemudi)

•

Sangat Baik (dilengkapi dan difungsikan)

100

•

Baik

80

•

Sedang (dilengkapi dan tidak berfungsi)

60

Pemakaian seragam oleh pengemudi dan keberadaan tanda pengenal pengemudi.

Pencantuman tanda pengenal angkutan umum berupa tanda nomor kendaraan plat kuning.

Pemakaian seragam oleh pengemudi dan keberadaan tanda pengenal pengemudi.

Keberadaan lampu penerangan pada malam hari.

0

40 20 0

40 20 0

NO. KOLOM

5

2

4

6

6

2

PENJELASAN

KONDISI •

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (tidak dilengkapi lampu penerangan)

0

Kesesuaian ruang milik jalan, berupa keberadaan ruang bebas & keteraturan letak pagar dan bangunan rumah/toko di kiri dan kanan jalan.

•

Sangat Baik (81-100% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

100

•

Baik (61-80% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

80

(Kinerja Jalan)

•

Sedang (41-60% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

60

Kondisi permukaan jalan, berupa keberadaan lubang diatas diameter 10 cm.

Kesesuaian pemanfaatan, berupa pemanfaatan ruas jalan untuk keperluan transportasi, termasuk parkir. Yang tidak sesuai seperti: tumpukan sampah, gundukan bahan bangunan, dll, yang mengganggu lalu lintas.

Keberadaan trotoar/ fasilitas pejalan kaki, yang terpisah secara fisik dari ruas jalan.

•

Kurang (21-40% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

40

•

Sangat Kurang (0-20% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

20

•

Sangat Baik (81-100% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

100

•

Baik (61-80% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

80

•

Sedang (41-60% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

60

•

Kurang (21-40% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

40

•

Jelek/ Buruk (0-20% dari ruas yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan)

20

•

Sangat Baik (sepanjang ruas yang di nilai tidak ada pemanfaatan yang menggangu lalu lintas)

100

•

Baik

•

Sedang (terdapat pemanfaatan yang menggangu lalu lintas (gundukan bahan bangunan/galian tanah)

60

•

Kurang (terdapat pemanfaatan yang menggangu lalu lintas (tumpukan sampah)

40

•

Jelek/ Buruk (terdapat pemanfaatan yang menggangu lalu lintas (gundukan bahan bangunan/galian tanah dan sampah, dll)

20

•

Sangat Baik (Sepanjang ruas (kiri dan kanan), yang dinilai terdapat trotoar dan tidak terputus)

•

Baik

•

Sedang (Tidak sepanjang ruas jalan ( kiri/kanan) dilengkapi trotoar/terputus)

(trotoar)

4

NILAI

Kesesuaian lebar dan tinggi, lebar > 1 m, tinggi di CBD < 30 cm, diluar CBD hanya

•

Kurang

•

Sangat Kurang

•

Tidak ada (Tidak terdapat trotoar pada sepanjang ruas yang dinilai)

•

Sangat Baik (sepanjang ruas jalan, lebar dan tinggi trotoar sesuai dengan yang

80

100

80

60 40 20 0 100

NO. KOLOM

6

8

7

2

4

PENJELASAN lebar (Sesuai KM. 65 Tahun 1993).

Kondisi permukaan, berupa keberadaan pot bunga, tempat sampah, pohon, lubanglubang, dll pada trotoar, yang mengganggu pejalan kaki.

Kesesuaian pemanfaatan, berupa pemanfaatan trotoar khusus untuk pejalan kaki, dan tidak ada gangguan lain (sampah, PKL, Bengkel, Parkir, dll).

KONDISI

NILAI

disyaratkan) •

Baik

80

•

Sedang (tidak sepanjang ruas jalan, lebar dan tinggi trotoar sesuai dengan yang disyaratkan)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (trotoar yang ada tidak sesuai dengan yang disyaratkan)

20

•

Sangat Baik (sepanjang ruas, ruang bebas untuk pejalan kaki yang tersisa >1 meter dan tidak terdapat lubang-lubang/bukaan gorong-gorong, dsb)

100

•

Baik

80

•

Sedang (ruang bebas untuk pejalan kaki yang tersisa <1 meter dan tidak terdapat lubang-lubang/bukaan gorong-gorong, dsb)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (terdapat lubanglubang/bukaan gorong-gorong, dsb)

20

•

Sangat Baik (trotoar disepanjang ruas jalan tidak terdapat gangguan)

100

•

Baik

80

•

Sedang (terdapat pemanfaatan lain pada jam-jam tertentu yang ditetapkan pemda (diluar jam kerja)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (terdapat pemanfaatan lain yang menggangu pejalan kaki pada trotoar)

20

Keberadan marka membujur tepi, berupa marka garis menerus pada sisi luar kiri dan kanan ruas jalan.

•

Sangat Baik (Sepanjang ruas (kiri dan kanan), yang dinilai terdapat marka dan tidak terputus)

(Marka Jalan)

•

Baik

•

Sedang (Tidak sepanjang ruas jalan ( kiri/kanan) dilengkapi marka)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (Tidak terdapat marka pada sepanjang ruas yang dinilai)

0

Keberadaan marka membujur tengah, marka garis tidak menerus/menerus untuk pembagi lajur.

100

80

•

Sangat Baik (Sepanjang ruas, yang dinilai terdapat marka membujur tengah)

100

•

Baik

80

•

Sedang (Tidak sepanjang ruas jalan dilengkapi marka membujur tengah)

60

•

Kurang 40

NO. KOLOM

6

8

8

2

PENJELASAN

Ketepatan bentuk dan ukuran, berupa lebar marka (sesuai KM. 60 Tahun 1993).

Kondisi kejelasan marka, berupa keutuhan bentuk dan kejelasan.

Kesesuaian material, berupa bentuk, ukuran dan ketinggian, dari masing-masing rambu (sesuai KM. 61 Tahun 1993).

KONDISI •

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (Tidak terdapat marka membujur tengah pada sepanjang ruas jalan yang dinilai)

0

•

Sangat Baik (sepanjang ruas jalan yang dinilai, bentuk dan ukuran marka sesuai dengan KM)

•

Baik

•

Sedang (sepanjang ruas yang dinilai, bentuk dan ukuran marka hanya sebagian yang sesuai dengan KM)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (bentuk dan ukuran marka tidak sesuai dengan KM)

20

•

Sangat Baik (kondisi marka disepanjang ruas, seluruhnya utuh dan jelas)

100

•

Baik

80

•

Sedang (kondisi marka disebagian ruas buram, dan tidak utuh)

60

•

Kurang

•

Sangat Kurang (kondisi marka disepanjang ruas tidak terlihat jelas/buram)

•

Sangat Baik (rambu yang terpasang pada ruas jalan yang dinilai, material bentuk, ukuran dan ketinggian, dari masingmasing rambu sesuai dengan KM)

100

•

Baik

80

•

Sedang (rambu yang terpasang pada ruas jalan yang dinilai, material/bentuk/ ukuran/ketinggian, tidak sesuai dengan KM)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (rambu yang terpasang, material bentuk, ukuran dan ketinggian, dari masing-masing rambu tidak sesuai dengan KM)

20

(Rambu)

4

6

Kesesuaian lokasi penempatan, berupa kesesuaian dari penempatan masing-masing rambu.

Kondisi kejelasan rambu, berupa kondisi kejelasan (terbaca dan tidak terhalang) dari

NILAI

100

80

40 20

•

Sangat Baik (disepanjang ruas penempatan rambu sesuai dengan persyaratan)

•

Baik

•

Sedang (terdapat penempatan rambu yang tidak sesuai dengan persyaratan)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (rambu yang terpasang penempatannya tidak sesuai dengan persyaratan)

20

•

Sangat Baik (kondisi rambu disepanjang ruas, seluruhnya jelas terbaca dan tidak

100

80

100

NO. KOLOM

9

2

PENJELASAN masing-masing rambu.

