EDISI SANITASI NEWS VOLUME 6 - MARET Menuju Sanitasi Perkotaan Berkelanjutan

ED SANITISAI SI

NEWS

VOLUME 6 - MARET 2014

Menuju Sanitasi Perkotaan Berkelanjutan

Sebelum baca PROGRAM IUWASH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERKOTAAN

UPTD PAL; BAGIAN INTEGRAL KEBIJAKAN SANITASI BERKELANJUTAN

IUWASH memperkenalkan kerangka kerja air limbah perkotaan untuk mendukung percepatan pembangunan sektor sanitasi perkotaan Indonesia di wilayah-wilayah mitra program. halaman 3

halaman 22

Kombinasi Pelatihan dan Pemicuan STBM Efektif Ubah Perilaku

Pelatihan Kewirausahaan Sanitasi Dorong Pertumbuhan UKM

Program Kampung Sanitasi Perbaiki Fasilitas Sanitasi dan Air Bersih di Surakarta Melalui Program Kampung Sanitasi, sebuah MCK++ baru dibangun untuk meningkatkan fasilitas sanitasi komunal bagi 150 keluarga dan meter induk air ditargetkan dapat memasok air bersih bagi 100 keluarga di Kelurahan Semanggi.

halaman 11

halaman 6

SANITASI: PELUANG USAHA KEUANGAN MIKRO YANG MENGUNTUNGKAN

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkatkan Sistem Sanitasi Individual

halaman 15

halaman 24

10 Langkah untuk Promosi Sambungan Rumah Tangga ke Sistem Pembuangan Luar Lokasi

halaman 12

halaman 8

DPRD Malang Berikan Komitmen Pendanaan untuk Sektor Sanitasi

Tim promosi PDAM Tirtanadi Medan kini memiliki pemahaman lebih baik dalam merencanakan dan mengelola program sambungan air limbah rumah tangga ke sistem pembuangan luar lokasi (off-site).

Pokja AMPL Jayapura Telah Membuat Dua Dokumen Penting Sanitasi

halaman 17

halaman 25

KPP-UMKM Mengembangkan Skema Kredit Mikro untuk Sanitasi

HIPPAMS KABUPATEN LAMONGAN RAIH AMPL AWARDS 2013

Layanan Penyedotan Tangki Septik Bantu Bersihkan Belawan

Tiga Kabupaten di Jawa Tengah Berkomitmen Tingkatkan Sistem Sanitasi Perkotaan

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013

halaman 10

halaman 14

halaman 19

halaman 21

halaman 26

IUWASH News adalah lembar berita elektronik yang diproduksi dan disebarluaskan oleh Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene.

IUWASH News diterbitkan sebagai forum untuk berbagi opini dan informasi seputar kegiatan IUWASH.

Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) adalah program lima tahun yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan di bawah kepemimpinan Development Alternatives, Inc. (DAI).

Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) Mayapada Tower lantai 10, suite 01 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Tel. +62-21 522 - 0540 Fax. +62-21 522 - 0539 www.iuwash.or.id www.facebook.com/iuwash twitter @airsanitasi

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para penulis yang menyumbangkan tulisannya di lembar berita ini tidak mewakili pendapat IUWASH, lembaga mitranya, USAID, atau Pemerintah Indonesia.

2 | IUWASH NEWS VOL 006 - MARET 2014

Program IUWASH untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Di samping target kuantitatif ini, IUWASH berkontribusi penting untuk kesinambungan pembangunan sektor sanitasi melalui berbagai kegiatan terstruktur, meliputi promosi perubahan perilaku untuk pemicuan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas sanitasi layak, dukungan untuk pembuatan peraturan pendukung di tingkat pemerintah daerah, identifikasi sumber dana untuk perbaikan fasilitas sanitasi rumah tangga dan penguatan institusional melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang beroperasi di setiap kota/kabupaten. Target ambisius IUWASH untuk percepatan pembangunan sanitasi perkotaan ini hanya dapat dicapai melalui kemitraan kuat dengan kementerian-kementerian kunci terutama BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan; serta lembaga-lembaga donor dengan program serupa seperti ADB/USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure), World Bank/WSP (Water and Sanitation

Peraturan & penegakan hukum

SAN 1: Sistem Setempat Toilet Pribadi memanfaatkan SME & Kredit Mikro

SAN 2: Sistem Komunal IPAL Komunal Toilet Umum (oleh KSM/KPP)

SAN 4: Pengelolaan Lumpur Tinja Terpadu Pengumpulan, penyedotan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan kembali

SAN 3: Sistem Terpusat Skala kecil, small bore, dan saluran air limbah perkotaan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan kembali

Institusi/ Unit Pengelola skala Kota

Pengumpulan, penyedotan, pengolahan, pembuangan dan pemanfaatan kembali

Peraturan & penegakan hukum

Program IUWASH dilaksanakan sejak Maret 2011 dan akan berakhir pada Februari 2016. Target utama komponen sektor sanitasi adalah peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi layak bagi 250.000 orang (sekitar 50.000 rumah tangga) di 54 kota/kabupaten wilayah kerja IUWASH yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan/Indonesia Timur.

Pemicuan untuk Perubahan Perilaku

Pengembangan Kapasitas, Komunikasi Perubahan Perilaku, Pemicuan Sanitasi, Promosi dan Pemasaran Sanitasi

Legislasi, penegakan hukum, pembiayaan dan strategi

JAKARTA. Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH), sebuah program inovatif yang didanai oleh USAID mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional di sektor sanitasi serta mengawal pelaksanaannya hingga di tingkat pemerintah daerah.

Legislasi, penegakan hukum, pembiayaan dan strategi

IUWASH memperkenalkan kerangka kerja air limbah perkotaan untuk mendukung percepatan pembangunan sektor sanitasi perkotaan Indonesia di wilayah-wilayah mitra program.

Kerangka Kerja IUWASH untuk Air Limbah Perkotaan

Program), AUSAID/IndII (Indonesia Infrastructure Initiative); dan lembaga lain baik negeri maupun swasta. Untuk sedapat mungkin bersinergi dengan program pemerintah, IUWASH menekankan “kolaborasi horisontal” dengan 54 pemerintah daerah peserta program melalui pertukaran materi teknis, pembelajaran, kunjungan studi komprehensif, dan lokakarya di tingkat daerah. Di samping itu, “kolaborasi vertikal” antara kementerian terkait dan pemerintah daerah juga merupakan elemen penting dari program IUWASH untuk menyebarluaskan kebijakan sanitasi nasional kepada pemerintah daerah yang menjadi peserta program. Juga untuk menyampaikan pengalaman di lapangan serta pembelajaran dari pemda kepada kementerian terkait, sebagai masukan penting untuk panduan perumusan kebijakan dan program pembangunan sanitasi nasional. Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sektor air limbah di Indonesia, IUWASH memperkenalkan dan secara intensif mempromosikan

“Kerangka Kerja Air Limbah Perkotaan” (lihat bagan di atas) baik di tingkat nasional maupun daerah. Kerangka kerja ini mengintegrasikan berbagai komponen penggerak pengelolaan air limbah rumah tangga ke dalam sebuah kerangka kerja pembangunan air limbah perkotaan yang komprehensif, terdiri dari elemen-elemen penting berikut:  Lingkungan institusional dan peraturan pendukung  Komunikasi perubahan perilaku dan pemicuan kebutuhan  Pembangunan kapasitas bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Akses terhadap layanan dan fasilitas layak untuk pengelolaan air limbah, yang terus dipromosikan melalui program SAN 1 untuk perbaikan sanitasi individual rumah tangga; SAN 2 dan SAN 3 untuk menghubungkan rumah tangga baik ke sistem sanitasi komunal berbasis masyarakat maupun sistem pengelolaan terpusat di tingkat kota/kabupaten; dan SAN 4 untuk mempromosikan penyedotan tangki septik individual maupun komunal secara rutin dan terjadwal.

IUWASH NEWS VOL 006 - MARET 2014 | 3

Tujuan dari empat elemen kunci Kerangka Kerja Air Limbah adalah sebagai berikut: Lingkungan institusional dan peraturan pendukung Komitmen pemerintah, adanya peraturan, penyelenggaraan kelembagaan yang memadai adalah kunci penggerak pembangunan fasilitas dan layanan sanitasi layak di perkotaan. Memfasilitasi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan sanitasi publik tentu harus melibatkan partisipasi aktif dari penerima manfaat, lembagalembaga pemerintahan daerah dan dewan perwakilan setempat. Saat pemerintah daerah bertekad membangun layanan dan fasilitas sanitasi demi kepentingan masyarakat, IUWASH melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan nasional yang dapat mendukung program pembangunan layanan sanitasi di daerah. Khususnya, IUWASH menyediakan bantuan teknis bagi pemerintahan daerah untuk mengidentifikasi celah kebijakan, membuat peraturan dan praktik kelembagaan yang paling sesuai. Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemicuan Kebutuhan Tujuan pemicuan kebutuhan terhadap sanitasi layak, melalui promosi dan pemasaran sanitasi adalah menghapus praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan praktik-praktik sanitasi buruk lainnya, dengan cara memperbaiki fasilitas sanitasi individual dan mengupayakan agar limbah rumah tangga dapat terhubung ke sistem pembuangan luar lokasi (off-site) yang dikelola pemerintah daerah. Oleh karena itu, IUWASH mendukung proses pembangunan kapasitas untuk pemicuan kebutuhan masyarakat terhadap layanan dan fasilitas sanitasi layak melalui komunikasi perubahan perilaku. Di Indonesia, metode pemicuan ini umum diterapkan melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh dinas kesehatan dan dukungan berbagai lembaga donor. Setelah kegiatan pemicuan STBM sukses dilakukan, maka tahap berikutnya adalah mencari peluang pendanaan untuk perbaikan fasilitas sanitasi rumah tangga yang selama ini menjadi kendala.