Kesesuaian lokasi/penempatan, berupa kesesuaian terhadap jarak antara halte dengan persimpangan terdekat dan pusatpusat kegiatan (Sesuai KM. 65 Tahun 1993).

KONDISI terhalang) •

Baik

•

Sedang (terdapat rambu yang tidak jelas terbaca atau terhalang)

•

Kurang

•

Sangat Kurang (sebagian besar/ >50% rambu yang terpasang tidak terbaca atau terhalang)

80

60 40

20

•

Sangat Baik (jarak antar halte dan lokasi penempatan sesuai dengan KD)

100

•

Baik

80

•

Sedang (jarak antar halte atau lokasi penempatan tidak sesuai dengan KD)

60

•

Kurang

•

Jelek/ Buruk (jarak antar halte maupun lokasi penempatan tidak sesuai dengan KD)

•

Sangat Baik (Kondisi Halte bersih, tidak bocor ; untuk rambu bus stop material/bentuk/ ukuran/ketinggian, dengan KM)

100

•

Baik

80

•

Sedang (Kondisi Halte, kurang bersih (terdapat coretan) dan tidak bocor ; untuk rambu bus kurang jelas/buram.

60

(Halte), KD.271/HK.105/DRJD/96 (jarak antar halte 200-500 meter;.

NILAI

Jarak Halte dari pertemuan jalan simpang 3 (tiga) adalah ≥ 20 meter; untuk simpang 4 ≥ 50 meter).

40 20

Jarak dari pusat kegiatan yang membutuhkan ketenangan (R.S, tempat ibadah) ± 100 meter 4

6

10

2

Kondisi fisik, berupa kondisi dari fisik dari TPPKU (halte atau rambu bus stop)

Pemanfaatan, berupa digunakannya halte untuk menunggu angkutan dan tidak digunakan untuk PKL, dll.

Kesesuaian bentuk, ukuran, kelengkapan rambu dan marka berupa kesesuaian dari ukuran dan bentuk marka/ penyeberangan (Sesuai KM. 60 Tahun 1993).

•

Kurang

•

Jelek/ Buruk (kondisi halte tidak memadai/bocor); untuk rambu bus stop material/bentuk/ ukuran/ketinggian,tidak sesuai dengan KM)

•

Sangat Baik (tidak ada PKL dan lain-lain di halte dan <5 meter di sekitarnya)

100

•

Baik

80

•

Sedang (terdapat PKL disekitar Halte)

60

•

Kurang

40

•

Jelek/ Buruk (Ada PKL dan Lain-lain di Halte)

20

•

Sangat Baik (Rambu (rambu peringatan dan petunjuk), dan marka (garis Stop dan zebra cross), lengkap dan Jelas)

100

•

Baik (fasilitas penyeberangan di lengkapi rambu peringatan dan marka)

•

Sedang (hanya terdapat marka dan rambu

(Zebra Cross dan Fasilitas Penyeberangan)

40 20

80

60

NO. KOLOM

PENJELASAN

KONDISI

NILAI

petunjuk)

4

11

2

Kondisi fisik, berupa keutuhan dan kejelasan marka/ fisik penyeberangan.

Kesesuaian rambu dan marka, berupa rambu peringatan adanya APILL, dan marka garis stop pada APILL (Sesuai KM. 62 Tahun 1993). (Apill)

4

6

12

2

Kesesuaian lokasi pemasangan, berupa ketepatan pemasangan APILL pada tempatnya (Sesuai KM. 62 Tahun 1993).

Kondisi fisik dan pemanfaatan APILL, keutuhan tiang, lampu, marka dan rambu.

Keberadaan rambu prioritas, berupa adanya rambu prioritas pada setiap persimpangan prioritas. (rambu prioritas)

•

Kurang (hanya terdapat marka)

40

•

Sangat Kurang (hanya terdapat rambu)

20

•

Sangat Baik (kondisi marka, utuh dan jelas)

100

•

Baik

80

•

Sedang (kondisi marka, buram dan tidak utuh)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (kondisi marka, tidak terlihat jelas)

20

•

Sangat Baik (Lengkap; terdapat rambu peringatan dan marka garis Stop)

100

•

Baik

80

•

Sedang (hanya terdapat garis Stop/rambu peringatan)

60

•

Kurang

•

Sangat Kurang (tidak ada rambu peringatan dan Marka garis Stop)

•

Sangat Baik (tempat berdirinya tiang Apill dan pelindung diluar badan/bahu jalan dan diluar trotoar)

•

Baik (tempat berdirinya tiang Apill dan pelindung ditrotoar namun tidak menggangu fasilitas pejalan kaki)

40 20 100

80

•

Sedang (tempat berdirinya tiang Apill dan pelindung diluar badan/bahu jalan, namun peletakannya menggangu fasilitas pejalan kaki)

60

•

Kurang (tempat berdirinya tiang Apill dan pelindung di bahu jalan)

40

•

Sangat Kurang (tempat berdirinya tiang Apill dan pelindung diluar badan jalan.)

20

•

Sangat Baik (Tiang, lampu, marka dan rambu dalam kondisi utuh, jelas, dan berfungsi)

•

Baik

•

Sedang (Tiang, lampu, marka dan rambu dalam kondisi utuh, berfungsi namun terdapat lampu yang terhalang pohon atau gangguan lain)

100

80

60

•

Kurang

•

Sangat Kurang (terdapat lampu yang tidak berfungsi/mati)

•

Sangat Baik (ada rambu prioritas pada simpang prioritas)

100

•

Baik

80

40 20

NO. KOLOM

4

6

13

2

4

PENJELASAN

Keberadaan marka prioritas, berupa marka garis berhenti, pada mulut persimpangan prioritas.

Kondisi fisik rambu dan marka, berupa keutuhan bentuk dan kejelasan dari rambu dan marka.

KONDISI •

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (tidak ada rambu prioritas pada simpang prioritas)

0

•

Sangat Baik (ada marka garis berhenti pada simpang prioritas)

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (tidak ada marka garis berhenti pada simpang prioritas)

0

•

Sangat Baik (rambu dan marka yang terpasang, material, bentuk, ukuran sesuai dengan KM)

•

Baik

•

Sedang (rambu atau marka yang terpasang pada ruas jalan yang dinilai, material/bentuk/ ukuran, sesuai dengan KM namun kurang jelas/buram)

•

Kurang

•

Sangat Kurang (rambu dan marka yang terpasang, material, bentuk, ukuran, tidak sesuai dengan KM)

Kecukupan parkir pada badan jalan, berupa ketepatan lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan serta dari lalu lintas (Sesuai KM. 66 Tahun 1993).

•

Sangat Baik (tidak ada kendaraan yang parkir diluar SRP (Satuan Ruang Parkir) yang telah di tetapkan dan manuver parkir tidak menggangu kelancaran lalu lintas)

(parkir pada badan jalan)

•

Baik (tidak ada kendaraan yang parkir diluar SRP (Satuan Ruang Parkir) yang telah di tetapkan dan manuver parkir dapat menggangu kelancaran lalu lintas)

Keberadaan dan kondisi marka parkir, berupa adanya marka (setiap SRP).

NILAI

100

80

60

40

20 100

80

•

Sedang (tidak ada kendaraan yang parkir diluar SRP (Satuan Ruang Parkir) yang telah di tetapkan namun manuver parkir menggangu kelancaran lalu lintas)

60

•

Kurang (terdapat kendaraan yang parkir diluar SRP (Satuan Ruang Parkir) yang telah di tetapkan namun manuver parkir tidak menggangu kelancaran lalu lintas)

40

•

Sangat Kurang (terdapat kendaraan yang parkir diluar SRP (Satuan Ruang Parkir) yang telah di tetapkan dan manuver parkir menggangu kelancaran lalu lintas)

20

•

Sangat Baik (ada marka parkir pada setiap SRP dan terlihat utuh dan jelas)

100

•

Baik

80

NO. KOLOM

6

8

10

14

2

PENJELASAN

Keberadaan dan kondisi rambu parkir, berupa adanya rambu parkir (setiap 30 m) pada setiap lokasi parkir.

Keberadaan dan kondisi papan tarif, berupa keberadaan papan tarif pada jarak tertentu (30 m) pada setiap lokasi parkir.

Keberadaan petugas dan pemakaian seragam parkir.

Kedisiplinan pengemudi angkutan kota/pedesaan berlalu lintas, berhenti, dan menaikkan/ menurunkan penumpang.

KONDISI

NILAI

•

Sedang (ada marka parkir pada setiap SRP namun kurang jelas/buram)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada (tidak ada marka parkir pada setiap SRP) 0

•

Sangat Baik (ada rambu parkir pada setiap 30 meter dan terlihat utuh dan jelas)

100

•

Baik (ada rambu parkir pada setiap 30-50 meter dan terlihat utuh dan jelas)

80

•

Sedang (ada rambu parkir pada setiap ≥50 meter dan terlihat utuh dan jelas)

60

•

Kurang (ada rambu parkir pada setiap ≥50 meter dan utuh namun terlihat kurang jelas/buram)

40

•

Sangat Kurang (ada rambu parkir pada setiap ≥50 meter dan tidak utuh)

20

•

Tidak ada (tidak ada rambu parkir)

0

•

Sangat Baik (ada papan tarif parkir pada setiap 30 meter dan terlihat utuh dan jelas)

100

•

Baik (ada papan tarif parkir pada setiap 30-50 meter dan terlihat utuh dan jelas)

80

•

Sedang (ada papan tarif parkir pada setiap ≥50 meter dan terlihat utuh dan jelas)

60

•

Kurang (ada papan tarif parkir pada setiap ≥50 meter dan utuh namun terlihat kurang jelas/buram)

40

•

Sangat Kurang (ada papan tarif parkir pada setiap ≥50 meter dan tidak utuh)

20

•

Tidak ada (tidak ada papan tarif parkir)

•

Sangat Baik (terdapat petugas dengan baju/rompi seragam dilengkapi dengan identitas)

•

Sedang (terdapat petugas dengan baju/rompi seragam tanpa identitas)

0 100

60

•

Tidak ada (tidak ada petugas yang berseragam)

•

Sangat Baik (selalu berjalan di lajur kiri, berhenti pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang pada halte/rambu bus stop jika tersedia dan tidak pada tempat yang dilarang/misalkan pada mulut simpang)

100

•

Baik (selalu berjalan di lajur kiri, berhenti pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang pada sembarang

80

(Disiplin pengemudi Angkutan Umum)

0

NO. KOLOM

PENJELASAN

KONDISI tempat namun tetap dilajur tepi jalan dan tidak pada tempat yang dilarang/misalkan pada mulut simpang) •

Sedang (berjalan di lajur kiri, berhenti pada bahu kiri jalan, nai k turun penumpang pada sembarang tempat)

•

Kurang (berjalan di lajur kiri, naik turun penumpang pada sembarang tempat)

40

Sangat Kurang (berjalan tidak di lajur kiri, berhenti tidak pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang disembarang tempat)

20

•

4

6

8

15

2

Kedisiplinan pengemudi taksi berlalu lintas, berhenti, dan menaikkan/ menurunkan penumpang.

Kedisiplinan pengemudi kendaraan bermotor roda-3 dalam berlalu lintas, berhenti, dan menaikkan/ menurunkan penumpang.

Kedisiplinan pengemudi kendaraan tidak bermotor berlalu lintas, berhenti, dan menaikkan/ menurunkan penumpang.

Kedisiplinan pengemudi kendaraan roda-4 dalam berlalu lintas.

NILAI

60

•

Sangat Baik (kecepatan kendaraan sesuai dengan yang disyaratkan, berhenti pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang tidak pada tempat yang dilarang/misalkan pada mulut simpang)

•

Baik

•

Sedang (kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan yang disyaratkan)

•

Kurang

•

Sangat Kurang (parkir/ngetem atau naik turun penumpang ditempat terlarang)

•

Sangat Baik (kepatuhan terhadap rambu, marka, berhenti pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang pada tempat yang dilarang/misalkan pada mulut simpang)

100

•

Baik

80

•

Sedang (kepatuhan terhadap rambu dan marka dalam berlalu lintas)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (tidak mematuhi rambu dan marka, misalkan parkir/ngetem atau naik turun penumpang ditempat terlarang)

20

•

Sangat Baik (kepatuhan terhadap rambu, marka, berhenti pada bahu kiri jalan, naik turun penumpang pada tempat yang dilarang/misalkan pada mulut simpang)

100

•

Baik

80

•

Sedang (kepatuhan terhadap rambu dan marka dalam berlalu lintas)

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang (tidak mematuhi rambu dan marka, misalkan parkir/ngetem atau naik turun penumpang ditempat terlarang)

20

•

Sangat Baik (Penggunaan sabuk keselamatan pengemudi dan penumpang yang duduk di depan, kepatuhan terhadap rambu, marka, dan kapasitas angkut kendaraan)

100

•

Baik (Penggunaan sabuk

(Disiplin pengemudi Angkutan Pribadi)

100

80

60

40 20

80

NO. KOLOM

PENJELASAN

KONDISI keselamatan pengemudi dan penumpang yang duduk di depan dan patuh terhadap rambu, marka ) •

4

6

8

16

2

4

Kedisiplinan pengemudi sepeda motor dalam berlalu lintas.

Kedisiplinan pengemudi dan penumpang sepeda motor menggunakan helm dan diikat.

Kedisiplinan pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam berlalu lintas.

NILAI

Sedang (Menggunakan sabuk keselamatan pada pengemudi dan penumpang yang duduk di depan)

60

•

Kurang (penumpang disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan)

40

•

Sangat Kurang (tidak menggunakan sabuk keselamatan)

20

•

Sangat Baik (kepatuhan terhadap rambu, marka, berhenti tidak melampaui garis berhenti pada persimpangan, menyiap kendaraan dari sebelah kanan, berjalan pada lajur sebelah kiri)

100

•

Baik (kepatuhan terhadap rambu, marka, berhenti tidak melampaui garis berhenti pada persimpangan, menyiap kendaraan dari sebelah kanan, berjalan pada lajur sebelah kiri)

80

•

Sedang

•

Kurang

•

Sangat Kurang (Menyiap dari kiri dan berjalan pada lajur kanan)

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

60 40 20

Kedisiplinan pengguna jasa angkutan kota/pedesaan dalam memberhentikan (naik/turun) kendaraan umum.

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

(Disiplin pengguna Jasa)

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

Kedisiplinan pejalan kaki dalam menyusur pada trotoar dan menyeberang melalui penyeberangan.

NO. KOLOM 6

17

2

PENJELASAN Kedisiplinan pengguna parkir dalam memarkir kendaraannya.

Kedisiplinan pengemudi angkutan kota/pedesaan berlalu lintas, berhenti, parkir di terminal. (Disiplin pengguna Jasa Terminal)

4

6

8

Kedisiplinan pejalan kaki berjalan, dan menunggu pada tempat yang ditentukan di lokasi terminal.

Kedisiplinan pengemudi kendaraan memarkir kendaraannya.

Keberadaan pedagang asongan dan PKL di terminal, diluar lokasi yang ditentukan.

Catatan : 1) Nilai yang diambil adalah sebanding dengan jumlah sample.

2) Pembulatan nilai kepada nilai yang lebih besar.