Pembangunan Kapasitas Bagi UPTD Layanan sanitasi berkelanjutan di daerah sangat tergantung pada dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap layanan sanitasi kota/kabupaten, meliputi (i) penyedotan teratur tangki septik individual dan komunal, (ii) pengawasan dan dukungan operasional untuk menambah jumlah sistem sanitasi komunal terpusat, dan (iii) pengelolaan sistem pembuangan limbah terpusat. Oleh karena itu, IUWASH mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola air limbah, yang dianggap sebagai strategi menengah kelembagaan yang paling sesuai untuk melaksanakan manajemen fungsional air limbah terintegrasi di tingkat pemerintah daerah. IUWASH mendukung pembentukan dan penguatan aspek-aspek manajerial dan operasional dari UPTD baru, terutama di bidang manajemen keuangan, cara menjangkau masyarakat dan layanan pelanggan, manajemen aset, pengelolaan sumber daya manusia, dan mengadvokasi pemda untuk mengalokasikan APBD untuk sektor sanitasi. Akses Terhadap Layanan dan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Dalam kerangka kerja air limbah perkotaan, IUWASH mengembangkan empat kompetensi inti untuk meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi perkotaan yang aman dan layak, sebagai berikut: Program SAN 1: Peningkatan Akses Melalui Sistem Sanitasi Individual (on-site) Minimnya cakupan layanan air limbah perkotaan melalui desentralisasi sistem sanitasi komunal maupun sistem instalasi

pengelolaan limbah terpusat, mendorong IUWASH untuk gencar mempromosikan penerapan sistem pembuangan di lokasi (on-site) sebagai alternatif solusi sementara demi menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Elemen teknis utama yang menjadi prasyarat sanitasi sistem on-site adalah air bersih dan pembuangan limbah rumah tangga ke tangki septik layak. Elemen dukungan yang diberikan IUWASH dalam komponen SAN 1 meliputi (i) pelatihan bagi para sanitarian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemicuan yang lebih efektif, (ii) penguatan jaringan mulai dari koperasi dan UKM sanitasi, kelompok masyakarat dan agama, hingga tukang terlatih, (iii) memfasilitasi akses pendanaan baik melalui kredit mikro maupun subsidi pemerintah. Program SAN 1 dilaksanakan sejak 2012 dan hingga kini telah bekerjasama dengan 35 pemerintah daerah. Program SAN 2: Peningkatan Akses Sanitasi Melalui Sistem Komunal Sistem sanitasi komunal yang dikelola masyarakat dianggap sebagai pilihan teknis menengah terbaik sebelum sistem pelayanan pengelolaan air limbah terpusat ada. Sistem komunal telah sukses dipromosikan di kota-kota Indonesia selama dua dekade terakhir oleh pemerintah, LSM dan lembaga donor sebagai alternatif perbaikan sanitasi bagi masyarakat perkotaan yang rentan. IUWASH mempromosikan sanitasi komunal melalui program hibah untuk pembangunan sistem rintisan di delapan daerah. Cakupan kerja di lokasi-lokasi tersebut meliputi survei masyarakat dan pemicuan kebutuhan, perancangan teknis, proses tender dan supervisi pekerjaan, pelatihan bagi kader dan kelompok masyarakat untuk pengoperasian dan perawatan sistem.

Improved Latrine (SNI) Community

Trigger Demand

Supply

Provide Finance

Strengthen Supplier

Alur proses perbaikan toilet individual

IUWASH sejak 2012 juga berkolaborasi erat dengan Urban Sanitation and Rural Infrastructure Program (USRI) yang didanai ADB, yang dikelola oleh Divisi Air Limbah di Kementerian Pekerjaan Umum.

IUWASH secara langsung mendukung program-program tersebut melalui berbagai program prakonstruksi meliputi; pelatihan untuk pelatih (ToT), pelatihan bagi sanitarian, kader dan fasilitator lapangan di bidang kegiatan pemicuan, promosi, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat serta kesadaran gender. Berbagai kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelatihan bagi kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan perawatan sistem yang terbangun. Program SAN 3: Peningkatan Akses Sanitasi Melalui Saluran Pembuangan Luar Lokasi IUWASH mendukung peningkatan akses terhadap saluran pembuangan limbah dengan memfasilitasi pembangunan sambungan rumah di kota-kota yang telah memiliki sistem ini, seperti Medan, Jakarta, Bogor dan Surakarta, atau pemda yang sedang menyiapkan pembangunan sistem pembuangan air limbah skala kecil. Umumnya, dukungan IUWASH meliputi pemicuan, promosi dan pemasaran, dukungan teknis di lokasi rintisan, dan penguatan institusional bagi operator pengelola air limbah milik pemda (PDAM, PD PAL, UPTD, dll). Untuk penguatan proses pemicuan dan promosi akses terhadap saluran air limbah terpusat, IUWASH bekerjasama dengan SPEAK, sebuah LSM lokal untuk memperkenalkan “Panduan 10 Langkah Promosi” kepada pemerintah daerah dan operator teknis air limbah di daerah. Program ini meliputi pengembangan bersama strategi promosi saluran air limbah, beragam bahan promosi, dan serangkaian kampanye promosi di daerah-daerah sasaran program. Sejak 2013, IUWASH juga berkolaborasi dengan program IndII/sAIIG yang didanai AUSAID yang beroperasi di lebih dari 30 daerah dimana 11 di antaranya adalah juga wilayah kerja program IUWASH. Dukungan khusus yang diberikan IUWASH untuk sAIIG meliputi

Pryatin M. Santoso/IUWASH JAKARTA

USRI akan membangun sebanyak 1.300 sistem sanitasi komunal di 34 wilayah pemerintah daerah, termasuk lebih dari 500 unit di 14 wilayah kerja IUWASH. IUWASH saat ini juga mendukung program sanitasi yang didanai Islamic Development Bank (IDB) untuk membangun 1.800 sistem komunal.

Dua orang pekerja terlatih memasang cetakan fiber untuk membuat tangki septik layak, komponen penting untuk sebuah ‘toilet sehat’ keluarga.

dukungan pra- dan pascakonstruksi untuk pembentukan UPTD, pembuatan prosedur standar operasional, penentuan tarif yang sesuai dan sistem penagihan yang paling efisien. Program SAN 4: Peningkatan Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan Mengingat advokasi untuk menaikkan jumlah tangki septik melalui program SAN 1 dan akumulasi volume tangki lumpur tinja dari sistem komunal yang semakin meningkat (seperti dijelaskan pada bagian SAN 2), maka sangat dibutuhkan pengaturan dan pengembangan praktik pengelolaan lumpur tinja di tingkat pemerintah daerah. Dengan selesainya tahap pertama studi kelayakan pengelolaan lumpur tinja perkotaan, IUWASH mulai mengembangkan konsep sistem layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal di Makassar, Surakarta, Probolinggo dan Bogor. Elemen penting sistem ini adalah sistem pengelolaan layanan lumpur tinja terpadu dengan pembentukan institusi yang jelas serta mandat khusus yang mendukung penyedotan terjadwal, pembentukan basis konsumen yang (jika mungkin) melibatkan sektor swasta, serta memperkenalkan keuntungan finansial yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Namun, prasyarat untuk pengelolaan lumpur tinja yang efektif adalah, konsumen memiliki septik tank yang layak, dan pemerintah daerah telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta sarana transportasi untuk

mengangkut lumpur tinja dari rumah tangga ke IPLT. Di sebagian lokasi rintisan program ini, IUWASH mendukung pelaksanaan tinjauan teknis terhadap IPLT yang telah dibangun ataupun membantu menyediakan detail rancangan teknis untuk membangun IPLT baru. Di berbagai kasus, IUWASH juga mendukung pembentukan peraturan dan kerangka kerja institusional yang memungkinkan layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal dan skema tarifnya. Kesimpulan Kesinambungan pendekatan IUWASH ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemda dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, seperti Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga donor seperti World Bank, ADB, and AUSAID. Sekitar 35 pemerintah kota/kabupaten di lima wilayah kerja IUWASH sangat berminat mendirikan UPTD pengelola air limbah. Saat proyek IUWASH berakhir di tahun 2016 nanti, diharapkan akan ada banyak UPTD air limbah dan juga IPLT yang siap beroperasi. Terutama di kota-kota dimana IUWASH mendukung program sanitasi komunal USRI yang didanai ADB dan Program sAIIG dari AUSAID. Untuk informasi lebih lanjut tentang program IUWASH, silahkan kunjungi www.iuwash.or.id. Virgi Fatmawati, Foort Bustraan, Lutz Kleeberg/IUWASH Jakarta


Pemicuan untuk Perubahan Perilaku SAN 1: Sistem Setempat

SAN 2: Sistem Komunal

SAN 4: Pengelolaan Lumpur Tinja Terpadu

SAN 3: Sistem Terpusat

Institusi/Unit Pengelola skala Kota

Kombinasi Pelatihan dan Pemicuan STBM Efektif Ubah Perilaku USAID IUWASH memadukan metode pemicuan STBM dengan pelatihan membangun toilet sehat disertai penyediaan alternatif pembiayaannya. Inisiatif ini berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki toilet layak dan bertangki septik.

Manual Program STBM

Dwi Prihanto/IUWASH JAWA TIMUR

Manual Pelaksanaan dan Manual Teknis Sekretariat Nasional program STBM berisi prinsip-prinsip penting kegiatan pemicuan, seperti kebijakan non-subisidi dalam konstruksi fasilitas sanitasi, dan prinsip bahwa pemicuan harus dimulai dengan fakta kondisi sanitasi kurang baik dan kemampuan masyarakat mengubah kondisi itu menjadi lebih baik, sangat dihargai.

Banyak warga terpicu untuk memiliki toilet sehat di rumah setelah mengikuti kegiatan-kegiatan pemicuan STBM yang disisipkan saat pengajian lingkungan ataupun arisan warga.

JOMBANG. Pemicuan adalah metode untuk mendorong masyarakat agar perilaku kebersihan dan sanitasi mereka berubah. Metode ini umum diterapkan dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Sesuai konsep STBM yang merupakan program non-subsidi dan sangat mendorong masyarakat untuk membangun toilet secara swadana, USAID IUWASH memadukan metode pemicuan dengan pelatihan membangun toilet sehat dan menyediakan skema pembiayaannya. Inisitif inipun berhasil meningkatkan minat masyarakat secara signifikan untuk memiliki fasilitas sanitasi individual di rumah mereka.


Memadukan Kegiatan Pemicuan dan Alternatif Pembiayaan IUWASH mengembangkan sistem sanitasi individual atau toilet sehat bertangki septik dengan merujuk pada manual program nasional STBM yang bertujuan menekan angka diare dan penyakit lain yang diakibatkan oleh perilaku sanitasi dan higienitas yang buruk. Pemicuan pada masyarakat dan kegiatan lain untuk menghentikan praktik BABS adalah langkah awal untuk meningkatkan fasilitas sanitasi. Setelah masyarakat terpicu dan persepsi mereka berubah, maka langkah berikutnya adalah memberdayakan masyarakat untuk mendanai atau menggunakan opsi

pembiayaan lain seperti kredit mikro dan dana bergulir untuk membangun toilet baru atau memperbaiki fasilitas sanitasi individual di rumah mereka. IUWASH mulai mendukung program STBM di Kabupaten Jombang sejak Oktober 2012. Proses sinergi berlangsung mulus karena Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah melaksanakan program STBM sejak 2008. Kegiatan kolaboratif ini fokus pada pelaksanaan tiga pilar STBM yaitu menghilangkan perilaku BABS, cuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air minum rumah tangga (PAM-RT). Ketiga pilar ini sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap sistem sanitasi individual yang lebih layak. Sebagai bagian dari fase pra-pemicuan, IUWASH dan Dinas Kesehatan Jombang berkolaborasi untuk mengidentifikasi wilayah sasaran yang masih membutuhkan perbaikan sistem sanitasi individual. Sejumlah kegiatan monitoring kolaboratif telah dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program STBM dan menentukan pendekatan berbasis masyarakat yang lebih tepat.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku-perilaku terkait sanitasi dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode “pemicuan”. STBM merupakan program nasional lintas sektor dalam lingkup sanitasi, yang bertujuan mengurangi kasus diare dan penyakit-penyakit lingkungan lainnya yang terkait dengan perilaku sanitasi dan kebersihan. Program STBM diluncurkan pada Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 852/2008. STBM memiliki lima pilar yang mengarah pada perbaikan sistem sanitasi individual: bebas dari buang air besar sembarangan, mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga, dan pengelolaan limbah padat rumah tangga yang benar.

mereka. Dengan meningkatnya permintaan dari warga, kami pun tergerak membuat skema pendanaan yang terjangkau,” kata Effendi.

sisanya diangsur selama 10 bulan. Skema kredit mikro untuk membangun toilet ini akhirnya menarik minat 35 keluarga lainnya.

Bekerjasama dengan Pekerja Bangunan Terlatih Guna mengoptimalkan dana bergulir dari IUWASH untuk membangun 17 tangki septik, Usman dan Suteja bekerjasama dengan pekerja bangunan terlatih untuk mengembangkan skema kredit mikro agar toilet yang dibangun semakin banyak. Selama pemicuan, 12 keluarga di Kecamatan Mojoagung yang rumahnya terpilih untuk lokasi pelatihan berhak memakai dana bergulir masing-masing Rp 750.000 untuk membangun toilet bertangki septik yang total biayanya mencapai Rp 1,2 juta. Agar terjangkau, setiap keluarga hanya membayar uang muka Rp 200.000 lalu

Skema kredit mikro serupa juga dikembangkan di wilayah kerja Puskesmas Pulolor, Jombang. Menurut sanitarian setempat, Purwaningsih, 11 rumah tangga telah membangun toilet baru dengan bantuan dana bergulir IUWASH dan pinjaman dana talangan masyarakat. Hingga September 2013, inisiatif ini berhasil membantu 58 keluarga di Kabupaten Jombang untuk memiliki toilet baru. Melihat kesuksesannya, IUWASH akan mereplikasi inisiatif ini di wilayah-wilayah lain yang sangat membutuhkan perbaikan sistem sanitasi individual. Dwi Prihanto, Ristina Aprilia/IUWASH Jawa Timur, Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta

Mengatasi Keterbatasan Dana Berdasarkan temuan di tahap prapemicuan, keterbatasan dana selalu menjadi hambatan bagi mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun toilet (biaya minimal yang dibutuhkan sekitar Rp 1,2 juta atau US$100). Untuk menggugah minat masyarakat, IUWASH dan penggiat sanitasi lokal menggelar sejumlah pelatihan dan praktik konstruksi “toilet sehat” di tujuh desa di Kecamatan Jombang dan Mojoagung. IUWASH juga menyediakan dana bergulir sebesar Rp 13 juta untuk membantu pembangunan 17 tangki septik di setiap lokasi pelatihan.

“Antusiasme warga sangat besar untuk membangun toilet setelah mengikuti kegiatan pemicuan yang kami gelar di berbagai pertemuan warga, seperti pengajian dan arisan. Mei 2013 lalu misalnya, setelah pemicuan dan praktik membangun toilet di Desa Johowinong, delapan keluarga langsung mendaftar untuk dibangunkan toilet di rumah

IUWASH JAWA TIMUR

Kombinasi antara pelatihan dan kegiatan pemicuan ini terbukti efektif meyakinkan masyarakat bahwa toilet dapat dibangun dengan harga terjangkau. Usman Effendi dan Suteja, dua sanitarian dari Kecamatan Mojoagung yang memfasilitasi pelatihan, kini disibukkan dengan daftar tunggu dari warga yang ingin membangun toilet baru di rumah mereka.

Staf IUWASH memantau pembangunan toilet sehat di Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung.







Sanitasi: Peluang Usaha Keuangan Mikro yang Menguntungkan IUWASH melihat sanitasi sebagai lahan usaha yang menguntungkan melalui pengembangan kredit mikro bersama usaha kecil menengah dan koperasi.

Siti Ngaisah/IUWASH JAWA TIMUR

Kredit Mikro Melalui Koperasi Warga Mendorong warga untuk mendirikan koperasi agar dapat mengelola dana kredit mikro sanitasi butuh waktu dan tenaga serta sangat tergantung pada komitmen anggota kelompok, dengan dukungan sanitarian dan tokoh masyarakat setempat.

Skema pembiayaan yang terjangkau memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun toilet. Bekerjasama erat dengan sanitarian untuk menciptakan kebutuhan kemudian melibatkan UKM juga akan meningkatkan akses untuk perbaikan fasilitas sanitasi.

JAKARTA. Di wilayah perkotaan yang lahannya serba terbatas namun memiliki toilet di rumah adalah bagian penting dari pola hidup sehat, pemerintah terus mendorong masyarakat agar memiliki toilet sehat bertangki septik guna mencegah pencemaran lingkungan. Untuk membangun satu set toilet layak di rumah setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp 2,5 juta (US$ 208). Biaya ini terbilang mahal bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah. Sebagai alternatif solusinya, IUWASH memperkenalkan skema kredit mikro dan mendorong partisipasi bank untuk mengembangkannya. Skema kredit mikro ini mengadopsi metode Grameen Bank, yaitu memberlakukan pembayaran uang muka dan angsuran mingguan atau bulanan yang


terjangkau bagi keluarga yang berminat membangun toilet. Untuk merespon meningkatnya permintaan masyarakat yang ingin membangun toilet sehat bertangki septik, IUWASH juga memfasilitasi penggiat sanitasi di daerah untuk mengakses tambahan modal baik dari bank maupun koperasi. Saat ini, IUWASH mengembangkan tiga model skema kredit mikro sanitasi (dengan dukungan sumber dana dari bank) yang diimplementasikan melalui kerjasama dengan koperasi warga, koperasi mapan, dan usaha kecil menengah (UKM) atau wirausaha sanitasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa faktor penting dalam pengembangan ketiga skema ini adalah tersedianya akses terhadap air bersih.

Setelah langkah awal ini dilakukan, maka IUWASH mengadakan pelatihan untuk memperkenalkan konsep pengelolaan usaha sanitasi kepada kelompok masyarakat yang sudah berkomitmen tersebut. Para sanitarian dan fasilitator STBM di Kabupaten Probolinggo misalnya, telah mendirikan koperasi bernama Saniman pada November 2012. Koperasi Saniman kini tengah menunggu keluarnya surat izin usaha dari Dinas Koperasi agar dapat segera mengembangkan wirausaha sanitasi mereka. Kredit Mikro Pada Koperasi Mapan Koperasi adalah jenis usaha yang sudah dikenal baik masyarakat Indonesia. Bekerjasama dengan koperasi yang sudah mapan dengan lebih dari 2.000 anggota, IUWASH memperkenalkan skema kredit mikro untuk sanitasi. Skema ini sama dengan sistem pinjaman dalam usaha umum. Hanya saja, untuk kali ini koperasi menjadikan toilet sehat sebagai produk yang dapat dibeli anggota melalui pinjaman, lalu pembayarannya diangsur dengan bunga kecil. Koperasi besar dapat menawarkan paket sanitasi ini kepada anggotanya dan sekaligus menarik minat anggota baru. Di Kabupaten Tangerang, Banten, IUWASH memfasilitasi dua koperasi mapan yang memiliki 30.000 anggota yaitu Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR)

Pryatin M. Santoso/IUWASH JAKARTA

Rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. IUWASH memfasilitasi empat koperasi untuk mendiskusikan peluang mengakses dukungan pendanaan untuk penyediaan layanan sektor air bersih dan sanitasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

dan Koperasi Pemberdayaan dan Pengembangan (KPP) melalui pelatihan konstruksi toilet sehat dengan harga terjangkau serta menghubungkan mereka pada sumber dana (pinjaman modal usaha) yang lebih besar. Bekerjasama dengan Koperasi dan UKM Mapan Usaha Kecil Menengah (UKM) sanitasi biasanya adalah kontraktor setempat yang menjual bahan bangunan, produk sanitasi sekaligus penyedia jasa untuk membangun toilet bertangki septik. Pelibatan UKM untuk meningkatkan jumlah fasilitas sanitasi individual yang terbangun adalah cara terbaik. Mereka membantu memastikan keberlanjutan upaya pemerintah dan IUWASH untuk menghapus kebiasaan buang air besar sembarangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dana dari pemerintah ataupun lembaga donor. Dengan skema ini, koperasi menyediakan tambahan modal kepada UKM yang bergerak di bidang sanitasi. Tambahan modal inilah yang lalu dikelola untuk mengembangkan kredit mikro sanitasi. Di Jawa Timur, IUWASH mendukung pembentukan wirausaha skala kecil

dan menengah sanitasi serta kegiatan pembiayaan mikro sanitasi di dua kota. Di Kota Probolinggo, IUWASH bekerjasama dengan penggiat sanitasi lokal untuk mengembangkan UKM bernama Wahana Tirta yang menawarkan pembangunan toilet sehat dan murah. Sementara di Mojokerto, IUWASH memfasilitasi pembentukan UKM N-Vitech. Sekitar 301 toilet sehat bertangki septik telah dibangun oleh kedua UKM ini dengan harga per toilet yang ditawarkan kepada masyarakat berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1,2 juta (sekitar $80 hingga $120). Di Surabaya, IUWASH bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri mengadakan pertemuan bisnis yang mempertemukan para kepala kantor cabang Bank Syariah Mandiri, UKM dan mitra kredit mikro dari 11 kota di Jawa Timur. Pertemuan ini mendorong peningkatan kemitraan pembiayaan mikro dan kolaborasi di lokasi-lokasi baru. N-Vitech, misalnya, berhasil mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 140 juta dari Bank Syariah Mandiri untuk pengembangan kredit mikro toilet sehat. Peran aktif Bank Syariah Mandiri ini juga mendorong Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto untuk menyediakan dukungan kredit mikro sanitasi serupa untuk koperasi-koperasi lainnya.

IUWASH akan mereplikasi keberhasilan inisiatif kredit mikro sanitasi ini di Sumatra Utara dan Jawa Tengah. Kajian cepat (rapid assessment) telah dilakukan terhadap koperasi atau unit simpan pinjam yang berpotensi melaksanakan skema kredit mikro ini sehingga biaya untuk membangun fasilitas sanitasi individual dapat terjangkau bagi masyarakat. IUWASH juga akan terus mendorong peningkatan jumlah pembangunan fasilitas sanitasi baru di Jawa Timur dan mereplikasi model serupa di lokasi lain termasuk di Tangerang, Banten. IUWASH memperkuat peran UKM sanitasi dengan memberikan pelatihan pembangunan toilet layak sesuai standar kesehatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi baik di rumah maupun di lingkungan. Sekaligus, memberi dukungan pemasaran untuk meningkatkan promosi usaha sanitasi mereka. Untuk meningkatkan dukungan finansial, IUWASH telah bekerjasama dengan sejumlah bank dan merangkul Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk akses pendanaan. Ardita Çaesari/IUWASH Jakarta


KPP-UMKM Mengembangkan Skema Kredit Mikro untuk Sanitasi





Koperasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KPP-UMKM) mulai melirik kredit mikro sanitasi melalui pengembangan skema kredit perbaikan rumah.


Harod Novandi/ IUWASH JAWA BARAT

kegiatan promosi bagi para anggota KPP-UMKM dan fasilitator masyarakat. Saat ini, KPP-UMKM memiliki lebih dari 56.000 anggota yang mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 117 desa di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kajian KPPUMKM, lebih dari 50 persen anggota mereka masih belum memiliki fasilitas sanitasi individual yang layak.

Pembuatan tangki septik dengan cetakan fiber di Desa Jambe, Kabupaten Tangerang.