KONDISI

NILAI

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Sangat Baik

100

•

Baik

80

•

Sedang

60

•

Kurang

40

•

Sangat Kurang

20

•

Tidak ada

100

•

Ada, di lokalisir

80

•

Ada, tertib

60

•

Ada, semrawut

40

•

Ada, mengganggu

20

LAMPIRAN IV.2

FORMULIR PENILAIAN TAHAP III EKSPOSE PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

UNTUK PANITIA TINGKAT NASIONAL

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

WAHANA TATA NUGRAHA FORMULIR IV.1 DAFTAR PEJABAT DAERAH TERKAIT EKSPOSE WTN UNDANGAN

Kehadiran Yang Hadir Nilai Kehadiran*)

1. Bupati 2. Kadis Perhubungan 3. Ka Bappeda 4. Kadis PU 5. Kadis Pertamanan 6. Ketua DPRD Kab/Kota 6. Ketua Komisi C DPRD 7. Ketua Komisi D DPRD TOTAL NILAI V.1

Keterangan: • Nilai kehadiran diambil dari daftar nilai kehadiran pada Formulir V.2 sesuai dengan kehadiran undangan dalam rapat ekspose

FORMULIR IV.2 DAFTAR NILAI KEHADIRAN PEJABAT TERKAIT

No.

Undangan

Penilaian Maksimum

1

Bupati

20

2

Kepala Dinas Perhubungan

15

3

Kepala Bappeda

10

4

Kepala Dinas PU

10

5

Kepala Dinas Pertamanan

10

7

Ketua Komisi DPRD yang membidangi Perhubungan

5

6

8 9

Ketua DPRD Kab/Kota

10

Muspida

10

Forum LLAJ

10

JUMLAH

80

Nilai Kehadiran Bupati = 20 Wakil Bupati = 15 Sekda = 10 Asisten Sekda = 5 Kepala Dinas = 15 Sekretaris Dinas / Kasubdin = 10 Kepala Bappeda = 10 Wakil Kepala Bappeda = 7,5 Kabid Fisik Pras. Jalan = 5 Kabid lain = 2,5 Kepala Dinas PU = 10 Wakil Kepala Dinas = 7,5 Kasubdin Jalan= 5 Kasubdin lain = 2,5 Kepala Dinas = 10 Wakil Kepala Dinas = 5 Kasubdin = 2.5 Ketua = 10 Wakil Ketua = 5 Ketua Komisi = 5 Wakil Ketua = 3 Anggota = 1 Ketua Komisi = 10 Wakil Ketua = 5 Anggota = 2.5 Ketua Komisi = 10 Wakil Ketua = 5 Anggota = 2.5

1

FORMULIR IV.3 PENILAIAN KESERIUSAN POLITICAL WILL ASPEK

NILAI MAKSIMUM

(1) 1. Prasarana Jalan 2. Sarana Angkutan 3. Lalulintas 4. Pelayanan TOTAL NILAI IV.3

(2) 10 7,5 7,5 5 30

Kota A Keseriusan *) (3)

Nilai (4) = (3) x (2) / 100

Keterangan: •

Kolom (3) yakni V4 – I s/d V4 – IV diambil dari matriks keseriusan political will, sesuai dengan waktu

pelaksanaan dan jenis kegiatannya;

FORMULIR IV.4.1 MATRIKS KESERIUSAN POLITICAL WILL – PRASARANA JALAN Kegiatan Waktu pelaksanaan

Kebijakan dalam Dokumen Perencanaan

Studi Kelayakan (FS/SID)

Perencanaan (DED)

Implementasi (Konstruksi/ Operasional)

6,25

12,5

18,75

25

12,5

25

37,5

50

18,75

37,5

56,25

75

25

50

75

100

Dilaksanakan Tahun n+... Dilaksanakan Tahun n+2 Dilaksanakan Tahun n+1

Sudah Dilaksanakan (Tahun sekarang = n)

Tandatangan :

(Walikota/Bupati)

(Ketua DPRD Kab/Kota)

Keterangan: • Form diisi saat pelaksanaan Ekspose Hasil Temuan WTN oleh Panitia Tingkat Nasional yang merupakan komitmen dari Walikota/Bupati; • Nilai tertera dalam kolom adalah per kegiatan/program; • Jumlah kegiatan/program yang merupakan komitmen Pemda boleh lebih dari satu untuk “waktu pelaksanaan” yang sama; • Bukti administratif dari Formulir ini adalah tandatangan dari Walikota/Bupati dan Ketua DPRD Kab/Kota; • Bukti administratif ini selanjutnya akan menjadi pedoman penilaian WTN di tahun-tahun berikutnya.

WAHANA TATA NUGRAHA

FORMULIR IV.4.2 MATRIKS KESERIUSAN POLITICAL WILL – SARANA ANGKUTAN Kegiatan Waktu pelaksanaan Dilaksanakan Tahun n+... Dilaksanakan Tahun n+2 Dilaksanakan Tahun n+1

Sudah Dilaksanakan (Tahun sekarang = n)

Kebijakan dalam Dokumen Perencanaan

Studi Kelayakan (FS/SID)

Perencanaan (DED)

Implementasi (Konstruksi/ Operasional)

6,25

12,5

18,75

25

12,5

25

37,5

50

18,75

37,5

56,25

75

25

50

75

100

Tanda tangan :

(Walikota/Bupati) (Ketua DPRD Kab/Kota) Keterangan: • Form diisi saat pelaksanaan Ekspose Hasil Temuan WTN oleh Panitia Tingkat Nasional yang merupakan komitmen dari Walikota/Bupati; • Nilai tertera dalam kolom adalah nilai untuk per kegiatan/program; • Jumlah kegiatan/program yang merupakan komitmen Pemda boleh lebih dari satu untuk “waktu pelaksanaan” yang sama; • Bukti administratif dari Formulir ini adalah tandatangan dari Walikota/Bupati dan Ketua DPRD Kab/Kota; • Bukti administratif ini selanjutnya akan menjadi pedoman penilaian WTN di tahun-tahun berikutnya.

1

WAHANA TATA NUGRAHA

FORMULIR IV.4.3 MATRIKS KESERIUSAN POLITICAL WILL – LALULINTAS Kegiatan Waktu pelaksanaan Dilaksanakan Tahun n+... Dilaksanakan Tahun n+2 Dilaksanakan Tahun n+1

Sudah Dilaksanakan (Tahun sekarang = n)

(Walikota/Bupati)

Kebijakan dalam Dokumen Perencanaan

Studi Kelayakan (FS/SID)

Perencanaan (DED)

Implementasi (Konstruksi/ Operasional)

6,25

12,5

18,75

25

12,5

25

37,5

50

18,75

37,5

56,25

75

25

50

75

100

Tandatangan :

(Ketua DPRD Kab/Kota)

Keterangan: • Form diisi saat pelaksanaan Ekspose Hasil Temuan WTN oleh Panitia Tingkat Nasional yang merupakan komitmen dari Walikota/Bupati; • Nilai tertera dalam kolom adalah nilai untuk per kegiatan/program; • Jumlah kegiatan/program yang merupakan komitmen Pemda boleh lebih dari satu untuk “waktu pelaksanaan” yang sama; • Bukti administratif dari Formulir ini adalah tandatangan dari Walikota/Bupati dan Ketua DPRD Kab/Kota; • Bukti administratif ini selanjutnya akan menjadi pedoman penilaian WTN di tahun-tahun berikutnya.

2

WAHANA TATA NUGRAHA

FORMULIR IV.4.4 MATRIKS KESERIUSAN POLITICAL WILL – PELAYANAN Kegiatan Waktu pelaksanaan Dilaksanakan Tahun n+... Dilaksanakan Tahun n+2 Dilaksanakan Tahun n+1

Sudah Dilaksanakan (Tahun sekarang = n)

Kebijakan dalam Dokumen Perencanaan

Studi Kelayakan (FS/SID)

Perencanaan (DED)

Implementasi (Konstruksi/ Operasional)

6,25

12,5

18,75

25

12,5

25

37,5

50

18,75

37,5

56,25

75

25

50

75

100

Tandatangan :

(Walikota/Bupati) (Ketua DPRD Kab/Kota) Keterangan: • Form diisi saat pelaksanaan Ekspose Hasil Temuan WTN oleh Panitia Tingkat Nasional yang merupakan komitmen dari Walikota/Bupati; • Nilai tertera dalam kolom adalah nilai untuk per kegiatan/program; • Jumlah kegiatan/program yang merupakan komitmen Pemda boleh lebih dari satu untuk “waktu pelaksanaan” yang sama; • Bukti administratif dari Formulir ini adalah tandatangan dari Walikota/Bupati dan Ketua DPRD Kab/Kota; • Bukti administratif ini selanjutnya akan menjadi pedoman penilaian WTN di tahun-tahun berikutnya.

3

WAHANA TATA NUGRAHA

LAMPIRAN V FORMULIR RANGKUMAN PENILAIAN

ANUGRAH WAHANA TATA NUGRAHA (WTN)

UNTUK PANITIA TINGKAT NASIONAL

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA 1

WAHANA TATA NUGRAHA A. Pembobotan Penilaian Tahap I Administrasi Aspek

Indikator

Variabel

(1)

(2)

(3) Keberadaan, kelengkapan dan verifikasi isi dokumen perencanaan bidang transportasi di Dishub Kota/Kab meliputi keberadaan peta dan database data

1. Data dan dokumen perencanaan Perencanaan

2. Pelaksanaan program transportasi di bidang prasarana jalan, kelengkapan jalan, lalulintas dan angkutan selama 2 (dua) tahun terakhir

Program transportasi bidang perencanaan, survei, konstruksi, pemeliharaan, manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sosialisasi

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI (4)

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI (5)

∑(1A5)

Nilai (1.A.1)

∑(1B1)

Pendanaan

Kelembagaa n dan Peraturan Perundangundangan

% dana untuk sektor transportasi dibandingkan dengan dana APBD

5. Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

Keberadaan Kelengkapan Kelembagaan meliputi: Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Kepemilikan Gedung Kantor Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota

6. Alokasi & kualifikasi SDM di Dishub yang memenuhi persyaratan.

Diklat yang pernah diikuti meliputi: Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis (wajib), Diklat

4. Data Unit Kerja Organisasi

∑ (2A7)

T.1.2 = Nilai (2.B.7)

∑(3A1)

Nilai (3.A)

∑(3B1)

10

YT.1.1 = T.1.1 * 10%

10

YT.1.2 = T.1.2* 10%

10

YT.1.3 = T.1.3 * 10%

Nilai (3.B)

10

YT.1.4 = T.1.4 * 10%

Nilai (3.A) + Nilai (3.B) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Kelembagaan dan perundang-undangan (T.1.3)

Sumber Daya Manusia

PENILAIAN X BOBOT

Nilai (1.A.1) + Nilai (1.B.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Perencanaan (T.1.1)

3. Alokasi dana untuk sektor transportasi dari Dishub, PU Bina Marga & Dinas Pertamanan selama 3 tahun terakhir

Nilai (1.B.1)

BOBOT (%) (6)

∑(4A1)/N

2

Nilai (4.A.1)

WAHANA TATA NUGRAHA Aspek

Indikator

Variabel

7. Kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan Parkir

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

∑(4E1)

Nilai (4.E.1)

Teknis (Penumpang).

Rekapitulasi Kompetensi SDM Teknis (UPT Terminal & PKB) & Non-Teknis (pejabat struktural) di Dishub Kota/Kab

Km panjang jalan yang dilayani trayek angkutan kota per total panjang jalan di wilayah perkotaan 1. Total kapasitas seat/hari per jumlah penduduk; 9. Kinerja dan kemudahan 2. Load factor rata-rata (peak & mendapat angkutan umum off-peak); 3. Lama perjalanan rata-rata (peak & off-peak) Rata – rata biaya transportasi per 10. Biaya Transportasi moda Rata – rata waktu yang 11. Durasi pengurusan ijin diperlukan untuk pengurusan Ijin trayek; Trayek

Angkutan

∑(5A1)

Nilai (5.A)

Z(5H1) 1

Nilai (5H1) 1

Z(5H1) 2

Prasarana

kelengkapan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Lulus Uji

Nilai (5H1) 3

Y5J1

Nilai (5.j)

Y(5I2)

Nilai (5.i)

Lalu Lintas

Km panjang jalan per km2 wilayah 15. Kelengkapan & kondisi Rekapitulasi persentase fasilitas jalan : rambu, kelengkapan jalan dengan

YT.1.5 = T.1.5 * 20%

10

YT.1.6 = T.1.6 * 10%

20

YT.1.7 = T.1.7 * 20%

Nilai (5.A)+ Nilai (5H1) 1 +(5H1) 2 +(5H1) 3 +(5.j)+ (5.i) 6 ∑6M1

Nilai (6.M)

Y (6N2)

Nilai (6.N) Nilai (6.M)+ Nilai (6.N) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Prasarana (T.1.6)

14. Aksesibilitas jalan

20

Nilai (5H1) 2

Z(5H1) 3

Nilai Rata – Rata Aspek Angkutan (T.1.5)

12. Ketersediaan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) 13. Durasi pengurusan Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

PENILAIAN X BOBOT

Nilai (4.A.1) + Nilai (4.E.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Sumber Daya Manusia (T.1.4)

8. Aksesibilitas angkutan perkotaan

BOBOT (%)

Z7A1 ∑(7J9) 3

Nilai (7.A) Nilai (7.J)

WAHANA TATA NUGRAHA Aspek

Indikator

Variabel

marka, APILL, pagar pengaman, cermin tikungan, pita penggaduh, trotoar dan PJU 16.

Kinerja jaringan jalan

17. Tingkat resiko kecelakaan

kondisi baik di seluruh wilayah perkotaan terhadap jumlah eksistingnya dengan safety factor 20% terhadap kekurangan/kelebihan jumlah kelengkapan jalan Kecepatan tempuh rata-rata di ruas jalan sampling (km/jam) Jumlah kecelakaan lalulintas pada satu tahun terakhir berdasarkan keterlibatan moda per jumlah penduduk dikalikan 1.000.000 (satu juta) penduduk

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

Y(7K1) 2

Nilai (7.K)

Y(7L1) 1

Nilai (7.L)

Lingkungan

18. Total emisi gas buang (dampak lingkungan)

PENILAIAN X BOBOT

10

YT.1.8 = T.1.8* 10%

Nilai (7.A))+ Nilai (7.J)+ (7.K)+ (7. L) 4

Nilai Rata – Rata Aspek La (T.1.7)

Panjang ruas jalan sampling dikalikan dengan volume lalulintas per moda pada masingmasing ruas dikalikan dengan faktor emisi kendaraan

BOBOT (%)

∑(8A1) 1

TOTAL NILAI ADMINISTRASI (T.ADM)

4

T.1.8 = Nilai (8.A)

100

(T.1) = YT.1.1 + ...+ YT.1.8

WAHANA TATA NUGRAHA B. Pembobotan Penilaian Tahap II Survei Lapangan

NO 1

ASPEK ANGKUTAN

VARIABEL

1. Kondisi sarana angkutan umum & pengemudi angkutan umum

a. Angkutan umum bertrayek : rata-rata persentase kondisi baik angkutan, keberadaan tanda trayek dan keberadaan seragam dan tanda pengenal pengemudi angkutan; b. Angkutan umum tidak bertrayek (taxi) : rata-rata persentase keberadaan sarana taxi mencakup identitas taxi, AC, argometer, radio komunikasi, penjelasan biaya, lampu tanda bahaya, nomor urut kendaraan dan identitas pengemudi; c. Angkutan informal (ojek, bajaj, betor, andong, becak) : rata-rata persentase kelaikan operasional kendaraan dan keberadaan fasilitas keselamatan penumpang dari Form A.1 Perbandingan total panjang trayek dengan selisih waktu mencapai sta (titik) akhir dari titik awal (lama perjalanan) dari Form A.2 Tingkat okupansi angkutan terhadap kapasitas angkutan dari Form A.2 Rata-rata waktu tunggu sejumlah armada sampel terhadap jumlah trayek sampel dari Form A.3 Nilai Rata-Rata Aspek Angkutan (LAP A)