TANGERANG. IUWASH telah bekerjasama dengan Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) dan Koperasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KPPUMKM) untuk mempromosikan kredit mikro untuk air bersih dan sanitasi di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2012. Awal tahun ini, IUWASH dan KPPUMKM mulai merintis kerjasama peningkatan kapasitas dan kegiatan-


Kegiatan utama KPP-UMKM adalah menyediakan kredit mikro untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ataupun usaha-usaha skala rumah tangga yang dapat menambah penghasilan keluarga. Saat anggota telah melunasi pinjaman, mereka dapat mengajukan pinjaman lain misalnya untuk biaya sekolah dan perbaikan rumah. KPP-UMKM sejauh ini telah memberikan 1.358 pinjaman dengan kisaran Rp 2 juta hingga Rp 5 juta yang umumnya digunakan para anggota untuk renovasi rumah, kamar mandi, toilet ataupun untuk membangun sumur dangkal. KPP-UMKM baru-baru ini membuat skema terpisah untuk pembiayaan sanitasi. Mengingat pembangunan toilet sehat juga harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), IUWASH mengembangkan panduan teknis untuk desain, komposisi jumlah bahan dan konstruksi tangki septik serta menyediakan 10 unit cetakan fiber untuk pembuatan cincin tangki septik. IUWASH juga memfasilitasi serangkaian pelatihan lapangan untuk para fasilitator teknis KPP-UMKM, kader masyarakat dan pekerja bangunan tentang cara memasang dan membuat tangki septik di Desa Jambe, Kecamatan Sukamanah. Keluarga Madrosi adalah salah satu penerima pinjaman KPP-UMKM untuk sanitasi. Madrosi telah menjadi anggota KPP-UMKM selama bertahun-tahun

dan sudah menerima sedikitnya enam kali pinjaman untuk pengembangan usaha dan biaya sekolah anak. Dengan pinjaman baru untuk perbaikan fasilitas sanitasi yang diterimanya, Madrosi memutuskan untuk melengkapi toilet yang telah dibangunnya dengan tangki septik berstandar SNI. Menurut Asiah, istri Madrosi, kredit mikro dari KPP-UMKM sangat membantu keluarganya.

“Pinjaman ini memungkinkan kami untuk mengembangkan usaha kecil, membantu biaya sekolah anakanak dan renovasi rumah. Batas kredit dan angsurannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami. Bahkan kini melalui

skema kredit mikro,

kami bisa memperbaiki toilet keluarga lengkap dengan tangki septik memadai agar lebih sehat dan tidak mencemari lingkungan” Asiah Anggota KPP-UMKM

KPP-UMKM mengadopsi model Grameen Bank dalam mengimplementasikan skema kredit mikro ini. Para fasilitator KPPUMKM mendatangi penerima pinjaman setiap minggu atau bulan untuk mengumpulkan pembayaran angsuran. Harod Novandi, Usniati Umayah, Endah Shofiani/IUWASH Jawa Barat, Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta

Pelatihan Kewirausahaan Sanitasi Dorong Pertumbuhan UKM






Pelatihan wirausaha sanitasi telah mendorong pertumbuhan dua usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sebuah dukungan nyata untuk peningkatan akses terhadap toilet layak. MALANG. IUWASH bekerjasama dengan Water and Sanitation Program (WSP) yang didanai Bank Dunia dan Asosiasi Pemberdayaan dan Pengelolaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) mengadakan pelatihan wirausaha sanitasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada Januari 2013.

Pasca pelatihan, banyak peserta yang kemudian terinspirasi merintis wirausaha sanitasi ataupun mengajak kelompok masyarakat untuk pengembangkan peluang usaha di bidang sanitasi. HIPPAMS Berekspansi ke Sanitasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) didirikan pada 2004 untuk memfasilitasi rumah tangga yang tidak mendapat sambungan air dari PDAM Kabupaten Lamongan. Jangkauan layanan HIPPAMS kini mencapai 72.000 sambungan rumah tangga yang tersebar di 474 desa di Lamongan. Kiswanto, anggota dewan HIPPAMS mengaku bahwa pengetahuannya di bidang sanitasi meningkat setelah mengikuti pelatihan. “Di HIPPAMS, kami belum memiliki teori dan manual praktik yang memadai untuk layanan sanitasi. Kami biasanya membantu rumah tangga yang ingin memiliki sambungan air, dan terkadang juga melayani pembangunan

N-Vitech Mojokerto

Pelatihan empat hari ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai Dinas Kesehatan, penggiat sanitasi, kader masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat dalam membuat strategi pemasaran sektor sanitasi dan juga teknik pembangunan toilet layak bertangki septik. Pelatihan ini diikuti oleh 34 peserta dari sembilan kota/kabupaten mitra program IUWASH di Jawa Timur.

Mohammad Toha (kanan) bertemu salah satu keluarga di Desa Bangsal, Mojokerto yang kini dapat memiliki toilet baru melalui skema kredit mikro toilet N-Vitech.

toilet. Tapi, kami tidak tahu bagaimana membangun tangki septik sesuai standar. Pelatihan ini telah meningkatkan pengetahuan kami, terutama praktikpraktik baik dalam program sanitasi total berbasis masyarakat,” kata Kiswanto.

untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli cetakan-cetakan tersebut karena HIPPAMS dan BRI telah lama bekerjasama dalam mengembangkan pembiayaan layanan air bersih.

Kiswanto lalu berbagi pengetahuan wirausaha sanitasi kepada sesama anggota HIPPAMS hingga organisasi ini akhirnya sepakat untuk menambahkan kredit mikro sanitasi pada usaha mereka. Pada Februari 2013, HIPPAMS membeli cetakan fiber tangki septik seharga Rp 5 juta per unit dari APPSANI di Kediri dan Sidoarjo. Tidak sulit bagi HIPPAMS

N-Vitech; Pionir Wirausaha Sanitasi Komitmen kuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk memberantas praktik BAB sembarangan disambut positif oleh masyarakat setempat, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap perbaikan fasilitas sanitasi individual.


Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2LP) Dinas Kesehatan Mojokerto, Titis Murwati, yang aktif melaksanakan kegiatan pemicuan STBM bersama para fasilitator dan penggiat sanitasi, mencatat tingginya minat dan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap toilet layak di rumah masingmasing. Sayangnya, mayoritas MBR di wilayah kerja mereka tersebut masih membutuhkan dukungan finansial untuk membangun toilet. Guna mencari alternatif solusi dari masalah ini, Titis merekomendasikan fasilitator STBM dan penggiat sanitasi dari Dinas Kesehatan Mojokerto untuk berpartisipasi di pelatihan wirausaha sanitasi yang digelar IUWASH bekerjasama dengan WSP dan APPSANI pada Januari 2013. Hasilnya, Mohammad Toha, penggiat sanitasi dari Kecamatan

Triggering Behavior Change SAN 1: On-site Sistem Systems Setempat

SAN 2: Communal system

SAN 4: Integrated Septage Management

SAN 3: Centralized (off-site) systems

City Sanitation Management Unit

Dawar Blandong bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan setempat untuk mengembangkan UKM sanitasi bernama N-Vtech yang menawarkan skema kredit mikro pembangunan toilet. Bersama fasilitator STBM, Toha juga melatih sejumlah pekerja konstruksi bagaimana teknik membangun toilet sehat bertangki septik dengan harga terjangkau. Seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap toilet sehat, Toha dan Titis pun berinisatif mencari dukungan dana tambahan dari bank dengan difasilitasi IUWASH. Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM), IUWASH lalu menggelar pertemuan bisnis di Surabaya yang mempertemukan UKM dan mitra pembiayaan mikro dari 11 kota/ kabupaten di Jawa Timur termasuk kepala cabang BSM di setiap kota. Pertemuan bisnis regional ini

bertujuan mendorong kemitraan dan dukungan dana dari bank bagi UKM dan koperasi dalam mempromosikan sanitasi. Melalui pertemuan ini, N-Vtech berhasil mendapatkan pinjaman Rp 140 juta dari BSM, yang akhirnya memungkinkan N-Vtech membangun 175 toilet bertangki septik melalui skema pembiayaan mikro pada September 2013. Jawa Timur menunjukkan kemajuan pesat dalam pengembangan skema kredit mikro sanitasi. Total toilet terbangun adalah 351 unit melalui angsuran mingguan sekitar Rp 15.000 atau maksimal Rp 150.000 per bulan. Peran aktif BSM di Mojokerto juga menciptakan dampak positif karena mendorong Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk ikut serta mengembangkan kredit mikro sanitasi. Ristina Aprilia, Siti Ngaisah/IUWASH Jawa Timur, Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkatkan Sistem Sanitasi Individual Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan pemicuan masyarakat terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah membantu perbaikan sistem sanitasi individual di Probolinggo.

Pelatihan Program STBM IUWASH mulai mendukung program STBM di Probolinggo sejak Oktober 2011. Sebanyak 28 petugas kesehatan, meliputi staf Dinas Kesehatan,


IUWASH JAWA TIMUR

PROBOLINGGO. Kota Probolinggo mengalami kemajuan pesat dalam meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi individual yang lebih layak melalui metode pemicuan. Pada 2011, sekitar 38 persen dari total penduduk Kota Probolinggo yang mencapai 218.061 jiwa masih buang air besar sembarangan (BABS). Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk memberantas praktik BABS sejak itu mencakup pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum dan dukungan untuk perbaikan toilet individual.

Kegiatan pemicuan STBM dan edukasi perilaku hidup sehat di Kedopok, Kota Probolinggo.

Puskesmas dan sanitarian telah mendapat pelatihan terkait program STBM. Pelatihan tersebut dilanjutkan dengan studi kunjungan ke Kabupaten Jombang untuk mempelajari bagaimana mengembangkan dan mengelola sistem sanitasi individual. IUWASH juga memberikan serangkaian dukungan langsung untuk kegiatan-kegiatan pemicuan di beberapa lokasi di Probolinggo. Dalam berbagai kegiatan tersebut, IUWASH memfasilitasi pembangunan toilet-toilet bertangki septik di 10 lokasi di Kecamatan Maron dan Leces untuk mendorong warga setempat agar tidak lagi BABS. Hasilnya, para petugas kesehatan terlatih kini terus mempromosikan pembangunan toilet individual di daerah kerja masingmasing. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, Sena Setya Aji merasa bangga dengan kemajuan Program STBM di kotanya.