2. Kecepatan Perjalanan 3. Load factor angkutan 4. Waktu Tunggu Penumpang 2

PRASARANA

HASIL SURVEI

INDIKATOR

1. Kondisi Ruang Milik Jalan 2. 3. 4. 5.

Rata-rata % kesesuaian penggunaan Rumija di sepanjang ruas jalan sampel yang meliputi badan jalan (jalur lalulintas), bahu jalan, drainase dan trotoar dari Form B.1 Kondisi Permukaan Rata-rata % kondisi permukaan jalan yang baik di sepanjang ruas Jalan jalan sampel dari Form B.2 Kondisi Fasilitas Pejalan Rata-rata % kondisi baik dan sesuai fungsi dari zebra-cross dan PJU Kaki dari Form B.3 Kondisi Terminal Rata-rata % keberadaan fasilitas terminal, kondisi baik & kesesuaian fungsi fasilitas terminal dari Form B.4 Rata-rata % keberadaan fasilitas halte, kondisi baik dan kesesuaian Kondisi Halte fungsi fasilitas halte tersebut dari Form B.5 Nilai Rata-Rata Aspek Prasarana (LAP B) 5

LAP(A) 1

PENILAIAN HASIL SURVAI

Nilai LAP(A) 2

LAP(A) 4

Nilai LAP(A) 4

LAP(B) 1 LAP(B) 2 LAP(B) 3 LAP(B) 4 LAP(B) 5

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(A) 1

LAP(A) 2 LAP(A) 3

BOBO T (%)

25

Y(LAP A) = LAP A * 25%

20

Y(LAP B) = LAP B * 20%

Nilai LAP(A) 3 NLAP(A) 1 +...+ NLAP(A) 4 4 Nilai LAP(B) 1 Nilai LAP(B) 2 Nilai LAP(B) 3

Nilai LAP(B) 4 Nilai LAP(B) 5

NLAP(B) 1 +...+NLAP(B) 5 5

WAHANA TATA NUGRAHA NO

ASPEK

3

INDIKATOR 1. Kondisi Marka

2. Kondisi Rambu

LALULINTAS

4

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

3. Kondisi APILL atau Fungsi Simpang Prioritas 4. Kinerja Ruas Jalan 5. Kinerja Persimpangan Jalan 6. Disiplin Lalulintas

HASIL SURVEI

VARIABEL Rata-rata % kondisi marka yang masih jelas terhadap panjang ruas jalan sampel dari Form C.1 Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian ukuran dan penempatan rambu dari Form C.2 Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian penempatan dan kelengkapan fasilitas APILL dari Form C.3 atau rata-rata %berfungsi dan kelengkapan fasilitas Simpang Prioritas dari Form C.4 Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan sampel, meliputi 3 (tiga) sampel kendaraan untuk masing-masing moda mobil pribadi, bus, truk, sepeda motor dari Form C.5 Panjang antrian rata-rata di seluruh lengan simpang (pendekat) pada sampel persimpangan dari Form C.6 % dari rasio jumlah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat, roda dua, angkutan umum dan pejalan kaki, pada ruas/simpang jalan sampel terhadap volume lalulintas pada ruas/simpang jalan tersebut dari Form C.7 dan Form C.8 Nilai Rata-Rata Aspek Lalu Lintas (LAP C)

7. Durasi pengurusan ijin Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek Form D.1 trayek 8. Durasi pengurusan Rata-rata waktu pengurusan PKB Form D.2 Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB) Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan kepada Masyarakat (LAP D) TOTAL NILAI LAPANGAN (T LAP )

6

PENILAIAN HASIL SURVAI

LAP(C) 1

Nilai LAP(C) 1

LAP(C) 3 atau LAP(C) 3.1

Nilai LAP(C) 3

LAP(C) 2

Nilai LAP(C) 4

LAP(C) 6

Nilai LAP(C) 6

LAP(D) 1 LAP(D) 2

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(C) 2

LAP(C) 4 LAP(C) 5

BOBO T (%)

25

Y(LAP C) = LAP C * 25%

30

Y(LAP D) = LAP D * 30%

100

Y(LAP A)+ Y(LAP B) + Y(LAP C) + Y(LAP D)

Nilai LAP(C) 5

NLAP(C) 1 +...+NLAP(C) 6 6 Nilai LAP(D) 1 Nilai LAP(D) 2

NLAP(D) 1 +NLAP(D) 2 2

WAHANA TATA NUGRAHA C.

Pembobotan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah dan Ekspose

No. 1 2

Aspek Nilai rata-rata

pembinaan Daerag Nilai Ekspose

Nilai (Per Kab/Kota)

BOBOT (%)

(NT3A)

50

(NT3B)

50

TOTAL NILAI EKSPOSE (T EKS )

100

NILAI TERBOBOT (Per Jenis Kota) (%) N EKS1 = (NT3A)*50

N EKS2 = (NT3B) * 50 T EKS = Σ(N EKSn )

D. Rekapitulasi Nilai Akhir Seluruh Tahap Penilaian

NO

TAHAPAN PENILAIAN

(1)

(2) Penilaian Tahap I Administrasi Penilaian Tahap IILapangan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah & Ekpose

A B C

Nilai Total Per Tahap (3) T ADM T LAP

T EKS

Sumber Nilai (4) Form A Pembobotan Penilaian Tahap I Administrasi Form B Pembobotan Penilaian Tahap II Lapangan Form C Pembobotan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah & Ekpose

NILAI AKHIR (FINAL)

7

Bobot Otoritas (%)

Nilai Akhir

(5)

(6)

30

F ADM = T KPI *30

35

F EKS = T VER *35

35

Per Tahap

F LAP = T LAP *35

FR=F ADM +F LAP + F EKS

WAHANA TATA NUGRAHA CATATAN UNTUK KOTA YANG DIKUNJUNGI Kota

:

Kabupaten

:

Propinsi

:

No

I

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

UMUM

1. Political will & koordinasi

.

2. Kelembagaan II

ADMINISTRATIF

Berdasarkan kekurangan atau Kejangkalan data yang dicantumkan pada formulir. III

LAPANGAN A. SARANA

1. Sarana Angkutan Umum a. Kelaikan b. Kebersihan/ Kelengkapan alat c. Pencantuman trayek d. Seragam, tanda pengenal e. kesesuaian kapasitas. 2. Pengujian Kendaraan Bermotor

B. PRASARANA

1. Jalan 2. Rambu 8

SARAN TINDAK LANJUT

WAHANA TATA NUGRAHA No

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

SARAN TINDAK LANJUT

3. Marka 4. Trotoar 5. APILL 6. Halte 7. Penyeberangan 8. Persimpangan Prioritas 9. Terminal C. SUMBER DAYA MANUSIA PEMAKAI JASA TRANSPORTASI

1. Awak kendaraan umum 2. Pemakai jasa angkutan umum 3. Pejalan Kaki 4. Pengemudi kend. Pribadi 5. Pengendara sepeda motor 6. Pengguna Parkir 7. Kendaraan tidak bermotor

-

-

APARATUR

1. Kualitas pegawai

2. Pelatihan

3. Pengawasan

.