“Kami telah melaksanakan Program Sanitasi Total yang Dipimpin Masyarakat (CLTS) sejak 2006. Namun baru setelah diperkenalkan pada pendekatan STBM pada tahun 2011, kami dapat meraih perkembangan yang progresif terkait perbaikan sanitasi di Probolinggo” Sena Setya Aji Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Probolinggo Kami terus mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor sanitasi. Di samping itu, kami juga melaksanakan kegiatankegiatan pemicuan STBM bekerjasama dengan IUWASH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbaiki fasilitas sanitasi. Ada

kemajuan yang menarik juga bahwa usaha-usaha kecil dan menengah kini menawarkan alternatif pembiayaan melalui skema kredit mikro sanitasi,” ujar Sena. Koperasi Saniman dan CV. Wahana Tirta Pada November 2012, para penggiat sanitasi dan fasilitator STBM di Probolinggo membentuk Koperasi Saniman guna merespon permintaan warga yang semakin meningkat untuk membangun toilet keluarga di rumah. Koperasi Saniman kini sedang menunggu penerbitan surat izin usaha dari Dinas Koperasi setempat untuk segera mengembangkan usaha. Pada perkembangan berikutnya, sebuah unit wirausaha sanitasi bernama CV. Wahana Tirta juga dibentuk. Sulistyo Triantono, sanitarian dari Puskesmas Wonoasih, Kota Probolinggo yang telah aktif mendukung kegiatan-kegiatan pemicuan STBM bersama IUWASH, bertindak sebagai penasihat teknis untuk skema kredit mikro toilet sehat yang dikembangkan CV. Wahana Tirta. CV. Wahana Tirta telah membangun 256 toilet— dan sekitar 60 keluarga masih antri di daftar tunggu—dengan biaya antara Rp 650.000 hingga Rp 2,5 juta per toilet. Untuk pembayarannya, warga dapat menyetorkan uang muka yang kecil lalu sisanya diangsur sebanyak 50 kali sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per minggu. IUWASH memfasilitasi alternatif

“Skema kredit mikro sanitasi semacam ini butuh dukungan finansial yang kuat demi mempercepat peningkatan akses terhadap toilet layak. Jika tidak, kemajuannya akan lambat”

“Kami menyadari bahwa pemicuan STBM saja tidak cukup. Bersama para sanitarian, kami perlu segera bertindak untuk memfasilitasi warga yang ingin membangun toilet di rumah mereka” Umi Wijayanti Pendiri CV. Wahana Tirta pembiayaan dari bank dan lembagalembaga keuangan mikro untuk meningkatkan modal usaha bagi UKM dan wirausaha sanitasi. Upaya ini guna mendukung progam pemerintah daerah dalam memperbaiki sektor sanitasi mereka. IUWASH juga memberikan pendampingan teknis bagi perbaikan sistem sanitasi komunal yang didanai oleh pemerintah pusat dan memfasilitasi integrasi beberapa program pemerintah daerah untuk mengoptimalkan manfaatnya. Beberapa program yang diintegrasikan ke dalam Perencanaan Kota Probolinggo adalah program STBM pada Dinas Kesehatan, kemudian program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat dari Dinas Pekerjaan Umum. Upaya-upaya ini mencakup program pemicuan Stop BABS untuk memberikan edukasi perilaku hidup sehat bagi masyakarat di enam lokasi SLBM, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas-fasilitas sanitasi komunal yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum di bawah program SLBM. Eko Purnomo, Ristina Aprilia/IUWASH East Java, Virgi Fatmawati/ IUWASH Jakarta

Sulistyo Triantono Sanitarian Puskesmas Wonoasih, Probolinggo







HIPPAMS Kabupaten Lamongan Raih AMPL AWARDS 2013

Virgi Fatmawati/ IUWASH JAKARTA

Berhasil sinergikan layanan air bersih dan sanitasi, Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) Kabupaten Lamongan meraih Penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL Awards) 2013.

Ketua HIPPAMS, Kasdan S.Pd (kanan) dan Direktur Teknik HIPPAMS, Ir. Atekan Andiono (kiri) bersama Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS/Ketua Pokja AMPL Nasional, Nugroho Tri Utomo, MURP (tengah) setelah acara penyerahan AMPL Awards 2013.

JAKARTA. Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) berdiri pada tahun 2004 untuk melayani rumah tangga di daerah pelosok yang tidak terjangkau jaringan perpipaan air bersih PDAM Kabupaten Lamongan. Cakupan layanan HIPPAMS saat ini mencapai 72.000 rumah tangga yang tersebar di 252 desa, menjadikan HIPPAMS sebagai mitra potensial untuk pengembangan layanan sektor sanitasi. Pada Februari 2013, HIPPAMS berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan untuk mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pelatihan yang diselenggarakan USAID IUWASH bekerjasama dengan Water and Sanitation Program (WSP) yang didanai World Bank dan Asosiasi


Pengelolaan dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) tersebut ternyata menginspirasi HIPPAMS untuk berekspansi ke sektor pembiayaan mikro untuk sanitasi. HIPPAMS mulai menggarap sanitasi dengan memfasilitasi pembangunan 39 toilet sehat bertangki septik untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dengan dukungan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). IUWASH baru-baru ini juga membantu HIPPAMS untuk mengakses tambahan modal usaha dari Bank Syariah Mandiri mengingat permintaan toilet dari masyarakat terus meningkat. “AMPL Awards bukan hanya sebagai momentum penting untuk melihat upaya-upaya yang kita lakukan dalam memperbaiki kondisi hidup jutaan

“Para pemenang membuat kami optimis bahwa selalu ada solusi untuk masalah air dan sanitasi. Inovasi terus bermunculan. Kita juga memiliki dana. Hal terpenting adalah mengubah pola pikir, memacu semangat dan antusiasme untuk menciptakan berbagai terobosan bagi pembangunan sektor air bersih dan sanitasi” Nugroho Tri Utomo Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS/Kepala Kelompok Kerja Nasional untuk Air Minum dan Sanitasi Indonesia. penduduk Indonesia, namun juga sebagai cara efektif untuk memunculkan profil di sektor air bersih dan sanitasi secara nasional sehingga menjadi perhatian bagi para pembuat keputusan di Indonesia,“ kata IUWASH Chief of Party, Louis O’Brien. Atas kesuksesan mensinergikan layanan air bersih dan sanitasi, HIPPAMS pun terpilih sebagai salah satu pemenang AMPL Award 2013. Penganugerahan AMPL Awards berlangsung saat penutupan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta akhir Oktober lalu. Sebanyak 12 pemenang dari kategori pemerintah daerah dan entitas yang berprestasi dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan telah menerima penghargaan ini. Virgi Fatmawati, Ardita Çaesari /IUWASH Jakarta, Danielle Jaffee/DAI





Program Kampung Sanitasi Perbaiki Fasilitas Sanitasi dan Air Bersih di Surakarta


IUWASH/Ali Lutfi

Melalui Program Kampung Sanitasi, sebuah MCK++ baru dibangun untuk meningkatkan fasilitas sanitasi komunal bagi 150 keluarga dan meter induk air ditargetkan dapat memasok air bersih bagi 100 keluarga di Kelurahan Semanggi.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen Bauer, bersama Walikota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo (kanan), melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan fasilitas sanitasi yang didanai oleh USAID IUWASH di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

SURAKARTA. Pada 20 April 2013, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen F. Bauer meresmikan program Kampung Sanitasi yang didanai USAID IUWASH. Program ini diharapkan dapat memperbaiki akses terhadap fasilitas sanitasi layak dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kelurahan Semanggi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Program Kampung Sanitasi dilaksanakan di RW 23, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.

“Air adalah kebutuhan dasar manusia, namun bagi banyak orang, akses terhadap air bersih dan aman masih belum menjadi bagian dari realita kehidupan mereka. Bangsa Amerika Serikat dengan senang hati membantu menyediakan akses terhadap air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami harap program ini dapat direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia untuk memberikan manfaat bagi lebih banyak orang” Kristen F. Bauer Wakil Duta Besar Amerika Serikat


IUWASH/Ali Lutfi

Ibu Semi (kanan), warga Kampung Semanggi mengungkapkan pengalamannya menggunakan MCK selama ini kepada Wakil Duta Besar Bauer (kiri) saat kunjungan Wakil Dubes ke Kota Surakarta dalam rangka peluncuran Program Kampung Sanitasi.

Lokasi ini dipilih karena dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.750 jiwa, di kelurahan ini hanya 10 persen rumah tangga yang memiliki toilet di dalam rumah. Sementara 40 persen warga Kelurahan Semanggi masih buang air besar sembarangan. Warga Kelurahan Semanggi telah memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) berbilik enam serta satu hidran umum untuk pasokan air bersih. Namun, fasilitas-fasilitas itu tidak lagi memadai untuk melayani 350 rumah tangga di sana. Dalam pelaksanaan Program Kampung Sanitasi, IUWASH bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Teknologi Pedesaan (LPTP), sebuah lembaga swadaya masyarakat di Surakarta yang telah menerima hibah kompetitif dari USAID IUWASH. Saat peresmian dan kunjungan lapangan, Bauer sempat berbincang dengan Ibu Semi, salah satu warga


Kelurahan Semanggi tentang pengalamannya menggunakan MCK selama ini. Semi senang mendengar tentang pembangunan MCK++ baru dan akan ada meter induk yang dapat memasok air bersih di kampungnya. “Semoga pembangunannya cepat selesai sehingga bisa segera kita gunakan,” ujarnya. Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo, yang mendampingi Wakil Duta Besar Amerika Serikat juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Surakarta ingin mengembangkan inisiatif program Kampung Sanitasi ini ke wilayahwilayah lain. Fasilitas MCK++ yang dibangun melalui program Kampung Sanitasi ini akan memberi manfaat bagi 150 keluarga, sementara sistem meter induk air (master meter) akan dapat melayani sekitar 100 keluarga di RW 23 Kelurahan Semanggi. Selain itu, program

“Kami berencana

membangun fasilitas serupa di wilayahwilayah padat penduduk dan akan meminta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surakarta untuk segera membuat rancangannya” F.X. Hadi Rudyatmo Walikota Surakarta

Kampung Sanitasi ini juga memberikan pendidikan tentang perilaku hidup sehat terhadap 350 rumah tangga demi memastikan optimalisasi penggunaan dan perawatan fasilitas-fasilitas air bersih dan sanitasi tersebut. Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta (Kompilasi dari website USAID Indonesia, Joglo Semar dan Suara Merdeka)





Tim promosi PDAM Tirtanadi Medan kini memiliki pemahaman lebih baik dalam merencanakan dan mengelola program sambungan air limbah rumah tangga ke sistem pembuangan luar lokasi (off-site).

SPEAK Indonesia


10 Langkah untuk Promosi Sambungan Rumah Tangga ke Sistem Pembuangan Luar Lokasi

Pemasangan sambungan air limbah rumah tangga ke sistem pembuangan limbah luar lokasi di Medan, Sumatera Utara.

MEDAN. Meski diperkirakan hanya sekitar 2% masyarakat perkotaan di Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan saluran pembuangan air limbah rumah tangga, beberapa kota sedang berupaya mengembangkan dan meningkatkan investasi mereka di bidang kritis ini. Upaya tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa sistem-sistem pembuangan air limbah, meskipun mahal, menawarkan cara efektif untuk mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan dan meningkatkan prospek kesehatan masyarakat.