D. MANAJEMEN KEWENANGAN 1. Penetapan Rencana Umum Transportasi 9

WAHANA TATA NUGRAHA No

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

SARAN TINDAK LANJUT

2. Jaringan Trayek

3. Manajemen Lalu Lintas

4. Perparkiran

5. PKB

E. LAIN LAIN 1. Ojek

2. Taksi Plat hitam

3. Pengatur LL (Ilegal)

………………………., ………………2010 MENGETAHUI KETUA TIM ( ………………………………….. )

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD Drs. SUROYO ALIMOESO PEMBINA UTAMA MADYA (IVd) NIP.19531018 197602 1 00 1 10

WAHANA TATA NUGRAHA

LAMPIRAN V FORMULIR RANGKUMAN PENILAIAN

ANUGRAH WAHANA TATA NUGRAHA (WTN)

UNTUK PANITIA TINGKAT NASIONAL

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA 1

WAHANA TATA NUGRAHA A. Pembobotan Penilaian Tahap I Administrasi Aspek

Indikator

Variabel

(1)

(2)

(3) Keberadaan, kelengkapan dan verifikasi isi dokumen perencanaan bidang transportasi di Dishub Kota/Kab meliputi keberadaan peta dan database data

1. Data dan dokumen perencanaan Perencanaan

2. Pelaksanaan program transportasi di bidang prasarana jalan, kelengkapan jalan, lalulintas dan angkutan selama 2 (dua) tahun terakhir

Program transportasi bidang perencanaan, survei, konstruksi, pemeliharaan, manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan, sosialisasi

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI (4)

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI (5)

∑(1A5)

Nilai (1.A.1)

∑(1B1)

Pendanaan

Kelembagaa n dan Peraturan Perundangundangan

% dana untuk sektor transportasi dibandingkan dengan dana APBD

5. Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

Keberadaan Kelengkapan Kelembagaan meliputi: Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Kepemilikan Gedung Kantor Jumlah Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Kota

6. Alokasi & kualifikasi SDM di Dishub yang memenuhi persyaratan.

Diklat yang pernah diikuti meliputi: Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis (wajib), Diklat

4. Data Unit Kerja Organisasi

∑ (2A7)

T.1.2 = Nilai (2.B.7)

∑(3A1)

Nilai (3.A)

∑(3B1)

10

YT.1.1 = T.1.1 * 10%

10

YT.1.2 = T.1.2* 10%

10

YT.1.3 = T.1.3 * 10%

Nilai (3.B)

10

YT.1.4 = T.1.4 * 10%

Nilai (3.A) + Nilai (3.B) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Kelembagaan dan perundang-undangan (T.1.3)

Sumber Daya Manusia

PENILAIAN X BOBOT

Nilai (1.A.1) + Nilai (1.B.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Perencanaan (T.1.1)

3. Alokasi dana untuk sektor transportasi dari Dishub, PU Bina Marga & Dinas Pertamanan selama 3 tahun terakhir

Nilai (1.B.1)

BOBOT (%) (6)

∑(4A1)/N

2

Nilai (4.A.1)

WAHANA TATA NUGRAHA Aspek

Indikator

Variabel

7. Kualifikasi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan Parkir

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

∑(4E1)

Nilai (4.E.1)

Teknis (Penumpang).

Rekapitulasi Kompetensi SDM Teknis (UPT Terminal & PKB) & Non-Teknis (pejabat struktural) di Dishub Kota/Kab

Km panjang jalan yang dilayani trayek angkutan kota per total panjang jalan di wilayah perkotaan 1. Total kapasitas seat/hari per jumlah penduduk; 9. Kinerja dan kemudahan 2. Load factor rata-rata (peak & mendapat angkutan umum off-peak); 3. Lama perjalanan rata-rata (peak & off-peak) Rata – rata biaya transportasi per 10. Biaya Transportasi moda Rata – rata waktu yang 11. Durasi pengurusan ijin diperlukan untuk pengurusan Ijin trayek; Trayek

Angkutan

∑(5A1)

Nilai (5.A)

Z(5H1) 1

Nilai (5H1) 1

Z(5H1) 2

Prasarana

kelengkapan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Lulus Uji

Nilai (5H1) 3

Y5J1

Nilai (5.j)

Y(5I2)

Nilai (5.i)

Lalu Lintas

Km panjang jalan per km2 wilayah 15. Kelengkapan & kondisi Rekapitulasi persentase fasilitas jalan : rambu, kelengkapan jalan dengan

YT.1.5 = T.1.5 * 20%

10

YT.1.6 = T.1.6 * 10%

20

YT.1.7 = T.1.7 * 20%

Nilai (5.A)+ Nilai (5H1) 1 +(5H1) 2 +(5H1) 3 +(5.j)+ (5.i) 6 ∑6M1

Nilai (6.M)

Y (6N2)

Nilai (6.N) Nilai (6.M)+ Nilai (6.N) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Prasarana (T.1.6)

14. Aksesibilitas jalan

20

Nilai (5H1) 2

Z(5H1) 3

Nilai Rata – Rata Aspek Angkutan (T.1.5)

12. Ketersediaan & kondisi fasilitas pengujian (PKB) 13. Durasi pengurusan Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB)

PENILAIAN X BOBOT

Nilai (4.A.1) + Nilai (4.E.1) 2

Nilai Rata – Rata Aspek Sumber Daya Manusia (T.1.4)

8. Aksesibilitas angkutan perkotaan

BOBOT (%)

Z7A1 ∑(7J9) 3

Nilai (7.A) Nilai (7.J)

WAHANA TATA NUGRAHA Aspek

Indikator

Variabel

marka, APILL, pagar pengaman, cermin tikungan, pita penggaduh, trotoar dan PJU 16.

Kinerja jaringan jalan

17. Tingkat resiko kecelakaan

kondisi baik di seluruh wilayah perkotaan terhadap jumlah eksistingnya dengan safety factor 20% terhadap kekurangan/kelebihan jumlah kelengkapan jalan Kecepatan tempuh rata-rata di ruas jalan sampling (km/jam) Jumlah kecelakaan lalulintas pada satu tahun terakhir berdasarkan keterlibatan moda per jumlah penduduk dikalikan 1.000.000 (satu juta) penduduk

HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

PENILAIAN HASIL PENGISIAN FORM ADMINISTRASI

Y(7K1) 2

Nilai (7.K)

Y(7L1) 1

Nilai (7.L)

Lingkungan

18. Total emisi gas buang (dampak lingkungan)

PENILAIAN X BOBOT

10

YT.1.8 = T.1.8* 10%

Nilai (7.A))+ Nilai (7.J)+ (7.K)+ (7. L) 4

Nilai Rata – Rata Aspek La (T.1.7)

Panjang ruas jalan sampling dikalikan dengan volume lalulintas per moda pada masingmasing ruas dikalikan dengan faktor emisi kendaraan

BOBOT (%)

∑(8A1) 1

TOTAL NILAI ADMINISTRASI (T.ADM)

4

T.1.8 = Nilai (8.A)

100

(T.1) = YT.1.1 + ...+ YT.1.8

WAHANA TATA NUGRAHA B. Pembobotan Penilaian Tahap II Survei Lapangan

NO 1

ASPEK ANGKUTAN

VARIABEL

1. Kondisi sarana angkutan umum & pengemudi angkutan umum

a. Angkutan umum bertrayek : rata-rata persentase kondisi baik angkutan, keberadaan tanda trayek dan keberadaan seragam dan tanda pengenal pengemudi angkutan; b. Angkutan umum tidak bertrayek (taxi) : rata-rata persentase keberadaan sarana taxi mencakup identitas taxi, AC, argometer, radio komunikasi, penjelasan biaya, lampu tanda bahaya, nomor urut kendaraan dan identitas pengemudi; c. Angkutan informal (ojek, bajaj, betor, andong, becak) : rata-rata persentase kelaikan operasional kendaraan dan keberadaan fasilitas keselamatan penumpang dari Form A.1 Perbandingan total panjang trayek dengan selisih waktu mencapai sta (titik) akhir dari titik awal (lama perjalanan) dari Form A.2 Tingkat okupansi angkutan terhadap kapasitas angkutan dari Form A.2 Rata-rata waktu tunggu sejumlah armada sampel terhadap jumlah trayek sampel dari Form A.3 Nilai Rata-Rata Aspek Angkutan (LAP A)