Sistem Pembuangan Air Limbah Luar Lokasi di Medan Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta pada 2013, Medan telah membangun instalasi pengolahan air limbah luar lokasi (off-site) pada tahun 1999 di wilayah Cemara yang dirancang untuk melayani 18.000 rumah tangga. Instalasi ini menangani segala jenis limbah cair harian domestik, seperti dari dapur, toilet dan kamar mandi. Walaupun dapat mengakomodasi jumlah pelanggan yang relatif besar, sistem off-site ini masih belum optimal

digunakan karena banyak rumah tangga belum familiar dan mereka enggan menggunakan sambungannya. Untuk meningkatkan jumlah sambungan rumah tangga ke sistem pembuangan air limbah, USAID IUWASH melakukan beragam kampanye dan upaya pemasaran. Di Medan, Sumatera Utara, IUWASH bekerjasama dengan SPEAK Indonesia untuk membantu PDAM Tirtanadi sebagai operator sistem sambungan air limbah rumah tangga, dalam mengembangkan strategi komunikasi dan kampanye yang akan mendorong warga Medan untuk terhubung dengan sistem tersebut.


pelaku kampanye, kampanye pemasaran sosial fokus pada manfaatmanfaat bagi audiens dan bertujuan mengubah perilaku kelompok sasaran dengan meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu tertentu serta memberikan opsi dan solusi terbaik untuk isu tersebut.

SPEAK Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang memiliki spesialisasi dalam mengembangkan strategi komunikasi dan kapasitas kelembagaan. LSM ini telah memfasilitasi PDAM Tirtanadi dengan “Perangkat 10 Langkah Promosi” untuk memasarkan sambungan air limbah rumah tangga ke sistem off-site, khususnya bagi warga di Zona 6 dan Zona 8, Kelurahan Pandahulu.

Toolkit ini membantu pemerintah daerah dan staf PDAM melakukan tahap-tahap dalam merancang, melakukan prates, mengimplementasikan dan mengevaluasi sebuah kampanye promosi. Strategi dalam toolkit ini juga menggabungkan praktikpraktik terbaik internasional terkait komunikasi perubahan perilaku, pemasaran dan mobilisasi dengan prinsip-prinsip perubahan yang telah teruji. Elemen-elemen penting dari kampanye promosi yang sukses juga dibahas dalam toolkit ini.

Perangkat 10 Langkah Promosi Perangkat (toolkit) 10 langkah promosi adalah panduan bagaimana merencanakan, mendesain dan merumuskan pesan-pesan kunci serta memilih saluran-saluran komunikasi terbaik untuk melakukan kampanye pemasaran sosial. Tidak seperti strategi pemasaran lain yang umumnya cenderung memihak

SPEAK Indonesia menggunakan Perangkat 10 Langkah Promosi untuk memberikan pembangunan kapasitas dan bantuan teknis kepada PDAM Tirtanadi agar mereka dapat mengoptimalkan kampanye dan pemasaran layanan saluran air limbah rumah tangga di Medan. Perangkat 10 Langkah Promosi ini juga berlaku sebagai panduan utama bagi peningkatan pengetahuan staf PDAM dalam mengembangkan, merancang dan mengimplementasikan kampanye pemasaran sosial.

SPEAK Indonesia

Karena konstruksi sambungan air limbah rumah tangga ke sistem pembuangan luar lokasi (off-site) telah selesai dibangun sebelum kampanye diluncurkan, SPEAK Indonesia memfokuskan kegiatan kampanye untuk memastikan bahwa pelanggan, baik yang sudah tersambung maupun belum, agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan manfaat layanan ini.

Pekerja konstruksi memasang jaringan pipa. PDAM Tirtanadi menargetkan untuk memiliki 13.250 sambungan air limbah rumah tangga yang terhubung ke sistem pembuangan luar lokasi (off-site) pada tahun 2015.


Staf PDAM Tirtanadi menerima pelatihan penuh mengenai Perangkat 10 Langkah Promosi ini dari April 2012 hingga Maret 2013. Setelah pelatihan, SPEAK Indonesia juga memberikan pendampingan teknis bagi tim promosi PDAM Tirtanadi dalam melakukan kampanye dan pemasaran mereka.

Peningkatan Kapasitas Promosi, Tingkatkan Jumlah Koneksi Sebuah survei independen atas kelompok-kelompok sasaran program telah menyatakan bahwa kampanye sambungan air limbah rumah tangga telah memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat sasaran. Kampanye ini juga telah berhasil merangkul partisipasi pemangku kepentingan sektor air dan sanitasi di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, tim promosi PDAM Tirtanadi kini juga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam merencanakan, merancang, menentukan urutan dan mengelola program sambungan air limbah rumah tangga setelah menerapkan teori dari Perangkat 10 Langkah Promosi. Beberapa anggota tim promosi bahkan muncul sebagai fasilitator dan dapat melakukan diskusi kelompok yang efektif sebagai bagian dari rencana promosi. Terlebih penting lagi, tim ini mampu meningkatkan koordinasi antara PDAM dan pemangku kepentingan eksternal saat mengatasi keluhankeluhan pelanggan terkait sambungan berkualitas rendah. Mereka juga berkoordinasi dengan DPRD untuk meratifikasi peraturan daerah terkait sistem pengolahan air limbah – supaya mewajibkan masyarakat untuk tersambung dengan sistem ini – dan mendorong regulasi yang telah ada selama empat tahun terakhir. Penerapan Perangkat 10 Langkah Promosi ini telah berkontribusi menambah 1.943 sambungan baru air limbah rumah tangga yang terhubung ke pengolahan limbah PDAM Tirtanadi pada Februari 2013. Pada akhir 2015, PDAM Tirtanadi diharapkan dapat menghubungkan 13.250 rumah tangga di Medan dengan sistem pembuangan air limbah luar lokasi (off-site). Pada April 2013, PDAM Tirtanadi telah berhasil mencapai 31,70 persen dari target. Selama ini, pemerintah Kota Medan menanggung biaya sambungan rumah tangga, sehingga pelanggan tidak perlu membayar apapun. Namun, biaya sebenarnya yang berlaku setelah 2012 adalah sekitar Rp 3 juta - Rp 6 juta untuk setiap sambungan dan tagihan bulanan rata-rata Rp 22.000 per rumah tangga. Ardita Çaesari, Louis O’Brien/ IUWASH Jakarta

Layanan Penyedotan Tangki Septik Bantu Bersihkan Belawan






Dengan biaya hanya sekitar Rp 5000 per bulan, layanan penyedotan tangki septik tersedia untuk membantu warga Belawan memulai hidup yang lebih sehat dan menjadikan Belawan lebih bersih.

Kurangnya air bersih, ketiadaan ruang untuk toilet dan tangki septik, serta minimnya informasi tentang pilihan-pilihan teknologi untuk tangki septik membuat banyak masyarakat masih buang air besar di laut dan membiarkan kotoran mereka terbawa ombak. Air merupakan prasyarat penting akses terhadap sanitasi yang lebih baik. Air harus tersedia untuk penggunaan toilet, mengguyur dan mengosongkan tangki septik yang kira-kira membutuhkan 20 liter air. Atas pertimbangan kesehatan dan higienitas ini pula, masyarakat Belawan terdorong untuk membayar biaya layanan pembersihan tangki septik secara terjadwal. Pada 2006, USAID Environmental Services Program (ESP) berkolaborasi dengan PDAM Tirtanadi untuk mengembangkan sistem sambungan air bersih menggunakan “Master Meter” yang dikelola masyarakat, dimana PDAM menyediakan satu koneksi utama untuk sekelompok rumah tangga. Dalam dua tahun, sistem tersebut berhasil menjangkau lebih dari 4.000 rumah tangga di Medan Belawan. Terkait sanitasi, Program ESP juga melaksanakan

Mohammad Yagi/ IUWASH SUMATERA UTARA

BELAWAN. Selamat datang di Kecamatan Medan Belawan, terletak di sebelah utara Kota Medan, tempat sekitar 100.000 orang tinggal berdesak-desakan di atas daerah seluas 21,82 kilometer persegi di atas laut, di dalam rumah panggung kayu beratap asbes. Di wilayah ini, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih merupakan sesuatu yang terbilang mewah.

Kereta Sedot Tangki Septik (Kedoteng) siap beroperasi di wilayah padat penduduk di Kelurahan Bagan Deli, Belawan.

proyek percontohan dimana tangki septik dari bahan fiberglass dengan teknologi biofilter dipasang di bawah toilet-toilet warga. Di tahun 2011, pemerintah Kota Medan memasang 1.799 unit dan berencana memasang 500 unit lagi pada tahun 2014 ini dengan anggaran daerah. Mengatasi Krisis Air Kota Medan mengalami krisis suplai air sejak tahun 2010. Kurangnya air dan pompa-pompa yang rusak di Instalasi Pengolahan Air (IPA) utama membuat suplai air bersih tidak menjangkau wilayah Belawan, yang terletak 25 kilometer di utara Kota Medan. Untuk mengatasi krisis air tersebut, pemerintah daerah dan PDAM dengan bantuan teknis dari USAID IUWASH, memperoleh dana untuk membangun IPA baru di daerah Martubung untuk

menyediakan air bersih bagi 75.000 jiwa, dan akan beroperasi mulai 2015. Program ini juga akan memperbaiki 4.000 sambungan rumah tangga yang terabaikan dan sebagian rusak karena krisis air. Tantangan Penyedotan Tangki Septik Keliling Meski pengendalian kotoran dan air limbah dari toilet-toilet dalam tangki septik fiberglass telah berhasil, belum ada sistem yang sesuai untuk penyedotan atau pengosongan tangki septik. Untuk solusinya, IUWASH telah membahas permasalahan ini bersama Pemerintah Kota Medan, yang sepakat untuk menyediakan tangki septik fiberglass dengan teknologi biofilter, sementara IUWASH akan menangani permasalahan lumpur tinja. Belajar dari layanan Kereta Sedot


Tangki Septik (Kedoteng) keliling yang berhasil dikembangkan oleh Mercy Corps Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, IUWASH dan wirausahawan sanitasi lokal menghabiskan enam bulan untuk membuat dan mengembangkan dua Kedoteng keliling yang masing-masing berkapasitas 600 liter. Sejak September 2013, Kedoteng tersebut mulai beroperasi di Belawan. Layanan penyedotan tangki septik ini menyasar masyarakat yang memiliki tangki septik yang masih berfungsi dan dipasang oleh pemerintah daerah pada 2011. Karena krisis air yang melanda wilayah Belawan, kini hanya setengah dari 1.799 tangki septik fiberglass yang masih berfungsi. Jasa penyedotan tangki septik ini menawarkan layanan tuntas dan terjadwal untuk para pelanggan, dari penyedotan lumpur tinja di rumah ke tangki berkapasitas tiga meter kubik yang dapat dipindahkan dan letaknya tak jauh dari permukiman warga.

Sam dan kedua orang temannya adalah anggota Kelompok Masyarakat Pengelola Penyedotan Tangki Septik Terjadwal di Belawan. Dalam satu hari, mereka hanya mampu membersihkan dua hingga tiga tangki septik warga dalam radius satu kilometer. Meski demikian, warga Belawan dapat memaklumi dan bersedia mengantri untuk menggunakan jasa mereka karena memahami pentingnya pengelolaan lumpur tinja dan mengapa hal itu akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan masyarakat. “Lumpur tinja dalam tangki septik perlu disedot agar tidak meluap, tumpah ke sungai atau laut dan untuk menghindari bau menyengat,” ujar Zulkifli, warga Belawan yang rumahnya termasuk dalam layanan uji coba layanan sedot tangki septik. Warga Belawan lainnya, Supiani, juga menyadari manfaat layanan ini. “Setelah tangki septik kami disedot, kami merasa lebih nyaman di rumah. Saya khawatir jika tangkinya penuh akan meluap dan menyebarkan bau tak sedap,” ujarnya.

Mohammad Yagi/ IUWASH SUMATERA UTARA

“Rata-rata dalam dua bulan, kami mampu memberikan jasa layanan sedot tangki septik kepada 200 rumah tangga. Sekali operasi, layanan ini butuh tenaga tiga orang; untuk memeriksa toilet, memastikan selang berfungsi baik serta

Kesediaan Masyarakat untuk Membayar Bantu Keberlangsungan Layanan ini IUWASH mengembangkan model usaha sanitasi sederhana untuk kelompok masyarakat pengelola layanan sedot tangki septik agar layanan ini berkelanjutan. Tarif biaya bulanan yang harus dibayar masyarakat di Belawan untuk layanan ini adalah Rp 5.000 (atau Rp 60.000 per tahun). Sebagai penjual kerang dengan pendapatan sekitar Rp 30.000 per hari, Zulkifli dapat menyisihkan Rp 8.000 untuk biaya layanan ini per bulannya. Supiani, orangtua tunggal dengan lima anak, juga bersedia membayar tarif yang sama. “Saya tidak keberatan membayar demi kesehatan kami. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, sekarang Saya tidak buang air besar lagi di laut.”

mengoperasikan Kedoteng,” jelas Sam.

Kelompok pengelola berbasis masyarakat yang dibentuk untuk mendukung keberlanjutan layanan sedot tangki septik terjadwal di Belawan.


IUWASH juga berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Medan untuk pengembangan layanan sedot tangki septik terjadwal. Dinas Kebersihan Medan telah setuju untuk mengeluarkan sertifikat bagi kelompok masyarakat pengelola layanan ini untuk mendukung usaha mereka di Kecamatan Medan Belawan. Kelompok ini bertanggung jawab atas kesinambungan dan kualitas layanan sedot tangki septik terjadwal dari tangki-tangki rumah tangga ke bak penampungan lumpur tinja sementara. Setiap dua hari sekali, truk sedot lumpur tinja dari Dinas Kebersihan Kota Medan lalu secara rutin mengambil dari bak penampungan dan mengirimnya ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Cemara. Sertifikat yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut juga menciptakan peluang baru bagi mereka untuk melayani daerah-daerah permukiman yang terletak di sepanjang jalan besar, yang berarti lebih banyak rumah akan lebih banyak penghasilan. Saat ini, optimalisasi program penyedotan tangki septik terjadwal bagi warga pesisir laut di Belawan ke IPLT Cemara masih menunggu pasokan air bersih dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Martubung, Medan yang akan beroperasi penuh pada 2015. Ardita Çaesari, Foort Bustraan/IUWASH Jakarta

Tiga Kabupaten di Jawa Tengah Berkomitmen Tingkatkan Sistem Sanitasi Perkotaan



SAN 4: Pengelolaan LumpurManagement Tinja Terpadu Integrated Septage


Upaya pembangunan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Jawa Tengah yang masing-masing memakan biaya Rp 1 miliar lebih menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan sistem sanitasi perkotaan.

SEMARANG. Pemerintah pusat menyediakan anggaran yang besar untuk pembangunan sektor sanitasi di setiap provinsi di Indonesia. Namun untuk dapat mengakses anggaran dan dana bantuan ini, pemerintah daerah harus terlebih dulu memenuhi persyaratan yang disebut “kriteria kesiapan” dalam mengembangkan infrastruktur sanitasi di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Rembang termasuk pemerintah daerah yang telah mengajukan anggaran pembangunan sektor sanitasi, khususnya untuk pembangunan IPLT baru melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Satker PPLP) Provinsi Jawa Tengah. Rohmat, salah satu staf di Bagian Perencanaan Satker PPLP Jawa Tengah mengatakan, “Kami telah menyerahkan detail rancangan teknis untuk pembangunan IPLT Kabupaten Rembang pada 2010 dan Kabupaten Sukoharjo pada 2011.” Meskipun detail rancangan teknis untuk kedua IPLT tersebut sudah tersedia, namun bukan berarti dana anggaran dari pemerintah pusat akan otomatis dapat disalurkan. Kriteria kesiapan yang terlebih dulu harus dipenuhi memiliki banyak prasyarat. Antara lain ketersediaan tanah untuk pembangunan IPLT, penyediaan truk pengangkut limbah tinja, biaya operasional dan kesiapan lembaga pengelola. Koordinasi yang kurang intensif dan minimnya tindak lanjut juga dapat menghambat percepatan proses penyaluran anggaran ke tingkat daerah. IUWASH berinisiatif menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui lokakarya kerjasama pada Januari 2013. Lokakarya tersebut mempertemukan para pemangku

Oni Hartono/IUWASH JAWA TENGAH


Kondisi IPLT Randu Kuning di Kabupaten Batang yang tidak layak beroperasi. Kolam pengolahan limbah ditumbuhi lumut dan rumput sementara peralatan mekanis rusak.

kepentingan kunci di sektor air limbah, meliputi pemerintah pusat, provinsi dan daerah, serta Satker PPLP untuk mendorong pemerintah daerah agar segera mendapatkan persetujuan alokasi anggaran. Menyusul lokakarya tersebut, IUWASH terus mendukung Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Rembang untuk memenuhi kriteria kesiapan. Saat ini, Kabupaten Rembang telah menuntaskan studi-studi kelembagaan, sementara Kabupaten Sukoharjo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan IPLT. Kedua kabupaten ini sangat antusias untuk segera memiliki IPLT baru yang diperkirakan masing-masing menelan dana sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar. “Kami akan sangat bangga jika kabupaten kami dalam waktu dekat dapat membangun IPLT baru. Kami berterima kasih atas fasilitasi IUWASH,” kata Endang Tien Maryani, Kepala Bagian Fisik dan Infrastruktur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu, Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah kini juga dalam proses membantu revitalisasi IPLT Randu Kuning di Kabupaten Batang, yang dua tahun terakhir ini tidak dapat beroperasi lagi karena kerusakan peralatan mekanis dan bak-bak pengolahan limbah tinja. Prihatin dengan kondisi IPLT Randu Kuning, Bupati Batang, Yoyo Riyo Sudibyo dalam sebuah Lokakarya Penyelarasan Visi yang digelar IUWASH dan Pokja Sanitasi Kabupaten Batang pada Januari 2013 lalu menyampaikan harapannya agar IUWASH bersama Satker PPLP dapat segera membantu proses revitalisasi IPLT Randu Kuning. Satker PPLP Jawa Tengah pun kemudian menyertakan anggaran bagi IPLT Randu Kuning dalam proposal anggaran tahun 2014. “Alokasi anggaran untuk merevitalisasi IPLT Randu Kuning diperkirakan mencapai Rp 1 miliar,” kata Rohmat dari Bagian Perencanaan Satker PPLP Jawa Tengah. Oni Hartono/IUWASH Jawa Tengah, Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta






Institusi/Unit Institusi/ Unit Pengelola skala Kota

UPTD PAL; Bagian Integral Kebijakan Sanitasi Berkelanjutan

Ismail/IUWASH SULAWESI SELATAN - INDONESIA TIMUR (SSEI)

USAID IUWASH memperkenalkan manfaat pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah atau UPTD PAL untuk mendukung operasionalisasi sistem sanitasi di tingkat kota/kabupaten.

UPTD PAL Kota Makassar mengoperasikan tujuh truk sedot lumpur tinja berkapasitas 3.500 liter (seperti tampak di foto), dua kereta sedot tangki septik dan dua toilet keliling untuk Kota Makassar.

JAKARTA. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) adalah lembaga yang berwenang mengelola lumpur tinja, air limbah serta sistem pembuangannya di tingkat kota/kabupaten dan, jika diperlukan, juga akan mengawasi semua sistem sanitasi komunal yang dibangun di kota/kabupaten tersebut. UPTD PAL dipandang sesuai dengan struktur


pemerintahan saat ini dan mudah dibentuk. Pada akhirnya, UPTD ini akan menjamin keberlanjutan teknis dan keuangan dari semua fasilitas-fasilitas sanitasi yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia dan mitra-mitranya. Pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk menjamin target akses

berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi seperti yang ditetapkan dalam Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dapat tercapai pada akhir 2015. Di tingkat nasional, tanggung jawab untuk pembangunan sektor air bersih dan sanitasi dimandatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara

Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Permasalahan di Sektor Sanitasi Di tingkat kabupaten, sejak desentralisasi berlaku tahun 2001 yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur anggarannya, termasuk alokasi anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi, namun masih banyak pemerintah daerah kurang memahami peran dan fungsi masingmasing kementerian atau departemen dalam tata kelola sanitasi. Akibatnya, perencanaan dan implementasi pembangunan yang dibuat masih parsial dan kurang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari semua sistem sanitasi yang telah dibangun. Selama proyek berlangsung, IUWASH belum melihat adanya lembaga pengelola sanitasi yang kuat di tingkat daerah yang dapat mengoperasikan dan memelihara sistem sanitasi yang telah dibangun dengan dukungan pemerintah pusat dan lembagalembaga donor. Sebuah lembaga pengelola sanitasi yang sesuai dengan struktur pemerintah daerah dan paling mudah dibentuk adalah UPTD PAL. Untuk membentuknya, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena UPTD PAL tersebut akan memerlukan bantuan dana dan regulasi. Kebutuhan Akan Operator Sanitasi Daerah Dengan ketertarikan dan dukungan kuat dari pemerintah daerah, IUWASH memperkenalkan konsep pembentukan UPTD PAL sebagai bagian integral dari kebijakan sanitasi berkelanjutan. UPTD PAL ini akan bertanggung jawab mengelola lumpur tinja dari tangkitangki septik rumah tangga, sistem pembuangan air limbah (skala kecil dan besar), serta mengawasi dan membantu kelompok-kelompok masyarakat dalam mengelola sistem-sistem sanitasi komunal. UPTD ini juga berfungsi sebagai operator fasilitas-fasilitas sanitasi di tingkat kabupaten dan melapor pada kepala dinas terkait yang bertanggung jawab mengelola UPTD PAL.

Beberapa contoh UPTD mapan misalnya adalah UPTD PAL untuk pasar, sektor pariwisata dan rumah sakit, yang terkadang sekaligus mengelola limbah padat dan lumpur tinja. Sebagai operator, UPTD PAL berwenang menarik tarif untuk layanannya yang akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena UPTD menerima anggaran operasional dari pemerintah kota/kabupaten, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat pendapatan UPTD ini dapat menutup semua biaya operasionalnya sebelum UPTD nantinya dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL), yang wewenangnya setara dengan PDAM. UPTD bisa merupakan bentukan baru ataupun UPTD lama yang bidang pelayanannya diperluas. Syarat utama untuk mendirikan UPTD adalah terbitnya peraturan daerah (Perda) yang ditandatangani Bupati/ Walikota. IUWASH memfasilitasi pembuatan Perda ini dengan menganalisa tugas dan fungsi utama satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah. Setelah siap, IUWASH akan memperkuat tanggung jawab UPTD melalui beragam pendampingan teknis, termasuk pembuatan standar prosedur operasional, pelatihan staf UPTD, pemodelan tarif dan pengelolaan pendapatan, juga pembuatan rencana usaha. UPTD PAL akan berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan penarikan retribusi untuk layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal. UPTD PAL juga akan menjamin keberlangsungan fasilitasfasilitas sanitasi yang dibangun oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada September 2015, IUWASH bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mitra ditargetkan akan telah membentuk 30 UPTD di lokasilokasi proyek. IUWASH juga akan bekerjasama erat dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga donor lainnya (terutama USDP dan Indii) untuk memberikan dukungan regulasi di tingkat nasional sebagai dasar pembuatan Peraturan Menteri tentang pembentukan UPTD PAL.