2. Kecepatan Perjalanan 3. Load factor angkutan 4. Waktu Tunggu Penumpang 2

PRASARANA

HASIL SURVEI

INDIKATOR

1. Kondisi Ruang Milik Jalan 2. 3. 4. 5.

Rata-rata % kesesuaian penggunaan Rumija di sepanjang ruas jalan sampel yang meliputi badan jalan (jalur lalulintas), bahu jalan, drainase dan trotoar dari Form B.1 Kondisi Permukaan Rata-rata % kondisi permukaan jalan yang baik di sepanjang ruas Jalan jalan sampel dari Form B.2 Kondisi Fasilitas Pejalan Rata-rata % kondisi baik dan sesuai fungsi dari zebra-cross dan PJU Kaki dari Form B.3 Kondisi Terminal Rata-rata % keberadaan fasilitas terminal, kondisi baik & kesesuaian fungsi fasilitas terminal dari Form B.4 Rata-rata % keberadaan fasilitas halte, kondisi baik dan kesesuaian Kondisi Halte fungsi fasilitas halte tersebut dari Form B.5 Nilai Rata-Rata Aspek Prasarana (LAP B) 5

LAP(A) 1

PENILAIAN HASIL SURVAI

Nilai LAP(A) 2

LAP(A) 4

Nilai LAP(A) 4

LAP(B) 1 LAP(B) 2 LAP(B) 3 LAP(B) 4 LAP(B) 5

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(A) 1

LAP(A) 2 LAP(A) 3

BOBO T (%)

25

Y(LAP A) = LAP A * 25%

20

Y(LAP B) = LAP B * 20%

Nilai LAP(A) 3 NLAP(A) 1 +...+ NLAP(A) 4 4 Nilai LAP(B) 1 Nilai LAP(B) 2 Nilai LAP(B) 3

Nilai LAP(B) 4 Nilai LAP(B) 5

NLAP(B) 1 +...+NLAP(B) 5 5

WAHANA TATA NUGRAHA NO

ASPEK

3

INDIKATOR 1. Kondisi Marka

2. Kondisi Rambu

LALULINTAS

4

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

3. Kondisi APILL atau Fungsi Simpang Prioritas 4. Kinerja Ruas Jalan 5. Kinerja Persimpangan Jalan 6. Disiplin Lalulintas

HASIL SURVEI

VARIABEL Rata-rata % kondisi marka yang masih jelas terhadap panjang ruas jalan sampel dari Form C.1 Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian ukuran dan penempatan rambu dari Form C.2 Rata-rata % kondisi baik, kesesuaian penempatan dan kelengkapan fasilitas APILL dari Form C.3 atau rata-rata %berfungsi dan kelengkapan fasilitas Simpang Prioritas dari Form C.4 Kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan sampel, meliputi 3 (tiga) sampel kendaraan untuk masing-masing moda mobil pribadi, bus, truk, sepeda motor dari Form C.5 Panjang antrian rata-rata di seluruh lengan simpang (pendekat) pada sampel persimpangan dari Form C.6 % dari rasio jumlah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat, roda dua, angkutan umum dan pejalan kaki, pada ruas/simpang jalan sampel terhadap volume lalulintas pada ruas/simpang jalan tersebut dari Form C.7 dan Form C.8 Nilai Rata-Rata Aspek Lalu Lintas (LAP C)

7. Durasi pengurusan ijin Rata-rata waktu pengurusan ijin trayek Form D.1 trayek 8. Durasi pengurusan Rata-rata waktu pengurusan PKB Form D.2 Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (PKB) Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan kepada Masyarakat (LAP D) TOTAL NILAI LAPANGAN (T LAP )

6

PENILAIAN HASIL SURVAI

LAP(C) 1

Nilai LAP(C) 1

LAP(C) 3 atau LAP(C) 3.1

Nilai LAP(C) 3

LAP(C) 2

Nilai LAP(C) 4

LAP(C) 6

Nilai LAP(C) 6

LAP(D) 1 LAP(D) 2

PENILAIAN X BOBOT

Nilai LAP(C) 2

LAP(C) 4 LAP(C) 5

BOBO T (%)

25

Y(LAP C) = LAP C * 25%

30

Y(LAP D) = LAP D * 30%

100

Y(LAP A)+ Y(LAP B) + Y(LAP C) + Y(LAP D)

Nilai LAP(C) 5

NLAP(C) 1 +...+NLAP(C) 6 6 Nilai LAP(D) 1 Nilai LAP(D) 2

NLAP(D) 1 +NLAP(D) 2 2

WAHANA TATA NUGRAHA C.

Pembobotan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah dan Ekspose

No. 1 2

Aspek Nilai rata-rata

pembinaan Daerag Nilai Ekspose

Nilai (Per Kab/Kota)

BOBOT (%)

(NT3A)

50

(NT3B)

50

TOTAL NILAI EKSPOSE (T EKS )

100

NILAI TERBOBOT (Per Jenis Kota) (%) N EKS1 = (NT3A)*50

N EKS2 = (NT3B) * 50 T EKS = Σ(N EKSn )

D. Rekapitulasi Nilai Akhir Seluruh Tahap Penilaian

NO

TAHAPAN PENILAIAN

(1)

(2) Penilaian Tahap I Administrasi Penilaian Tahap IILapangan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah & Ekpose

A B C

Nilai Total Per Tahap (3) T ADM T LAP

T EKS

Sumber Nilai (4) Form A Pembobotan Penilaian Tahap I Administrasi Form B Pembobotan Penilaian Tahap II Lapangan Form C Pembobotan Penilaian Tahap III Pembinaan Daerah & Ekpose

NILAI AKHIR (FINAL)

7

Bobot Otoritas (%)

Nilai Akhir

(5)

(6)

30

F ADM = T KPI *30

35

F EKS = T VER *35

35

Per Tahap

F LAP = T LAP *35

FR=F ADM +F LAP + F EKS

WAHANA TATA NUGRAHA CATATAN UNTUK KOTA YANG DIKUNJUNGI Kota

:

Kabupaten

:

Propinsi

:

No

I

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

UMUM

1. Political will & koordinasi

.

2. Kelembagaan II

ADMINISTRATIF

Berdasarkan kekurangan atau Kejangkalan data yang dicantumkan pada formulir. III

LAPANGAN A. SARANA

1. Sarana Angkutan Umum a. Kelaikan b. Kebersihan/ Kelengkapan alat c. Pencantuman trayek d. Seragam, tanda pengenal e. kesesuaian kapasitas. 2. Pengujian Kendaraan Bermotor

B. PRASARANA

1. Jalan 2. Rambu 8

SARAN TINDAK LANJUT

WAHANA TATA NUGRAHA No

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

SARAN TINDAK LANJUT

3. Marka 4. Trotoar 5. APILL 6. Halte 7. Penyeberangan 8. Persimpangan Prioritas 9. Terminal C. SUMBER DAYA MANUSIA PEMAKAI JASA TRANSPORTASI

1. Awak kendaraan umum 2. Pemakai jasa angkutan umum 3. Pejalan Kaki 4. Pengemudi kend. Pribadi 5. Pengendara sepeda motor 6. Pengguna Parkir 7. Kendaraan tidak bermotor

-

-

APARATUR

1. Kualitas pegawai

2. Pelatihan

3. Pengawasan

.

D. MANAJEMEN KEWENANGAN 1. Penetapan Rencana Umum Transportasi 9

WAHANA TATA NUGRAHA No

PENILAIAN

KOMENTAR KONDISI

SARAN TINDAK LANJUT

2. Jaringan Trayek

3. Manajemen Lalu Lintas

4. Perparkiran

5. PKB

E. LAIN LAIN 1. Ojek

2. Taksi Plat hitam

3. Pengatur LL (Ilegal)

………………………., ………………2010 MENGETAHUI KETUA TIM ( ………………………………….. )

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD Drs. SUROYO ALIMOESO PEMBINA UTAMA MADYA (IVd) NIP.19531018 197602 1 00 1 10