"Banyak staf kami yang tidak memiliki latar belakang teknik atau kesehatan lingkungan. Kami memerlukan bantuan peningkatan kapasitas bagi staf-staf kami, terutama terkait teknik dan pengelolaan sektor sanitasi. Kami juga butuh penguasaan teknik promosi dan pemasaran" Zuhaelsi Zubir Kepala UPTD PAL Kota Makassar

IUWASH juga telah memfasilitasi pertukaran pengetahuan teknis antar 20 pemerintah daerah yang berpotensi dan sangat tertarik mendirikan UPTD PAL seperti yang telah dimiliki Kota Makassar, sebuah contoh sukses model rintisan UPTD PAL. Pembelajaran dari UPTD PAL Makassar Zuhaelsi melihat unit pengelolaan air limbah komunal sebagai cikal bakal sistem pembuangan air limbah skala kota yang akan segera dibangun di Makassar. Pihak UPTD PAL Makassar sangat mendukung sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal yang diperkenalkan IUWASH terhadap pelanggan potensial. Hal ini terutama karena sektor swasta akan dapat dengan mudah menjadi pelanggan sistem tersebut yang berarti membuka peluang bagi peningkatan pendapatan daerah. IUWASH saat ini terus berupaya mengembangkan dan memperkuat UPTD PAL untuk mendorong pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran di sektor sanitasi. Di Kota Bogor dan Malang, IUWASH juga memberikan dukungan teknis bagi UPTD untuk mempromosikan saluran pembuangan air limbah rumah tangga ke sistemsistem pembuangan skala kecil, serta memperkenalkan sistem pengelolaan lumpur tinja yang lebih baik. Ardita Çaesari, Foort Bustraan/IUWASH Jakarta






Rapat audiensi yang digelar Pojka Sanitasi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Malang yang menangani isu-isu pembangunan telah menghasilkan komitmen untuk menyertakan pendaanaan sektor sanitasi dalam anggaran 2014.

Arief Riyadi/IUWASH JAWA TIMUR

Institusi/Unit Institusi/ Unit Pengelola skala Kota

DPRD Malang Berikan Komitmen Pendanaan untuk Sektor Sanitasi

Sementara itu, anggota DPRD yang lain, Achmad Andy sangat tertarik ketika mendengar Renung Rubiyatadji, Kepala Bidang Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mengatakan bahwa hanya 50 persen dari penduduk Malang yang menggunakan air dari PDAM. Data tersebut menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Malang membutuhkan cukup dana untuk meningkatkan akses terhadap air dan bahwa peraturan daerah terkait manajemen air bersih akan menjamin alokasi anggaran untuk sektor air bersih.

Pokja Sanitasi dan IUWASH saat menggelar rapat audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Malang.

MALANG. Porsi anggaran untuk sektor sanitasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang hanya sebesar Rp 4.700 per kapita per tahun, sementara sektor pendidikan mencapai Rp 85.554 per kapita per tahun dan sektor kesehatan menerima Rp 31.221 per kapita per tahun. Padahal jika dibiarkan berlarut, kondisi sanitasi yang buruk di Kabupaten Malang dapat mengakibatkan kerugian sekitar Rp 33 Milyar per tahun.

Shanti Rismandini, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Malang saat membuka audiensi berharap agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap permasalah sanitasi yang disampaikan oleh Pokja Sanitasi. Saat Shanti mengungkapkan bahwa 19 persen dari penduduk Kabupaten Malang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan, fakta inipun mencengangkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang yang hadir.

Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi telah mengemukakan permasalahan sanitasi ini dalam rapat audiensi yang digelar Juli 2013 lalu bersama 12 anggota Komisi D dari DPRD Kabupaten Malang yang menangani bidang pembangunan daerah. Pokja Sanitasi yang dalam audiensi juga didampingi oleh Kepala Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Dinas Pengairan akhirnya menghasilkan komitmen bersama Komisi D untuk melaksanakan “Gerakan Peduli Sanitasi”.

“Saya tidak mengira bahwa limbah tinja yang tidak diproses jumlahnya bisa sebegitu banyak,” ujar salah satu anggota DPRD, Basuni Ghofur, setelah membaca bahwa perkiraan volume limbah tinja yang tidak diproses selama ini setara dengan 36 ekor gajah. Basuni tidak pernah berpikir bahwa isu-isu sanitasi adalah penting dan merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia merasa sanitasi adalah tanggung jawab Dinas Perairan dan selama ini tidak bermasalah.


“Kami akan menjamin anggaran sanitasi dibahas dalam Komite Anggaran DPRD” Sugeng Pujianto Ketua Komisi D, DPRD Malang

Pada akhir audiensi, Ketua Komisi D DPRD menyatakan komitmen mereka untuk melakukan hal-hal berikut: 1) Membuat catatan sidang resmi untuk Ketua DPRD; 2) Meminta setiap SKPD untuk menyertakan dana sanitasi dalam anggaran daerah 2014; 3) Memfasilitasi Pokja Sanitasi untuk membahas anggaran sanitasi bersama Komisi B yang menangani isu-isu ekonomi dan kesejahteraan. Komitmen dari DPRD semacam ini merupakan awal yang baik dan jaminan untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Kabupaten Malang. Arief Riyadi/IUWASH Jawa Timur, Ardita Çaesari/ IUWASH Jakarta

Pokja AMPL Jayapura Telah Membuat Dua Dokumen Penting Sanitasi






JAYAPURA. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Jayapura telah secara aktif mengimplementasikan beragam program di sektor air bersih dan sanitasi sejak 2009. Di tahun berikutnya, Pokja AMPL Jayapura pun telah menyelesaikan persiapan dan revisi dari dua dokumen penting untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Kota Jayapura tersebut, yaitu Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Sebagai upaya kota untuk berpartisipasi dalam Program Nasional Percepatan Pengembangan Sanitasi Perkotaan (PPSP), Pokja AMPL Kota Jayapura telah menyiapkan tiga dokumen yang disyaratkan: Buku Putih Sanitasi, berisi data survei dasar mengenai kondisi terkini sektor sanitasi di kota/kabupaten sebagai panduan untuk menyiapkan SSK; Strategi Sanitasi Kota; dan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Setelah ketiga dokumen ini siap, Pokja AMPL Kota Jayapura memantau semua kegiatan pembangunan sanitasi seperti dalam SSK dan Memorandum Program, untuk mendapatkan dukungan finansial dari anggaran kota/kabupaten atau dari sumber pendanaan lainnya. Pada Maret 2013, Pokja AMPL Jayapura mengadakan konsultasi publik terkait Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota untuk memperlihatkan hasil-hasil terbaru dan mengkonsultasikan revisi dari isi kedua dokumen penting ini. Pokja AMPL berharap mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan masukan dalam konsultasi publik tersebut, Pokja AMPL lalu memperbaiki isi dan menyelesaikan SSK serta Memorandum Program sebelum dilakukan penilaian kualitas oleh Pokja AMPL di tingkat nasional.

Johanis Valentino/IUWASH SSEI

Setelah melalui proses selama setahun, Pokja AMPL Kota Jayapura akhirnya menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota.

Konsultasi publik untuk mempresentasikan hasil akhir guna mendapatkan masukan dari para pemangku kunci dan perbaikan isi Buku Putih Sanitasi dan SSK yang dibuat Pokja AMPL Kota Jayapura.

Hadir dalam konsultasi publik tersebut adalah perwakilan dari Bappeda Jayapura, Dinas Pekerjaan Umum Jayapura dan Dinas Kesehatan Provinsi; serta tim inti dari pembuatan Buku Putih Sanitasi dan SSK, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Kesehatan; juga para pemangku kepentingan di sektor air bersih dan sanitasi di Jayapura. Kepala Bappeda Jayapura, Drs. Frans Pekey, M.Si sekaligus Ketua Pokja AMPL Jayapura mengapresiasi kerja keras Pokja AMPL dalam menyelesaikan dokumen penting sanitasi yang akan dijadikan panduan strategis Jayapura dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi demi tercapainya target Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada 2015. “Dokumen-dokumen ini harus secara serius diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui usulan program-program dan pendanaan yang tepat,” ujar Pekey. Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM juga menyatakan komitmennya dalam mendukung

implementasi Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota secara penuh. Pihaknya akan menyiapkan anggaran dan dukungan regulasi karena pembangunan sektor sanitasi sesuai dengan visi Jayapura untuk meraih penghargaan Adipura, yang antara lain mensyaratkan peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Walikota Jayapura juga berterima kasih atas dukungan IUWASH kepada Pokja AMPL dalam mempersiapkan dokumendokumen sanitasi tersebut. Firdaus Failu, SE, MM, salah satu anggota Pokja AMPL Jayapura dari Dinas Pekerjaan Umum mengakui bahwa proses penyelesaian dokumen-dokumen sanitasi tersebut membutuhkan banyak waktu karena mereka sebelumnya tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya dokumendokumen tersebut, dan karena para anggota Pokja AMPL memiliki kesibukan masing-masing. “Namun, kami bertekad untuk mendorong pemerintah daerah terutama SKPD untuk segera mengimplementasikan strategi yang telah kami sepakati tersebut,” ujar Firdaus. Johanis Valentino/IUWASH SSEI, Virgi Fatmawati/IUWASH Jakarta


GALERI IUWASH

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Jakarta, Oktober 2013

Maket Sumur Resapan yang dipamerkan selama KSAN 2013. Terima kasih kepada Direktur Misi USAID Indonesia, Andrew Sisson dan tim, serta semua pengunjung antusias yang telah menyempatkan singgah di stand IUWASH.

“Menuju 40% Cakupan Layanan Sistem Pembuangan Luar Lokasi (Off-site Sewerage System) pada 2025”, diskusi paralel yang digelar IUWASH, SPEAK Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selamat Datang di Kota Sanitasi...

Maket layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal oleh Water and Sanitation Program (WSP) yang dipamerkan saat KSAN 2013, menggunakan formula “4 Sehat & 5 Sempurna” untuk memastikan keberlanjutan layanan pengelolaan lumpur tinja.

AMPL AWARDS 2013 dianugerahkan kepada 12 pemenang (perwakilan pemerintah daerah dan entitas masyarakat) pada acara penutupan KSAN 2013 yang digelar 31 October lalu.

Virgi Fatmawati/IUWASH JAKARTA

Sesi konferensi “Meningkatkan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mobilisasi APBD untuk Mendukung Pembangunan Sanitasi di Indonesia” bersama Wakil Menteri Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA sebagai pembicara utama dan Rosiana Silalahi sebagai moderator.

EDISI SANITASI NEWS VOLUME 6 - MARET Menuju Sanitasi Perkotaan Berkelanjutan

Recommend Documents